BPDAS Citarum Ciliwung (2)

RENCANA DETIL PENANGANAN BANJIR JABODETABEKJUR (2)

BAB IV ANALISIS PROGRAM

4.1. Analisis akar masalah

4.1.1. DAS Ciliwung

Perubahan kenaikan run off di Ciliwung hulu berdasarkan hasil pemantauan debit puncak S. Ciliwung di Katulampa, Ciawi, menunjukkan perubahan yang sangat signifikan terutama sejak th 1998. Sebelum th 1998 debit maksium di S. Ciliwung di Katulampa masih berada di bawah 200 m3/det, akan tetapi setelah itu kondisinya terus menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan seperti yang terlihat pada Gambar 4.1 di bawah ini.

Gambar 4.1. Kenaikan debit puncak di S. Ciliwung Hulu

Terjadinya kenaikan debit puncak merupakan indikator yang sangat kuat telah terjadi perubahan tata guna lahan yang serius di DAS Ciliwung bagian hulu. Hal ini sejalan dengan data dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bogor yang menyatakan bahwa pada th 1998 s/d 1990 terjadi perubahan status HGU yang sangat cepat dalam tempo “singkat” telah berubah menjadi HGB dan Hak milik.
Perubahan penggunaan lahan di daerah hulu S. Ciliwung ini, akan secara otomatis merubah pola aliran dan distribusi debit pada sungai-sungai yang ada di hilir. Salah satu indikator kerusakan daerah hulu Sungai Ciliwung terlihat dari semakin menurunnya debit rendah (base flow) pada saat musim kering dan semakin naiknya debit puncak pada musim hujan, sehingga hal ini akan menyebabkan berkurangnya keseimbangan neraca air di DAS Ciliwung. Penurunan debit rendah di hulu S. Ciliwung secara lengkap disajikan pada Gambar 4.2 di bawah ini.

Gambar 4.2. Penurunan debit rendah di S. Ciliwung Hulu di stasiun Katulampa

Naiknya debit maksimum ternyata berdampak pada menurunnya debit dari mata air pada saat musim kemarau hal ini disebabkan karena berkurangnya resapan, dengan demikian terjadinya perubahan karakteristik DAS Ciliwung hulu disebakan karena perubahan penutupan lahan dan bukan karena “anomali iklim”.

Pada th 1993 di sekitar Jabodetabek terjadi alih fungsi lahan seluas 9.149,84 ha terutama dari areal perkebunan yang berstatus HGU menjadi HGB dan Hak Milik, Khusus untuk Sub DAS Ciliwung hulu alih fungsi kebun terjadi pada th 1989 dengan hilangnya 2 kebun Megamendung dan Cisarua 1, dan 2 (nipon) dan disusul dengan euporia masyarakat yang tidak terkendali menyebabkan banyak tanah “tidur” digarap oleh masyarakat, sehingga mempeparah kondisi aliran permukaan di Jabodetabek

Perubahan pola pengunaan lahan di hulu telah menimbulkan banjir besar th 1996, 2002, 2007 sehingga pola induk drainase Jakarta yang telah dibuat th 1973 dan kemudian disempurnakan th 1997 setelah ada banjir besar Ciliwung yang melanda th 1996, nampak bahwa telah terjadi kenaikan debit rencana pada semua badan sungai yang ada di DKI-Jakarta. Master Plan Cengkareng Drain telah dinaikan dari 390 m3/det menjadi 620 m3/det, sementara sungai Ciliwung telah dinaikan dari 370 m3/det menjadi 570 m3/det. Perubahan pola induk ini untuk mengantisipasi kenaikan debit sungai-sungai yang ada di DKI-Jakarta akibat perubahan tata guna lahan, khsusnya kurangnya daerah resapan dan terlalu dominannya permukiman yang hampir menutup seluruh DKI akibat pesatnya pertumbuan permukiman di beberapa kawasan Jabotabek dan sekitarnya. Data debit rencana secara lengkap disajikan pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Berdasarkan data kejadian banjir tahun 2002 dan 2007 total curah hujan yang tidak mampu diresapkan sebesar 62,3% sehingga menghasilkan debit maksimum th 2002 tercatat 525 m3/det, berdasarkan hasil analisis data Iklim selama 150 tahun terakhir curah hujan dengan intensitas tinggi pernah terjadi dalam kurun waktu sebelum th 90-an, maka dengan memperhitungkan waktu pemusatan aliran di masing-masing DAS dan memperhatikan faktor koefisien aliran maka dapat dihitung konstribusi aliran permukaan di setiap wilayah di Jabodetabek.

Berdasarkan hasil analisis di DAS Cisadane yang penutupan lahannya masih 30% lebih berupa hutan dan kebun teh, sawit dan karet pola aliran debit di S. Cisadane masih baik. Data sebaliknya pada S. Kali Angke, Pesangrahan, Krukut & Grogol, Sunter, Cakung dan Kali Bekasi yang juga mengalami perubahan penutupan lahan dari perkebunan karet, ladang, tegalan ke pemukiman menyebabkan naiknya debit aliran permukaan (run off) sehingga dengan melihat fenomena ini maka akar permasalahan utama banjir di Jabodetabek adalah akibat kurang resapan di areal terbangun.

Apabila dilihat secara seksama debit rencana th 1997 sebenarnya telah terlewati akibat banjir th 1996 sehingga dengan demikian banjir yang terjadi di DKI-Jakarta disebabkan oleh 3 faktor penentu utama yaitu:

1. Akibat perubahan kondisi penutupan lahan di bagian hulu terutama dari daerah terbangun didaerah hilir, tegah dan hulu DAS sehingga terjadi debit puncak yang tinggi melebihi kapasitas daya tampung saluran yang ada.
2. Adanya penurunan resapan dari daerah lahan kering, tegalan, kebun campuran dan areal semak belukar akibat alih fungsi ke pemukiman, sehingga memerlukan penanganan yang bersifat penerapan teknik konservasi tanah dan air.
3. Akibat adanya pengaruh pasang surut air laut yang menghambat laju aliran air ke laut.

Ketiga faktor penyebab banjir tersebut harus ditangani secara konfrehensif dan dengan metode yang berbeda pula. Pada Kejadian banjir th 1996 yang pernah terjadi sangat berbeda dengan fenomena banjir th 2002 yang lalu. Kejadian banjir th 1996 lebih banyak disebabkan karena terjadinya curah hujan yang tinggi di daerah hulu, yang tidak mampu diresapkan sehingga terjadi banjir yang hebat di daerah hilir. Berdasarkan hasil kajian hidrograf pada tanggal 6 Januari 1996 debit S. Ciliwung di Katulampa telah mencapai 740 m3/det, dan berada di kisaran diatas 400 m3/det selama lebih dari 10 jam sehingga Jakarta mengalami banjr yang hebat, yang diakibatkan oleh kejadian hujan di hulu yang tercatat di daerah Gadog curah hujan mencapi 250 mm. Dengan curah hujan 230 mm di th 1998, debit S. Ciliwung di Katulampa sebesar 651 m3/det, dan th 1999 dengan curah hujan 220 mm debitnya mencapai 610 m3/det. Dari data yang tersedia terlihat bahwa kapasitas saluran sungai di Jakarta khususnya Kali Ciliwung yang didesain hanya 570 m3/det hampir setiap 2 tahun sekali akan terlampaui, sehingga dengan demikian daerah hulu S. Ciliwung perlu mendapat perhatian yang serius, karena tanpa perbaikan daerah hulu Ciliwung, pembuatan kanal di Jakarta tidak akan mampu manggulangi banjir yang ada.

Berdasarkan penelusuran banjir dengan menggunakan analisis input-output model Muskingum, antara stasiun Katulampa, Depok dan Manggarai terlihat bahwa lama waktu tempuh aliran antara Katulampa ke Depok sebesar 7 jam, dari Depok ke manggarai 1 jam, sementara waktu konsentrasi aliran di Katulampa sebesar 3 jam sehingga dengan demikian waktu tempuh aliran berkisar 10 jam sejak terjadinya hujan di bagian hulu DAS Ciliwung. Penurunan debit dari Katulampa ke Depok sebesar 25-27% sementara dari Depok ke Manggarai terjadi penurunan debit puncak sebesar 5%. Adanya perbedaan waktu tempuh ini seharusnya bisa digunakan untuk sistem peringatan dini, sehingga tingkat kerugian yang terjadi bisa dielimenir, paling tidak masyarakat dapat diberitahu kapan banjir itu datang sehingga masyarakat tidak kaget dan mampu menyelamatkan beberapa harta bendanya dari gangguan air yang mendadak mampu merendam tempat tinggal mereka.

Gambar 4.3. Perbedaan waktu puncak aliran S. Ciliwung

Mengingat akar masalah timbulnya banjir di DAS di wilayah Jabodetabek akibat kurangnya resapan dan kurang resapan di daerah terbangun maka untuk mengetahui tingkat keritisan dan sebaran “penyumbang banjir“ dilakukan analisis aliran permukaan dengan menggunkan metode rasional. Metode ini digunakan dengan menggunakan IDF (Intensity Duration Frequency) dari beberapa kejadian hujan yang terjadi di Jabodetabek maka dengan pemodelan spatial diperoleh debit banjir di masing-masing DAS dan prioritas penanganan di masing-masing kecamatan.

Berdasarkan peta administrasi kecamatan, dan perhitungan intensitas hujan, peta sebaran penutupan lahan dari Citra SPOT (5 m x 5 m) dan memperhitungkan debit rencana sesuai dengan waktu konsentrasi aliran, maka total aliran permukaan di DAS Ciliwung serta peta sebaran penggunaan lahan di setiap kecamatan ternyata apabila ada hujan sebesar 73,2 mm/jam untuk peride ulang 25 th maka sumbangan run off ke S. Ciliwung dari wilayah DKI diprakirakan sebesar 638 m3/det, yang dihasilkan dari dari Kecamatan Jagakarsa (29%), Tebet (18 %), Pasar Rebo, Pasar Minggu (14 %) dan Karamat Jati dan Prapatan masing-masing 10 %. Kontribusi masing-masing kecamatan secera lengkap disajikan pada Gambar 4.4 di bawah ini.

Gambar 4.4. Konstribusi run off (m3/dt) di masing-masing kecamatan di wilayah DKI Jakarta.

Dari daerah DAS Ciliwung tengah yang meliputi Kota Bogor sampai wilayah Kota Depok, dihasilkan run off sebanyak 451 m3/det yang lebih dari 50%-nya berasal dari kawasan terbangun. Konstribusi terbesar berasal dari Kecamatan Sukmajaya (180 m3/det), dari Kecamatan Pancoran Mas (100 m3/det) dan dari Kecamatan Beji diparkirakan sebesar 70 m3/det. Data distribusi run off di wilayah Kota Depok secara lengkap disajikan pada Gambar 4.5 di bawah ini.

Gambar 4.5. Distribusi run off di setiap Kecamatan di wilayah Kota Depok.

Sementara itu di wilayah Kota Bogor, kecamatan yang harus mendapat perhatian serius kaitannya dengan “sumbangan” run off ke S. Ciliwung adalah di Kecamatan Bogor Utara (140 m3/det), disusul Kecamatan Kedung Halang (110 m3/det) dan dari Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan masing-masing sekitar 60 m3/det. Data selengkapnya disajikan pada Gambar 4.6 di bawah ini.

Gambar 4.6. Distribusi run off di setiap kecamatan di DAS Ciliwung di Wilayah Kota Bogor.

Berdasarkan tipe penggunaan lahan dan konstribusi masing-masing tata guna lahan apabila ada hujan 73,2 mm/jam maka total wilayah Ciliwung hulu sampai Katulampa di Ciawi akan menghasilkan run off sebesar 752 m3/det. Run off ini terbesar berasal dari daerah kebun campuran dan daerah terbangun, walaupun areal terbangunnya hanya 1.336 ha tetapi mampu menghasilkan run off sebesar 140 m3/det. Dari run off yang terjadi didaerah hulu yang terbesar berasal dari Kecamatan Cisarua (lebih dari 500 m3/det), disusul Megamendung dan paling sedikit berasal dari Kecamatan Ciawi.

Gambar 4.7. Distribusi run off (m3/det) di Sub DAS Ciliwung Hulu

Dengan demikian maka upaya penanggulangan banjir di DAS Ciliwung proritas utama harus diupayakan pada daerah terbangun serta proritas kedua adalah di daerah lahan kering, tegalan, semak belukar, dan kebun campuran.

4.1.2. DAS Cisadane

Penanganan DAS Cisadane hulu prioritas dilakuakn di Kecamatan Nanggung dan Pamijahan karena merupakan “penyumbang” aliran terbesar masing-masing 180 m3/det dan 82 m3/det. Selanjutnya di Kecamatan Caringin dan Ciawi. Data selengkapnya disajikan pada Gambar 4.8 di bawah ini.

Gambar 4.8. Distribusi aliran permukaan di wilayah Cisadane hulu

Sedangkan untuk wilayah Sub DAS Cisadane tengah, wilayah yang harus mendapat perhatian dalam pembangunan sumur resapan adalah di Kecamatan Rumpin, Pagedangan, Gn. Sindur dan Ciseeng. Data lengkap sebaran sumur resapan dapat dilihat pada peta lampiran sumur resapan.

Gambar 4.9. Distribusi aliran permukaan di wilayah Cisadane tengah

Sementara untuk disribusi aliran permukaan untuk penempatan umur resapan di daerah Cisadane hilir harus diarahkan ke daerah Kecamatan Paku haji, Sepatan, Curug dan Karawaci. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.10 di bawah ini:

Gambar 4.10. Distribusi aliran permukaan di DAS Cisadane Hilir

4.1.3. DAS Cakung

Untuk mengendalikan aliran permukaan di daerah Cakung maka areal peresapan yang harus dibuat adalah didaerah Cakung, Duren Sawit, Cilincing, Pondok Gede, dan Jati Asih. Khusus untuk daerah Jati Asih dan Bekasi Barat dan Kecamatan Makasar dapat dijadikan pilihan. Data selengkapnya disajikan pada Gambar 4.11.

Gambar 4.11. Distribusi aliran permukaan di DAS Cakung

4.1.4. DAS Kali Bekasi Hulu

Di Kali Bekasi bagian hulu kegiatan RHL harus difokuskan ke daerah Babakan Madang, dan Citeureup, Cilengsi, sukamakmur dan terakhir kecamatan Sukaraja. Kerusakan yang terjadi dikecamatan Babakan madang erat kaitannya dengan cepatnya perubahan penggunaan lahan di wilayah ini.

Gambar 4.12. Distribusi aliran permukaan di DAS Kali Bekasi hulu

Pada DAS Bekasi tengah areal konservasi air limpasan harus difokuskan di Kecamatan Gn. Putri karena daerah ini menyumbang aliran permukaan lebih dari 85 m3/det. Kawasan sekitar Tol Jagorawi dan lokasi pabrik harus benar-benar diperhatikan.

Gambar 4.13. Distribusi aliran permukaan di DAS Kali Bekasi tengah

Pada daerah DAS Bekasi hilir kosentarsi kegiatan harus diarahkan di Kecamatan Bekasi Utara, Babelan, Tarumajaya, Bekasi Selatan dan Kecamatan Medan Satria.

Gambar 4.14. Distribusi aliran permukaan di DAS Kali Bekasi hilir

4.1.5. DAS Angke

Khusus untuk daerah DAS Angke hulu, terutama di daerah Sawangan, Bogor Barat, Tanah Sareal, Gunung Sindur dan Kemang, merupakan daerah yang baru berkembang. Hal ini dapat diidentifikasi dari banyaknya bangunan baru pada daerah tersebut, sehingga kegiatan konservasi untuk penanganan banjir di DAS Angke dapat dilakukan dengan cepat dan terarah.

Gambar 4.15. Distribusi aliran permukaan di DAS Angke

4.1.6. DAS Krukut dan Grogol

Khusus untuk mengatasi Banjir yang disebabkan oleh kurangnya resapan di daerah Jakarta sendiri maka untuk penaganan DAS Krukut dan Grogol seyogiayanya dilakukan prioritas di daerah Kebayoran Lama, Limo, Pancoran Mas, dan Grogol.

Gambar 4.16. Distribusi aliran permukaan di DAS Krukut dan Grogol

4.1.7. DAS Pesanggrahan

Khusus untuk penagnan limpasan di DAS Pesanggrahan prioritas penanganan dilakukan di daerah Sawangan, Pesanggrahan, Kembangan, Bojong Gede, Tajur Halang dan daerah Cipatat, data selengkapnya disajikan pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17. Distribusi aliran permukaan di DAS Pesanggrahan

4.2. Pemodelan dan Optimasi Kegiatan sumur resapan dan vegetatif

Optimasi secara kuantitatif dilakukan untuk kegiatan sumur resapan dan vegetatif. Pemilihan kedua jenis kegiatan ini dilakukan berdasarkan analisis sebelumnya yang menunjukkan bahwa akar masalah dari kejadian banjir adalah kurangnya resapan di DAS-DAS yang mempunyai aliran ke kawasan Jakarta dan sekitarnya. Terkait dengan hal tersebut, maka jenis kegiatan yang secara kuantitatif dapat dihitung nilai peresapannya dipilih untuk dioptimasi.

Sebagai masukan optimasi jumlah sumur resapan dan luas vegetasi adalah curah hujan dan debit rencana selama periode ulang 5, 10, 25, 50 dan 100 tahun untuk masing-masing DAS (Tabel 4.3). Hasil optimasi ini menghasilkan nilai ideal untuk kebutuhan jumlah sumur resapan dan luas vegetasi sehingga dapat menurunkan debit limpasan permukaan aktual dan nilai CN rata-rata yang diperlukan untuk setiap DAS. Nilai ideal diartikan sebagai jumlah total sumur resapan yang harus dibangun atau luas penanaman vegetasi di setiap DAS untuk menurunkan tingkat debit maksimum banjir pada periode ulang tertentu. Pada kegiatan ini periode ulang yang digunakan untuk menetapkan nilai ideal tersebut adalah 25 tahun dengan kemampuan peresapan tiap sumur adalah 6 m3/jam. Gambar 4.18 dan Gambar 4.19 menunjukkan ilustrasi user interface dari pemodelan optimasi sumur resapan dan vegetasi untuk DAS Ciliwung.

Gambar 4.18. Ilustrasi optimasi dampak sumur resapan dan vegetasi terhadap nilai debit limpasan permukaan untuk berbagai periode ulang.

Gambar 4.19. Ilustrasi Optimasi proporsi sumur resapan dengan vegetasi terhadap nilai debit limpasan permukaan untuk periode ulang 25 tahun di DAS Ciliwung

Selain nilai ideal, optimasi juga menghasilkan nilai proporsi antara jumlah sumur resapan dan luas vegetasi dengan kondisi jika kedua kegiatan tersebut dilakukan bersamaan. Proporsi jumlah sumur resapan dihitung dengan mengalikan rasio luas pemukiman dengan nilai idealnya. Sedangkan proporsi luas vegetasi dihitung berdasarkan sisa nilai debit yang telah diturunkan dengan sumur resapan. Nilai proporsi ini dapat dianggap sebagai nilai kebutuhan optimal pada saat ini. Oleh karena itu, jika jumlah luas pemukiman bertambah maka akan menghasilkan jumlah sumur resapan yang harus dibangun untuk masing-masing DAS. Nilai ideal dan nilai kebutuhan optimal untuk masing-masing DAS disajikan pada Tabel 4.4.

Nilai ideal dan kebutuhan optimal pada Tabel 4.4 tersebut selanjutnya digunakan sebagai arahan untuk menentukan jumlah sumur resapan dan luas vegetatif di masing-masing kabupaten/ kota. Proporsi kegiatan pembangunan sumur resapan paling banyak terdapat di DAS-DAS dengan tingkat penutupan lahan pemukiman yang dominan seperti DAS Krukut-Grogol, Cakung, Sunter, Pasanggrahan dan Angke. Untuk DAS yang memiliki luas pemukiman padat dominan seperti DAS Krukut-Grogol, Cakung dan Sunter tidak didapatkan nilai ideal luas lahan untuk kegiatan vegetasi dikarenakan kegiatan ini tidak mampu menurunkan nilai debit limpasan maksimumnya. Oleh karena itu untuk DAS-DAS tersebut perlu dikombinasikan dengan kegiatan sumur resapan. Jumlah sumur resapan dan luas vegetasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai nilai pembatas untuk menentukan jumlah kegiatan pembangunan sumur resapan dan vegetasi di masing-masing DAS serta disesuaikan dengan peta arahan potensi kawasan untuk sumur resapan dan kegiatan vegetasi.

Kegiatan vegetasi dilakukan pada tiga jenis penutupan lahan seperti semak belukar, rumput/tanah kosong dan tegalan/ladang. Ketiga jenis tutupan lahan tersebut dapat berada di luar atau berada dalam kawasan. Untuk lahan-lahan yang berada di dalam kawasan, kegiatan vegetasi disebut dengan kegiatan penghijauan sedangkan untuk di lahan yang berada di luar kawasan kegiatannya disebut dengan kegiatan agroforestry.

4.3. Sasaran Program Kegiatan

Penetapan lokasi areal berbagai bentuk rehabilitasi lahan seperti penanaman vegetasi tetap, penghijauan, agroforestry, teras gulud, strip rumput, rorak, dam penahan, dam pengendali, gully plug, embung, dan sumur resapan dilakukan melalui identifikasi lokasi yang nenungkinkan dengan mengacu pada Pedoman Teknis Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan tahun 2007. Selain itu, guna menajamkan sasaran, target dan indikator kegiatan dilakukan pemodelan spasial dan optimasi sesuai dengan jenis dan tujuan dari masing-masing kegiatan.

Areal calon masing-masing bentuk rehabilitasi lahan dilakukan dengan cara analisis spasial sesuai dengan kriteria yang digunakan. Data-data spasial yang digunakan berupa peta kawasan hutan, peta kekritisan lahan, peta penggunaan lahan, peta kemiringan lahan, dan peta tanah dan peta lain sebagai pendulung yang disesuaikan dengan tujuan dari masing-masing jenis kegiatan. Analis spasial dilakukan dengan mengoverlaykan setiap peta yang menghasilkan satu set data spasial yang berisi semua atribut yang dibutuhkan dalam analisis. Dari hasil overlay dilakukan query poligon-poligon yang memenuhi kondisi seperti disebutkan di atas yang merupakan areal yang perlu direhabilitasi atau dilakukan kegiatan.

Berdasarkan hasil identifikasi, kemudian ditentukan areal prioritas yang perlu direhabilitasi dengan mempertimbangkan juga tingkat bahaya erosi, tekanan penduduk, dan aksesibilitas. Areal yang semakin besar tingkat bahaya erosi, semakin tinggi tekanan penduduk dan aksesibilitas menjadi semakin prioritas untuk direhabilitasi. Untuk memberikan arahan lokasi berbagai bentuk rehabilitasi lahan, areal prioritas kemudian dikombinasikan dengan hasil wawancara dengan petugas penyuluh kehutanan dan konfirmasi dengan pejabat terkait di setiap Kabupaten.

Hasil dari masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kegiatan vegetatif

Kegiatan ini merupakan suatu bentuk kegiatan untuk meresapkan air hujan kedalam tanah melalui media tanaman (vegetasi) sehingga jumlah air yang menjadi limpasan permukaan akan berkurang sampai dengan jumlah yang diinginkan. Kegiatan ini dapat dilakukan jika tersedia lahan yang masih sesuai untuk dilakukan penanaman. Termasuk dalam jenis kegiatan ini adalah penanaman vegetasi tetap, penghijauan, agroforestry dan strip rumput.

Hasil simulasi optimasi limpasan permukaan menunjukkan bahwa untuk setiap DAS Cisadane, Angke, Pasanggrahan, Ciliwung, Sunter dan Bekasi mempunyai nilai error mendekati nol, yang berarti bahwa di kawasan DAS tersebut masih tersedia lahan yang dapat dilakukan kegiatan vegetatif. Sedangkan untuk DAS Grogol-Krukut dan Cakung mempunyai nilai error yang besar (≥ 0.05%) yang berarti tidak tersedia lahan yang cukup untuk melakukan kegiatan vegetatif. Ketersedian lahan tersebut merupakan indikator bahwa dengan melakukan kegiatan vegetatif di setiap kawasan DAS akan mampu menurunkan limpasan permukaan sesuai dengan masukan nilai curah hujan dan debit rencananya. Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan kebutuhan luas lahan yang ideal dan nilai optimalnya untuk kegiatan vegetatif. Luas lahan ideal berarti bahwa kegiatan vegetatif yang dilakukan akan mampu menurunkan nilai debit aktual dan bilangan kurva (CN) aliran ke debit rencananya dan CN idealnya. Sedangkan luas lahan optimal berarti bahwa kegiatan vegetatif tersebut mampu menurunkan debit aktual dan CN ke debit rencananya dan CN idealnya jika dikombinasikan dengan kegiatan lain, misalnya sumur resapan di kawasan pemukiman.

Luas optimasi tersebut kemudian disesuaikan dengan ketersedian lahan yang ada di lapangan untuk masing-masing DAS berdasarkan hasil analisis spasial, survey lokasi dan wawancara. Oleh karena itu, nilai luas lahan yang dioptimasi tersebut tidak akan sama dengan nilai nyata yang direncanakan. Hasil analisis spasial memberikan arahan lokasi kegiatan vegetatif harus dilakukan. Lokasi kegiatan tersebut tersebar di dalam dan di luar kawasan hutan. Untuk kegiatan di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan selanjutnya disebut kebagai kegiatan vegetasi tetap dan penghijauan, sedangkan untuk kegiatan vegetasi yang dilakukan di luar kawasan disebut sebagai kegiatan agroforestry. Gambar 4.20 di bawah ini menunjukkan sebaran lahan yang sesuai untuk kegiatan vegetasi tetap dan penghijauan serta agroforestry.

Gambar 4.20. Sebaran lahan untuk kegiatan vegetasi

4.3.1.1. Penanaman Vegetasi Tetap dan Penghijauan Lingkungan

Penanaman vegetasi tetap dan penghijauan merupakan cara yang sesuai untuk menurunkan aliran permukaan dan erosi, terutama jika dilakukan pada bagian hulu daerah aliran sungai/tangkapan air untuk mengurangi potensi banjir. Penghijauan dimaksudkan untuk memulihkan dan menghutankan kembali lahan yang mengalami kerusakan. Areal yang perlu direhabilitasi dengan bentuk penghijauan ditentukan berdasarkan pada tingkat kekritisan, penutupan lahan, dan kemiringan lereng. Areal ini terutama ditentukan pada areal dengan penutupan lahan semak belukar, tanah terbuka, dan tegalan yang ada pada kawasan hutan.

Hasil identifikasi berdasarkan pemdelan spasial menunjukkan bahwa areal prioritas untuk lokasi penghijauan di dalam kawasan hutan terdapat di tiga DAS yaitu DAS Cisadane, Ciliwung, dan Kali Bekasi dan secara administrasi semuanya terletak di Kabupaten Bogor, dengan luas masing-masing secara berurutan adalah 783.4 Ha, 209.0 Ha, dan 921.7 Ha. Identifikasi luas areal kesesuaian lahan kegiatan vegetasi tetap dan penghijauan untuk masing-masing DAS dan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini.

Berdasarkan hasil identifikasi dan dikombinasikan dengan hasil wawancara dengan petugas penyuluh kehutanan dan konfirmasi dengan pejabat terkait di setiap Kabupaten kemudian dipilih lokasi prioritas untuk penghijauan di dalam kawasan hutan, yang secara ringkas hasilnya disajikan pada Tabel 4.7. Perbedaan antara jumlah lahan yang berpotensi untuk penghijauan di dalam kawasan dengan arahan lokasi pada Tabel 4.7 disebabkan karena ditambahkan juga untuk melakukan penghijauan di kawasan lindung seperti di sempadan sungai dan kanan kiri jalan.

4.3.1.2. Agroforestry

Agroforestry adalah teknik pertanaman yang memadukan tanaman kayu yang berumur panjang dengan tanaman pertanian, peternakan atau perikanan. Idealnya agroforestry merupakan sistem pertanaman yang diharapkan dapat mendekati struktur hutan alam sehingga fungsi hutan tidak jauh berkurang. Jadi manfaat ganda dari pola agroforestry (yang ideal dan konsisten) adalah peningkatan produktivitas dan pemeliharaan lingkungan.

Areal calon untuk rehabilitasi lahan dengan sistem agroforestry ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut :
1) lahan kritis atau sangat kritis,
2) areal di luar kawasan hutan (untuk areal di dalam kawasan hutan diterapkan penghijauan),
3) penggunaan lahan bersemak, tegalan, atau tanah terbuka/kosong,
4) kemiringan lereng > 8 %.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa areal prioritas untuk lokasi agroforestry di luar kawasan hutan terdapat di 6 (enam) DAS yaitu DAS Cisadane, Angke, Pesanggrahan, Ciliwung, Sunter dan Bekasi dengan luas masing-masing secara berurutan adalah 6.396,8 Ha, 1.470,7 Ha, 801,7 Ha, 3.461,3 Ha, 3,0 Ha dan 20,2 Ha. Secara administrasi areal calon lokasi sistem agroforestry semuanya terletak di Kabupaten Bogor. Identifikasi peta kesesuaian lahan kegiatan vegetasi tetap dan penghijauan untuk masing-masing DAS dan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.8 sampai Tabel 4.13 berikut ini.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dan dikombinasikan dengan hasil wawancara dengan petugas penyuluh kehutanan dan konfirmasi dengan pejabat terkait di setiap kabupaten kemudian dipilih lokasi prioritas untuk agroforestry, yang secara ringkas hasilnya disajikan pada Tabel 4.14.

4.3.1.3. Strip rumput

Strip rumput merupakan sistem pertanaman kombinasi antara tanaman utama dan rerumputan yang ditanam berselang seling memotong lereng. Lebar strip rumput yang dibuat dapat seragam atau tidak seragam dan bervariasi dari 5-20 m, serta ditempatkan pada bagian lereng yang kritis. Bentuk konservasi tanah dan air ini umumnya diterapkan di lahan tegalan dengan kelerengan 5-25% dan di daerah yang banyak ternak (dikombinasikan dengan usaha ternak).

Calon lokasi lahan yang akan diterapkan strip rumput ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang sama dengan teras gulud, kecuali bahwa strip rumput dikombinasikan dengan usaha ternak. Oleh karena itu, secara umum arahan lokasi calon strip rumput adalah sama dengan lokasi teras gulud.

4.3.2. Kegiatan Sipil Teknis Berbasis Lahan

yang ada tidak mampu lagi meresapkan air hujan sampai dengan jumlah yang telah ditentukan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka kegiatan yang akan dilakukan adalah teras gulud, parit buntu/rorak, embung dan sumur resapan.

4.3.2.1. Teras Gulud

Teras gulud bersaluran merupakan tumpukan tanah yang memanjang mengikuti kontur atau memotong lereng dan di sebelah atas lereng guludan diguat saluran. Guludan berukuran panjang dan tinggi sekitar 20-30 cm, sedangkan saluran dibuat berukuran lebar dan dalam juga sekitar 20-30 cm. Teras gulud ini berfungsi untuk menghambat aliran permukaan sedangkan saluran berfungsi untuk menampung dan meresapkan air. Teras gulud sebaiknya dilengkapi dengan saluran yang diisi sampah organik (sisa tanaman/serasah). Pemanfaatan sisa tanaman untuk mengisi saluran teras gulud ini ditujukan antara lain untuk:

1. Mencegah longsornya dinding saluran serta melindungi permukaan resapan dari tumbukan air hujan dan penyumbatan pori oleh sedimen halus.
2. Dapat memperbaiki kondisi fisik tanah sekitar saluran dan meningkatkan daya resap saluran.
3. Mengembalikan unsur hara karena campuran kompos dan sedimen yang tertampung dalam saluran cukup gembur sehingga mudah diangkat dari saluran untuk dikembalikan ke bidang pertanaman setelah panen.
4. mengumpulkan sisa tanaman yang baru dipanen, sehingga dapat memudahkan persiapan lahan untuk musim tanam berikutnya. Untuk menjaga agar teras yang dibuat tetap stabil, penanaman rumput-rumputan perlu dilakukan.

Calon lahan yang akan diterapkan teras gulud ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut:
a) Potensial kritis atau lebih buruk,
b) Aliran permukaan dan erosi tinggi,
c) Kemiringan lahan > 5% dengan penggunaan lahan ladang/tegalan atau semak belukar.

Hasil penetapan areal prioritas untuk teras gulud di masing-masing DAS dan kecamatan disajikan pada Tabel 4.15 sampai Tabel 4.18 dan peta sebarannya ditunjukan oleh Gambar 4.21.

Tabel-tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum lokasi untuk penerapan teras gulud sesuai dengan kriteria yang digunakan berada pada DAS Cisadane, Pesanggrahan, Ciliwung, dan Kali Bekasi. DAS dengan areal calon teras gulud yang terluas adalah DAS Cisadane yaitu 4.056,7 Ha, diikuti oleh DAS Kali Bekasi seluas 3.094,4 Ha, DAS Ciliwung seluas 1.889,2 Ha, dan DAS Pesanggrahan seluas 104,5 Ha. Secara aktual, pada DAS lainnya juga terdapat areal yang semestinya sesuai untuk teras gulud atau strip rumput, akan tetapi karena luasannya terlalu sempit maka tidak diprioritaskan sebagai lokasi calon.

Gambar 4.21. Sebaran teras gulud

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dan dikombinasikan dengan hasil wawancara dengan petugas penyuluh kehutanan dan konfirmasi dengan pejabat terkait di setiap Kabupaten kemudian dipilih lokasi prioritas untuk teras gulud di dalam kawasan hutan, yang secara ringkas hasilnya disajikan pada Tabel 4.19

4.3.2.2. Rorak/Parit Buntu

Rorak merupakan bangunan konservasi tanah berupa lubang panjang untuk menangkap aliran permukaan dan tanah yang tererosi. Ukuran rorak dapat bervariasi, dengan panjang 1-5 m, lebar 50 cm, dan dalam 60 cm. Rorak dibuat berbaris memotong lereng dengan jarak antar rorak diusahakan sama (3-10 m). Makin curam lereng, jarak antar rorak makin dekat.

Calon lokasi lahan yang akan diterapkan rorak ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut:
a) Lahan potensial kritis atau lebih buruk
b) Aliran permukaan dan erosi tinggi
c) Kemiringan lahan > 5%
d) Penggunaan lahan kebun/perkebunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka lokasi penempatan rorak yang di prioritaskan adalah lokasi perkebunan yang ada di daerah hulu DAS yang umumnya mempunyai bentuk wilayah berombak-bergelombang dan bahkan berbukit.

4.3.2.3. Embung

Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan (run off) atau air rembesan dari lahan tadah hujan sebagai cadangan kebutuhan air pada musim kemarau. Air yang ditampung tersebut dapat digunakan untuk keperluan pertanian atau peternakan di musim kemarau dan keperluan lainnya.

Embung dibuat di luar kawasan, di daerah kritis dan kekurangan air, topografi bergelombang dengan kemiringan < 30% , air tanah dalam-sangat dalam, dengan penggunaan tanah kosong atau semak belukar pada tanah yang bertekstur halus agar biaya kontruksi (pemadatan) dapat ditekan. Embung sebaiknya dibuat pada tempat yang lebih tinggi dari daerah pemukiman/ peternakan yang akan disuplai air tetapi merupakan daerah yang agak cekung dimana aliran permukaan banyak mengalir dari wilayah di atasnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem distribusinya tidak memerlukan energi tambahan (pompa) tetapi memanfaatkan gaya gravitasi. Areal tangkapan tidak perlu dibuat khusus tapi merupakan areal alami diatas embung.

Hasil identifikasi lokasi menunjukkan bahwa areal yang sesuai untuk pembuatan embung di luar kawasan hutan terdapat di tiga DAS utama yaitu DAS Cisadane, DAS Ciliwung, dan DAS Kali bekasi, dengan total luas masing-masing secara berurutan adalah 2.182,4 Ha, 1.679,9 Ha, dan 533,2 Ha. Secara administrasi lokasi yang sesuai untuk embung terletak di Kabupaten Bogor.

4.3.2.4. Sumur Resapan

Sumur resapan air adalah lubang yang dibuat ke dalam tanah dengan diameter 0,5-1 m, kedalaman sekitar 3-5 m atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah. Lubang diisi dengan koral. Split atau ijuk untuk menyaring sedimen dan mencegah penyumbatan pori tanah. Sumur resapan ditujukan untuk meresapkan air ke zona bawah tanah sehingga cadangan air bawah tanah bertambah.

Calon lokasi sumur resapan air ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria berikut:
a) Daerah pemukiman padat penduduk dengan curah hujan tinggi,
b) Neraca air defisit (kebutuhan > ketersediaan)
c) Aliran permukaan tinggi
d) Vegetasi penutup tanah rendah (< 30 %)
e) Tanah porous.

Hasil penetapan areal yang sesuai untuk sumur resapan di masing-masing DAS disajikan pada Gambar 4.22. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa areal prioritas untuk lokasi sumur resapan tersebar relatif merata pada semua DAS. Hal ini terutama karena wilayah DAS umumnya didominasi oleh bentuk wilayah datar sampai berombak yang memang sesuai untuk lokasi sumur resapan.

Gambar 4.22. Sebaran kesesuaian untuk sumur resapan

Seperti halnya penetapan areal untuk kegiatan vegetasi, maka untuk menentukan jumlah sumur resapan di masing-masing DAS dilakukan optimasi jumlah sumur resapan terhadap pengurangan debit limpasan sehingga dapat diketahui jumlah ideal sumur resapan dan nilai optimalnya. Penjelasan pada bagian sebelumnya telah menunjukkan nilai optimasi sumur resapan untuk setiap DAS (Tabel 4.4). Nilai ideal dan optimal jumlah sumur resapan tersebut belum menunjukkan lokasi administrif dimana kegiatan tersebut harus dilakukan. Guna mengetahui lokasi adminstratif kegiatan tersebut maka dilakukan analisis spasial yang terdiri dari dua tahap, yaitu (i) overlay antara peta batas DAS dan peta administrasi; dan (ii) metode rasionalisasi antara peta kesesuaian lahan untuk sumur resapan dan debit limpasan permukaan yang telah dilakukan pada analisis hidrologi dan tutupan lahan. Pada tahap pertama akan dihasilkan proporsi luas DAS menurut batas administrasi, sedangkan pada tahap kedua akan menghasilkan jumlah sumur yang sesuai untuk masing-masing kecamatan dan DAS. Tabel 4.20 dan 4.21 menyajikan jumlah sumur yang ideal dan optimal untuk setiap kecamatan dan DAS.

Dari hasil analisa diperoleh bahwa jumlah sumur ideal di Bogor dan DKI Jakarta paling banyak, masing-masing adalah 187.105 unit dan 165.751 unit dengan jumlah optimalnya masing-masing sebesar 48.610 unit dan 123.706 unit (seperti Gambar 4.23 di bawah ini). Untuk kondisi optimal, jumlah unit sumur resapan di DKI Jakarta paling banyak.

Gambar 4.23. Sebaran sumur resapan ideal dan optimal di Jabodetabek.

Pada saat ini jumlah sumur resapan yang telah dibangun adalah 1.910 unit yang tersebar di berbagai wilayah administrasi (Gambar 4.24). Dengan jumlah tersebut, maka dapat dihitung rata-rata pengurangan debit limpasan permukaan oleh sumur resapan yang telah dibangun adalah 3,18 m3/detik untuk seluruh kawasan Jabodetabek dari yang seharusnya 909,3 m3/detik. Jumlah sumur resapan ini masih 0,35% dari jumlah ideal dan 0,73% dari jumlah optimal yang harus dibangun. Pada tahun 2008 direncanakan akan dibangun sumur resapan sejumlah 7.562 unit sumur resapan, jika kegiatan ini terealisasi maka jumlah tersebut hanya memenuhi sebesar 1,74% dan 3,62% dari jumlah ideal dan optimalnya atau hanya mempunyai kemampuan meresapkan air sebanyak 15,8 m3/detik. Gambar 4.25 menunjukkan perbandingan antara jumlah sumur resapan yang ideal, optimal, telah terbangun dan yang telah direncanakan. Melihat fakta ini, maka diperlukan upaya-upaya yang mendorong semua pihak untuk melakukan kegiatan pembangunan sumur resapan.

Gambar 4.24. Data kegiatan sumur resapan di Wilayah Jabodetabek yang telah di bangun (2003-2007)

Gambar 4.25. Perbandingan jumlah sumur resapan yang telah dibangun, rencana 2008 dan nilai optimalnya di Wilayah Jabodetabek

4.3.3. Kegiatan Sipil Teknis Berbasis Alur

Kegiatan ini dilakukan untuk menahan/menampung air di badan air atau dengan membentuk badan air baru di alur atau aliran sungai. Selain menahan/menampung air, kegiatan ini juga dapat memperpanjang waktu tempuh aliran sehingga dapat menurunkan debit puncak dari suatu aliran. Termasuk dalam kegiatan ini pengendali tebing sungai, Gully Plug, dam penahan dan dam pengendali.

4.3.3.1. Pengendali Tebing Sungai

Pengendali tebing sungai merupakan struktur bangunan yang ditujukan untuk mencegah longsor, terutama pada dinding-dinding sungai.

Calon lokasi pengendali tebing sungai ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria berikut: a) lahan kritis dan potensial kritis; b) sedimentasi dan erosi sangat tinggi, struktur tanah stabil, luas daerah tangkapan airnya 100-250 Ha, dan kemiringan lereng daerah tangkapan 15-35%.

4.3.3.2. Gully Plug

Guly plug merupakan struktur bangunan yang ditujukan untuk mengendalikan erosi parit (gully erosion) yang umumnya terjadi pada lahan pertanian intensif dan lereng curam.

Calon lokasi gully plug ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria berikut: a) lahan kritis dan potensial kritis; b) kemiringan lahan > 30% dan terdapat erosi parit; c) pengelolaan lahan sangat intensif atau lahan terbuka; d) sedimentasi dan erosi tinggi. Hasil penetapan areal prioritas untuk dam pengendali di masing-masing DAS disajikan pada Tabel 4.22 sampai Tabel 4.26 dan peta sebarannya pada Gambar 4.26.

4.3.3.3.Dam Penahan

Dam penahan merupakan struktur bangunan yang ditujukan untuk mengurangi erosi pada parit atau selokan dengan menghambat kecepatan aliran air dan tanah terendapkan pada tempat tersebut.

Calon lokasi dam penahan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria berikut: a) lahan kritis dan potensial kritis; b) sedimentasi dan erosi sangat tinggi, struktur tanah stabil, luas daerah tangkapan airnya 10-30 Ha, dan kemiringan lereng daerah tangkapan 15-35%. Hasil penetapan areal prioritas untuk dam penahan di masing-masing DAS disajikan pada Tabel 4.27. sampai Tabel 4.29. sedangkan peta sebarannya disajikan pada Gambar 4.27.

4.3.3.4. Dam Pengendali

Dam pengendali merupakan struktur bangunan yang ditujukan untuk mengendalikan aliran air sehingga erosi dan sedimentasi dapat ditekan. Secara umum fungsinya sama dengan dam penahan, hanya saja dimensinya lebih besar.

Calon lokasi dam pengendali ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria berikut: a) lahan kritis dan potensial kritis; b) sedimentasi dan erosi sangat tinggi, struktur tanah stabil, luas daerah tangkapan airnya 100-250 Ha, dan kemiringan lereng daerah tangkapan 15-35%. Hasil penetapan areal prioritas untuk dam pengendali di masing-masing DAS disajikan pada Tabel 4.30 dan Tabel 4.31 sedangkan peta sebarannya disajikan pada Gambar 4.28.

Tabel 4.31. Lokasi dan jumlah dam pengendali pada DAS Cisadane.

Gambar 4.26. Sebaran lahan untuk kegiatan Gully Plug

Gambar 4.27. Sebaran Dam Penahan

Gambar 4.28. Sebaran Dam Pengendali

-0-

BAB V  PEMBIAYAAN

Program kegiatan rehabilitasi lahan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kegiatan vegetatif, kegiatan sipil teknis berbasis lahan dan kegiatan sipil teknis berbasis alur. Kegiatan vegetatif meliputi vegetasi tetap dan penghijauan, agroforestry dan strip rumput. Untuk kegiatan sipil teknis berbasis lahan meliputi teras gulud, rorak/parit buntu, embung dan sumur resapan sedangkan untuk kegiatan sipil teknis berbasis alur meliputi pengendali tebing sungai, gully plug, dam penahan dan dam pengendali. Rincian jumlah unit dalam batas wilayah kajian DAS Ciliwung, Cisadane, Angke, Pesanggrahan, Krukut-Grogol, Sunter, Cakung dan Kali Bekasi serta biaya setiap bentuk kegiatan tersebut disajikan tabel di bawah ini.

Biaya yang dibutuhkan sebesar ± Rp. 813.441.000.000 untuk mengatasi banjir di Jabodetabek dengan melakukan kegiatan rehabilitasi lahan seperti vegetasi tetap, teras gulud / teras bangku, parit buntu, gully plug, dam pengendali, dam penahan, sumur resapan dan agroforestry di wilayah DAS Ciliwung, Cisadane, Angke Pesanggrahan, Krukut-Grogol, Sunter, Cakung dan Kali Bekasi. Kurang lebih 80,47% dari alokasi tersebut diperuntukkan untuk pembangunan sumur resapan karena cukup efektif menurunkan limpasan permukaan dari lahan terbangun.

Pelaksanaan program kegiatan tersebut harus bersifat partisipatif atau melibatkan peran aktif masyarakat sehingga masyarakat merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk tetap memelihara fungsi dan perannya dalam menanggulangi banjir.

5.1. Vegetasi Tetap dan Penghijauan

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa areal prioritas untuk lokasi kegiatan vegetasi tetap dan penghijauan terdapat di hulu tiga DAS yaitu DAS Cisadane, Ciliwung, dan Kali Bekasi. Secara administratif semuanya terletak di Kabupaten Bogor seluas 3.010 Ha dengan rincian jumlah potensi luas dan biaya ditunjukan tabel di bawah ini.

5.2. Teras Gulud / Teras BangkuSecara umum, prioritas lokasi untuk penerapan kegiatan teras gulud sesuai dengan kriteria yang digunakan berada pada DAS Cisadane, Pesanggrahan, Ciliwung dan Kali Bekasi. DAS dengan areal calon teras gulud yang terluas adalah DAS Cisadane yaitu 4.056,7 Ha, diikuti oleh DAS Kali Bekasi seluas 3.094,4 Ha, DAS Ciliwung seluas 1.889,2 Ha, dan DAS Pesanggrahan seluas 104,5 Ha. Namun secara administrasi areal calon lokasi kegiatan teras gulud dengan rincian luas dan biaya ditunjukan tabel di bawah ini.

5.3. Gully Plug

Calon lokasi gully plug ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti lahan kritis dan potensial kritis, kemiringan lahan > 30% dan terdapat erosi parit, pengelolaan lahan sangat intensif atau lahan terbuka, sedimentasi dan erosi tinggi. Hasil penetapan areal prioritas untuk gully plug berada di daerah hulu DAS Angke, Ciliwung, Cisadane, Pesanggrahan dan Bekasi. Namun secara administrasi, potensi areal calon lokasi kegiatan gully plug dengan rincian unit dan biaya ditunjukan tabel di bawah ini.

5.4. Dam PengendaliCalon lokasi dam pengendali ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti lahan kritis dan potensial kritis, sedimentasi dan erosi sangat tinggi, struktur tanah stabil, luas daerah tangkapan airnya 100-250 Ha, dan kemiringan lereng daerah tangkapan 15-35%. Hasil penetapan areal prioritas untuk dam pengendali di hulu DAS Ciliwung dan Cisadane. Secara administrasitif, potensi areal tersebut berada di Kab. Bogor dengan perincian jumlah unit dan biaya menurut kecamatan disajikan tabel di bawah ini.

5.5. Dam Penahan

Calon lokasi dam penahan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti lahan kritis dan potensial kritis, sedimentasi dan erosi sangat tinggi, struktur tanah stabil, luas daerah tangkapan airnya 10-30 Ha, dan kemiringan lereng daerah tangkapan 15-35%. Hasil penetapan areal prioritas untuk dam penahan berada di hulu DAS Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi dan Pesanggrahan. Namun secara administrasi semuanya berada di Kab. Bogor dengan perincian jumlah unit setiap kecamatan dan biaya disajikan pada tabel di bawah ini.

5.6. Sumur ResapanDari Hasil analisa diperoleh bahwa jumlah optimal sumur resapan paling banyak di Kab. Bogor dan DKI Jakarta, masing-masing sebesar 48.610 unit dan 123.706 unit. Paling sedikit di Kab. Bekasi. Perincian biaya untuk kegiatan sumur resapan di tunjukan tabel di bawah ini.

5.7. Agroforestry

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa areal prioritas untuk lokasi agroforestry di luar kawasan hutan terdapat di 6 (enam) DAS yaitu DAS Cisadane, Angke, Pesanggrahan, Ciliwung, Sunter dan Kali Bekasi dengan luas masing-masing secara berurutan adalah 6.396,8 Ha, 1.470,7 Ha, 801,7 Ha, 3.461,3 Ha, 3,0 Ha dan 20,2 Ha. Secara administrasi areal calon lokasi kegiatan agroforestry semuanya terletak di Kabupaten Bogor dengan rincian luas dan biaya ditunjukan tabel di bawah ini.

BAB VI  KESIMPULAN DAN KOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis kawasan dan hasil analisis kajian dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Kejadian banjir di Jakarta dan sekitarnya dipicu oleh perubahan penutupan lahan terutama pembangunan pemukiman baik di hulu, tengah maupun hilir yang tidak diimbangi dengan resapan,

2. Pola hujan dalam tempo 150 tahun terakhir menunjukkan banjir di Jabodetabek dapat dikendalikan karena penyebab utamanya bukan perubahan pola iklim dan curah hujan.

3. Penyebab utama banjir di Jakarta adalah karena sistem drainase di Jakarta yang kurang baik, pola penggunaan lahan yang tidak optimal, dan konsentrasi penduduk yang padat sehingga berdampak pada ditribusi pemukiman yang tidak diimbangi daerah resapan

4. DAS Ciliwung di bagian hulu dan tengah dapat dikendalikan dengan pendekatan vegetatif 61,1% dan sipil teknis 38,9% sementara di DAS Cisadane, vegetatif 84.56% dan sipil teknis 15,45% sedangkan di DAS Kali Bekasi pendekatan vegetatif 72,51% dan sipil teknis 27,49%, di DAS Pesangrahan pendekatan vegetatif 47,3% dan sipil teknis 52,72%, di DAS Kali Angke pendekatan vegetatif 54,68% dan 45,32% sipil teknis, di DAS Sunter 45,42% vegetatif dan 54,58% sipil teknis, sedangkan di DAS Cakung, Krukut dan Grogol hanya pendekatan teknis 100% yang berupa pembuatan sumur resapan.

5. Untuk mengendalikan banjir 25 tahun-an seperti tahun 2007 diperlukan jumlah sumur resapan optimal di DAS Ciliwung 24.447 unit, di DAS Cisadane 16.984 unit, di DAS Pesangrahan 21.598 unit, di DAS Krukut-Grogol 75.379 unit, di DAS Kali Angke 27.370 unit, di DAS Cakung 36.956 unit, di DAS Sunter 30.934 unit, dan di DAS Kali Bekasi 28.154 unit

6. Pola vegetatif dengan pola agroforestry dapat dilakukan di 6 DAS yaitu 6.505 Ha di DAS Cisadane, 1.470,7 Ha di DAS Angke, 801,7 Ha di DAS Pesangrahan, 3.461,4 Ha di DAS Ciliwung, 354,2 Ha di DAS sunter dan 5.014,9 Ha di DAS Kali Bekasi

7. Jumlah DAM penahan yang seharusnya dibuat di DAS Cisadane 376 unit, DAS Ciliwung 94 Unit dan DAS Kali Bekasi 155 unit semuanya berada di Kabupaten Bogor

8. Jumlah gully plug yang sesuai, dibangun di DAS Cisadane 622 unit, di DAS Ciliwung 151 unit dan di DAS Kali Bekasi 203 unit, DAS Angke 4 unit, DAS Pesanggrahan 1 unit.

9. Saat ini jumlah sumur resapan yang sudah dibangun di sekitar Jabodetabek 1.910 unit atau hanya 0,73 % dari yang seharusnya dibangun

10. Lokasi yang ideal untuk kegiatan konservasi dengan sistem gulud sejumlah 1.160 ha yang semuanya terletak di Kabupaten Bogor

11. Luas ideal untuk vegetasi tetap di DAS Cisadane 9.931 ha, DAS Angke 4.595 ha, DAS Pesangrahan 2.943 ha, DAS Ciliwung 5.806 ha, DAS sunter 3.594 ha dan DAS Kali Bekasi 7.725 ha.

-0-

-0-