BebasBanjir2015

Khudori

Mengatasi Banjir secara Struktur dan Nonstruktur

Oleh Khudori

Setelah berita kekeringan, kini kita dibombardemen berita seputar banjir dan tanah longsor. Mulai dari kasus banjir dan tanah longsor di kabupaten Garut, Lawang (Malang), Wates (Mojokerto) hingga di Lampung Barat. Bahkan diperkirakan peluang terjadinya banjir dan tanah longsor masih terbuka lebar. Di Indonesia, musim kemarau memang identik dengan kekeringan, sementara musim hujan sama artinya dengan banjir dan tanah longsor. Fenomena tahunan yang merenggut ratusan jiwa, memusnahkan harta-benda dan merusak sumber daya alam (hutan, tanah, air) itu seolah menjadi rutinitas tahunan tanpa upaya memadai untuk menanggulanginya.

Kita tak lagi tersentak melihat ratusan nyawa melayang sia-sia, harta-benda lenyap akibat banjir. Sudah demikian tumpulkah kesadaran kita akan bencana (banjir dan kekeringan)? Padahal, kita bisa mengatasinya. Harus diakui, ke-sadaran akan pentingnya nilai air amat sulit dibangun ketika keberadaan air masih berlebih. Itulah sebabnya, mengapa upaya menanggulangi banjir sampai saat ini sepertinya jalan di tempat. Dalam suasana kekeringan kesadaran itu lebih mudah diinisiasi, dibangun, dan dimantapkan. Padahal, kerugian akibat banjir tidaklah lebih ringan dibandingkan akibat kekeringan.

Bagi dunia pertanian, kekeringan merupakan bencana terparah dibandingkan banjir. Bila kebanjiran tanaman masih bisa hidup, kekurangan pupuk masih bisa diupayakan. Namun ketika air tidak ada, tanaman segera layu, kering dan mati. Tapi secara umum, kerugian akibat banjir sebetulnya jauh lebih besar. Contohnya, banjir yang melanda Jakarta Januari-Februari 2002 lalu—yang mencakup wilayah demikian luas dengan genangan yang dalam—dampak sosial-ekonominya demikian mengguncangkan.

Badan Pusat Statistik memprediksi, ekonomi DKI Jakarta mengalami kemunduran sekitar 8-10% pada triwulan awal 2002. Total kerugian yang diakibatkan banjir diperkirakan Rp 5 triliun sampai Rp 6,7 triliun, Rp 2,7 triliun berasal dari kerusakan langsung harta masyarakat, Rp 3 triliun-Rp 4 triliun akibat dampak tidak langsung pascabanjir.

Di Indonesia, untuk mengatasi masalah banjir selama ini masih bertumpu pada upaya yang bersifat struktur, yaitu berupa kegiatan fisik yang berada di sungai (in-stream) (Siswoko, 2002). Tujuannya adalah untuk melindungi dataran banjir yang telah berkembang menjadi kawasan budidaya (permukiman, perkotaan, perdagangan, industri, pertanian dan aktivitas manusia yang lain) agar dampak merugikan banjir bisa berkurang. Upaya represif ini dilakukan dengan jalan membangun prasarana dan sarana pengendali banjir, seperti tanggul, bendungan, waduk retensi banjir, juga normalisasi alur sungai melalui pengerukan atau pun penggalian sudetan. Termasuk dalam upaya ini adalah pembangunan prasarana dan sarana pompa/polder, banjir kanal dan drainase.

Kapasitas atau dimensi berbagai prasarana dan sarana pengendali banjir tersebut biasanya ditetapkan berdasarkan atas debit banjir dengan besaran tertentu yang disebut ”debit banjir bencana”, dan bukan untuk debit banjir yang terbesar. Besarnya debit banjir rencana dihitung dengan analisa hidorlogi, sedangkan tingkat pengendalian banjir didasarkan pada periode ulang banjir, misalnya periode lima tahunan, sepuluh tahunan, dua puluh lima tahunan, lima puluh tahunan atau seratus tahunan.

Tingkat pengendalian banjir berdasarkan hasil optimasi dengan memakai analisa kelayakan ekonomi yang dikombinasikan dengan berbagai pertimbangan lain, seperti sosial, politis dan lingkungan. Contohnya, debit banjir rencana untuk sungai Citanduy di Desa Nusawaluh ditetapkan dengan banjir 25 tahunan sebesar 1.000 m3/detik. Sedangkan untuk bendungan yang terkait, karena mempunyai risiko sangat besar bila jebol, maka debit banjir rencana untuk bendungan ditetapkan dengan debit banjir terbesar (probable maximum flood/PMF). Sebagai komponen suatu sistem, fungsi bangunan itu bersama-sama bangunan lainnya hanya untuk mengendalikan banjir sampai tingkat tertentu.

Sistem pengendali banjir sungai-sungai di Indonesia pada umumnya direncanakan dengan debit banjir rencana berkisar antara 10 sampai 100 tahunan. Sedangkan untuk sistem drainase berkisar antara dua tahunan sampai sepuluh tahunan. Perubahan kondisi dan tataguna lahan di daerah tang-kapan air seperti pada daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan perubahan watak banjir sedemikian rupa, sehingga untuk banjir dengan periode ulang yang sama, besar debit banjir mengalami peningkatan. Besarnya debit banjir akan diikuti oleh sedimentasi yang tinggi akibat kerusakan tanah oleh erosi. Di berbagai DAS hulu di Pulai Jawa, kerusakan tanah oleh erosi demikian meluas terjadi.

Dampaknya, laju erosi mencapai 3,5 mm/tahun (Pickering, 1979), melebihi laju pembentukan tanah secara alamiah 1 mm/tahun. Laju peningkatan erosi dapat dilihat secara jelas di DAS Citandui (Faqi, 1986) yang pada tahun 1911 baru 1 mm/tahun, meningkat menjadi 2 mm/tahun pada tahun 1935, dan pada tahun 1976 mencapai 6 mm/tahun. Saat ini, tingkat erosinya mungkin naik dua-tiga kali lipat dari tahun 1976. Tingkat erosi yang demikian tidak bisa dibiarkan karena selain menurunkan kapasitas daya dukung lahan di hulu, juga menyebabkan efek eksternal ke daerah hilir seperti meningkatnya frekuensi banjir, pendangkalan saluran irigasi dan mutu sumber daya lahan di hilir menjadi rendah. World Bank (1990) memprediksi tambahan ongkos pemeliharaan irigasi akibat pendangkalan di Jawa telah mencapai US$ 21,5-91,2 juta per tahun.

Dampak perubahan watak banjir akibat perubahan tataguna lahan juga bisa dilihat di sungai Ciliwung. Pada tahun 1973 debit banjir periode ulang 100 tahunan pada sungai Ciliwung di hulu pintu air Manggarai sebesar 370 m3/dt (Nedeco, 1973), namun pada tahun 1996 untuk periode ulang yang sama telah berkembang menjadi 570 m3/dt (JICA, 1997). Peningkatan yang sangat signifikan tersebut akibat perubahan tataguna lahan dan pola pemanfaatan lahan yang kurang memperhatikan aspek konservasi di kawasan Bopunjur.

Akibatnya, kinerja sistem pengendali banjir dan drainase yang telah dibangun mengalami penurunan secara gradual. Upaya mengatasi tidak seimbang dengan laju perubahan yang terjadi. Banjir yang baru terjadi di Lawang (Malang), Wates (Mojokerto) dan Lampung Barat juga akibat sistem pengendali dan drainase tidak memadai lagi. Perubahan tata guna lahan di kawasan hulu telah berdampak pada besarnya debit banjir.

Namun, penurunan kinerja sistem pengendali banjir dan drainase tidak cuma akibat perubahan tataguna lahan di bagian hulu, tapi juga akibat terbatasnya kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap prasarana dan sarana yang ada. Selama 30 tahun terakhir, pengeluaran terbesar investasi sektor irigasi adalah untuk pembangunan konstruksi baru (41%), disusul pengendalian sungai dan banjir (28%), dan pengembangan rawa dan pasang surut (24%). Porsi terkecil (7%) ada pada pos rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi (Sudaryanto, 2001). Itulah sebabnya menjadi logis jika sistem pengendali banjir dan drainase di berbagai daerah mengalami kerusakan kronis.

Dari preposisi di atas menjadi jelas bahwa dengan dibangunnya prasarana dan sarana fisik pengendali banjir dan drainase tidak otomatis lahan di dataran banjir bebas dari banjir dan bebas genangan seratus persen. Risiko tergenang dan kebanjiran masih tetap ada, meskipun menjadi lebih kecil. Upaya mengatasi banjir dan genangan hanya bertujuan memperkecil kerugian/bencana yang ditimbulkan oleh banjir (flood damaged mitigation). Contoh nyata terjadi di sungai Mississippi dan Missouri di Amerika Serikat. Untuk mengendalikan banjir 100 tahunan, di kedua sungai itu dibangun bendungan dan tanggul. Namun, pada tahun 1993 bangunan bendungan dan tanggul di kedua sungai tadi hancur berantakan dilanda banjir 500 tahunan.

Para pakar banjir panik dan bingung.

Jadi, upaya mengatasi banjir yang bersifat struktur (in-stream) belum menihilkan banjir. Upaya itu harus dikombinasikan dengan upaya nonstruktur (off-stream), sehingga membentuk upaya terpadu dan menyeluruh. Upaya nonstruktur ini meliputi berbagai aktivitas, seperti pengaturan penggunaan lahan di dataran banjir yang menyesuaikan diri dengan adanya risiko tergenang banjir (flood-plain management, flood-plain zoning), prakiraan dan peringatan dini (flood forecasting and early warning system), penghijauan dan rebosiasi, penataan ruang dan pengaturan penggunaan lahan di DAS yang memperhatikan aspek konservasi tanah dan air, flood-proofing, sistem drainase permukiman berwawasan lingkungan, penyuluhan, penetapan sempadan sungai, penegakan hukum, manajemen sampah padat dan pengentasan kemiskinan.

Yang membedakan upaya struktur dengan nonstruktur, upaya struktur adalah domain pemerintah (government), sementara upaya nonstruktur merupakan domain masyarakat (people) dengan pemerintah sebagai fasilitator. Karena upaya nonstruktur merupakan domain masyarakat, kuncu keberhasilan upaya ini amat ditentukan oleh peran petani atau pelaku langsung di lapangan. Agar upaya nonstruktur ini bisa menjadi gerakan masyarakat (people movement), mereka harus dilibatkan secara aktif dalam semua tataran program, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Dengan demikian, mereka akan punya sense of belonging. Di beberapa negara, upaya nonstruktur ini bukan hanya berfungsi pelengkap upaya struktur, tapi telah berkembang menjadi upaya pokok. Saatnya kita memadukan kedua upaya ini guna mengatasi banjir.

Penulis adalah pemerhati sosial-ekonomi
pertanian dan agribisnis.

Sinar Harapan Rabu , 6 Februari 2003

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: