BebasBanjir2015

Property Right

Masyarakat diminta partisipasi dalam program pengendalian banjir

JAKARTA – Warga Jakarta diminta berpartisipasi dalam program pengendalian banjir untuk mengantisipasi musim hujan yang akan datang yaitu dengan memelihara saluran mikro atau selokan air di rumah masing-masing.

“Yang tadi saya berikan instruksi secara khusus bagaimana merawat saluran mikro yaitu yang di depan rumah di lingkungan masing,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, tadi pagi.

Perawatan saluran mikro disebutnya penting karena tidak dapat diserahkan ke pihak lain, harus dilakukan oleh yang bersangkutan yakni pemilik rumah. Setelah saluran mikro dibersihkan, saluran penghubung dan saluran sub makro juga dilakukan pembersihan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, namun Gubernur menekankan bahwa penanganan banjir tidak hanya ditekankan kepada hal itu.

“Ini harus berbasis kepada komunitas. Kalau saluran mikro tidak bisa diserahkan ke orang lain. Kalau sudah
dibersihkan tapi hari ini dibuangin sampah, bakal macet lagi. Dan seperti itu yg terjadi dari hasil pendataan kita,” ujarnya.

Sementara itu, Pemprov DKI melakukan perawatan saluran makro termasuk banjir kanal, muara dan waduk yang berada di daerah Jakarta. “Ini akan dikerjakan serentak secepatnya, anggarannya sudah ada tapi harus dilakukan  lelang,” papar Asisten Pembangunan Sekdaprov DKI Sarwo Handayani.

Menurut Sarwo, tiap wilayah DKI disediakan dana sekitar Rp50 miliar untuk pengendalian banjir yaitu perawatan saluran penghubung dan saluran sub makro.

“Waduk-waduk juga akan dicek ulang, apa strategi untuk waduk ini,” katanya. Gubernur disebut Sarwo juga akan melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya pengerukan waduk dan kali. Sosialisasi
tersebut termasuk masyarakat yang tinggal di bantaran kali atau di waduk diminta rela berkorban untuk digusur demi normalisasi kali tersebut.

“Pengerukan itu untuk keperluan kota yang lebih besar, jadi kalau ada korban, mohon dimaklumi,” kata Sarwo.

Sumber: http://www.waspada.co.id,  Tuesday, 02 September 2008 10:47 WIB

Property Right

(sebelum membaca bagian ini disarankan Anda membaca berita di atas)

Imbauan seperti berita di atas  kerap kali kita baca atau kita dengar dari media. Setiap menjelang musim hujan imbauan seperti itu semakin sering dilontarkan. Tapi, seberapa efektif imbauan seperti itu?

Jika melihat kondisi saluran-saluran / got-got yang ada di Jakarta, dan di banyak kota lain di Indonesia, bisa ditebak imbauan-imbauan seperti itu tidak pernah efektif.  Jika efektif, pasti saluran / got selalu bersih, sehingga drainase lancar, dan banjir mungkin tidak akan separah yang ada.

Pertanyannya adalah mengapa  masyarakat mau membersihkan halaman rumahnya tapi tidak mau membersihkan saluran / got di depan halaman rumahnya? Penjelasan tunggal yang kerap kita dengar adalah karena kesadaran masyarakat kita terhadap lingkungan rendah. Benarkah?

Salah satu penjelasan lain untuk menjawab hal itu adalah penjelasan dari perspektif property right (hak kepemilikan).

Menurut kamus Webster edisi 9, properti (kepemilikan) adalah: (a) sesuatu yang dimiliki atau dikuasai, (b) hak eksklusif untuk memiliki, menikmati dan meniadakan sesuatu, (c) sesuatu dimana seseorang memiliki hak hukum, (d) seseorang (sebagai seorang pelaku dibawah kontrak yang bekerja).

Jika dikaitkan dengan sumberdaya, properti pada dasarnya menggambarkan aliran manfaat (stream of benefit) dari sumber daya tertentu. Dari sudut masyarakat, properti adalah sesuatu yang bermanfaat dimana sebuah masyarakat atau sebuah budaya sepakat untuk melindunginya.

Sedangkan property right (hak kepemilikan) adalah hak yang dimiliki individu, masyarakat, negara  atas suatu sumberdaya (asset / endowment) untuk mengelola, memperoleh manfaat, memindahtangankan, bahkan untuk merusaknya (Nugroho, 2006)

Hak kepemilikan merupakan kelembagaan (institusi) karena di dalamnya mengandung norma-norma dan aturan main pemanfaatannya dan merupakan alat pengatur hubungan antar individu (North 1990 diacu dalam Nugroho 2006).

Terdapat beragam  aransemen kelembagaan berkaitan dengan hak kepemilikan, yaitu: (a) kepemilikan oleh pribadi (private property), (b) kepemilikan olehnegara (state property), (c) kepemilikan oleh komunal – adat, ulayat (communal / common property), dan (d) tanpa kepemilikan / akses terbuka (open access property)

Kepemilikan pribadi (private property)

Kepemilikan pribadi memberikan hak kepada individu untuk mengeluarkan / melarang pihak lain untuk memperoleh aliran manfaat dari sumber daya itu dan mengggunakannya pada suatu tingkat atau suatu cara yang ditentukan oleh individu yang bersangkutan

Kepemilikan oleh negara (state property)

Di bawah kepemilikan oleh negara, pemerintah menjadi pemilik hak tunggal dari sumber daya, termasuk akases terhadap sumber daya itu dan menentukan tingkat penggunaannnya. Instrumen yang ada untuk mempengaruhi perilaku individu berkaitan dengan pengelolaan state property adalah zoning, pajak, peraturan-peraturan dan perijinan.

Kepemilikan oleh komunal (communal / common property)

Kebanyakan definisi tentang common property mencakup elemen-elemen: (a) sebuah kelompok yang terdefinisikan dengan jelas sebagai pemilik bersama, yang (b) mengembangkan atau menganut rejim pengelolaan yang terdefinisikan dengan jelas, dimana (c0 pemilik bisa melakukan pelarangan akses dan mengeluarkan / melakukan pelarangan terhadap yang bukan pemilik dan meliputi (d)  hak-hak dan tugas-tugas dari pemilik berkaitan dengan penentuan tingkat penggunaan dari sumber daya comon property tersebut.

Ostrom (1990) mengajukan 8 prinsip dalam mempelajari pengelolaan common property:

  1. Batas akses dan penggunaan dari common property terdefinisikan dengan jelas
  2. Relevansi aturan terhadap kondisi sumber daya lokal
  3. Pengaturan piihan kolektif dalam pengambilan keputusan
  4. Monitoring efektif terhadap akses dan penggunaan sumber daya common property
  5. Sanksi gradual terhadap pelanggar aturan
  6. Mekanisme penyelesaian konflik
  7. Pengakuan minimal terhadap hak untuk mengelola dari otoritas eksternal.
  8. Manajemen jaringan dari sistem pengelolaan common property yang lebih besar (tiap lapisan dario manamejemen berkaitan dengan lapisan manajemen yang lebih tinggi.

Common property kerapkali dicampuradukan dengan istilah open access terutama dengan adanya tulisan dari Hardin: “The Tragedy of  Common”

Akses terbuka (open access property)

Open access property adalah  properti yang tata kelolanya tanpa pengaturan, dimana siapa pun dapat menggunakan dan mengambil manfaat dari properti. Properti dalam kondisi  akses terbuka ini mrupakan penggunaan yang tanpa kontrol sehingga sering menyebabkan kemunduran / kerusakan dari sumber daya.

Jka setiap orang dapat menggunakan sebuah sumber daya maka tidak seorang pun memiliki insentif untuk melakukan konservasi penggunaannya atau melakukan invetasi untuk mengembangkannya. Contoh: daerah penggembalaan, penangkapan ikan dekat pantai, dan hutan.

Tiga tipe rezim open access: (1) rezim open access karena kekurangan aturan yang efektif untuk menentukan hak kepemilikan, (2) rezim open access sebagai akibat dari kebijakan publik yang disengaja untuk menjamin akses bagi semua warga untuk menggunakan sebuah sumber daya alam dalam suatu yurisdiksi tertentu, (3) rezim open access yang dihasilkan dari ketidakefektifan pelarangan terhadap mereka yang bukan pemilik oleh entits yang ditugaskan memiliki hak formal kepemilikan terhadap sumber daya tersebut.

Kaitan Property Right  dengan Imbauan Gubernur

Dari penjelasan sederhana di atas, maka persil halaman rumah jelas termasuk kategori private property. Ada insentif langsung bagi si pemilik persil lahan itu untuk membuat persil lahan miliknya itu menjadi bersih, mengupayakan agar tidak tergenang / tidak becek, dan kelihatan indah.

Lalu bagaimana dengan saluran / got yang ada di depan rumah? Milik siapakah got / saluran itu? Yang pasti,  meskipun got / saluran itu berada di depan rumahnya, tapi got dan saluran itu bukanlah milik si pemilik rumah. Jadi got dan saluran tidaklah termasuk kategori private property.

Kalau bukan private property, lalu apakah got dan saluran itu termasuk state property? Atau common property ? Ataukah termasuk kategori open access property?

Berdasarkan aturan yang ada (de jure) tentu saja got dan saluran itu termasuk kategori state property . Itulah sebabnya pemerintah daerah di seluruh Indonesia  memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum – atau yang sejenisnya – yang melarang siapa pun membuang sampah ke saluran / got.  Sanksi bagi yang melakukannya jelas disebutkan dalam tiap Perda itu. Itulah pula sebabnya masyarakat merasa tidak memiliki saluran / got yang ada di depan rumahnya. Samampet apa pun atau sebanyak apapun tumpukan sampah yang ada di saluran / got, mayarakat merasa saluran / got itu  adalah “milik negara / state property” dan karena itu  pemerintahlah yang harus mengurusnya.

Perda, meskipun ada aturan sanksi bagi warga yang melanggarnya – karena berbagai sebab – tidak pernah dapat diterapkan. Akibatnya, perda-perda itu tidak pernah bisa mempengaruhi perilaku warga.  Meski ada aturan, tapi jika tidak ada sanksi bagi yang melanggar aturan itu, maka akan tercipta kondisi yang sama dengan tidak ada aturan sama sekali.

Dari perspektif property right, maka got dan saluran yang ada meski secara de jure merupakan state property  (milik negara), namun karena pemerintah memiliki banyak keterbatasan untuk “mengurus miliknya” itu, maka secara de facto saluran dan got itu termasuk kategori properti yang open access; siapa pun bisa membuang limbah (cair dan padat) di saluran di depan rumah.

Dalam kondisi seperti itu, maka imbauan apa pun dari si pemilik property (baca: pemerintah) terbukti tidak pernah efektif !

Lalu bagaimana menjelaskan adanya RT-RT atau RW-RW tertentu yang berhasil membuat lingkungannya, termasuk got dan saluran di depan rumah masing-masing warga, menjadi bersih?

Mungkin secara tidak disadari, komunitas warga itu telah berhasil melakukan transformasi untuk menjadikan saluran / got yang ada di lingkungan RT atau RW itu sebagai common property / communal property. Jadi, meski secara de jure got-got dan saluran-saluran itu serta jalan-jalannya termasuk kategori state property, namun secara de facto warga menjadikannya sebagai common property  atau communal property.

Dari fakta ini, maka jika pemerintah, pada level apa pun, ingin membuat got / saluran termasuk jalan-jalan  dari kota / wilayahnya menjadi bersih, maka salah satu alternatif untuk merealisasikannya adalah dengan merekayasa aspek property right ini. Bukan dengan imbauan, tapi fasilitasilah setiap komunitas untuk menjadikan saluran / got termasuk jalan yang ada di lingkungan komunitas sebagai common property.

Dalam mengelola common property itu, perlu ada aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, dan ditegakan bersama.  Caranya bisa mengacu pada 8 prinsip dari Ostrom di atas. (sp)

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: