BebasBanjir2015

Naik Sinukaban

Analisis dan Strategi Pencegahan Banjir

Naik Sinukaban

 

 

Banjir kembali melanda beberapa daerah di Indonesia. Biasanya banjir terjadi pada Januari atau Februari, tetapi pada musim hujan kali ini banjir besar terjadi akhir Desember 2007. Bahkan, pada awal musim hujan banjir sudah meluas di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

Banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat mengejutkan karena luapannya sangat luas menggenangi beberapa kabupaten, mulai dari Karanganyar, Solo, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Selain banjir DAS Bengawan Solo, banjir DAS Wulan dan Juwana juga menggenangi sawah dan pemukiman di Pati, Kudus, dan Demak. Banjir ini merusak ribuan rumah warga, menghancurkan sawah penduduk, dan merenggut korban jiwa. Kalau digabungkan dengan akibat longsor maka jumlah penduduk yang tewas lebih dari 60 orang. Hal ini sudah sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian khusus pemerintah.

Banjir di DKI Jakarta pada Rabu dan Kamis 2-3/1/2008 hanya diakibatkan oleh hujan, Selasa, yang curahnya hanya 92 mm selama 24 jam. Hujan dengan curah 92 mm/hari di DAS Ciliwung tergolong hujan yang intensitasnya normal. Walaupun hujan masih normal, bahkan di bawah rata-rata hujan harian maksimum dengan periode ulang dua tahun, tetapi banjir yang diakibatkannya sudah besar. Beberapa kelurahan di Kampung Melayu dan Cawang dilanda banjir yang kedalamannya mencapai dua meter.

Hal yang hampir sama terjadi di DAS Bengawan Solo (Jawa Tengah dan Jawa Timur), DAS Wulan, dan Juwana (Jawa Tengah). Seperti dikemukakan di atas, curah hujan tidak luar biasa dan dalam kategori normal. Apabila kondisi DAS di wilayah itu baik maka sebenarnya banjir luar biasa tidak akan terjadi. Namun, kenyataannya terjadi banjir besar. Semua keadaan ini mengindikasikan bahwa sudah terjadi degradasi lahan di DAS tersebut. Hal ini sejalan dengan data yang dipublikasikan oleh Dirjen RLPS, Departemen Kehutanan bahwa jumlah lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia sudah mencapai 30 juta hektare. Apabila digabung dengan lahan agak kritis maka jumlahnya mencapai 70 juta ha. Jumlah hutan terdegradasi di seluruh Indonesia sudah mencapai 59 juta ha.

Degradasi lahan tersebut mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis DAS. Kapasitas infiltrasi DAS menurun dan koefisien aliran permukaan meningkat. Berdasarkan analisis pada 2005, koefisien aliran permukaan DAS Ciliwung secara rata-rata sudah mencapai 0,54 dan sekarang mungkin sudah melebihi angka tersebut. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dirjen RLPS, jumlah yang tergolong DAS Prioritas I mencapai 60, sedang yang tergolong Prioritas II mencapai 228.

Penyebab Degradasi

Terjadinya degradasi lahan dan rusaknya fungsi hidrologis DAS tersebut kemungkinan disebabkan beberapa faktor. Pertama, penggunaan dan peruntukan lahan menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Tata Ruang Daerah. Misalnya, daerah yang diperuntukkan sebagai hutan lindung dialihfungsikan menjadi pertanian, hutan produksi dialihfungsikan menjadi permukiman, lahan budi daya pertanian dialihfungsikan menjadi permukiman atau industri, dan sebagainya.

Kedua penggunaan lahan di DAS tidak sesuai dengan kemampuan lahan. Banyak lahan yang semestinya hanya untuk cagar alam, tetapi sudah diolah menjadi pertanian, atau lahan yang hanya cocok untuk hutan dijadikan lahan pertanian, bahkan permukiman. Banyak lahan yang kemiringan lerengnya lebih dari 30 persen bahkan 45 persen masih dijadikan pertanian yang intensif atau jadi permukiman.

Ketiga, perlakuan terhadap lahan di dalam DAS tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh lahan atau tidak memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah, serta teknik konservasi tanah dan air yang diterapkan tidak memadai. Setiap penggunaan lahan (hutan, pertanian, industri, permukiman) harus sesuai dengan syarat, yakni menerapkan teknik konservasi tanah dan air yang memadai. Teknik konservasi yang memadai di suatu bidang lahan belum tentu memadai di lahan yang lain. Pemilihan teknik konservasi yang memadai di suatu bidang lahan sangat dipengaruhi oleh faktor bio-fisik (tanah, topografi, penggunaan lahan, hujan/iklim) lahan yang bersangkutan. Jenis teknik konservasi tanah dan air yang tersedia untuk dipilih dan diterapkan mulai dari yang paling ringan sampai berat, antara lain, penggunaan mulsa, penanaman mengikuti kontur, pengolahan mengikuti kontur, pengolahan tanah konservasi (tanpa olah tanah, pengolahan tanah minimum), pengaturan jarak tanam, penanaman dalam strip (strip cropping), dan penanaman berurutan (rotasi).

Keempat, tidak adanya Undang-undang Konservasi Tanah dan Air yang mengharuskan masyarakat menerapkan teknik konservasi tanah dan air secara memadai di setiap penggunaan lahan. Dengan tidak adanya UU ini maka masyarakat tidak merasa berkewajiban untuk melaksanakan teknik konservasi tanah dan air, sehingga degradasi lahan terus meningkat.

Faktor kelima, kurang memadainya kesungguhan pemerintah mencegah degradasi lahan. Hal ini terindikasi dari tidak jelasnya program pencegahan degradasi lahan atau penerapan teknik konservasi tanah dan air di setiap tipe penggunaan lahan. Departemen yang berkaitan dengan penggunaan lahan, seperti Departemen Pertanian, Departemen PU, dan Departemen Dalam Negeri, kurang memprioritaskan program pencegahan degradasi lahan dan penerapan teknologi konservasi tanah dan air.

Hal ini pun terindikasi dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Dalam rancangan awal RPJPN tidak diindikasikan bahwa pencegahan degradasi lahan sebagai prioritas penting. Apabila hal ini berjalan terus maka minat generasi muda untuk mempelajari dan mendalami pencegahan degradasi sumber daya lahan akan memudar yang pada gilirannya dapat mengakibatkan tidak ada lagi orang yang mengetahui teknologi pencegahan degradasi lahan. Apabila ini terjadi maka malapetaka banjir, seperti yang dialami oleh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, akan semakin sering terjadi.

Untuk mencegah dan menanggulangi degradasi lahan maka strategi berikut harus menjadi prioritas. Pertama, kaji ulang tata ruang nasional, wilayah, dan daerah agar didasarkan pada kemampuan lahan. Kedua, penyimpangan tata ruang yang sudah berdasarkan kemampuan lahan harus ditindak tegas. Ketiga, semua sumber daya lahan harus diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya. Keempat, penggunaan lahan harus didasarkan pada kemampuan lahan. Kelima, teknologi konservasi tanah dan air yang memadai harus diterapkan di setiap tipe penggunaan lahan. Keenam, penyusunan UU konservasi tanah dan air perlu dipercepat. Ketujuh, departemen terkait harus memprogramkan pencegahan degradasi lahan sebagai prioritas utama. Kedelapan, pemerintah perlu memasukkan materi pencegahan degradasi lahan/penerapan teknologi konservasi tanah dan air dalam kurikulum pendidikan.

Penulis adalah Guru Besar Konservasi Tanah dan Air IPB, pengamat pembangunan pertanian dan lingkungan hidup

Sumber: Suara Pembaharuan, 11 Pebruari 2008

Jakarta Banjir karena Salah Urus DAS Ciliwung

Jumat sore lalu hujan cukup deras di Perumahan Bogor Baru, Bogor. Air hujan yang jatuh ke atap rumah Prof Dr Ir Naik Sinukaban MSc, salah satu rumah di sana, tidak mengalir ke selokan. Air itu menggenang setinggi rumput manila yang menutup permukaan halaman. Raut guru besar dan Ketua Departemen Konservasi Tanah dan Air Institut Pertanian Bogor itu sama sekali tak khawatir dengan kondisi tersebut.

“Halaman belakang juga terendam. Air hujan dari atap rumah memang tidak kami buang ke selokan. Dalam satu jam, air itu menyerap ke tanah. Ini salah satu bentuk konservasi tanah yang bisa kita lakukan, untuk mengisi dan menjaga air tanah,” tutur ilmuwan tanah dan pakar manajemen daerah aliran sungai (DAS) tersebut.

Doktor ilmu tanah dan konservasi tanah lulusan University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat, itu mengungkapkan keprihatinan atas rendahnya pengetahuan (mungkin ketidakpedulian) masyarakat dan pemerintah akan pentingnya ambil bagian dalam konservasi tanah.

Menurut Sinukaban, banjir di Jakarta terjadi karena penggunaan lahan di kawasan DAS Ciliwung tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah. Akibatnya, sebagian besar air hujan tidak terserap tanah, tetapi mengalir di permukaan tanah, lalu langsung masuk ke sungai. Apa pun yang dilakukan Gubernur Sutiyoso untuk mengatasi banjir di Jakarta, akan sia-sia kalau lahan di kawasan DAS Ciliwung tidak ditata sesuai konservasi tanah dan air.

Suami dari Marista S Sinukaban ini berencana menerbitkan tiga buku tentang masalah tanah dan konservasi tanah.

Berikut petikan wawancara dengan pria kelahiran Kabanjahe (Sumatera Utara) pada 9 November 1964 tersebut.

Bagaimana Anda melihat fenomena banjir di Jakarta yang kerap disebut-sebut banjir kiriman dari Bogor?

Banjir merupakan fenomena yang harus ditangani secara menyeluruh dalam suatu DAS. Definisi DAS itu adalah daerah yang dibatasi secara alami oleh topografi, di mana air yang jatuh dalam DAS itu akan mengalir melalui satu titik pembuangan tertentu. Misalnya dalam DAS Ciliwung ada topografinya sehingga di mana pun air jatuh di DAS itu pada akhirnya mengalir ke Sungai Ciliwung.

Kalau kita mengukur banjir di satu kawasan DAS, kita harus melihat ke atas, ke hulunya. Sehingga kalau banjir di Jakarta, kita mengukurnya bukan hanya air di Jakarta, tetapi juga ke Gunung Gede, Bogor. Jadi betul, banjir itu air “kiriman” dari Bogor. Banjir beberapa tahun ini di Jakarta, refleksi dari apa yang manusia lakukan di kawasan DAS Ciliwung.

Sebenarnya curah hujan itu hampir sama sejak zaman dulu sampai sekarang. Total hujan dalam setahun dalam DAS Ciliwung tidak banyak berbeda. Jumlahnya itu di wilayah Bogor, misalnya, berkisar 4.000 milimeter per tahun. Di wilayah lain yang masih masuk kawasan DAS Ciliwung jumlahnya di bawah 4.000. Di Cisarua atau Citeureup misalnya, antara 3.000 sampai 3.500 milimeter per tahun. Makin ke hilir, tentu makin berkurang.

Jakarta akan selalu kebanjiran?

Ya, persoalannya mengapa itu terjadi? Itulah pertanyaannya. Apa karena bencana alam atau salah urus. Kalau tsunami itu bencana alam. Kalau banjir di DAS Ciliwung, itu juga fenomena alam, tetapi bukan bencana alam. Melainkan karena salah urus. Salah urus berarti masalah manajemen. Nah, banjir di Jakarta salah manajemen.

DAS tidak mengenal ini daerah DKI Jakarta atau Jawa Barat. DAS Ciliwung itu mulai dari Gunung Gede sampai Tanjung Priok. Hulunya di Gunung Gede, hilirnya sampai Tanjung Priok. Itu ada dalam satu DAS. Secara administrasi kewilayahan, ada dalam dua kepemerintahan, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta.

Sekarang kenapa Jakarta banjir? Sebetulnya dari dulu banjir sudah ada. Itu sebabnya Belanda membuat Cengkareng Drain, mulai dari Manggarai. Di situ ada bendungan yang airnya dialirkan ke kiri untuk menjaga agar tidak banjir. Tetapi dulu tidak seperti sekarang, walaupun air dibendung tetap banjir meski curah hujannya sama.

Penyebabnya tidak lain adalah pengelolaan DAS Ciliwung kini tidak lagi memenuhi kaidah-kaidah konservasi lahan. Air hujan tadi, yang totalnya 3.500-4.000 milimeter per tahun itu, sebagian besar masuk ke dalam tanah. Hanya 15 persen mengalir di permukaan tanah, lalu masuk ke sungai. Artinya, 85 persen air hujan mengisi air tanah, yang nantinya akan dikeluarkan pelan-pelan, pada musim kemarau. Jadi, sungai masih mengalir meski musim kemarau. Tahun 1950-an, Sungai Ciliwung maupun Sungai Cisadane masih banyak air walaupun pada musim kemarau.

Penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya oleh orang Jakarta. Saya dengar Gubernur Sutiyoso bilang akan membebaskan tanah untuk pembangunan kanal timur, itu tidak akan menyelesaikan masalah banjir di Jakarta.

Jadi, apa yang seharusnya dilakukan Pemprov Jakarta itu?

Pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Barat harus bersama-sama menangani masalah DAS Ciliwung. Harus bentuk tim khusus tentang penanganan DAS Ciliwung. Mengatasi banjir di hilir (Jakarta), yang pertama prinsipnya adalah meningkatkan infiltrasi (penyusupan) air di daerah hulu DAS Ciliwung, yakni daerah atas dari Jakarta. Ini artinya bukan hanya di Gunung Gede, tetapi mulai dari Cisarus, Bogor, Cibinong, dan seterusnya. Wilayah DAS Ciliwung ini sekitar 130 ribu hektar. Jadi, daerah yang menampung air hujan yang akan mengalir ke Sungai Ciliwung itu sekitar 130 ribu hektar. Penataan dan pengolahan kawasan DAS Ciliwung ini harus oleh dua pemprov tersebut.

Bagaimana Anda melihat rencana membuat kanal dari Katulampa sehingga air dari bendungan itu juga akan dialirkan ke Sungai Cisadane?

Ini juga tidak menyelesaikan masalah banjir di hilir, hanya pendekatan secara teknis, yang memindah-mindahkan air. Air dipindahkan ke Cisadane, tentunya nanti Tangerang yang bisa kena banjirnya. Hanya memindahkan saja, sama dengan sodetan Manggarai yang diarahkan ke barat, Cengkareng sana yang banjir. Tidak Jakarta Pusat yang kena, tapi ke sebelah barat sana yang kena. Hanya itu. Walaupun sodetan itu sudah mempunyai manfaat. Tetapi itu bukan menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Penyelesaiannya adalah meningkatkan infiltrasi air di kawasan DAS.

Bagaimana caranya?

Di daerah permukiman juga kita bisa meningkatkan infiltrasi air ke tanah. Misalnya, kita tidak membuat talang air untuk mengalirkan air hujan langsung ke selokan. Air hujan biarkan jatuh ke halaman rumah. Karena itu, pembangun properti harus diberi panduan membuat sumur resapan dan diwajibkan untuk membuatnya. Bayangkan kalau air yang jatuh ke atap seluas 500 meter persegi itu masuk ke dalam tanah. Ini akan membantu meningkatkan cadangan air tanah. Bayangkan kalau semua rumah begitu. Yang boleh langsung masuk selokan adalah air dari kamar mandi atau kamar cuci saja.

Apa sudah ada data lengkap topografi DAS Ciliwung? Dari peta itu, bagaimana kerusakan di kawasan DAS ini?

Sudah ada, kerusakannya memang sangat parah. Nah, kalau cuma bikin sodetan kanal timur, itu hanya untuk melindungi kawasan Jakarta Pusat. Tetapi persoalan di hulu, tidak bisa diatasi.

Apa langkah konkret yang harus dikerjakan tim itu?

Pelajari topografi DAS Ciliwung. Datanglah ke lembaga penelitian atau riset atau perguruan tinggi yang ahli dalam hal tersebut. Kebetulan kami sudah pelajari dan sudah tahu kelakuan Sungai Ciliwung itu. Menurut penelitian kami, terjadi banjir di Jakarta karena sudah menurunnya koefisien tanah. Infiltrasi di seluruh DAS Ciliwung sudah menurun. Itu pokok persoalannya. Jadi, penggunaan lahan di kawasan DAS Ciliwung harus ditata kembali. Harus dibuat undang- undang yang dapat memaksa semua orang melakukan konservasi lahan di DAS itu, untuk kembali meningkatkan infiltrasi air.

Konservasi lahan pertanian, bagaimana caranya?

Konservasi di lahan perumahan memang lebih mudah, yakni dengan konsisten membuat sumur resapan, atau membuang air hujan ke halaman. Untuk lahan pertanian agak lebih berat karena petani kita relatif tidak mempunyai cukup uang untuk itu.

Pada lahan pertanian kita banyak tegalan yang sangat rendah infiltrasinya. Di situ pertanian harus kembali dibuat mengikuti kaidah konservasi tadi. Petani tidak melakukannya karena memerlukan biaya, paling tidak waktu dan tenaga. Sementara dia tidak bisa memanfaatkan langsung dari teknik-teknik konservasi itu karena tidak terjadi peningkatan produksi saat itu juga. Tetapi kalau konservasi lahan pertanian tidak dilakukan, pemerintah rugi. Petani sebetulnya rugi juga karena produksinya makin lama makin turun. Tetapi dia tidak tahu itu. Pemerintah harusnya tahu dan sadar akan potensi kerugian itu. Banyak kekeliruan itu ada di pemerintah.

KALAU kota di negara lain seperti di Venesia, sungai diapit perumahan dan bahkan aliran menjadi sarana transportasi air?

Venesia, Amsterdam, San Antonio, memang terdapat sungai yang diapit perumahan, tetapi sungai itu tidak banjir. Ada daerah-daerah yang dibuat dan tidak banjir. Sungai-sungai itu buatan. Airnya hanya segitu saja. Daerah yang dibuat, tidak mungkin banjir, tetapi tetap ada air di sungainya. Di sini juga bisa, misalnya di Cengkareng Drain. Itu kan dibuat bagus. Itu tidak akan banjir. Tetapi kalau sungai alami kemungkinan banjir itu besar. Kalau yang buatan air yang masuknya terbatas. Kalau sungai alami, seperti Sungai Ciliwung, airnya bisa tidak terbatas, tergantung curah hujan di hulu.

Apakah lokasi perumahan di flat plain itu harus direlokasi?

Memang harus direlokasi, kalau kita bilang penggusuran, itu terlalu kasar. Relokasi, harus ganti rugi. Jadi, mestinya pemerintah mengeluarkan uang untuk relokasi kawasan itu. Di sini semua pihak harus sama- sama sadar, masyarakat pun harus berpikir rasional dan proporsional. Harus sama-sama berakal sehat. Mentang-mentang harus direlokasi, jangan minta ganti rugi yang tidak wajar. Selain itu, harusnya ada kesadaran sebagai warga negara yang baik, jangan membuat susah negara kita setiap tahun karena selalu perlu uluran bantuan akibat kebanjiran.

Berapa dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program terpadu penataan dan pengelolaan DAS Ciliwung tersebut? Kalau Pemprov DKI menyediakan dana bagi program sodetan kanal timur, apa tidak lebih baik kalau dana itu dialihkan untuk penataan DAS Ciliwung?

Besar dana yang dibutuhkan untuk itu saya belum tahu, karena harus ada penelitian cermat. Rencana pembuatan kanal timur itu memang tidak akan menyelesaikan masalah banjir, itu hanya mengatasi persoalan sesaat saja. Tetapi saat ini memang hanya itu yang bisa dilakukan DKI, karena tidak adanya tim terpadu penyelesaian penataan DAS Ciliwung itu. Saran saya, segera kedua pemprov itu duduk bersama membentuk tim kerja sama untuk mengelola DAS Ciliwung tersebut.

Perlu diketahui pula, jika tim itu sudah terbentuk, lalu mereka bekerja keras dan serius, dalam satu tahun sudah akan kelihatan hasilnya. Misalnya saja tahun ini tim itu dibentuk, lalu kerja serius, tahun depan hasilnya akan kelihatan, akan sangat mengurangi persoalan banjir di Jakarta.

Bagaimana dengan program penghijauan dengan penanaman sejuta pohon yang belum lama ini dilakukan?

Saya pikir itu hanya seremonial. Saya lihat itu hanya ditanam di pinggir jalan dan pinggir kali, itu tidak ada artinya. Masalahnya bukan di situ, tetapi penataan kawasan DAS Ciliwung yang luasnya 130.000 hektar. Lahannya bukan cuma pinggir sungai atau pinggir jalan. Persoalannya di daerah pertanian, yang tingkat penyerapan air ke dalam tanah sudah sangat berkurang. Persoalannya bukan menanam pohon, tetapi penataan tanah. (RATIH P SUDARSONO/ FX PUNIMAN)

Sumber: Kompas, 24 Januari  2005

Menjinakkan Ciliwung untuk Mengamankan Jakarta

Naik Sinukaban

CILIWUNG adalah sungai yang mengalirkan air hujan berlebih dari daerah aliran Sungai Ciliwung seluas 30.000 hektar. Di masa lalu aliran sungai ini masih terkendali, aman, memberikan kenyamanan, baik sebagai sumber air mineral, mencuci, mandi, air irigasi, industri, maupun untuk penggelontoran sampah-sampah Jakarta. Aliran Ciliwung jarang meresahkan, mengganggu kenyamanan, menghilangkan harta benda, apalagi menghilangkan nyawa.

NAMUN akhir-akhir ini, paling tidak 5-10 tahun terakhir, aliran Ciliwung sudah berkali-kali memberikan ketidaknyamanan, tidak mencukupi kebutuhan air minum, mandi dan mencuci pada musim kemarau. Di musim hujan alirannya menggenangi dan membanjiri banyak lokasi, bahkan menghilangkan harta benda dan nyawa beberapa warga Jakarta yang bertempat tinggal di sepanjang flood plam sungai itu.

Tampaknya frekuensi dan intensitas ketidaknyamanan yang diberikan Sungai Ciliwung semakin tinggi. Kalau dahulu ketidaknyamanan tersebut hanya dialami oleh beberapa tempat saja dan paling paling 5-10 tahun sekali, maka kini genangan dan banjir sudah lebih luas cakupannya. Genangan dan banjir semakin tinggi serta frekuensinya sudah hampir dua atau tiga tahun sekali atau sekali setiap tahun dan bahkan dalam setahun pun dapat terjadi beberapa kali.

Rentang waktu kekurangan air minum pada musim kemarau atau kebanjiran pada musim hujan pun sudah semakin panjang. Hal inilah yang menggiring kita untuk mengatakan bahwa Ciliwung sudah semakin liar tidak terkendali.

LIARNYA aliran Ciliwung disebabkan oleh kita semua, warga yang hidup di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung termasuk pemerintah (pemerintah daerah dan pusat).

Namun, kalau mau diurut siapa yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap terjadinya banjir tersebut, maka penilaiannya harus dikaitkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan banjir. Kalau faktor curah hujan, jenis tanah, dan topografi wilayah adalah faktor penyebab banjir yang kita terima sebagaimana adanya tanpa bisa menolak. Maka, faktor penggunaan lahan dan pengelolaan lahan adalah faktor penyebab utama yang membuat kontribusi masing-masing warga menjadi berbeda terhadap terjadinya banjir.

Berdasarkan penggunaan lahan tahun 1996, ternyata daerah permukiman (11.590 ha) merupakan penggunaan lahan terluas di DAS Ciliwung dan diikuti secara berurutan oleh pertanian tegalan (7.770 ha), kebun campuran (5.730), hutan (5.094 ha), sawah (1.665 ha), dan penggunaan lainnya (724 ha).

Karena setiap tipe penggunaan lahan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menginfiltrasikan (meresapkan) air hujan ke dalam tanah, maka jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah dan yang mengalir di atas permukaan tanah akan berbeda pada setiap tipe penggunaan lahan. Proporsi air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah pada setiap penggunaan lahan dikenal dengan istilah koefisien aliran permukaan atau koefisien limpasan (C).

Besarnya koefisien aliran permukaan itu memang masih dipengaruhi oleh tipe tanah dan pengelolaan (manajemen) lahan. Dengan adanya perbedaan manajemen lahan dan permukaan lahan, maka nilai koefisien limpasan di daerah permukiman berkisar dari 25-40 persen di pinggiran kota dan pedesaan, 35-70 persen di perkotaan, 50-90 persen di daerah industri, 50-95 persen di daerah perkotaan dan perdagangan. Di daerah pertanian besarnya koefisien limpasan berkisar 21-65 persen, daerah penggembalaan 17-23 persen, dan di daerah hutan adalah 2-15 persen.

BERDASARKAN luas dan nilai koefisien limpasan daerah permukiman adalah yang terbesar, maka kontribusi daerah permukimanlah (desa, kota, perdagangan, dan industri) yang terbesar mengakibatkan banjir Ciliwung, disusul oleh daerah pertanian (tegalan dan kebun campuran).

Kalau DAS Ciliwung dibagi tiga, menjadi bagian hulu mulai dari Gunung Pangrango sampai Stasiun Katulampa, bagian tengah mulai dari Katulampa sampai Stasiun Ratujaya (Depok), dan bagian hilir dari Ratujaya sampai Stasiun Manggarai, ternyata kontribusi bagian tengah adalah yang terbesar pada banjir Jakarta.

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan bersama mahasiswa PS DAS-IPB melalui simulasi model, dengan data penggunaan lahan tahun 1996 dan curah hujan 88 mm pada 11 Februari 1996, maka debit Stasiun Katulampa hanya 205 m3 debit di Stasiun Ratujaya 320 m3dan debit diStasiunManggarai383m3.

Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi bagian hulu hanya 33 persen, tengah 35 persen, dan hilir 32 persen. Proyeksi penggunaan lahan sampai tahun 2012 yang didasarkan pada trend perubahan 1990-1996 menunjukkan bahwa daerah permukiman akan meningkat menjadi 48 persen, tetapi kebun campuran dan tegalan menurun menjadi hanya 12 persen dan 17 persen. Hal ini akan meningkatkan koefisien limpasan meningkat menjadi 48 persen di bagian hulu, 60 persen di bagian tengah, dan 65 persen di bagian hilir.

Konsekuensi selanjutnya adalah peningkatan debit aliran sungai menjadi 280 m3

Perubahan penggunaan lahan dari pertanian (tegalan dan kebun campuran) menjadi permukiman di bagian tengah dan hilir DAS Ciliwung tampaknya lebih cepat daripada proyeksi tahun 2012 karena besarnya tekanan penduduk. Hal ini akan mengakibatkan kontribusi bagian tengah DAS terhadap banjir Jakarta semakin besar. Apabila tidak ada inisiatif mengatasi perubahan itu, maka aliran Ciliwung akan menjadi lebih tidak terkendali dan bahkan dapat menenggelamkan Jakarta.

Untuk menghindarkan Jakarta dari amukan banjir yang lebih dahsyat, maka Sungai Ciliwung harus dijinakkan dengan debit aliran di Stasiun Ratujaya (Depok) tidak melebihi 350 m3

Apabila penjinakan dilakukan (seperti menjinakkan hewan dengan memasukkannya ke dalam kerangkeng atau borgol) melalui pembangunan tanggul atau menggali saluran tambahan, memang masalahnya akan berkurang untuk sesaat. Namun, apabila ada energi baru, yaitu curah hujan yang lebih tinggi dengan periode ulang lebih lama, maka bahaya dan kerugian akan lebih besar karena kapasitas tampung akan terlewati dan daerah sekitar sudah terbangun.

Oleh sebab itu, penjinakannya harus lebih konseptual, yaitu mengatasi akar persoalannya dan akar penyebabnya. Penyebab terjadinya banjir adalah menurunnya infiltrasi yang mengakibatkan meningkatnya aliran permukaan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan serta memperlakukannya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan.

Oleh sebab itu, penggunaan lahan setiap jengkal lahan di dalam DAS Ciliwung harus di tata agar sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pengelolaan dan perlakuan pada lahan tersebut harus juga sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan. Kedua hal ini harus dilakukan secara terus-menerus. Karena penggunaan lahan yang paling besar konstribusinya terhadap banjir adalah permukiman dan pertanian, maka dalam penjinakan aliran Ciliwung harus di fokuskan pada penataan dan pengelolaan permukiman dan pertanian. Koefisien limpasan di kedua penggunaan lahan ini harus ditekan menjadi serendah mungkin.

DI daerah permukiman penurunan koefisien limpasan dapat dilakukan dengan membuat pedoman pembangunan rumah dan menerapkannya agar air hujan di setiap rumah/bangunan tidak dialirkan ke selokan, tetapi diresap ke dalam tanah atau ke dalam sumur resapan. Di daerah pertanian penurunan koefisien limpasan air dapat dilakukan dengan menerapkan tindakan konservasi tanah yang memadai dan cocok untuk setiap usaha tani.

Pilihan tindakan konservasi tanah tersebut sangat bergantung pada jenis tanah, jenis usaha pertanian, dan kemiringan lereng lahan. Pedoman pemilihan tindakan dan teknik konservasi tanah tersebut agar cocok dan memadai bagi setiap usaha tani harus diadakan oleh pemerintah.

Tindakan dan teknik konservasi tanah yang sudah banyak di terapkan antara lain pengolahan tanah konservasi, penanaman dan pengelolaan tanah menurut kontur, pembuatan guludan, rorak, sengkedan, teras gulud, teras bangku, pemakaian mulsa sisa tanaman, penggunaan pupuk hijau, pupuk kandang, pupuk buatan, penanaman tanaman penutup tanah, tanaman pagar, dan penanaman pohon.

Di samping itu, penurunan koefisien limpasan seluruh DAS dapat juga dilakukan dengan pembangunan check dam terutama di bagian hulu dan tengah DAS serta situ-situ di bagian tengah dan hilir DAS.

Untuk penataan penggunaan lahan, pengaturan pengelolaan lahan, penerapan tindakan dan teknik konservasi tanah, serta pembangunan check dam dan situ-situ diperlukan kerja sama Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kerja sama antara hulu dan hilir dalam penanggulangan banjir atau pelestarian sumber daya air memang sangat diperlukan dan merupakan suatu keharusan.

Idealnya penanggulangan banjir dan pelestarian sumber daya air harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi oleh suatu badan dengan prinsip satu sungai satu perencanaan (one river one plan).

Prof Dr Ir Naik Sinukaban, MSc, Ketua Departemen Konservasi Tanah dan Air Institut Pertanian Bogor

Sumber: Kompas, 29 Januari  2005

Banjir Bandang, Bagaimana Cara Mencegahnya?

Oleh Naik Sinukaban

Banjir bandang adalah banjir besar yang datang dengan tiba-tiba dan mengalir deras, menghanyutkan benda-benda besar dan kecil, seperti kayu, batu, kerikil, dan lumpur.

Dalam dua hingga tiga tahun terakhir banjir bandang sudah terjadi paling sedikit empat kali dan menjadi berita nasional di Indonesia, mulai dari Bohorok (Sumatera Utara), Lamongan (Jawa timur), Kutacane (Aceh Tenggara), dan terakhir di Kabupaten Jember (Jawa Timur).

Keempat banjir bandang tersebut telah menghilangkan banyak harta benda, seperti ternak, sawah/pertanian, serta rumah, dan bahkan nyawa manusia.

Penyebab banjir bandang di keempat daerah tersebut telah diperdebatkan secara panjang lebar, mulai dari penebangan liar dan perambahan hutan di Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera Utara dan Aceh Tenggara sampai penggundulan hutan di lereng Argopura di Jember.

Pada dasarnya banjir terjadi karena sungai tidak mampu mengakomodasikan jumlah air yang mengalir di sungai tersebut atau jumlah air yang mengalir melebihi kapasitas sungai untuk mengalirkan air.

Akibatnya, air meluap keluar sungai menggenangi daerah sekelilingnya, baik daerah pertanian maupun daerah permukiman dan pada keadaan tertentu dapat menghilangkan harta benda, rumah, dan bahkan nyawa manusia.

Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain, intensitas hujan yang tinggi melebihi kapasitas infiltrasi, koefisien limpasan (aliran permukaan) daerah aliran sungai (DAS) sudah tinggi, dan/atau kapasitas sungai sudah menurun akibat sedimentasi di badan sungai atau menyempitnya sungai akibat sampah dan potongan-potongan kayu.

Tingginya intensitas hujan sebagai penyebab utama banjir pada umumnya relevan pada banjir yang terjadi bukan pada awal musim hujan, tetapi pada pertengahan sampai akhir musim hujan, yaitu pertengahan Januari sampai Maret, karena pada saat tersebut tanah sudah hampir jenuh oleh air hujan yang terjadi selama lebih dari satu atau dua bulan.

Faktor ini tidak dapat dicegah oleh manusia karena terjadi secara alamiah, tetapi sampai batas tertentu dapat diprediksi/diperkirakan.

Tingginya koefisien limpasan DAS sebagai penyebab utama banjir akan relevan pada DAS, yang penggunaan lahannya didominasi oleh pertanian yang pengelolaannya tidak memenuhi kaidah konservasi tanah, perubahan penggunaan lahan/hutan menjadi nonhutan, permukiman, penggembalaan, dan/atau permukiman/industri.

Ulah manusia

Faktor penyebab banjir ini pada dasarnya ulah manusia. Oleh karena itu, banjir yang diakibatkan oleh faktor meningkatnya koefisien limpasan DAS sesungguhnya harus dapat dicegah oleh manusia. Namun, pada kenyataannya banjir yang diakibatkan faktor inilah yang paling banyak terjadi di Indonesia.

Menurunnya kapasitas sungai sebagai penyebab utama banjir pada umumnya relevan pada DAS yang erosinya tinggi, banyak tanah longsor, banyak penambangan galian, adanya puing-puing letusan gunung berapi, dan/atau banyaknya sampah-sampah dari permukiman/industri yang dibuang ke sungai.

Pada umumnya, banjir yang terjadi secara reguler pada musim hujan, seperti banjir di Jakarta (Ciliwung), Citarum, Bengawan Solo, Kali Serayu, Brantas, Musi, Batang Hari, sungai Deli, Asahan, Kapuas, Mahakam, dan Barito, diakibatkan oleh kombinasi dari dua atau ketiga faktor di atas.

Banjir tersebut terjadi tidak secara tiba-tiba, tetapi secara berangsur-angsur dan berakhirnya pun secara perlahan-lahan dan dapat menggenangi daerah yang relatif luas.

Banjir bandang yang terjadi di Jember, Kutacane, Lamongan, dan Bohorok berkarakter sedikit berbeda dengan banjir yang terjadi pada umumnya. Banjir bandang tersebut terjadi secara tiba-tiba; berhenti dalam waktu yang singkat; terjadi pada awal, pertengahan, atau akhir musim hujan; dan banjir tidak selalu disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama.

Berdasarkan sifat-sifat banjir tersebut kemungkinan penyebabnya tidak hanya ketiga faktor tersebut di atas, tetapi ada faktor tambahan yang dominan. Banjir tersebut terjadi dalam waktu yang singkat (kurang dari empat jam) dan membawa air yang jumlahnya sangat besar dengan aliran yang deras sehingga dapat menghanyutkan kayu dan batu yang besar, lumpur yang banyak, rumah, serta mobil.

Kalau dihitung jumlah hujan yang turun dan dibandingkan dengan jumlah dan derasnya aliran air dalam banjir bandang, kelihatannya ada sumber air selain hujan yang sedang turun sebagai faktor penyebab yang signifikan.

Pada waktu banjir bandang di Manado beberapa tahun yang lalu sumber air dominan adalah jebolnya tanggul yang menyebabkan tumpahnya air dalam jumlah yang besar dan kemudian berhenti dalam waktu yang relatif singkat.

Dengan demikian, timbul pertanyaan, dari mana air tambahan yang menyebabkan banjir bandang di keempat tempat di atas karena di bagian hulu tidak ada bendungan atau waduk yang menyimpan air dalam jumlah banyak. Juga mengapa pada musim hujan berikutnya, yang walaupun intensitasnya lebih tinggi dan terjadi dalam waktu yang lebih lama, tidak terjadi banjir bandang?

Kelihatannya sumber air yang menyebabkan banjir bandang tersebut tidak hanya berasal dari air hujan yang turun di DAS pada saat banjir, tetapi juga berasal dari dam kecil atau kantong air yang banyak terdapat di sepanjang alur sungai yang sudah menyimpan air sebelum banjir terjadi.

Dam kecil tersebut terbentuk secara berangsur-angsur akibat adanya longsor dan kayu yang tumbang sehingga menyumbat alur sungai yang menyempit. Sumbatan alur sungai yang berfungsi sebagai dam tersebut lama-kelamaan menjadi kantong-kantong penyimpan air.

Jumlah dam kecil/kantong air yang sudah berisi air tersebut dapat puluhan, bahkan ratusan, bergantung pada keadaan dan panjangnya sungai. Volume air yang tertampung dalam dam kecil tersebut dapat puluhan sampai ribuan meter kubik tergantung besarnya dam yang terbentuk.

Apabila terjadi hujan yang lebat dalam waktu yang lama, semua dam kecil tersebut sudah terisi air. Jika dam yang paling atas jebol karena kebanyakan air, dam sebelah bawahnya pun akan segera jebol karena tidak akan mampu menahan tambahan volume air yang berasal dari dam sebelah atasnya yang jebol.

Begitu juga dengan dam sebelah bawahnya dan seterusnya sehingga semua dam yang jumlahnya dapat mencapai puluhan, bahkan ratusan, tersebut jebol dan mengalirkan air yang besarnya luar biasa dengan aliran yang deras.

Tampaknya proses inilah yang terjadi pada banjir bandang di Bohorok, Kutacane, Lamongan, dan Jember. Hal ini didukung oleh besarnya jumlah air dalam setiap banjir bandang tersebut dan hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat.

Pendeknya waktu terjadinya banjir tersebut karena semua air yang tadinya tertampung dalam dam-dam kecil sudah habis dalam waktu yang singkat mengalir dengan deras ke hilir menghanyutkan rumah-rumah, harta benda, dan bahkan manusia.

Kalau teori ini benar, banjir bandang susulan tidak akan terjadi lagi pada sungai yang sama sampai terbentuk lagi dam kecil yang banyak jumlahnya di hulu. Pembentukan dam yang jumlahnya banyak tersebut membutuhkan waktu yang lama.

Kalau dalam waktu dekat tidak akan terjadi lagi banjir bandang di tempat yang sama, bagaimana dengan tempat lain atau sungai lain? Hampir semua sungai yang berhulu di Gunung Argopura, Jember, atau gunung lain di seluruh Indonesia berpotensi mengalami banjir bandang.

Untuk mencegah terjadinya banjir bandang, harus dilakukan penyelidikan di sepanjang sungai yang berhulu di gunung, apakah sudah terbentuk banyak dam kecil yang berisi air terutama di bagian hulu.

Kalau sudah terbentuk dam kecil/kantong air, kantong tersebut harus dijebol, dimulai dari kantong yang paling hilir supaya tidak terjadi akumulasi air yang sangat besar.

Observasi/penyelidikan tersebut dapat dilakukan oleh setiap pemerintah daerah bekerja sama dengan polisi hutan dan pengelola taman nasional. Kalau hal ini tidak dilakukan, tidak mustahil akan terjadi lagi banjir bandang di tempat lain yang menghilangkan harta benda, rumah, dan bahkan nyawa manusia.

Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, perlu disarankan agar pemerintah daerah yang daerahnya berhubungan dengan sungai yang berhulu di gunung atau Taman Nasional melakukan penyelidikan dan mengambil langkah langkah antisipatif di atas.

Prof Dr Ir Naik Sinukaban MSc Guru Besar Konservasi Tanah dan Air Institut Pertanian Bogor dan Pengamat Pembangunan Pertanian dan Lingkungan Hidup
Sumber: Kompas, Sabtu, 07 Januari 2006

Penanggulangan Banjir di Jakarta: Perbaikan Lingkungan di Hulu dan DAS Ciliwung Lebih Penting

BOGOR – Penanggulangan banjir di Jakarta tidak hanya dengan memperbaiki saluran-saluran air. Yang terpenting adalah memperbaiki lingkungan di hulu Sungai Ciliwung dan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

Hal itu dikemukakan Prof. Dr Ir Naik Sinukaban MSc, Guru Besar Pengelolaan DAS dari Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam dialog ilmiah menyikapi fonomena kekeringan dan banjir di Indonesia, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/9). Dialog ilmiah itu diprakarsai oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pengelolaan DAS-IPB.

Sinukaban menjelaskan, jika hujan turun di kawasan hulu Ciliwung, air itu tak terinfiltrasi (meresap) ke dalam tanah sehingga menjadi cadangan tanah bawah air di DAS Ciliwung. Air hujan nyaris seluruhnya mengalir menuju ke laut Jawa dan menimbulkan banjir di Jakarta.

Pada kondisi tersebut, sudah barang tentu saat musim kemarau (kering) di Jakarta dan sekitarnya mengalami kekeringan. Sedangkan pada musim hujan akan dilanda banjir. Dengan demikian bencana pada dua musim itu lantaran manajemen lahan yang salah.

Menurut dia, kekeringan sebenarnya tak ada hubungannya dengan curah hujan. Definisi kekeringan adalah kekurangan air sedemikian rupa di suatu tempat dalam waktu yang cukup lama sehingga merusak kehidupan tanaman atau hewan serta terganggunya suplai air minum.

Itu berarti, lanjutnya, kekurangan air hujan tak selalu mengindikasikan kekeringan di suatu tempat apabila aliran sungai atau air bawah tanah di tempat itu mencukupi.

Kemarau saat ini, jelasnya, hanya sedikit di bawah normal. Namun, menurunnya simpanan air bawah tanah sudah mengakibatkan aliran air pada musim kemarau menjadi rendah. Penyebab utama terjadinya penurunan pengisian cadangan air bawah tanah itu adalah menurunnya laju infiltrasi (peresapan) air hujan di daerah tangkapan air. Jadi, ujarnya, waktu hujan air tak meresap tetapi langsung mengalir ke laut dan banjirlah Jakarta.

“Kalau kita bicara DAS Ciliwung maka infiltrasi daerah tangkapan DAS Ciliwung mulai dari Depok ke Puncak daerah Kabupaten Bogor sudah menurun dari seharusnya. Yang menyebabkan penurunan infiltrasi tersebut adalah perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi pertanian atau menjadi permukiman, dari pertanian atau perkebunan menjadi daerah permukiman atau industri. Akibatnya turunnya laju infiltrasi terjadi secara substansial,” ungkap Sinukaban.

Lebih lanjut dijelaskan, perubahan penggunaan lahan tersebut telah menurunkan pengisian air bawah tanah (lewat infiltrasi) sebesar 25-50 persen. Hal itu bergantung pada luas daerah yang berubah, jenis tanah dan pola hujan di daerah yang berubah.

Kaidah Koservasi

Di daerah tangkapan Ciliwung, perubahan penggunaan lahan hutan/pertanian menjadi permukiman, mulai dari 1981 – 1999, telah mencapai 1.320 hektare (ha). Di samping itu agroteknologi dan pola pengelolaan lahan dan pertanian yang tak memenuhi kaidah koservasi di daerah pertanian (baik perkebunan, sawah dan tegalan) seluas 14.709 ha di kawasan tengah dan hulu Ciliwung juga sangat mempengaruhi infiltrasi (peresapan) air ke dalam tanah untuk mengisi air bawah tanah.

”Jadi di daerah tangkapan Ciliwung, kekeringan yang kita alami pada tahun ini nampaknya disebabkan oleh salah urus dalam mengontrol perubahan penggunaan lahan,” tuturnya. Diramalkan, kekeringan yang lebih parah akan terjadi jika kecenderungan perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan lahan pertanian terus berjalan seperti sekarang.

Solusinya, menurut Sinukuban, perlu perencanaan pengelolaan Ciliwung secara komprehensif. One planing one river, satu renacana untuk satu sungai, tuturnya, dan ini berarti satu rencana pengelolaan untuk Cilwung yang tak bisa oleh Bogor saja tetapi juga oleh Jakarta. ”Kedua Pemda itu harus bekerja sama,” tandasnya.

Pada acara ini juga hadir Kepala Stasiun Klimatologi Bogor, Ir Widiastuti. Dia menerangkan permulaan musim hujan tahun ini jatuh bulan Desember mendatang untuk DKI Jakarta, seperti halnya untuk Indramayu. Sementara Jawa Barat umumnya musim hujan jatuh pada Oktober termasuk untuk Bogor.

Dalam acara itu diungkapkan pula bahwa kekeringan tahun ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Petani di pulau Jawa sudah menjerit karena banyak sawah yang puso (gagal panen). Jumlah sawah yang mengalami puso sebab kekeringan tahun ini sudah 400.000 ha.

Padahal tahun-tahun sebelumnya yang puso tak mencapai 300.000 ha. Sumur, sumber air minum, pun banyak yang kering dan harus diperdalam. Di Jabotabek pelayanan PAM sudah mengurangi suplai dengan mematikan air secara bergilir. (HR/W-5)

Sumber: Suara Pembaruan,  15/9/03

Naik Sinukaban: Perlu Pembuatan Cek Dam di Hulu

Perlunya pembuatan cek dam di daerah hulu. Demikian dikatakan Pakar Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Konservasi Tanah dan Air Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Naik Sinukaban, terkait banjir Jakarta 2007.

Menurutnya, cek dam merupakan salah satu teknik konservasi tanah dan air yang sederhana, namun berguna untuk menampung air hujan yang turun. Dengan demikian dapat menurunkan koefisien aliran permukaan sungai yang selama ini menjadi penyebab banjir di daerah Jakarta dan sekitarnya.
“Di setiap sungai di daerah hulu hendaknya dibangun Cek Dam. Cukup dengan ukuran kecil, misalnya dengan daya tampung sekitar 100 atau 200 meter kubik. Selain dapat mencegah banjir, Cek Dam juga dapat memberikan manfaat untuk irigasi dan sebagainya,” kata Prof. Naik saat melakukan diskusi dengan wartawan di Bale Wartawan kampus IPB Darmaga, Jumat (9/2).

Tingginya aliran permukaan, disebutkan Prof. Naik, juga mengakibatkan hilangnya jumlah air sebanyak 1,5 miliar liter kubik di setiap musim hujan. Padahal, dengan jumlah tersebut, dapat memenuhi kebutuhan air bagi 11 juta warga Jakarta dan dapat mengairi sekitar 20 ribu hektar area persawahan.
Lebih lanjut Prof. Naik menjelaskan, masalah banjir Jakarta hanya bisa diselesaikan jika Pemerintah Pusat melakukan intervensi, yakni dengan membuat badan khusus untuk menanganinya. Sebab DAS Jabodetabek melibatkan lebih dari satu pemerintah provinsi dan menyangkut departemen terkait, seperti Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan.

Menyinggung proyek Banjir Kanal Timur yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, Prof Naik mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan, namun tidak cukup efektif. Karenanya ia mengusulkan, sebagian pendanaan proyek tersebut, hendaknya bisa diperuntukkan bagi pembuatan Cek Dam di daerah hulu. (nm)

Banjir Akibat Tak Optimalnya Pengelolaan DAS, Kata Para Pakar

Jakarta (ANTARA News) – Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak optimal menjadi salah satu penyebab utama bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah belum lama ini.

Mengingat intensitas curah hujan harian saat banjir menyapu daerah sepanjang aliran Bengawan Solo di Jateng dan Jatim serta beberapa tempat lainnya normal, besar kemungkinan kondisi itu diakibatkan oleh degradasi lahan di semua DAS, kata Guru Besar Konservasi Tanah dan Air IPB, Prof. Dr. Naik Sinukaban, pada Lokakarya Banjir dan Tanah Longsor di Jakarta, Selasa.

Degradasi DAS, menurut dia, menyebabkan rusaknya fungsi hidrologis, menurunnya kapasitas infiltrasi, dan meningkatnya koefisien aliran permukaan sungai.

Itu semua di antaranya karena penggunaan dan peruntukan lahan yang sudah menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Daerah (RTRW/RTD) di dalam DAS.

“Daerah yang diperuntukkan sebagai hutan lindung banyak yang dialihfungsikan menjadi areal pertanian, sedang hutan produksi disulap menjadi permukiman dan areal pertanian. Kondisi itu semakin diperparah oleh perencanaan RTRW/RTD yang tidak seluruhnya didasarkan pada kemampuan lahan.”

Tidak adanya UU Konservasi Tanah dan Air yang mengharuskan seluruh masyarakat menerapka teknik konservasi tanah dan air secara memadai setiap menggunakan lahan juga ditudingnya menjadi penyebab degradasi lahan di DAS.

Sementara Prof. Dr. Totok Gunawan dari Fakultas Geologi UGM, menilai aktivitas manusia menjadi penyebab utama kerusakan DAS yang berujung pada datangnya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.

Yang tidak kalah pentingnya, menurut dia, karakteristik bentuk DAS yang besar pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya banjir.

“DAS Citanduy, Serayu, Bengawan Solo, dan Citarum diketahui memiliki bentuk segitiga terbalik yang rawan bencana banjir. Dari keempat DAS itu, hanya Citarum yang posisinya vertikal, sedang tiga lainnya horizontal.”

Mengingat kompleksnya permasalahan yang mendera DAS, terutama daerah hulu, menurut dia, konsep pengelolaan DAS terpadu memerlukan sebuah payung hukum dalam bentuk PP atau Keppres. Sementara sistem dan standar operasi prosedur pengendalian banjir dan tanah longsor dapat ditetapkan dalam bentuk keputusan menteri kehutanan.

Sekjen Dephut, Boen Purnama, mengakui bahwa sampai saat ini belum ada instansi yang secara khusus mengelola DAS, sehingga kawasan ini menghadapi permasalahan seperti degradasi hutan da lahan, erosi dan sedimentasi, pencemaran, koordinasi antarlembaga lemah, dan munculnya konflik kepentingan antara hulu dan hilir.

Akibat tekanan yang berlebihan, menurut dia, luas areal kritis di 282 DAS mencapai 6,9 juta hektare, sedang areal yang sangat kritis mencapai 23,3 juta hektare.

Bencana alam yang melanda Jawa Tengah selama 17 Desember 2007 – 3 Januari 2008 telah menyebabkan 91 orang meninggal dunia, luka berat 74 orang, dan luka ringan 15 orang. Sementara itu, sedikitnya 29.048 hektare tanaman padi di 17 kabupaten di Jawa Tengah terendam air. (*)

Sumber: Antara News, 09/01/08

Rusaknya DAS Sebabkan Miliaran Kubik Air Hilang

Kapanlagi.com – Pakar masalah air dan DAS (Daerah Aliran Sungai) Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Ir Naik Sinukaban, MSc mengungkapkan, akibat rusaknya DAS pada sungai-sungai di Indonesia miliaran kubik air hilang dan tidak bisa dimanfaatkan oleh penduduk.

“Saya pernah menghitung kira-kira 1,6 miliar meter kubik air selama musim hujan, padahal kalau kita kelola dengan baik DAS-DAS itu bisa tertahan di dalam tanah dan dimanfaatkan oleh penduduk,” katanya di Kampus Baranangsiang, Institut Pertanian Bogor (IPB), Selasa.

Hal itu dikemukakan kepada ANTARA dan “The Jakarta Post” disela-sela workshop “Harmonization Between Development and Environmental Conservation in Biologigal Production” yang diselenggarakan atas kerjasama IPB dengan University of Tokyo, Jepang.

Menurut dia, saat ini hampir semua DAS di Tanah Air mengalami kerusakan sehingga semua out-put yang diharapkan dari DAS yang baik sudah tidak bisa dihasilkan.

Kondisi semacam itu, kata dia, dialami DAS Citarum, Ciliwung, Cidanau dan lainnya. “Out-put seperti masalah distribusi air itu sudah tidak baik. Hampir semua DAS kita distribusi airnya sudah tidak baik lagi,” katanya.

Ia memberi contoh, pada musim hujan jumlah air yang mengalir sangat tinggi, namun hilang ke laut tanpa bisa ditahan lebih lama di darat sebagai cadangan jika musim kemarau tiba, dan salah satu penyebabnya adalah rusaknya DAS tersebut.

Dikemukakannya, jumlah 1,6 miliar meter kubik air yang hilang dimaksud, kalau mampu dikelola dengan baik mestinya dapat dimanfaatkan oleh 10 juta penduduk.

“Untuk itulah harus diperbaiki (DAS-DAS yang rusak sehingga tidak berfungsi dengan baik-red),” katanya.

Ketika ditanya bagaimana mengatasi kondisi yang sudah terjadi semacam itu, menurut Naik Sinukaban, yang harus dilakukan adalah penataan lahan, dan juga membuat agro-teknologi yang cocok sehingga mampu meningkatkan infiltrasi serta menahan aliran permukaan sehingga air tersimpan di dalam DAS.

“Sehingga cadangan air yang tersimpan di DAS dengan baik saat musim penghujan itu bisa dipakai jika kemarau tiba,” katanya.

Sementara itu, Ketua Steering Committee kegiatan kerjasama antara IPB-University of Tokyo, Prof Dr Ir Herman Haeruman, Js, MF menjelaskan, kerjasama antara kedua universitas itu berada dalam payung JSPS-DGHE Core University Program in Applied Bio-Sciences telah berjalan memasuki delapan tahun.

Kegiatan itu melibatkan beberapa universitas di Jepang antara lain Kyoto University, Tsukuba University, Okayama University, Tohoku University, University Hirosaki Gakuin, Ibarakai University, Utsunomiya University, Kyusu University, Kyusu Kyoritsu University dan Kobe University.

Sedangkan beberapa institusi mitra di Indonesia antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Univeritas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Tenaga Atom Nasional (Batan).

Aktivitas kegiatan kerjasama adalah penelitian jangka panjang yang berkelanjutan, yang diharapkan memberikan dampak positif kepada wilayah studi dalam upaya membangun harmonisasi antara pembangunan dan konservasi lingkungan, demikian Herman Haeruman. (*/erl)

Sumber: http://www.kapanlagi.com/h/0000076605_print.html

1,5 Miliar Meter Kubik Air Terbuang Percuma

 

Integrated Watershed Management to Prevent Floods and Sustain Water Resources In Jakarta, Indonesia

(Not for cited without written permission)

Naik, Sinukaban, Trihono Kadri
Bogor Agricultural University, Watershed Management
Bogor, Indonesia

Abstract

There are nine major rivers flowing through Jakarta, the capital city of Indonesia. Total extent of the nine watersheds in Jakarta and its vicinity is about 106 000 ha . Average annual rainfall of 17 stations (1972-1999) throughout the watersheds is 2 973 mm. These make the total water resources throughout Jakarta is about 3.151 billion cubic meters per year (cmy).

Average water demand for agricultural uses is about 4.0 mm perday or 1 460 mm per year or 1.548 billion cmy throughout the watersheds. Therefore, the total annual retained water as storage in the soils, ponds, lakes, reservoirs, ground water,vegetations, rivers, and for municipal use will be only 1 513 mm or 1.296 billion cmy.

Water demand (municipal use) for 11 million people in the nine watersheds is about 1.288 billion cmy
or 360 liter per capita per day in urban area and 180 liter in rural area. Water demand for industries uses is about 16 million cmy.

Water loss through floods during rainy seasons is about 1.020 billion cmy due to the increasing runoff
coefficient of the watersheds Changing land use and improper agricultural management are likely the main cause of the increasing runoff coefficient.

The losses of water have caused inevitable lacking of water for municipal uses during dry seasons. It is clear from this analysis that the water problems in Jakarta is not only frequent and high floods in rainy seasons but also lacking of water for municipal use in dry seasons. These situations seem to be worse in the future. Therefore, the water problems in Jakarta need an extremely great attention. The key to undertake these problems is a set of activities in an integrated and holistic watershed management programs which may called Jakarta Megapolitan Water Management System. Key Words : Water resources,Floods, Watershed, Rainfall.

Introduction

Jakarta as capital city of Indonesia has become a metropolitan city like any other capital city in the world. Total population of Jakarta has reached 8.6 million in 2003 with population density about 12 960 people per square kilometer (BPS,2003).

This city has also become the center of business activity; it contributes about 34 % of the total economic activities of Indonesia.

The growing population and business activities have caused a tremendous conversion of agricultural
land for houses, shopping centers, schools, offices industrial parks, parking area, highways, and airports. These changing land use is likely become the source of much erosion/sediment, runoff and garbage that fill and pollutes rivers, drainage channels and reservoirs (ponds, lakes) which in turn causing floods in rainy seasons. On the other side, the changing land use is the main cause of decreasing infiltration and ground water table and in turn causing drought in dry seasons.

The rate of runoff in rainy seasons is increasing due to the decreasing of infiltration rate. Runoff coefficient increased from 0.38 in 1990 to 0.54 in 1996. The increasing runoff coefficient has caused
floods more frequently with higher intensity and broader damaged areas. Floods in 2002 inundated 85
locations in Jakarta which covered 16 041 ha (17% of total area), the depth of water logging ranged
from 0.2 m to 3.0 m and length of inundation ranged from two hours to 10 days. In the following dry
season some areas in Jakarta suffering from extreme lacking of water. There are nine major rivers flowing throughout Jakarta and Ciliwung river is the biggest (Figure 1 and Table 1). Total extent of the nine watersheds about 106 000 ha. Watershed that has a complete hydrological data records is  Ciliwung watershed. Therefore, the total water resources and demands of Jakarta will be calculated based on recorded data in Ciliwung watershed.

 

Figure 1. Jakarta and the nine major watersheds

 

 

Water Resources

The total water resources for Jakarta is predicted using rainfall and stream discharge analysis. Rainfall analysis showed that average annual rainfall of 17 stations throughout the nine watersheds is 2973 mm (Table 2). These make the total water resources for Jakarta is about 3.151 billion cubic meter per year (cmy). However, the total water resources in Ciliwung watershed alone will be 951.36 million cmy. Stream discharge analysis showed that monthly water discharge of Ciliwung river is ranged from 16.0 cubic meter per second (cms) in dry seasons to 33.4 cms in rainy seasons with the average of 23.2 cms throughout the year (Figure 2). These make the total water resources in Ciliwung watershed is about 560 million cmy. The ratio of stream discharge to total rainfall, therefore, is 0.59.

Using this ratio to the other eight watersheds make the total stream discharge or water resources for
Jakarta and its vicinity is about 1750 mm or 1.855 billion cmy. This make the total retained water in the
watersheds as water storage in the soils, ponds, lakes, reservoirs, ground water and vegetation is 1.296 billion cmy.

 

 

 

Figure 2. Monthly stream discharge of Ciliwung
Figure 2. Monthly stream discharge of Ciliwung

Water Demands

Water demands for societal uses is divided into three major uses: municipal uses, industrial uses, and agricultural uses.

Municipal demand included water for domestic purposes, commercial use, fire protection, street washing, and lawn and garden irrigation. In Jakarta, the municipal uses is provided through municipal water system with the rate of 360 ℓ/capita/day in urban area and 180 ℓ/capita/day in rural area. The capacity of the municipal water system is only 13.93 cms or 439.296 million cmy make the system can serve only 3.343 million people or 38.8% of the population.

Since the total population of Jakarta and its vicinity in the watershed is about 11 million, which consists of 8.6 million in urban area and 2.4 million in rural area the total demand for municipal uses is about 1.305 billion cmy. Water demand for industrial uses is ranged from 125-1000 cubic meter per day (cmd) for about 88 industries in Jakarta; this make the total water demand for industries uses is about 16 million cmy.

Water demand for agricultural (forest, upland agriculture, paddy rice, garden, etc) is calculated with the assumption of evapotranspiration about 4.0 mm per day; this make the total water demand for agricultural is 1460 mm per year or 1.548 billion cmy. Societal demand for water in Jakarta and its vicinity, therefore, is about 2.852 billion cmy (Table 3).

 

 

Watershed Problems

Floods and water losses

During rainy seasons (Des, Jan, Feb, March, and April) Ciliwung river always causes floods. In recent years, peak discharges of Ciliwung river is increasing (Table 4 and 5). The increasing flood or peak discharge is likely because the increasing runoff coefficient of the watershed. Runoff coefficient is increasing from 0.36 to 0.54 (Table 4) due to the changing land use particularly from forest and agriculture to non agriculture uses and the inadequate soil and and water conservation practices in agricultural areas.

The floods not only detrimental to the environment and damage properties but also causing tremendous loss of water. During five months of rainy seasons, water discharge in Ciliwung is about 400 million cubic meter or 71 % of the total annual discharge. Most of this water cannot be used to meet the societal needs because it flows directly to the sea. Using the same proportion to the other eight rivers, make the total loss of water during rainy seasons in Jakarta and its vicinity is about 1.317 billion cmy.

 

 

 

Drought and Water deficit

Because the failure to keep the loss of water during rainy seasons, many people had been suffering from the lacking of fresh water particularly in dry seasons. Since the total demand for water is much higher that the total supply through the municipal water system, most people take the needed water from the retained water in ponds, lakes, reservoirs, groundwater and rivers.

The retained water in those reservoirs is only 1.296 billion cmy but the needed for municipal uses, industries, and agricultural is 2.852 billion cmy (Table.3). Table 3 also indicates that Jakarta and its vicinity have been lacking of water particularly in dry seasons. Because it is impossible to balance the deficit from those reservoirs the Government has tried to transfer some water from Citarum river to Jakarta. The amount of water transfered through West Tarum canal to Jakarta approximately 16.0 cms or 504.6 million cmy. This additional water canot balance the deficit of water completely. Beside this effort, the Government should also set a holistic water resources program in the nine watersheds to prevent the water lost during rainy seasons through integrated watershed management.

Integrated Watershed Management

It is clear from this analysis that the water problems in Jakarta is not only frequent and high floods in rainy seasons but also lacking of water for municipal use in dry seasons. These situations seem to be worse in the future. Therefore, the water problem in Jakarta needs an extremely great attention. The key to undertake these problems is a set of activities in an integrated and holistic watershed management programs. The integrated watershed management program should be identically with sustainable development program in the watersheds. Therefore, the programs should overcome the problem of frequent and high floods, the problem of lacking fresh water for municipal use, as well as to increase farmers/community welfare simultaneously.

Focus of the integrated watershed management programs will be to reduce runoff in the whole watershed by increasing infiltration rate and to accommodate the water discharge in a safe manner without flooding. Activities to increase infiltration rate can be carried out through the following activities: integrated and proper land use planning; implementation of conservation farming systems (strip cropping, multiple crops farming systems including fish and/or livestock); implementation of appropriate conservation techniques (mulching, terracing, contour planting, ridge and furrow planting); practicing appropriate soil management techniques (minimum or no tillage, contour tillage, contour planting); spring development; building of grass waterways, diversion ditch, drainage ditch, efficient irrigation systems and building of check dams/water retardance structures or situ (s) in appropriate site.

All of these activities should be planned carefully using appropriate models to determine what to build where and implemented accordingly in the whole nine major watersheds. These programs will be more effective when the nine watersheds is integrated into one management system which may called Jakarta Megapolitan Water Management System Conclusions

Based on the results and discussions the following conclusions can be drawn;

  1. Potential water resources of Jakarta is about 3.151 billion cmy.
  2. Water demand for municipal uses, industries uses and agricultural uses is 2.852 billion cmy.
  3. Retained water as water storage in the soils, ponds, lakes, reservoirs, ground water and vegetation is 1.296 billion cmy.
  4. Lost of water through floods during rainy season is 1.317 billion cmy due to changing land use and inadequate soil and water conservation practices.
  5. Jakarta has been deficit of water particularly during dry seasons.
  6. Water problems in Jakarta need an extremely great attention. The key to undertake the problems is a set of activities in an integrated and holistic watershed management programs, transfer of water from Citarum and Cisadane watersheds, and Jakarta Megapolitan based water resources management.

References

Biro Pusat Statistik, 2003: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2003. Jakarta Indonesia.

Biro Pusat Statistik, 2003: Jakarta dalam angka 2004. Biro Pusat Statistik, Jakarta Indonesia.

Fakhrudin, 2003: Kajian Respon Hidrologi akibat perubahan penggunaan lahan DAS Ciliwung dengan model Sedimot II. Bogor Agricultural University. Indonesia

Muslim Munaf, 1992: Kajian Sifat Aliran Sungai Ciliwung, Bogor Agricultural University

Nedeco, 1973: Masterplan for Drainage and Flood Control of Jakarta, Jakarta Indonesia.

Proyek Induk Ciliwung-Cisadane, 2003: Data aliran Sungai Ciliwung. Jakarta Indonesia.
——————————————————————————————————————————-
Address : Jl. Meranti Kampus IPB Darmaga Bogor
Dept of Soil and Land Resources, BOGOR INDONESIA, 16680
Phone/fax : 62-251-627962
E-mail : ns_kaban@yahoo.com; naik_sinukaban2003@yahoo.com

3 Komentar »

  1. wah, banyak sangat kekeliruan pemahaman dan teknis selama ini yang dilakukan oleh para stakeholder DAS Ciliwung, perlu revolusi pemahaman agar dapat dilakukan perubahan mendasar yang direkomendasikan oleh para pakar

    Komentar oleh fadhli — Oktober 16, 2010 @ 4:54 am

  2. […] kalau lahan di kawasan DAS Ciliwung tidak ditata sesuai konservasi tanah dan air. Silakan cek blog beliau, banyak insight soal banjir […]

    Ping balik oleh Banjir Jakarta, Salah Foke? « My Chattering Mind — Oktober 26, 2010 @ 1:45 pm

  3. […] (Selengkapnya klik disini) […]

    Ping balik oleh Jakarta Banjir Karena Salah Urus DAS Ciliwung | SCBFWM — Januari 17, 2013 @ 4:43 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: