BebasBanjir2015

Amos Neolaka

Menyongsong Banjir Jabodetabek 2010

Amos Neolaka

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/ 15 Januari 2010

 

 

Waktu berlalu begitu cepat, kita sudah di pertengahan bulan Januari dan sebentar lagi bulan Februari. Para pembaca tentu masih ingat pristiwa banjir besar yang melanda Jakarta pada setiap bulan Februari. Banjr besar yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) awal Februari 2007 mengingatkan kita pada banjir besar Februari 2002 yang hampir menenggelamkan Kota Jakarta. Masyarakat kecewa kepada Pemerintah DKI Jakarta karena tidak mampu mengantisipasi kedatangan banjir.

Banjir Februari 2007 ternyata lebih parah dari kondisi banjir besar 2002 dan 2005. Daerah langganan banjir seperti Kampung Melayu, Kalibata, Setiabudi, Tambora, Kebon Nanas terendam makin dalam. Genangan makin luas, bahkan Kelapa Gading sebagai kota satelit nyaris tenggelam, banjir tahun 2002 Kelapa Gading hanya terendam beberapa sentimeter.

Wilayah lain seperti Tangerang, Bekasi, Depok, bahkan Bogor, juga genangan airnya lebih dalam. Banyak perumahan mewah yang berharga miliaran rupiah tenggelam. Kota Bogor yang menjadi penyebab utama banjir Jakarta, sebagian wilayahnya juga tenggalam. Saat itu namanya bukan lagi banjir besar Jakarta, tetapi banjir besar Jabodetabek.

Dapatkah banjir besar Jabodetabek diatasi? Sebagai bangsa harus selalu berpikir positif, jawabannya adalah dapat. Pertanyaan berikutnya, apakah cara mengatasi banjir Jakarta/Jabodetabek saat ini dapat mengatasi/mengurangi bencana banjir? Jawaban saya, belum dapat, walaupun akan segera berfungsi KBT. Alasannya, banjir sudah ada di Jakarta sejak kota pantai ini dijadikan ibu kota negara. Bahkan, para penulis sejarah Jakarta, menyatakan banjir sudah ada sejak zaman Belanda. Namun, Pemerintah Belanda yang sudah berpengalaman “membangun dan memelihara” kota yang terletak di bawah laut dan rawan banjir, mampu mengantisipasi datangnya banjir di Jakarta.

Konsep pembangunan Kota Amsterdam diterapkan dalam membangun kota Jakarta. Untuk menghindari banjir, Belanda membangun kanal-kanal, pintu-pintu air,dan memecah Kali Ciliwung sebagai kali terbesar yang mengalir ke dalam Kota Jakarta menjadi beberapa sungai kecil. Dipelihara ribuan situ atau danau kecil di Jakarta dan sekitarnya untuk menampung aliran air dari wilayah Bogor. Di pantai, Pemerintah Belanda melestarikan hutan mangrove untuk mengantisipasi pasang laut dan abrasi. Ribuan hektare hutan mangrove di Pantai Jakarta sengaja dipelihara Belanda untuk mengantisipasi datangnya banjir dan tsunami. Bukti peninggalan kanal-kanal dan pintu air masih bisa dilihat sampai sekarang seperti di Manggarai, Bogor, dan Depok.

Saat ini, situ, hutan mangrove, dan danau-danau buatan nyaris tidak ada lagi. Hutan mangrove yang dulu ratusan ribu hektare, kini tinggal 25 hektar, itupun kondisinya rusak berat. Kini tinggal beberapa puluh situ yang asri. Justru inilah penyebab banjir besar Jabodetabek.

Solusi Mengatasi Banjir

Solusi untuk mengatasi banjir di Jabodetabek, pertama, meniru konsep pembangunan Kota Amsterdam dengan modifikasi seperlunya, pasti banjir dapat diatasi (atau apakah ingin Belanda yang membangun Kota Jakarta, mau dijajah lagi). Kedua, mengatasi banjir Jakarta butuh biaya sangat besar. Almarhum Gubernur Ali Sadikin, pernah menyatakan, untuk membebaskan Kota Jakarta dari banjir butuh dana Rp 450 miliar (42 tahun tahun lalu). Bila dikonversi dengan dolar AS Rp 100 saat itu, maka biayanya sekitar US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 40 triliun. Sekarang mungkin membutuhkan ratusan triliun rupiah, yang tidak mungkin dipenuhi Pemda DKI.

Pemerintah pusat harus ikut campur tangan. Dana yang sebesar itu, akan dipakai untuk memelihara kanal-kanal, pintu-pintu air yang ada, membuat kanal-kanal baru, pintu-pintu air baru, danau-danau buatan baru, perluasan hutan mangrove, perluasan hutan kota, pembebasan Taman Impian Jaya Ancol, hotel-hotel bintang empat, perumahan mewah di bibir pantai, dan sebagainya.

Ketiga, perhatikan konsep pembangunan berkelanjutan (prinsip dasar adalah kesadaran lingkungan/peduli lingkungan). Yang dimaksudkan adalah bukan teori kesadaran, melainkan tindakan nyata sadar lingkungan di lapangan, tidak buang sampah ke saluran, sungai.

Keempat, pembuatan bangunan fly drain, yang multi fungsi, yaitu mengatasi bencana banjir besar Jabodetabek, mengatasi kemacetan lalu lintas di musim kemarau, membantu wilayah DKI Jakarta yang kekeringan air pada musim kering dan untuk pariwisata yang indah.

Sekarang bagaimana menyongsong banjir besar Jabodetabek Februari 2010. Anda yang di wilayah langganan banjir harus bersiap untuk menghadapi banjir besar ini. Mulai pikirkan cara menyelamatkan diri. Amankan barang-barang berharga di rumah keluarga yang bebas banjir. Anda harus mendukung program pemerintah dalam menangani banjir di wilayah anda.

Untuk penanganan jangka panjang, bantu pemerintah pemerintah melakukan kegiatan yang bertujuan mencegah bencana banjir, apalagi melaksanakan upaya-upaya pembebasan lahan seperti disarankan untuk mengatasi banjir yang setiap musim hujan mengunjungi warga Jabodetabek. Mari kita songsong banjir besar Jabodetabek dengan ketabahan yang luar biasa, bila Anda melaksanakan saran yang telah dikemukakan di atas, maka anda tidak perlu kuatir tentang bencana banjir yang akan segera datang. Kita bersama pasti bisa.

Penulis adalah Guru Besar UNJ dan Konsultan Pengembang Komunitas

Last modified: 15/1/10

Harmonisasi, Tata Ruang, dan Pengelolaan Banjir

Oleh : Amos Neolaka

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/ 27 Agustus 2010

Perkotaan merupakan kawasan yang perkembangannya lebih pesat dibandingkan dengan kawasan lain. Hal ini sangat terkait erat dengan karakteristik kawasan perkotaan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian atau perikanan dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sementara itu, pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dilakukan oleh berbagai pelaku pembangunan, antara lain, pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui aneka ragam kegiatan pemanfaatan ruang.

Karena itu, rencana detail tata ruang kawasan perkotaan harus menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan dengan memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis, yakni antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan tersebut.

Dalam konteks ini, peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dalam perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan yang didasarkan atas hasil analisis kependudukan, sektor/kegiatan potensial, daya dukung lingkungan, kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan yang berkaitan dengan penataan ruang perkotaan dalam pengelolaan banjir. Berarti fokus pada perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana pengendali banjir kawasan perkotaan.

Permasalahannya adalah bagaimana perwujudan ruang kawasan, seperti sarana pengendali banjir, rumah kumuh, kawasan terbuka hijau, kawasan resapan air, hutan kota, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, dan kawasan perdagangan. Dalam menentukan blok peruntukan kawasan perencanaan perkotaan, banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengganggu tujuan penataan ruang wilayah kota. Yaitu, tujuan yang ditetapkan pemerintah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, dan produktif.

Untuk menghindari banyak kepentingan di atas maka peruntukan kawasan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi/prioritas/keterdesakan penanganan kawasan tersebut di dalam konstelasi kawasan perkotaan. Selama ini, rencana tata ruang wilayah/RTRW atau rencana detail tata ruang kawasan perkotaan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang perkotaan jarang sekali dilaksanakan secara konsisten, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Oleh karena itu, sebenarnya permasalahan utama kurang lancarnya pelaksanaan penataan ruang perkotaan dalam pengelolaan banjir adalah kurangnya harmonisasi lingkungan global.

Gagasan ini dikemukakan berdasarkan metode observasi lapangan dan studi literatur. Melalui observasi lapangan diketahui dengan jelas kondisi fisik lapangan suatu kota, khususnya DKI Jakarta sebagai Ibukota negara tercinta. Dari studi literatur diperoleh data tentang standar, pedoman, indikator, dan sarana pelaksanaan penataan ruang perkotaan dalam pengelolaan banjir. Semua data yang diperoleh melalui observasi dan studi literatur dianalisis secara kritis dan dituangkan dalam tulisan ini.

Kondisi fisik lapangan kota-kota di negara kita, khususnya Jakarta menunjukkan, pemanfaatan ruang perkotaan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta, kurang teratur dan tampak kurang mengikuti peraturan perundangan yang berkaitan dengan tata ruang. Akibatnya, pelaksanaan penataan ruang perkotaan dalam pengelolaan banjir kurang lancar/berdampak negatif, sehingga kita harus menghadapi bencana banjir besar setiap tahunnya. Kita pernah mengalami bencana banjir besar Jabodetabek yang cukup parah yang hampir menenggelamkan kota Jakarta, yaitu pada Februari 2002, Februari 2005, dan Februari 2007.

Dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dikatakan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan kegiatan di dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Pada PP No 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang dikatakan, bahwa pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari peraturan perundangan di atas tampak bahwa manakala pelaksanaan penataan ruang perkotaan mengikuti pedoman yang tertuang dalam perundangan tersebut, tentu tidak akan menimbulkan bencana alam banjir seperti yang terjadi saat ini.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa, hutan mangrove di Jakarta yang mencapai ratusan ribu hektare di zaman Belanda, kini tinggal 25 hektare, yaitu di Muara Angke. Itu pun kondisinya sudah rusak berat. Sementara itu, ribuan situ yang ada di Jabodetabek kini tinggal beberapa puluh yang asri. Hampir 80 persen situ yang tersebar di Jabodetabek mengalami kerusakan. Berdasarkan data Kementrian Lingkungan Hidup, ada 205 situ di Jabodetabek yang saat ini mengalami kerusakan. Dari jumlah itu, 115 di antaranya dalam kondisi kritis, sisanya rusak sedang sehingga daerah resapan air pun hilang/berkurang.
Pengendalian Banjir

Di sisi lain, observasi lapangan menunjukkan, sebagian besar kota di Indonesia belum memiliki skenario kota/master plan yang final dan menjadi penyebab kurang teraturnya penataan ruang perkotaan dalam pengelolaan banjir. Jadi, jangan heran kalau pada musim hujan terjadi bencana banjir besar karena banjir adalah reaksi alam akibat ulah manusia sendiri.

Studi lapangan juga menunjukkan, pelaksanaan penataan ruang perkotaan dalam pengelolaan banjir pada umumnya terdapat kekurangan yang sifatnya manusiawi, walaupun telah ada pengaturannya pada peraturan perundangan di negara ini. Akibatnya, penataan ruang menjadi kurang maksimal.

Di sisi lain, sarana pengendali banjir yang ada di kota-kota besar adalah viaduct, aquaduct, kanal, pintu air, drainase bawah tanah (under drain), drainase sepanjang jalan (tertutup/terbuka), drainase di atas tanah/drainase melayang (fly drain) yang multi fungsi, waduk, situ/danau buatan, bendungan, dan terowongan diameter besar (minimal 100 meter) bawah tanah yang menembus kota ke laut.

Sedangkan, untuk mengatasi banjir di Jabodetabek, maka sudah saatnya pemerintah perlu memikirkan sebuah bendungan raksasa penadah air banjir Jabodetabek yang multi fungsi, termasuk untuk pembangkit tenaga listrik dan penggunaan fly drain yang belum dimiliki Jakarta.

Hasil studi juga menunjukkan, ketidakberhasilan penataan ruang perkotaan dalam pengelolaan banjir ini terjadi karena kurangnya harmonisasi lingkungan global. Maksudnya, manusia sebagai pemimpin, perencana, pelaksana, pengendali/pengawas harus harmonis dengan dirinya sendiri, harmonis dengan keluarga, harmonis dengan alam dan ruang/lingkungan, harmonis dengan sarana pengendali banjir/infrastruktur, harmonis dengan sesama manusia, harmonis antarinstitusi/lembaga/kementerian, dan harmonis dengan Tuhan sebagai pencipta.

Apabila ini yang terjadi maka pelaksanaan penataan ruang perkotaan dalam pengelolaan banjir akan berjalan maksimal. Jadi, yang terpenting adalah perlu adanya penciptaan suasana harmonisasi lingkungan global. Oleh karena itu, sosialisasi harmonisasi lingkungan global perlu dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat memahaminya dengan baik.

Harmonisasi lingkungan global yang tercipta akan mempermudah pelaksanaan penataan ruang perkotaan dalam pengelolaan banjir, sehingga bencana banjir pun akan berkurang karena semua sarana pengendali banjir akan berfungsi dengan baik. Indikator keberhasilannya terlihat dari pengelolaan banjir perkotaan yang dilakukan secara terpadu dengan membentuk koordinasi antarlembaga yang melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan cara ini diharapkan persoalan bencana banjir besar yang terjadi setiap tahun bisa diatasi secara tuntas.

Penulis adalah Guru Besar Teknik Sipil, Fakultas Teknik, UNJ

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: