BebasBanjir2015

Mustahil

Mustahil Jakarta Bebas Banjir

Oleh Dr Darrundono

Penulis pemerhati masalah perkotaan
Sumber: Sinar Harapan,  05 Februari 2007

Musim hujan datang. Jakarta tergenang, dan berdampak terhadap segenap kehidupan kota. Sosial, ekonomi, lingkungan semua kena dampaknya. Anak-anak tak dapat pergi ke sekolah. Pegawai, buruh, yang formal maupun yang informal, tak dapat pergi ke tempat kerja. Sebagian pedagang kaki lima, pedagang keliling juga tak dapat mencari nafkah. Permukiman di sepanjang daerah aliran sungai juga terendam air. Salah siapa? Cukupkah dengan jawaban karena Banjir Kanal Timur (BKT) belum selesai? Jawabnya: tidak!. Kalau itu dikatakan seorang pejabat tinggi, itu menunjukkan kemiskinan pengetahuannya tentang masalah Jakarta, atau membohongi publik.

BKT, kalau pun selesai, hanya mengurangi volume banjir di Jakarta. Banjir memang merupakan “langganan rutin”Jakarta. Namun volumenya makin besar. Terdapat beberapa penyebab banjir di Jakarra. Pertama, hujan lokal yang curahnya makin besar. Kedua, hujan kiriman dari daerah penyangga yang debitnya makin besar. Ketiga, muka air laut yang naik, terutama pada saat air pasang. Keempat, adanya penurunan permukaan tanah, sebagai dampak kurangnya pasokan air PAM yang hanya 49 persen dari kebutuhan kota, yang sisanya, 51 persen, mengandalkan air tanah, yang jumlahnya makin menipis. Kelima, perubahan ekosistem di dalam kota, karena pembangunan yang tidak memperhatikan fungsi lingkungan. Masih banyak lagi kalau ditulis secara rinci.

Bahasan secara garis besar sebagai berikut. Pertama, makin besarnya curah hujan lokal, akibat pemanasan global. Musim kering makin panas, dan kekurangan air, seperti terjadi tahun yang lalu. Musim hujan curahnya makin tinggi, di samping menyempitnya beberapa badan sungai, dan kurang cermatnya merancang tata air dalam kota.

Kejar PAD

Kedua, hujan kiriman yang makin besar debitnya, karena pembangunan perumahan (baca: pembangunan villa secara massal) dengan melalap lahan sawah, tegalan penyerap air sebesar 40 persen. Beberapa kawasan villa dibangun di atas lahan-lahan dengan topografi yang rentan terhadap longsor. Perubahan tata guna lahan ini, kecuali mengurangi daya serap tanah, juga berdampak berupa sedimen yang terbawa oleh sungai-sungai yang mengalir ke laut melalui Jakarta. Badan air di negara tropis adalah mudahnya timbul sedimen. Pembangunan villa secara`massal itu, dalam waktu kurang dari 10 tahun, pertumbuhannya di kawasan Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur) sebesar 300 persen.

Mengejar pendapatan asli daerah menjadi tujuan para penentu kebijakan, atau ekonomi sentries, dan mengenyampingkan pertimbangan lingkungan.
Ketiga, pemanasan global juga mempengaruhi bumi ini dengan naiknya muka air laut. Air pasangpun naik, dan seperti menahan air dari darat yang mengalir ke laut. Bayangkan kalau rencana reklamasi Teluk Jakarta yang kontroversial itu jadi dilaksanakan “bendungan air pasang” akan menahan air sungai yang berjumlah 13 itu mengalir ke laut.

Keempat, turunnya akuafer, air tanah, kecuali penyedotan di daerah perkotaan, juga kurangnya pasokan dari wilayah penyangga, karena banyaknya pembangunan perumahan, pengurangan peresapan ke cadangan air untuk akuafer. Pembangunan perumahan di sekitar Jabotabek, juga banyak di atas kawasan penyerapan air. Belum lagi banyaknya situ-situ yang sudah beralih peruntukan, atau tidak pernah diadakan pengerukan. Penurunan air tanah, berdampak pada penurunan muka tanah. Di Jakarta, kecuali Jakarta Selatan, telah terjadi penurunan tanah. Beberapa kawasan pantai di Jakarta Utara mengalami penurunan tanah sebesar 50 Cm. Penyedotan air tanah secara besar-besaran juga berdampak berupa entrusi air laut yang sudah mencapai 11 KM dari garis pantai. Kelima, perubahan ekosistem dari lingkungan alam ke lingkungan buatan, yang terjadi tidak saja di wilayah penyangga, tetapi juga (terutama) di dalam kota, disebabkan lemahnya penataan ruang kota. Asas pembangunan kota bernuansa ekonomi sebagai panglima. Dapat dilIhat menjamurnya bangunan-bangunan superblock, yang menyelimuti muka tanah dengan bahan tidak menyerap air, dan pelestarian fungsi lingkungan tidak diperhitungkan secara cermat. Peruntukan tanah yang dirancang sendiri oleh pemerintah kota, diubah demi pertumbuhan ekonomi. PAD lagi yang dkejar. Aspek sosial dan lingkungan dikesampingkan. Ruang hijau, baik yang terbuka (contoh terburuk Hutan Lindung Kapuk), maupun yang tertutup (Kuburan Mangga Dua, Tanah Abang, Blok P, dll) telah berubah menjadi mal dan gedung walikota.

Menangani masalah banjir di atas, dapatkah dikatakan karena belum selesainya BKT saja sebagai penyebab banjir? Yang terkena banjir bukan hanya Jakarta Timur. Dibandingkan dengan bangunan-bangunan mewah yang bertebaran di dalam Kota Jakarta, adakah upaya pemerintah kota yang lain, seperti memperbesar kapasitas situ-situ, menambah situ-situ buatan, pengelolaan DAS sejak dari hulu, dengan bekerjasama dengan wilayah penyangga? Adakah konsisten terhadap rencana tata ruang yang telah disusun dan disepakati sebagai acuan pelaksanaan pembangunan?

Setiap terjadi bencana perkotaan, khususnya banjir, masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yang paling menderita. Apa dan seperti apa rencana kota, ujung-ujungnya adalah pengelolaan lingkungan. Sedang pembangunan berkelanjutan adalah yang berasaskan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Banjir hanya salah satu dari bencana perkotaan.di Jakarta. Semua ini ujung-ujungnya manajemen perkotaan. Biarkan masyarakat, khususnya warga Jakarta menilai, apakah pembangunan Jakarta dalam kurun 10 tahun ini mencerminkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Biarkan masyarakat umum menilai, apakah pemerintah Kota Jakarta sekarang ini mencerminkan tata pemerintahan yang baik.

Masih ada jalan keluar, kalau elite politik, baik eksekutif maupun legaslatif, mau belajar dari pengalaman. Pelajaran untuk Pilkada dan Pemilu yang akan datang, pejabat publik tidak asal tahu politik saja. Pengabdian dan integritas terhadap seluruh warga kota, terutama MBR harus diutamakan. Semoga.

Mustahil DKI Mampu Atasi Banjir Sendiri

Dampak banjir bandang yang menggerus Jakarta 2 Februari lalu benar-benar dahsyat. Bahkan, musibah yang menenggelamkan setidaknya 60 persen dataran Jakarta itu membuat hampir semua aktivitas masyarakat lumpuh. Banyak warga yang menderita, ribuan bangunan rusak, dan berbagai fasilitas umum hancur.

Kondisi ini membuat sejumlah orang lantas menyalahkan daerah hulu (Depok, Bogor, Puncak) dan menuding daerah itu sebagai asal-usul datangnya air. Wajar “kambing hitam” itu muncul karena realitanya banjir di Jakarta memang akibat air bah kiriman dari sana.

Ada pendapatan asli daerah (PAD), ada juga bencana asli daerah (BAD) alias bencana yang benar-benar terjadi di satu daerah. Banjir di Jakarta dianggap sebagian orang bukan BAD, jadi berasal dari daerah lain. Maka, untuk penanggulangannya orang pun berpendapat mesti melibatkan daerah lain.

Akhirnya, muncul wacana untuk menanggulangi banjir di Jakarta secara bersama-sama dengan provinsi tetangga, Jabar dan Banten. Penataan tata ruang secara bersama-sama atau yang dikenal dengan konsep Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) tidak hanya melibatkan provinsi terdekat, tapi juga pemerintah pusat yang bekerja sama dengan berbagai pihak yang dianggap mampu untuk menanggulangi banjir, misalnya dengan pihak pengembang perumahan.

Apapun alasannya, untuk menanggulangi banjir di Ibu Kota, memang sudah waktunya mendudukkan tiga provinsi, — DKI, Jabar, dan Banten — bersama-sama. Karena, wilayah ketiganya memang saling terkait, terlebih Jakarta, bisa dibilang sangat bergantung dengan dua provinsi tetangganya tadi. Maka tak heran, bila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan pembangunan waduk di wilayah Gadok, Ciawi, Bogor, Depok. Pembangunan waduk tersebut diharapkan dapat menahan aliran air dari hulu sebelum mengalir ke Kali Ciliwung.

Seperti diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada sebuah pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta, pembangunan waduk ini ditujukan untuk menahan air Kali Ciliwung, sehingga arus tidak langsung turun ke daerah hilir, yakni DKI, yang dapat menimbulkan banjir bandang. Selain waduk juga ditambah pembangunan beberapa pintu air di sepanjang aliran Kali Ciliwung pada setiap jarak tertentu di bawah waduk tersebut. Pembangunan pintu air ini ditujukan untuk menahan luapan air, bila terjadi hujan di kawasan yang berada di bawah Waduk Ciawi.

Persoalannya, pembangunan waduk itu tentunya memerlukan biaya yang besar. Karenanya, Pemprov DKI Jakarta lantas melakukan negoisasi dengan pemerintah pusat agar proyek ini dapat terealisasikan. Negosiasi tentunya terkait dengan masalah dana, selain juga minta agar pemerintah pusat bisa mengondisikan adanya koordinasi antara Pemprov DKI dengan daerah lain yang lahannya digunakan sebagai lokasi waduk.

Di samping pembangunan waduk yang bakal dijadikan solusi penanggulangan banjir Jakarta, Pemprov DKI juga tengah merencanakan pembangunan Deep Tunnel Reservoir System (DTRS) atau torowongan air yang terletak 100 meter di bawah permukaan tanah. Rencananya terowongan itu dibangun mulai dari Kampung Melayu dan menyusuri Banjir Kanal Barat, dengan panjang 17 km dan diameter 20 meter. Terowongan itu rencananya berkapasitas 30 juta meter kubik, diharapkan dapat menampung air pada saat hujan dan juga menampung air baku yang merupakan limbah pembuangan warga.

Pembuatan terowongan air atau reservoir berukuran besar ini diperkirakan memerlukan total biaya sebesar Rp 4,3 triliun. Selain dapat dipakai untuk menangani banjir, air yang tertampung juga dapat sebagai sumber air baku PDAM, dan tempat penampungan air limbah. Dengan adanya penampungan di bawah tanah ini, air yang mengalir ke sungai akan lebih bersih karena telah melalui penyaringan di reservoir.

Agar pembangunan terowongan ini menjadi efektif serta untuk efisiensi, reservoir akan dibangun di daerah yang sering dilanda banjir, yakni mulai Bukit Duri, Kampung Melayu, Manggarai, Karet, Grogol hingga Muara Angke. Terowongan air itu juga merupakan bagian yang terintegrasi dari Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB) untuk menangani banjir di Ibu Kota.

Wacana lain yang juga dikemukakan dalam upaya penanggulangan banjir di Jakarta adalah pembangunan waduk-waduk resapan. Pembangunan waduk resapan ini merupakan upaya pemerintah pusat, yang rencananya akan dibuat di atas sumur-sumur purba yang ada di wilayah hulu. Diperkirakan, pembangunan tersebut akan mampu mengurangi aliran air ke arah hilir hingga 40 persen.

Rencana pembangunan waduk resapan muncul menyusul ditemukannya sekitar 40 aliran sungai purba yang ada di perut bumi Jakarta. “Saat ini, kita telah menginventaris sejumlah aliran sungai purba yang ada di bagian selatan dan timur Jakarta, dan diperkirakan terdapat ratusan aliran sungai purba di DKI Jakarta,” ujar Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek), Kusmayanto Kadiman.

Pada peta hidrogeologi, yang mengidentifikasikan adanya 40 aliran sungai purba itu, memiliki potensi lokasi waduk resapan seluas 810 hektare. Secara teknis, waduk resapan tersebut dekat dengan sungai-sungai yang telah ada sekarang. Di antaranya terdapat di Kali Angke, Kali Sunter, Kali Krukut, Kali Pesanggrahan, dan Kali Grogol.

Sumur purba merupakan aliran sungai yang sudah ada sejak ribuan tahun silam, yang saat ini berada di bawah permukaan tanah. Namun, tidak semua sungai purba dapat dioptimalkan fungsinya untuk dibangun waduk resapan di atasnya. Untuk itu, sungai purba yang akan dioptimalkan adalah sungai yang tersedimentasi oleh endapan aluvial hingga lapisan poros. Kalau saja waduk resapan yang akan dibangun di atas bekas sungai dan bisa meresap dalam jumlah yang besar, maka hal itu sangat efektif untuk mengendalikan aliran air dari hulu.

Contoh waduk resapan yang kini ada ialah waduk resapan yang terdapat di Depok, tepatnya di depan Balairung Universitas Indonesia (UI) Depok, Jabar. Pembangunan waduk resapan itu telah menghabiskan dana sebesar Rp 2 miliar.

Rencana pemerintah pusat ini tentunya disambut positif oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Dia sangat berharap, kalau toh masih ada banjir di daerahnya, dapat diminimalisasi dan siklus banjir lima tahunan tidak akan terjadi. “Kita harus fokus menangani banjir, dan tidak hanya pada saat banjir saja. Namun tidak mungkin kita sendiri mampu menangani banjir di Jakarta ” kata Bang Yos — panggilan akrab Sutiyoso.

Upaya lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi penderitaan warganya yang terkena musibah banjir ialah dengan menggalakkan pembangunan rumah susun. Untuk itu, Sutiyoso menagih janji pengembang untuk merealisasikan pembangunan rumah susun (rusun) bagi warga bantaran kali. Pembangunan rusun itu sebagai salah satu kewajiban pengembang yang harus menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum).

Perlu diketahui, untuk menampung warga DKI Jakarta yang selama ini tinggal di bantaran kali, Pemprov DKI mesti menyediakan 71.000 rusun. Sementara, kemampuan Pemprov untuk melakukan pembangunan rusun hanya sebanyak 2.000 unit rusun per tahunnya. Artinya, kalau hanya Pemprov DKI sendiri yang melakukan pembangunan rusun, maka dibutuhkan waktu selama 35 tahun untuk selesai seluruhnya.

Padahal, kontribusi warga bantaran kali terhadap banjir sangat besar. Maka, kalau tidak segera dipindahkan ke rusun, banjir akan selalu melanda Ibu Kota setiap musim penghujan tiba, karena sungai akan semakin sempit dan dangkal. Selain rusun, Sutiyoso juga minta para pengembang harus menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan yang dibangunnya. (Budi Seno)

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=168843, Sabtu, 17 Maret 2007 mmm mm mm m mm

Mustahil Jakarta Bebas Banjir

Sumber: http://www.poskota.co.id/ 16 November 2010 

MUSIM penghujan yang mengguyur Jakarta di sepanjang tahun ini, membuat resah warganya. Meski berbagai upaya telah dilakukan Pemprov DKI, namun kenyataannya, bencana banjir masih menjadi hal yang menakutkan yang setiap saat menghantui warga.

Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, hujan deras yang membasahi ibukota, mengakibatkan terendamnya lima kecamatan di Jakarta Selatan. Bukan hanya kerugian materil, namun bencana yang telah menjadi musibah rutin tahunan ini juga merenggut satu korban jiwa di Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak lantaran, tersengat listrik akibat korsleting. Dan ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi karena ketinggian air mencapai 2 meter.

Hal tersebut merupakan segelumit gambaran kecil penderitaan warga akibat luapan air bah ini. Berbagai pengharapan dilayangkan warga terhadap pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mampu menghapus penderitaan tersebut. Namun sayangnya hingga kini, harapan tinggallah harapan dan pemukiman wargapun masih tetap terendam.

Menanggapi kenyataan ini, Gubernur DKI, Fauzi Bowo, menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah melakukan berbagai langkah penanganan banjir. Salah satunya dengan melakukan peningkatan kapasitas kanal dan sungai yang telah dikerjakan sejak 2008. Dan DKI telah menargetkan pengurangan banjir hingga 40 persen pada tahun ini dan 75 persen pada 2016 mendatang.

Orang nomor satu di DKI ini mengaku optimis target ini akan tercapai dengan melakukan normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta optimalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB). Terlebih proyek pengerukan terhadap 13 sungai utama yang melintasi DKI dan telah tertunda selama setahun akan dilaksanakan lagi pada awal 2011.

Dari pernyataan tersebut dapat tercerna bahwa penanganan yang dilakukan selama ini hanya akan mampu menekan bencana, namun tidak mengatasinya. Sehingga pemukiman warga dipastikan akan tetap terendam meski dalam kapasitas air yang lebih sedikit.

Memang tidak mudah membebaskan kota ini dari banjir dalam kurun waktu dekat. Bahkan beberapa pakar lingkungan menyatakan dibutuhkan waktu hingga puluhan tahun dan dana triliunan rupiah untuk mewujudkan Jakarta tetap ‘kering’ meski diguyur hujan deras berkepanjangan.

Seperti yang diungkapkan Pakar Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Indratmo Soekarno, usai bertemu Gubernur DKI, Fauzi Bowo untuk membahas masalah banjir di Balaikota DKI, beberapa waktu lalu, yang mengatakan dibutuhkan dana sekitar Rp22 triliun dan waktu seperempat abad alias 25 tahun untuk Jakarta lepas dari belenggu luapan air ini.

Pernyataan tersebut beralasan, jika menilik dari letak geografis dan struktur tanah yang ada di kota berusia 483 tahun ini. Pasalnya, 40 persen dari 650 kilometer persegi luas wilayah Jakarta merupakan dataran rendah yang berbentuk cekung mirip kuali. Posisinya pun berada di bawah permukaan laut. Sehingga DKI Jakarta rentan dengan banjir akibat luapan 13 sungai yang membelah Ibu Kota dan air pasang laut.

Dengan kondisi ini, meski tidak diguyur hujan jangan heran jika tiba-tiba terdapat kabar ada pemukiman warga yang tenggelam. Meluapnya air juga disebabkan air kiriman dari Bogor, hujan lokal, dan rob dari laut ke daratan. Dalam kondisi semacam itu, mustahil Jakarta bebas banjir. Mengingat aliran air yang dikirim dari daerah mitra yang merupakan hulu berbagai sungai yang mengalir turut berkontribusi membasahi tanah Jakarta.

Untuk itu dikatakan Indratmo, yang perlu dilakukan adalah penanganan untuk menekan dampak banjir bagi masyarakat. Di antaranya dengan memaksimalkan fungsi BKT dan melakukan pengerukan terhadap BKB yang lebih dulu terbangun. Akan tetapi lagi-lagi langkah ini hanya akan mampu mengurangi dampak banjir hingga 40 persen, bukan mengatasinya.

Meski demikian, dalam menghadapi kenyataan tersebut, Indratmo meminta pemerintah tetap konsisten dalam menangani banjir, dan masterplan sesuai rencana. Artinya, membangun tetapi jangan merusak lingkungan.

Faktor alam lainnya yang menyebabkan sulitnya membebaskan Jakarta dari banjir, menurut Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI, Ahmad Harijadi, salah satunya adalah kondisi tanah di Jakarta yang menurun setiap tahunnya. Penurunan tanah itu, terutama untuk wilayah Jakarta bagian utara, bisa mencapai 4-5 sentimeter setiap tahunnya. Jika dalam kurun waktu 20 tahun, berarti penurunan tanah
telah mencapai satu meter.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembanguan daerah (Bappeda) DKI, Sarwo Handayani, mengatakan selain faktor alam, terdapat beberapa faktor lainnya yang menyebabkan sulitnya penanganan banjir ini. Faktor tersebut yakni, pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan iklim, dan kenaikan permukaan air laut menambah risiko banjir di wilayah Jakarta. Bertambahnya jumlah penduduk berarti bertambah pula jumlah rumah dan semakin sempitnya tanah yang terbuka. Kondisi itu menyebabkan daya resap tanah terhadap air menurun dan semakin banyak air yang masukke sungai.

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kawasan yang terbangun yang mengakibatkan terkikisnya kawasan resapan air. Fenomena tersebut pada kenyataannya bukan hanya terjadi di Jakarta, namun juga telah merambah daerah lainnya, seperti kawasan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Seperti yang terekam dalam perbandingan peta citra satelit pada 1992 dan 2009, kawasan terbangun yang semula hanya terfokus di Jakarta kini telah melebar ke kawasan daerah mitra tersebut.

Meski demikian berbagai penanganan dan penjabaran yang dilontarkan dari para ahli tersebut akan menjadi sia-sia, jika dari kenyataannya warga masih tetap dilanda derita akibat bencana banjir ini. Dan wargapun pada akhirnya akan tetap bertanya sampai kapan derita ini berakhir?.

(guruh/foto:toga) ***

Mustahil Jakarta Bebas Banjir

Hingga kini ada 78 titik banjir yang tersebar di DKI Jakarta.

Sumber:  http://metro.news.viva.co.id/ 23 Desember 2012

VIVAnews – Kemacetan luar biasa yang terjadi di Jakarta pada Jumat dan Sabtu, 22 Desember 2012, akibat banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mencatat ada 22 titik genangan banjir yang tersebar di Jakarta.

Selain jalan protokol seperti Sudirman dan Thamrin, akibat curah hujan yang tinggi, sejumlah lokasi genangan juga terjadi di pinggiran Jakarta. Kondisi cuaca di daerah Puncak yang juga hujan ikut membuat debit air Kali Ciliwung meningkat hingga 110 cm. Bendungan Katulampa ditetapkan Siaga III sejak pukul 16.18 WIB.

Disampaikan BNPB, pada pukul 18.00 WIB, Katulampa naik lagi menjadi 120 cm. Kemudian dalam waktu 4 jam, air kirim sudah masuh Depok dan 13 jam kemudian sejumlah kawasan di bantaran kali menerima banjir kiriman.

Minggu, 23 Desember 2012, sekitar pukul 03.00 WIB, daerah di Kelurahan Makasar, Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Kramat dan di bantaran Ciliwung hilir terendam banjir hingga 1 meter.

“Dimensi dan masalah banjir di Jakarta terus meningkat. Selain faktor alam, faktor antropogenik ikut berperan menyebabkan banjir,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Dijelaskan Sutopo, pada periode sebelum tahun 70-an, faktor alam menjadi penyebab dominan dan sesudah itu penyebab banjir menjadi lebih komplek. Jakarta kemudian kewalahan mengatasi banjir dan dampak kemacetan. Berbagai upaya penanganan selalu menjadi kalah cepat dibanding dengan faktor penyebab.

Ditambahkan Sutopo, pengendalian banjir hingga 2014 diperkirakan belum akan menuntaskan titik banjir yang ada. Hingg kini ada 78 titik banjir di DKI Jakarta. Sementara Banjir Timur barus bisa mengurangi 15 titik banjir.

Sementara Jika dilakukan normalisasi sungai di Kanal Banjir Barat dilakukan, akan mengurangi enam titik banjir. Normalisasi sungai Pesanggrahan, Angke dan Sunter pada 2011-2014 dengan dana Rp2,3 trilyun akan mengurangi 10 titik banjir.

Demikian pula proyek pengerukan sungai Jakarta Emergency Dredging Initiative di Cengkareng Drain, Kali Sunter, KBB, Cideng, Angke dan lainnya pada 2013-2014 akan mengurangi 20 titik banjir.

Meski seluruh proyek sudah selesai, Jakarta masih memiliki 27 titik banjir yang belum teratasi. Dengan catatan tidak ada penambahan titik banjir baru.

“Sementara banjir yang terjadi di Thamrin, Sudirman, dan Gatot Subroto, tidak masuk dalam 78 titik banjir yang ada,” katanya. (adi)

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: