BebasBanjir2015

Anthony Raymond Kemur

KONSEP TATA RUANG AIR DALAM PENANGANAN BANJIR KOTA TANGERANG SELATAN DAN WILAYAH SEKITARNYA

Anthony Raymond Kemur,  Ahli Teknik Pengairan Madya Kementerian PU

Makalah dibawakan pada Semiloka “Penanganan Banjir Kota Tangerang Selatan” dalam rangka Hari Air Sedunia ke 19 di Hotel Arya Duta Lippo Village Karawaci-Tangerang, 5-6 April 2011

Pengantar

Permasalahan banjir dari waktu ke waktu meningkat terus namun penyelesaian atau penanganan banjir, apa disebut pengendalian banjir (flood control, lebih utama secara fisik/konstruksi dan meluruskan sungai) seperti pada awalnya kemudian disebut mitigasi banjir (flood mitigation, masih relatif sama dengan tambahan perhatian untuk kegiatan non-struktural) dan belakangan disebut pengelolaan banjir (flood management, dengan melihat lebih menyeluruh dan menekankan pentingnya penanganan non-struktural dan sosial) namun semuanya relatif masih berkonsentrasi di sungai dengan mengaggap bahwa kalau banjir masalah utamanya adalah di sungai. Dengan demikian paradigma penanganan banjir adalah selalu di sungai.

Debit banjir (Q) dari waktu ke waktu meningkat terus besarannya dengan besran curah hujan (R) yang relatif sama. Kalaupun besaran curah hujan lebih besar maka debitnya juga lebih besar daripada debit sebelumnya untuk curah hujan yang sama. Daerah genangan semakin dalam atau tinggi dan semakin meluas. Daerah yang sebelumnya tidak tergenang sejak beberapa tahun lalu tergenang. Relatif tiap tahun ada daerah baru yang tergenang. Artinya bahwa debit banjir dengan periode ulang (return period) 10 tahun (Q10) atau 25 tahun (Q25) atau 50 tahun (Q+) dianggap sama saat ini dan dissat nanti. Malah dianggap 10, 25, 50 tahun depan debitnya masih sama dengan hasil hitungan hari ini, karena curah hujan dengan periode ulang 10 tahun (R10) atau 20 tahun (R20) atau 50 tahun (R50) memang masih relatif sama. Pendapat ini sangat keliru.

Kita semua juga menyadari bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat tinggal meningkat terus sehingga pembangunan perumahan meningkat terus mengisi lahan-lahan dimana-mana disamping pembangunan perkantoran atau pusat kota dan prasaranan lain seperti jalan (perkerasan jalan), pabrik dan lain-lain. Dengan demikian maka lahan yang tanpa tutupan perumahan atau perkerasan beton atau aspal/jalan semakin menyusut sehingga semakin kecil jumlah luasan lahan tempat meresapnya air (infiltrasi) sehingga imbuhan air tanah (groundwater recharge) semakin mengecil dan aliran limpasan air permukaan atau runoff (RO) semakin meningkat terus dari waktu ke waktu.

Dengan menyiapkan sistem drainase perkotaan ataupun kompleks perumahan dianggap cukup untuk menangani kelebihan aliran permukaan di kompleks perumahan. Penyediaan sistem drainase tersebut oleh pengembang atau pemerintah dianggap cukup, dan lebih keliru juga karena dianggap tidak ada pihak lain yang akan menerima akibat (damage) dari pembangunan perumahan baru dan/atau sistem drainase tersebut.

Permasalahan dan Penyebab 

Ketika hujan jatuh didaerah yang alamnya adalah lahan yang ditutupi pepohonan, alang-alang dan rumput apakah hutan atau perkebunan maka hujan tersebut pada awalnya relatif hanya membasahi dedauanan (canopy storage) dan setelah itu ranting pohon yang mulai dibasahi kemudian cabang lalu batang pohon (stemflow). Setelah itu maka dedaunan kering telah jatuh dibasahi lalu rerumputan dan setelah semua relatif sudah basah baru permukaan tanahnya mulai dibasahi. Setelah tanah mulai basah kemudian meresap kedalam tanah sampai menjadi jenuh air tanahnya maka aliran/limpasan air permukaan (RO) mulai terjadi. Pada saatnya resapan atau infiltrasi tetap terjadi dan/atau perkolasi juga mulai terjadi. Memang tentunya ada curah hujan yang langsung ke tanah dari daun jatuh ke tanah (throughfall). Sebagian yang tersimpan didedaunan (canopy storage capacity) akan menguap sebagai air yang hilang (interception loss). Apabila hujan berhenti maka aliran permukaan tanah (RO) tidak terjadi tapi kalau hujan masih berlangsung maka RO akan terjadi dan mengalir secara perlahan ke sungai. Jadi proses dari hujan menjadi aliran permukaan dan akhirnya masuk ke sistem sungai memerlukan waktu yang cukup lama, tergantung jenis tanaman, jenis tanah dan kemiringan tanah. Kalaupun sebagian pepohonan ditebang maka hujan langsung jatuh ke tanah atau rerumputan ditanah dan setelah tanahnya jenuh air maka akn terjadi aliran permukaan (RO) dan masih relatif perlahan mengalir ke hilir.

Tetapi bila lahan yang sama diganti dengan perumahan maka hujan yang sama akan jatuh langsung ke permukaan atap rumah lalu mengalir ke talang dan dari talang langsung masuk ke saluran drainase rumah kemudian langsung mengalir ke drainase perkotaan/jalan dan akan langsung menuju anak sungai atau sungai. Hujan yang langsung jatuh ke perkerasan beton dihalaman rumah atau perkerasan aspal/beton jalan akan langsung mengalir ke saluran drainase dan langsung ke sungai. Jadi prosesnya sangat cepat dari langit, ke atap, dan ke sistem drainase dan masuk ke sistem sungai. Dengan demikian maka aliran yang masuk ke saluran dan/atau sungai relatif jauh lebih banyak/besar dan lebih cepat. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah bertambahnya debit aliran sungai (∆q) karena berubahnya fungsi/peruntukan lahan yang bisa diexpresikan dengan Qtoday = Qbefore + ∆q. Kalau cukup banyak daerah yang dikonversi menjadi perumahan maka Runoff nya menjadi semakin besar karena perubahan fungsi/peruntukan lahan atau naiknya nilai koefisien Runoff (C) sehingga jumlah air hujan yang berubah menjadi runoff dan masuk kedalam saluran/sungai menjadi debit (Q) dengan semakin cepat dan semakin banyak/besar akan mengakibatkan debit aliran air di sungai melebihi kapasitas aliran saluran sungai sehingga terjadi limpasan (overtopping) tebing sungai. Jadi tambahan debit (∆q) menjadi semakin banyak sehingga debitnya menjadi lebih besar untuk curah hujan yang sama yang dapat diexpresikan dengan Qtoday = Qbefore + ∑∆q. Kalau kita mengambil rumus sederhana tentang debit suatu DAS yaitu metoda Rational Fomula maka Debitnya Q, merupakan hasil perkalian dari koefisien Runoff, C, dengan intensitas hujan (R) yang biasanya dipakai (I), dan luas daerah tersebut (A) yaitu : Q = C.I.A. Jadi dengan curah hujan yang sama umpamanya R50 maka Q50 besarannya mungkin sudah berubah menjadi seperti Q70, bukan karena besaran curah hujan yang naik dari R50 menjadi R70 tetapi karena nilai koefisien Runoff, C, yang naik, mungkin nilai dari C yang awalnya sama dengan 0,3 berubah menjadi 0,75.

Apabila dihilirnya adalah dataran yang cukup luas dan relatif datar dan jauh dari sungai maka daerah tersebut akan mudah tergenang kecuali banyak daerah depresi dengan volume yang cukup besar seperti rawa dan/atau situ-situ. Kalau ada perumahan dihilir tersebut maka tetap akan terjadi genangan karena dimensi saluran drainase tidak didisain untuk menampung aliran tambahan dari hulunya. Hal ini merupakan contoh dari urban sprawl atau meluasnya daerah perkotaan tanpa kendali atau tanpa rencana terpadu.

Proses yang sama (urban sprawl) adalah merupakan penyebab daripada kejadian di hulu Situ Gintung yang mengakibatkan aliran yang jauh lebih besar dari debit yang diperkirakan dizaman Belanda waktu membangun waduk Situ Gintung (yang disebut Situ Gintung) untuk mengairi sawah dihilir. Dengan berubah fungsi dari rencana untuk mengairi sawah (permukaan air waduk kadang rendah kadang tinggi atau penuh) menjadi waduk untuk rekreasi oleh masyarakat disekitarnya (permukaan air waduk diusahakan penuh terus) maka pada saat terjadi hujan berturut-turut selama tiga hari, Runoff nya akan sangat tinggi dan debit yang melalui bukaan pelimpah waduk Situ Gintung. Dengan besaran debit yang mengalir secara terus menerus yang relatif melebihi kapasitas bukaan pelimpah yang berada diatas tubuh bendung urugan tanah maka kegagalan bendung sebenarnya bukan merupakan hal yang luar biasa. Hal yang sama kalau kurang diperhatikan dengan baik dan tanpa perencanaan dan pengelolaan yang baik di DAS/Wilayah Sungai Citarum maka bisa mengancam keberadaan bendungan atau masyarakat dihilirnya.

Sebenarnya yang menjadi persoalan adalah meningkat terus debit puncak (peak flow). Dengan berubahnya penggunaan lahan menjadi daerah urbanisasi (urbanized area) maka nilai C akan naik. Pada saat nilai C naik bukan saja mengakibatkan runoff naik tapi kecepatan runoff berubah menjadi debit aliran sungai juga meningkat sehingga debit puncak naik dan kecepatan terjadinya debit puncak (Time of Concentration) juga menjadi lebih cepat sehingga kalau dilihat pada hidrograf aliran maka puncak dari debit maksimum bergerak ke kiri dengan T yang lebih kecil seperti pada gambar 6 dan 7 dibawah ini.

Sebagaimana yang sudah pernah dikembangkan oleh McCuen, R.H. (2005) telah mengembangkan metoda yang lebih baik dalam menentukan debit puncak (peak flow). Data debit puncak tahunan yg direkam di USA juga sekaligus mencatat presentase luas urbanisasi daerah terbangun dengan relatif lahannya tertutup rumah, perkerasan sehingga infiltrasi menjadi kecil atau nol) dari DAS yang bersangkutan. Biasanya dalam analisa frekuensi banjir, data debit puncak langsung dipakai namun menurut McCuen bahwa nilai debit puncak jaman dahulu dengan urbanisasi umpamnaya 10% pasti akan berbeda dengan debit pada saat luas urbanisasi sudah menjadi 40% dengan curah hujan yang sama.

Tanpa melihat besaran curah hujan dan dimana lokasi urbanisasi tersebut dalam DAS McCuen  buat tabel berurutan dengan kolom tahun, prosentase urbanisasi dan debit puncak. Kemudian dengan metoda statistik “Spearman Test” dimana akan membuktikan bahwa besaran urbanisasi tersebut sudah berpengaruh terhadap debit puncak atau tidak. Setelah terbukti “berpengaruh” maka disesuaikan besaran semua debit puncak pada data-data sebelumnya menjadi besaran dengan prosentase urbanisasi 40% sehingga semua data debit puncak yang urbanisasi dibawah 40% akan naik menjadi lebih besar. Penyesuaian ini diiterasi sampai perubahannya tidak terjadi lagi. Setelah itu baru analisa frekuensi dilakukan. Secara logika sangatlah benar.

Namun bila kita meneliti lebih lanjut dengan melihat hidrograf terdistribusi (distributed hydrograph), bukan lump hydrograph, sambil mengamati DAS dengan bentuk dan jarak setiap titik ke outlet DAS maka pasti tidak semua titik dalam DAS akan tiba di outlet bersamaan runoff nya. Kalau lihat konsep nya adalah seperti pada gambar 8a. Setelah kita bisa menganalisa untuk menentukan titik-titik mana saja dari DAS yang runoff nya akan datang relatif bersamaan dan hampir bersamaan ke outlet yang mengakibatkan terjadinya debit puncak pada hydrograph maka kita bisa mendiliniasi daerah dimana titik-titik itu berada (dalam hal ini yang berwarna kuning tua pada gambar 8b dibawah). Daerah yang dideliniasi pada DAS tersebut adalah daerah yang berpengaruh terhadap besar kecilnya debit puncak (A. Raymond Kemur, 2010). Jadi apabila daerah yang terdeliniasi tersebut saja yang gundul maka debit puncak maksimum akan terjadi walaupun sisa dari DAS tersebut masih utuh (belum terjadi urbanisasi). Bila sisa daerah DAS tersebut (diluar daerah yang terdeliniasi) menjadi gundul maka debit puncak relatif tidak akan bertambah besar karena tidak berpengaruh terhadap debit puncak. Hal ini disebabkan karena runoff dari titik tersebut akan tiba diawal hidrograf (sebelum puncak hdrograf) atau dibagian akhir hidrograf (sesudah puncak). Bentuk dan kondisi DAS juga mempengaruhi reaksi DAS tersebut terhadap hujan. Secara garis besar ada DAS yang sensitif yaitu DAS dengan Shape Factor atau Elongation Factor ≥ 1 dan DAS yang tidak sensitif yaitu DAS dengan Shape Factor atau Elongation Factor ˂ 1. DAS yang sensitif adalah DAS yang berbentuk relatif bulat/lingkaran/bujursangkar. Bila  terjadi hujan dengan intensitas dan durasi yang sama di kedua jenis DAS ini maka debit yang relatif lebih besar terjadi pada DAS yang sensitif seperti bisa lihat pada kedua bentuk hidrograf pada gambar dibawah.

 

Penanganan saat ini

Sampai saat ini penanganan banjir relatif diarahkan ke sungai dengan pelebaran sungai, pengerukan, pembangunan tanggul atau meninggikan tanggul, perkuatan tebing, membangun bendungan/waduk, banjir kanal (floodway). Jadi artinya bahwa penanganan banjir pada daerah akibat atau daerah yang menerima akibat bukan penyebabnya atau daerah yang menyebabkan terjadinya banjir atau bertambahnya banjir. Kolaborasi antara pengembangan/pembangunan drainase kota dengan penanganan banjir di sungai relatif tidak ada. Kalaupun perencanaan dan implementasi sistem drainase dan penanganan banjir dipadukan tetapi kalau perencanaan system dan penanganan drainase kota masih seperti dahulu dimana menyiapkan drainase hanya langsung dibuang ke sungai atau danau atau rawa atau situ-situ maka permasalahan banjir tidakberkelanjutan. Apalagi bila drainase bertambah terus terutama jumlah daerah dan luas urbanisasi bertambah terus maka debit yang masuk kedalam sungai semakin besar/banyak yang akhirnya akan melampaui kapasitas aliran saluran sungai. Dengan demikian luas floodplain menjadi semakin meluas.

Dalam penyiapan RTRW dan RDTR atau zoning regulation sampai saat ini masih relatif tidak atau kurang memperhatikan permasalahan atau penyebab banjir ini sehingga dalam penyiapannya adalah hanya menjelaskan dalam buku RTRW atau memetakan calon-calon saluran drainase, flooway, bendungan, tanggul atau infrastruktur SDA secara umum padahal pada PP 26 Tahun 2008 Bab VII Bagian dua Paragraf 7, pasal 99 ayat 3a menetapkan keharusan penerapan “Zero ∆q Policy” atau istilah lain adalah “Storwater management”. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penyebab meningkatnya debit banjir atau semakin banyak daerah yang tergenang atau dibanjiri adalah karena perubahan penggunaan lahan (land use change) sehingga diperlukan penyiapan RTRW dan RDTR atau Regulated Zone harus dilakukan dengan penuh perhatian terhadap input dari aspek Sumber Daya Air dalam hal ini adalah penanganan penyebab banjir (flood control at source) disamping penanganan existing banjir didaerah yang menerima akibat (sungai dan daerah yang tergenang banjir) sebagaimana diperintahkan dalam PP 26 tahun 2008 yaitu persyaratan penerapan konsep “Zero ∆q Policy”.

Situ-situ bisa membantu permasalahan genangan karena hujan tetapi bila situ-situ ini bukan merupakan bagian dari sistem drainase yang terpadu (berfungsi sebagai off-stream pond) maka permasalahan tambahan debit (∆q) tidak bisa dikendalikan. Untuk itu perlu disiapkan kolam-kolam penampung seperti detention pond (kolam penampung air sementara karena mempunyai pintu air dan pelimpah) dan/atau retention pond (kolam yang berfungsi untuk infiltrasi air kedalam tanah dan pelimpah).

Penataan Ruang

Sebagaimana tertuang dalam UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa suatu infrastrukur yang tidak tertuang dalam peta dan/atau text dari PERDA RTRW Kabupaten/Kota maka apabila dilakukan pembangunan (jalan, bendungan/waduk, banjir kanal, saluran, dll) dilaksanakan maka tindakan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tindakan pidana. Artinya semua prasarana yanag perlu dibangun atau apa saja yang dianggap penting dikembangkan/dibangun tanpa mengganggu lingkungan atau keberlanjutan harus dituangkan dalam RTRW karena anggaran APBD disiapkan dan disetujui/ dialokasi sesuai RTRW.

Artinya bahwa semua kebutuhan dari aspek sumber daya air termasuk prasarana/sarana dan konsep penanganan banjir harus dituang kedalam RTRW secara tertulis dan sebaiknya juga dalam bentuk peta lampiran walaupun masih tentative. Keterpaduan aspek air dan keberlanjutan ruang agar tetap produktif, aman dan nyaman harus diakomodasi dalam RTRW. Mengingat pentingnya penggunaan Peta Daya Dukung Lahan (Land Capability Map) dan/atau Peta Kesesuaian Lahan (Land Suitability Map) dalam penyiapan RTRW sebagaimana tertuang dalam UU Penataan Ruang No 26 tahun2007, PP 15 tahun 2010 dan Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten/kota maka harus diusahakan disiapkan peta-peta tersebut sesuai skala minimum peta RTRW agar perencanaan peruntukan ruang akan berkelanjutan, produktif, aman dan nyaman.

Keterpaduan Penataan Ruang dan Perencanaan SDA

Sebagaimana tertuang dalam UU No 7 tahun 2004 Bab VI Pasal 59 ayat 4 dan penjelasannya yang sangat rinci dimana pada ayat tersebut menyatakan bahwa “rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah”. Dan turunan UU no 7 tahun 2004 tentang SDA yang tertuang dalam PP No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu dalam Bab III pasal 39 ayat 2a menyatakan bahwa “rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan”. Yang menjadi masalah adalah bahwa sangat sedikit Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (Pola PSDA WS) yang sudah selesai apalagi Rencana Pengelolaan SDA WS (Rencana PSDA WS). Hal ini disebabkan karena tidak ada perintah batas waktu dalam UU No 7 tentang SDA untuk penyelesaian penyusunan Pola PSDA WS dan Rencana PSDA WS. Dilain pihak untuk menyusun Pola dan Rencana PSDA WS memerlukan data yang cukup rumit dan analisa multi sektor yang cukup dalam untuk memenuhi kebutuhan air 20 tahun mendatang dengan lingkungan yang sangat berubah. Diperlukan keahlian dalam penyiapan skenario, strategi dengan menganalisa berbagai data yang berhubungan dengan air, sosial, pertanian, industri, dll. serta pemodelan perencanaan antara kebutuhan dan alokasi serta pengelolaan wilayah sungai dan banjir.

Mengingat keterbatasan ketersedian Rencana PSDA WS maka apabila sudah ada Pola PSDA WS bisa dipakai sebagai dasar untuk diakomodasi dalam penyiapan rencana RTRW Kota/Kabupaten. Apalagi kalau Wilayah sungainya merupakan sungai lintas provinsi sehingga ketergantungan akan air atau terjadinya banjir sangat saling tergantung atau mempengaruhi satu sama lain antara provinsi apalagi kabupaten/kota. Kebetulan Kota Tangerang Selatan masuk dalam Wilayah Sungai 6Ci’s (Citarum, Ciliwung, Cisadane, Cidurian, Ciujung dan Rawa Danau (walaupun mungkin akan disesuaikan kembali). Pada saat ini sedang disusun Pola PSDA WS dan Rencana PSDA WS 6Ci’s bersamaan dengan penyiapan aspek tata ruang air 6Ci’s sebenarnya akan membantu penyiapan substansi SDA yang akan diakomodasikan ke dalam RTRW Kabupaten/Kota didalam nya termasuk Kota Tangerang Selatan. Namun karena kontraknya relatif bersamaan dengan penyiapan RTRW Kabupaten/Kota apalagi dengan adanya iklim La Nina dengan curah hujan yang begitu besar sehingga mengganggu pengambilan citra satelit untuk penyiapan data pemodelan penataan ruang 6Ci’s, maka inputnya juga relatif belum siap kecuali penyiapan RTRW masih terlambat juga.

Melihat kondisi ruang Daesrah Aliran Sungai (DAS) dan/atau Wilayah Sungai (WS) maka dimasa depan komoditas air yang siap digunakan akan merupakan unsur penting didunia atau komoditas yang mahal dan langkah, akan menjadi unsur penting dalam perdamaian atau perang dunia. Agar SDA disetiap wilayah sungai berkelanjutan maka penataan ruang yang berkelanjutan dilihat dari aspek air juga harus menjadi penting termasuk didalamnya yang berhubungan dengan banjir. Perencanaan SDA wilayah sungai yang berkualitas sehingga bisa berkelanjutan merupakan unsur penting dalam penyiapan RTRW.

Kalau kita lihat gambar 12 pada peta sebelah atas, itu adalah hasil pemodelan tahun 2004 tentang kecenderungan urbanisasi 25 tahun mendatang di pulau jawa dengan menggunakan “Java Spatial Model”. Jadi urban sprawl Jabodetabek akan menjadi demikian kalau kita tidak berbuat apa-apa (“do nothing”). Dengan melihat kemungkinan yang bisa dilakukan dengan kebijakan green area dan pertahankan daerah pertanian menjadi daerah pertanian berkelanjutan maka konsep “Network city” maka bisa dilihat hasilnya seperti peta yang dibagian bawah. Kalau RTRW nya bisa dijadikan demikian maka banjir air dan banjir mobil bisa ditekan karena relatif dipertahankan kampung-kampung atau kawasan perkotaan diluar Jakarta tetap terpisah dari kota lainnya. Kalau tersambung menjadi satu nkota seperti peta diatasnya maka masalah banjir air dan banjir kendaraan tidak bisa ditekan. Namun dalam perjalan waktu urban sprawl terjadi dengan begitu cepat  sehingga perubahan penggunaan lahan (land use change) sulit dihindari.

Perubahan penggunaan lahan (land use change) atau meningkatnya kebutuhan lahan disebabkan oleh drivers atau pencetus-pencetus seperti pertumbuhan penduduk, jumlah per KK yang cenderung menurun, kecenderungan miningkatnya luas lahan pe KK (karena sejahtera), pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah/lowongan pekerjaan, perubahan struktur ekonomi yang pada gilirannya mengakibatkan meningkatnya kebutuhan kebutuhan air domestik, meningkatnya polutan, meningkatnya banjir, menurunnya kapasitas air tanah (yield), meningkatnya penurunan tanah, hilangnya biodiversity (keanekaragaman hayati) dan berkurangnya suplai makanan.

Dengan melihat kemungkinan logis yang bisa dilakukan dilapangan maka untuk peta pada gambar berikutnya yaitu gambar 13 merupakan rencana penggunaan ruang yang cukup harmonis.

Untuk itu diperlukan penerapan zonasi air dalam RTRW agar bisa ditangani dengan lebih baik konsep“Zero ∆q Policy”, penanganan emisi polutan, daerah retensi dan erosi. Kalau tidak, sebagai contoh maka lahan seperti pada gambar 14 dibawah ini dimana lahan yang semestinya dilindungi tetapi malah digarap yang mengakibatkan erosi yang sangat tinggi. Sebagaimana tergambar diatas, gambar 15.

Dalam PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang terdapat ketentuan yang mana apabila dalam PERDA RTRW terdapat ketidak sesuaian <20% maka hanya diperlukan amendemen PERDA tetapi apabila ketidaksesuaian >20% maka harus di buat PERDA baru dan tidak perlu tunggu sampai 5 (lima tahun). Artinya peruntukan ruang dalam PERDA bila terdapat ketidaksesuaian dilihat dari daya dukung lahan, sumber daya air, dll maka perlu disesuaikan.

Sebenarnya kalau terjadi banjir atau daya rusak air terhadap kepemilikan seseorang atau siapa saja yang diakibatkan oleh kegiatan seseorang atau badan usaha, dengan sengaja atau tidak sebagaimana tertuang dalam pasal 52 UU SDA No 7 tahun 2004 maka hal itu merupakan tindakan pidana dengan kurungan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling besar satu setengah milyar rupiah sebagaimana tertuang dalam pasal 94 ayat 1b. Jadi apabila ada yang melapor ke Polisi maka Polisi harus menundaklanjuti/memproses laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuktikan bahwa banjir itu (atau kontaminasi air) benar terjadi dan diakibatkan oleh orang per orang atau organisasi atau badan usaha atau pemerintah. Dalam melakukan penyidikan Polisi bisa minta bantuan ahli SDA yang secara forensik bisa membuktikan kesalahan atau bahwa telah melakukan pelanggaran prinsip/ketentuan, pedoman/manual, standar yang mengakibatkan banjir atau penurunan kualitas air. Kecuali apabila sudah ada PPNS (Criminal Investigator pemerintah) di Direktorat jenderal SDA dan Dinas SDA di provinsi dan Kabupaten/Kota dengan latar belakang keahliannya sebagaimana tertuang dalam Bab XV pasal 93 maka penyidikannya ditindaklanjuti oleh PPNS SDA sesuai kemampuan forensik dalam bidang SDA dan sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan proses/prosedur nya sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Demikian juga dengan rencana pembangunan infrastruktur dan sarana sarananya atau bangunan-bangunan untuk mitigasi banjir seperti, bendungan/waduk dan sempadannya, saluran atau banjir kanal (floodway) kalau tidak tertuang atau tidak dijelaskan dalam Dokumen tentang Struktur Ruang RTRW kabupaten/Kota ataupun dalam peta, apalagi bila pada lokasi yang bersangkutan sudah ada rencana infrastruktur/bangunan lain maka infrastruktur dan bangunan-bangunan tersebut tidak boleh dibangun karena kegiatan tersebut merupakan tindakan pidana karena melanggar RTRW Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana pasal 69 sampai dengan pasal 73 dari UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tahapan tindakan penanganan pelanggaran diatur dalam PP 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang.

Demikian juga kalau daerah yang dianjurkan dalam hasil analisa banjir bahwa daerah tersebut harus merupakan kawasan lindung atau zona yang mempunyai persyaratan penerapan prinsip “Zero ∆q Policy” tapi tidak masuk dalam dokumen RTRW maka ini berarti prinsip penanganan penyebab banjir atau pengedalian banjir pada sumbernya itu tidak bisa atau tidak harus diterapkan.Demikian juga dengan persyaratan pengelolan lahan yang mudah tererosi, apabila tidak diatur dalam PERDA RTRW maka akibat dari kegiatan seperti pada gambar 14 akan mengakibatkan bendungan/waduk akan terisi penuh dengan sedimen hasil erosi tersebut sehingga daya tampung/simpan air sangat menurun dan tidak berfungsi seperti pada gambar 16 dibawah ini sebagai contoh yaitu waduk Gajah Mungkur di Wonogiri. Daerah sekitar waduk juga harus dilindung agar tidak ada kegiatan yang bisa mengganggu waduk tersebut. Kalau tidak diatur dalam RTRW maka kejadian seperti pada gambar 17 dibawah ini akan terjadi lagi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Meningkatnya kejadian banjir terjadi dimana mana terutama didaerah urban/perkotaan dan kondisi banjirnya semakin memburuk dari waktu ke waktu yaitu semakin sering, semakin meluas dan semakin dalam genangannya. Penanganan hanya dengan mitigasi banjir di sungai saja tidak cukup bila tidak ada penanganan pengendalian banjir pada sumbernya yaitu dengan penerapan konsep “Zero ∆q Policy” sebagaimana tertuang dalam PP no 26 tahun 2008 atau dikenal dalam textbook dengan “Stormwater management”. Konsep ini adalah menghitung tambahan debit ∑∆q atau volumenya untuk menghitung volume total kolam-kolam yang akan menampung tambahan debit atau tambahan volume air.

Keterpaduan antara Penataan Ruang sudah diatur dalam UU no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan dalam PP no 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air agar bukan hanya ruang dan lahan nya berkelanjutan tetapi sumber daya air juga berkelanjutan.

Debit aliran air di sungai juga akan terjadi perubahan kalau tidak ditangani ketika terjadi perubahan penggunaan lahan yang luas sebagaimana tergambar dalam gambar 3d diatas. Pada awalnya debit puncak (peak flow) tidak terlalu tinggi sebagaimana terlihat di awal tahun dan akhir tahun dan debit dimusim panas yaitu debit rendah (low flow) atau debit andalan juga tidak terlalu rendah namun setelah terjadi perubahan land use maka debit puncak semakin hari semakin naik seperti terlihat diawal dan akhir tahun dan debit andalannya juga turun dengan drastis sehingga perhitungan debit andalan menjadi tidak andal lagi.

Daerah-daerah depresi seperti situ-situ diusahakan secara alamiah dipertahankan atau diganti bila akan dipakai. Daerah yang rawan erosi juga harus ditangani agar prasarana SDA tidak akan mubazir karena banyaknya sedimen yang mengakibatkan pendangkalan waduk sehingga mengurangi daya tampung waduk.

Daerah-daerah yang penting yang harus diperhatikan dan dikawal atau diamankan agar tidak mengganggu ketersediaan air terutama dalam hali ini akan mengakibatkan banjir atau bertambah buruknya banjir harus dibuat zonasinya dan dituangkan dalam RTRW yang akan selanjutnya ditindaklanjuti dalam penyiapan zoning regulation. Demikian juga konsep “Zero ∆q Policy” yang akan diterapkan pada zona-zona mana saja maka hal tersebut harus dituangkan dalam dokumen RTRW. Daerah yang terutama yang mutlak diterapkan konsep tersebut (apabila harus terjadi urbanisasi) adalah pada daerah dalam DAS seperti pada gambar 8b.

Literatur:

Akan, O.A. & Houghtalen, R.J. (2003): “Urban Hydrology, Hydraulics and Stormwater Quality”. John Wiley & Sons – Hoboken, New Jersey.

ASCE (1997): Flood –Runoff Analysis”. Technical Engineering and Design Guides as adapted from The US ARMY Corps of Engineers, No. 19. ASCE Press – New York.

Ashley, R. et al (2007): “Advances in Urban Flood Management”. Balkema, Taylor & Francis – London

Balmori, D. & Benoit, G. (2007): “Land and Natural Development (LAND) Code: Guidelines for Sustainable Land Development”. John Wiley & Sons – Hoboken, New Jersey.

Bedient, P.B. et al (2008): “Hydrology and Floodplain Analysis”. 4th Ed. Pearson, Prentice Hall – Upper Saddle, New jersey.

Berke, P.R. et al (2006): “Urban Land Use Planning”. 5th Ed. University of Illinois Press – Chicago

Berry, J.F. & Dennison, M.S. (2000): “The Environmental Law And Compliance Handbook”. McGraw-Hill – New York.

Beven, K.J. (2001): “Rainfaal-Runoff Modelling: The Primer”. Repr. 2003. John Wiley&Sons – Chichester

Black, P.E. (1996): “Watershed Hydrology”. 2nd Ed. CRC Press – New York.

Boon, P.J. et al (Eds.) (1992): “River Conservation and Management”. John Wiley & Sons – Chichester

Bouvard, M. (1984): “Barrages mobiles et Ouvrages de Dérivation: à partir de rivières transportant des Matériaux Solides”. Editions Eyrolles – Paris

Brierley, G.J. et al (2005): “Geomorphology and River Management: Applications of The River Styles Framework”. Blackwell – Victoria.

Brooks, K. et al (2003): “Hydrology and The Managementof Watersheds”. 3rd Ed. Blackwell Publishing – Ames, Iowa.

Butler, D. & Davies, J.W. (2004): ”Urban Drainage” 2nd Ed. Spon Press – London

Chang, M. (2006): “Forest Hydrology: An Introduction to Water and Forest”. 2nd Ed. Taylor & Francis Group, CRC Press – Boca Raton.

Chow, Ven Te  et al (1988): “Applied Hydrology”. McGraw-Hill – New York.

Cretaz de la, A.L. & Barten, P.K.: “Land Use Effects on Streamflow and Water Quality in the Noerteastern US”. CRC Press – Boca Raton.

Davis, A.P. & McCuen, R.H. (2005): “Stormwater Management for Smart Growth”. Springer – New York.

Day, R.W. (1999): “Forensic Geotechnical and Foundation Engineering”.  McGraw-Hill – New York.

DeBarry, P.A. (2004): “Watersheds: process, Assessment, and Management”. John Wiley & Sons – Hoboken, NJ.

Debo, T.N. & Reese, A.J. (2003): ‘Municipal Stormwater Management”. 2nd Ed. Lewis Publishers, CRC Press – Boca Raton.

The Dewberry Companies (2002): “Land Development Handbook: Planning, Engineering and Surveying”. 2nd ed. McGraw-Hill – New York.

Dodson, R.D. (1999): “Stormwater Pollution Control”. 2nd Ed. McGraw-Hill – New York.

Downs, P.W. & Gregory, K.J. (2004): “River Channel Management: Towards Sustainable Catchment Hydrosystems”. ARNOLD – London

Dunnett, N. & Clayden, A. (2007): “Rain Gardens”. Timber Press – Portland.

Field, R. et al (2006): “The Use of Best Management Practices in Urban Watersheds”. DEStech Publications. Inc. – Lancaster

Ffofliott, P.F. et al (2002): “Landstewardship through Watershed Management: Perspectives for 21st Century”. Kluwer Academic/Plenum Publishers – New York.

Fischel, W.A. (1985: “The Economics of Zoning Laws: A Property Rights Approach to American Land Use Controls”. The John Hopkins University Press – Baltimore.

FISRWG (1998): “Stream Corridor Restoration: Principles, Processes, and Practices”. Rev. 2001. US Federal Interagency Stream Restoration Working Group (15 Fed. Agencies). USDA – Washington.

France, R.L. (2002): “Handbook of Water Sensitive Planning and Design”. Lewis Publishers, CRC Press Company – New York.

Gordon, N.D. et al (2005): “Stream Hydrology: An Introduction for Ecologist”. 2nd Ed. Repr. 2008. John Wiley & Sons – Chichester, UK.

Hickin, E.J. (Ed) (1995): “River Geomorphology”. John Wiley – Chichester.

Hosack, W.M. (2001): “Land Development Claculations: Interactive Tools and Techniques for Site Planning, Analysis, and Design”. McGraw-Hill – New York.

ICWRM (ADB Project) (2010): “Strategic Spatial Planning”. Preliminary Interim Report B.2 for 6 Ci’s River Basin Teritory – Package B. Prepared by DHV & Other Consultants.

Jansen, P.Ph. et al (Eds.): “Principles of River Engineering: Non-Tidal Alluvial River”. Pitman – London

Kemur, A.R. et al (2010): “Sensitivity of Runoff for Changing land-Use: Distributed Runoff Hydrograph Approach”. Doctoral Research Proposal. UNDIP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): UU RI No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Knighton, D. (1998): “Fluvial Forms & Processes: A New Perspective”. ARNOLD – London

Koomen, E. et al (Eds) (2007): “Modelling Land-Use Change: Progress and Applications”. Springer – Dordrecht.

Maidment, D.R. (Ed) (1993): “Handbook of Hydrology”. McGraw-Hill – New York.

Mansell, M.G. (2003): “Rural and Urban Hydrology”. Thomas Telford – London.- New York.

Mays, L.W. (2001): “Stormwater Collection Systems Design Handbook”. McGraw-Hill – New York.

Mays, L.W. (2004): “Urban Stormwater Management Tools”. McGraw-Hill.

McCuen, R.H. (2005): “Hydrologic Analysis and Design”. 3rd Ed. Pearson, Prentice Hall – Upper Saddle, New jersey.

Merriam, D.H. (2005): “The Complete Guide to Zoning: How Real Estate Owners and Developers Can Create and Preserve Property Value”. McGraw-Hill – New York.

National Research Council (1995): “Flood Risk Management and The American River Basin: An Evaluation”. National Academy Press – Washington.

O’Callaghan, J.R. (1996): “Land Use: The Interaction of Economics, Ecology and Hydrology”. Chapman & Hall – London.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. : 17/PRT/M/2009 Tentang PEDOMAN Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Petersen, M.S. (1986): “River Engineering”. Prentice-hall – Eaglewood Cliffs, NJ

Randolph, J. (2004): ”Environmental Land Use Planning and Management”. Island Press – Washington

Ratay, R.T. (2000): “Forensic Structural Engineering Handbook”. McGraw-Hill – New York.

Riley, A. L. (1998): “Restoring Streams in Cities: A Guide for Planners, Policymakers, and Citizens”. Island Press – Washington

Schumm, S.A. et al (2000): “Active Tectonics and Alluvial Rivers”. Cambridge University Press – Cambridge.

Schumm, S.A. (2005): “River Variability and Complexity”. Cambridge University Press – Cambridge.

Seybert, T.A. (2006): “Stormwater Management for Land Development: Methods and Calculations for Quantity Control”. John Wiley & Sons – Hoboken, NJ.

Steiner, F. & Butler, K. (2007): “Planning and Urban Design Standards”. American Planning Association. John Wiley & Sons – Hoboken, New Jersey.

Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

USDA Forest Service (2002): “A Soil BioEngineering Guide for Streambank and lakeshore Stabilization”. USDA – Washington.

Wall, L.C. de et al (Eds.) (1998): “Rehabilitation of Rivers: principles and Implementation”. John Wiley & Sons – Chichester.

Wanielista, M. et al (1997): “Hydrology: Water Quantity and Quality Control”. 2nd Ed. John Wiley & Sons – New York.

Yang, C.T. (1996): “Sediment Transport: Theory and Practice”. McGraw-Hill – New York

Download makalah :  KONSEP TATA RUANG AIR DALAM PENANGANAN BANJIR KOTA-Final

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: