BebasBanjir2015

Sutopo Purwo Nugroho

Banjir Bandang dan Malapembangunan

Sutopo Purwo Nugroho

Banjir bandang yang terjadi di Jember telah menewaskan 57 orang, membuat 800-an orang mengungsi, dan 500-an terisolir (Kompas, 3-1-2005). Ini hanyalah satu riak dari gemuruhnya bencana banjir yang sering kali timbul di saat musim hujan.

Banjir bandang, baik dalam skala kecil maupun besar, sudah menjadi bencana rutin di Indonesia. Masih segar dalam ingatan bagaimana dahsyatnya banjir bandang di Pacet, Jawa Timur, tahun 2002, yang menelan korban 32 orang meninggal dan Bohorok dengan korban 151 jiwa dan 101 jiwa hilang (2003).

Demikian pula halnya bencana di tempat lain, seperti di Kebumen, Purworejo, Langkat, Garut, Ende, Banyumas, dan Cikalong Wetan. Ironisnya, kejadian bencana yang beruntun tidak lantas membuat bangsa ini berbenah untuk mengantisipasinya.

Bencana hanya sekadar ditangani secara business as usual. Begitu terjadi bencana, maka langkah antisipasi yang ditempuh adalah penyelamatan, pengiriman bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Tindakan preventif dan mitigasi bencana sering kali dilupakan.

Masyarakat seolah dibiarkan dalam kondisi pasrah dalam ketidaktahuan mengenai ancaman bencana. Lantas, kita berpikir, sampai kapan bangsa ini akan dibiarkan terus-menerus menderita dan hidup dalam ancaman?

Fenomena banjir bandang (flash flood) terus meningkat, baik magnitude, frekuensi, maupun sebarannya. Banjir bandang umumnya terjadi hasil dari curah hujan berintensitas tinggi dengan durasi pendek yang menyebabkan debit sungai naik secara cepat. Dari sekian banyak kejadian, sebagian besar diawali oleh adanya longsoran, kemudian menyumbat sungai dan menimbulkan bendung-bendung alami.

Selanjutnya, bendung alami tersebut ambrol dan mendatangkan air bah dalam volume yang besar dan waktu yang sangat singkat. Banjir bandang di Pacet dan Bohorok mengindikasikan fenomena yang sama, di mana sebelumnya terjadi longsoran terlebih dahulu. Material longsoran, kayu gelondongan, dan serasah menyumbat serta membentuk bendung-bendung alami di bagian hulu.

Meningkatnya debit menyebabkan daya kohesi bendung tersebut tidak mampu menahan tekanan debit sehingga bendung jebol dan timbul banjir bandang yang meluluhlantakkan permukiman di bagian hilir. Penyebab timbulnya banjir bandang, selain curah hujan, sangat berkorelasi dengan geologi, morfologi, dan tutupan lahan.

Kaitan dengan hutan

Hal yang sering kali rancu dan menimbulkan pemahaman salah di masyarakat adalah bila kondisi hutan bagus akan menjamin keamanan daerah terhadap ancaman bencana longsor dan banjir bandang.

Sering muncul pernyataan dari aparat atau pakar yang menyesatkan, selalu menuding bahwa biang segala masalah bencana adalah gundulnya hutan di hulu. Ini benar, tetapi tidak sepenuhnya tepat.

Fakta menunjukkan, di Bohorok yang kondisi hutannya sangat luar biasa baik 80 persen merupakan taman nasional dengan hutan primer dan fluktuasi debit musim hujan kemarau sangat rendah ternyata banjir bandang juga. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dengan benar dan komprehensif.

Bagaimana dengan banjir bandang di Jember? Curah hujan yang terjadi pada saat kejadian sangat tinggi. Tercatat di stasiun Klatakan 178 mm/hari dan stasiun Karanganyar 107 mm/hari yang merupakan stasiun pengukuran hujan terdekat dari lokasi bencana. Curah hujan sebesar itu pasti menyebabkan palung Kali Putih tidak mampu menampung debit keseluruhan.

Umumnya, pada banjir yang disebabkan oleh curah hujan saja, ada kenaikan debit sungai secara pelan-pelan dengan durasi waktu tertentu. Ada suatu ritme kenaikan debit hingga mencapai debit terbesar, kemudian debit menurun secara pelan-pelan kembali.

Pada karakter banjir bandang, debit mengalir dalam volume sangat besar secara tiba-tiba dan habisnya secara mendadak pula, yaitu dalam hitungan menit. Volume air tersebut berasal dari adanya timbunan debit sungai yang terbendung pada bagian hulu sehingga saat ”bendungan jebol” volume air ditumpahkan sekaligus.

Pembendungan terjadi akibat longsoran tebing sungai atau lereng di sekitarnya. Dari peta geologi terlihat bahwa di sekitar DAS Kali Putih batuan penyusunnya sebagian besar didominasi oleh breksi Argopura dan endapan kipas Argopura. Breksi Argopura cukup stabil yang merupakan breksi gunung api bersusunan andesit, bersisipan lava.

Namun, material endapan kipas Argopura sebagai hasil rombakan batuan gunung api Argopura mempunyai sifat sangat labil dan mudah longsor. Material longsoran tersebut bersama dengan pohon tumbang, kayu, dan serasah menyumbat alur sungai dan membentuk bendungan alami.

Maka, kemungkinan besar banjir bandang di Jember diawali oleh adanya longsoran yang menyumbat Kali Putih namun kemudian jebol.

Mengenai banyaknya pemberitaan penggundulan hutan di bagian hulu sebagai penyebab bencana, jelas itu merupakan salah satu penyebab meningkatnya debit aliran dan semakin rentannya longsor.

Hubungan hujan-aliran sudah banyak diteliti oleh pakar. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan akan meningkatkan debit banjir. Peningkatan deforestasi dan alih fungsi lahan dengan dampak negatifnya telah dikenali terjadi di sejumlah DAS di Jawa sejak awal abad 20 lalu dan disadari sebagai awal permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.

Hidrologi berubah

Ada suatu hal yang perlu digarisbawahi bahwa watak hidrologi sungai-sungai di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah berubah. Kondisi hidrologi di Jawa umumnya saat ini dicirikan oleh meningkatnya kejadian ekstrem, seperti banjir dan kekeringan dengan kandungan cemaran yang tinggi di badan-badan air.

Karakteristik banjir puncak untuk sungai mengalami perubahan atau tepatnya secara statistik mengalami pergeseran distribusi peluang. Besaran banjir puncak spesifik (m³/detik/km²) mengecil bilamana luas DAS membesar.

Di beberapa lokasi, banjir puncak spesifik membesar (lebih besar dari 1 m³/detik/km²) karena pengaruh dari hujan badai terpusat. Jadi, besarnya banjir puncak sangat dipengaruhi oleh kondisi badai setempat, selain perubahan iklim global serta pemicu lain, seperti perubahan tutupan lahan. Karakteristik debit sungai menunjukkan variasi aliran yang tinggi, baik untuk rezim aliran sungai tertentu maupun antar-sungai.

Rasio debit maksimum/minimum bervariasi dari kurang dari 20 kali sampai lebih dari 110 kali. Perubahan watak tersebut membawa konsekuensi semakin meningkatnya ancaman bencana banjir.

Sementara perubahan tutupan lahan telah berlangsung sejak awal abad lalu akibat konversi lahan dari hutan menjadi penggunaan lain. Dampak perubahan tutupan lahan dalam skala luas ini tampak dari perubahan fungsi hidrologi DAS yang berawal dari penurunan curah hujan wilayah dan diikuti oleh hasil air DAS.

Gejala penurunan curah hujan Pulau Jawa tampak dari rataan curah hujan tahunan periode 1931-1960 dan 1968-1998 di banyak stasiun, yang meliputi sepanjang Jawa bagian selatan yang mencapai selisih 1.000 mm antara dua periode pengamatan tersebut.

Hasil serupa juga diamati dengan perubahan jangka panjang untuk DAS Citarum untuk masa 1896-1994 yang mengalami penurunan curah hujan dengan laju 10 mm/tahun dan diikuti oleh penurunan debit limpasan sebesar 3 mm/tahun.

Semakin jelas bahwa perubahan tutupan lahan beserta implikasi yang telah terjadi merupakan cermin hasil pembangunan yang salah (malapembangunan/maldevelopment). Meminjam istilah dari Vandana Shiva, pembangunan ini tidak lain adalah proses eksploitasi sumber daya alam yang memperkuat dominasi, penyeragaman, dan sentralisasi yang menjadi dasar dari seluruh proses dan strategi pembangunan.

Pembangunan nasional selama tiga dekade terakhir telah menguras stok sumber daya alam dan lingkungan Indonesia. Demikian tidak dianggap pentingnya kelestarian dan dimarjinalkannya peran lingkungan menyebabkan pembangunan di sektor lingkungan kurang menarik.

Ada dua sudut pandang dalam ruang dan waktu yang berbeda antara politik pembangunan dan lingkungan, yaitu politik untuk kebutuhan sesaat, sedangkan lingkungan membutuhkan waktu dan proses lama untuk menikmati hasilnya. Akibatnya, pembangunan yang dikejar adalah pembangunan fisik yang manfaatnya kasatmata, dibandingkan dengan pembangunan lingkungan yang hasilnya baru bisa dinikmati 30 tahun mendatang.

Sutopo Purwo Nugroho, Ahli Peneliti Muda di BPPT dan Kandidat Doktor di IPB Bogor

Sumber: Kompas, Sabtu, 11 Februari 2006


ANALISIS CURAH HUJAN DAN SISTEM PENGENDALIAN BANJIR DI PANTAI UTARA JAWA BARAT (STUDI KASUS BENCANA BANJIR PERIODE JANUARI – FEBRUARI 2002)

PENGARANG : Sutopo Purwo Nugroho

Abstract

On 29 September – 4 February 2002, northern coastal area of West Java and its surrounding area suffered from serious flood damage. The flood was caused by heavy rainfall. The recorded daily rainfall depth at the Rawa Rorotan station and Pilar station was 279 mm/day and 246 mm/day which is almost the daily rainfall depth for 350-year and 140-year return period as daily rainfall. The peak water level at Kedung Gede weir (Citarum river) was recorded as 13,2 m which gives the discharge as 1.710,05 m3/second. This discharge was exceeded from flood control that designed capasity as 1.600 m3/second.

Katakunci : curah hujan, banjir.

PENDAHULUAN

Masalah banjir hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas, bahkan masalah tersebut justru mengindikasikan semakin meningkat, baik intensitas, frekuensi maupun sebarannya. Akibatnya kerugian yang ditimbulkan juga semakin meningkat. Secara nasional, bencana banjir dari bulan Oktober 2001 hingga Februari 2002 tercatat terdapat 92 bencana banjir besar dengan kerugian yang ditimbulkannya adalah 146 orang meninggal, 4 orang hilang, 389.919 jiwa mengungsi, dan menggenangi permukiman 54.482 ha (1) .

Meningkatnya masalah banjir merupakan salah satu dampak negatif dari kebijakan pembangunan yang sampai saat ini lebih mementingkan aspek pertumbuhan ekonomi dan perhatian terhadap kelestarian lingkungan sangat kurang. Penataan ruang dalam rangka pembangunan di dataran banjir belum memasukkan air sebagai faktor pembatas sehingga kurang mengantisipasi adanya resiko tergenang banjir. Sementara itu, upaya mengatasi banjir sampai saat ini masih mengandalkan upaya konvensional yang berupa rekayasa struktur di sungai ( in stream ) yang mempunyai keterbatasan, bersifat represif dan kurang menyentuh akar permasalahannya. Selain itu upaya mengatasi masalah banjir sampai saat ini tidak seimbang dengan laju peningkatan masalah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Proses terjadinya banjir disebabkan oleh tiga faktor, yaitu :
Faktor peristiwa alam (dinamis), yang meliputi : intensitas curah hujan tinggi, pembendungan (dari laut/pasang dan dari sungai induk), penurunan tanah ( land subsidence ), dan pendangkalan sungai.

Faktor kondisi alam (statis), yang meliputi : kondisi geografi, topografi, geometri sungai (kemiringan, meandering , bottle-neck , sedimentasi, ambal alam).

Faktor kegiatan manusia (dinamis), seperti : pembangunan di dataran banjir, tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai, tata ruang/peruntukan lahan di DAS, permukiman di bantaran sungai, pembangunan drainase, bangunan sungai, sampah, prasarana pengendali banjir yang terbatas, persepsi masyarakat yang keliru terhadap banjir.

Faktor curah hujan yang tinggi merupakan salah satu faktor utama penyebab banjir. Wilayah Indonesia yang merupakan benua maritim di daerah tropis mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Dengan didominasi oleh adanya awan-awan konvektif dan orografik maka intensitas curah hujan yang terjadi sangat besar. Curah hujan yang tinggi, lereng yang curam di daerah hulu disertai dengan perubahan ekosistem dari tanaman tahunan atau tanaman keras berakar dalam ke tanaman semusim berakar dangkal mengakibatkan berkurangnya air yang disimpan dalam tanah, memperbesar aliran permukaan serta menyebabkan terjadinya tanah longsor. Curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu yang singkat dan tidak dapat diserap tanah akan dilepas sebagai aliran permukaaan yang akhirnya menimbulkan banjir.

Tingginya curah hujan dan besarnya koefisien aliran permukaan semakin memicu suatu kawasan rentan terhadap banjir. Hal inilah yang terjadi di Pulau Jawa. Sebagai contoh adalah wilayah Pulau Jawa pada musim penghujan, banjir hampir selalu merupakan masalah yang tidak terelakkan. Kondisi demikian disebabkan potensi air maksimum aliran permukaan dari curah hujan sebagian besar, yaitu 70-75% atau sebesar 141.803 juta m 3 /tahun akan menjadi runoff , dan hanya 25-30% atau sebesar 47.268 juta m 3 /tahun menjadi aliran mantap yang mengalami infiltrasi, perkolasi dan tertahan di tanah, waduk serta daerah konservasi air lainnya (2) . Akibatnya pada musim penghujan, runoff yang demikian besar sangat berpotensi untuk menjadi banjir dan sebaliknya pada musim kemarau akan rentan terhadap kekeringan.

Selain faktor alam, yaitu curah hujan yang tinggi, faktor lain yang mendukung terjadinya banjir adalah faktor geomorfologi, morfometri DAS, sosial, ekonomi dan budaya penduduk yang mendiami bantaran sungai juga berpengaruh terhadap banjir. Meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap banjir. Meningkatnya jumlah penduduk akan diikuti oleh semakin besarnya kebutuhan lahan untuk permukiman, pertanian, perkotaan dan kegiatan pendukung lainnya sehingga kawasan konservasi seperti hutan, pertanian dan ruang terbuka lainnya akan dikonversi untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut. Adanya konversi lahan demikian akan meningkatkan koefisien aliran permukaan. Sebagai misal, pada kawasan hutan hanya melimpaskan 10-40% air hujan sehingga mampu menyerap air hujan sebesar 60-90%, kemudian berubah menjadi permukiman yang akan melimpaskan sekitar 40-75% air hujan dan 25-60% air hujan yang terserap (3, 4, 5) . Semakin padat permukiman maka semakin besar limpasan air hujan yang terjadi.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 218 juta tersebar di berbagai pulau utama. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,7% per tahun, maka pada tahun 2020 jumlah penduduk diperkirakan sebesar 280 juta jiwa. Pulau Jawa yang mempunyai luas hanya 7% dari luas daratan Indonesia menampung 65% (142 juta jiwa) dari jumlah penduduk Indonesia. Pada dasarwarsa terakhir, laju urbanisasi yang meningkat menyebabkan perkembangan perkotaan mencapai 5% per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2020 nanti 52% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan dan sekitarnya, dimana pada tahun 1995 saja telah mencapai 38%. Kondisi demikian akan menyebabkan Pulau Jawa semakin rentan terhadap bencana banjir dimasa mendatang jika pengelolaan banjir tidak disiapkan sebaik-baiknya sejak dini.

KESIMPULAN

Banjir yang terjadi di pantai utara Jawa Barat disebabkan oleh adanya curah hujan yang sangat besar. Di stasiun Rawa Rorotan dan Pilar curah hujan yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2002 sebesar 279 mm dan 246 mm. Curah hujan tersebut merupakan curah hujan harian maksimum yang mempunyai periode ulang sebesar 350 tahun dan 140 tahun. Kondisi demikian menyebabkan aliran permukaan dan debit sungai menjadi besar.

Di Sungai Citarum sejak tanggal 30 Januari 2002 hingga 3 Februari 2002 debit sungai mencapai diatas 1.700 m 3 /detik sehingga debitnya lebih besar daripada kapasitas pengendalian banjir yang didesain sebesar 1.600 m 3 /detik untuk desain pengendalian 25 tahun. Demikian pula halnya yang terjadi di tempat lain seperti di aliran Cikarang, Kali Bekasi, Sungai Cilamaya, Ciasem, dan Cipunegara meluap akibat debit sungai lebih besar daripada desain pengendalian banjir sehingga menimbulkan banjir.

Sumber : Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol.4, No.5, (Agustus 2002), hal. 114-122 Humas-BPPT/ANY

Menguak Kerusakan DAS di Indonesia

(24 Agustus 2003)

Sutopo Purwo Nugroho

BENCANA kekeringan yang sedang berlangsung saat ini sesungguhnya sudah sejak lama diprediksikan dan akan terus berlangsung secara rutin setiap musim kemarau. Bahkan, terdapat kecenderungan bencana itu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan perhitungan neraca air untuk Pulau Jawa, sejak tahun 1995 ketersediaan air permukaan hanya sebesar 30.569 juta meter kubik, sedangkan kebutuhan air mencapai 62.927 juta meter kubik, sehingga defisit sebesar 32.347 juta meter kubik.

PADA tahun 2000 defisit air mencapai 52.809 juta meter kubik dan untuk tahun 2015 diperkirakan defisitnya 134.102 juta meter kubik. Ironisnya, perhitungan neraca air yang sudah ada tersebut berlalu begitu saja, tanpa ada nilai manfaat tindak lanjutnya. Begitu mengalami kekeringan seperti yang terjadi saat ini, terjadi kepanikan.

Semua media massa mengangkat kekeringan dan krisis air sebagai berita yang aktual hingga memasuki musim hujan. Saat musim hujan, masalah yang aktual berganti dengan melimpahnya air permukaan yang tersedia, yaitu banjir. Bisa dipastikan banjir dan tanah longsor akan banyak terjadi saat musim hujan nanti. Apakah kebiasaan seperti ini akan terus bergulir sepanjang masa sambil menanti berlangsungnya bencana kekeringan dan banjir silih berganti dalam menyikapi bencana?

Sesungguhnya kekeringan, banjir, dan tanah longsor merupakan potret dari buruknya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia. Fenomena bencana yang terjadi itu hanyalah tanggapan alami dari adanya perubahan-perubahan keseimbangan sistem alam dalam skala DAS. Ketika komponen penyusun DAS mengalami perubahan, keseimbangan alamiahnya akan timpang, sehingga timbul fenomena-fenomena alam yang sering kali merugikan manusia yang menghuni di dalam DAS.

Menyadari bahwa bencana banjir, longsor, kekeringan, dan bencana alam lain yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan terus meningkat, baik dalam skala waktu maupun ruang, saat ini pemerintah sedang memfokuskan suatu rencana nasional guna memperbaiki mutu lingkungan. Sejak Maret 2003, melalui keputusan bersama tiga menteri koordinator (menko), yakni Menko Kesra, Menko Perekonomian, dan Menko Polkam, telah dibentuk Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui rehabilitasi dan reboisasi nasional sebagai langkah investasi secara nasional untuk masa depan.

Terlepas dari konflik politik antara pemerintah dan DPR berkaitan dengan masalah penggunaan dana reboisasi untuk merealisasikan kebijakan tersebut, perlu kita hargai upaya pemerintah itu. Meski demikian, bukan berarti kita terima apa adanya. Kita perlu mengkaji lebih mendalam guna memberikan masukan yang lebih fokus. Kata kunci yang harus dipegang adalah rehabilitasi dan reboisasi merupakan investasi nasional untuk masa depan. Sebab, saat ini, kerusakan DAS di Indonesia sangat luar biasa.

Jika pada tahun 1984 hanya terdapat 22 DAS kritis dan superkritis, pada tahun 1992 meningkat menjadi 29 DAS, tahun 1994 menjadi 39 DAS, tahun 1998 menjadi 42 DAS, tahun 2000 menjadi 58 DAS, dan tahun 2002 menjadi 60 DAS (Tabel 1). Respons dari kerusakan DAS tersebut adalah semakin sensitifnya lingkungan terhadap komponen yang ada dalam sistem lingkungan. Ketika hujan, mudah banjir. Namun sebaliknya, ketika kemarau, demikian mudah terjadi kekeringan, sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa.

Sekadar mengingatkan, antara Oktober 2001 hingga Februari 2002, ada 92 kejadian banjir besar di Indonesia yang menyebabkan 146 orang meninggal, 4 orang hilang, dan 389.919 orang mengungsi. Selain itu, sebanyak 54.482 hektar permukiman tergenang, 173.859 hektar sawah dan perkebunan tergenang, dan 2.860 hektar tambak/kolam terendam. Adapun perkiraan kasar potensi kerugian di sektor pertanian selama 10 tahun terakhir akibat kekeringan sebesar Rp 700 miliar per tahun.

PENANGANAN masalah DAS sudah dilakukan sejak tahun 1969, yaitu dengan adanya Proyek Penghijauan Departemen Pertanian 001. Kemudian pada tahun 1972-1978 dilanjutkan dengan Upper Solo Watershed Management and Upland Development Project yang bekerja sama dengan FAO untuk memformulasikan sistem pengelolaan DAS. Hasil proyek tersebut banyak diadopsi untuk proyek pengelolaan DAS lainnya.

Ciri khas dari pengelolaan DAS tersebut adalah mengedepankan aspek fisik, khususnya dengan membangun terasering yang padat tenaga kerja dan mahal. Salah satu sumber kegagalan pengelolaan DAS adalah tidak adanya pemeliharaannya setelah proyek berakhir. Begitu masa bakti proyek pemberian subsidi input dan modal usaha tani habis, petani tidak mampu lagi menerapkan teknologi konservasi.

Sulit dibayangkan bagaimana mengharapkan petani melakukan konservasi jika luas areal pertanian yang dikuasai per rumah tangga petani hanya 0,4 hektar, bahkan banyak yang hanya menguasai 0,1-0,2 hektar seperti di Jawa tanpa ada subsidi. Di sini ada satu ketidakadilan dalam asas pemanfaatan. Petani ditekan untuk selalu melakukan konservasi tanpa ada keuntungan ekonomi yang jelas, sementara hasil dari konservasi lebih dinikmati penduduk lain di hilir. Fakta menunjukkan bahwa pada satu titik ekstrem, para petani akan bersedia mengadopsi teknologi konservasi hanya jika terdapat manfaat ekonomis.

Di sini ada kaitan yang erat antara investasi untuk konservasi lahan sebagai aset petani dan pemeliharaan. Jika pemeliharaan tidak dilakukan secara reguler, depresiasi lahan akan lebih besar dan mengurangi surplus usaha tani sehingga akan mengurangi kemampuan masyarakat untuk melakukan investasi. Hal ini akan menyebabkan ketergantungan terus-menerus pada bantuan investasi yang berasal dari pemerintah. Kondisi demikian menyebabkan banyak petani di negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam kategori investment poverty, artinya belum ada kemampuan melakukan investasi untuk perbaikan lingkungan usaha tani.

Pengalaman sejarah tersebut hendaknya dapat menjadi masukan, direnungkan, dan sekaligus menjadi pelajaran. Hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah sampai sejauh mana keberhasilan program tersebut akan dicapai? Sebab, program yang hanya mengedepankan pendekatan top-down tanpa partisipasi masyarakat dan tidak ada nilai ekonomi jangka panjang hanya akan mengulang sejarah yang pernah dilakukan.

Pendekatan partisipatoris dimulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan masyarakat setempat, yaitu masyarakat itu sendiri. Ada dua perspektif pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, melibatkan masyarakat setempat dalam melakukan pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang akan mewarnai kehidupan mereka. Dengan demikian, dapat dijamin bahwa persepsi, pola sikap, dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuan lokal ikut dipertimbangkan secara penuh.

Kedua, adanya umpan balik yang memiliki implikasi perubahan siapa memperoleh apa dan berapa banyak. Maka, teknologi yang dikembangkan adalah teknologi lokal (indigenous technology) dengan pertimbangan sosial dan ekonomi. Demikian pula pengetahuan lokal (indigenous knowledge) sebagai bagian dari social capital dimanfaatkan dan digali untuk mengembangkan teknologi DAS yang sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal.

Di masa mendatang kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan DAS akan semakin berat. Memang harus diakui bahwa pengelolaan DAS bukan sesuatu yang mudah mengingat variabilitas ruang dan waktu yang besar. Akan tetapi, juga bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan jika ada komitmen yang kuat dan konsisten dari pemerintah dan masyarakat.

Sutopo Purwo Nugroho Ahli Peneliti Muda Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Air dan Pengelolaan DAS di P3-TPSLK BPPT

Sumber: http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0308/24/Fokus/503619.htm

Ancaman Banjir Berkelanjutan

11 Februari 2006

Oleh Sutopo Purwo Nugroho

Sudah merupakan hal yang lumrah jika di Jakarta terjadi banjir setiap musim penghujan. Antara bulan Januari-Februari banjir selalu menjadi berita publik yang hangat. Sementara itu, masyarakat semakin tidak berdaya berhadapan langsung dengan semua masalah yang ada. Banjir justru semakin menimbulkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Secara psikologis, masyarakat pun menjadi semakin was-was, sensitif, atau bahkan pasrah.

Tidak adanya kesungguhan pemerintah daerah atau aparat terkait dalam menangani banjir secara total menyebabkan masalah banjir menjadi rutinitas di Jakarta. Banjir hanyalah “bom waktu” yang selalu meledak saat musim penghujan. Begitu hujan dengan intensitas cukup tinggi dengan durasi cukup lama dan cukup merata, maka bisa dipastikan banjir akan terjadi di daerah-daerah rawan banjir.

Ironisnya, frekuensi banjir justru semakin meningkat. Jika sebelumnya setahun hanya sekali hingga dua kali terjadi banjir, sekarang malah lebih. Bukan hanya frekuensi yang meningkat tetapi sensitivitas dan kuantitas banjir juga meningkat. Daerah yang awalnya aman banjir, saat ini menjadi rawan banjir. Hampir setiap tahun daerah-daerah, khususnya permukiman yang dibangun di sekitar sungai, sangat sensitif dengan banjir. Begitu di hulu terjadi hujan deras, debit sungai meningkat drastis secara cepat dan akhirnya terjadilah banjir.

Sesungguhnya, banjir terjadi karena dinamika kondisi alam dan manusia dengan segala aktivitasnya. Secara makro, banjir di Indonesia setiap tahun telah mengganggu kehidupan sosial ekonomi dalam lingkup yang besar. Kerugian langsung diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS per tahun. Ini di luar kerugian tidak langsung, seperti putusnya komunikasi dan transportasi, korban jiwa, wabah penyakit dan lainnya yang sulit dikuantifikasi kerugiannya.

Masih ingatkah kita pada bencana banjir Jakarta pada awal Februari 2002? Total kerugian mencapai Rp 6,7 triliun. Penduduk yang menderita langsung sekitar 2 juta jiwa. Lantas, pemerintah langsung mencanangkan tindakan untuk mengatasinya dengan alokasi dana Rp 1,5 triliun per tahun untuk jangka waktu 10 tahun (artinya semuanya Rp 15 triliun). Rp 11 triliun di antaranya akan digunakan untuk relokasi penduduk di sepanjang bantaran sungai, pembangunan saluran air, perluasan daerah resapan air dan perbaikan fasilitas umum. Namun faktanya, hingga sekarang belum ada perbaikan radikal dalam penanganan masalah banjir.

Penanggulangan banjir setiap tahun memang ada. Upaya struktural dan non-struktural dilakukan, namun selalu kalah cepat dibanding laju penyebab banjir. Akumulasi dari faktor-faktor penyebab banjir, seperti sedimentasi alur sungai, pendangkalan, permukiman di bantaran sungai, dan sebagainya menyebabkan masalah menjadi rumit.

Masalah banjir Jakarta memang sangat kompleks. Banjir sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Sejarah mencatat banjir besar pernah terjadi pada tahun 1621, 1654, 1918, 1942, 1976, 1996 dan 2002. Artinya, ketika penggunaan lahan masih didominasi oleh hutan dan pembangunan masih minim pun, banjir sudah ada. Apalagi sekarang, ketika hutan sudah sangat terbatas. Transformasi lahan selalu berimplikasi terhadap perubahan aliran permukaan.

Memang upaya telah banyak upaya dilakukan guna mengendalikan transformasi lahan, khususnya di daerah-daerah resapan air. Namun, masalah klasik yang ada yaitu tidak adanya penegakan hukum. Produk hukum yang mengatur kawasan Bopunjur cukup banyak. Jika peraturan tersebut benar-benar diterapkan, pemanfaatan ruang di hulu akan terkendali.

Kondisi demikian makin diperparah oleh buruknya sistem pengendalian banjir yang lebih mengedepankan mekanisme pengatusan debit melalui sungai dan kanal yang ada. Fakta yang ada saat ini, kemampuan mengatuskan debit banjir dari sungai dan kanal yang ada sangat jauh dari rencana. Perhitungan debit banjir sungai-sungai yang masuk ke Jakarta menunjukkan adanya kenaikan sebesar 50% dari debit perhitungan pola induk 1973 dalam periode 25 tahun.

Sungai-sungai utama yang ada saat ini kapasitas pengalirannya berada jauh di bawah debit rencana yang mengakibatkan sungai-sungai mudah meluap. Dari 11 sungai dan kanal yang ada, debit tampungannya hanya berkisar 17,5% – 80%. Artinya, wilayah Jakarta akan relatif aman terhadap banjir jika debit rencananya mampu mengatuskan debit 100% sesuai kemampuan palung sungai. Bisa dibayangkan, apa yang terjadi jika palung sungai yang ada saat ini hanya mempunyai kemampuan mengalirkan 17,5% – 80% dari potensi debit yang ada.

Sebagai gambaran, palung sungai-sungai yang melintasi wilayah DKI Jakarta saat ini cenderung semakin menyempit. Palung Sungai Ciliwung, misalnya, tercatat hanya sebesar 17,5% dari rencana, Kali Pesanggarahan dan Angke (20,7%), Kali Buaran (21,1%), Kali Cakung (23,8%), Kali Cipinang (29,4%), Kali Sunter (31,8%), Kali Krukut (37%), Angke (20,7%), dan Banjir Kanal Barat (59,7%). Penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh sedimentasi, pendangkalan, penyempitan alur sungai, dan pemanfaatan lahan di bantaran sungai.

Jadi, bukan hal yang aneh jika banjir merupakan hal lumrah dan wajar di sejumlah kawasan di DKI Jakarta! Kalau sungai-sungainya saja sudah tidak mampu mengatuskan, maka wajar jika debit meluap mencari daerah yang lebih rendah.

Guna mengatasi banjir secara total, mau tidak mau diperlukan dana yang sangat besar untuk kegiatan normalisasi sungai. Harus diakui, banjir tidak dapat dilihat hanya dari aspek drainase yang kurang berfungsi dan akibat keterbatasan dana. Banjir adalah persoalan yang multi-dimensi. Dimana faktor sosial ekonomi dan budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap banjir. Begitu ruwetnya seluruh permasalahan yang ada hingga sering kali tidak diketahui mana yang sebaiknya menjadi prioritas. Hal ini tentu perlu penanganan secara total, terpadu lewat komitmen politik dan keseriusan pemerintah. Jika tidak, banjir hanya tinggal menghitung waktu saja. Banjir akan menjadi berkelanjutan dan akan diwariskan ke generasi mendatang dengan beban intensitas yang semakin besar.

Sebenarnya, kunci utama penyelesaian masalah adalah adanya penegakan peraturan dan kepastian hukum. Peraturan itu dibuat pada hakikatnya untuk mengatur agar tatanan hidup kita menjadi teratur. Namun manakala peraturan itu bisa diatur, maka yang muncul adalah tatanan hidup menjadi tidak teratur. Dan, itulah yang tercermin di sekitar kita hingga kini. ***

Penulis adalah Ahli Peneliti Muda di BPPT dan kandidat doktor di IPB Bogor.

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=135323

1 Komentar »

  1. Pak sutopo, saya ingin bertanya tentang karakteristik banjir bandang, berkaitan dengan tugas akhir saya tentang banjir bandang :
    1. Berapa rata-rata kecepatan limpasan air yang bisa dikategorikan banjir bandang?
    2. Berapa ketinggian rata-rata yang bisa dikategorikan banjir bandang?
    3. Berapa rata-rata curah hujan yang bisa dikategorikan banjir bandang?
    4. Berapa rata debit air yg dikategorikan banjir bandang?

    terima kasih.

    Komentar oleh Bambang Budi Utomo — Maret 5, 2012 @ 8:45 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: