BebasBanjir2015

Marwan Ja’far

Jakarta dan Ancaman Banjir

Oleh: Marwan Ja’far

Sumber: Koran Tempo, 20 Januari 2010; http://www.unisosdem.org/

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi puncak hujan di DKI Jakarta terjadi pada Januari 2010. Derasnya air hujan akan berimbas pada ketinggian permukaan genangan yang meningkat dibanding pada musim hujan awal 2009, yang mencapai 10-250 sentimeter. Kemungkinan besar hal tersebut berpotensi menimbulkan banjir. Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dan warga Jakarta perlu bersiap diri dan ekstrawaspada. Sebab, pengalaman pada 2007, DKI seperti tak berdaya menghadapi banjir yang berimbas pada hilangnya harta benda dan mata pencarian serta terganggunya perekonomian masyarakat. Adapun dari segi aspek sarana dan prasarana, banjir mengakibatkan kerusakan rumah penduduk, jembatan, infrastruktur jalan, fasilitas sosial dan umum, jaringan komunikasi, serta ekosistem.

Ada beberapa faktor yang membuat air sering membanjiri wilayah Ibu Kota. Antara lain buruknya penanganan sampah dan pengelolaan drainase, tersumbatnya sumber saluran air, rusaknya bendungan, serta erosi tanah yang menyisakan batuan hingga tidak ada resapan air. Pembangunan permukiman, di mana tanah kosong diubah menjadi jalan/tempat parkir, juga menyebabkan daya serap air hujan tidak ada. Selain itu, banyak permukiman yang dibangun di bantaran sungai, sehingga menyebabkan menyempitnya aliran sungai, yang imbasnya bisa terjadi pendangkalan sungai. Pendangkalan ada kalanya akibat sedimentasi (penyempitan sungai), akibat fenomena alam, maupun ulah manusia yang membuang sampah sembarangan (Maryono, 2005).

Di sisi lain proyek-proyek bangunan yang pendiriannya tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologis, seperti pembangunan pusat belanja, perkantoran, apartemen, maupun perumahan, juga diduga kuat menjadi pemicu banjir. Saat ini saja luas ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Provinsi DKI hanya 9,6 persen dari 65 ribu hektare luas wilayah Jakarta. Padahal, bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka disyaratkan sedikitnya 30 persen. Minimnya ruang terbuka menunjukkan bahwa pengelolaan tata ruang kota di Jakarta masih jauh dari amanat konstitusi jika tidak ingin dikatakan buruk.

Para aktivis dan pencinta lingkungan sudah mengingatkan, jika pembangunan Jakarta tidak berwawasan lingkungan atau keseimbangan ekologis diabaikan, diperkirakan Jakarta tenggelam pada 2030 (Walhi, 2009). Sementara itu, jika dikaitkan dengan perubahan iklim yang membuat air laut terus meninggi, sekitar 25 persen wilayah Jakarta dapat hilang pada 2050 (Nicholas Stern, 2006).

Berpijak dari data tersebut, pembenahan tata kota Jakarta harus segera dilakukan demi mengantisipasi banjir besar. Dalam hal ini, penanggulangan banjir tidak semata bersifat reaktif atau sementara, seperti yang selama ini dilakukan. Artinya, harus ada langkah-langkah konkret yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bersama instansi terkait secara berkala untuk kemaslahatan jangka panjang.

Dalam waktu dekat, upaya penyelesaian penggalian proyek Kanal Banjir Timur pada Desember 2009 sudah tepat. Sehingga, Januari 2010, Kanal Banjir Timur harus sudah tembus ke laut. Kanal ini berfungsi mengurangi debit air di lokasi-lokasi banjir di kelurahan yang dilewati air. Selain itu, Kanal Banjir Barat, yang mandul lantaran drainase tertutup tumpukan sampah, harus segera ditangani.

Seharusnya Pemprov DKI memperhitungkan aspek ekonomi dan keseimbangan ekologis lingkungan dalam memberikan izin untuk mendirikan bangunan. Terbukti dari kian mudahnya pendirian gedung-gedung pencakar langit dan pusat belanja, sedangkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) tidak memenuhi syarat. Di sisi lain, pembangunan ruang terbuka hijau malah setengah hati, bahkan dianaktirikan.

Salah satu contoh adalah kebijakan yang mengizinkan reklamasi pantai Jakarta untuk daerah hunian. Keputusan itu jelas mengganggu ekosistem yang selama ini terjaga akibat pembabatan hutan mangrove (bakau) untuk kepentingan kaum kapital. Padahal tempat itu semula berfungsi sebagai penyimpan air dan penyangga air pasang laut (rob). Pendek kata, alih fungsi lahan yang tidak tepat justru dapat menjadi ancaman yang lebih besar bagi terjadinya banjir.

Bagaimanapun, keberadaan lahan resapan air di Kota Jakarta mutlak diperlukan. Untuk itu, perlu diciptakan banyak daerah resapan dengan membuat lapisan permukaan berasal dari bahan-bahan yang bisa menyerap air, seperti pasir dan rumput, bukan aspal atau batako. Misalnya membuat daerah resapan air di kawasan perumahan dan perkantoran. Tentu ini perlu kesadaran dari semua pihak, termasuk sosialisasi terus-menerus oleh Pemprov DKI.

Solusi lain yang patut dilakukan Pemprov DKI untuk meminimalkan potensi banjir adalah membuat sejumlah polder (tempat penampungan air sementara) di danau buatan yang berfungsi sebagai terminal air. Dari sanalah nantinya air langsung disedot dengan menggunakan pompa untuk dibuang ke laut. Proyek ini memang membutuhkan dana yang besar, tapi keuntungannya bisa dirasakan hingga puluhan tahun ke depan.

Selain itu, semua kali dan sungai di Jakarta segera dinormalisasi dan direvitalisasi agar laju air dalam jumlah besar tidak tersendat oleh sampah atau terhadang tumpukan tanah. Pemprov DKI juga harus berani menata ulang daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai dengan fungsi lahan. Rumah dan permukiman warga di bantaran sungai serta daerah rawan banjir sebaiknya direlokasi dan dicarikan solusi tempat permukiman yang layak. Hal tersebut untuk memudahkan pelaksanaan program pemeliharaan dan normalisasi sungai.

Dan yang tak kalah pentingnya, menurut hemat penulis, adalah berkaitan dengan pemeliharaan atau perawatan pompa saringan sampah dan pintu air. Ini sangat penting dilakukan oleh Pemprov DKI agar peralatan pencegah sekaligus penanggulangan banjir tidak macet (rusak) jika sewaktu-waktu akan dipergunakan.

Kini ancaman banjir telah di depan mata. Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk penanganan banjir sebesar Rp 855 miliar pada 2010. Dana itu harus dipergunakan secara cermat dan tepat sasaran, yang muaranya demi keselamatan seluruh warga Jakarta dari kepungan banjir.

Selain itu, karena DKI Jakarta adalah etalase Indonesia, peran negara (pemerintah pusat) sangat dibutuhkan. Artinya, Pemprov DKI Jakarta mesti menggandeng atau bersinergi dengan departemen, lembaga, maupun instansi di level pusat yang berkaitan dengan persoalan banjir, lingkungan, maupun tata kelola.

Di samping itu, seluruh masyarakat mesti turut andil. Misalnya dimulai dari hal yang paling kecil, yakni kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, kepedulian menjaga kelancaran saluran air, serta membersihkan selokan di lingkungan tempat tinggal. Melalui usaha dan kerja sama yang baik serta berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat, penulis yakin persoalan banjir di Jakarta bisa ditanggulangi.

URL Source: http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/01/20/Opini/krn.20100120.18

Marwan Ja’far
KETUA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI DAN ANGGOTA KOMISI INFRASTRUKTUR DPR RI.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: