BebasBanjir2015

Aspek Kerugian

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bersama, hujan yang turun di wilayah Jakarta serta di wilayah hulu dengan curah yang tinggi sejak tanggal 1 Februari 2007 sampai tiga hari berturut-turut, bahkan berlanjut hingga selama satu minggu berikutnya, telah menyebabkan bencana banjir melanda sebagian besar wilayah Jabodetabek, yang kemudian menimbulkan kerusakan dan kerugian yang tidak sedikit terhadap aset-aset publik, swasta, serta masyarakat, dan yang pada gilirannya kemudian mengganggu perekonomian dan kehidupan masyarakat pada umumnya.

Sebagai respon terhadap kejadian bencana banjir ini, Presiden RI telah menugaskan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk melakukan penilaian kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir di wilayah Jabodetabek, secara cepat (Quick Damage and Loss Assessment).

Atas penugasan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penilaian cepat terhadap kerusakan dan kerugian yang disusun berdasarkan masukan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, memperoleh bantuan teknis dari UNDP.

Kegiatan penilaian cepat ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran sampai berapa besar kerusakan dan kerugian yang ditanggung oleh semua pihak, pemerintah, masyarakat dan swasta, serta seberapa besar dampak bencana banjir ini mempengaruhi ekonomi makro, baik di tingkat regional Jabodetabek maupun di tingkat nasional.

Penilaian Kerusakan dan Kerugian (Damage and Loss Assessment/DLA) ini menggunakan metode ECLAC (UN-Economic Commission for Latin America and Caribbean, atau Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Negara-Negara Karibia) yang sudah umum digunakan untuk menilai dampak pascaberbagai bencana secara internasional, termasuk yang digunakan untuk menilai kerusakan dan kerugian pascabencana tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004 dan pascabencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Mei 2006 yang lalu.

Ada pun tujuan dari penilaian kerusakan dan kerugian ini adalah untuk:

  1. menilai kerusakan yang terjadi pada prasarana dan sarana publik dan nonpublik;
  2. menilai kerugian yang terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat, daerah dan negara;
  3. melihat dampak kerusakan dan kerugian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. merekomendasikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana di masa mendatang; dan
  5. memberikan masukan bagi perkiraan kebutuhan pendanaan bagi pemulihan pascabencana.

Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana banjir di wilayah Jabodetabek dilakukan Tim dari Bappenas dengan bantuan teknis dari UNDP sejak tanggal 5 hingga 15 Februari 2007; telah dilaporkan kemajuannya setiap hari kepada Presiden RI, dan difinalkan melalui laporan akhir yang telah dilaporkan kepada Presiden RI pada hari Jumat, 16 Februari 2007.

Laporan Akhir tersebut merupakan laporan terpadu dan terkonsolidasi (consolidated report) tentang hasil penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana banjir di wilayah Jabodetabek sampai dengan tanggal 15 Februari 2007.

B. PERBANDINGAN BANJIR JABODETABEK TAHUN 2002 DAN 2007

Bencana banjir pada awal bulan Februari 2007 ini secara kasat mata terlihat memberikan akibat yang lebih parah dibandingkan dengan bencana banjir tahun 2002 lalu, namun hasil perhitungan penilaian kerusakan dan kerugian menunjukkan kondisi yang relatif tidak berbeda secara signifikan (Tabel 1).

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk bencana banjir Februari 2007, diperkirakan total nilai kerusakan dan kerugian yang diderita oleh masyarakat dan pemerintah mencapai Rp5,2 triliun, sementara kerugian ekonomi tidak langsung (indirect potential economic loss) mencapai Rp3,6 triliun.

C. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN

Analisis yang dilakukan oleh Tim Bappenas menggunakan data yang diperoleh dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, dengan data dan asumsi yang digunakan dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Kerusakan dan kerugian di sektor perumahan. Sekitar 146 ribu rumah penduduk di wilayah Jabodetabek (termasuk di wilayah DKI Jakarta yang mencapai hingga 90 ribu rumah) yang tergenang, dengan kondisi rusak ringan, rusak berat atau hilang karena hanyut tersapu banjir. Dengan menggunakan beberapa asumsi karena belum tersedianya validasi data yang rinci, maka nilai kerusakan dan kerugian di sektor perumahan mencapai Rp.1,13 triliun (rincian pada tabel 2), dengan asumsi yang digunakan:

    a. Komposisi rumah hilang karena tersapu banjir, rumah rusak berat dan rusak ringan yaitu berturut-turut sebesar 10%, 15% dan 75%.

    b. Nilai kerugian yang diderita karena rumah hilang rata-rata sebesar Rp10 juta per rumah, termasuk nilai terhadap kerugian harta bendanya, dengan pertimbangan bahwa rumah hilang umumnya merupakan rumah nonpermanen di bantaran sungai.

    c. Sementara nilai terhadap kerusakan dan kerugian yang diderita pemilik yang rumahnya mengalami rusak berat, termasuk kerusakan dan kerugian furniture, peralatan serta pakaian, diperkirakan sebesar rata-rata Rp20 juta per rumah.

    d. Sedangkan untuk nilai kerusakan dan kerugian yang dialami rumah yang rusak ringan, termasuk furniture dan peralatan rumah, nilainya sebesar Rp5 juta per rumah.

    e. Selain bangunan rumah yang terendam, maka prasarana lingkungan perumahan juga rusak terendam air. Untuk itu diasumsikan bahwa nilai prasana lingkungan ini sebesar 15% dari total nilai kerusakan dan kerugian sektor perumahan. Dengan demikian secara keseluruhan kerusakan dan kerugian di sektor perumahan mencapai Rp1,3 triliun.

    f. Perhitungan dan asumsi nilai yang diterapkan untuk sektor perumahan ini, memperhatikan pengalaman yang dilakukan untuk pemulihan sektor perumahan pascabencana gempa bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, serta pascabencana tsunami di Pangandaran pada pertengahan tahun 2006 yang lalu.

  2. Kerusakan dan Kerugian sektor Infrastruktur. Perkiraan nilai kerusakan dan kerugian sektor infrastruktur mencapai Rp854 miliar, yang terdiri dari nilai kerusakan fisik sebesar Rp328 miliar dan kerugian yang dialami oleh pemerintah serta BUMN/BUMD karena kehilangan pendapatan karena tidak dapat mengoperasikan fasilitas yang rusak tersebut mencapai Rp525,8 miliar. Nilai kerugian yang diperhitungkan ini baru pada tahap kerugian langsung yang dialami oleh pemerintah/BUMN/BUMD, belum termasuk kerugian tidak langsung yang dialami masyarakat pengguna atau pihak lain yang merugi akibat kerusakan sarana dan prasarana tersebut. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau Rp533,8 miliar merupakan aset milik pemerintah, termasuk BUMN/BUMD dan sisanya Rp320 juta merupakan aset milik swasta (rincian pada Tabel 3)

  3. Kerusakan dan kerugian sektor ekonomi produktif. Sektor ekonomi produktif yang tersebar di wilayah Jabodetabek, dari data yang diperoleh tercatat sejumlah industri, pasar serta PKL (pedagang kaki lima) yang menderita kerugian karena terendamnya pabrik, pasar serta fasilitas perekonomian lainnya. Tercatat kerusakan dialami oleh 75 industri besar, terutama industri otomotif dan elektronik, 560 industri tekstil di sentra industri Cipulir, 2100 unit usaha mebel yang berada di 24 sentra industri mebel di jakarta Timur dan Pondok aren Tangerang, 16.240 PKL di lima wilayah di DKI Jakarta serta 40 pasar tradisional. Perkiraan kerusakan dan kerugian setidaknya mencapai Rp2,9 Triliun. (rincian pada Tabel 4).

  4. Kerusakan dan Kerugian Sarana dan Prasarana Sosial, yang meliputi fasilitas pendidikan yang mencapai lebih dari 200 unit sekolah, 33 puskesmas dan pustu serta 3 rumah sakit, fasilitas keagaman, serta fasilitas sosial lainnya.
  5. Kerusakan dan Kerugian Sektor Lainnya, tercatat bencana banjir mengakibatkan kerusakan di sejumlah kantor pemerintahan, fasilitas keamanan dan ketertiban, serta kerusakan dan kerugian yang bersifat langsung (direct damage and loss) yang diharapi sektor keuangan dan perbankan.

Secara keseluruhan nilai kerusakan dan kerugian dapat dilihat pada tabel berikut. Dari seluruh perkiraan yang hampir mencapai Rp5,2 triliun, belum termasuk kerugian ekonomi yang dialami oleh sektor usaha dan asuransi yang diperkirakan senilai 400 juta USD atau setara dengan Rp3,6 triliun selama 7-10 hari terjadinya bencana banjir di wilayah Jabodetabek ini. Dari perhitungan kerusakan dan kerugian yang bersifat langsung (direct impact) sebesar Rp5,2 triliun, sejumlah Rp4,5 triliun merupakan aset milik swasta/masyarakat, dan selebihnya Rp650 miliar merupakan kerusakan dan kerugian dari aset milik pemerintah/BUMN/BUMD (terinci dalam Tabel 5)

D. DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN REGIONAL DAN NASIONAL

Mengingat pertumbuhan ekonomi wilayah Bogor-Depok-Bekasi dan Tangerang didukung oleh sektor industri pengolahan yang dominan dibandingkan sektor lainnya, maka dampak bencana banjir secara signifikan berpotensi menurunkan pertumbuhan PDRB daerah Bogor-Depok-Bekasi sebesar 1,33% dan Tangerang sebesar 2,62%.

Perekonomian Provinsi DKI Jakarta diperkirakan tidak mengalami penurunan yang signifikan karena karena konstribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta adalah sektor keuangan dan jasa, tetapi dampak banjir berpotensi menurunkan pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta 0.59% pada sektor industri dan perdagangan (rincian pada Tabel 6).

Jika bencana banjir di wilayah Jabodetabek tidak berkepanjangan, maka diperkirakan tidak akan ada dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional, mengingat nilai kerusakan dan kerugian secara keseluruhan (langsung dan tidak langsung) sebesar Rp8,7 triliun yang diderita wilayah Jabodetabek pascabencana banjir hanya memberikan kontribusi sebesar 0.46% terhadap PDRB Nasional. Selain itu, cepatnya masa pemulihan juga akan memperkecil dampak kerugian terhadap perekonomian nasional.

E. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Bencana banjir yang telah terjadi di Jakarta pada tahun 1996, 2002, dan yang baru saja terjadi di awal Februari 2007 telah cukup merupakan pelajaran yang berharga bagi kita semua, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah karena telah menimbulkan kerugian dan dampak yang tidak kecil bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Oleh karena itu upaya untuk menghindarkan bencana serupa di masa datang haruslah dihindarkan, melalui tindakan-tindakan dan perencanaan yang koordinatif dan tepat mulai dari sekarang.

Dalam maksud tersebut, tindakan perencanaan dan upaya penanggulangan banjir selanjutnya akan menindaklanjuti 11 (sebelas) arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 9 Februari 2007, serta menindaklanjuti dan mengoordinasikan hasil-hasil Rapat Koordinasi Pengelolaan Dampak Bencana Banjir dipimpin oleh Wakil Presiden RI di Gedung BKKBN, Halim, tanggal 10 Februari 2007, terutama untuk pelaksanaan tanggap-darurat, rencana-rencana jangka pendek, rencana-rencana jangka menengah dan panjang.

  1. Upaya-upaya tanggap darurat dan pascabanjir telah dan sedang dijalankan oleh Pemda DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dan departemen-departemen terkait seperti Departemen Kesehatan, departemen Sosial, demikian pula Bakornas bekerja sama dengan Satkorlak masing-masing daerah. Upaya-upaya tanggap darurat juga dilaksanakan oleh unsur-unsur TNI-Polri, LSM, dunia internasional, maupun masyarakat sendiri.
  2. Dalam rencana-rencana jangka pendek, atau tahunan, Bappenas mengkoordinasikan perencanaan kegiatan-kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terpadu dan sinergis.
  3. Dalam sektor prasarana ke-PU-an khususnya di bidang sumber daya air, akan disusun rencana mendesak program pemeliharaan saluran drainase alam dan buatan di wilayah perkotaan Jakarta dan sekitarnya, serta rencana pemanfaatan sumber daya air terpadu termasuk penyelamatan dan konservasi sumber daya air di wilayah Jabodetabek, termasuk rencana tindak pengelolaan DAS Ciliwung dan DAS Cisadane;
  4. Dalam upaya penataan perkotaan, Pemerintah akan mendorong penyediaan perumahan susun bagi masyarakat yang berada di kawasan kumuh, padat penduduk di bantaran sungai.
  5. Dalam jangka menengah dan jangka panjang diupayakan penataan kembali tataruang Jabodetabek. Sambil menunggu hasil revisi UU Penataan Ruang di DPR-RI, Pemerintah berupaya mempercepat penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jabodetabekpunjur melalui Peraturan Presiden (Perpres). Rapat koordinasi terakhir BKTRN tanggal 16 Februari 2007 lalu telah menghasilkan kesepakatan seluruh daerah dengan rumusan materi.
  6. Selanjutnya semua pemerintah daerah yang wilayahnya tercakup dalam wilayah Perpres Penataan Ruang Jabodetabekpunjur diharapkan akan melakukan revisi RTRW-nya masing-masing sesuai dengan Perpres tersebut kelak.
  7. Pemerintah akan meninjau kembali dan menyempurnakan Rencana Induk Pengendalian Banjir Jabodetabek yang telah disepakati Pemerintah Pusat dan ketiga pemerintah daerah provinsi di wilayah Jabodetabek di tahun 2002. 8. Menyusun rencana aksi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana banjir di wilayah Jabodetabek, sebagai tindaklanjut hasil penilaian atas kerusakan dan kerugian ini.

Jakarta, 19 Februari 2007

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

H. Paskah Suzetta

Bank Mandiri Rugi Rp10 Miliar Akibat Banjir

Depok (ANTARA News) – Akibat banjir yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya, Bank Mandiri diperkirakan menderita kerugian hingga Rp10 miliar karena banyak bangunan dan ATM yang terendam air.

“Kerugian yang diderita Bank Mandiri meliputi kerusakan mesin-mesin ATM dan kerusakan bangunan kantor-kantor cabang yang tersebar di Jabodetabek,” kata Direktur Utama Bank Mandiri, Agus Martowardojo, usai penandatanganan kerja sama antara Bank Mandiri dan UI di Kampus Depok, Jabar, Selasa.

Kerugian akibat ATM-ATM yang rusak mencapai Rp7 miliar sedangkan kerugian akibat kerusakan bangunan sebesar Rp3 miliar.

Dari 2.800 mesin ATM yang dimiliki Bank Mandiri, sebanyak 33 di antaranya rusak akibat terendam air banjir.

“Saat ini 16 unit ATM masih dalam perbaikan,” jelasnya.

Meski demikian, Bank Mandiri tetap peduli dengan penderita korban banjir dengan membuka delapan Posko Banjir di Jakarta yang siap memberikan bantuan melalui program Mandiri Peduli.

Ia mengatakan untuk para korban banjir, Bank Mandiri akan memberikan kemudahan dalam pembayaran kredit misalnya dengan memperpanjang waktu kredit ataupun dengan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman.

“Ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para korban banjir,” katanya.

Bank Mandiri juga memberikan bantuan sebesar Rp25 juta dalam bentuk in natura yang akan disalurkan oleh UI untuk warga kampus yang terkena musibah banjir.

Agus mengatakan dengan kinerja Bank Mandiri yang terus membaik, Bank Mandiri berhasil meraih dua penghargaan dari Asia Money yaitu The Best Corporate Governance Award dan The Best Disclosure dan Transparency.(*)

Sumber: ANTARA, 13/02/07

Jakarta Banjir, PLN ‘Rugi’

Sabtu, 02 Februari 2008 17:49 WIB

Reporter : Reva Sasistiya

JAKARTA–MI: Banjir di Jakarta membuat PT PLN (persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang masih mematikan 552 gardu distribusi. Kerugian akibat pemadaman yang berlangsung sejak Jumat (1/2) itu diperkirakan mencapai Rp6,2 miliar.

Direktur Transmisi dan Distribusi PLN Herman Darnell Ibrahim, Sabtu (2/2), mengatakan kerugian sebesar itu merupakan potensi kehilangan pendapatan karena PLN tidak dapat menjual listrik.

“Tapi, kerugian ini tidak seberapa nilainya. Karena, di sisi lain biaya operasi kita juga ditekan sebab pemakaian BBM juga berkurang. Kalau dihitung berdasarkan biaya jual listrik yang sebesar Rp600 per kwH, sementara biaya pokok produksi kita Rp900 per kwH, jadi potensi kerugian tersebut tidak masalah,” ungkap Herman.

Apalagi, menurutnya, bencana banjir yang melanda wilayah Jabodetabek itu sama sekali tidak berimbas pada rusaknya gardu yang dimiliki PLN.

“Gardu kita tidak ada yang terendam, tidak ada yang rusak. Jadi, kerugian kita kecil sekali,” tambah Herman.

Sedangkan Manajer Distribusi PLN Disjaya dan Tangerang Moch Sulastyo mengatakan hingga kini masih ada 552 gardu distribusi yang dipadamkan. “Memang harus dipadamkan karena wilayah asuhan gardu tersebut airnya masih cukup tinggi atau masih banjir. Pemadaman akan berkurang seiring dengan surutnya air,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Disjaya dan Tangerang Azwar Lubis, 552 gardu distribusi itu terdiri dari 103 gardu distribusi Gambir, 2 gardu distribusi Gambir, 36 gardu distribusi Kebayoran Baru dan 14 gardu distribusi Tangerang.

“Gardu distribusi Gambir itu meliputi wilayah Jakarta Utara dan Pusat, gardu Kramat Jati wilayah seputar Jakarta Timur, gardu Kebayoran Baru memasok untuk Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dan gardu Tangerang untuk pasokan wilayah Tangerang,” papar Azwar.

Besarnya listrik yang padam 400 Megawatt dengan jumlah pelanggan mencapai 138.000. “Jumlah ini sudah berkurang dibandingkan kemarin yang padamnya mencapai 600 MW. Jumlah ini juga sebetulnya masih kecil jika dibandingkan total beban di wilayah Disjaya Tangerang yang sebesar 4.700 MW. Jadi, hanya sekitar 8%,” imbuhnya.

Pemadaman, menurutnya, harus dilakukan demi keselamatan warga didaerah banjir. Sementara untuk warga yang tidak kebanjiran, namun listriknya ikut padam, Azwar minta pengertian mereka.

“Ini menyangkut wilayah distribusi. Jadi kalau gardunya dimatikan seluruh wilayah tersebut ikut dimatikan. Demi keselamatan semua, PLN minta pengertian warga yang lain,” katanya. Pada Jumat (1/2), PLN mematikan 1.114 gardu distribusinya. (Eva/OL-06)

Sumber: http://www.media-indonesia.com/berita.asp?Id=157858

Banjir Sebabkan Daops I PT KA Rugi Rp550 Juta

Sabtu, 02 Februari 2008 14:17 WIB

JAKARTA–MI: Banjir yang melanda Jakarta, Jumat (1/2) membuat PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daops I Jakarta merugi Rp550 juta.

Kepala Humas PT Kereta Api (Persero) Daops I Jakarta, Akhmad Sujadi, di Jakarta, Sabtu (2/2) mengatakan kerugian ini berasaldari kehilangan pendapatan sebesar Rp150 juta serta perbaikan daerah longsor/tergerus air

Rp400 juta. “Bahkan, akibat banjir kemarin, 154 perjalanan kereta api terhenti,” katanya.

Sampai sekarang, kata dia, Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara, masih tergenang air dengan ketinggian 60 sentimeter. Akibatnya perjalanan kereta api dari Serpong/Rangkasbitung hanya sampai di Stasiun Angke, dan kereta api antar kota diputar via Jatinegara-Manggarai-Gambir-Kota.

“Kemudian kereta rel listrik (KRL) Bekasi-Senen-Kota hanya sampai Kemayoran,” katanya.

Sementara itu, lintasan Tanah Abang-Serpong yang Jumat terkena genangan air, sudah bisa dilalui sejak Jumat malam. Di kilometer 19/200 kecepatan dibatasi lima kilometer/jam. Namun, lintasan Jakarta-Tangerang yang longsor di kilometer 17+600, sampai sekarang belum dapat dilalui karena perbaikan belum selasai.

Sebelumnya dilaporkan, sebanyak 154 perjalanan kereta api (KA) Jabodetabek, Jumat, terganggu akibat sejumlah lintasan tergenang air antara 15 sentimeter sampai satu meter.

Sujadi menambahkan mengatakan, akibat genangan air itu, perjalanan kereta rel listrik (KRL) ke Tangerang dan Kota terputus sama sekali. “KRL ke Tangerang itu yakni, Manggarai-Tanah Abang-Serpong dan Senen-Kota tidak bisa beroperasi,” katanya. (Ant/OL-06)

Sumber: http://www.media-indonesia.com/berita.asp?Id=157837

Kerugian Perikanan Akibat Banjir Rp 97,2 Miliar

Minggu, 04 Maret 2007 – 22:12 wib

Laporan Wartawan Kompas Dwi Bayu Radius

BANDUNG, KOMPAS – Kerugian sektor perikanan di Jawa Barat akibat banjir mencapai Rp 97,2 miliar. Komoditas-komoditas yang kolamnya terendam yaitu bandeng, nila, lele, mas, dan udang dengan luas lahan lebih dari 32.000 hektar. Para petani diusulkan untuk mendapatkan bantuan benih.

Berdasarkan rekapitulasi data banjir sementara dari Dinas Perikanan Jabar hingga akhir Februari 2007, total kerugian terdiri dari tambak yang terendam sebesar Rp 93,06 miliar, kolam air tenang Rp 4,15 miliar, dan jaring tancap Rp 62,5 juta.

Kepala Subdinas Produksi Dinas Perikanan Jabar Tatang Sulaiman di Bandung, Minggu (4/3), mengatakan, banjir mencapai puncaknya pada awal Februari 2007. Usaha perikanan mulai terendam sejak akhir Januari dan berangsur surut pada pertengahan Februari lalu.

Kerugian terjadi di Kabupaten Subang, Karawang, Indramayu, Cirebon, Bekasi, dan Bandung. Jumlah kerugian terbesar terjadi di Subang dengan taksiran sebesar Rp 53,94 miliar. Kebanyakan kerugian terjadi pada tambak udang vaname dan ikan bandeng, sebesar Rp 52,69 miliar.

Luas lahannya mencapai 6.586 hektar. Kerugian lain berasal dari kolam air tenang ikan nila dan lele sebesar Rp 1,25 miliar dengan lahan seluas 63,42 hektar. Kerugian paling kecil terjadi di Kabupaten Bandung sebesar Rp 100 juta yang hanya terjadi pada kolam air tenang ikan mas seluas 20 hektar. Pada jaring tancap, kerugian terjadi di Kabupaten Bekasi dengan komoditas nila, berjumlah 125 unit.

Bantuan untuk para pelaku usaha yang merugi akan diusulkan. Usulan bantuan yang diperkirakan senilai lebih dari Rp 90 miliar itu diajukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Belum diketahui jadwal kepastian jawaban terhadap usulan itu.

Selain benih, bantuan diberikan dalam bentuk perbaikan pematang tambak yang terkena arus sehingga rusak. Bantuan benih ikan disesuaikan dengan komoditas di setiap tempat misalnya nila dan udang untuk Kabupaten Bekasi serta mas untuk Bandung.

Meski terjadi banjir, menurut Tatang, pasokan komoditas perikanan untuk pasar lokal masih tetap berjalan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga. Selain merendam usaha perikanan, banjir juga menyebabkan kerugian pada budidaya rumput laut.

Di sentra rumput laut Jabar yaitu Kabupaten Bekasi, sekitar 20 persen atau 75 hektar dari 383 hektar luas lahan yang ditanami rumput laut, terendam lumpur. Luas lahan yang terendam itu, menurut Tatang, cukup besar. Rumput laut di Bekasi berjenis Gracillaria dan dibudidayakan di tambak.

Kepala Seksi Budidaya Dinas Perikanan Jabar Suratman mengatakan, dampak banjir diperkirakan berpengaruh terhadap produksi di Bekasi pada semester pertama. “Akibatnya, lahan pembibitan rusak. Ada kemungkinan petani harus mencari bibit dari daerah lain yang tidak kebanjiran,” katanya.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Ernawan Mustika mengatakan, banjir biasanya terjadi di daerah dekat Sungai Citarum seperti Baleendah dan Dayeuhkolot. Ada kemungkinan petani ikan yang terendam akan mendapatkan bantuan. Tahun lalu, petani ikan yang kolamnya terendam mendapat bantuan benih.

Sumber: http://64.203.71.11/ver1/Ekonomi/0703/04/221234.htm

Banjir Melanda: Siapa Rugi? Potret Kerugian Banjir di Wilayah Administratif Provinsi Riau

(29 Apr 2003)

Konferensi Pers WALHI Riau
No. 018/WALHI/ED/05/2003

7 kabupaten di Riau tertimpa banjir. Kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat banjir diperkirakan mencapai hingga ratusan milyar rupiah.

Rokan Hulu, banjir melanda 32 desa di 8 kecamatan.
Korban mencapai 3.923 KK atau sekitar 16.698 jiwa.
Ketinggian air 2 hingga 4 meter dari ketinggian normal.

Rokan Hilir banjir terjadi di 5 kecamatan
1.865 unit rumah terendam banjir
2.790 ekor Ayam, kambing dan sapi 45 ekor.
1.637 Ha sawah rusak total dan demikian 872 Ha ladang/kebun ditambah 3 buah keramba hanyut. Jalan umum sejauh 9.986 km + jembatan 21 unit, sekolah 5 unit dan rumah ibadah 5 unit.
444 jiwa penduduk terkena penyakit.

Pekanbaru, 180 unit kolam ikan rusak. 160 unit keramba hanyut dan lebih dari 800 ternak mati.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, banjir yang terjadi pada Januari awal tahun ini terjadi di 9 kecamatan. Ketinggian air berkisar antara 0,3-2 meter dari keadaan normal, bervariasi tergantung pada topografi wilayah-nya. Banjir yang terjadi kali ini telah menimbulkan korban jiwa. Diperkirakan sekitar 6.000 jiwa menderita karena harus hidup di tempat-tempat penampungan korban banjir dengan fasilitas yang sangat terbatas. Korban ternak yang paling besar adalah ayam, mencapai hingga diatas 1.500 ekor disamping Kambing yang juga diperkiran hingga ratusan ekor. Lebih menyedihkan lagi, banyak sawah, kebun, ladang dan kolam ikan yang terendam banjir. Kondisi pemulihan pasca banjir akan menjadi lebih berat mengingat fasilitas umum baik itu berupa jembatan, jalan, sekolah dan rumah ibadah banyak yang mengalami kerusakan parah.

Secara rinci, Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar (data hingga 7 Januari 2003), menjelaskan bahwa luas lahan pertanian Palawija yang terendam banjir mencapai sekitar 1.237.08 ha, Jeruk 149.9 ha (dan bibit Jeruk 149.9 batang), Pisang 511,29 ha. Bibit Karet yang mengalami kerusakan mencapai hingga sekitar 1.200 batang, Bibit Sawit 13.993 batang, Keramba Ikan 396 buah dan Kolam Ikan 96 buah. Ternak yang mati antara lain Kerbau 15 ekor, Kambing 62 ekor dan Ayam 76.437 ekor. Belum lagi Puskesmas yang mengalami kerusakan sebanyak 5 buah, bangunan sekolah 11 buah jalan kabupaten/desa sekitar 29,5 kilometer, rakit 3 unit serta jembatan 7 unit.

Di kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu, banjir telah menyebabkan kerusakan dibeberapa kecamatan, dengan intensistas yang berbeda-beda. Di Peranap, tingkat kerusakan lahan budidaya termasuk kolam ikan sekitar 97,6 ha dengan total kerugian akibat gagal panen diperkirakan mencapai hingga Rp 366,3 juta. Kerusakan lahan budidaya (pertanian+perikanan) sekitar 142,5 ha dengan kerugian sekitar Rp 447,5 juta. Kerusakan lahan pertanian mencapai 42 ha dengan kerugian sekitar Rp 122,1 juta di Kecamatan Pasir Penyalaian. Selain itu kerugian akibat kegagalan panen karena kerusakan lahan pertanian di beberapa kecamatan lainnya seperti kecamatan Siberida, R. Barat, Btg. Cinaku, Btg. Gangsal dan Rengat, juga terjadi. Secara keseluruhan, Pemda Kabupaten Indragiri Hulu pada Januari 2003 lalu memperkirakan kerugian karena kegagalan panen sekitar Rp 2,3 miliar dengan sekitar 6.194 lahan pertanian (termasuk kolam) mengalami kerusakan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan memperkirakan, jumlah penduduk yang mengalami penderitaan sebagai akibat banjir yang terjadi akhir tahun 2002 sekitar 10.958 jiwa, karena sekitar 1.718 unit rumah terendam banjir. Data resmi kabupaten yang dikeluarkan Januari 2003, juga menyebutkan bahwa ketinggian air bekisar antara 0,2-2m di atas normal telah merendam sekitar 814,5 ha lahan pertanian, merusak sekitar 80 unit keramba ikan, menewaskan sekitar 812 ekor ayam, 60 ekor kambing, 7 ekor sapi, menyebabkan 88 orang terkena wabah penyakit, menyebabkan kerusakan 19 unit sekolah, 9 unit rumah ibadah, kerusakan 9 km jalan umum dan 24 jembatan.

Perhitungan ekonomi secara total memperlihatkan bahwa kerusakan yang terjadi pada ladang pertanian dan kebun penduduk telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 18,2 miliar. Kerugian ini barulah merupakan kerugian di sektor pertanian yang bersifat langsung. Kerusakan ini, hampir terjadi merata pada ladang-ladang produksi komoditas jagung, palawija, dan tanaman hortikultura lainnya. Dari hasil perhitungan ditemukan bahwa kerugian yang relatif besar adalah pada ladang jagung yang mencapai hingga Rp 513,19 juta, kemudian disusul oleh cabe sebesar Rp 239,25 juta. Hal ini dikarenakan luas areal tanaman jagung yang rusak mencapai 195,5 hektar dan cabe sebesar 66 ha. Kerusakan lahan pertanian lainnya yang besar juga terjadi pada lahan kacang panjang, ubi kayu, ketimun, kacang tanah dan kedelai. Dan tentu saja, kerugian yang paling besar dialami oleh para petani sawah karena banjir telah menyebabkan kerusakan sekitar 5.104 ha sawah dengan total kerugian diperkirakan mencapai hingga di atas Rp 5 milyar.

Kerusakan areal budidaya perikanan darat, terutama kolam ikan mencapai hingga 350 unit, dengan nilai kerugian sebesar Rp 175 juta. Keramba yang hanyut sekitar 479 buah dengan nilai kerugian sebesar Rp 359,25 juta. Besarnya nilai kerugian karena hanyutnya keramba ikan dikarenakan modal untuk membuat sebuah keramba dengan ukuran standar sekali-pun relatif mahal. Keramba memerlukan input-input seperti jaring, kayu/bambu atau peralatan lainnya, sehingga satu unit keramba diperkirakan menelan biaya hingga Rp 500 ribu, termasuk biaya tenaga kerja selama pembuatannya.

Ternak ayam yang mati, relatif besar yakni secara keseluruhan diperkirakan mencapai hingga diatas 80.000 ekor. Dengan mengasumsikan bahwa satu ekor ayam rata-rata bernilai jual sebesar Rp 15.000 maka kerugian yang muncul mencapai hingga diatas satu miliar rupiah. Ini pun hanya memperhatikan harga pasaran seekor ayam, tanpa memperhitungkan jenis ayamnya. Jumlah ternak kambing yang mati sekitar 332 ekor dengan kerugian sekitar Rp 166 juta, dan begitu pula dengan sapi yang mencapai 107 ekor, atau kerugian hingga diatas dua ratus juta rupiah.

Kerugian yang ditimbulkan oleh rusaknya beberapa infrastruktur milik masyarakat ataupun infrastruktur umum adalah yang paling besar jika dibandingkan dengan kerugian yang terjadi di sektor-sektor lain. Tercatat sekitar 5.993 rumah rusak dengan kerugian mencapai hingga 90 miliar rupiah. Kerugian dari kerusakan jalan umum sepanjang hampir 62 kilometer mencapai 7,7 miliar rupiah. Sekitar 63 unit jembatan rusak dengan nilai kerugian sebesar Rp 393,75 juta, 74 unit sekolah (Rp 2,2 miliar), 5 unit puskesmas (Rp 50 juta), 77 unit rumah ibadah (Rp 770 juta), 7 unit rakit penyeberangan (Rp 14 juta) serta 7 unit demaga (Rp 7 juta).

Penilaian kerugian langsung dilakukan dengan cara menginventarisasi seluruh kerugian resmi yang dilaporkan kepada Gubernur Riau oleh ketujuh kabupaten tersebut dan menetapkan nilai yang masuk akal terhadap setiap kerugian tersebut. Namun, dampak kerugian tersebut tidak hanya memiliki dampak langsung, karena nilai tersebut sangatlah undervalued. Kerugian-kerugian tersebut memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang harus diperhitungkan karena nilai tersebut memiliki dampak yang lebih besar dan lebih luas. Dengan memperhitungkan dampak pengganda tersebut dengan setiap sub sektor yang menderita banjir maka akan didapat kerugian yang menyeluruh (total lost).

Analisa ini menghasilkan temuan yang luar biasa. Kerugian langsung yang diderita oleh tujuh kabupaten di Riau adalah sebesar Rp 143,9 milyar rupiah. Setelah memperhitungkan dampak pengganda masing masing sektor didapat angka yang jauh lebih besar, yaitu Rp 793,3 milyar. Yang harus diperhatikan bahwa angka tersebut melebihi nilai APBD pengeluaran pembangunan setiap kabupaten yang terkena banjir. Bahkan kerugian menyeluruh tersebut mencapai 64% dari Anggaran Pengeluaran Pembangunan Propinsi Riau 2002.

Hal yang juga harus dicermati adalah adanya pos-pos pengeluaran di APBD propinsi Riau maupun APBD kabupaten-kabupaten di Riau, terutama tujuh pos penting pengeluaran pembangunan dalam pembangunan sektor publik yang memiliki keterkaitan yang erat dengan fenomena banjir di Riau. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian dan kehutanan, sektor sumber daya air dan irigasi, sektor transportasi, sektor pembangunan daerah dan pemukiman, sektor lingkungan hidup dan tata ruang, sektor kesehatan, kesejahteraan social, peranan wanita, anak dan remaja, dan sektor perumahan dan pemukiman.

Selama tahun 2002, investasi sektor publik yang dilakukan oleh 7 kabupaten tersebut diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan kabupaten-kabupaten tersebut, tentu saja dengan penduduk sebagai sasaran utamanya. Bahkan, investasi untuk 7 sektor seperti yang disebutkan di atas memiliki proporsi yang besar terhadap anggaran pengeluaran pembangungan, yakni mencapai 86% untuk APBD TA 2002 Propinsi Riau.

Yang patut disayangkan sekaligus dipertanyakan adalah ketidakberhasilan investasi di sektor publik ini untuk menanggulangi bencana banjir dan bahkan sekedar untuk mengantisipasinya-pun tidak sanggup. Dana yang sudah dikeluarkan sebagai dana investasi di sektor publik seolah-olah menjadi sia-sia mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh bencana banjir. Investasi sia-sia ini dapat disebut, dalam ilmu ekonomi sumber daya alam sebagai unproductive expenditure (pengeluaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan).

Alokasi APBD TA 2002 untuk investasi di tujuh sektor publik di ketujuh kabupaten tersebut, memperlihatkan komposisi yang hampir sama. Untuk propinsi Riau, investasi ditujuh sektor publik tersebut mencapai Rp 1,069 trilyun, dan tujuh kabupaten yang terlanda banjir menginvesatsikan sebesar Rp 876,5 milyar, dengan total kerugian yang diderita mencapai Rp 793,3 milyar. Kerugian tersebut mencapai 74% dari investasi propinsi Riau di tujuh sektor publik selama tahun 2002. Sedangkan untuk tujuh kabupaten tersebut, kerugian mencapai 91% dari seluruh investasi di tujuh sektor publik di kabupaten-kabupaten tersebut. Dengan mengasumsikan bahwa investasi sektor publik tersebut telah dilaksanakan ketika banjir melanda, maka hal ini mengindikasikan investasi sia-sia melalui investasi uang negara untuk kepentingan publik.

Bencana banjir ini diperkirakan memiliki dampak pengganda yang sangat besar. Apabila dirunut lebih jauh, dampak ini ujung-ujungnya akan menyengsarakan masyarakat. Walaupun propinsi Riau terkenal dengan industri yang berbasis sumber padat modal dalam hal ini industri minyak dan gas, akan tetapi yang dilanda bencana banjir adalah daerah daerah yang memiliki ketergantungan terhadap industri yang berbasis sumber daya alam non-migas. Industri seperti ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri migas, karena industri ini bersifat padat karya bukan padat modal. Hal ini menjelaskan mengapa nilai kerugian tidak langsung dan kerugian lanjutan yang diderita oleh tujuh kabupaten tersebut melebihi nilai kerugian langsung.

Pertanyaan krusial lainnya adalah mampukah ketujuh kabupaten ini membiayai kerugian akibat banjir? Apabila dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah ketujuh kabupaten tersebut, kerugian total yang diderita jauh lebih besar. Nilai PAD gabungan ketujuh kabupaten ini hanya mampu membiayai 11% dari kerugian total yang diderita akibat banjir.

Ketidakmampuan PAD untuk membiayai kerugian banjir menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang sulit. Berbagai investasi sektor publik, khususnya tujuh sektor yang terkait dengan perbaikan dan pembangunan sumber daya alam dan manusia, yang telah dikeluarkan pada tahun anggaran 2002, seolah-olah hanyut terbawa banjir dipenghujung 2002. Untuk merehabilitasi dampak dan kerugian tersebut dibutuhkan dana, minimal sebesar kerugian banjir secara keseluruhan. Bagi pemerintah daerah, dana tersebut tidak dapat diperoleh dengan mengandalkan PAD. Bahkan, sasaran pemerintah untuk meningkatkan PAD di tahun anggaran 2003 sebagai hasil investasi di sektor publik terancam tidak tercapai karena objek-objek pajak dan retribusi daerah banyak yang hancur. Sehingga kebijakan untuk memarjinalkan perbaikan lingkungan hidup dan pembangunan sumberdaya alam lewat alokasi anggaran pembangunan yang tidak proporsional, akan kontraproduktif terhadap Penerimaan Asli Daerah.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Pius Ginting
Officer Publikasi Eksekutif Nasional WALHI
Email Pius Ginting
Telepon kantor: +6221-7941673
Mobile:
Fax: +6221-7941672; 79193363

1 Komentar »

  1. bagaimana cara menghitung kerugian akibat banjir…. baik yang langsung maupun tidak langsung, Misalnya untuk pertanian, untuk tambak, infrastruktur, dll. Kami sangat tertarik dengan ilmu itu. Kami sangat mengharap bantuannya. Thank

    Komentar oleh Sukad Daryanto — Desember 5, 2012 @ 11:24 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: