Yayat Supriatna

Bisakah Jakarta Bebas Banjir?

Yayat Supriatna

Sulit dibayangkan kapan Jakarta akan bebas banjir! Catatan sejarah menunjukkan bahwa banjir merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari proses perkembangan kota. Banjir yang terjadi di Jakarta adalah sebuah catatan panjang terentang mulai tahun 1621, 1654, 1699, 1714, 1854, 1918, 1942, 1979, 1996, 2002 dan terakhir pada bulan Februari tahun 2007. Apakah kita akan mengalami banjir kembali di akhir tahun ini?

Banjir di bulan Februari 2007, adalah banjir yang terbesar. Hujan yang turun secara serentak di seluruh wilayah Jabodetabek, melumpuhkan wilayah Ibukota. Jakarta dibuat tidak berkutik, sebab memiliki cacat bawaan, karena dialiri 13 sistem daerah aliran sungai (DAS) yang berpotensi menggenangi empat puluh persen wilayahnya (24.000 ha) yang hanya memiliki ketinggian 1-1,5 meter di bawah permukaan laut pasang. Selain hal itu, jenis tanah yang didominasi tekstur liat berdebu hingga lempung berdebu memiliki kemampuan serap air rendah dan mudah jenuh. Jadi tidak heran jika hanya 26,6 persen air hujan yang dapat diserap oleh tanah. Sementara 73, 4 persen menjadi air larian (run off). Besarnya jumlah run off air ini juga disebabkan hampir 80 persen wilayah Jakarta sudah merupakan ruang terbangun. Melihat kondisi ini, maka hanya dengan curah hujan yang turun di daerah sendiri, cukup dengan 50-100 mm/hari, maka Jakarta sudah kebanjiran, tanpa dikirim banjir kiriman dari Bogor. Kejadian banjir pada bulan Februari 2007, disebabkan curah hujan yang turun cukup besar, mencapai 401,5 mm/hari.

Catatan Penting

Terlepas dari semua jenis musibah banjir yang terjadi di Jakarta, satu hal yang menjadi catatan penting, untuk menjadi perhatian warga, bahwa daya dukung lingkungan Jakarta saat ini sudah melewati ambang batas. Hampir semua sumber daya hijau kota sudah hampir tergerus semua. Ruang terbuka hijau (RTH) atau areal terbuka lainnya sudah semakin hilang. Dari hasil evaluasi lima tahunan terhadap rencana kota 2010, dalam waktu hampir lima tahun (2000 -2004), Jakarta sudah kehilangan sekitar 450 ha ruang terbuka hijau. Jika di total dengan bentuk pelanggaran KDB di daerah resapan air, maka total hilangnya mencapai 4.000 ha. Sementara di wilayah hulunya sungai Ciliwung, sejak tahun 1972 hingga tahun 2005 telah terjadi alih fungsi lahan, dan kita kehilangan 30,3 persen areal vegetasi hutan dan kehilangan 11,9 persen areal vegetasi kebun campuran. Akibatnya hampir 5.000 mm/tahun air hujan melimpah masuk ke sungai dan akhirnya menggenangi Jakarta dan sekitarnya. Ketidakmampuan sungai Ciliwung menampung limpahan air, disebabkan terjadinya banyak penyempitan lebar sungai dari 65 meter tinggal 15-20 m. Sementara tingkat kedalamannya hanya berkisar 1-2 meter, dari kedalaman normal yang seharusnya mencapai 5 meter.

Kejadian banjir sekali lagi menunjukkan kita gagal mempertahankan kondisi lingkungan. Lansekap kota / wilayah telah berubah secara merata di seluruh wilayah Jabodetabek. Dampaknya semua orang harus membayar kerugian secara bersama. Jumlah keluarga miskin akan semakin bertambah, sebab investasi sosial dan kapitalnya hilang akibat perubahan lingkungan..

Dampak dari bencana banjir, sudah seharusnya menjadi bahan renungan kembali bagaimana cara yang terbaik dalam memanfaatkan dan mengendalikan tata ruang Jakarta dan wilayah sekitarnya, khususnya untuk aspek mitigasi bencana. Penataan kawasan hidrologis Megalopolis Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur) sudah tidak perlu diwacanakan lagi, tetapi harus segera diwujudkan. Sebab dengan memperhatikan kejadian banjir di bulan Februari 2007 yang hampir merata di seluruh wilayah Jabodetabek menjadi petunjuk bahwa fenomena banjir akan terus terjadi sepanjang tahun.

Jakarta sudah semakin sulit untuk menghindar dari bencana banjir. Kata kunci untuk mengurangi dan menyelamatkan Jakarta dari musibah bencana banjir, adalah menggugah kembali, tingkat kepedulian bersama untuk menyelamatkan Jakarta. Kita semua pasti malu mempunyai Ibukota yang mempunyai penyakit banjir tahunan, yang semakin hari membuat kita semakin bertambah miskin baik secara materi maupun moralitas.

Penulis Adalah Pengajar di Jurusan Teknik Planologi, Universitas Trisakti

Sulit Wujudkan Jakarta Terbebas dari Banjir

JAKARTA – Februari 2007 merupakan bulan yang tidak akan dilupakan, khususnya bagi masyarakat Jakarta. Sebab, pada awal bulan kedua tahun lalu, Ibu Kota dihantam banjir yang cukup parah. Hampir seluruh ruas-ruas jalan dan permukiman di Jakarta terendam air yang cukup tinggi. Ketinggian bervariasi antara satu hingga lima meter. Air bah mulai menggenangi Jakarta pada malam 1 Februari 2007. Sekitar 60% wilayah Jakarta terendam air. Banyak hal penyebab tenggelamnya Jakarta saat itu.

Selain sistem drainase yang buruk, banjir berawal dari hujan lebat yang berlangsung hingga dua hari dua malam. Ditambah lagi, banyaknya volume air dari 13 sungai dari Bogor dan Cianjur, Jawa Barat, masuk Jakarta. Saat itu, air laut juga sedang pasang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), curah hujan yang tinggi mulai turun pada Desember dan berakhir pada Maret.

Pada 2007, intensitas hujan mencapai puncaknya Februari mendatang, dengan intensitas terbesar pada akhir bulan. Di luar cuaca yang sangat besar perannya dalam mempercepat akumulasi air permukaan saat hujan, daerah resapan yang sudah mulai berkurang di wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor,Tangerang, dan Bekasi) -sejalan berkembangnya infrastruktur dan perluasan permukiman yang berorientasi horizontal. Sehingga boros lahan juga menjadi penyebab mudahnya Jakarta dilanda banjir. Penurunan tanah akibat beban Jakarta yang penuh dengan bangunan pencakar langir dan pengeksploitasian air tanah juga menambah semakin sulitnya mengatasi banjir di metropolitan ini.

Yang jelas, akibat hal tersebut, permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Banjir di Jakarta memang bukan hal baru dan sudah merupakan rutinitas setiap tahun di Jakarta. Namun, banjir 2007 kemarin terjadi dalam skala lebih luas dan banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda pada 2002 dan 1996.Tercatat sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, dan sakit. Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai sekitar Rp4,3 triliun. Sementara itu, warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang. Kalau ditelusuri, Jakarta sudah mengalami banjir sejak beberapa abad lalu.

Bahkan, pada zaman kolonial, pemerintah Belanda yang berkuasa juga telah melakukan beberapa pembangunan untuk mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Batavia, sebutan Jakarta kala itu. Menurut catatan, pada zaman VOC pada abad ke-17. Banjir besar di Batavia terjadi pada 1671, 1699, 1711, 1714, dan 1854. Saat itu, keadaan banjir yang dialami hampir sama seperti yang terjadi saat ini. Pemerintah VOC yang berkuasa kala itu membuat sistem pengendalian banjir.

Yang dilakukan saat itu salah satunya dengan membuat sudetan sungai.Van Breen, salah satu insinyur Belanda, yang menggagas pembuatan kanal di bagian barat Pintu Air Manggarai hingga Muara Angke yang sekarang kita kenal dengan Banjir Kanal Barat (BKB). Perubahan tata lahan kebun teh di kawasan Puncak, Bogor, diantisipasi dengan mengubah area persawahan menjadi situ-situ. Namun, apa yang dilakukan oleh VOC tidak pernah bisa mengurangi banjir yang terus melanda Batavia hingga saat ini. Pengamat Planologi Universitas Trisakti YayatSupriatna menyatakan,Jakarta tidak akan pernah terbebas dari banjir. Hal tersebut disebabkan apa yang ada di Jakarta sudah tidak dapat tertolong lagi.

Selain posisi Jakarta yang berada di bawah pemukaan laut, daya serap air hujan di Jakarta juga semakin berkurang. Karena itu, air hujan yang biasa mengguyur Jakarta tidak lagi dapat diserap, melainkan harus dialirkan melalui drainasedrainase yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Namun kenyataannya, hampir seluruh drainase di Ibu Kota tidak berfungsi dengan baik. Yayat menambahkan, kondisi wilayah Jakarta yang berada di muara sungai menyebabkan Jakarta sulit terbebas dari banjir sampai kapan pun. Kondisi Jakarta yang berada di muara sungai sebenarnya sudah menjadi “cacat bawaan”.

Selain itu, ada 13 sungai yang melewati kawasan Jakarta. Panjang sungai baik kecil maupun besar yang ada di Jakarta mencapai 1.000 km. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta hanya mampu melakukan perawatan sekitar 1 km per tahun. “Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana Jakarta bisa terbebas dari banjir,” tutur Yayat. Kendala yang dihadapi tak hanya itu, pemerintah juga dipusingkan dengan permukiman di sekitar bantaran kali yang semakin bertambah. Akibatnya, pemerintah tidak bisa optimal melakukan pembersihan sungai. Diperparah lagi jika air laut pasang, sungai-sungai tidak bisa mengalir dengan baik. Sebenarnya, banjir di Jakarta tidak bisa disalahkan karena adanya siklus lima tahunan.

Namun, kondisi drainase di Jakarta hanya sebagian yang masih layak menambah permasalahan banjir bertambah semakin rumit. Saat ini, pemerintah selalu mengandalkan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang hingga kini belum terealisasi -akibat sebagian tanahnya belum dibebaskan- untuk mengatasi banjir. Namun, sebenarnya, BKT yang saat ini digembargemborkan dapat mengatasi banjir di Jakarta, sebenarnya hanya mampu mengatasi sekitar 40%.

Karena itu, masyarakat jangan berharap banyak dari BKT. “Bagaimanapun, kita juga harus mengakui keterbatasan pemerintah dalam menangani bencana ini,” ujarnya.

Yang secepatnya harus ditangani sebenarnya adalah penanganan daerah yang menjadi simpul-simpul bencana terparah bila banjir datang. Solusi paling cepat dan bisa dilakukan saat ini adalah menyiapkan atau mengantisipasi serta meminimalisasi kerugian bila banjir kembali melanda. Dengan demikian, bila banjir datang, pemerintah tidak lagi mengalami kerugian besar akibat lumpuhnya perekonomian. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kebersihan harus lebih ditingkatkan agar Jakarta terlihat indah dan bersih.
(sindo//kem)

Sumber: Koran Sindo, 02/01/08

JAKARTA, KOTA SINDROM HUJAN

Oleh: Yayat Supriatna,

Dulu hujan adalah rahmat, tetapi sekarang hujan sudah menjadi bagian bencana untuk Jakarta. Jika hujan turun dengan intensitas ringan dalam periode tertentu, mungkin tidak ada perasaan cemas yang menghantui warga. Apalagi jika pada musim kemarau. hujan seakan dinanti-nanti.

Tetapi jika hujan turun pada musim penghujan, maka bersiaplah warga menghadapi bencana. Benarkah hujan akan selalu menjadi bencana di Jakarta jika turun dengan intensitas besar?

Bencana di sini tidak hanya identik dengan banjir, tapi juga faktor genangan air hujan akibat buruknya sistem drainase kota telah semakin memperparah kondisi kemacetan lalu lintas.

Jika hujan turun dan timbul genangan air dalam skala besar di beberapa ruas jalan utama di Jakarta, maka biasanya akan terjadi kemacetan yang menambah waktu tempuh perjalanan sekitar dua hingga tiga jam. Salah satu faktor penyebab adalah berkurangnya daerah resapan air.

Ruang terbuka hijau (RTH) yang hilang selalu menjadi bahan pergunjingan dan perdebatan. Selain RTH, faktor penyebab utama lainnya adalah “hilangnya” proporsi lahan resapan air di wilayah resapan air yang tinggi akibat faktor kesengajaan atau permainan dalam proses implementasi ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) rendah di kawasan permukiman dan kawasan bangunan umum.

Koefisien dasar bangunan adalah angka persentase perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah perpetakan yang dikuasai sesuai rencana kota. Secara proporsional, selama periode tahun 2000-2005 berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010, Jakarta telah kehilangan 476 hektar ruang terbuka hijau dan 3.384 hektar areal resapan air di kawasan-kawasan dengan KDB rendah.

Jika diakumulasikan, luasan areal resapan air yang berubah atau hilang mendekati 4.000 hektar. Suatu jumlah yang sangat fantastis dan tidak terbayangkan ke mana air akan mengalir jika hujan akan kembali turun dalam waktu yang agak lama dan dengan volume yang cukup besar. Wajarkah ini menimbulkan sindrom hujan terhadap warga kota Jakarta?

Kawasan-kawasan yang direkomendasikan dengan KDB rendah saat ini telah banyak berubah, antara lain di Jakarta Selatan, seperti Cilandak, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, dan Pasar Minggu (kawasan sebelah utara lingkar luar). Sementara di Jakarta Timur terletak di sebelah utara lingkar luar, antara lain di Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo, dan Cipayung.

Pertumbuhan pusat bisnis perkantoran dan perbelanjaan di sekitar Jalan Tol TB Simatupang juga turut mempercepat perubahan areal resapan air akibat kepentingan usaha dan jasa lainnya. Salah satu faktor penyebab adalah DKI Jakarta belum memiliki aturan zonasi yang jelas dan ketat untuk setiap jenis penggunaan lahan di setiap kawasan dengan KDB rendah yang sebagian besar adalah wilayah resapan air. Selain itu, tidak ada aturan insentif dan disinsentif yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat terhadap ketentuan ini. Tidak ada keringanan pajak atau dispensasi fiskal terhadap pemilik lahan yang membangun sesuai ketentuan.

Atau tidak ada bantuan ekonomi terhadap warga miskin pemilik lahan agar bisa mempertahankan areal hijaunya. Dengan kata lain, pemilik lahan akan merasa dirugikan jika terus-menerus taat dengan aturan tata ruang kota.

Sebagai contoh, warga Betawi di Condet akan tetap miskin selamanya jika mereka disuruh menanam salak untuk mempertahankan wilayah resapan air. Sementara, jika mereka menjual lahannya atau membuat usaha kontrakan, keuntungannya akan lebih berlipat ganda.

Hujan akan terus turun, resapan air akan terus hilang. Hujan air menjadi ancaman untuk rakyat, hujan duit menjadi impian para pejabat. Semoga tidak terjadi…!

Yayat Supriatna, Jurusan Teknik Planologi Universitas Trisakti
Sumber: Kompas, 20/02/07