BebasBanjir2015

Aspek GIS / Perpetaan

Penguatan Sistem Pemetaan Untuk Penanganan Masalah Banjir di Jakarta

Dr. Hasanuddin Z. Abidin

Banjir yang melanda Jakarta baru-baru ini cukup fenomenal ditinjau dari beberapa segi. Cakupan dan kedalaman genangan banjir yang terjadi relatif lebih luas dan lebih dalam dari banjir-banjir sebelumnya. Dampak sosial dan ekonomis yang ditimbulkannya juga cukup menggoncangkan. Pi-hak BPS memprediksi bahwa ekonomi DKI akan mengalami kemunduran se-kitar 8-10 persen pada triwulan ini. Disamping itu total kerugian yang diaki-batkan oleh banjir ini diperkirakan mencapai Rp 5 trilyun sampai Rp 6,7 trilyun, Rp 2,7 trilyun berasal dari kerusakan langsung harta masyarakat, dan Rp 3 trilyun- Rp 4 trilyun akibat dampak tidak langsung pascabanjir. Yang lebih memprihatinkan lagi, kedatangan banjir ini seolah-olah tidak terantisipasi secara baik. Sistem peringatan dini (early warning system) terhadap fenomena banjir seolah-olah tidak ada di Jakarta.

Banyak analisa yang telah dilaksanakan untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya banjir di Jakarta ini. Dari pemberitaan media massa kita semua sudah mahfum bahwa faktor penyebab banjir cukup banyak, mulai dari curah hujan yang tinggi, realisasi tata ruang kawasan Bopuncur yang amburadul, sistem keairan (DAS dan drainase) yang belum tertata secara op-timal dan juga tidak terawat secara baik, sistem aliran dan sirkulasi air yang sulit untuk dikendalikan karena berkurangnya daerah resapan air secara sig-nifikan, sampai tingkah laku penduduk yang berdiam di bantaran sungai yang kerap membuang sampah langsung ke sungai.

Sebagai insan yang bergerak dalam bidang survei pemetaan, saya melihat bahwa keterbatasan dan keterlambatan kita dalam memahami karak-teristik dari banyak faktor penyebab tersebut umumnya disebabkan karena kurang tersedianya data dan informasi spasial (keruangan dan kewilayahan) yang detil, komprehensif dan up-to-date, baik dalam bentuk peta kertas maupun Sistem Informasi Geografis (SIG). Untuk dapat menangani (terma-suk mengendalikan) banjir di Jakarta secara lebih baik, penguatan sistem pemetaan Jakarta adalah salah satu faktor yang menurut hemat kami perlu dilaksanakan. Penguatan yang diperlukan tidak hanya mencakup produk, tapi juga mekanisme dan metode pemetaan serta sumber daya manusia.

Pada saat ini di lingkungan Pemprov DKI Jaya, secara tugas pokok dan fungsi-nya, Dinas Pertanahan dan Pemetaan (DPP) adalah yang paling ber-tanggung jawab terhadap masalah perpetaan. Banyak peta yang telah dipro-duksi oleh DPP, yaitu antara lain (lihat http://www.petadki.com) peta dasar kota (dalam bentuk peta garis, peta dijital, maupun peta foto), peta dasar kelurahan, maupun peta-peta tematik seperti peta batas administrasi, peta daerah kumuh, peta rencana struktur, peta kemacetan lalu lintas, peta lokasi perkelahian pelajar, peta pusat perbelanjaan, serta peta kawasan genangan banjir.

Peta-peta yang sudah ada tersebut menurut hemat kami belum dapat digunakan untuk memprediksi karakteristik maupun menangani dan men-gendalikan fenomena banjir secara baik. Sebagai contoh, peta dasar kota yang hanya memuat informasi secara planimetris (horisontal) sangat sulit digunakan untuk memprediksi aliran dan sirkulasi air di wilayah Jakarta se-andainya terjadi hujan. Peta-peta tematik yang telah dibuat juga akan sangat minim perannya dalam proses penanganan banjir.

Untuk dapat menangani banjir secara baik ada beberapa peta tamba-han (berikut basis data dijitalnya) yang perlu dibuat. Yang pertama adalah peta kontur ketinggian, atau dalam konteks visualisasi tiga dimensi kerap di-namakan Digital Elevation Model (DEM) dari seluruh wilayah Jakarta. Untuk dapat bermanfaat secara maksimal, sebaiknya peta kontur ketinggian ini mempunyai resolusi ketelitian dalam orde beberapa cm. Untuk mencapai resolusi ketelitian setingkat ini maka metode survei terestris yang berbasiskan pada pengukuran sipat datar (leveling) harus diterapkan. Dengan tersedianya peta ini maka pola aliran, sirkulasi, dan limpahan air hujan akan dapat dipelajari dan dianimasikan secara baik. Daerah-daerah cekungan serta daerah-daerah yang berada di bawah permukaan laut juga akan dapat terdeteksi, sehingga tindakan-tindakan preventif yang bersifat holistik untuk perlindungan daerah tersebut dari bahaya banjir dapat dilakukan sejak dini. Peta kontur ketinggian ini juga sebaiknya dibuat dalam dua versi yaitu peta kontur ketinggian permukaan tanah (tanpa bangunan) serta peta kontur ketinggian permukaan yang memperhitungkan bangunan.

Peta kedua yang perlu dibuat adalah peta DAS (Daerah Aliran Sungai) yang pada dasarnya memetakan topografi, tata ruang, tata lingkungan dan tata air sepanjang daerah aliran sungai dalam suatu koridor tertentu selebar beberapa km. Peta ini sebaiknya memuat informasi-informasi topografi (ter-masuk kontur kedalaman sungai), liputan lahan (bangunan dan vegetasi), jenis tanah, sistem drainase, dan curah hujan rata-rata sepanjang koridor tersebut. Untuk kasus Jakarta peta DAS ini sebaiknya dibuat untuk keseluru-han 13 sungai yang melintasi wilayah Jakarta, masing-masing mulai dari hulu sampai hilirnya. Prioritas pertama sebaiknya diberikan untuk Ciliwung dan Cisadane. Untuk pembuatan peta DAS ini maka metode yang paling efektif dan efisien untuk diterapkan adalah metode pemotretan dari udara dengan pesawat terbang yang ditunjang dengan survei-survei terestris untuk men-gumpulkan data dan informasi yang tidak terpantau dari udara. Pemanfaatan citra satelit berketelitian tinggi (seperti dari satelit IKONOS) juga dapat diper-timbangkan dalam pembuatan peta DAS ini.

Peta ketiga yang juga perlu dibuat adalah peta drainase. Peta ini se-baiknya berisikan jaringan dari semua sistem pengaliran air buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah, beserta seluruh in-formasi geometrisnya (e.g. panjang, lebar dan kedalaman). Untuk jaringan drainase yang berada di atas permukaan tanah, situasi tata guna lahan sepanjang alirannya juga sebaiknya dipetakan dalam koridor selebar be-berapa meter. Pembuatan peta ini akan banyak bertumpu pada survei-survei terestris.

Peta keempat yang perlu juga dibuat adalah peta daerah resapan air yang mencakup tidak hanya Jakarta tapi juga koridor sepanjang perbata-sannya. Disamping memuat informasi tentang kondisi tanah, kondisi geolo-gis, serta tata guna lahan, peta ini sebaiknya juga memuat informasi tentang jenis material penutup lahan (seperti aspal, kerikil, beton, tanah, pasir dll.nya). Disamping memuat deliniasi dari kantung-kantung daerah resapan, peta ini juga sebaiknya menyertakan garis-garis kontur dari koefisien penyerapan air oleh lahan. Pembuatan peta ini akan banyak bertumpu pada sur-vei-survei pemotretan dari udara maupun terestris.

Peta kelima yang perlu dibuat adalah peta penurunan tanah (land sub-sidence map). Peta ini sebaiknya berisikan kontur penurunan muka tanah di seluruh wilayah Jakarta, dan dikeluarkan secara periodik dengan selang waktu satu tahun. Dengan tersedianya peta ini maka proses pengendalian banjir serta penataan ruang dan pembangunan infrastruktur fisik yang terkait akan dapat direncanakan secara lebih baik.

Pembuatan kelima jenis peta tambahan tersebut, dalam konteks Pem-prov DKI Jaya, sebaiknya menjadi tanggung jawab dari dinas yang terkait yaitu Dinas Pertanahan dan Pemetaan (DPP). Kelima basis data dijital dari peta-peta tersebut juga sebaiknya diintegrasikan dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) Jakarta yang saat ini juga sedang dibangun oleh pihak DPP.

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan pemetaan tersebut secara baik, maka nampaknya sistem peralatan dan kualitas SDM di lingkungan DPP yang ada saat ini perlu diperkuat. Disamping itu kerjasama DPP dengan dinas-dinas yang terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, dan Di-nas Pertambangan juga perlu dioptimalkan. Kerjasama dengan institusi sur-vei pemetaan nasional seperti BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) dan sektor swasta bidang survei pemetaan yang dinaungi oleh APSPI (Asosiasi Perusahaan Survei dan Pemetaan Indonesia) sebaiknya juga terus ditumbuh kembangkan.

Penguatan sistem pemetaan Jakarta ini memang memerlukan biaya. Tapi dibandingkan dengan kerugian akibat banjir yang disebutkan pada awal tulisan ini, biaya yang diperlukan untuk proses penguatan ini menurut pemikiran penulis relatif tidalah terlalu besar. Apalagi kalau fenomena banjir ini kerap berulang. Disamping itu dengan menguatnya sistem pemetaan Jakarta, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Jakarta secara umum juga akan sangat terbantu.

This entry was posted on Monday, May 14th, 2007

Sumber: http://geodesy.gd.itb.ac.id/hzabidin/?p=81

Pemanfaatan Data Spasial bagi Penanggulangan Banjir

Joenil Kahar,

e-mail: joenil@gd.itb.ac.id, DEPARTEMEN TEKNIK GEODESI FTSP-ITB, Telp/Fax: 62 – 22- 253 4286

ABSTRAK

Dalam makalah ini disampaikan secara singkat tentang masalah yang timbul akibat banjir yang terjadi di Jakarta pada awal tahun 2002. Dalam mengkaji banjir Jakarta tersebut diberi ilustrasi tentang peran informasi spasial tersebut serta kaitannya dengan penataan ruang. Peran informasi spasial yang dilengkapi dengan informasi ekonomi dan sosial budaya dalam penataan ruang diuraikan secara khusus. Diskusi dalam makalah ini menyampaikan bahwa mengkaji pasca banjir Jakarta tidak terpisahkan dengan kajian tata ruang Jakarta dan sekali gus dikaitkan dengan evaluasi penataan ruang nasional. Sebagai catatan akhir disampaikan bahwa pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan merupakan proses multi disiplin yang dilaksanakan dengan Sistem Manajemen Informasi Terpadu (SMIT) dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG).

Kata kunci: bencana banjir, penataan ruang, pengelolaan lngkungan, informasi spatial, Sistem Informasi Geografis (SIG), Sistem Manajemen Informasi terpadu (SMIT)

ABSTRACT

This paper briefly describes flood problems occurred in Jakarta at the beginning of 2002. To investigate and to solve the problems, the role of spatial information on spatial management and planning are illustrated. Therefore the role of the spatial information which is combined with social economic information are specifically described and discussed. Discussion in this paper mentioned that investigation on the post of Jakarta flood is strongly related to the evaluation of spatial planning of Jakarta and the national spatial planning. Finally this paper concludes that decision and policy making related to the post management of Jakarta flood should be handled by multi-discipline approach by using Integrated Information Management System (IIMS) by utilizing Geographical Information System (GIS) technology.

Key words: flood disaster, spatial planning, environment management, spatial information, Geographical Information System, Integrated Information Management System (IIMS)

PENDAHULUAN

Pada saat banjir Februari 2002 melanda Jakarta, Pemerintah DKI dengan segala kemampuan yang ada padanya berupaya menanggulangi bencana yang menimpa masyarakat ibu kota sebagai akibat banjir tersebut. Hujan turun dari langit bagaikan tak ada hentinya melebihi curah hujan normal. Sesuai dengan kaidah alam, air berusaha mengalir menuju laut yang umumnya merupakan wilayah lebih rendah dari wilayah daratan, sedangkan keadaan muka laut di teluk Jakarta pada saat itu lebih tinggi dari keadaan normal, sehingga dari hari ke hari genangan banjir Jakarta bukannya berkurang bahkan makin lama makin meluas dan makin tinggi. Sebagian besar wilayah Jakarta, daerah pemukiman, perkantoran, pertokoan serta jalan raya digenangi banjir. Roda rutinitas kehidupan masyarakat sehari-hari berubah, tuntutan keselamatan masyarakat yang ditimpa bencana banjir meningkat, sedangkan upaya penanggulangan bencana belum memberikan hasil seperti yang diharapkan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesan bahwa pemerintah DKI lamban menangani masalah bencana banjir.

Terjadinya banjir Jakarta bukan hanya disebabkan kontribusi aliran sungai di wilayah Jakarta, tetapi juga disebabkan kontribusi aliran sungai yang berhulu di wilayah provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten. Oleh karena itu penanganan masalah Banjir Jakarta perlu melibatkan dua provinsi tersebut selain prrovinsi DKI, sehingga koordinasi penanganannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Banjir Jakarta sudah berlalu. Namun demikian akibat dan dampak banjir masih sangat terasa. Berbagai instansi pemerintah, asosiasi profesi, perguruan tinggi masih mengkaji “mengapa banjir terjadi, bagaimana penanggulangan banjir, bagaimana meminimasi bencana banjir”, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang timbul berkaitan dengan banjir. Masalah banjir di Jakarta bukan masalah baru, tetapi selalu menarik perhatian untuk dipermasalahkan, karena penanggulangannya belum pernah dilaksanakan dengan tuntas.  Berbagai kajian telah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai data dan informasi yang tersedia dan tersebar pada berbagai instansi. Telah diberitakan di media masa bahwa untuk penggulangan banjir di Jakarta, pemerintah telah menganggarkan biaya sebesar lebih dari 15 triliun rupiah. Masalah selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan  dana tersebut agar penanggulangan banjir terlaksana dengan tuntas, sehingga musibah banjir di Jakarta tidak tidak terulang lagi.

DATA SPASIAL DAN PENATAAN RUANG

Wilayah merupakan salah satu dari tiga unsur penting negara, disamping dua unsur lainnya, yaitu rakyat dan pemerintah. Wilayah adalah wahana di mana rakyat suatu negara menyelenggarakan kehidupannya dengan memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan. Unsur pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan negara memerlukan informasi situasi, kondisi dan potensi wilayah, disamping memerlukan informasi wilayah negara sekitarnya dan wilayah negara lainnya serta wilayah internasional di seluruh planit bumi ini yang dimanfaatkan bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan rakyat dalam menyelenggarakan kehidupan. Semua informasi ini tidak hanya diperlukan pemerintah, tetapi juga oleh rakyat sebagai suatu unsur yang hidup dalam suatu wilayah negara yang bahu membahu dan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu informasi kewilayahan diperlukan dalam kehidupan bernegara.

Informasi kewilayahan ini dapat berupa informasi keruangan/spasial (spatial information) yang berkaitan dengan lokasi geografi yang disebut informasi geografis (geographical information) dan biasa juga disebut informasi geospasial (geospatial information), yang sering disingkat menjadi informasi spasial (spatial information). Data statistik yang berkaitan dengan lokasi geografis dapat juga dikategorikan dengan data spasial.

Ruang wilayah satu negara yang merupakan bagian dari ruang bumi (earth space) yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara beserta segala isinya merupakan karunia Tuhan sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, sesuai dengan UU No. 24 tahun 1992, penataan ruang yang meliputi proses (1) perencanaan tata ruang, (2) pemanfaatan ruang yang berkualitas (yang efisien dan efektif) serta (3) pengendaliannya merupakan kegiatan yang sangat penting, karena penataan ruang merupakan upaya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam lingkungan ruang yang nyaman dan berkelanjutan. Hasil perencanaan tata ruang yang baik akan menghasilkan pemanfaatan ruang yang berkualitas dan mempermudah pengendaliannya. Perencanaan tata ruang yang baik akan tercapai apabila didukung oleh berbagai informasi spasial yang benar dan akurat, serta disajikan dalam bentuk peta atau informasi digital dengan sistem yang baku. Jadi dengan memanfaatkan bernbagai informasi spasial yang tersedia serta infromasi sosial dan ekonomi pada saat itu, penataan ruang yang diawali dengan perencanaan tata ruang dilakukan dengan keinginan dan harapan agar kehidupan masyarakat lebih baik, nyaman dan sejahtera yang berkelanjutan.

Dalam pemanfaatan tata ruang oleh pemerintah, rakyat dan masyarakat dalam suatu wilayah negara bahu membahu dan secara bersama-sama menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan masyarakat yang nyaman dan berkelanjutan itu. Pada hakekatnya kegiatan tersebut adalah kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan kegiatan yang dinamis yang berubah dan bervariasi menurut ruang dan waktu.  Kegiatan ini memerlukan sarana dan prasarana wilayah yang selalu dapat mendukung kedinamisan kegiatan tersebut. Apabila sarana dan prasarana wilayah tidak mendukung lagi, maka dilakukan pengembangan sarana dan prasarana wilayah. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah berarti mengubah informasi spasial, karena sarana dan prasarana wilayah merupakan informasi spasial. Jadi dalam pemanfaatan tata ruang akan terjadi perubahan informasi spasial.

Perlu disadari bahwa populasi rakyat atau masyarakat yang memanfaatkan ruang dan lingkungan suatu wilayah akan selalu bertambah, dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah bagi kegiatan masyarakat dapat menimbulkan ketidak nyamanan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan tata ruang harus dikendalikan atau dilakukan pengendalian tata ruang dengan melakukan pemantauan perubahan informasi spasial serta perubahan dalam kegiatan sosial dan ekonomi dan pola kehidupan masyarakat, sehingga tidak terjadi ketidak nyamanan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat.

Disamping itu agar tujuan hakiki penataan ruang tercapai, yaitu terwujudnya kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang dan lingkungan untuk melaksanakan kegiatan kehidupan rakyat yang sejahtera dan berkelanjutan, maka peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penataan ruang harus dijalankan dan dipatuhi.

PEMANFATAAN DATA SPASIAL BAGI KAJIAN BANJIR JAKARTA

Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang bermuara di teluk Jakarta (Gambar 1) adalah s. Angke, s. Cakung, s. Ciliwung, s. Kalibaru, s. Krukut, dan s. Sunter. Dari semua sungai tersebut, hanya s. Ciliwung yang berasal dari wilayah Puncak (Jawa Barat), sedangkan beberapa sungai berasal dari wilayah Kabupaten Bogor (Jawa Barat).

jt1

2 Komentar »

  1. ini orang DKI sama orang pusat gak pada komen sih?..nih banjirnya berasa banget sekarang…

    Komentar oleh handoyo — Januari 23, 2014 @ 1:48 pm

  2. Penanganan banjir di DKI bukan masalah hitung-menghitung tapi…berani tidak menata “mengususr” pemukiman di bantaran Ciliwung dan sungai-sungai lainnya, membatalkan dan kalau perlu mengembalikan rawa-rawa yang sudah jadi Mal dan permukikan di DKI seperti Kelapa Gading dll

    Komentar oleh komar — Agustus 26, 2015 @ 2:32 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: