BebasBanjir2015

Tidak Jamin

Jokowi: Normalisasi Tak Jamin Jakarta Bakal Bebas Banjir

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/ 9 Agustus 2013 

071902120130620-170758780x390

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, rencana normalisasi sungai yang ada di Jakarta tidak menjamin warga akan bebas dari dampak banjir. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan, kondisi keadaan tetap bergantung dari hulu sungai yang melintasi Jakarta.

“Memang normalisasi itu salah satu, tapi tidak menjamin (bebas banjir). Selama hujan seperti itu, dan ini (banjir) tidak setahun dua tahun, kan. Di Jakarta ini sudah puluhan tahun (banjir),” kata Jokowi saat ditemui tengah meninjau warga korban banjir di Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat siang.

Kompas.com/Robertus Belarminus
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambangi wilayah Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang dilanda banjir. Jumat (9/8/2013).

Jokowi mengatakan, masalah banjir di Jakarta sendiri bergantung pada kondisi hulu sungai yang mengalir di Jakarta. Yang paling penting saat ini, lanjut Jokowi, yakni implementasi penanganan dampak banjir. Salah satunya dengan meninjau lapangan sekaligus menyampaikan mengenai masalah relokasi warga dari ancaman banjir.

Namun, normalisasi tetap akan dilakukan bagi permukiman warga yang kerap terkena banjir di 13 sungai yang melintasi Jakarta untuk mengurangi dampaknya. Namun, diakuinya, beberapa lokasi masih terkendala masalah pembebasan tanah yang belum rampung.

“Normalisasi seluruh. Kita ada tiga belas sungai itu seluruh Jakarta, nanti dinormalisasi semua,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, normalisasi sungai memang melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dalam prosesnya.

“Kuncinya yang men-drive ya memang harusnya pemerintah pusat,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi melakukan kunjungan di wilayah Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Di lokasi, Jokowi juga berkeliling dan menyapa warga korban banjir sambil memberikan bantuan berupa beras dan perangkat sekolah.

Pemerintah Tak Jamin Jakarta Bisa Bebas Banjir

Sumber: http://www.republika.co.id/  27 Desember 2012

warga-melintas-saat-banjir-merendam-rumah-mereka-_121224163305-821

Warga melintas saat banjir merendam rumah mereka di Kampung Poncol, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/12). (Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Pemerintah tidak menjamin Jakarta akan bebas dari banjir hingga beberapa tahun mendatang karena program normalisasi sejumlah sungai dan lainnya tuntas 2017-2018.

“Kendati program ini selesai pada 2017/2018, Jakarta tak dijamin bebas banjir,” kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto saat jumpa pers penanganan banjir Jakarta, Kamis, (27/12).

Apalagi, kata Djoko, tak ada satupun kota-kota besar di dunia yang mutlak bebas banjir, apalagi untuk Jakarta yang garis permukaannya di bawah air laut.

Namun, terang Djoko, pihaknya bersama pemerintah daerah telah menyusun serangkaian program, mulai dari normalisasi sejumlah sungai di Jakarta, hingga revitalisasi situ dan embung.

“Jadi, ada bagian pusat dan pemda DKI. Total anggaran hingga 2016 sekitar Rp 6,9 triliun dengan sasaran mengurangi titik genangan sebanyak 67 titik dari total 78 titik,” kata Djoko.

Djoko memberikan contoh, untuk pekerjaan normalisasi dari 13 sungai yang ada, beberapa sungai tanggung jawab pusat adalah Kali Angke, Kali Pasangrahan, Kali Krukut, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat dan Kali Cakung.

Sedangkan, untuk kewenangan Pemda DKI Jakarta antara lain, Kali Sekretaris, Kali Grogol, Kali Cideng, Kali Baru Timur.

Tidak hanya itu, kata Djoko, saat ini juga sedang dalam proses lelang dengan anggaran pinjaman Bank Dunia berupa Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

“Proyeknya antara lain untuk Cengkareng Drain, Sunter Hilir dan Muara Banjir Kanal Barat dengan total anggaran Rp1,4 triliun,” ujar Djoko.

Masyarakat, kata Djoko, harus sadar dan mendukung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Genangan di Jakarta beberapa waktu lalu disebabkan air tak bisa melewati drainase karena tersumbat sampah.

Anggaran besar tak jamin Medan bebas banjir 

Sumber:  http://waspada.co.id/ 27 November 2011

MEDAN – Demi mengatasi masalah banjir di Kota Medan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan telah mengucurkan dana hingga Rp179 miliar setiap tahun. Namun, Medan hingga kini masih saja dihadapkan masalah yang sama yakni banjir.

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Bina Marga Medan, namun demikian, dinilai tidak bisa memaksimalkan jumlah anggaran yang besar tersebut untuk mengatasi masalah banjir di Medan yang kerap datang jika hujan deras mengguyur.

Melihat permasalahan ini, analis tata kota Rafriandi Nasution, mengatakan sebenarnya ada tiga faktor yang menyebakan masalah banjir di suatu daerah tidak bisa diatasi meski jumlah anggaran besar telah dikucurkan pemerintah. Yang pertama faktor alam, untuk hal ini sebesar apapun anggaran dan semaksimal apapun kinerja pemerintah untuk mencegah banjir akan sia-sia karena faktor alam merupakan salah satu faktor yang tidak bisa diprediksi.

“Sebagai contoh gempa bumi di Jepang beberapa waktu lalu, kurang canggih apa pemerintah Jepang dalam mengantisipasi datangnya berbagai bencana namun karena sudah faktor alam maka yang seperti kita lihat, banyak korban yang berjatuhan. Jika tuhan sudah berkehendak, kita hanya bisa pasrah,” ujarnya kepada Waspada Online tadi malam.

Yang kedua, lanjut Direktur Lembaga Pengkajian Pembangunan Pemukiman Kota (LP3K) ini, masalah perencanaan dari para stake holder. Sebesar apapun anggaran yang dikucurkan pemerintah tanpa ada perencanaan yang matang juga akan sia-sia. “Mereka bisa saja membangun, namun karena kurangnya perencanaan mereka tidak bisa merawatnya, ini kan jadi terkendala,” ujarnya.

Dan yang ketiga faktor pengelolaan sumber daya manusianya. Ketiga faktor tersebut sangat penting dalam mengatasi bencana, baik banjir maupun bencana alam lainnya seperti gempa bumi maupun tanah longsor. Sebenarnya, katanya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi banjir di beberapa daerah di Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan anggaran yang dikelaurkan pemerintah di luar negeri untuk masalah yang sama. Dan ketika ditanya apakah pemerintah Kota Medan sudah melakukan upaya yang maksimal untuk mengatasi masalah banjir di Medan, dirinya mengatakan, “Belum karena sampai sekarang Medan masih saja dilanda banjir.”

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikrimah Hamidy, mengatakan anggaran yang dikucurkan Pemko Medan untuk Dinas Bina Marga hampir tiap tahun meningkat. Begitu juga dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), akan tetapi manfaatnya belum dirasakan warga Kota Medan. “Anggaran itu sampai saat ini belum dirasakan warga dan hasilnya belum maksimal,” kata Ikrimah.

Menurutnya, ada kesalahan dalam penggunaan anggaran yang dilakukan Pemko Medan. Kita menganggap ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Karena itu harus melakukan evaluasi terkait penggunaan anggaran,” katanya.

Di bagian lain, dia juga menyampaikan DPRD Kota Medan merasa perlu untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) penanganan drainase. Hal itu bertujuan dalam membantu Pemko Medan menyelesaikan infrastruktur di Kota Medan. Pansus itu, kata Ikrimah, bertujuan mengetahui permasalahan mendasar dalam penanganan drainse di Kota Medan. “DPRD Medan ingin mendukung kerja Pemko, dalam hal ini Dinas Bina Marga,” ujarnya.

Sedangkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan, Jumadi SPDI menyampaikan, anggaran Pemko Medan ke Dinas PU Bina Marga tidak ada manfaat sama sekali. Sebab selama ini Kota Medan tetap saja tidak terlepas dari banjir. Editor: ANGGRAINI LUBIS

Pengerukan Citarum Tak Jamin Bandung Bebas Banjir 

Sumber: http://www.inilahjabar.com/  9 November 2011

INILAH.COM, Bandung – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengakui pengerukan Sungai Citarum tidak bertujuan membebaskan kawasan sepanjang aliran sungai agar bebas dari banjir. Namun dia menegaskan, pengerukan akan melancarkan aliran air, sehingga kemungkinan banjir bisa diperkecil.


“Kita tidak bisa menjamin Bandung akan bebas dari banjir akibat Citarum. Tapi pengerukan ini kita jamin akan mengurangi potensi itu,” ujar Djoko usai peresmian Pelaksanaan Rehabilitasi Penanggulangan Banjir Sungai Citarum di Baleendah Kabupaten Bandung, Rabu (9/11/2011).

Dia menambahkan, penanganan limbah di sepanjang sungai pun bukan jadi target kementeriannya. Karena itu dia mengaku penanganan kawasan Citarum tidak bisa dilakukan satu kementerian saja, namun harus melibatkan kementerian lain, termasuk pemerintah daerah.

“Upaya yang dilakukan sekarang memang tidak optimal, karena itu harus ada pengelolaan yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Tidak mungkin satu menteri menyelesaikan semua masalah Citarum, harus melibatkan kementerian lain,” kata Djoko.

Sementara itu, untuk pengerukan yang dilakukan Kementerian PU, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun. Dana itu dialokasikan untuk 3 tahun. Total biaya untuk menyelesaikan Citarum sendiri diakui Djoko sangat besar, mencapai puluhan triliun.

“Penanganan Citarum tidak bisa dilakukan sebentar, tapi memerlukan waktu sekitar 10-15 tahun. Total biaya mencapai Rp35 triliun untuk 15 tahun,” ungkap dia.[jul]

Tak Ada Jaminan Bebas Banjir  

Sumber:  http://lombokpost.co.id/ 29 Oktober 2011

MATARAM–Musim hujan telah tiba. Setidaknya dalam seminggu terakhir, beberapa kali hujan mengguyur Kota Mataram. Sayangnya, datangnya musim hujan tak sertamerta membuat seluruh warga Kota Mataram bergembira. Pasalnya, hingga saat ini belum ada jaminan terbebas dari banjir.

Seperti musim hujan tahun lalu, Mataram beberapa kali dilanda banjir.Masyarakat pun panik menyelamatkan diri dan harta benda mereka. Hal ini tentu tidak boleh terulang pada musim hujan tahun ini.

Berbagai cara dilakukan pemerintah setempat. Mulai dari perbaikan drainase, pengerukan sedimen di sejumlah sungai, membuat lubang biopori hingga sumur resapan. Harapannya, banjir tak lagi menghampiri ibu kota Provinsi NTB ini.

Tapi, harapan itu tampaknya belum akan bisa terealisasi. Sebab, perbaikan drainase dan pengangkatan sedimen di sejumlah sungai belum benar-benar tuntas dilakukan. Begitupun dengan pembuatan dua ribu lubang biopori dan pembuatan sumur resapan di setiap kelurahan.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Mataram H Muttawali tidak berani menjamin Mataram terbebas dari ancaman banjir maupun genangan pada musim hujan tahun ini. Selain karena perilaku masyarakat yang masih sering membuang sampah di sungai atau selokan, pembangunan lubang biopori dan sumur resapan juga belum benar-benar tuntas.

‘’Kalau pembuatan dua ribu lubang biopori, saat ini hampir tuntas. Tapi program pembuatan sumur resapan di masing-masing kelurahan, saya belum dapat laporan,’’ kata Muttawali.

Pembangunan sumur resapan memang menjadi program wali kota untuk mengatasi banjir. Wali kota mengalokasikan dana lewat dana adhoc atau dana penyusaian infrastruktur di tingkat kecamatan dan kelurahan. ‘’Perintah Pak Wali, per kelurahan wajib membangun dua sumur resapan, tapi sampai sekarang belum satupun kelurahan yang melapor telah membuat sumur resapan itu ke Kantor Lingkungan Hidup,’’ protesnya.

Menurut Muttawali, biaya untuk pembuatan satu sumur resapan ini hanya Rp 2-3 juta. Dengan dana itu, semuanya sudah lengkap. Sehingga, sangatlah ironi kalau sampai kelurahan tidak membuatnya. Sebab, wali kota sudah menggelontorkan dana sekitar Rp 50 juta per kelurahan. Salah satu peruntukannya membangun sumur resapan.

Terpisah, Kasi Drainase Dinas PU Kota Mataram Yuslifar juga belum berani menjamin Kota Mataram terbebas dari banjir pada musim hujan tahun ini. Sebab, untuk memperbaiki seluruh drainase yang ada di Kota Mataram sehingga tidak terjadi banjir, butuh dana sekitar Rp 100 miliar. ‘’Selain itu, belum semua drainase tuntas dikerjakan. Tapi, alasan utama kami tidak berani menjamin Mataram bebas banjir adalah masih adanya oknum masyarakat yang membuang sampah di drainase, sungai atau selokan,’’ tandas Yuslifar. (oni)

Sistem Pompa tidak Jamin Bekasi Bebas Banjir

Sumber:  http://www.pikiran-rakyat.com/ 21 November 2010

KISMI DWI ASTUTI/”PRLM”

SEBUAH pompa dipasang di aliran Kali Bekasi di Jln. Kartini Kota Bekasi untuk menyedot air yang melimpah saat hujan agar tidak terjadi banjir, Minggu (21/11). Selain membutuhkan pompa dengan kapasitas besar, Kota Bekasi perlu memperbaiki saluran drainase yang ada secara menyeluruh dan membangun tandon air.*

BEKASI, (PRLM).- Penerapan sistem pompa air di sejumlah titik yang sering tergenang tidak menjamin Kota Bekasi bebas banjir. Sebab, selain disebabkan oleh air limpasan dari sungai banjir di Kota Bekasi juga banyak disebabkan karena sistem drainase yang semakin memburuk. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menanggapi sejumlah keluhan masyarakat mengenai banjir cileuncang maupun banjir akibat limpasan ai sungai di beberapa wilayah di Kota Bekasi.

Dikatakan Rahmat, Minggu (21/11), saluran sekunder atau saluran penampung air limpas di bagian barat Kota Bekasi seharusnya terintegrasi dengan banjir kanal timur (BKT) Jakarta Timur. Selain itu, sejumlah tandon air terutama di wilayah Bekasi bagian timur perlu segera terealisasikan. “Dua solusi inilah yang akan kami sampaikan ke DPRD dan agar juga dibahas bersama dengan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, pembelian pompa di setiap titik pun tidak akan ada gunanya jika sistem drainase kita belum baik. Lihat saja, hampir di seluruh wilayah sistem drainasenya rusak parah sehingga banjir sering terjadi,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan pria yang akrab disapa Pepen ini, sistem drainase yang terintegrasi akan menunjang saluran pembuangan air ke laut. Sebab, selama ini saluran pembuangan air hanya mengandalkan saluran primer dan sekunder yang ada di Kota Bekasi. Padahal, kinerja saluran itu sampai sekarang tidak efektif disebabkan oleh topografi atau kontur permukaan Kota Bekasi hampir datar, hanya 27 meter di atas muka laut. Oleh karena itu, tetap mengandalkan saluran primer dan sekunder menurut Pepen tidak akan membantu banyak.

Saluran. lanjut Pepen, semakin buruk seiring dengan padatnya penduduk yakni sekitar 2,3 juta jiwa. “Saluran buangan yang paling efektif memang harus melalui BKT,” tambahnya. Untuk menunjang rencana tersebut, pihaknya butuh foto udara soal wilayah Kota Bekasi. “Dari foto udara itulah, kita bisa menggambar saluran yang terintegrasi,” katanya. Disayangkan Pepen, foto udara Kota Bekasi yang terakhir ada pada tahun 1998. “Kondisi saat itu dengan saat ini tentu sudah jauh berbeda sehingga foto udara tahun 1998 sudah tidak bisa menggambarkan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi Kota Bekasi. Sebab, pastinya mengalami perubahan seiring dengan pertambahan penduduk,” tutur Pepen.

Selain integrasi sistem drainase, Kota Bekasi dinilai Pepen juga harus membangun tandon air di wilayah Bekasi bagian timur, misalnya di Kecamatan Pondok Melati, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Perumnas 3 Bekasi Timur, dengan luas masing-masing sekitar 1 hektare. “Rencana ini telah berkali-kali diusulkan, tetapi dananya selalu tidak ada. Sekalinya ada harapan, kita mengalami defisit sehingga dana untuk projek ini pun menguap dan tidak pernah terealisasi sampai sekarang,” ungkapnya. Menurut dia, untuk projek ini diperkirakan akan menelan dana hingga Rp 100 miliar.

Saat ini, Kota Bekasi tengah menyiapkan sebuah bangunan pengendali banjir di samping Islamic Center tepatnya di Kali Rawa Tembaga untuk menanggulangi banjir di wilayah perkotaan, yakni di sekitar aliran kali tersebut. Hanya saja, pompa dengan kekuatan besar seharga Rp 7,5 miliar ini pun hanya akan menanggulangi sekitar 75 persen masalah banjir cileuncang dan banjir akibat limpasan air kali di sekitar wilayah ini. Sementara, wilayah lainnya di sekitar Kali Bekasi maupun kali lainnya masih terancam banjir saat musim hujan tiba. (A-155/A-147)***

BKT Tak Jamin Bebas Banjir

Sumber: http://bataviase.co.id/ 31 Mar 2010

Banjir Kanal Timur (BKT) yang akan selesai seluruhnya pada Desember 2010 tak menjamin Jakarta bebas dari ancaman banjir. Banjir atau tidaknya suatu kawasan juga tergantung pada ada atau tidak adanya lahan rembesan serta pengelolaan drainase dan sampah.

BANJIR Kanal Timur atau BKT hanyalah salah satu aspek fisik dari antisipasi banjir di Jakarta. Itu hanya salah satu aspek fisik. BKT tak jamin Jakarta bebas banjir,” kata mantan Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Slswoko, dalam bedah buku Banjir Kanal Timur Karya Anak Bangsa karya Robert Adhi Ksp di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (JO/3).

Menurut Siswoko, banjir dan tidaknya suatu kawasan ketika dilanda hujan deras masih tergantung pada aspek lainnya, misalnya ada atau tidaknya tanah rembesan, pengelolaan drainase dan sampah di sekitarnya dan lain sebagainya.

Terhadap klaim bahwa pada musim hujan kali ini BKT sudah membuktikan mampu secara fungsional mengurangi ancaman banjir, Siswoko mengatakan, hal itu hanya faktor curah hujan yang besar tidak terjadi di Jakarta dan agak bergeser ke timur sehingga kawasan Citarum yang mendapat limpahan air. “Jadi, BKT bukan segalanya. Jika Jakarta kemarin diguyur hujan seperti 2007, belum tentu Jakarta bebas banjir,” katanya seperti dilansir Antara.

“Yang harus dipahami mengatasi banjir tidak cukup hanya mengandalkan bangunan fisik,” kata Siswoko. Dengan kata lain, tegasnya, pemerintah tidak cukup hanya mendirikan bangunan seBab proses membangun relatif pendek dibanding dengan pemanfaatannya. Bangunan BKT ini harus dioperasikan dan dipelihara.

Sedada Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, mengklaim bahwa proyek BKT telah mampu mengurangi periode genangan air akibat banjir. “Kalau sebelumnya Jakarta bisa terendam tiga hari dan tingginya mencapai dada orang dewasa, sekarang hanya beberapa jam saja dan semata kala orang dewasa,” katanya.

Artinya, manfaat kanal yang membelah lima aliran Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung itu sudah terasa saat terjadi banjir bulan lalu. Waktu genangan air di 13 kawasan rawan genangan pun terbukti berkurang secara signifikan. Dia juga menambahkan, luasan genangan, frekuensi banjir, dan indikasi kerugian akibat banjir relatif berkurang sejak kanal itu tembus ke laut pada Desember 2009.

Saat musim penghujan, banjir selalu menggenangi kawasan Jakarta karena lima sungai setempat yang seharusnya menjadi drainase regional tidak mampu menampung limpahan ai.-. Hal tersebut, terjadi karena perubahan pemanfaatan ruang pada sepanjang aliran sungai. “Hal itu secara kumulatif menjadi kontributor banjir,” kata Hermanto.

Hermanto juga mengatakan, setelah BKT selesai sepenuhnya, rencananya pembangunan akan dilanjutkan dengan menyambung saluran secara melingkar dari Sungai Ciliwung menuju Cipinang. Sambungan itu akan berfungsi menampung air secara regional.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadanc Kementerian Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio, menambahkan, proyek yang membentang sepanjang 23,5 km itu belum seluruhnya memiliki lebar 75 meter karena pada beberapa lokasi kanal itu memiliki lebar 15 meter.

Namun, apabila BKT itu pun belum tembus hingga laut, limpahan air dari Sungai Ciliwung dan Cipinang yang kemungkinan besar menyebabkan banjir itu dapat diampung di BKT yang kapasitasnya 8 juta kubik. Pada kondisi demikian, BKT menjadi rescrvoir atau penampungan sementara, yg

BKT Tak Jamin Jakarta Bebas Banjir

Olivia Marietta – Okezone

PROYEK BKT

Proyek Banjir Kanal Timur (Foto: skycrappercity)

Sumber: http://news.okezone.com/ Senin, 5 Oktober 2009

JAKARTA – Nampaknya target pengoperasian banjir kanal timur (BKT) tahun ini bisa terealisasi. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa proyek tersebut sudah masuk tahap pengerukan dan drainase.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Ahmad Harjadi dalam diskusi di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (5/10/2009).

“Sudah hampir selesai. 2009 diusahakan selesai, diharap bisa mengurangi banjir saat musim hujan,” ujarnya.

BKT yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010 Provinsi DKI Jakarta, dibangun untuk mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri, dan pergudangan di Jakarta bagian timur. BKT akan menampung aliran Kali Ciliwung, Kali Cililitan, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Kramat Jati, dan Kali Cakung.(lam)(mbs)

Flood Way Tidak Jamin Medan Bebas Banjir

Sumber: http://www.medanbisnisonline.com/2009/01/06/flood-way-tidak-jamin-medan-bebas-banjir/ , Ragam 06-01-2009

*iwan guntara

MedanBisnis – Medan Rampungnya pembangunan flood way (banjir kanal) senilai Rp 1,5 triliun tidak menjamin Kota Medan terbesa dari bencana banjir. Karena banyak faktor lain yang penyebab banjir yang masih terabaikan, termasuk daerah tangkapan air di hulu sungai sudah semakin kritis dan buruknya pengelolaan drainase di inti kota.

Demikian disampaikan Kepala Badan Wilayah Sungai Sumatera II (BWS) Ir Yani Sulastri Siregar dalam temu pers di Aula Transparansi Bainfokom Sumut, Senin (5/1).

“Rampungnya banjir kanal yang menghubungkan alur Sei Deli dengan Sei Percut tersebut bukan jaminan kalau Kota Medan bebas dari banjir, ” ujarnya.

Menurut Yani yang didampingi Kepala Dinas Pengairan Sumut Ir Hafas Fadilah bersama Kepala Badan Infokom Sumut Drs H Eddy Syofian MAP megaproyek bantuan Japan Banking International Coorporation (JBIC) yang menghubungkan alur Sei Deli dengan Sei Percut tersebut, bukan sebagai solusi mengatasi banjir di Kota Medan. Karena, mengatasi banjir di Kota Medan, membutuhkan banyak faktor yang harus dibenahi. Yani mengaku, kebiasaan buruk warga Kota Medan yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, merupakan faktor yang sangat mendukung terjadinya banjir di kota tersebut.

Untuk itu, kebiasaan buruk membuang sampah ke sungai ini pelu diubah. Kemudian, meningkatkan kepedulian berbagai pihak untuk tetap menjadikan jalur hijau bantaran sungai bebas dari bangun permanen, serta mengeleminir semakin menipisnya daerah tangkapan air di hulu sungai.

Meski begitu, Yani membantah, kalau pembangunan proyek kanal banjir tersebut tidak berguna dalam penanganan banjir di Kota Medan. Disebutkannya, dalam peristiwa banjir dua hari lalu, kanal banjir tersebut sudah berfungsi dan menampung air yang cukup banyak. “Karenanya, tanpa dibangunnya proyek banjir kanal itu, maka banjir yang terjadi di Kota Medan, bisa lebih parah lagi. Seperti banjir beberapa hari terakhir ini, kita melihat langsung debit air yang ditampung/dialirkan dari Sei Deli ke Sei Percut sudah seperti tampungan waduk/danau. Kalau tidak ada kanal ini, mungkin banjir yang terjadi di Kampung Aur, Kecamatan Sei Mati Medan akan lebih parah lagi,” ungkap Yani.

Dia menyebutkan, hujan deras yang melanda Medan Sabtu malam kemarin menyebabkan debit air baik dari drainase dan yang langsung turun ke Sungai itu menyebabkan debit air tak terkendali. Dijelaskannya, tujuan pembangunan megaproyek itu sejak awal yakni untuk mengantisipasi terjadinya banjir bandang atau banjir kiriman saat debit air dari hulu Sei Deli meningkat. Yani mengatakan sejak beroperasinya kanal tersebut banjir kiriman tak lagi terjadi. Karena desain proyek yang dirancang konsultan ditujukan untuk antisipasi banjir bandang periode 25 tahunan. Sebelumnya, lanjut Yani, pada periode awal pihaknya sudah menjelaskan jika adanya banjir, kanal bukan jadi jaminan Medan bebas banjir. Karena Sei Deli di bagian hilirnya dulu sudah pernah ditangani Asia Development Bank untuk penanganan banjir periode 10-15 tahunan melalui Proyek Medan Urban Development Project (MUDP).

Namun karena, banyaknya penduduk yang bermukim di sepanjang bantaran sungai mulai dari kawasan Apros sampai Sei Babubura, maka proyek dihentikan, karena untuk mengganti rugi lahan, membutuhkan dana yang cukup besar.

“Karena faktor itu, saat air Sei Deli meluap, maka warga yang bermukim di bagian kanan bantaran Sei Deli seperti di Kampung Aur, kerap terserang banjir. Karena kawasan ini lebih landai dibanding kawasan di seberangnya. Namun, bila tidak ada proyek kanal, kemungkinan besar, banjir yang terjadi akan lebih hebat lagi,” tukasnya.

Sementara itu Kepala Dinas PU Pengairan Propsu Hafas Fadillah disinggung mengenai program kerjanya 2009 mengatasi masalah banjir di Sumut malah mengaku tidak ada. Dia mengaku pihaknya terkendala masalah dana. Karena, untuk memelihara bangunan/proyek penanganan banjir saja, sudah membutuhkan biaya Rp300 miliar lebih.

“Nah tahun 2009 ini, kita hanya mendapatkan dana Rp87 miliar lebih. Dana itu, jelas tidak mencukupi untuk melakukan pemeliharaan, apalagi untuk membangun,” jelasnya. Melihat kondisi seperti ini, baik Hafas maupun Yani hanya bisa mengimbau warga, khususnya yang bermukim di bantaran sungai, untuk tetap waspada. Karena, berdasarkan ramalan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), sampai akhir Januari 2009, curah hujan di sejumlah wilayah di Propinsi Sumut mencapai puncaknya.

Foke Ngeles : Saya Tak Jamin Jakarta Bebas Banjir

http://jakwatch.blogspot.com/2007/11/foke-ngeles-saya-tak-jamin-jakarta.html , 5 November 2007

[Okezone Dotcom] – Pemprov DKI selalu menjadi perhatian dalam penanganan banjir di Jakarta. Namun, Gubernur DKI Fauzi Bowo malah mengatakan tak bisa menjamin Jakarta bebas banjir. “Untuk mengantisipasi korban jiwa saya optimis bisa kita handle. Tapi kalau tidak ada genangan atau banjir, itu yang saya tak bisa jamin,” kata Fauzi Bowo, di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2007).

Pria yang akrab disapa Foke ini mengelak saat pernyataan tersebut, diartikan sebagai tidak adanya upaya penanganan khusus daerah rawan banjir seperti kawasan Kampung Melayu. “Sudah saya bilang mereka itu tinggal di badan kali. Yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat hanya prewarning mereka, supaya waspada dengan genangan air, agar tak ada korban jiwa,” jelasnya.

Sementara untuk mengatasi sampah di pintu air Manggarai, Foke akan meminta partisipasi pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Camat dan lurah di sepanjang bantaran Kali Ciliwing diimbau dapat melakukan penanganan masyarakat untuk tak membuang sampah ke kali.

“Sekarang pintu air Manggarai bukan saja pintu air lagi tapi juga jadi pintu sampah. Dalam satu hari saja, sampahnya bertruk-truk, belum lagi di aliran sungainya,” keluh Foke. Sosialisasi itu juga akan digalakkan Foke melalui program Gubernur Mendengar. “Mulai minggu depan saya pusatkan di wilayah Jakarta Timur,” pungkasnya. (Senin : 5/11/2007)

Anggaran besar tak jamin Medan bebas banjir

 Sumber:  http://waspada.co.id/ 27 November 2011

MEDAN – Demi mengatasi masalah banjir di Kota Medan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan telah mengucurkan dana hingga Rp179 miliar setiap tahun. Namun, Medan hingga kini masih saja dihadapkan masalah yang sama yakni banjir.

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Bina Marga Medan, namun demikian, dinilai tidak bisa memaksimalkan jumlah anggaran yang besar tersebut untuk mengatasi masalah banjir di Medan yang kerap datang jika hujan deras mengguyur.

Melihat permasalahan ini, analis tata kota Rafriandi Nasution, mengatakan sebenarnya ada tiga faktor yang menyebakan masalah banjir di suatu daerah tidak bisa diatasi meski jumlah anggaran besar telah dikucurkan pemerintah. Yang pertama faktor alam, untuk hal ini sebesar apapun anggaran dan semaksimal apapun kinerja pemerintah untuk mencegah banjir akan sia-sia karena faktor alam merupakan salah satu faktor yang tidak bisa diprediksi.

“Sebagai contoh gempa bumi di Jepang beberapa waktu lalu, kurang canggih apa pemerintah Jepang dalam mengantisipasi datangnya berbagai bencana namun karena sudah faktor alam maka yang seperti kita lihat, banyak korban yang berjatuhan. Jika tuhan sudah berkehendak, kita hanya bisa pasrah,” ujarnya kepada Waspada Online tadi malam.

Yang kedua, lanjut Direktur Lembaga Pengkajian Pembangunan Pemukiman Kota (LP3K) ini, masalah perencanaan dari para stake holder. Sebesar apapun anggaran yang dikucurkan pemerintah tanpa ada perencanaan yang matang juga akan sia-sia. “Mereka bisa saja membangun, namun karena kurangnya perencanaan mereka tidak bisa merawatnya, ini kan jadi terkendala,” ujarnya.

Dan yang ketiga faktor pengelolaan sumber daya manusianya. Ketiga faktor tersebut sangat penting dalam mengatasi bencana, baik banjir maupun bencana alam lainnya seperti gempa bumi maupun tanah longsor. Sebenarnya, katanya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi banjir di beberapa daerah di Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan anggaran yang dikelaurkan pemerintah di luar negeri untuk masalah yang sama. Dan ketika ditanya apakah pemerintah Kota Medan sudah melakukan upaya yang maksimal untuk mengatasi masalah banjir di Medan, dirinya mengatakan, “Belum karena sampai sekarang Medan masih saja dilanda banjir.”

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikrimah Hamidy, mengatakan anggaran yang dikucurkan Pemko Medan untuk Dinas Bina Marga hampir tiap tahun meningkat. Begitu juga dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), akan tetapi manfaatnya belum dirasakan warga Kota Medan. “Anggaran itu sampai saat ini belum dirasakan warga dan hasilnya belum maksimal,” kata Ikrimah.

Menurutnya, ada kesalahan dalam penggunaan anggaran yang dilakukan Pemko Medan. Kita menganggap ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Karena itu harus melakukan evaluasi terkait penggunaan anggaran,” katanya.

Di bagian lain, dia juga menyampaikan DPRD Kota Medan merasa perlu untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) penanganan drainase. Hal itu bertujuan dalam membantu Pemko Medan menyelesaikan infrastruktur di Kota Medan. Pansus itu, kata Ikrimah, bertujuan mengetahui permasalahan mendasar dalam penanganan drainse di Kota Medan. “DPRD Medan ingin mendukung kerja Pemko, dalam hal ini Dinas Bina Marga,” ujarnya.

Sedangkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan, Jumadi SPDI menyampaikan, anggaran Pemko Medan ke Dinas PU Bina Marga tidak ada manfaat sama sekali. Sebab selama ini Kota Medan tetap saja tidak terlepas dari banjir.

Pengerukan Citarum Tak Jamin Bandung Bebas Banjir

 Sumber: http://www.inilahjabar.com/ 9 November 2011 

INILAH.COM, Bandung – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengakui pengerukan Sungai Citarum tidak bertujuan membebaskan kawasan sepanjang aliran sungai agar bebas dari banjir. Namun dia menegaskan, pengerukan akan melancarkan aliran air, sehingga kemungkinan banjir bisa diperkecil.

“Kita tidak bisa menjamin Bandung akan bebas dari banjir akibat Citarum. Tapi pengerukan ini kita jamin akan mengurangi potensi itu,” ujar Djoko usai peresmian Pelaksanaan Rehabilitasi Penanggulangan Banjir Sungai Citarum di Baleendah Kabupaten Bandung, Rabu (9/11/2011).

Dia menambahkan, penanganan limbah di sepanjang sungai pun bukan jadi target kementeriannya. Karena itu dia mengaku penanganan kawasan Citarum tidak bisa dilakukan satu kementerian saja, namun harus melibatkan kementerian lain, termasuk pemerintah daerah.

“Upaya yang dilakukan sekarang memang tidak optimal, karena itu harus ada pengelolaan yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Tidak mungkin satu menteri menyelesaikan semua masalah Citarum, harus melibatkan kementerian lain,” kata Djoko.

Sementara itu, untuk pengerukan yang dilakukan Kementerian PU, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun. Dana itu dialokasikan untuk 3 tahun. Total biaya untuk menyelesaikan Citarum sendiri diakui Djoko sangat besar, mencapai puluhan triliun.

“Penanganan Citarum tidak bisa dilakukan sebentar, tapi memerlukan waktu sekitar 10-15 tahun. Total biaya mencapai Rp35 triliun untuk 15 tahun,” ungkap dia.[jul]

1 Komentar »

  1. sampe saat ini banjir di jakarta belum bisa diatasi, kemarin saya kebanjiran dan alhasil banyak yang telat.🙂

    Komentar oleh Istanamurah — Maret 20, 2015 @ 10:35 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: