Ardy Purnawan Sani

Penanganan Banjir Jakarta : “Never Ending Story?”

Oleh: Andy Purnawan Sani

Sumber:http://suarajakarta.com/  8 Desember 2011

Jakarta – Banjir memang menjadi momok untuk kota besar seperti Jakarta dan kota-kota lain didunia. Khususnya Thailand yang baru-baru ini mengalaminya. Menurut Departemen Pencegahan Bencana dan Mitigasi Thailand seperti dikutip AFP sebanyak 621 orang dikonfirmasi tewas dan tiga lainnya hilang dalam banjir besar yang terjadi selama tiga bulan terakhir. Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat dan air limpahan dari beberapa bendungan di bagian hulu negara itu mulai terjadi sejak pertengahan Juli 2011. Saat itu banjir terjadi di 15 dari 77 provinsi dan mempengaruhi sekitar 4,9 juta orang dari 1,8 juta rumah tangga di negeri Gajah Putih.

Kembali ke Tanah Air, Jakarta sebagai ibukota negara telah lama memiliki catatan panjang dalam penanganan banjir, tercatat sejak jaman kolonial penanganan banjir di kota besar ini telah dilakukan, diantaranya yaitu :

Penanganan Banjir Jaman Dulu

Tahun 1619 seorang Jan Pieters Zoon Coen membangun Batavia dengan konsep Kota Air (waterfront city) dengan membuat sejumlah kanal seperti di-Amsterdam atau kota-kota lain di Belanda. Pembangunan kanal adalah untuk mencegah banjir.

Tahun 1854 Berdiri badan khusus yang bertugas mengurusi permasalahan banjir, yakni Burgelijke Openbare Werken (BOW), cikal bakal dari Departemen PU.

Tahun 1919 s/d 1920 mulai dilakukan pembuatan Banjir Kanal dari Manggarai di kawasan Batavia Selatan sampai ke Muara Angke di pantai utara, pembuatan banjir kanal ini juga diikuti pembangunan Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet. Konsep pembuatan banjir kanal ini adalah melakukan pengendalian aliran air dari hulu sungai serta mengatur volume air yang akan masuk ke pusat kota Jakarta.

Penanganan Banjir Tahun 60 s.d. 80-an

Penanganan banjir di ibukota negara memang pada akhirnya menjadi tanggung jawab bersama, akan menjadi efektif ketika dukungan penanganan banjir ini dapat dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat, namun juga didukung oleh seluruh pemerintah daerah/kabupaten yang berada disekitar Jakarta. Berikut peran serta pemerintah dalam penanganan banjir Jakarta, antara lain:

Tahun 1965 Pemerintah pusat membentuk “Komando Proyek Pencegahan Banjir DKI Jakarta”, disingkat “Kopro Banjir”, sebagai badan yang khusus menangani masalah banjir di DKI Jakarta. Strategi Kopro Banjir pada prinsipnya hanya mengembangkan konsep yang pernah disusun oleh Prof. H van Breen (Pejabat BOW-cikal bakal PU saat ini) pada tahun 1920an. Hasil kerja Kopro Banjir itu antara lain: 1) Pembangunan Waduk : Setia Budi, Waduk Pluit, Waduk Tomang, Waduk Grogol serta Merehabilitasi sejumlah sungai di sekitarnya; 2) Pembangunan Polder : Polder Melati, Polder Pluit, Polder Grogol, Polder Setia Budi Barat, dan Polder Setia Budi Timur; 3) Pembuatan Sodetan Kali : Kali Grogol, Kali Pesanggrahan, dan Gorong-gorong Jalan Sudirman.

Tahun 1973 Disusun Master Plan Pengendalian Banjir yang kemudian dikenal sebagai Master Plan 1973. Prioritasnya adalah : 1) Memperpanjang Saluran Kolektor yang sudah ada ke arah Barat, yang kini dikenal sebagai “Cengkareng Drain”; 2) Membangun Saluran Kolektor di bagian Timur yang kemudian dikenal sebagai “Cakung Drain”, untuk menampung aliran air dari Kali Sunter, Buaran, Cakung, dan Jati Kramat. Dengan adanya tambahan saluran kolektor, maka Jakarta memiliki tiga “Banjir Kanal”, masing-masing di bagian Timur, Tengah dan Barat kota.

Tahun 1983 dilakukan modifikasi terhadap Masterplan tahun 1973 dengan konsep pokok seperti berikut: 1) Banjir kanal yang ada tetap menampung aliran Kali Ciliwung, Kali Cideng, Kali Krukut dan bermuara di Muara Angke; 2) Pompa Cideng digunakan untuk menampung air Kali Cideng Bawah; 3) Sodetan Kali Sekretaris-Grogol untuk menampung air Kali Sekretaris dan Kali Grogol; 4) Saluran Banjir Cengkareng (Cengkareng Drain) menampung aliran air dari Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke dan Sungai Moorkervart; 5) Pengembangan area layanan Polder (waduk dan pompa); 6) Pengembangan area layanan normalisasi dan sodetan kali.

Penanganan Banjir Tahun 2000-an

Tahun 2003 Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dicanangkan dan ditargetkan bisa rampung tahun 2010. Proyek yang saat itu diperkirakan menelan biaya Rp 4,124 trilun akan membentang sepanjang 23,5 kilometer. Rata-rata lebar sungai sekitar 100 meter, dengan kedalaman tiga meter. BKT direncanakan untuk menampung aliran Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Daerah tangkapan air (catchment area) mencakup luas kurang lebih 207 kilometer persegi atau sekitar 20.700 hektar.

Sejak Tahun 2008 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menggenjot program penanganan banjir dibagian timur Jakarta, selain penyelesaian pembangunan Banjir Kanal Timur, juga sedang dibangun sejumlah waduk lengkap dengan sistem polder-nya, diantaranya pembangunan Waduk Halim yang akan mengendalikan luberan kali Sunter dengan estimasi biaya mencapai Rp. 338 miliar. Selain itu untuk pengendalian banjir dikawasan Kelapa Gading juga dibangun polder Sunter Timur I B dengan estimasi biaya Rp. 504,8 miliar. Untuk mengendalikan banjir diwilayah Kebantenan dan Semper juga dibangun Sunter Timur II Kebantenan dengan estimasi biaya Rp. 526,4 miliar. Sedangkan untuk pengendalian banjir diwilayah KBN Cakung juga dibangun polder Sunter Timur II KBN dengan estimasi biaya Rp. 54,5 miliar. Sedangkan untuk penanganan banjir dikawasan Pluit juga akan dibangun polder Pluit dengan biaya sebesar Rp. 514,5 miliar.

Penanganan Banjir Tahun 2011 – 2012

Untuk menanggulangi banjir di Jakarta, Pemprov sudah membuat program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Melalui proyek JEDI, Pemprov DKI akan mengeruk, merehabilitasi dinding sungai dengan turap, dan pengadaan pompa di 13 sungai serta membangun lima waduk termasuk membangun tanggul raksasa di pantai utara Jakarta.

“Studi kelayakan dan Masterplan JEDI sudah kita siapkan,” kata Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Pemprov DKI, Ahmad Harjadi, seperti dikutip VivaNews.

Di Jakarta seperti diketahui ada 13 sungai besar, yaitu delapan sungai menjadi tanggung jawab pemerintah pusat meliputi : Kali Kamal, Kali Tanjungan, Kali Angke, Kali Cideng, Cengkareng Drain, Banjir Kanal Barat, Kali Sunter dan Cakung Drain. Sedangkan Pemprov DKI bertanggung jawab terhadap 5 sungai yaitu Kali Krukut-Kali Cideng-Tanah Sereal, Kali Jelakeng-Kali Pakin-Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sentiong Sunter, dan Kali Grogol Sekretaris.

Untuk Waduk yang menjadi tanggungjawab DKI Jakarta adalah Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan dan Waduk Sunter Timur III.

“Proyek ini mampu mengurangi kawasan banjir sebesar 40 persen atau dari 2,6 juta orang korban banjir tahun 2007 menjadi hanya 1,6 juta pada tahun 2010 ”, ungkap Ahmad Harjadi

Nah, kita lihat bersama sampai sejauh mana efektifitas program penanganan banjir ini. Semoga saja kisah ini berakhir tuntas dan tidak berubah menjadi judul baru bernama “never ending story”.

*) Urbanist yang lahir, besar dan tinggal di Jakarta