BebasBanjir2015

Suparmono

Komitmen pengendalian banjir.

Mengembalikan habitat air di DKI yang terampas

OLEH SUPARMONO,  Konsultan manajemen sumber daya air, mantan Direktur Jenderal Pengairan,

Bisnis Indonesia 26 Januari 2011

Sumber: http://www.mirror.unpad.ac.id/koran/bisnis/2011-01-26/bisnis_2011-01-26_011.pdf

Kementerian Pekerjaan Umum Pada 2011 ini, banyak tantangan yang harus diatasi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dengan segenap jajarannya. Untuk menggarap berbagai pekerjaan rumah Ibu Kota, Pemprov DKI sudah memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2011 sebesar Rp27 triliun.

Masalah krusial yang harus secepatnya ditanggulangi Pemprov DKI adalah meminimalisasi banjir. Segenap warga Ibu Kota kini harus lebih hati-hati karena Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan dan cuaca ekstrem akan berlangsung sampai de ngan Maret 2011.

Para warga yang mendiami beberapa titik rawan banjir, terutama di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur, sangat berharap agar program Pemprov DKI mam pu mengantisipasi potensi banjir. Maka penyelesaian proyek Banjir Kanal Timur (BKT) tidak boleh tersendat-sendat. Pemprov DKI juga harus melakukan pengerukan sungai di Jakarta secara terintegrasi pada 2011 guna meningkatkan pengendalian banjir.

Bertindak tegas

Paradigma pembangunan lazimnya mengacu pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, ke depan kita harus melakukan pendekatan ekosistem da lam pola pembangunan berkelanjutan yang berdimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Jika aparat Pemprov DKI memegang prinsip dan komitmen ini, mestinya tak terjadi pengembangan tata guna lahan secara melanggar rancangan tata ruang wilayah (RTRW) dan ruang terbuka hijau (RTH) karena akan menyengsarakan masyarakat ekonomi lemah yang terlibas banjir.

Namun, nyaris tidak ada tindakan tegas kepada para pemodal maupun pengembang yang melanggar kesepakatan nasional /wilayah yang mengatur tataguna lahan. Tidak mustahil para pengambil keputusan (eksekutif) bermain mata dengan para pemilik modal besar. Siapa pun yang menjadi Gubernur DKI harus mampu menindak tegas mereka.

Pelanggaran atau penyerobotan terhadap lahan RTRW dan RTH telah menghilangkan daya resap air. Simpanan air yang secara bertahap dilepas di musim kemarau, tidak lagi memiliki tandon, sehingga terjadi genangan. Akibatnya, sebagian sungai berubah menjadi penampung limbah yang potensial  mengancam kesehatan masyarakat sekitarnya.

Jangan lupa sekitar 40% wilayah DKI berada di bawah permukaan air laut. Daerahdaerah itu harus diklasifikasikan sebagai habitat air. Karena banyak rawa sudah jadi kawasan usaha dan hunian, maka kita harus mencarikan teknologi pengalihan air hujan ke tempat baru yang direncanakan. Tanpa upaya demikian, maka air akan mencari jalannya sendiri. Akibatnya daerah-daerah yang semula bebas banjir, tiba-tiba tertimpa banjir besar. Tidak terkecuali daerah-daerah permukim an elite.

Dimensi alamiah sungai

Dalam sejumlah kitab suci agama, sungai dilukiskan sebagai atribut surga. Banyak ibu kota negara di dunia yang memelihara dan mempercantiknya. Sebutlah misalnya Paris yang membanggakan wisata Sungai Seine-nya, atau London dengan Sungai Thames, Amsterdam dengan kanal-kanal  dan Sungai Amstel. Di Asia kita bisa sebut Sungai Sumida di Tokyo, atau Sungai Han di Kota Seoul yang sangat mengesankan.

Bagaimana Ibu Kota negara kita bisa membanggakan keberadaan sungai-sungainya? Padahal, Tuhan sangat bermurah hati dengan menganugerahkan tidak kurang dari 13 sungai yang mengaliri wilayahnya. Kita harapkan Gubernur DKI memiliki visi dan misi yang memadai bagaimana mengelola atribut surga yang mengaliri DKI Jakarta. Upaya-upaya di sektor pariwisata DKI yang terkait su ngai, selama ini kebanyakan dengan menjauhkan para wisatawan dari sungai-sungainya yang menjadi daerah kumuh.

Keseimbangan dan dimensi alamiah rusak berat akibat keserakahan manusia. Dimensi sungai yang telah diatur undangundang, dilanggar dalam kegiatan yang mengatasnamakan pembangunan.

Sungai-sungai dipersempit atau dialihkan. Akibatnya banjir besar di DKI semakin menjadi-jadi. Itu bukan gara-gara gejala/fenomena alam, tetapi akibat ulah manusia. Proyek  BKT memang penting, tetapi hanya sebagian kecil dari prasarana untuk mengatasi masalah banjir Jakarta. Yang lebih mendesak, justru mencarikan tempat baru bagi air yang habitatnya telah dirampas.

Perubahan dimensi alamiah sungai berakibat meluapnya air yang tidak lagi tertampung dalam palung dan bantarannya. Lagi-lagi masyarakat yang tidak bersalah menjadi korban bencana banjir. Apalagi sungai yang menyempit juga harus menampung tambahan air dari wilayah RTH yang berubah fungsinya. Program normalisasi sungai yang hingga kini dijadikan paradigma pengendalian sungai harus segera direformasi. Dalam artian normalisasi sungai niscaya diterjemahkan sebagai mengembalikan dimensi alamiahnya.

Salah satu tugas mendesak dari Gubernur DKI adalah menertibkan daerah sempadan sungai seperti diatur dalam Peratur an Pemerintah No. 35 Th. 1991 tentang Sungai. Untuk itu garis sempadan sungai harus disesuaikan agar bisa segera ditentukan.

Penyelamatan sungai di DKI membutuhkan penataan tata ru ang se cara terpadu antara Jakarta dan berbagai daerah penyangga nya. Pemda Bogor hendak nya membatasi izin pen di ri an vila-vila di kawasan Pun cak yang seharusnya dijadikan kawasan hutan lindung guna mencegah bencana banjir yang bisa mengimbas ke Jakar ta.

Revisi atas UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang yang akan digodok DPR harus berpihak kepada rakyat, sehingga semua bangunan yang berdiri di atasnya harus ditata ulang. Agar banjir Jakarta bisa diminimalisasi, maka tidak mustahil bangunan yang melanggar UU Tata Ruang harus dibongkar, meski pun telah menjadi milik pemo dal besar.

Untuk mencegah tuduhan pem bohongan publik, jagalah komitmen upaya pengendalian banjir, sekaligus menghentikan retorika. Jangan hanya menyalahkan para penghuni bantaran dan sekitar palung sungai yang umumnya masyarakat miskin.

Konservasi DAS Kendalikan Banjir

Oleh Suparmono

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/24 Maret 2010

Beberapa waktu lalu sejumlah televisi menayangkan kemacetan total yang terjadi di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bogor. Wajar banyak mobil berbelok arah agar tidak terus terjebak dalam kemacetan. Itu tak terlepas dari akibat hujan deras tidak merata yang mengguyur wilayah Bogor pada Selasa (2/3) sore hingga sekitar pukul 20.00 WIB malam.

Merupakan pemandangan biasa ketika hujan deras dalam tempo relatif lama mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung di Kecamatan Cisarua dan Megamendung, Kabupaten Bogor, dapat dipastikan cepat menaikkan permukaan air di bendungan Ciliwung, Katulampa. Dalam siaran televisi tersebut juga diberitakan ketinggian air di Bendungan Katulampa telah mencapai 160 cm.

Peningkatan permukaan air di Bendungan Katulampa itu mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan antisipasi terhadap kemungkinan banjir di sejumlah kawasan rawan. Sementara itu, Kanal Banjir Timur (KBT), meski sudah menembus ke Laut Jawa, namun tidak mampu mengatasi banjir yang menjadi langganan Jakarta.

Bencana banjir, tanah longsor, bahkan kekeringan akan silih berganti melanda negeri ini akibat daya dukung lingkungan yang tak mampu menahannya. Di lain pihak, daya tampung sungai makin mengecil akibat sedimentasi, pendangkalan, penyempitan sungai, dan alih fungsi lahan di bantaran sungai.

Pulau Jawa, tempat bermukim sekitar 60% penduduk Indonesia, kini tinggal memiliki hutan 19.828 km2, atau kurang dari 15% dari luas daratan. Padahal, menurut UU Kehutanan, luas hutan idealnya 30% dari luas daratannya. Penggundulan hutan dengan dalih konversi kawasan hutan untuk area pertanian, perkebunan, dan permukiman menimbulkan kerusakan ekologis luar biasa. Jika itu dilakukan di lereng-lereng bukit yang kemiringannya lebih dari 15%, dapat dipastikan mengakibatkan bencana banjir bandang atau tanah longsor.

Dalam kondisi alam serta lingkungan yang normal, sebenarnya air akan mengalami siklus secara alami. Air berlebih pada musim hujan akan disimpan dalam tanah, akifer, waduk, danau, rawa, sungai, bendungan, sumur resapan, dan situ. Sisanya terbuang ke laut dalam jumlah yang tak terlalu besar. Pada musim kemarau, air tersebut akan keluar menuju sungai sehingga air tetap tersedia dalam keadaan cukup.

Tapi, jika kondisi alam dan lingkungan rusak, daya tampung waduk, sungai, akifer, rawa, danau, dan bendungan menjadi sangat terbatas karena laju sedimentasi tidak terkendali. Akibatnya, bencana pun datang silih berganti. Pada musim kemarau terjadi kekeringan, sedangkan pada musim hujan terjadi banjir bandang dan tanah longsor.

Intensitas hujan sejak beberapa bulan terakhir memang tinggi bahkan durasinya cukup lama. Banjir bandang di sejumlah wilayah di Tanah Air terjadi karena hujan deras mengguyur dua hari dua malam nonstop. Berkurangnya pepohonan karena penggundulan hutan di wilayah itu mengakibatkan seluruh air hujan langsung jatuh ke bumi menjadi aliran permukaan (run off) dengan membawa material hasil erosi yang kemudian masuk ke dalam sungai. Ketika daya tampung sungai lebih kecil dibandingkan dengan volume aliran permukaan, maka timbul bencana banjir dan tanah longsor.

Tanah longsor adalah salah satu bentuk erosi di mana pengangkutan dan pergerakan massa tanah berlangsung dalam tempo relatif singkat dengan volume yang sangat besar. Data terbaru Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebutkan, persentase daerah rawan longsor adalah Sumatera sekitar 30%, Jawa (16%), Sulawesi (25%). Sedangkan Kalimantan, Maluku, dan Papua adalah 29%-nya.

Tragedi longsor di perkebunan teh Pasirjambu, Kabupaten Bandung, yang mengakibatkan korban jiwa mencapai 72 orang akibat tertimbun tanah, sepatutnya kita jadikan sebagai pelajaran yang teramat mahal. Itu terjadi karena pemda setempat melihat kondisi lingkungan dengan menggunakan peta lama. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten seharusnya memakai data pemetaan terbaru, yakni data yang sesuai dengan skala kabupaten. Jadi, bukan dengan data pemetaan provinsi sebab pada peta skala provinsi, daerah rawan longsor tidak pernah terdeteksi.

Konservasi DAS

Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) bisa gagal karena pihak-pihak terkait masih berjalan sendiri-sendiri. Adapun gerakan masyarakat untuk memperbaiki kondisi DAS seperti pada Sungai Ciliwung dan Citarum masih bersifat parsial sehingga kurang efektif untuk menanggulangi kerusakan sungai.

Departemen Pekerjaan Umum (DPU) telah melakukan pendekatan konservasi DAS atau river basin management dengan konsep “satu wilayah sungai, satu pengelolaan” (one river one management). Sebagai implementasinya, dibentuk Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan hidrologi DAS.

Seluruh penggunaan air di wilayah DAS seharusnya mendapat izin dulu dari BPSDA. Departemen Kehutanan pun memiliki lembaga semacam itu untuk mengelola DAS dengan tugas melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan di wilayah DAS. Bahkan, Departemen PU tidak ketinggalan membuat rencana program konservasi lahan DAS. Jadi, mestinya semua lembaga itu bekerja secara sinergis.

Semua lembaga itu harus bekerja sama dalam menjaga kelestarian hutan agar ketersediaan air terjamin, di samping erosi dan daya rusak air yang menyebabkan banjir dan longsor bisa dicegah. Tetapi, apa pun masalahnya, pemerintah harus terus melakukan konservasi DAS karena hal ini juga merupakan bagian penting dari mitigasi bencana banjir. Adapun pola konservasi yang benar di wilayah DAS meliputi: (1) Reboisasi, (2) penghijauan, (3) social forestry, dan (4) agroforestry.

Reboisasi dilakukan jika lokasi lahannya berada di kawasan hutan lindung, suaka margasatwa, dan hutan produksi tetap. Atau, pada hutan produksi konversi, di mana potensi hutannya rendah dengan kondisi lahan semak belukar. Penghijauan dilakukan jika lokasi lahannya berada di luar kawasan hutan atau lahan kritis (tidak produktif) dengan status pemilikan lahan. Social forestry dilakukan di kawasan hutan negara, yang masyarakatnya sangat tergantung pada hutan dan lahan kritis. Sedangkan agroforestry dilakukan di luar kawasan hutan yang ada masyarakatnya.

Karena sejauh ini gerakan masyarakat untuk kelestarian hutan belum efektif, maka pemerintah perlu memberikan penyuluhan secara intensif kepada penduduk sekitar hutan agar ditingkatkan, baik melalui agroforestry maupun social forestry. Di lain pihak, kesadaran betapa bahayanya melalaikan fungsi hutan perlu terus disosialisasikan. Sementara pola kerja sama antara masyarakat dan Dinas Kehutanan harus terus dilakukan secara harmonis. ***

Ir Suparmono adalah alumnus ITB, konsultan manajemen sumber daya air,
mantan Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum

Mampukah Bang Foke Tanggulangi Banjir Jakarta?

Oleh Suparmono

Pekan ini pekan paling menegangkan bagi hidup Gubernur DKI Sutiyoso. Menegangkan karena Minggu (7/10) Sutiyoso akan resmi lengser keprabon. Jabatannya sebagai Gubernur DKI akan digantikan Fauzi Bowo yang biasa disapa Foke. Meski bukan orang baru, Foke akan menjalankan kekuasaannya dengan gaya dan karakternya sendiri.

Ada banyak pekerjaan rumah bagi Bang Foke. Di antaranya mengenai transportasi massal, busway dan monorail. Penyelesaian koridor busway akan menjadi tolok ukur apakah Fauzi Bowo seperkasa Sutiyoso dalam memegang teguh prinsip angkutan massal itu. Dua koridor yang melayani rute Pondok Indah dan Pluit banyak ditentang warga.

Masalah besar lainnya yang pasti bakal dihadapi Bang Foke adalah banjir Jakarta. Paradigma pembangunan lazimnya mengacu kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu ke depan harus dilakukan pendekatan ekosistem dalam pola pembangunan berkelanjutan yang berdimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Kenyataan menunjukkan bahwa pengembangan tata-guna lahan yang mengabaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), berdampak negatif terutama kepada masyarakat yang berekonomi lemah. Namun, nyaris tidak ada tindakan tegas kepada para pemodal maupun developer yang melanggar kesepakatan nasional dan atau wilayah yang mengatur tata-guna lahan. Memang ada kesan para pengambil keputusan (eksekutif) telah main mata dengan para pemilik modal besar. Bang Foke harus mampu menindak tegas mereka.

Dimensi Alamiah Sungai

Di sebagian Kitab Suci, sungai dilukiskan sebagai atribut surga. Banyak ibu kota negara di dunia, bahkan kota-kota di bawah pengaruhnya yang memelihara dan mempercantiknya. Sebutlah misalnya Paris yang membanggakan wisata Sungai Seine-nya, atau London dengan Sungai Thames, Amsterdam dengan kanal-kanal dan Sungai Amstel. Di Asia kita bisa sebut Sungai Sumida di Tokyo, atau Sungai Han di Kota Seoul yang sangat mengesankan.

Bagaimana Ibukota kita bisa membanggakan keberadaan sungai-sungainya? Padahal, Tuhan sudah sangat bermurah hati dengan menghadiahkan tidak kurang dari 13 sungai yang mengaliri wilayahnya. Kita harapkan Bang Foke memiliki visi yang memadai bagaimana mengelola atribut surga yang mengaliri DKI Jakarta. Di sektor pariwisata DKI, selama ini diupayakan hanya dengan menjauhkan para wisatawan dari sungai-sungainya yang menjadi daerah kumuh.

Main mata para pengambil keputusan dengan para pemilik modal dalam melanggar RTRW dan RTH, telah menghilangkan daya resap air. Simpanan air yang secara bertahap dilepas di musim kemarau, tak lagi memiliki tandon, lalu menggenang. Sungai-sungai berubah menjadi penampung limbah panjang yang potensial mengancam kesehatan masyarakat sekitarnya.

Keseimbangan dan dimensi alamiah rusak berat akibat keserakahan manusia. Dimensi sungai yang telah diatur undang-undang, dilanggar dalam kegiatan yang mengatasnamakan pembangunan. Sungai-sungai dipersempit, ditutup atau dialihkan. Akibatnya banjir besar semakin akrab di DKI. Itu bukan gara-gara gejala alam, tetapi akibat ulah manusia.

Proyek Banjir Kanal Timur hanya bagian kecil prasarana untuk mengatasi masalah banjir Jakarta. Yang lebih urgen, kita carikan tempat baru bagi air yang habitatnya telah dirampas.

Kita ketahui 40 persen wilayah DKI berada di bawah rata-rata permukaan air laut. Daerah-daerah itu harus diklasifikasikan sebagai habitat air. Karena banyak rawa sudah jadi kawasan usaha dan hunian, maka kita harus mencarikan teknologi pengalihan air ke tempat baru yang direncanakan. Tanpa upaya dari pemerintah, maka air akan mencari jalannya sendiri. Akibatnya daerah-daerah yang semula bebas banjir, tiba-tiba tertimpa banjir besar. Tak terkecuali daerah-daerah permukiman elite.

Perubahan dimensi sungai, berakibat meluapnya air yang tidak lagi tertampung dalam palung dan bantarannya. Lagi-lagi masyarakat yang tidak bersalah selalu ikut menerima bala bencana banjir. Apalagi dimensi sungai yang sudah menyempit itu juga harus menampung tambahan air dari wilayah RTH yang sudah berubah fungsinya. Program normalisasi sungai yang hingga kini dijadikan paradigma pengendalian sungai, sudah harus direformasi. Dalam artian normalisasi sungai niscaya diterjemahkan sebagai mengembalikan dimensi alamiahnya.

Implikasinya, penyelamatan sungai di DKI membutuhkan penataan tata ruang yang terpadu antara Jakarta dan daerah penyangganya. Untuk itu pemerintah perlu menyiapkan peraturan presiden tentang tata ruang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

Tanah Air kita yang rawan banjir mengharuskan kita membangun dengan mengindahkan keutuhan fungsi ekosistem. Kenyataan itulah yang melahirkan UU tentang Tata Ruang (1992) yang bernapaskan pembangunan berwawasan lingkungan. Bahkan, pihak Departemen PU kini memprakarsai reformasi UU tentang Tata Ruang sesuai tuntutan keadaan lingkungan yang semakin kompleks.

Salah satu tugas mendesak Gubernur DKI yang baru adalah menertibkan daerah sempadan sungai seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Sungai (1991). Garis sempadan sungai perlu segera ditentukan. Jika RUU Tata Ruang yang digodok DPR berpihak pada rakyat, maka semua bangunan yang berdiri di atasnya harus ditata ulang. Kalau perlu dibongkar saja, meski telah menjadi milik pemodal besar. Mestinya tidak ada main mata lagi. Jangan hanya menyalahkan para peng- huni bantaran dan palung sungai yang umumnya masyarakat miskin.

Penulis adalah pengamat manajemen sumber daya air; mantan Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum
Sumber: Suara Pembaruan, 4 Oktober 2007

Bergelut dengan banjir dan longsor

Oleh: Suparmono

Kita memahami bahwa pemanasan iklim global tidak terlepas dari ulah manusia. Begitu pun bencana banjir dan longsor. Alam ini memang tidak pernah mengada-ada, karena segala peristiwa yang terjadi di dalamnya merupakan keseimbangan dari hukum aksi dan reaksi.

Di tengah fenomena perubahan iklim, bagi alam kita seakan-akan kini saatnya untuk memberikan reaksi balik dengan melakukan tindakan pemerataan bencana banjir dan tanah longsor di Indonesia.

Kota-kota di kawasan pantai utara Jawa, diprediksi mengalami banjir besar pada akhir Januari atau awal Februari 2008. Ini terjadi bila daerah pertumbuhan konveksi (inter tropical convergent zone/ITCZ) yang saat ini berada di daerah selatan Jawa beralih ke perairan utara Jawa. ITCZ adalah tempat terjadinya konveksi awan yang biasanya berasal dari laut sebelah utara ekuator.

Namun, karena sifatnya fluktuatif, ITCZ bergeser ke selatan dan akan kembali ke utara ekuator. Pakar meteorologi ITB, Armi Susandi, di Jakarta menyatakan banjir besar yang disebabkan curah hujan tinggi di bagian selatan Jawa dipengaruhi kuat oleh faktor ITCZ.

Hujan lebat yang mengguyur Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak Selasa, 25 Desember 2007 hingga Rabu, 26 Desember 2007 menimbulkan banjir besar. Apalagi di Bengawan Solo. Delapan kabupaten di Jatim dan enam kabupaten di Jateng terendam banjir.

Para petugas yang memantau dari helikopter menuturkan bencana ini terlihat sebagai sebuah panorama alam yang sangat menyedihkan. Akibat banjir dan longsor di Jateng dan Jatim, sebanyak 131 orang hingga Kamis, 27 Desember 2007 masih dinyatakan hilang.

Bayangkan saja, lautan banjir menggenangi wilayah daratan yang dahulu tidak pernah tertimpa, dan luasnya sangat mengkhawatirkan. Ditambah ribuan hektare akibat luapan lumpur Lapindo, setidaknya 25% wilayah daratan di dua provinsi di Jawa ini terendam air.

DKI Jakarta langganan banjir sejak puluhan tahun. Namun, dari tahun ke tahun, banjir di Ibu Kota semakin parah karena para pejabat yang wajib menangani belum juga mampu mengatasinya. Jawa Barat pun tak luput dari bencana longsor dan banjir.

Keserakahan manusia telah membuahkan bencana selama ini. Bencana banjir, tanah longsor, bahkan kekeringan akan silih berganti melanda negeri ini akibat daya dukung lingkungan yang tak mampu lagi untuk menahannya. Lebih-lebih di Pulau Jawa, tempat bermukim sekitar 60% penduduk Indonesia, kini tinggal memiliki hutan 19.828 km2, atau kurang dari 15% dari luas daratan.

Menurut UU Kehutanan, luas hutan ideal 30% dari luas daratan. Konversi kawasan hutan besar-besaran untuk menjadi areal pertanian, perkebunan dan permukiman akan membawa malapetaka di kemudian hari.

Jika hal itu dilakukan di lereng-lereng dengan kemiringan lebih dari 15% mengakibatkan bencana banjir bandang atau tanah longsor seperti di Bengawan Solo, Jember, Banjarnegara, Jombang, Malang dan Kediri.

Pada kondisi alam dan lingkungan yang normal, air akan mengalami siklus secara alami. Air berlebih pada musim hujan akan disimpan dalam tanah, akifer, waduk, danau, rawa, sungai, bendungan, sumur resapan dan situ.

Sisanya akan terbuang ke laut dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Pada musim kemarau, air tersebut akan keluar menuju sungai sehingga air tetap tersedia dalam keadaan cukup.

Jika kondisi alam dan lingkungan telah rusak, maka daya tampung waduk, sungai, akifer, rawa, danau, dan bendungan jadi sangat terbatas karena laju sedimentasi yang tak terkendali. Akibatnya, bencana pun silih berganti, di musim kemarau terjadi kekeringan, di musim hujan terjadi banjir bandang dan tanah longsor.

Intensitas hujan pada musim hujan kali ini memang tinggi dengan durasi yang lama. Banjir bandang di Solo dan tanah longsor yang menimpa warga Karanganyar, terjadi karena hujan deras mengguyur 2 hari 2 malam nonstop. Kurangnya vegetasi pepohonan di wilayah itu mengakibatkan air hujan langsung jatuh ke bumi menjadi aliran permukaan (run off) penyebab banjir dan tanah longsor.

Aliran permukaan tersebut membawa material hasil erosi masuk ke dalam sungai. Jika daya tampung sungai lebih kecil daripada aliran permukaan, timbullah bencana banjir dan tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu bentuk erosi di mana pengangkutan dan pergerakan masa tanah berlangsung dalam waktu relatif singkat serta dengan volume yang sangat besar sekaligus.

Jangan jalan sendiri

Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sampai saat ini masih berjalan sendiri-sendiri. Departemen PU dengan pendekatan pembangunan/pengelolaan DAS atau river basin management dengan konsep satu wilayah sungai satu pengelolaan (one river one management). Sebagai implementasinya, dibentuk lembaga yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidrologi DAS yang disebut Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA).

Seluruh penggunaan air di wilayah DAS harus mendapat izin dari BPSDA. Departemen Kehutanan juga memiliki lembaga semacam itu untuk mengelola DAS yang disebut BPSDA yang tugasnya melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan di wilayah DAS. Tetapi Departemen PU juga membuat rencana program konservasi lahan DAS.

Jadi kedua lembaga serupa ini harus bekerja sama dalam menjaga kelestarian hutan agar ketersediaan air terjamin, di samping erosi dan daya rusak air yang menyebabkan banjir dan longsor bisa dicegah.

Jadi pemerintah harus terus melakukan konservasi DAS karena hal ini juga merupakan mitigasi bencana. Adapun pola konservasi di DAS yang umum adalah reboisasi, penghijauan, social forestry, dan agroforestry.

Reboisasi dilakukan jika lokasi lahannya berada di kawasan hutan lindung, suaka margasatwa dan hutan produksi tetap. Atau hutan produksi konversi, di mana potensi hutannya rendah dengan kondisi lahan semak belukar.

Penghijauan dilakukan jika lokasi lahannya berada di luar kawasan hutan atau lahan kritis/tidak produktif dengan status pemilikan lahan. Social forestry dilakukan di kawasan hutan negara, yang masyarakatnya amat tergantung pada hutan dan lahan kritis. Sedangkan agroforestry dilakukan di luar kawasan hutan yang ada masyarakatnya.

Pemerintah perlu memberikan penyuluhan secara intensif kepada penduduk sekitar hutan agar memiliki kesadaran tentang fungsi hutan. Pola kerja sama masyarakat dengan Dinas Kehutanan baik melalui agroforestry maupun social forestry perlu ditingkatkan. Berbagai bencana banjir dan longsor sekarang ini harus menyadarkan warga masyarakat maupun cukong pelaku pembalakan liar.

URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL

Suparmono, Konsultan manajemen sumber daya air/mantan Dirjen Pengairan Dept. PU

Sumber: Bisnis Indonesia, 3 Januari 2008

Banjir, Longsor, dan Pengelolaan DAS

Suparmono

Kita memahami, pemanasan global tak lepas dari ulah manusia. Begitu pula bencana banjir dan tanah longsor.

Diprediksi, kota-kota di pantai utara Jawa akan mengalami banjir besar akhir Januari atau awal Februari 2008. Ini akan terjadi bila daerah pertumbuhan konveksi (inter-tropical convergent zone/ITCZ) yang kini ada di selatan Jawa beralih ke perairan utara Jawa. ITCZ adalah tempat terjadi konveksi awan yang biasanya berasal dari laut sebelah utara ekuator. Namun, karena sifatnya fluktuatif, ITCZ bergeser ke selatan dan kembali ke utara ekuator. Pakar meteorologi ITB, Armi Susandi, mengatakan, banjir besar yang disebabkan oleh curah hujan tinggi di bagian selatan Jawa kuat dipengaruhi faktor ITCZ.

Banjir, tanah longsor, dan kekeringan akan silih berganti melanda akibat daya dukung lingkungan yang tak lagi mampu menahan. Terutama di Pulau Jawa yang dihuni 60 persen penduduk Indonesia, kini tinggal memiliki hutan 19.828 km2, atau kurang dari 15 persen luas daratan.

Padahal, menurut UU Kehutanan, luas hutan kita minimal 30 persen dari luas daratan. Penggundulan hutan untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman menimbulkan kerusakan ekologis luar biasa. Jika penggundulan dilakukan di lereng-lereng, hal itu mengakibatkan banjir bandang atau longsor, seperti di Bengawan Solo, Jember, Banjarnegara, Jombang, Malang, dan Kediri.

Menyimpan air

Pada siklus normal, air berlebih pada musim hujan akan disimpan dalam tanah, waduk, danau, rawa, sungai, bendungan, sumur resapan, dan situ. Sisanya terbuang ke laut. Pada musim kemarau, air menuju sungai. Namun, jika kondisi alam dan lingkungan rusak, daya tampung waduk, sungai, rawa, danau, dan bendungan amat terbatas. Akibatnya, bencana silih berganti.

Intensitas hujan pada musim hujan kali ini amat tinggi dengan durasi lama. Banjir bandang di Solo dan longsor di Karanganyar terjadi akibat hujan deras dua hari dua malam. Ditambah akibat penggundulan hutan di wilayah itu membuat air hujan menjadi aliran permukaan (run off) penyebab banjir dan tanah longsor.

Aliran itu membawa material hasil erosi masuk ke sungai. Jika daya tampung sungai lebih kecil dibandingkan dengan aliran permukaan, timbul bencana banjir dan tanah longsor di tepian daerah aliran sungai (DAS). Tanah longsor adalah salah satu bentuk erosi, di mana pengangkutan dan pergerakan masa tanah berlangsung amat singkat dengan volume amat besar sekaligus.

Pengelolaan DAS di negeri kita telah gagal karena pihak-pihak terkait berjalan sendiri-sendiri. Departemen Pekerjaan Umum (PU) melakukan pendekatan pembangunan dan pengelolaan DAS (River Basin Management) dengan konsep “satu wilayah sungai satu pengelolaan” (one river one management). Sebagai implementasinya dibentuk lembaga yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan hidrologi DAS yang disebut Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA).

Bekerja sinergis

Seluruh penggunaan air di wilayah DAS harus mendapat izin BPSDA. Departemen Kehutanan juga memiliki lembaga semacam itu untuk mengelola DAS yang bertugas melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan di wilayah DAS. Bahkan, Departemen PU juga membuat rencana program konservasi lahan DAS.

Seharusnya semua lembaga itu bekerja sinergis. Artinya, semua lembaga itu bekerja sama menjaga kelestarian hutan agar ketersediaan air terjamin, di samping erosi dan daya rusak air yang menyebabkan banjir dan longsor bisa dicegah. Karena itu, pemerintah harus melakukan konservasi DAS, hal terpenting dari mitigasi bencana. Adapun pola konservasi DAS yang benar meliputi reboisasi, penghijauan, social forestry, dan agro forestry.

Reboisasi dilakukan jika lokasi lahannya di kawasan hutan lindung, suaka margasatwa, dan hutan produksi tetap. Penghijauan dilakukan jika lokasi lahan di luar kawasan hutan atau lahan kritis/tidak produktif dengan status pemilikan lahan. Social forestry dilakukan di kawasan hutan negara, yang masyarakatnya tergantung dari hutan dan lahan kritis. Sementara agro forestry dilakukan di luar kawasan hutan yang ada masyarakatnya.

Pemerintah juga perlu memberi penyuluhan kepada penduduk sekitar hutan. Pola kerja sama masyarakat dengan dinas kehutanan, baik melalui agro forestry maupun social forestry, harus ditingkatkan. Pemerataan bencana banjir bandang dan longsor seharusnya memperbaiki perilaku masyarakat sekitar DAS dan pelaku pembalakan liar.

Suparmono Mantan Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum                               Sumber: Kompas, 8 Januari 2008

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: