BebasBanjir2015

Siswoko

”Flood Plain Management” untuk Mengatasi Ancaman Banjir

Oleh Siswoko

Sebagian besar kota-kota besar di Indonesia dan juga di beberapa negara lain berada di lahan yang berupa dataran banjir (flood plain). Sebagai contoh, sekitar 50% wilayah DKI Jakarta berada pada dataran banjir 13 sungai (sungai-sungai: Tunjungan/Kamal. Angke, Pesanggrahan, Sekretaris, Grogol, Krukut, Cideng, Ciliwung, Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat dan Cakung).

Demikian pula kota-kota Semarang (Kali Garang/Kali Semarang, Surabaya (Kali Brantas), Palembang (Sungai Musi), Padang (Betang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin), Pekanbaru (Sungai Siak), Me-dan (Sungai-sungai: Deli, Babura, Kera, Percut dan Belawan), Banjarmasin (Sungai Barito), Samarinda (sungai Mahakam), Makasar (sungai Jeneberang), Banda Aceh (Krueng Aceh), Pontianak (sungai Kapuas), dan sebagainya.

Kawasan perkotaan yang tumbuh dan berkembang pesat seiring dengan derap pembangunan nasional selama ini ternyata memacu laju urbanisasi. Jumlah penduduk di kawasan perkotaan yang meningkat dengan cepat berakibat lahan dataran banjir yang sebenarnya rawan terhadap genangan dan banjir, dibudidayakan menjadi tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sementara adanya risiko tergenang air tampak kurang mendapat perhatian.

Genangan air yang terjadi di wilayah DKI Jakarta bulan Januari-Pebruari 2002 lalu seluruhnya berada di lahan banjir. Baik uang termasuk di dataran banjir yang telah dilindungi bangunan tanggul seperti di Tanjung Duren, Grogol, Tomang, Setiabudi-Kuningan, Sunter, Kelapa Gading, dan sebagainya. maupun yang telah dilayani dengan sistem polder (berupa waduk dan stasion pompa), seperti di Tomang Barat, Grogol, Setiabudi, Pluit, Rawa Badak dan kompleks perumahan TNI-AL Kodamar.

Selain akibat hujan setempat dengan intensitas yang tinggi, terjadinya genangan juga sebagai akibat luapan sungai, akibat limpasan di atas tanggul, akibat tanggul bobol, maupun akibat drainase dan polder yang lumpuh.

Peristiwa tersebut membuktikan bahwa meskipun masalah banjir dan genangan telah ditangani dengan membangun prasarana dan sarana fisik pengendali banjir dan sistem drainase (structural measures) ternyata risiko terjadinya genangan di lahan yang berupa dataran banjir tetap ada.

Prasarana dan sarana fisik pengendali banjir dan sistem drainase memang tidak mengubah/menciptakan dataran banjir terbebas dari banjir dan genangan sepenuhnya, karena seluruhnya prasarana dan sarana fisik dibangun berdasarkan besaran banjir tertentu sesuai kelayakannya, dan bu-kan untuk banjir besar. Sebagai contoh, bila tanggul sungai X dibangun untuk mengendalikan debit air 25 tahunan sebesar 1.000 m3/detik, maka untuk setiap tahun kemungkinan terjadinya debit yang sama atau lebih besar dari 1.000 m3/dt pada sungai X tersebut adalah sebesar 4 persen.

Apabila tanggul dibangun untuk debit banjir 50 tahunan misalnya sebesar 1.500 m3/dt, maka untuk setiap tahunnya kemungkinan terjadinya debit yang sama atau lebih besar dari 1.500 m3/dt turun menjadi 2 persen.

Berapa pun tingkat pengendalian banjir yang dipakai, kemungkinan terjadinya banjir lebih besar dari yang dikendalikan untuk setiap tahun masih ada, sehingga dataran banjir tetap berisiko tergenang banjir. Masalahnya adalah bagaimana mengupayakan agar kemungkinan terjadinya genangan atau risiko tersebut menjadi sekecil mungkin. Namun perlu diingat bahwa semakin kecil risiko yang diingini, maka semakin besar pula biaya investasi pra-sarana dan sarana yang harus dikeluarkan.

Sesuai pedoman yang ada, prasarana dan sarana pengendali banjir di Indonesia di de-sain dengan debit banjir berkisar antara 5 s/d 100 tahunan, sedang untuk sistem drainase berkisar antara 2 s/d 10 tahunan.
Upaya apa pun yang ditempuh daiam rangka mengatasi masalah banjir adalah bertujuan untuk menekan besarnya bencana/kerusakan/ kerugian yang menyangkut harta benda maupun jiwa yang diderita.oleh masyarakat akibat terjadinya banjir dan genangan (flood damage mitigation).

Dataran banjir yang menurut Peraturan Menteri PU No.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai adalah daerah penguasaan sungai yang ditetapkan berdasarkan debit banjir sekurang-kurangnya periode u!ang 50 tahunan tanpa tanggul.

Tingkat kerawanan terhadap genangan pada lahan di dataran banjir bervariasi, tergantung pada ketinggian permukaan tanah setempat. Dengan menggunakan peta kontur ketinggian permukaan tanah serta melalui analisis hidrologi dan hidrolika, dapat dilakukan pembagian pembagian (zoning) lahan di dataran banjir menurut tingkat kerawanannya terhadap genangan banjir.

Pembagian zona dataran banjir (flood plain zoning) ini dapat dipakai sebagai masukan untuk penataan ruang sedemikian rupa sehingga peruntukan penggunaan lahan disesuaikan dengan tingkat kerawanannya terhadap risiko genangan banjir.

Dengan mengikuti rencana tata ruang maka risiko terjadinya bencana/kerusakan/ kerugian akibat genangan banjir yang diderita oleh masyarakat yang membudidayakan dataran banjir menjadi minimal.

Peta risiko banjir (flood risk map) dan pemasangan rambu-rambu, monumen, papan peringatan di dataran banjir yang menunjukkan elevasi/ketinggian genangan untuk berbagai tingkatan/besaran dan kejadian banjir yang telah lewat sangat bermanfaat untuk memberi informasi sekaligus peringatan kepada seluruh masyarakat yang berada di dataran banjir agar masyarakat menyadari adanya risiko dan berupaya menyesuaikan diri.

Penyesuaian diri dapat dilakukan misalnya dengan membangun sistem flood proofing dan atau upaya antisipasi dengan mengatur penggunaan bangunan yang telah terlanjur berada di dataran banjir. Misalnya ruangan di kantor, hotel atau rumah sampai ketinggian tertentu tidak dipakai untuk menyimpan dokumen penting atau barang berharga lainnya.

Upaya pengelolaan dataran banjir (flood plain management) tersebut merupakan salah satu komponen kegiatan non-struktur (non structural measures) dalam rangka mengatasi masalah banjir. Komponen lainnya antara lain penanggulangan banjir (flood fighting) yang merupakan komponen kegiatan Satkorlak/Satlak penanggulangan bencana, prakiraan dan peringatan dini, konservasi tanah dan air (penghijauan dan reboisasi, pengendalian erosi) penataan ruang di DAS (daerah aliran sungai) hulu dan penataan permukiman, flood proofing, penetapan sempadan sungai, penegakan hukum, penyuluhan, manajemen sampah dan sebagainya.

Pengelolaan Dataran Banjir di Jakarta

Salah satu penyebab terjadi kerugian yang relatif besar yang diderita masyarakat di DKI Jakarta sehubungan dengan bencana banjir yang baru lalu adalah akibat terbatasnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan risiko bertempat tinggal dan melakukan berbagai kegiatan di dataran banjir.

Kerusakan dan kerugian tidak hanya diderita oleh masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dan di bantaran sungai yang memang sangat rawan banjir dan genangan, namun juga di kawasan perkantoran penting termasuk hotel dan perumahan mewah seperti di Kuningan/Rasuna Said, dimana berbagai dokumen penting dan mobil mewah konon hancur dan rusak terendam air.

Masyarakat kemungkinan besar tidak pernah menduga dan menyadari bahwa kawasan perkantoran megah dan hotel serta perumahan mewah yang mereka huni sebenarnya berada di dataran banjir yang rawan genangan/banjir.

Dataran banjir di DKI Jakarta belum ditetapkan batasnya secara nyata mengikuti peraturan yang ada (Permen PU 63/93); demikian pula batas sempadan sungai.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun telah mengikuti ketentuan tata ruang namun lahan yang ada telah terlanjur dikembangkan menjadi kawasan budidaya sampai di tepi/tebing sungai dengan berbagai jenis peruntukan, dari pemukiman, real estat, pertokoan/perdagangan, hotel berbintang, perkantoran, dan sebagainya tanpa mempertimbangkan adanya risiko banjir.

Persyaratan yang konon harus dipenuhi pada saat pengajuan perizinan tampak hanya menyangkut tata ruang serta persyaratan tentang peil banjir, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta sumur resapan. Ketentuan tentang peil banjir yang ada itu pun tidak dilengkapi dengan informasi menyangkut besaran banjirnya, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang keliru, yaitu bahwa telah mengikuti peil banjir maka bangunan dijamin bebas banjir.

Berbagai rekaya berupa prasarana dan sarana fisik pengendali banjir dan genangan yang telah dibangun seperti tanggul banjir, waduk/polder berikut stasion pompa-nya, pintu air, stasion pompa, banjir kanal dan sebagainya, tampaknya ikut menambah “keyakinan” masyarakat bahwa dataran banjir yang mereka budidayakan bebas terhadap genangan banjir sepenuhnya.

Bencana banjir di Jakarta yang terjadi pada Januari-Pebruari 2002 yang lalu tampaknya dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dalam membudidayakan dataran banjir.

Kita perlu menyadari adanya kekeliruan yang selama ini telah terjadi dan perlu upaya bersama untuk mengatasinya. Masalahnya menjadi tidak sederhana mengingat sebagian besar dataran banjir di Jakarta telah terlanjur berkembang/dikembangkan tanpa mengikuti pola pengelolaan dataran banjir di Jakarta, khususnya yang terkait dengan upaya non struktur yang berupa pengelolaan dataran banjir (flood plain management). Dalam kaitan ini terdapat tiga kondisi alternatif yang dapat ditempuh, yakni:

Pertama, pada dataran banjir yang belum dikembangkan sehingga penataan ruang/pembudidayaannya dapat mengikuti pola pengelolaan dataran banjir yang benar sehingga risiko atau kerugian apabila terjadi genangan/banjir minimal. Perangkat lunak yang diperlukan berupa peta zona dataran banjir (flood zone map) untuk masukan bagi revisi penataan ruang yang telah ada.

Kedua, pada lahan dataran banjir yang telah terlanjur berkembang dan penataan ruangnya tidak mungkin untuk direvisi. Untuk itu perlu upaya-upaya khusus seperti melakukan flood proofing terhadap bangunan, serta memodifikasi atau menyesuaikan peruntukan bangunan/ruangan yang berisiko tinggi tergenang banjir.

Berbagai upaya flood proofing antara lain dengan meninggikan lantai bangunan, memodifikasi bangunan, membangun tanggul keliling dilengkapi pompa, meninggikan jalan, membangun jalan layang, dan sebagainya. Perangkat lunak yang diperlukan berupa peta risiko banjir (flood risk map) dan rambu-rambu peringatan yang menunjukkan ketinggian/kedalaman genangan banjir yang telah lewat maupun kemungkinan bisa terjadi.

Ketiga, adalah penertiban lahan yang berupa daerah manfaat sungai/daerah sempadan sungai termasuk bantaran sungai yang merupakan zona terlarang untuk dibudidayakan. Upaya ini boleh jadi merupakan upaya paling sulit dilaksanakan mengingat lahan di sepanjang kanan kiri tebing sungai pada umumnya telah dipenuhi bangunan baik yang legal maupun ilegal dari permanen maupun berupa gubuk-gubuk sederhana.

Kompromi dari aspek teknis yang kiranya dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan mengupayakan agar lebar penampang sungai untuk mengalirkan debit banjir dibuat seefisien mungkin.
Berbagai upaya tersebut perlu dukungan semua stakeholders baik di kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan, sedangkan swasta dan masyarakat melaksanakannya. Untuk itu diperlukan adanya kesamaan pemahaman dan pengertian antara lain melalui penyuluhan dan rembug masyarakat.

Penulis adalah Ketua Kompartemen Sungai dan Danau Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI).
Sumber: Sinar Harapan 14 Februari 2003

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: