BebasBanjir2015

Aksi Kolektif Lokal

Aksi Kolektif Lokal

Pengertian Aksi Kolektif

Aksi kolektif adalah proses pengambilan keputusan bersama untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (Nugroho, 2006d). Sedangkan Marshal (1998) diacu dalam Knox dan Gupta (2000) mengartikan aksi kolektif sebagai aksi yang  dilakukan oleh sebuah kelompok, baik secara langsung atau atas nama organisasi, dalam mencapai apa yang oleh anggota kelompok itu dianggap sebagai kepentingan bersama. Aksi kolektif dilaksanakan secara sukarela oleh partisipannya yang membedakannya dengan usaha kolektif oleh kelompok-kelompok pekerja yang dibayar.

Aksi kolektif diperlukan ketika isu pengelolaan sumber daya alam meliputi integrasi  spasial pada tingkatan yang lebih tinggi. Pengelolaan kehutanan, irigasi, dan perikanan adalah kegiatan-kegiatan yang secara spasial mencakup wilayah yang luas, karena itu kebutuhan untuk melakukan aksi kolektif lebih besar (Knox dan Gupta 2000).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap aksi kolektif senaniasa melibatkan organisasi untuk mendisain aturan-aturan main dan melaksanakan aksi kolektif yang disepakati, menggalang proses partisipasi,  dan menegakan aturan-aturan yang telah diterima, yang dianggap akan memberikan manfaat bagi kelompok.  Meskipun terdapat banyak manfaat non material yang diperoleh melalui aksi-aksi kolektif, namun terdapat banyak bukti bahwa manfaat yang bersifat material juga mempengaruhi kemuncuan berbagai aksi kolektif. Dalam kasus penggembalaan ternak di India, misalnya, aksi kolektif memberikan manfaat yang bersifat finansial selama periode ketika harga daging meningkat. Sebagai antisipasi untuk meraih manfaat dari penjualan daging itu, telah menganatrakan para usaha peternakan lokal untuk mengorganisir diri dan secara kolektif membeli ahan padang rumput dan menginvestasikan dana untuk menanam pakan ternak yang disarankan oleh para ahli.

Menurut Eggertsson (1990), diacu dalam Nugroho (200d), masalah-masalah penting dalam aksi bersama adalah (a) munculnya perilaku free riding sehubungan dengan keinginan individu untuk memaksimumkan utilitasnya, (b) biaya aksi kolektif (collective action cost) sehubungan dengan pembuatan dan penegakan kesepakatan, (c) ukuran kelompok (group size) , danm (d) koordinasi antar pelaku.

Aksi Kolektif dalam Pengendalian Banjir

Pada dasarnya, kejadian banjir terjadi sebagai akibat dari aksi individu baik di persil lahannya sendiri maupun di persil lahan pihak lain (seperti illegal logging). Secara tidak disadari, banyak aksi-aksi individu di persil lahannya sendiri, seperti penggunaan tanah pertanian yang tidak menerapkan aidah konservasi tanah dan air, atau  menutup lahan pekarangan dengan lapisan tidak tembus air, yang menimbulkan dampak menyengsarakan bagi pihak lain di tempat lain. Hal ini dapat dikategorikan sebagai adanya eksternalitas hidrologi yang negatif dari persil-persil lahan seperti itu.

Air aliran permukaan yang berasal dari persil-persil lahan itu akan menuju sungai.  Aliran permukaan yang berada di sungai itu sendiri dikategorikan sebagai barang publik (public goods). Karakteristik barang publik adalah non-excludable dan non-rivalry / non-substractable. Artinya, pihak-pihak yang memanfaatkan barang ini tidak dapat mengeluarkan / melarang / membatasi pihak lain untuk memanfaatkannya (non excludablei) dan jika barang atau jasa itu dimanfaatkan seseorang, itu tidak akan mengurangi jumlah yang tersedia bagi pihak lain (non-rivalry / non subsractable).

Sedangkan aliran permukaan dalam kondisi banjir dapat dikategorikan sebagai barang  publik (public goods) yang telah menurun kualitasnya.

Karena air aliran permukaan yang menyebabkan banjir itu berasal dari aliran permukaan yang keluar dari persil-persil lahan milik individu, milik komunal, atau milik negara, maka pengendalian banjir harus mengikutsertakan seluruh pemilik persil lahan yang berada di satu wilayah DAS dan tidak bisa diserahkan pada aksi individu semata.

Dari paparan di atas, maka pengendalian banjir sebagai barang publik identik dengan upaya-upaya mengurangi eksternalitas dari aksi-aksi individu di lahannya masing-masing. Artinya, setiap jenis kepemilikan lahan yang berpotensi menghasilkan eksternalitas negatif, yang berakibat pada penurunan kualitas barang publik,  harus menginternalisasikan berbagai eksternalitas yang dihasilkan.

Siapa yang berhak memaksa agar setiap individu, yang aktivitas di persil lahannya sendiri berpotensi menghasilkan eksternalitas negatif, harus melakukan internalisasi? Tidak ada pihak lain, tentu saja pemerintah.

Itulah sebabnya terdapat berbagai peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah untuk memaksa setiap pemilik persil lahan untuk melakukan internalisasi sehingga mencegah kemungkinan munculnya eksternalitas negatif.  Aturan-aturan yang berkaitan dengan penataan ruang seperti koefisien dasar bangunan, sempadan, sumur resapan, serta

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: