BebasBanjir2015

Aspek Biaya

DKI Butuh Rp 20 Triliun

Antisipasi Banjir Perlu Sinergi Pemerintah Pusat, Jakarta, dan Jawa Barat

Selasa, 21 Oktober 2008 | 01:17 WIB

Jakarta, Kompas – Upaya antisipasi banjir secara menyeluruh di Jakarta membutuhkan kerja sama yang konsisten dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah perbaikan lingkungan dan infrastruktur dari hulu sampai ke hilir membutuhkan dana Rp 20 triliun.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, Senin (20/10) di Balaikota DKI, mengatakan, upaya antisipasi banjir harus dilakukan dengan merevitalisasi situ-situ di kawasan hulu sungai dan menghijaukan kawasan tangkapan air.

Jakarta dilalui oleh 13 sungai yang melintasi dua provinsi, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Banjir besar karena luapan ke-13 sungai itu selalu didahului oleh banjir kiriman dari kawasan hulu.

”Situ-situ yang ada tidak dapat mengalihkan aliran air karena banyak yang mengalami pendangkalan. Penggundulan hutan menyebabkan air hujan menggelontor begitu saja ke Jakarta melalui sungai,” kata Prijanto.

Perlu juga dibangun Waduk Ciawi di Bogor dan Waduk Limo di Kabupaten Tangerang untuk mengendalikan aliran sungai dan cadangan air minum. Waduk Ciawi dibutuhkan untuk mengendalikan aliran Sungai Ciliwung, dan Waduk Limo untuk mengendalikan aliran Sungai Angke.

Oleh sebab itu, butuh kerja sama untuk melakukan revitalisasi situ, reboisasi, dan pembangunan waduk dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah kabupaten/kota yang dilalui ke-13 sungai itu.

Penanganan banjir juga harus dilakukan di aliran sungai bagian tengah, terutama yang memasuki wilayah Jakarta. Sungai-sungai di wilayah ini, termasuk anak sungai dan saluran kolektor lingkungannya, tidak dikeruk selama 30 tahun sehingga badan sungai menjadi dangkal dan sempit.

Pembangunan Banjir Kanal Timur dan normalisasi Banjir Kanal Barat juga harus menjadi fokus antisipasi banjir. Normalisasi sungai-sungai itu meliputi pengerukan, pembebasan lahan, penurapan, dan pembuatan jalan inspeksi untuk mengawasi sungai.

Berdasarkan perhitungan Pemprov DKI Jakarta, normalisasi sungai-sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat membutuhkan dana Rp 13,534 triliun. Normalisasi di anak sungai yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta membutuhkan dana Rp 2,672 triliun.

Di bagian muara, DKI Jakarta membutuhkan pompa yang dilengkapi dengan sistem polder karena sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Hal itu membuat genangan air sulit mengalir dan harus disedot lalu dibuang ke laut.

Sebanyak 17 sistem polder baru harus dibangun untuk mengatasi genangan banjir di kawasan itu. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ke-17 polder itu Rp 4,181 triliun.

Prijanto juga berharap pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat mau bersama dengan Pemprov DKI Jakarta menyusun langkah-langkah menanggulangi banjir. Langkah-langkah itu harus disusun secara terprogram dari tahun ke tahun sehingga jelas target pencapaiannya.

Meskipun terlihat besar, dana antisipasi banjir hanya tiga kali kerugian yang ditimbulkan oleh banjir besar 2007, Rp 8 triliun. Jika dikerjakan lebih cepat, kerugian akibat banjir dapat diminimalkan. (ECA)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/21/01175255/dki.butuh.rp.20.triliun

Penanggulangan Banjir Butuh Rp 22 Triliun

Senin, 20 Oktober 2008 | 17:49 WIB

Jakarta tidak akan bebas banjir meski Banjir Kanal Timur (BKT) selesai dibangun. Selain BKT, Jakarta butuh puluhan polder, waduk serta perlu melakukan normalisasi sungai. Namun upaya normalisasi sungai dan pembangunan polder butuh dana besar, sedikitnya Rp 22 triliun.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengemukakan hal itu di Balaikota, Senin (20/10), saat memaparkan konsep penanggulangan banjir di Jakarta kepada wartawan. Konsep itu, kata dia, telah dipaparkan kepada anggota Komisi VII DPR RI.

Prijanto mendata sejumlah hal yang menyebabkan Jakarta rawan banjir, yaitu permukaan tanah (sekitar 40 persen dari luas wilayah) yang lebih rendah dari permukaan laut, populasi penduduk yang padat (saat ini sekitar 9,5 juta jiwa dengan tingkat kepadatan 13.000 – 15.000 orang per kilometer), 13 sungai yang melewati Jakarta, terjadi penurunan permukaan tanah (diperkirakan akan mencapai 8-12 cm pada tahun 2025), naiknya permukaan air laut (diprediksi mencapai 80-120 cm pada tahun 2025), curah hujan di atas normal, dan perilaku masyarakat yang suka buang sampah ke sungai serta menempati bantaran sungai.

Untuk mengatasi persoalan banjir yang mengancam Jakarta saban tahun itu, pembangunan BKT saja tidak cukup. BKT hanya akan menerima air dari lima aliran sungai yaitu Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. “Jadi, meski sudah ada BKT tidak berarti wilayah di selatan dan di utara BKT dengan sendirinya akan bebas bajir. Daerah Kelapa Gading misalnya, masih perlu bangun polder,” katanya.

Dalam hitungan yang dilakukan Prijanto, untuk normalisasi sungai perlu dana Rp 16 trilun, sementara untuk pembangun polder dan waduk masing-masing butuh dana Rp 4 triliun dan Rp 2 triliun.

Meski telah menentukan target waktu tahun 2012 pembangunan polder, waduk dan normalisasi sungai selesai dikerjakan, Prijanto dalam konsepnya itu tidak secara jelas menyebutkan tahapan pembangunan atau pengerjaan proyek tersebut.

Sementara itu, untuk mengatasi banjir jangka pendek, ia mengatakan, “Paling banter kita melakukan kerukan. Kita juga akan menyiagakan posko-posko di daerah rawan banjir.”

Sumber: http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/20/17494698/penanggulangan.banjir.butuh.rp.22.triliun

DKI Butuh Rp 4 Triliun Untuk Atasi Banjir

Rabu, 24 September 2008 20:32 WIB

Penulis : Mahfud

JAKARTA–MI: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta butuh Rp4 triliun untuk mengatasi masalah banjir di ibukota. Dana ini akan digunakan untuk membangun sistem pompa penyedot air di 78 lokasi yang selama ini menjadi langganan banjir.

Kebutuhan dana sebesar itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Prijanto saat rapat pencegahan banjir di kantor Wapres, Rabu (24/9). Rapat dipimpin langsung Wapres Jusuf Kalla dan diikuti Menteri PU Djoko Kirmanto, Menhut MS Kaban, Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Menanggapi keinginan Pemda DKI tersebut, Prijanto mengaku Wapres meminta pengkajian lebih lanjut. “Namun pada dasarnya Wapres menyambut baik karena sistem pompa bisa digunakan untuk menyedot genangan air. Ini solusi karena kalau membangun waduk jauh lebih mahal,” kata Prijanto.

Selain lebih mahal, pembangunan waduk akan memerlukan waktu lama karena terkendala pembebasan lahan. Sistem pompa, tutur Prijanto bisa menjadi solusi ketiadaan waduk. Pasalnya di DKI Jakarta terdapat 78 lokasi langanan tergenang banjir. Tanpa penyedotan, banjir akan sulit teratasi meski Banjir Kanal Timur (BKT) sudah dibangun.

Ia menekankan sistem pompa jika nantinya disetujui akan ditempatkan di sebelah utara lokasi banjir kanal timur. Dalam kesempatan itu, Prijanto kembali menegaskan BKT tidak menjadi jaminan Jakarta bebas banjir. Menurutnya BKT lebih didesain untuk menampung gelontoran air dari wilayah hulu. “Kalau hulu hujan deras dan Jakarta juga sama, BKT tidak bisa menampung,” cetusnya.

Menteri PU Djoko Kirmanto menyatakan pemerintah sudah lebih siap meredam banjir yang selalu terjadi pada Januari sampai Februari. “Buktinya kita sudah rapat sekarang,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Wapres mengevaluasi program masing-masing instansi untuk mengatasi banjir. “Wapres tadi sempat memutar film banjir di DKI Jakarta. Wapres ingin mengingatkan tugas masing-masing instansi,” ujar Djoko.

Ia mengaku proyek pencegahan banjir di masing-masing instansi sudah berjalan sesuai rencana meski muncul sejumlah kendala. “Kendala memang ada tetapi bisa diatasi,” cetusnya. (Fud/OL-06)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MzI3MzY=

Tangani Banjir, Bank Dunia Pinjami DKI Rp1,2 Triliun

Penulis: Bagus BT Saragih

JAKARTA–MI: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menerima bantuan pinjaman lunak (soft-loan) dari Bank Dunia sebesar Rp1,2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk penanganan drainase di Jakarta.

Keputusan itu merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah pusat dan Pemprov DKI mencari sumber dana untuk mengeruk dan menormalisasi drainase dan saluran di Jakarta. Upaya mencari pinjaman lunak ditempuh karena APBD DKI Jakarta tidak sanggup membiayai kebutuhan sebesar Rp1,2 triliun.

“Dari pembicaraan yang kami lakukan dengan Bank Dunia, ada sinyal kami bisa pinjam dengan soft loan (pinjaman lunak), satu paket senilai Rp1,2 triliun,” ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balai Kota, Jumat (8/2).

Dari pembicaraan itu, kata dia, beberapa syarat yang diajukan Pemprov DKI direspon positif. “Seperti bunga yang relatif rendah dibanding bank komersial lainnya dan jangka pengembalian dengan rentang yang sangat panjang,” imbuh Foke, panggilan Fauzi.

Foke menyontohkan pinjaman lunak dari Jepang yang dikucurkan untuk pembangunan subway. “Itu kan kita pakai skema STEP, Special Term for Economic Partnership. Jangka waktunya 30 tahun dengan bunga hanya 0,45%,” jelasnya.

Dengan skema seperti ini, pinjaman sejumlah Rp1,2 triliun tidak terlalu membebani APBD dalam pengembaliannya. Prioritas penggunaan dana itu ditujukan untuk membiayai pengerukan sungai, khususnya di kawasan muara serta perbaikan saluran di seluruh simpul terutama yang belum sempat dikeruk oleh Pemprov DKI.

“Termasuk di dalamnya penyelesaian BKT (banjir kanal timur) dan perbaikan BKB (banjir kanal barat),” imbuhnya.

Meski demikian, kepastian menggunakan dana Bank Dunia belum menjadi harga mati. “Kami tetap menunggu komitmen dari (pemerintah) pusat. Apakah bisa ditalangi tanpa

meminjam Bank Dunia atau tidak. Jika pusat sanggup, kami tidak ingin memaksakan pinjam Bank Dunia,” beber Foke.

Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya sumber dana dari lembaga keuangan internasional lain. “Kepastian yang World Bank ini sekarang dibawa ke Wapres (Wakil Presiden RI Jusuf Kalla),” tukas pria berkumis itu.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, pihak Bank Dunia sudah melakukan paparan terkait tawaran soft-loan itu. “Bank Dunia dan ahli-ahli dari Belanda sudah ekspose tentang penanganan banjir di Jakarta, dan akan ekspose lagi (Sabtu, 9/2),” katanya usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Pemprov DKI , Selasa (5/2).

Namun ia enggan menyebutkan besarnya pinjaman yang ditawarkan. “Itu kan baru tawaran, belum pasti,” tukasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Foke merinci, dana sebesar Rp1,2 triliun itu akan digunakan antara lain untuk menormalisasi saluran-saluran makro, peningkatan kapasitas BKB, perbaikan pintu-pintu air, dan pengerukan muara sungai.

Untuk peningkatan kapasitas BKB misalnya, dibutuhkan dana Rp238,65 miliar. “Pelebaran BKB perlu karena di beberapa titik terjadi bottle-neck (penyempitan),” kata Foke.

Sementara itu untuk perbaikan sejumlah pintu air (PA) seperti PA Karet, Manggarai, Pekapuran, Cideng-Setiabudi, Pasar Baru, Sewan, membutuhkan dana Rp55 miliar. Dari 13 PA di Jabodetabek, 5 di antaranya membutuhkan penggantian.

Sedangkan untuk pengerukan muara sungai di Cengkareng, Cakung, Sunter, Muara Karang, Ancol, dan Cisadane memakan dana Rp22,5 mliar. Untuk normalisasi 30 ruas saluran di Jakarta sendiri membutuhkan dana Rp635,5 miliar. (BT/Ssr/OL-03)

Bank Dunia Tawarkan Pinjaman Dana Atasi Banjir

Penanganan banjir di Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saja, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat mengingat Jakarta merupakan Ibu Kota Negara.

Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Departemen Pekerjaan Umum (PU) akan menggandeng pihak Bank Dunia (World Bank) dalam mengatasi banjir secara komprehensif.

“Salah satu yang tengah dibahas antara Pemda DKI, Bappenas, Departemen PU, dan World Bank yakni mempercepat kerja sama program penanggulangan dan penanganan banjir,” ujar Nurfakih Wirawan, Asisten Pembangunan (Asbang) Sekdaprov DKI Jakarta, Rabu (13/2) di Balai Kota usai menerima Mr Christian Delvoie, Director Sustainable Development Departement The World Bank.

Menurut Nurfakih, Bank Dunia akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam hal technical assistant terutama pembiayaan pengerukan sungai maupun drainase melalui pinjaman lunak. “Mereka akan membantu mempercepat pembangunan kanal banjir, perawatan sungai, dan pengerukan drainase secara signifikan,” kata Nurfakih. Namun untuk, tindak lanjut selanjutnya pemerintah pusat, yang akan mengatur mekanisme pinjaman lunak tersebut.

Saat ditanya berapa nilai pinjaman yang sudah diajukan Pemprov DKI atau yang Bank Dunia tawarkan? Nurfakih mengatakan, tidak menyebutkan angka pastinya. Dia hanya mengatakan, Bank Dunia meminta Pemprov DKI yang menentukan berapa besar pinjaman yang dibutuhkan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat untuk ikut memperbaiki sistem drainase di Ibu Kota yang diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Perbaikan sistem drainase itu merupakan langkah jangka pendek dalam mengatasi banjir di Jakarta.

Sebab sistem drainase yang ada di Jakarta itu terhubung dengan Sungai Ciliwung yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. “Untuk penanganan banjir di Jakarta memerlukan dana yang bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) dan APBN (anggaran pendapatan dan belanja nasional),” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Perbaikan drainase yang di hulu, kata Fauzi, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan yang di hilir menjadi tanggung jawab Pemda DKI.

Fauzi mengatkaan, pada tahun 2007 lalu perbaikan sistem drainase di hulu yakni di Bogor dan Depok tidak berjalan optimal. “Dan dari hasil pembicaraan antara Pemda DKI dan daerah penyangga serta pemerintah pusat terbuka kemungkinan mendapatkan soft loan (pinjaman lunak) seperti dari Bank Dunia atau World Bank,” ujarnya.

Dan karena perbaikan sistem drainase itu merupakan salah satu proyek infrastruktur, maka Pemprov DKI meminta pemerintah pusat agar pembiayaannya menggunakan soft loan sehingga proses pembiayaannya cukup panjang dan suku bunga relatif rendah yakni jauh di bawah suku bunga komersial.

Lantas yang menjadi kendala saat ini, kata Fauzi, apakah Pemda DKI Jakarta bisa mengakses sistem pinjaman seperti itu secara bersama-sama karena kalau hanya Pemda DKI tentunya Bank Dunia tidak akan mengabulkannya. “Bank dunia tentu akan memberikan pinjaman kalau ada jaminan dari pemerintah pusat dan Pemda DKI,” ucapnya.

Sekadar mengingatkan, pengerukan di beberapa titik aliran sungai pernah dilakukan Pemprov DKI beberapa waktu lalu dengan menggunakan dana APBD 2007. Pengerukan itu sendiri menghabiskan dana sekitar Rp 240 miliar.

Namun untuk kondisi sekarang, menurut Fauzi, pengerukan yang dilakukan di titik-titik tertentu saja tentu tidak relevan. “Pengerukan harus dilakukan pada semua saluran,” ujarnya.

Perbaikan sistem drainase itu sendiri antara lain meliputi pelebaran Banjir Kanal Barat (BKB), pengerukan sedimentasi di Kali Krukut, Kali Pesanggrahan, Kali Sunter, dan beberapa kali lainnya. “Selain itu aliran sungai ke muara dari Cakung Drain harus diperbaiki karena menghambat aliran air ke laut,” jelas Fauzi.

Disamping pengerukan, normalisasi fungsi waduk juga harus dilakukan. Diantaranya Waduk Pluit seluas 80 hektar hanya dapat difungsikan sekitar 70 hektar karena banyaknya bangunan liar.

Pihaknya, lanjut Fauzi, juga merencanakan pembangunan waduk di utara Jakarta yang dapat memarkir air Kali Sunter, sehingga diharapkan Kali sunter tersebut tidak meluap.

Sumber: 13-02-2008

Bank Dunia Kucurkan 150 Juta Dolar untuk Atasi Banjir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya meminimalisir bencana banjir yang kerap melanda Ibukota. Melalui pinjaman Bank Dunia sebesar 150 juta dolar AS, perbaikan infrastruktur penanggulangan banjir mulai dilakukan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengungkapkan, dana pinjaman dari Bank Dunia tersebut nantinya akan digunakan untuk pengerukan kali, pembangunan pompa, dan pembangunan waduk. “Kita juga persiapan lahan untuk pembuangan lumpur hasil pengerukan kali,” ujar Prijanto saat ditemui usai menghadiri rapat dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (19/3).

Pinjaman dari Bank Dunia itu, kata Prijanto, akan dimanfaatkan untuk perbaikan sarana dan prasarana penanggulangan banjir dalam jangka waktu 2008 hingga 2012. Pada tahun 2008 ini akan dilakukan pengurusan administrasi. Sedangkan pengerjaan fisik infrastruktur penanggulangan banjir akan dimulai pada tahun 2009. “Pada tahun 2010 nanti mungkin sudah selesai, sedangkan 2011 hingga 2012 akan dilakukan pemeliharaan infrastruktur dan pengembangan SDM,” ujarnya.

Perbaikan infrastruktur itu sendiri meliputi perbaian drainase, pompa air, rehabilitasi tanggul, pengerukan sungai, waduk, dan pembangunan lokasi pembuangan lumpur.

Pinjaman tersebut, jelas Prijanto, proporsinya 60 persen merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk membayarnya dan 40 persen merupakan tanggung jawab Pemprov DKI.

Selain pinjaman 150 juta dolar, Bank Dunia juga memberikan hibah sebesar 10 juta dolar AS untuk pengendalian banjir di Ibukota. “Dana hibah tersebut akan dialokasikan untuk pemberdayaan SDM untuk pengendalian banjir,” ujar Prijanto.

Meski mendapatkan dana cukup besar, namun Prijanto belum bisa menjamin Ibukota akan terbebas dari banjir. “Perbaikan tersebut hanya untuk meminimalisir banjir, sebab segala upaya apapun akan percuma jika curah hujan tinggi. Akibatnya air tidak ditampung di sungai dan waduk, sehingga air meluber ke mana-mana,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI, Budi Widiantoro, menuturkan, pinjaman dana tersebut, nantinya akan digunakan untuk pengerukan Kali Sunter Utara, Kali Selatan, Kali Ciliwung Gajah Mada, dan Kali Besar. “Ini merupakan tanggung jawab Pemprov DKI,” jelasnya.

Sedangkan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, lanjut Budi, adalah pengerukan Kali Cengkareng Drain, Banjir Kanal Barat, dan Kali Sunter.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana, menuturkan, banjir di Ibukota tidak dapat diselesaikan tanpa koordinasi dengan Provinsi Jabar dan Provinsi Banten. “Caranya mensinergiskan infrastruktur di tiga wilayah provinsi. Selama ini mereka berjalan sendiri-sendiri,” ketus Sutan. Karena itu Sutan pesimis upaya pengendalian banjir itu akan berhasil, meski telah mendapatkan pinjaman dana sekitar 150 juta dolar AS.
Sumber: 19-03-2008

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: