BebasBanjir2015

Aspek Komunikasi

Banjir dan Komunikasi Kita

Sunday, February 11, 2007

Banjir datang lagi!!! Puluhan ribu rumah, bangunan dan aset lainnya diterjang air dan terendam selama berhari-hari. Ratusan ribu warga mengungsi, anak-anak dan lansia terkapar sementara kegiatan produktif jutaan warga Jabodetabek lumpuh tak berdaya. Seperti banjir-banjir sebelumnya debat pun meruyak tentang siapa yang salah. Lempar tanggung jawab berlangsung gencar seiring tebar pesona para selebritis, pejabat publik dan politisi. Hanya saja kali ini kesalahan lebih banyak ditimpakan kepada cuaca yang tidak bersahabat dan tentunya “air” yang datang tanpa diundang. Banjir kali ini betul-betul luar biasa karena menenggelamkan hampir 70% wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sungguh mengherankan bahwa fenomena yang sudah berlangsung ratusan tahun ini masih terus mengancam warga Jakarta tanpa terlihat penanganan berarti dari para gubernur yang sudah silih berganti. Bahkan rencana pengendalian air yang sudah ada sejak jaman baheula juga belum terealisasi hingga saat ini. Pemerintah dan warga Jakarta seperti keledai dungu yang berulang-ulang jatuh di lubang yang sama. Bukan saja keandalan manajemen yang seperti bebek dungu, kepekaan pemimpin pun seperti semakin tumpul dan memalukan. Lihat saja komentar Menkokesra yang beranggapan bahwa warga Jakarta sebenarnya riang gembira karena jadi punya kolam renang seluas Jakarta, sehingga pemberitaan media dianggap terlalu hiperbola. Bahkan para elit sempat-sempatnya menggunakan momentum ini untuk keuntungan popularitas pribadinya, lihat saja kasus Sutiyoso yang dengan gayanya menelpon sekretaris kabinet untuk minta izin membuka pintu air manggarai. Sebuah sinetron murahan yang benar-benar tidak layak dipertontonkan saat rakyat sedang berjuang menyelamatkan nyawa dan harta bendanya dalam ketidakpastian.

Banjir kali ini menelanjangi borok perencanaan pembangunan terutama kebijakan tata ruang pemerintah propinsi DKI dan lemahnya kepemimpinan di tingkat nasional. Di era otonomi ini daerah mengeksploitasi segala peluang yang tersedia untuk meningkatkan PAD. Hasilnya, Jakarta pun dipenuhi lautan beton pemukiman, mal dan gedung-gedung lainnya karena proses perizinan dan pajak menghasilkan pemasukan yang luar biasa bagi pemerintah. Dalam upaya mengejar fulus, pertimbangan keseimbangan ekologis pun dilabrak bahkan jika perlu amdal pun disingkirkan. Di sisi lain upaya penataan sistem pengeloalaan air pun tak juga membaik terbukti dengan tersendatnya upaya pembangunan banjir kanal timur yang design nya sudah dibuat sejak kompeni masih bertahta di Batavia ini. Di saat krisis terjadi tidak ada bangunan mekanisme penanggulangan yang efektif sehingga berubah menjadi bencana karena respon pemerintah seperti orang linglung yang baru dikejutkan dari tidurnya. Tidak ada terobosan inovatif dari pemerintah hingga akhirnya publik harus menjalankan proses kreatifnya sendiri untuk survive.

Menurut hemat saya sudah saatnya pemerintah mempercepat proses legislasi RUU Tata Ruang yang terus terkatung-katung, ini lebih penting dari RUU APP yang heboh itu. Kewenangan Jabodetabek dalam pengelolaan tata ruang hendaknya diambil alih oleh badan independen yang diperluas dari komposisi BKTRN yang ada saat ini. Di sisi lain tekanan terhadap Jakarta sebagai “segala” PUSAT harus dikurangi dengan distribusi alokasi pembangunan dan kegiatan ekonomi yang lebih seimbang dengan daerah penyangganya dan dengan propinsi lain di Indonesia. Sejalan dengan itu sistem transportasi haruslah dikembangkan sedemikian rupa untuk mendukung penyeimbangan distribusi beban ini. Pemerintah harus memperbaiki skema komunikasi publiknya untuk melakukan social marketing yang tepat terhadap berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan ‘air’. Tersendatnya proyek BKT, bersikerasnya rakyat untuk tinggal di bantaran sungai, hilangnya resapan air dan sebagainya yang mengakibatkan rusanya keseimbangan ekologis adalah buah dari lemahnya social marketing, bobroknya kemampuan manajemen pemerinah, rendahnya penegakan hukum dan tidak adanya kepemimpinan sosial dan politik yang mampu mengubah perilaku warga Jakarta. Sudah saatnya warga Jakarta mengubah kebiasaan hidup tinggal di rumah RSS menjadi budaya rumah susun yang irit tanah. Jika ingin rumah tradisional silahkan bangun di kampung masing-masing atau pergilah berlibur ke kampung halaman sekali setahun. Komunikasi politik yang baik diperlukan untuk membangun kesadaran publik, menghindari kehilangan nyawa dan kehilangan harta benda, memobilisasi energi dan menangani bencana maupun dalam pemulihan sesudahnya. Saat ini, entah apa yang dilakukan oleh pemerintah!

Sumber: http://deddy1970.blog.com/search/

Fenomena Banjir dan Tebar Pesona

Susaningtyas NH Kertopati

Musibah banjir besar yang melanda Jakarta dan sekitarnya masih menyisakan penderitaan. Tidak saja rakyat kecil harus berkalang tanah hingga mencapai angka 60 jiwa tewas, tetapi juga ratusan ribu jiwa harus merelakan rumahnya tergenang air.

Jika ditilik lebih jauh lagi, roda ekonomi berhenti berputar, tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok tidak terangkut, distribusi BBM di Plumpang terhambat serta ratusan industri berhenti berproduksi.

Daya destruksi banjir 2007 ini dipastikan lebih dahsyat ketimbang banjir 2002 lalu. Hampir semua media mewartakan derita korban banjir. Media seakan melupakan sejenak kontroversi dana rapelan anggota DPRD akibat keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37, musibah raibnya pesawat Adam Air di perairan Majene, atau tenggelamnya KM Senopati Nusantara. Semuanya beralih kepada musibah bersama yang bernama banjir.

Secara otomatis, semua program televisi mengubah fokus tayangannya menjadi banjir dan banjir. Yang beraliran infotainment, gencar memberitakan aksi peduli artis A, selebritis sinetron atau penyanyi.

Sedangkan yang mengusung program berita, setiap saat, entah itu lewat breaking news atau liputan khusus, entah live atau taping, mengulas masalah banjir.

Pemirsa menjadi mafhum dengan yang namanya Katulampa, BMG atau komentar Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, maupun Menko Kesra, Aburizal Bakrie, yang kerap muncul di layar kaca.

Ajang Tebar Pesona

Akibat kekuatan media televisi yang mampu “menyihir” pemirsa menjadikan layar kaca ajang tebar pesona yang paling efektif. Tebar pesona dengan konteks meningkatkan citra pribadi melalui media seakan mematahkan pakem kuno nenek moyang kita.

Jika tangan kanan kita memberi maka sebaiknya tangan kiri kita tidak perlu tahu, kini seakan menjadi ungkapan yang kadaluarsa. Padahal orang tua kita dahulu mengajarkan agar pantang berpamrih bila berbuat kebaikan dan tak perlu pamer.

Namun, yang terjadi sekarang ini justru kebalikannya. Di luar pemberitaan bantuan sumbangan untuk korban banjir yang diliput media yang dilakukan pejabat atau selebritis yang bersifat tulus, tidak sedikit pula yang memanfaatkan banjir sebagai ajang jual kecap atau promosi.

Lihatlah, hampir semua kandidat Gubernur DKI Jakarta jadi “rajin” menyapa derita rakyat kecil. Mereka semuanya berubah menjadi sosok “sinterklas” yang rajin membagikan sembako.

Sedangkan yang artis, dengan lagak bak adegan di sinetron, mereka berubah menjadi figur yang bersahabat dengan penderitaan.

Bukan maksud penulis untuk menggugat makna sumbangan yang dinanti para korban banjir namun lebih tertuju pada makna dan hakikat dari pola pemberitaan media yang terkesan “membabi buta” dalam mempublikasikan segala persona yang dianggap public figure.

Akibatnya, sosok yang begitu tidak peduli, dengan bantuan media berubah menjadi figur yang penuh perhatian dan baik. Mereka yang “tertangkap” lensa kamera ini merasa takut dicap sebagai entitas yang tidak tahu diri dan tidak punya hati.

Cukup menarik apa yang dilakukan pasangan artis Dian Nitami dan Anjasmara yang bertekad rela menyambangi korban banjir di pengungsian tanpa liputan pers.

Jika pers berkilah pemberitaan aksi sosial dari para tokoh dan selebritis di head lines media hanyalah memancing aksi solidaritas yang lainnya, namun pers juga memiliki andil menumbuhkan sikap tebar pesona yang bertujuan sesaat.

Dramatisasi

Terlepas dari besar kecilnya kuantitas sumbangan yang diberikan para selebritas maupun para tokoh politik, namun dengan rekayasa penempatan gambar di televisi atau kamera maka besar sumbangan bisa dibuat dramatisasi.

Lensa kamera televisi kerap tidak mengupas lebih jauh setelah aksi si artis atau tokoh politik telah usai mengunjungi lokasi bencana banjir.

Mau cukup atau tidak memadai, mau rebutan atau malah jadi biang keributan di antara sesama korban banjir, media melupakan pemberitaan pascapemberian sumbangan. Media kerap membonceng aksi tebar pesona. Setelah itu, media massa seakan telah menyelesaikan tugasnya.

Bisa dipahami jika perusahaan-perusahaan besar yang melakukan rangkaian kegiatan community relations sudah terbiasa menghadapi musibah yang bersifat dadakan.

Giat sosial yang bersifat da- dakan seperti banjir ini dapat di- golongkan sebagai community out-reach atau penjangkauan masya- rakat.

Dalam praktiknya secara lebih rinci, giat sosial tersebut dapat dikatakan sebagai corporate philanthropy yakni suatu upaya pemberian bantuan dana bagi individu maupun masyarakat yang dianggap membutuhkan.

Oleh karena itu, kepedulian korporasi sering didomplengi artis atau tokoh politik hanyalah untuk mempertebal pencitraan yang ingin dibangun.

Jika mau berpikir jernih, para korban sebetulnya tidak peduli dengan umbul-umbul perusahaan atau partai politik yang memancangkan kata “peduli banjir”. Para korban banjir akan lebih menghargai bantuan tulus yang mereka terima pada timming yang tepat.

Sungguh sangat menyedihkan warga yang terkena musibah secara tidak sadar dijadikan media sebagai “panggung” yang dipakai tokoh politik atau artis dalam menaikkan nilai jual dirinya.

Sebagai kata pamungkas, musibah banjir adalah musibah kita semua. Penggalangan bantuan dari para tokoh politik atau selebritis melalui media massa sah-sah saja dilakukan asalkan tetap mengindahkan asas keseimbangan. Justru media memiliki nilai strategis bagi masyarakat sebagai medium pendidikan untuk sadar lingkungan.

Media memiliki peran edukasi yang efektif bagi masyarakat. Mengajak masyarakat untuk peduli sesama bukan menonjolkan bantuan yang “terselubung” seharusnya patut mendapat porsi besar di media. Sebuah renungan yang bisa ditarik dari musibah banjir.

Penulis adalah mahasiswa doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Padjad jaran, mantan anggota DPR (1999-2004)

Sumber: SUARA PEMBARUAN ;  14/2/07

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: