Hartarto Sastrosoenarto

Banjir dan Masalah Pengadaan Air

Oleh: Hartarto Sastrosoenarto

Banjir besar melanda Jakarta dan daerah lain. Bahkan, akhir pekan lalu masih terjadi banjir di beberapa tempat. Adakah cara menyelesaikannya sekaligus upaya memanfaatkan air untuk kebutuhan pada musim kemarau?

Intinya adalah memanfaatkan luapan air hujan dan sungai. Namun, upaya ini memerlukan koordinasi ketat dan di tingkat nasional dipimpin Menko Perekonomian beserta para menteri terkait, antara lain Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Kehutanan, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Menteri Dalam Negeri.

Untuk DKI Jakarta, tim mengoordinasi langkah-langkah dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, serta Bupati Bogor, Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Gubernur Banten, dan Bupati Tangerang. Sedangkan untuk daerah lain, tim mengoordinasi setiap gubernur.

Masalah air perlu ditangani serius mengingat diperkirakan persediaan air di Pulau Jawa akan kritis seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Masalah pengelolaan air sekaligus mencegah banjir, secara singkat telah saya sampaikan dalam buku Industrialisasi serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030 (halaman 135-137).

Jangka panjang

Upaya mengelola air sekaligus mencegah/mengurangi banjir disusun dengan langkah jangka panjang (multi years project).

Pertama, jangka panjang. Diyakini, Menteri PU memiliki rencana jangka panjang berdasar masukan para pakar, antara lain Blommestein, 1939. Meski mungkin tak lagi cocok, rencana itu mencakup pembangunan sejumlah bendungan, kanal, dan irigasi di sungai-sungai tertentu yang menampung air hujan dan luapan air guna mencegah banjir sekaligus bisa dimanfaatkan pada musik kemarau.

Pembangunan proyek-proyek itu memerlukan waktu panjang. Biaya yang diperlukan mungkin bisa diatasi dengan pinjaman lunak dari Jepang, Bank Pembangunan Asia, atau Bank Dunia.

Hambatan besar pembangunan bendungan, terutama terkait lokasi, adalah mungkin daerah yang dituju telah menjadi permukiman. Masalah ini perlu diatasi secara bijaksana demi kepentingan yang lebih luas. Perlu diingat, Amerika Serikat membangun Tennessee Valley Project tahun 1930-1970. Proyek itu berperan besar terhadap pertanian sekaligus mencegah banjir.

Jangka pendek-menengah

Untuk jangka pendek dan menengah, yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

Pertama, Menko Perekonomian memimpin tim pengelolaan sungai dan daerah aliran sungai (DAS) di seluruh Indonesia, termasuk kanal-kanal di kota. Tugas tim pengelola sungai dan DAS:

(a) Mengadakan penghijauan di daerah hulu sungai. Jika tanah itu milik masyarakat, disarankan agar dipilih tanaman yang bernilai tinggi dan penebangannya dilakukan secara tebang lestari. Atau, tanah itu dibeli pemerintah dengan harga yang dapat diterima masyarakat.

(b) Memelihara kedalaman sungai dan DAS, antara lain membebaskan sungai dari permukiman dan menetapkan garis sepadan.

(c) Pengambilan air diatur agar tidak mengganggu aliran sungai.

(d) Buangan limbah industri dan lainnya ke sungai ditetapkan persyaratannya, sedangkan pembuangan sampah tidak diperbolehkan.

Kedua, pengelolaan sungai ditetapkan oleh tim yang diketuai gubernur dengan anggota Dinas Kehutanan yang bertanggung jawab atas kelestarian hutan di hulu sungai, Dinas PU yang bertanggung jawab atas kedalaman dan pengamanan DAS, Dinas Perhubungan untuk pengamanan angkutan sungai.

Selain itu, pengambilan air untuk minum, pertanian, perindustrian, pertambangan, dan lain-lain ditetapkan oleh tim setelah berkonsultasi dengan dinas teknis terkait.

Ketiga, jika aliran sungai melewati beberapa provinsi, gubernur yang bersangkutan beserta dinas-dinasnya ikut aktif dalam tim, penetapan ketua tim diatur secara konsensus.

Jangka panjang

Jika sungai-sungai tertentu dikelola dengan baik, dapat menjadi unit ekonomi yang menguntungkan. Pendapatan itu diperoleh dari penjualan air untuk minum dan industri, sedangkan air untuk pertanian digratiskan.

Pola semacam ini dapat dipelajari dari pengelolaan Sungai Han di Korea Selatan yang mampu memberi keuntungan puluhan juta dollar AS setiap tahun.

Selain itu, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, danau-danau di setiap provinsi agar dikelola dengan baik.

Kedua, reboisasi hutan dilakukan secara kontinu dengan penanaman bibit unggul pohon yang bernilai ekonomi tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk bahan baku industri. Reboisasi ini sekaligus akan mencegah/mengurangi banjir. Jika hal ini dilakukan tahun 2007, diharapkan tahun 2013/2014 kita dapat memanfaatkan kayu itu untuk perkembangan industri hasil hutan, yang mampu menjadi world player, antara lain plywood, furnitur, rumah jadi, pulp, kertas, dan serat rayon untuk tekstil. Penyediaan kayu untuk pabrik pulp dapat ditangani investor dengan membangun hutan tanaman industri. Selain bernilai ekonomi besar bagi bangsa, langkah itu dapat mencegah banjir. Juga disarankan agar pulau-pulau kosong ditanami jenis pohon bernilai ekonomi tinggi. Dalam tujuh tahun bisa diperoleh hasil menguntungkan.

Ketiga, penambangan bahan galian perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan Departemen Pertambangan dan Menteri Lingkungan Negara Hidup. Karena itu, diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan penambangan.

Keempat, perlu dibangun pabrik pengolahan sampah di daerah Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan beberapa daerah lain. Sampah bisa diolah menjadi kompos atau pembangkit energi. Di daerah-daerah yang skala ekonomi belum dimungkinkan, pembuangan sampah harus ditetapkan di tempat-tempat khusus. Masyarakat dilarang membuang sampah di sungai.

Kelima, pengaturan tata ruang. Pemerintah daerah perlu disiplin mengatur agar tanah-tanah resapan air seperti daerah Puncak, beberapa daerah di DKI Jakarta, dan daerah lain tidak digunakan untuk perumahan.

Selain itu, pembangunan riolering agar memenuhi persyaratan teknis sehingga air mampu mengalir secara gravity sampai ke penampungan untuk kemudian dialirkan ke sungai atau laut.

Para developer perlu diingatkan untuk menyadari pentingnya riolering. Di kota Paris riolering berdiameter hampir 2 meter dan dibangun pada abad ke-18 masih berfungsi baik hingga kini.

Hartarto Sastrosoenarto Mantan Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi
Sumber: Kompas , 19 Pebruari 2007