BebasBanjir2015

Emil Salim

Empat Program Pengelolaan Banjir

Oleh: Emil Salim

Bila banjir mulai reda, tiba saatnya untuk belajar dari banjir akbar Jabodetabek 2007 dan menyusun empat program kerja pengelolaan banjir.

Program pertama, menarik genangan air hujan ke sistem tata air. Hingga kini Jakarta memakai pola Van Breen (1923) yang dikembangkan pemerintah bersama NEDECO Belanda (1974, 1999) dan JICA Jepang (1997, 2004) menjadi Rencana Induk Pengelolaan Banjir dengan menata 13 sungai dan membangun Banjir Kanal Barat dan Timur. Program ini mencakup pengelolaan daerah aliran sungai, pengerukan berkala kedalaman sungai, serta pemeliharaan situ regulator dan waduk retensi sebagai terminal banjir dalam rangka storm water management.

Memindahkan ibu kota

Program kedua, mengendalikan bangunan yang menutup tanah agar tidak menghambat air meresap ke dalam tanah. Pada 1970-an, 60 persen air hujan diserap tanah. Kini yang diserap hanya 10 persen. Konstruksi bangunan menutup tanah, menghasilkan run off air, memerlukan penyesuaian tata drainase. Banjir akbar 2007 timbul di bangunan kompleks yang dikonstruksi tanpa penyesuaian tata drainase memadai. Karena itu, perubahan tata guna lahan dan tata ruang perlu disinkronkan dengan izin lokasi bangunan disertai ketentuan building code dan penyesuaian sistem drainase.

Dinas Pertambangan DKI Jakarta dan LPM Institut Teknologi Bandung telah menyusun peta geologi berdasarkan komposisi batuan dengan ukuran daya tanah menyerap air. Kawasan tanah berdaya serap air tinggi perlu diselamatkan dari bangunan menutup tanah, sedangkan kawasan berdaya serap air rendah perlu menerapkan “solusi engineering” dalam konstruksi bangunan dengan tata drainase khusus.

Merosotnya daya serap air hujan Jakarta adalah pertanda beban pembangunan bangunan dan infrastruktur melampaui daya dukung lingkungan kota. Untuk tidak memperparah kondisi Jakarta, “gula-gula” pembangunan harus disebar ke luar kota, seperti memindahkan Bandara Soekarno-Hatta ke Cengkareng, Kampus UI ke Depok. Perlu lebih banyak sentra kegiatan pembangunan dipindahkan ke luar Jakarta, seperti perluasan Pelabuhan Tanjung Priok, pengembangan kawasan industri, pembangunan hipermarket, mal, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan.

Fungsi utama Jakarta sebagai ibu kota negara. Hadirnya bangunan Istana Presiden, Kompleks Bank Indonesia, kantor departemen dan kedutaan asing memberi isi pada fungsi utama kota. Karena itu, “memindahkan ibu kota negara atau kegiatan pemerintahan ibu kota ke luar Jakarta” adalah gagasan yang mahal dan tidak menyentuh persoalan utama. Beban kota hanya bisa dikurangi dengan menyederhanakan fungsi kota dan menyebarkan “gula-gula” ke luar kota. Dengan pendekatan “solusi engineering” perlu dikembangkan arsitektur bangunan dan drainase air agar tetap utuh berfungsi.

Jasa penduduk

Program ketiga bertujuan untuk mengoreksi pasar dengan memperhitungkan jasa penduduk memelihara lingkungan. Jika penduduk hilir ingin menghindari “banjir kiriman”, selayaknya mereka dan pemda membayar “jasa memelihara ekosistem meredam banjir kiriman” kepada penduduk dan pemda di hulu. Pemerintah pusat dan daerah kawasan hilir yang berkepentingan dengan keutuhan daerah tangkap hulu sungai perlu mengompensasikan pelestarian yang dilakukan daerah dan penduduk lokal di hulu. Jasa memelihara hulu sungai tidak gratis, perlu diberi nilai ekonomi melalui pajak, subsidi, retribusi, dan pungutan resmi sebagai koreksi pasar.

Pembangunan ibu kota negara dan megapolitan Jakarta hendaknya tidak dijadikan alasan untuk Jakarta sentris dengan menundukkan pembangunan daerah Bodetabek-Puncak-Cianjur. Bukankah Presiden tidak berpikir “istana sentris”, menyelamatkan istana dari banjir jika rakyat dikorbankan dan kebanjiran? Daerah Bodetabek-Puncak-Cianjur adalah otonom dengan penduduk yang berhak mengelola pembangunan meningkatkan kesejahteraannya. Karena itu, perencanaan pembangunan kawasan Jabodetabek-Puncak-Cianjur harus dilakukan bersama guna menyejahterakan penduduk kawasan.

Program keempat, mengefektifkan pelaksanaan program. UU Penataan Ruang Nomor 10 Tahun 1992 memberikan wewenang kepada pemerintah pusat memimpin perencanaan tata ruang yang mencakup lebih dari satu provinsi. Setelah banjir Jakarta 2002, ditandatangani “Kesepakatan Bersama” 27 Februari 2002 antara pemerintah pusat (Departemen Kimpraswil) dan wakil pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kawasan Jabodetabek-Puncak-Cianjur untuk bekerja sama mengendalikan banjir (2002-2012). Dengan perubahan presiden dan kabinet (2004), program bersama ini terhenti.

Guna menjamin keberlanjutan program pengelolaan banjir yang bersifat lintas sektor dan berjangka panjang multitahun, maka anggaran program seperti ini perlu diberi “kode bintang khusus” dalam APBN. Dan ditetapkan “penanggung jawab utama” mengoordinasikan mata anggaran lintas sektor, dan dijamin peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Ketika semua ini dilaksanakan, Bappenas, BPPT, LIPI, dan universitas perlu menjajaki inovasi baru pengendalian banjir agar air tidak terbuang mubazir, tetapi bisa melestarikannya.

URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0702/14/opini/3314680.htm
Emil Salim Mantan Menteri Lingkungan Hidup

Sumber: Kompas,  13 Pebruari 2007

Mengelola Keberlanjutan Air

Oleh Emil Salim

DUAPULUH tahun lalu, selaku Direktur Air Departemen Pekerjaan Umum, Mardjono Notodihardjo telah mengingatkan saya bahwa Indonesia akan menderita krisis air di tahun 2000. Ramalan ini didasarkan laju pertambahan penduduk yang mendorong kenaikan permintaan air tawar untuk pertanian, industri, hotel, dan perumahan di satu pihak yang berhadapan dengan merosotnya kemampuan lingkungan menyerap dan menahan air hujan di pihak lain.

Secara umum jumlah ketersediaan kubik meter air tawar Indonesia masih besar ketimbang pemakaian sepanjang tahun. Yang menjadi masalah, volume air tawar ini memuncak di musim hujan menjadi bencana banjir, tetapi menyusut di musim kemarau menimbulkan krisis air yang parah. Karena penyediaan air berfluktuasi besar dalam setahun, maka persoalan kebijakan pengelolaan air perlu berfokus pada usaha mengendalikan riak fluktuasi di musim hujan dan kemarau.

AIR curahan hujan jatuh dalam daerah aliran sungai. Maka pengendalian fluktuasi air memerlukan pola “satu sungai, satu rencana, dan satu manajemen”. Karena itu perlu dikelola daerah aliran sungai agar kawasan dengan kemiringan tanah di atas 45 persen dipelihara vegetasi tanaman yang menutup tanah agar akar- akarnya mencegah erosi tanah.

Pengelolaan hulu sungai perlu memperhitungkan daya dukung lingkungan dan jenis tanaman disesuaikan kemampuan tanah menyerap air. Itu sebabnya mengapa pohon berakar dalam, lebih sesuai ketimbang tanaman berakar pendek, seperti asparagus atau kacang tanah. Tumbuhan lebih baik ditanam di teras agar mampu menahan air ketimbang ditanam mengikuti lereng bukit. Prinsip pokok adalah menahan laju aliran air selambat mungkin untuk memungkinkan penyerapan air semaksimal mungkin.

Meningkatkan alam menyerap air hujan juga bisa dengan memelihara luas hutan. Untuk itu dikembangkan konsep “hutan lindung”, yakni kawasan hutan untuk melindungi fungsi ekosistem alam, antara lain menyerap air hujan. Dalam kaitan inilah perlu dicermati secara kritis setiap usaha mengubah fungsi hutan lindung untuk keperluan produksi ekonomi, seperti pertambangan apalagi dengan penggalian terbuka. Perubahan fungsi hutan dalam jangka panjang berdampak mengurangi kemampuan alam menyerap air hujan ke tanah dan meningkatkan potensi banjir di musim hujan.

Begitu pula gunung karts dan goa alam, seperti di Gombong punya kemampuan menyerap air hujan dan meneteskannya ke sungai bawah tanah dan dalam goa.

Bergandengan dengan pengelolaan daerah aliran sungai adalah pengembangan rencana tata ruang dengan maksud menyesuaikan pengelolaan ruang sesuai daya dukung lingkungan. Lingkungan alam memiliki hutan, gunung karts, dan vegetasi alami yang menunjang ekosistem. Air amat penting bagi kelangsungan hidup ekosistem. Sebaliknya kelangsungan hidup ekosistem menjamin keberlanjutan tata-air tawar berfungsi secara alami.

Rencana tata ruang amat penting mencegah perbenturan pembangunan antara pengusahaan ruang bagi kepentingan jangka pendek dengan pengusahaannya bagi kepentingan jangka panjang. Membuka hutan dan membongkar bukit karts menghasilkan keuntungan uang dalam jangka pendek, tetapi malapetaka banjir dan kekeringan dalam jangka panjang. Itu sebabnya mengapa pembukaan hutan ilegal harus dibasmi.

Kesadaran para perencana pembangunan abad ke-21 menempatkan pembangunan dalam alur berkelanjutan sehingga memasukkan pertimbangan jangka panjang lebih banyak ketimbang perhitungan jangka pendek. Didorong pemahaman air bakal menjadi komoditas langka di masa datang, maka kini berkembang pola pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan dampaknya pada “keberlanjutan air” di masa depan.

Dalam kaitan ini pola rencana tata ruang melestarikan kawasan bercekungan yang berfungsi sebagai “terminal banjir” menahan aliran air hujan yang deras sekaligus menjadi kawasan resapan air. Dalam rencana tata ruang Kabupaten Bogor ada banyak kawasan bercekungan yang perlu dilestarikan sebagai terminal- banjir, antara lain di Parung dan Depok. Namun, daerah itu kini sudah menjadi kawasan permukiman. Penerapan hukum dalam menegakkan undang-undang tata ruang amat perlu.

BAGIAN besar kegiatan usaha di Indonesia yang menyerap banyak air, seperti sawah beririgasi, perkebunan tebu, penambakan ikan, pusat listrik tenaga air, industri kertas, dan lain-lain. Kegiatan usaha ini juga mencemari air sehingga pemasokan air tawar yang bersih terancam polusi air. Karena itu pola pembangunan perlu memasyarakatkan penggunaan air secara efisien dan bebas polusi.

Biasanya diterapkan “harga” pada pemakaian air tawar dapat mendorong pemakai untuk lebih efisien menggunakan air. Namun persepsi masyarakat adalah bahwa air sebagai anugerah Tuhan tidak patut diberi “harga”. Karena emoh mengenakan harga pada air, maka privatisasi pengusahaan air tidak populer. Semua ini mengakibatkan air dipersepsikan sebagai “komoditas gratis” sehingga pemakaiannya pun tidak efisien. Kebocoran saluran irigasi dan pipa air minum amat besar. Retribusi air minum yang ditarik pemerintah daerah biasanya dipakai untuk membiayai gaji rutin dan sedikit sekali disalurkan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan pipa saluran air minum. Maka “peningkatan efisiensi penggunaan air” perlu menjadi prioritas semua pihak dan instansi yang berkepentingan.

Dalam hubungan inilah sebagai saka guru penunjang kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan perlu dilibatkan kelompok-kelompok masyarakat sendiri. Mitra Cai di Jawa Barat, Subak di Bali atau masyarakat adat Badui di Banten terbukti berkepentingan dengan terlestarikannya keberlanjutan air. Peran kelompok-kelompok itu kini perlu diperluas mencakup selain kepentingan pertanian juga pembangunan lain demi pelestarian keberlanjutan penyediaan air.

Kelompok masyarakat kota juga harus berperan. Pertambahan penduduk meningkatkan permintaan akan bangunan untuk permukiman dan kerja. Di banyak negara telah tumbuh pola arsitektur yang berorientasi pada penampungan secara maksimal curah hujan dan mendorongnya masuk ke tanah melalui sumur resapan.

Pernah tempo hari di Banjarmasin ada ketentuan pemerintah kota madya (kodya) untuk membangun talang penampung air hujan di atap rumah. Pemerintah Kodya Yogyakarta mengharuskan kontraktor bangunan rumah membangun sumur resapan. Semua bertujuan sama, membantu alam tetap menyerap air meski ada bangunan buatan manusia.

Kelompok arsitek, kontraktor, perencana tata-ruang dan bangunan serta ahli perencanaan dan kebijakan pembangunan perlu digalakkan perannya untuk memetik pelajaran berharga dari musim kering sekarang ini. Berbagai sektor usaha terpukul oleh musim kering, seperti produksi pangan, pusat listrik tenaga air, penambak ikan, dan aneka usaha lain.

Begitu pula kini tampil ke muka peta daerah yang dilanda kekeringan berat. Musim kering ini telah memberi jejak derita pada macam kegiatan usaha, kelompok masyarakat, dan kawasan daerah tertentu. Informasi ini amat penting sebagai masukan perencanaan pembangunan kita ke masa depan.

KEKERINGAN yang kita derita sekarang ini tidak akan berhenti sampai sekarang. “Panel antar-Pemerintah untuk Perubahan Iklim” yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengelola “Konvensi tentang Perubahan Iklim” semakin yakin, pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kadar pencemaran karbon dioksida hasil pembakaran minyak bumi yang digunakan untuk transportasi, industri, dan energi. Akibat naiknya kadar pencemaran ini, suhu bumi global naik maksimal 5,8 derajat Celcius di tahun 2100. Proses naiknya panas bumi akan berlanjut dari sekarang hingga akhir abad ke-21.

Kesadaran ini mendorong pemerintah di luar negeri untuk melaksanakan sekaligus usaha “mitigasi mengurangi” perubahan iklim bumi dan usaha “adaptasi menyesuaikan” pola pembangunan dengan perubahan iklim. Mengingat naiknya suhu bumi berdampak negatif pada ketersediaan air tawar, maka kian menonjol kebutuhan mengembangkan kebijakan pembangunan keberlanjutan (sustanabilitas) air tawar.

Untuk ini maka macam aktivitas usaha dan peta lokasi daerah yang terpukul kekeringan memberi petunjuk tentang “usaha apa dan di mana” perlu menerapkan pola mitigasi dan adaptasi dengan perubahan iklim bumi agar berkurang derita penduduk kita yang dihantam kekeringan alam ini.

Emil Salim Mantan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup
Sumber: Kompas, Rabu, 20 Agustus 2003. http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0308/20/opini/499152.htm

Emil Salim, “Jangan Hanya Sibuk Memikirkan Kekeringan”

Waspadai Bahaya Banjir

BOGOR, (PR).-
Mantan Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Emil Salim menilai saat ini sudah  bukan waktunya lagi “memerangi” kekeringan. Yang harus dipikirkan ke depan  adalah ancaman bahaya banjir karena pada Oktober mendatang, sudah mulai  memasuki musim hujan.

“Soal kekeringan memang penting tetapi sudah terlambat. ‘Kereta api jurusan  kekeringan’ sudah lewat dan yang akan masuk adalah ‘kereta api dengan  jurusan banjir’. Sekarang lebih baik pusatkan diri dan manfaatkan informasi  kekeringan sekarang untuk merencanakan menghadapi banjir yang jatuh di bulan
Oktober-November-Desember mendatang. Jangan membicarakan banjir pada waktu > banjir meledak, tetapi jauh hari sebelumnya. Jadi, pemerintah itu harus  berpikir lebih jauh ke depan,” tegas Emil Salim, Jumat (29/8), saat ditemui  “PR” di Gedung Rektorat Kampus IPB Darmaga Bogor.

Ketika disinggung langkah-langkah apa saja yang harus diambil pemerintah dalam jangka pendek untuk menghadapi banjir, Emil dengan semangat mengutarakan beberapa gagasannya. Untuk jangka pendek yang dapat dilakukan  adalah perencanaan pengerukan sungai. Akibat kekeringan kemarin, banyak  endapan-endapan di sungai. Oleh karena itu, harus dikeruk agar alirannya  lancar. Lalu, penyelamatan embung-embung (daerah resapan dan penampungan  air) agar dapat mengendapkan air.

“Pengamanan daerah aliran sungai juga harus dilakukan. Pertanian di lahan  dengan kemiringan 45 derajat jangan dipaksakan, kalau mau gunakanlah  terasering. Tetapi, yang utama adalah memperlambat aliran air agar tidak  cepat langsung ke laut,” paparnya.

Lebih lanjut Emil Salim menegaskan inti dari kekeringan yang melanda di  Indonesia saat ini adalah tidak bijaknya masyarakat terhadap alam dan  lingkungan sekitar, sebagai pendukung keberadaan dan ketersediaan sumber  air. “Lahan-lahan di atas tanah yang mampu menyelamatkan dan mengendapkan
sumber air, seperti hutan, gua, dan lain-lain, jangan dibongkar.

Masyarakat  bisa turut berperan serta dalam penyelamatan sumber air dengan pembuatan  talang-talang air yang mampu meneruskan air hujan ke sumur resapan,” tambah  Emil Salim.

Padat air

Walau menurut Emil Salim saat ini sudah telat membicarakan kekeringan,  tetapi ia masih mau berkomentar menanggapi pertanyaan wartawan. “Indonesia  berada di iklim tropis. Soal kekeringan ini dan menyebabkan defisit air  sebenarnya bila dihitung dalam skala nasional hal itu tidak ada. Yang  terjadi sebenarnya adalah defisit dalam hitungan lokasi dan waktu,” ujar  Emil.

Defisit lokasi, jelas Emil Salim, ialah defisit air secara lokal. “Artinya,  defisit air yang terjadi di daerah-daerah tertentu, seperti di Jawa, NTB,  dan NTT. Sementara itu, defisit waktu ialah berkurangnya volume air
di musim  kemarau dan berlimpahnya air di musim hujan. Oleh karena itu, pengelolaan  air itu harus memperhitungkan lokasi dan waktunya,” tandas Emil.

Pengelolaan air itu pun jangan dilakukan sembarangan. Harus ada kebijakan  khusus dalam penggunaan air, kebijakan dalam pola pertanian dan industri.

“Jenis pertanian yang padat air (membutuhkan banyak air dalam prosesnya – > red.) lebih baik digeser ke daerah atau pulau yang masih memiliki cadangan  air melimpah,” ucapnya.

Berpegangan pada hal itu, Emil Salim menerangkan bahwa pertanian padat  air  seperti padi dan tebu, sudah tidak cocok lagi di Pulau Jawa. “Lebih baik  dipindahkan dan dikonsentrasikan ke daerah lain seperti Kalimantan atau daerah-daerah lain yang persediaan airnya masih melimpah ketersediaan  airnya,” kata Emil Salim menutup pembicaraan.

1 Komentar »

  1. semoga..

    Komentar oleh Asep Wahyudi — Maret 18, 2014 @ 7:02 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: