BebasBanjir2015

Waduk Resapan

Menristek Usulkan Jakarta Bangun Waduk Resapan

http://foto.detik.com/readfoto/2007/03/13/121558/753466/157/1/

Waduk resapan di depan Balairung UI, Depok, Jawa Barat, ini menindih sungai purba yang berada 700 meter di bawah permukaan tanah. Sumber:http://foto.detik.com/readfoto/2007/03/13/121558/753466/157/1/

Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun waduk resapan sebagai upaya penanggulangan banjir.

Usai bertemu dengan Gubernur Sutiyoso, Menristek menegaskan, waduk ini berbeda dengan konsep waduk yang selama ini dibangun. Seperti namanya, waduk ini selain menampung air juga mengembalikan tanah agar bisa meresapkan aliran permukaan sehingga mengurangi debit banjir. “Waduk selama ini dibuat dari beton, air ditampung lalu menguap,” kata Kusmayanto kepada wartawan di Balai Kota, Jumat (2/3).

Guna menanggulangi banjir di masa datang, menurut Kusmayanto, pihaknya sudah mengidentifikasi 40 waduk resapan yang berpotensi dibangun dengan luas mencapai 810 hektare. Waduk ini nanti akan mengalirkan air ke sejumlah sungai purba. “Sungai purba ini sudah ada sejak zaman dulu tapi tertutup sedimentasi,” ujarnya.

Menurut peta geologi Kementerian Riset dan Teknologi memperlihatkan letak sungai purba yang dapat memungkinkan dibangun waduk serapan di sana, antara lain di Kali Sunter seluas 100 hektare. Tepatnya, di Kelurahan Halim Perdana Kusuma bagian timur seluas 60 hektare dan Kelurahan Setu 40 hektare. Ada juga di Kali Cipinang, tepatnya Kelurahan Penggilingan 30 hektare, dan tiga kelurahan di Sungai Ciliwung seluas 450 hektare.

Idwan Suhardi yang mendampingi Menteri menambahkan, Jakarta bisa mencontoh waduk serapan di pojok utara kampus Universitas Indonesia, Depok. “Waduk serapan bisa meningkatkan cadangan air tanah Jakarta,” ujar Deputi Menristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK ini.

Waduk seluas 5000 meter persegi tersebut mampu meresapkan air 1.993 meter kubik per hari atau 22,37 liter per detik. Jika dikonversi, nilainya sama dengan kebutuhan 16.106 jiwa warga perkotaan yang setiap harinya memakai 60-120 liter air per kapita. Bisa juga memenuhi kebutuhan kawasan industri seluas 30-40 hektare atau lahan pertanian 41,4 hektare.

Selain itu, Kusmayanto mengatakan, pihaknya akan membantu Pemprov DKI membuat sistem peringatan dini guna mengurangi korban banjir. Misalnya, apakah bentuknya kentongan, alarm atau, “Banyak jenis. Kita akan desain sistemnya.”

Sementara itu, Gubernur Sutiyoso menyatakan usulan Menteri mirip dengan program penanggulangan banjir selama ini, yaitu pembuatan sumur serapan di setiap rumah. Sayangnya, warga tidak menaati keharusan membuat sumur resapan. “Padahal peraturan gubernur yang mengatur hal itu sudah berjalan sejak lama,”katanya.

Sumber: Jurnal Nasional Senin, 5 Maret 2007

Waduk Resapan di Atas Sungai Purba

Bang Yos: Usulan Menristek Tak Jauh Beda dengan Konsep Pemprov

Seperti biasa, berbagai konsep dan usulan berkembang tiap usai bencana. Hal itu pula yang terjadi ketika terjadi banjir bandang di Jakarta Februari lalu. Mulai rencana menggerakkan pembangunan banjir kanal timur (BKT) dan banjir kanal barat (BKB), membuat RUU penanggulangan banjir, hingga menggagas kembali konsep megapolitan untuk menangani siklus tahunan itu secara bersama-sama.

Kemarin, konsep mengatasi banjir tahunan di Jakarta itu datang dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Menristek Kusmayanto Kadiman Ph.D mengusulkan pembangunan empat puluh waduk resapan di lima kawasan Jakarta. Waduk sebanyak itu dibangun tepat di atas aliran sungai purba, sehingga air yang masuk tertampung dan tidak meluber di atas permukaan tanah.

Namun untuk membangun waduk ini, Menristek meneliti kawasan mana saja yang terdapat sungai purba. Sungai purba itu sendiri sudah terbentuk sejak ribuan tahun lalu, tepatnya sejak zaman es mencair. Seiring berjalannya waktu, sungai tersebut tersedimentasi dan terkubur di bawah permukaan tanah. Meski sudah tak teraliri air, alur-alur sungai tersebut masih terbentuk secara jelas.

“Untuk mengatasi banjir, salah satu caranya, dengan membangun waduk resapan di bagian hilir,” ujar Menristek usai memaparkan penanganan banjir di hadapan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balaikota, kemarin.

Dengan waduk resapan ini dapat menangani banjir saat musim hujan dan menyediakan air baku ketika musim kemarau. Menurutnya, potensi waduk resapan yang bisa dibangun di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi seluas 800 hektare. “Kami sudah membangun waduk resapan di Universitas Indonesia (UI) Depok. Waduk tersebut dibangun dengan dana Rp 2 miliar. Pembebasan dari pemerintah daerah dan pembangunan fisik dari pemerintah pusat,” kata Menristek.

Waduk resapan nanti disambungkan ke aliran sungai purba yang telah ada. Jumlah sungai purba cukup banyak. Sayang, pihaknya tak tahu jumlah sungai tersebut. “Sungai purba itu adalah aliran sungai di bawah tanah yang kini tersedimentasi. Sungai purba itu telah dipetakan dan bisa dijadikan sebagai salah satu aliran air alami di bawah tanah, yang kemudian bermuara ke waduk resapan,” ujarnya.

Di tempat sama, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan, konsep yang dipaparkan Menristek tak jauh berbeda dengan konsep yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. “Perbedaannya, mereka telah mengidentifikasi sungai-sungai purba dan kemudian ada waduk resapan cukup besar,” kata mantan Pangdam Jaya itu.

Sebenarnya, sudah sejak 1996, Pemprov telah mengeluarkan Instruksi Gubernur agar semua bangunan di Ibu Kota membangun sumur resapan. Itu dimaksudkan agar air hujan tak langsung ke sungai. Namun sayangnya tak dipatuhi masyarakat. Karena itu, sejak banjir 2002, salah satu syarat yang mutlak untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah wajib membangun sumur resapan. Namun, karena tak ada sanksi tegas, aturan itu tak efektif diterapkan.

Saat ini, kata Sutiyoso, yang diperlukan adalah komitmen dari pihak-pihak berkompeten, terutama Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk membangun situ dan melestarikan hutan yang dikoordinasi Menteri Kehutanan. “Itu yang paling mungkin dilakukan,” katanya.

Kusmayanto juga mengatakan, akan membangun sistem peringatan dini bila banjir bandang terjadi seperti 2002 dan 2007. Dengan demikian, warga dapat mengantisipasi arus banjir yang akan datang ke Jakarta karena perjalanan air dari hulu menuju Jakarta lamanya 6-10 jam. Untuk itulah, perlu ada peringatan dini.

Setelah terdengar peringatan dini, pihaknya mengharapkan warga segera mengestafetkan peringatan tersebut menggunakan sarana kentongan, pengeras suara di masjid, dan sirene.

Seperti diketahui, waduk resapan nantinya dibangun di antaranya di Kelurahan Halim Perdana Kusuma bagian timur run way luas 60 hektare dan Kelurahan Setu seluas 40 hektare untuk aliran Kali Sunter. Waduk resapan di Halim Perdana Kusuma seluas 8 hektare untuk aliran Kali Cipinang. Waduk di Kelurahan Penggilingan dengan luas 30 hektare untuk aliran Kali Buaran.

Waduk resapan di kelurahan Sukmajaya seluas 100 hektare, Citayam seluas 150 hektare, dan Bojong Gede seluas 200 hektare. Tiga waduk itu untuk menampung aliran air dari Sungai Ciliwung. Sedangkan untuk menampung aliran Kali Krukut, diusulkan dibangun waduk resapan di kelurahan Cilandak Timur seluas 15 hektare, kelurahan Pondok Labu seluas enam hektare, dan kelurahan Cigandul seluas 30 hektare.

Dua waduk resapan dibangun di Sawangan Baru seluas 100 hektare dan kelurahan Lebak Bulus seluas 10 hektare untuk aliran Kali Pesanggrahan. Untuk pembangunan Deep Tunnel Reservoir System (DTRS), Badan Regulator Pelayanan Air Minum (BR PAM) DKI Jakarta akan memaparkan rencana pembangunan itu di depan pimpinan DPR, Senin (5/2). “Gubernur meminta saya mempresentasikan konsep deep tunnel di hadapan pimpinan dewan di gedung MPR/DPR, senin pukul 09.00,” kata Anggota Badan Regulator Firdaus Ali.

Firdaus mengatakan, rencananya pemaparan konsep deep tunnel akan didengarkan langsung Ketua DPR RI Agung Laksono, Panja Tata Ruang DPR RI, bersama tujuh menteri beserta tiga gubernur, yakni Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. “Diharapkan, dengan diangkatnya wacana pembangunan DTRS, DPR RI bisa menerima konsep ini,” ujar Firdaus.

Sutiyoso mengatakan, DTRS saat ini baru merupakan konsep penelitian yang perlu kajian lebih lanjut. “Kita kan harus meneliti, apakah konsep ini cocok dengan struktur tanah di Jakarta. Apa bangunannya di atasnya tidak roboh kalau itu dibangun. Itu perlu diteliti lagi,” kata Sutiyoso.

Saat ini, pihaknya menerima segala masukan untuk mengatasi banjir di Jakarta. Setelah dikaji, baru menentukan konsep mana yang layak dibangun di Jakarta. “Kita pilih nanti yang cocok mana,” katanya. (eko)

sumber: http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=274120, Sabtu, 03 Mar 2007

WADUK SERAPAN AKAN DIBANGUN DI 10 TITIK

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum berencana membangun waduk resapan sebagai antisipasi penampungan air saat rawan banjir. Rencana pembangunan waduk ini terungkap dalam pertemuan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) di Jakarta, Jumat (2/3). Pertemuan ini membahas pencegahan banjir di masa mendatang.

Waduk resapan seluas 810 hektare tersebut terletak di 10 titik di Jakarta dan sekitarnya. Antara lain di Kali Sunter, Jakarta Utara, meliputi Kelurahan Halim Timur seluas 60 hektare dan Kelurahan Setu seluas 40 hektare. Sementara waduk resapan di Kali Cipinang, meliputi wilayah Kelurahan Halim Perdana Kusuma seluas delapan hektare. Sedangkan waduk di Kali Buaran, meliputi Kelurahan Penggilingan seluas 30 hektare.

Waduk terbesar di Kali Ciliwung, meliputi kawasan Kelurahan Sukmajaya seluas 100 hektare, Kelurahan Citayam, Depok, Jawa Barat, seluas 150 hektare, dan Bojong Gede, Bogor, Jabar, seluas 200 hektare. Waduk resapan ini selain dapat menampung air di musim hujan dan musim kemarau, airnya dapat digunakan, karena air resapan nantinya akan diolah serta dipisahkan dari sampah yang ada.

Untuk mengatasi banjir dan penampungan air resapan, Menristek Kusmayanto Kadiman mengatakan telah direncanakan untuk mengabungkan sungai-sungai purba peninggalan jaman dulu yang selama ini tertimbun tanah. Sungai purba yang ada di dalam tanah digabungkan, sehingga airnya dapat dialirkan ke waduk serapan.

Sementara itu, pakar banjir dari Institut Pertanian Bogor, Supriyanto menilai pembangunan waduk resapan air atau tidak efektif. Kapasitas tampung waduk reservoir hanya 30 juta meter kubik, jauh lebih kecil dibanding kapasitas 43 situ sebesar 800 juta meter kubik.(BEY) com/ngg.js>

Sumber: http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=34405, Jum’at, 02 Maret 2007 19:05 WIB

PENANGANAN BANJIR DAN KEKERINGAN DENGAN WADUK RESAPAN

Penanganan Banjir dan Kekeringan dengan Teknologi Waduk Resapan merupakan topik program talkshow Kilas Opini di MNC News Indovision, yang disampaikan oleh narasumber ahli Dr. Ir. Teddy Sudinda, M.Eng (Kabid. Kebutuhan Masyarakat Kementerian Ristek), Dr. Ir. Srilegowo (Peneliti Sumberdaya Air ITB), dan Ir. Fatjhy Muhammad (Ahli Geologi Masyarakat Air Indonesia).

Menurut Dr. Teddy, Waduk Resapan merupakan teknologi dari resapan buatan yang dapat menyelesaikan permasalahan banjir pada saat musim hujan dan kelangkaan air tanah pada saat musim kemarau. Waduk Resapan mampu menahan air selama mungkin dan memasukkan air ke dalam air tanah yang diharapkan dapat mengurangi banjir dan mengembalikan kondisi tinggi muka air tanah, sehingga keseimbangan lingkungan dapat dicapai.

Pengembangan Teknologi Waduk Resapan ini hasil kerjasama Kementerian Ristek, BPPT, ITB, UI, Pemda DKI, Masyarakat Air Indonesia, IPB, dan instansi terkait lainnya, yang secara bersama-sama mengkaji bagaimana
teknologi Waduk Resapan dapat diaplikasikan kepada masyarakat. Lokasi pilot project Waduk Resapan yang tepat adalah di hulu, diantaranya di UI Depok, dengan estimasi waktu pembuatan waduk resapan sekitar 8
bulan, dan pembiayaan dari Departemen PU. Dijelaskan pula bahwa teknologi tersebut juga mendukung program pemerintah untuk merealisasikan daerah bebas banjir.

Sebagai penggagas pembuatan Waduk Resapan, Ir. Fatjhy antara lain menjelaskan Waduk Resapan ini merupakan solusi terbaik bagi masyarakat yang setiap tahunnya air bertambah 1 meter khususnya di DKI Jakarta.

Fatjhy menghimbau hendaknya setiap rumah, khususnya masyarakat menengah ke atas dan yang berdomisili di Jakarta Selatan, wajib membuat sumur resapan, yang mampu menahan air di selatan ke arah
Bogor. sumur resapan bisa berukuran 1mx1mx2m kedalaman. Di DKI Jakarta telah dibuat Perda tentang himbauan pembuatan sumur resapan ini, selanjutnya diperlukan pengawasan. Misalnya selama ini air dari
talang dibuang ke selokan, dari selokan dibuang ke riol, dan dari riol dibuang ke laut. Apabila telah ada sumur resapan, air dari talang akan dibuang ke sumur resapan. Untuk itu perlu dilakukan
pengawasan. Masyarakat Air Indonesia juga menghimbau pemerintah, khususnya Pemda DKI Jakarta untuk membuat sumur resapan di jalan raya.

Dari sisi penelitian sumberdaya air, Dr. Srilegowo menjelaskan bagaimana pemberdayaan air agar pada musim kering masyarakat tidak kekurangan air dan pada musim hujan masyarakat kebanjiran. Curah hujan yang berlebihan akan mengakibatkan banjir, karena daya serap lapisan tanah sudah terbatas. Sementara pada musim kering, masyarakat dapat memanfaatkan air yang tersimpan dalam sumur atau waduk resapan.

Beliau juga menjelaskan bahwa pemerintah telah serius melakukan penelitian dan antisipasi banjir, diantaranya seperti yang telah dilakukan oleh Dinas PU, Pemda, Pemprop. tetapi karena keterbatasan dana, maka untuk masalah banjir dibuat prioritas.

Sumber: Kilas Opini di MNC NEWS Indovision pada hari Rabu 21 Februari 2007 Jumat.

Waduk resapan.

Waduk resapan Waduk resapan sejak 2003 secara intensif diteliti bersama Kementrian Ristek, UI, ITB dan Masyarakat Air Indonesia (MAI). Seminar atau Semiloka guna sosialisasi telah dilakukan dan hasilnya telah dibuat model fisik skala lapangan di Kampus UI Depok tahun 2006 dengan biaya Departemen PU. Saat ini dalam masa pemeliharaan. Pembuatan model lapangan ini untuk penelitian lebih lanjut guna melengkapi hasil-hasil penelitian teori dan simulasi.

Dasar waduk resapan harus permeable yang bisa berhubungan langsung dengan sistem aquifer air tanah dangkal maupun dalam. Jadi dasar harus digali sedemikian, sehingga ketemu lapisan berpasir, pasir atau berkerikil. Permeabilitas lapisan pasir / kerikil mempunyai nilai tinggi (10 pangkat-5 sampai 10 pangkat -4 m/det), sehingga dapat mempercepat proses infiltrasi atau perkolasi air permukaan ke dalam lapisan tanah. Permeabilitas tanah permukaan (top soil) sebagai media infiltrasi alami umumnya setara dengan tanah lempung yang nilai koefisien permeabilitasnya 10 pangkat-6 sampai 10 pangkat -8 m/det. Dengan demikian, waduk resapan mempunyai kapasitas resapan 10 – 100 kali lebih cepat dari top soil.

Waduk resapan dapat dibuat dengan ukuran kecil 1- 5 ha, untuk kawasan permukiman umum dan realestate pengembang, dengan kondisi geologis berpasir. Sumber air bisa air hujan dari sekitar waduk resapan (hinter land) maupun dari sungai/kali dengan saluran pembawa. Waduk resapan berfungsi ganda yaitu mengurangi banjir dan menjaga / konservasi air tanah. Lokasi waduk resapan lebih tepat di bagian tengah DAS. Contoh DAS Ciliwung, lebih tepat di Depok, Cibubur, Parung.

Sumber: Dr. Ir. Sri Legowo Wignyo Darsono, PENANGANAN BERKELANJUTAN BANJIR DAN KEKERINGAN DI JAKARTA, http://www.ftsl.itb.ac.id/kk/teknik_sumber_daya_air/wp-content/uploads/2007/09/ banjir-dan-kekeringan.pdf

Rehabilitasi DAS dan Waduk Resapan

CURAH hujan dengan intensitas tinggi-meski tak berlangsung pada puncak musim hujan-atau sebaliknya kurang hujan walau bukan pada puncak musim kemarau, selalu berdampak bencana: banjir dan tanah longsor atau kesulitan air bersih di Jawa.

Semua itu menunjukkan begitu parahnya kerusakan sistem tata air di pulau yang menjadi pusat produksi padi. Sebagai contoh, sejak November tahun lalu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Jawa Barat telah defisit karena menurunnya curah hujan di kawasan tersebut. Nasib serupa dialami DAS lain seperti DAS Serang dan Tuntang.

Untuk wilayah Jawa, kekeringan memang diindikasikan oleh menurunnya volume air waduk. Dari beberapa waduk besar di Jawa, 50 persen dalam kondisi kritis atau kering. Di Jawa Tengah misalnya, sudah enam waduk tidak berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik tahun lalu.

BAKOSURTANAL berdasarkan data neraca sumber daya hutan dan lahan bahkan sudah mendeteksi kelangkaan air di Pulau Jawa tahun 2000 dan 2002, akibat berkurangnya luas hutan dan meningkatnya penggunaan nonhutan. Luas lahan yang tertutup hutan dua tahun lalu itu tinggal 15 persen, sehingga keseimbangan ekosistem dalam DAS terganggu.

Kepala Bakosurtanal Rudolf W Matindas berpendapat, perlu ada program perbaikan ekosistem dan pengelolaan DAS jangka panjang, disertai pengembangan otoritas DAS yang prioritas di Indonesia.

Jawa misalnya, kemampuannya memasok air saat ini sekitar 1.500 meter kubik per kapita per tahun, menurun 60 persen dibandingkan 1930. Tahun 2020 tinggal 1.200 meter kubik per kapita per tahun. Dari potensi ini, urai Dr Asep Karsidi, Kepala UPT TMC BPPT, hanya 35 persen atau 400 meter kubik yang layak dikelola secara ekonomis karena tingginya tingkat pencemaran.

Jumlah itu jauh di bawah kebutuhan minimum 1.100 meter kubik per kapita. Karena itu Peta Wilayah Krisis Air di dunia tahun 2025 yang dibuat International Water Management Institute mengkategorikan Jawa wilayah krisis air.

Sedikitnya hutan di sekitar DAS menyebabkan berkurangnya resapan air hujan ke dalam tanah dan sebaliknya memperbesar aliran permukaan. Maka, air hujan yang merupakan sumber air tawar di darat akan terbuang begitu saja ke laut.

Berbagai upaya sebenarnya bermunculan melihat ancaman ini. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia misalnya, bekerja sama dengan Masyarakat Cinta Citarum menggelar program kompetitif selama tiga tahun untuk merehabilitasi DAS Citarum.

Menurut Kepala LIPI Prof Umar A Jenie, akan dilakukan penanaman lahan gundul di sepanjang DAS menggunakan pohon aren dan buah-buahan lokal lainnya. Program senilai Rp 300 juta ini juga bertujuan melestarikan tumbuhan asli Indonesia dan memberdayakan masyarakat sekitar DAS.

Rehabilitasi DAS juga telah dilakukan LIPI di Sungai Brantas tahun 1998. Di DAS yang panjangnya sekitar 325 km itu ditanami mengkudu dan tanaman obat yang juga merupakan tumbuhan lokal.

UNTUK mengatasi kerawanan banjir di wilayah Jakarta, Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) dan BPPT bekerja sama dengan Departemen Kimpraswil, ITB, UI, dan MAI (Masyarakat Air Indonesia), serta instansi terkait lainnya mengkaji aplikasi teknologi waduk resapan buatan di Depok, yang merupakan bagian hulu Sungai Ciliwung.

“Tujuan riset ini untuk melihat efektivitas teknologi itu mengatasi kekeringan dan banjir dengan melihat tingkat peresapan yang didasarkan pada kondisi topografi, geologi, dan geomorfologi,” jelas Dr Idwan Suhardi, Asisten Deputi Kajian Kebutuhan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi.

Riset mulai dilaksanakan tahun 2003 antara lain meliputi pembuatan desain waduk resapan, pemetaan topografi skala 1:1000 pada rencana dan serta simulasi model untuk mengetahui laju infiltrasi.

Penelitian di daerah genangan air di Kampus UI Depok menunjukkan tingkat peresapan yang tergolong tinggi. Dari kondisi topografi dan tinggi muka air tanahnya, diketahui daerah ini merupakan tempat berkumpulnya air permukaan dan air tanah. Peresapan aliran air permukaan ke tanah dapat terjadi karena unsur gravitasi.

Daerah tampungan itu karenanya dapat ditingkatkan menjadi waduk resapan dengan permeabilitas 100 kali lipat dibandingkan embung yang menjadi tandon air.

Berdasarkan simulasi, Dr Teddy W Sudinda, peneliti dari BPPT menjelaskan, kapasitas rata-rata bakal waduk resapan paling optimal dicapai pada tinggi muka air waduk 75 meter. Kapasitas resapan per hari mencapai 1.933 meter kubik per hari. Kapasitas ini bila dikonversikan terhadap kebutuhan domestik pedesaan dapat mencukupi kebutuhan air 61,415 jiwa, lahan pertanian seluas 160 hektar, dan air baku industri 157,3 hektar. “Waduk resapan juga mengendalikan banjir di Jakarta,” urainya.

Waduk resapan di bagian hulu dan tengah DAS berpotensi dikembangkan untuk menanggulangi kekeringan dan banjir, karena akan menahan dan mengurangi air permukaan masuk ke sungai. Itu berarti memperkecil timbulnya banjir di daerah hilir.

Upaya lebih lanjut untuk mengatasi banjir dan kekeringan di Jakarta, menurut Lambok M Hutasoit PhD, dari Laboratorium Simulasi Numerik Hidrogeologi Departemen Teknik Geologi ITB, adalah dengan pemulihan muka air tanah di lokasi kritis dengan membuat reservoir permukaan, paritan, dan sumur resapan, kecuali di daerah utara Jakarta. Selain itu pemulihan juga dapat dilakukan dengan pembuatan sumur injeksi. (yun)

Sumber: http://64.203.71.11/kompas-cetak/0404/30/humaniora/998676.htm, 30 April 2004.

Jakarta Perlu Bangun Waduk Resapan 300 Hektare Untuk Antisipasi Banjir

Pembuatan waduk resapan sebagai pencegah bencana air di Jakarta merupakan pendekatan soft engineering yang lebih mengakomodasi proses-proses alami dalam pemecahan masalah banjir.Fatchy Muhammad, konsultan dan pengamat masalah air, mengungkapkan hal itu dalam lokakarya Pencegahan Bencana Air Jakarta di Jakarta, kemarin. Menurut Fatchy, banjir lokal dan banjir kiriman di musim penghujan dan berkurangnya air tanah di musim kemarau, serta intrusi air laut merupakan bencana air yang datang silih berganti bagi penduduk di Jabotabek.

Dalam lokakarya yang dihadiri juga oleh Inspektur Wilayah Inspektorat Jenderal Depkimpraswil Siswoko Fatchy mengatakan beban banjir Jakarta tahun 1996 dan 2002 sesungguhnya dapat dikurangi dengan membuat waduk resapan seluas 300 hektare.

Perkiraan biaya untuk membangun waduk resapan tersebut, menurut alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, sekitar Rp600 miliar. Dari studi pendahuluan yang pernah dilakukan, jelas dia, diperkirakan potensi untuk lokasi waduk resapan tersebut tersebar di sekitar wilayah antara Depok dan Bogor. Tepatnya, di antara sungai-sungai yang membentang dari arah selatan-utara yang ditandai adanya sungai-sungai purba dengan litologi pasir–kerikil permeabilitas sangat tinggi.

”Waduk-waduk resapan yang akan diusulkan, selain mengurangi bencana air di Jabotabek, juga mempunyai nilai tambah sebagai sarana rekreasi, olahraga air, pengembangan usaha PDAM, dan lokasi kajian ilmiah,” tambahnya.

Sementara itu, Siswoko mengatakan DKI Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia seperti Semarang, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Gorontalo, Palu, dan Ambon, tidak mungkin bebas 100% dari banjir.

Pasalnya, kota-kota tersebut memiliki dataran banjir (flood-plain) yang sangat luas. Contohnya, DKI Jakarta yang 50% wilayahnya merupakan dataran banjir dari 13 sungai yang mengalirinya.

Selain itu, dia mengingatkan kepada masyarakat bahwa upaya pemerintah, di antaranya, membuat tanggul dan kanal tidak bisa juga membebaskan Jakarta sepenuhnya dari banjir. Pasalnya, kata dia, upaya pembuatan tanggul itu untuk mengantisipasi luapan dan debit air pada periode ulang, misalnya 5 tahunan, 10 tahunan, 50 tahunan, dan 100 tahunan.

”Tapi, kalau datang banjir luar biasa, seperti tahun 1996 dan 2002, tanggul itu tidak berguna,” tegasnya.
Sumber: Berita KAI, 22 Maret 2002

1 Komentar »

  1. terimakasih utk posting an ny… :))

    Komentar oleh puu — Desember 20, 2010 @ 4:32 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: