BebasBanjir2015

Mimpi

Bermimpi Semarang Tidak Banjir dan Rob Lagi

Kompas – 14 Maret 2007

Semarang tidak akan bebas dari banjir. Berbagai upaya belum mampu mengelola banjir yang sudah ada sejak hampir seabad silam. Bahkan Semarang berpotensi besar dilanda banjir seperti Jakarta. Untung, curah hujan belum terlalu tinggi dan banjir pun masih tertunda.

Topografi Kota Semarang tidak berbeda jauh dengan Jakarta. Kedua kota ini sama-sama memiliki batas wilayah laut dan sungai-sungai besar yang melintas di tengah kota. Di kedua kota ini pula, hulu beberapa sungai berada di luar wilayah administratifnya.

Yang membedakan, hulu sungai di Jakarta sebagian besar berasal dari Kabupaten Bogor, sedangkan di Kota Semarang sebagian kecil saja yang berada di Kabupaten Semarang. Jika dihitung, hanya sekitar 10 persen sungai yang hulunya ada di Kabupaten Semarang.

Menjadi tidak masuk akal kalau ada yang mengatakan penyebab banjir adalah Kabupaten Semarang. Menjadi tidak bijak kalau menyebutkan sumber persoalan banjir Kota Semarang itu masalah Kabupaten Semarang. Sekitar 90 persen sungai berada di Kota Semarang. Pakar Hidrologi Universitas Diponegoro Dr Robert J Kodoatie mengatakan, penyebab banjir di Kota Semarang, ya orang Kota Semarang sendiri. “Tolong, pejabat itu kalau bicara lihat datanya dulu. Kalau tidak kan bisa menyesatkan,” kata Robert.

Kota Semarang hampir seabad bersahabat dengan banjir. Bukan tidak mungkin, masyarakat semakin mampu beradaptasi dengan banjir lantaran banjir di kota lunpia ini tidak pernah berakhir. Banjir bagi sebagian orang bukan lagi sebuah bencana, tetapi sudah menjadi hal biasa. Maklum banjir sudah menjadi rutinitas tahunan.

Jika diidentifikasi, persoalan banjir di Kota Semarang ini disebabkan oleh dua hal pokok. Pertama, perubahan tata guna lahan, khususnya di daerah aliran sungai (DAS) yang makin parah.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Semarang Tandiono Bawor Purbaya menyebutnya ketidakkonsistenan pemerintah kota dan masyarakat dalam mengubah tata guna lahan menjadi penyebab utama banjir.

Menurut Robert J Kodoatie, perubahan tata guna lahan dari hutan menjadi permukiman dapat menambah debit air sungai 5-20 kali lipat. Sementara pembersihan sedimentasi dan pelebaran sungai oleh pemkot hanya menampung 2-4 kali debit air. Selebihnya, kata Robert, sudah pasti akan meluap ke mana-mana dan langkah pemkot hanya akan sia-sia.

Sebenarnya Departemen Pekerjaan Umum sudah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan sebutan zero delta Q policy. Jika lahan DAS dikembangkan atau diubah fungsi, debit sebelum dan sesudah lahan berubah harus tetap sama.

Konsep ini, kata Robert, dapat dilakukan dengan cara kompensasi pada lahan permukiman harus disisakan lahan untuk penahan run-off (aliran permukaan). Misalnya, membuat sumur resapan, embung, dan penanaman rumput. “Kalau melihat kondisi alih fungsi lahan di DAS saat ini yang sudah parah sekali, banjir di Kota Semarang memang harus tambah parah,” kata Robert.

Pengelolaam DAS menjadi kuncinya. Kegiatan pengelolaan lahan dimaksudkan untuk menghemat dan menyimpan air serta konservasi tanah. Pengelolaan DAS dapat mengurangi debit air di daerah hilir, mengurangi erosi tanah, dan mengurangi muatan sedimen di sungai. Misalnya, pemeliharaan dan penanaman tumbuh-tumbuhan di hulu DAS.

Selain itu, faktor penegakan aturan yang sudah ada harus konsisten. Menurut studi Japan International Cooperation Agency (JICA) di Jakarta, kata Robert, pembuatan banjir kanal hanya akan mampu mengendalikan 10 persen banjir. Selebihnya (90 persen) banjir dapat diatasi dengan pembuatan sumur resapan dan situ untuk penampungan air. Artinya, pola penanganan banjir yang dilakukan pemkot selama ini masih kurang membawa hasil yang signifikan.

Untuk mengatasi banjir kiriman, pemkot akan membangun Waduk Jatibarang dengan kapasitas 20,4 juta meter kubik di sekitar hulu Sungai Kreo. Sementara di Banjir Kanal Timur akan dibangun 19 bendung kecil yang sudah pada tahap penyelesaian desain. “Tahun 2007 sudah akan dimulai secara bertahap,” kata Fauzi, Kepala Subdinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ketika ditemui Kompas akhir Februari. Selain itu juga akan dibuat penambahan sungai atau alur sungai baru Dombo Sayung untuk memperlancar aliran air ke laut.

Rencana pembangunan Waduk Jatibarang masih dinilai kurang efektif karena tidak akan menyelesaikan masalah. Robert beralasan, kontribusi banjir dari Sungai Kreo hanya 27 persen. Ini tidak signifikan karena sumber banjir lainnya seperti Sungai Plumbon, Silandak, dan Beringin tidak teratasi. Penurunan permukaan tanah

Faktor kedua adalah penurunan permukaan tanah yang tinggi. Menurut catatan sejarah, tanah wilayah Semarang bawah berasal dari endapan dan sedimentasi. Tanah aluvial sudah pasti akan turun hingga sekitar empat meter. Sekarang ini baru 45 persen dengan penurunan tanah 6 -10 sentimeter per tahun. Permukaan tanah baru akan stabil sekitar 30 tahun yang akan datang.

Sebagai daerah langganan banjir, Kota Semarang memiliki pilihan menjauhkan air dari masyarakat, menjauhkan masyarakat dari banjir, atau masyarakat harus hidup harmonis dengan air.

Dari ketiga pilihan itu, alternatif pertama dan kedua membutuhkan biaya sangat besar. Pilihan ketiga menjadi masuk akal. Inilah konsep water front city. Konsep ini menghendaki masyarakat membuat rumah panggung dengan kondisi sekelilingnya air yang bersih. Hal ini cocok untuk Kota Semarang yang memiliki tingkat penurunan tanah cukup tinggi.

Meski demikian, pemkot masih mengusahakan penangannya dengan pendekatan struktur atau bangunan. Menurut Fauzi, untuk mengatasi rob di Kota Semarang bagian utara, pemkot akan memanfaatkan Jalan Arteri Utara sebagai tanggul. Selanjutnya, tiga stasiun pompa akan dipasang di Sungai Banger, Semarang, dan Baru. Meski masih tahap desain, Fauzi optimistis sistem pompa itu dapat dioperasikan 2008. Menyadari tidak memungkinkannya tiga stasiun pompa dapat menuntaskan persoalan rob, konsep water front city, menurut Fauzi, layak untuk dikaji. Ia mengatakan, solusi penuntasan banjir lokal dan rob adalah masyarakat harus membuat rumah panggung. “Atau kalau tidak mau terkena rob ya harus pindah,” katanya.

Konsep water front city sejalan dengan Robert. “Water front city dapat diterapkan untuk daerah yang tingkat penurunan tanahnya tinggi,” katanya. Daerah dengan penurunan tanah tinggi antara lain Tanah Mas, Tawang, dan Tambaklorok. Di ketiga tempat itu penurunan tanah mulai tujuh sentimeter sampai 11 sentimeter per tahun. Untuk itu, kata Robert, sosialisasi kepada masyarakat menjadi suatu keharusan.

Apa pun yang sudah dilakukan pemkot tetap perlu diapresiasi. Masyarakat sendiri yang akan menilai seberapa besar manfaat upaya pemkot dalam menanggulangi banjir. Jangan sampai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun lantaran pemkot belum mampu mengatasi banjir yang sudah menjadi “agenda” tahunan ini.

Memang, Kota Semarang tidak akan bebas dari banjir. Banjir tiada akhir. Meski demikian, upaya mengurangi dampak banjir tetap harus diusahakan dan terfokus pada keseimbangan antara alam dan kehidupan manusia. Semoga! Oleh ARI SUGIYA (LITBANG KOMPAS)

Sumber: http://digilib.ampl.or.id/detail/detail.php?row=&tp=artikel&ktg=banjirluar&kd_link=&kode=1621

Dahlan ‘’Mimpi’’ 2010 Batam Bebas Banjir

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan yakin visinya mengentaskan banjir hingga 2010 terealisasi. Katanya, penanganan banjir harus dilakukan secara terintegreted. Meski anggaran pengendalian banjir dari Rp28 miliar dipangkas dan tersisa Rp8,289 tidak menjadi penghambat pengentasan banjir di Batam. “Sistem drainase ditangani secara parsial. Perencanaannya dibuat per zona seperti di Mukakuning dan Batuaji,” katanya, Rabu (5/12).

Menurut Dahlan, jika pembangunan drainase terus dilakukan, ia yakin 2010 banjir bisa diatasi. “Meskipun anggaran pembangunan drainase tahun ini dipemangkas, kita berharap anggaran tahun depan meningkat,” ujarnya.
Dahlan yakin anggaran 2009 akan naik. “Kita harus optimis,” katanya.

Pada pembahasan Rancangan APBD 2008, diketahui anggaran pengendalian banjir di Dinas Kimpras dari Rp28 miliar dipangkas jadi Rp8,289 miliar. Untuk mengurangi titik banjir, Kimpras membangun drainase dengan anggaran multy years. Awalnya, anggaran pembangunan drainase di 12 lokasi sebesar Rp24,479 miliar, anggaran yang tersisa tinggal Rp5,527 miliar.

Sementara untuk pemeliharaan rutin drainase, pemangkasan tidak terlalu besar. Dari anggaran awal Rp1,465 miliar tersisa Rp1,2 miliar. Bahkan detailed engineering design (DED) drainase dan Bangunan Pelintas (BP) di empat lokasi telah disiapkan. Pembuatan DED untuk drainase di kawasan Dotamana, DED drainase kawasan Bengkong-Seipanas, DED main drainase hilir Tanjungpiayu dan DED BP dan saluran depan DC Mall dengan anggaran Rp1,497 miliar.

Untuk pembangunan drainase dan bangunan pelintas (BP) seperti gorong-gorong, jembatan dan box cover akan dilaksanakan di sembilan lokasi. Sedangkan empat di antaranya tidak masuk dalam anggaran atau batal dilaksanakan. Seperti drainase di Kavling Tanjungpiayu, BP Jalan Suprapto di depan Pasar Melayu, BP Kampung Becek Sagulung dan drainase sekunder Kavling Abadi Jaya. Tahap awal pembangunan drainase ini Pemko Batam menganggarkan dana sebesar Rp5,5 miliar.(Batam News)

Sumber: Batam News, Kamis, 2007 Desember 06; http://beritabatam.blogspot.com/2007/12/dahlan-mimpi-2010-batam-bebas-banjir.html

Jakarta Bebas Banjir, hanya Mimpi

Banjir di Cawang

Banjir memang telah menjadi langganan warga Jakarta, walau pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Mau tidak mau, warga pun  harus terbiasa dengan bencana yang satu ini.

SECARA geografis, Kota Jakarta memang rawan banjir. Dari 65.000 hektare  luas wilayah Jakarta, kurang lebih 40 persennya atau 24.000 hektare merupakan  dataran rendah yang tingginya 1 hingga 1,5 meter di bawah muka laut pasang.  Selain itu, ada 13 sungai yang melintasi Ibu Kota.

Akibatnya, banjir menjadi ritual rutin bagi warga Jakarta. Dan, hal ini  agaknya akan berlangsung lama. Karena, untuk menjadikan Jakarta bebas banjir dalam waktu dekat, ibarat mimpi di siang bolong.

Berdasarkan data yang diperoleh Media dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI, saat ini ada 78 lokasi rawan banjir di Jakarta. Sebanyak 19 titik di antaranya diperkirakan bebas dari bencana banjir pada 2007. Itu pun dengan  syarat membangun waduk dan pompa-pompa air di daerah rawan banjir tersebut.  Ke-19 titik itu berada di daerah Kapuk, Sunter, Warakas, dan Kebon Bawang.

”Penanganan ke-19 titik rawan banjir itu tidak mungkin sekaligus dilaksanakan. Pada 2005, misalnya, bisa diatasi tiga sampai empat titik dengan catatan tidak ada pembangunan baru di atas kawasan resapan air,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Fodly Misbach kepada Media, pekan lalu.

Menurut dia, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) harusnya didukung semua  pihak, baik masyarakat pemilik tanah yang terkena pembebasan. Sebab, bila BKT  berhasil dibangun, proyek ini mampu membebaskan 13 daerah rawan banjir  sepanjang aliran kali buatan itu. ”Selama ini ke-13 kawasan di Jakarta Timur  itu langganan banjir.”

Cukup banyak kiat dicoba DPU DKI dalam menangani banjir di Jakarta,  termasuk dengan menanggulangi sampah kiriman dari hulu yang menumpuk di sungai. Misalnya, setiap sungai akan dibuat pompa dan waduk. ”Setiap tumpukan sampah  di sungai akan diangkut menggunakan mesin elektrik guna mengangkat sampah tanpa tenaga manusia,” jelas Fodly.

Penggunaan mesin elektrik ini, lanjutnya, akan diterapkan di kawasan Kapuk, Sunter Utara, Warakas, Kebon Bawang, dan Penjaringan. Di kawasan BKT juga akan dibuat normalisasi terkait dengan pengangkutan sampah dengan menggunakan alat elektrik tersebut. ”Masyarakat Jakarta memproduksi sampah sebanyak 6.000 ton per hari, sehingga DPU tengah melakukan pelayanan kebersihan atas sampah-sampah di sungai,” kata Fodly.

Tempat penampungan

Pemprov DKI pun menyadari telah terjadi penyempitan aliran sungai di Jakarta karena dijadikan tempat tinggal warga. Menurut Fodly, penduduk yang masih tinggal di bantaran kali di lima wilayah DKI Jakarta diperkirakan mencapai ratusan ribu keluarga.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI lalu mencanangkan program relokasi bagi warga yang tinggi di bantaran kali dengan menawarkan mereka pindah ke rumah rusun yang dibangun pemerintah. Program ini sudah dimanfaatkan sekitar 1.100 keluarga pada 2003 di bantaran Kali Angke yang ditampung di Rusun Cengkareng, Jakarta Barat.

Sedang warga yang tinggal di bantaran Kali Adem, terusan dari Kali Angke ke arah muara Teluk Jakarta, Jakarta Utara, sedikitnya 580 KK akan dipindahkan ke Rusun Muara Angke.

Sedang kalau terjadi banjir, telah disiapkan tempat penampungan pengungsi di sekitar lokasi kejadian. ”Kita telah berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menyiapkan tempat penampungan di 327 lokasi yang didukung 96 dapur umum dan 541 pos kesehatan yang tersebar di semua daerah rawan banjir,” ujarnya.

Sedang jumlah personel yang disiapkan untuk penanganan banjir ini telah disiagakan 40.630 orang yang terdiri dari tenaga medis, SAR, polisi, dan aparat kelurahan.

Prioritas

Walau dengan anggaran terbatas, program penanggulangan banjir di Jakarta tetap menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta. Rencana program penanggulangan banjir pada 2005, tidak jauh berbeda dengan 2004 yakni perbaikan saluran air dan sungai. Misalnya, menormalisasi, menurap, dan mengeruk sungai. Pompa-pompa air juga menjadi perhatian untuk perbaikan dan penambahan di sejumlah titik rawan genangan di lima wilayah kota madya.

Menurut Kepala DPU DKI Fodly Misbach, untuk menanggulangi masalah banjir ini pihaknya telah menyusun berbagai program. Dalam hal ini, katanya, program itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga nonfisik. Kalau program fisik, di antaranya pemeliharaan pintu-pintu air dan pompa-pompa air. Sedang nonfisik seperti koordinasi dengan satuan tugas penanggulangan bencana (Satgas PB), Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) PB tingkat kota madya, dan Satkorlak Penanggulangan Pengungsi dan Bencana Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, aparat DPU DKI Jakarta disiagakan untuk monitoring pintu-pintu air (PA) dan pos pemantau (PP) di hulu 13 sungai yang melintasi Jakarta.

Menurut Fodly, DPU DKI Jakarta pada 2005 juga punya program perbaikan situ-situ. Program ini terkait dengan tindak lanjut komitmen tiga provinsi yaitu Banten, DKI, dan Jawa Barat atas empat kota berbatasan dengan Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) untuk melestarikan  situ-situ resapan air di daerah penyangga Ibu Kota tersebut. (Selamat Saragih/J-2)

Sumber: Media Indonesia, 28 Februari 2005

Wujudkan Mimpi Surabaya Bebas Banjir

Surabaya bebas banjir merupakan mimpi seluruh warga Surabaya, namun untuk mencapai mimpi itu tidak mudah. Dibutuhkan biaya besar, waktu panjang, dan komitmen tinggi dari semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat.

Masalah banjir diangkat menjadi topik dalam Publik Bicara bertema “Antisipasi Banjir di Surabaya” yang merupakan kerja sama Harian Kompas dan Radio Sonora di Gedung Kompas Gramedia, Surabaya, Kamis (23/11). Tiga pembicara, yakni Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Sri Mulyono, pakar hukum lingkungan Universitas Airlangga Suparto Wijoyo, dan pengajar di Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sofyan Rasyid, hadir dalam diskusi.

Menurut Sri, banjir terus terjadi setiap musim hujan karena masih banyak saluran irigasi yang belum diubah menjadi saluran drainase. Saluran irigasi memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda dengan saluran drainase.

Saluran irigasi dipakai untuk mengairi sawah dan tambak sehingga keluarnya air ke laut dihambat. Seiring dengan perubahan sawah dan tambak menjadi perumahan, saluran irigasi seharusnya diubah menjadi saluran drainase.

Dari segi bentuk, saluran irigasi berada di atas permukaan lahan yang ada di samping saluran dan lebarnya dari hulu ke hilir semakin mengecil. Adapun saluran drainase berada di bawah permukaan lahan dan lebarnya dari hulu ke hilir semakin membesar.

Selain masalah drainase, masih banyak saluran yang langsung berhubungan dengan laut tetapi tidak ada pompa air. Padahal secara geografis, Surabaya terletak di bawah permukaan air laut pasang. Tanpa pompa, air di saluran sulit dibuang karena saat pasang air laut akan lebih tinggi daripada tinggi air di saluran. Akibatnya, air laut yang masuk ke saluran. Saat ini Surabaya memiliki 30 rumah pompa.

Menurut Sri, dana sebesar Rp 120,7 miliar yang dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya 2007 belum cukup untuk mengubah seluruh saluran irigasi menjadi saluran drainase serta menambah pompa air yang diperlukan.

Hal senada diungkapkan Sofyan Rasyid. Dana itu sangat kecil untuk mengatasi masalah banjir di Surabaya. Dibutuhkan dana triliunan rupiah untuk mengubah seluruh saluran irigasi dan menambah pompa air.

Dana itu diperlukan untuk mengeruk saluran dan membeli lahan milik warga di sepanjang saluran irigasi. Pasalnya, mengubah saluran irigasi berarti harus memperlebar saluran.

Dengan anggaran terbatas, dinas bina marga dan pematusan berupaya mengatasi masalah banjir. Selama tahun 2006 dilakukan upaya menembuskan saluran Kali Bokor ke laut dan membersihkan gorong-gorong peninggalan zaman Belanda di Jalan Embong Malang. Selain itu, program kerja bakti massal untuk membersihkan saluran dari sampah.

Sofyan mengingatkan, masalah utama banjir adalah sampah. Menurut Sofyan, hampir 90 persen penyebab banjir di Surabaya adalah banyaknya sampah di saluran air. Pada musim hujan tahun lalu Sofyan melihat pintu air Kali Dami di Surabaya timur. Ternyata sampah yang tersangkut di pintu air tidak sekadar sampah organik dan plastik, namun juga bantal dan kasur sehingga menyumbat laju air. Kasur harus diangkat penjaga pintu air dengan bantuan warga sekitar.

Sejumlah pendengar yang menelepon maupun yang hadir sepakat bahwa sampah merupakan masalah utama penyebab banjir.

Suparto Wijoyo melihat, banjir merupakan akibat kebijakan pemerintah yang salah. Kebijakan itu adalah kebijakan yang hanya memihak kepentingan ekonomi tanpa memerhatikan kepentingan ekologi.

Ia mencontohkan, kawasan Surabaya Timur dan Surabaya Barat dahulu merupakan daerah tangkapan air hujan namun sekarang dikembangkan menjadi perumahan, pertokoan, dan perkantoran. Akibatnya, air tidak tertampung di kawasan tersebut dan meluber ke wilayah sekitarnya. Jika hendak mengatasi banjir, seharusnya pemkot mengubah kebijakan tata kota dengan mengedepankan ekologi.

Agnes, warga Perumahan Wiguna, menuturkan lewat telepon, saluran air di perumahan tempat tinggal dia tertata baik. Namun, pengembang tidak membuat saluran pembuangan air ke saluran sekunder di Medokan sehingga air tertahan di lingkungan perumahan ketika turun hujan.

Sri berjanji segala masukan dari pembicara dan peserta diskusi akan dijadikan pertimbangan saat membuat kebijakan ke depan. Namun Sri meminta agar masyarakat terlibat dalam penanganan banjir, tidak hanya sebatas membuang sampah di tempatnya, tetapi juga mendukung upaya penanganan lain.

Ini misalnya saluran di daerah Karang Empat yang seharusnya 3 meter menyempit menjadi 50 sentimeter karena penduduk menggunakan daerah sepanjang saluran untuk membangun rumah. Saat pemerintah berniat menormalkan saluran dan mengubahnya menjadi drainase, warga meminta ganti rugi untuk lahan di luar kemampuan pemerintah. Akhirnya saluran tidak bisa dilebarkan. Di beberapa tempat warga juga sering menutup saluran air dengan bangunan sehingga aliran air terhambat.

Jika pemerintah masih mengabaikan masalah ekologi dan masyarakat tidak mau bekerja sama dalam mengatasi masalah banjir, niscaya masalah banjir tidak akan pernah teratasi. (ANTONIUS PONCO ANGGORO)

Sumber: Kompas, Jumat, 24 November 2006

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: