BebasBanjir2015

Aprizal

Mengatasi Banjir dengan Kearifan Tradisional

Oleh Aprizal,  Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung dan Peneliti Eko-hidrolik dari Pusat Studi Kota dan Daerah (PSKD) UBL

Sumber: http://www.lampungpost.com/

Jika ramalan cuaca tidak melenceng terlalu jauh, musim hujan tampaknya masih akan berlanjut sampai beberapa bulan lagi. Itu artinya, ketegangan yang menyelimuti warga yang berdomisili di daerah atau kawasan rawan banjir masih belum berakhir. Karena musim hujan bagi mereka telah identik sebagai musim bencana.

Namun, tengoklah ketika musim kemarau melanda di sebagian besar wilayah/daerah negeri ini, penduduk merasakan kesulitan yang amat sangat untuk mencari air, jangankan sepikul air, segayung air pun sukar diperoleh. Jika dikaji, sesungguhnya keadaan ini dipicu sumber tata air alami kita yang telah lenyap fungsinya hal ini diindikasikan dengan keadaan sungai-sungai yang telah berkurang debitnya, sumur-sumur yang telah menipis airnya, dan waduk-waduk yang telah hilang tampungannya.

Seperti pernah diberitakan banyak media ketika musim kemarau 2004, disebutkan debit Way Seputih normalnya 20 m®MDSU¯3/detik berkurang menjadi 7 m®MDSU¯3/detik, sedangkan debit Way Sekampung normalnya 35 m®MDSU¯3/detik menurun menjadi 14 m®MDSU¯3/detik.

Akankah problematika kuantitas air ini berakhir? Sehingga derita berubah bahagia dan sedih berubah gembira. Sukar menjawabnya karena hal ini bukan saja memerlukan konsep penanganan yang mumpuni, tapi lebih bergantung kepada seberapa kuat hasrat kita menuntaskannya dan seberapa besar komitmen untuk dapat melaksanakannya.

Siklus Tertutup

Dalam teori hidrologi dikenal istilah siklus tertutup di mana dalam kurun waktu tertentu secara global sesungguhnya perputaran air adalah tetap dalam jumlah yang konstan. Bermula dari penguapan air di sungai, danau, dan lautan kemudian berubah menjadi awan lalu terjadi peristiwa presipitasi/hujan yang turun ke bumi. Di bumi air tersebut ada yang langsung menguap, ada yang terus mengalir menuju sungai dan bermuara di lautan lepas, dan ada juga yang masuk melalui pori-pori bumi mengisi kandungan air tanah.

Pada kondisi alami/naturalis, di mana alam memiliki kemampuan menyerap air layaknya sebuah spon, jumlah air yang masuk ke bumi lebih besar atau sama dengan jumlah air yang terus mengalir menuju laut lepas. Sehingga bukan saja alam berhasil mereduksi potensi timbulnya banjir tapi juga makin memperkaya kandungan air di dalam bumi.

Artinya, jika alam tidak/kurang mampu menyerap air hujan niscaya banjir makin membabi buta. Lalu, karena minimnya air yang meresap ke bumi jadilah kandungan air tanah pun lambat laun makin berkurang. Sehingga, di sini berlaku hubungan relasi yang berbanding lurus di mana makin dahsyat bencana banjir terjadi di musim hujan berarti kekeringan pun akan makin dahsyat pula terjadi di musim kemarau.

Sebagai catatan dari beberapa penelitian oleh Suripin dan Kodoatie tahun 2000 diperoleh kondisi keseimbangan air Indonesia sebagai berikut: volume air di udara yang jatuh sebagai hujan adalah 3.034.420 juta m®MDSU¯3/tahun (100%) tatkala tiba di bumi terdistribusi ke dalam 3 bagian besar yaitu; 1) Aliran mantap: tertampung di waduk, sungai, danau, daerah konversi, air tanah, cekungan, dll; 758.605 juta m®MDSU¯3/tahun (25%), 2) Kebutuhan domestik dan pertanian; 103.062 juta m3/tahun (3%), dan 3) Terbuang sia-sia langsung ke laut atau menyebabkan banjir di daerah rawan banjir; 2.172.753 juta m®MDSU¯3/tahun (72%). Jadi, hanya 1/4 bagian saja dari jumlah air potensial yang kita nikmati. Selebihnya merupakan air yang tidak termanfaatkan dan terkadang menyebabkan banjir di sebagian daerah dan di kala tiada hujan kita benar-benar defisit air.

Kondisi di atas mengingatkan pada pepatah lama–tikus mati di dalam lumbung–kita kaya dengan sumber air yang melimpah tapi akibat arah pembangunan yang tidak bersahabat dengan alam justru kita menderita oleh melimpahnya air tersebut.

Kearifan Tradisional

Tampaknya kita harus menggali dan mempelajari kearifan tradisional bangsa ini dalam menjaga kelestarian air. Karena nenek moyang kita telah membuktikan bagaimana harmonisasi dengan alam membuat alam begitu bersahabat dengan mereka.

Dr. Ing. Ir. Agus Maryono dalam bukunya mencatat ada beberapa kearifan tradisional yang telah dilakukan nenek moyang kita tapi sudah jarang ditemui lagi kini, antara lain: 1) Pembuatan konstruksi peresapan air yang dikenal dengan istilah “jagongan”. Konstruksi jagongan ini adalah galian tanah yang dibuat di sekitar rumah berukuran panjang 1–2 meter, lebar 2–3 meter, dan kedalaman 1–2 meter. Jagongan ini difungsikan menangkap air hujan sekaligus menimbun sampah organik sisa tumbuh-tumbuhan. 2) Pembuatan tanggul rendah berukuan 20–30 cm mengelilingi areal pekarangan masing-masing untuk menangkap air hujan agar meresap ke tanah terlebih dahulu sebelum mengalir ke selokan menuju sungai dan juga sebagai upaya mencegah areal pekarangan mereka terkikis air. 3) Pembuatan sistem terasering di ladang serta parit-parit dengan maksud menangkap air, meresapkan dan memperlambat kecepatan air sehingga mengurangi tanah tererosi; dan 4) Banyak menanam tanaman yang mampu menyerap air pada zona perakarannya seperti beringin, sengon alas, dan belibis di sekitar danau, sumber-sumber mata air, telaga, dan pinggiran sungai.

Maka, sudah sepatutnya kita berpikir untuk membangun dan menciptakan konstruksi yang mampu menahan, meresapkan air hujan yang cocok untuk diaplikasikan di kota, daerah, kawasan atau rumah. Penulis yakin upaya kreatif, inovatif, radikal terus-menerus dan didukung partisipasi seluruh lapisan masyarakat niscaya akan mampu memecahkan problematika kuantitas air ini.

Jika ada pepatah “muda menabung, tua beruntung”, dengan kita belajar dari kearifan tradisional seperti yang disebutkan di atas, maka pepatah itu menjadi bermakna “di musim hujan menabung air, di musim kemarau beruntung menambang air”.

Banjir dan Tumbal Keserakahan

Oleh: Aprizal,  Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung dan Peneliti Keairan dan Lingkungan dari Pusat Studi Kota dan Daerah (PSKD) UBL

Sumber: http://www.lampungpost.com/

Jika kita mendengar kata tumbal, asosiasi kita langsung tertuju pada sesuatu yang berhawa mistis dan beraroma klenik. Sebab, tumbal berkait erat dengan dunia klenik/mistik. Jika kemudian penulis menyebut kata tumbal dalam tulisan ini, mohon jangan buru-buru menuduh penulis akan membawa pembaca ke “dunia lain” seperti marak kita saksikan di televisi.

Dengan mengambil alur sebagaimana ditemukan dalam klenik penulis berharap pembaca lebih mudah memahami kandungan tulisan ini. Sebab, di negara berkembang, isu beraroma mistis merupakan santapan sehari-hari dan sangat menarik perhatian kita.

Tengoklah bagaimana fenomena Mbah Maridjan dan Ki Joko Bodo ketika gejolak Merapi terjadi! Pamor mereka lebih menyedot perhatian ketimbang analisis Badan Penyelidikan dan Pengembangan Kegunungaapian (BPPK) Yogyakarta.

Atau, yang lebih up to date, ramalan Mama Laurent bahwa Lampung akan rata dengan seperti dialami Yogya dan Jawa Tengah. Ramalan itu lebih menarik masyarakat dibandingkan analisis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBP) Bandung dan BMG Lampung.

Tulisan ini bukan ingin berbicara tentang gempa, melainkan bencana lain yang sedang terjadi: Banjir. Dengan mengambil alur di atas, penulis ingin mengajak pembaca melihat banjir di berbagai daerah Air sebagai “tumbal” dari sebuah “persugihan” bernama keserakahan yang direalisasikan dengan pembabatan hutan secara liar, membabi buta, dan sangat tidak bertanggung jawab.

Banjir merupakan fenomena gerakan air yang meluncur deras dalam jumlah besar ketika hujan turun. Gerakan air ini tidak mampu ditampung alur alaminya, yakni sungai. Sehingga, melimpah keluar menuju kawasan permukiman dan pertanian penduduk sepanjang aliran sungai/DAS (daerah aliran sungai).

Kedatangannya yang tidak terdeteksi berakibat tingginya jumlah korban yang bergelimpangan. Sedangkan longsor terjadi akibat kondisi tanah telah amat jenuh air (saturated), sehingga terjadilah kondisi ketika melemahnya ikatan antarelemen-elemen penyusun tanah di lapisan terluar bumi. Lalu meluncur dalam masa cukup besar menutup daerah yang tepat berada di bawahnya. Nahasnya, daerah di bawah itu merupakan permukiman penduduk padat huni.

Banjir bandang dan tanah longsor di Sinjai, Sulawesi Selatan, menewaskan ratusan jiwa penduduk dan ratusan lain hilang entah di mana rimbanya. Banyaknya korban yang terus berjatuhan akibat banjir di Sinjai ini membuat hati kita miris, prihatin, dan gundah.

Jumlah korban Sinjai menambah panjang deretan korban banjir yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir kerap terjadi di Indonesia mulai akhir 2002 di taman wisata Pacet-Jawa Timur, lalu akhir 2003 banjir bandang di taman wisata Bahorok (Sumut). Pada 2004 banjir bandang di Mojokerto-Jawa Timur, dan terakhir, Januari 2006, Jember-Jawa Timur. Sementara itu, longsor terjadi Banjarnegara-Jawa Tengah.

Tewasnya ratusan jiwa penduduk itu membuat bulu kuduk kita merinding, jangan-jangan ini “tumbal” dari segelintir manusia di Indonesia untuk memuaskan hasrat hedonisme yang mereka miliki. Terminologi kata tumbal yang awam pahami adalah korban untuk dipersembahan kepada “sesuatu” yang merupakan syarat bagi tercapainya keinginan sang pelaku persembahan.

Dalam sinetron, tumbal ini biasanya dilakukan mereka yang melakukan pesugihan berupa ngipri monyet, ngipri kuda atau babi ngepet dan lain-lain. Sedangkan keinginan pelaku itu biasanya tidak jauh-jauh dari 3A: Harta, tahta, dan wanita/pria. Inilah yang galib dijadikan permohonan kepada “sesuatu” atau persugihan di dunia per-klenik-an.

Agar keinginan 3A terpenuhi, secara sadar atau bawah sadar, pelaku tidak segan-segan memberikan tumbal atau korban yang disepakati bersama. Siapakah si “sesuatu” itu? Kalau di dunia per-klenik-an mereka adalah para jin, raja siluman, baureksa, dedemit, iblis, dan lain-lain.

Tetapi, penulis lebih meyakini “sesuatu” yang disebutkan di atas hanya suatu simbol perpanjangan “sesuatu” yang lebih berkuasa dalam diri pelaku: Hawa nafsu keserakahan. Mengapa hawa nafsu keserakahan itu “sesuatu” yang disembah?

Sebab, dialah yang menjadikan manusia kehilangan akal sehat dan hati tulus, sehingga dengan tangan dinginnya melakukan perbuatan menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia.

Di dunia per-klenik-an di sinetron kita, tumbal sangat mungkin orang-orang yang begitu dekat dan dicintai pelaku. Bisa jadi pekerja di rumahnya, istri/suami atau anak yang merupakan buah hati tercinta. Demi memenuhi hasrat keserakahan 3A sang pelaku menutup mata, telinga, hatinya dari jeritan kesakitan orang-orang tercinta itu. Sungguh perbuatan yang sulit dimengerti akal waras.

Lalu, bagaimana di alam nyata? Fenomena di atas terkadang berupa selentingan atau kabar burung yang tak santer, paling-paling cerita dari mulut ke mulut ketika ngerumpi®MDUL¯ di warung kopi atau saat asyik main catur sambil ronda malam. Tetapi, kalau benar ada terjadi, yakinlah tidak akan menunggu lama, pasti warga segera menggalang kekuatan untuk menghabisi pelaku pesugihan tersebut.

Namun, sadarkah kita sesungguhnya di antara kita, di Tanah Air tercinta ini ada sebagian atau sekelompok orang yang tega menjadikan rakyat banyak sebagai “tumbal” ritual “pesugihan” mereka secara massal? Kita saksikan ratusan jiwa melayang dan hilang akibat air bah yang menerjang permukiman.

Rumah, kebun, sawah dan hewan ternak musnah tak tersisa. Belum lagi, rusaknya segala jenis infrastruktur seperti jalur transportasi, air bersih, telekomunikasi, dan listrik yang bernilai miliaran rupiah. Ribuan warga seketika menjadi tunawisma.

Banyak orang yang sekejap mata hidup sebatang kara ditinggal orang-orang yang dicintai. Anak-anak menangis pilu karena menjadi yatim piatu dan orang tua merana kehilangan anak.

Mereka adalah “tumbal” keserakahan segelintir orang di Indonesia ini. Orang-orang ini melakukan “ritual persembahan” untuk meraih hasrat 3A dengan membabat hutan secara ilegal dan pemanfaatan hutan membabi buta.

Rachmat Witoelar selaku menteri lingkungan hidup dan diamini Wakil Presiden M. Yusuf Kalla menyatakan hutan-hutan di daerah sangat kritis, dan menyebabkan DAS rentan/rapuh untuk menahan atau menyimpan air hujan.

Dari data statistik, Indonesia kehilangan lebih dari 20 juta ha tutupan hutan selama 1985 sampai 1997 atau berkurang 17 persen dari semula. Sedangkan menurut Global Forest Watch (GFW) Indonesia kehilangan 21,56 juta ha atau berkurang 18 persen selama kurun waktu yang sama (Lampung Post, 8-12-2004).

Sungguh angka yang cukup fantastis karena sejak 1997 sampai kini tentu lebih lagi. Sebab, menurut Badan Planologi Departemen Kehutanan, laju kerusakan hutan mencapai 3,8 juta ha per tahun.

Jadi, tidak mengherankan jika belum tuntas penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Sulawesi Selatan, musibah serupa terjadi lagi, bahkan, serentak di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku di pengujung Juni ini pula. Menjadi pertanyaan penting, dapatkan kita mengurangi atau bahkan, menghentikan jatuhnya korban sebagai “tumbal” dari bencana banjir? Tiap kita tentu tahu jawabannya. Bisa ya, bisa tidak tergantung niat pemerintah dan masyarakat.

Upaya “ritual persugihan “melalui kegiatan penebangan hutan secara ilegal harus segera dihentikan. Pelakunya harus ditindak karena “tumbal” yang mereka janjikan demikian sadistis dan amat tidak berperikemanusiaan.

Kesadaran seluruh lapisan masyarakat harus bangkit bahwa pelaku kejahatan terhadap hutan sesungguhnya serupa dengan mereka yang berbuat perjanjian dengan setan atau pesugihan di atas. Mengapa kita begitu marah dengan pelaku pesugihan seperti ngipri monyet, ngipri kuda, babi ngepet, dan sebagainya tapi, tidak terhadap pelaku “pesugihan” bernama pembabatan hutan?

Manakala semua lapisan masyarakat di negeri ini menyadari perusakan hutan merupakan kejahatan yang harus diperangi bersama, selanjutnya pemerintah memiliki program yang sistematis, menyeluruh dan terpadu untuk mengembalikan kondisi hutan kita, lambat laun bencana banjir bandang dan longsor dapat dieliminasi sedemikian rupa. Sehingga, ketika rintik-rintik hujan turun membasahi bumi tidak akan lagi bermetamorfosis menjadi bencana banjir yang terburuk bagi kita tapi benar-benar menjadi anugerah yang terindah dari Yang Mahakuasa untuk kita gunakan bagi kesejahteran bersama.

Infrastruktur Banjir

Oleh: Aprizal,  Sekretaris Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Lampung

Sumber: http://www.lampungpost.com/

Hujan makin kerap turun di Kota Bandar Lampung, demikian juga dengan daerah-daerah lain di provinsi ini. Datangnya hujan membersitkan kekhawatiran akan bencana banjir dan longsor.

Di Indonesia banjir menimbulkan kerusakan sebesar dua pertiga dari bencana alam yang pernah terjadi (Robert J. Kodoatie, et.al, 2002). Sedangkan di Lampung, bencana banjir menelan ratusan juta rupiah bahkan lebih.

Sudah sewajarnya jika bencana ini harus diatasi minimal dapat mengurangi kerugian yang diderita. Dalam mengatasi banjir, secara teoretis, ada dua metode yang diterapkan: Penanganan banjir secara struktural dan secara nonstruktural.

Secara struktural adalah penanganan banjir dengan membangun bangunan (infrastruktur) pengendali banjir seperti tanggul, bendungan, waduk, kolam penampungan, kanal-kanal banjir, dan embung. Sedangkan secara nonstruktural, selain dari yang disebut di atas, juga berupa penyusunan, perbaikan terhadap manajemen, regulasi, dan sistem informasi berkaitan dengan mitigasi bencana banjir.

Penanganan banjir seyogianya mengunakan kedua metode itu, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Mengapa kedua hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah? Karena faktor pemicu terjadinya banjir di suatu wilayah atau daerah adalah manusia (human error). Pendekatan struktural kerap berpacu dengan peningkatan kesalahan manusia (human error) yang berujung pada ketersiasiaan pembangunan infrastruktur.

Terkait penangan bajir secara struktural, ada keinginan Pemkot Bandar Lampung membangun embung guna mengatasi banjir (Lampung Post edisi 21 Nopember). Gayung bersambut, dukungan atas rencana tersebut telah disampaikan DPRD Kota Bandar Lampung. Kini proses realisasi embung telah sampai pada tahap DED (detail engineering design) drainase, kelanjutan telah disusunnya Masterplan Drainase Kota Bandar Lampung (Lampung Post edisi 22 Nopember).

Mengenai upaya Pemkot Bandar Lampung menangani banjir, tampaknya perlu mengkaji kebijakan tersebut karena beberapa hal.

Pertama, antara penyusunan masterplan drainase dan DED Drainase Kota Bandar Lampung terdapat rentang waktu cukup jauh. Masterplan drainase dibuat Bappeda Kota Bandar Lampung pada 2001 dan belum diperdakan hingga kini. Sedangkan DED Drainase baru mulai disusun pada 2006 melalui Dinas Bina Marga dan Permukiman Kota Bandar Lampung.

Ditelisik dari berbagai aspek legalitas, administratif, dan teknis, kondisi itu banyak kelemahanya.

Lebih parah lagi jika ditinjau dari aspek teknis. Rentang waktu 5 tahun bagi Kota Bandar Lampung cukup signifikan untuk berubah. Perubahan pada beberapa parameter cukup mendasar, sehingga akan dapat mengganggu implementasi penyusunan DED Drainase itu.

Misal, jumlah kecamatan yang menjadi pijakan masterplan drainase sebanyak sembilan kecamatan (karena didasari data-data dan asumsi-asumsi dalam rencana induk kota dan data pokok pembangunan daerah kota Bandar Lampung tahun 1995–1996). Sedangkan berdasarkan data Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2003, jumlah kecamatan ada 13 buah.

Akibat perbedaan berpengaruh pada jumlah penduduk, meningkat permintaan terhadap perumahan, dan mengubah prosentasi penggunaan lahan (land used). Parameter penggunan lahan dari lahan-lahan konservasi dan daerah resapan yang telah disulap menjadi permukiman berakibat buruk dengan semakin meningkatnya debit limpasan air permukaan (run off).

Booming kebutuhan perumahan begitu pesat sejak tahun 2001, perumahan-perumahan baru tumbuh subur di kecamatan Sukarame dan Kecamatan Kemiling yang notabene merupakan kawasan konservasi seperti yang dijabarkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bandar Lampung Tahun 2005.

Semakin tingginya pelanggaran dan tak terkontrolnya pelaksanaan aturan-aturan garis sempadan sungai (GSS), penebangan hutan, eksploitasi bukit, minimnya ruang terbuka hujan (RTH), dan bertambahnya lahan yang tertutup atau kedap air (impermeable) baik oleh aspal maupun beton, semakin mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Perubahan itu setiap tahun semakin memprihatinkan dan kondisinya berbeda dengan keadaan lima tahun lalu.

Melihat tiga parameter itu saja, jelas jika identifikasi daerah-daerah yang kerap menjadi langganan banjir menjadi bias. Hal ini ditunjukkan dengan telah terjadinya perubahan lokasi banjir yang signifikansinya cukup mencengangkan baik dari jumlah maupun magnitude-nya.

Banjir yang menimpa warga di sekitar Way Langka (Kecamatan Kemiling) dan sekitar Way Balau (Kecamatan Kedaton) pada April 2006 menjadi contoh bahwa telah terjadi peningkatan ancaman banjir karena perubahan beberapa parameter. Kejadian tersebut, saat masterplan drainase disusun tahun 2001 bisa jadi belum pernah dibayangkan akan terjadi.

Kedua, mengenai embung itu sendiri. Menarik didiskusikan karena pertama lokasi embung masih belum ditentukan walaupun sebelumnya telah disebutkan di Kecamatan Sukarame. Namun, kepastian di mana embung akan dibangun masih menjadi pertanyaan.

Ketiga, studi kelayakan embung belum dilakukan. Bagaimana mungkin akan segera dibangun.

Keempat, status kepemilikan lahan embung sudahkah diinventarisasi dengan baik karena pembangunan embung akan memakan lahan yang cukup luas. Dampak sosial ekonomi merupakan kerawanan tersendiri saat pembebasan lahan dilakukan.

Kelima, sudahkah disiapkan biaya membangun embung dan bagaimana aspek operasional serta pemeliharaan bangunan tersebut.

Merujuk pada pedoman dari Departemen Pekerjaan Umum (Pedoman membuat desain embung kecil untuk daerah semi kering di Indonesia, 1997), definisi embung adalah bangunan penyimpan air di daerah depresi, biasanya di luar sungai. Kolam embung akan menyimpan air di musim hujan, kemudian air dimanfaatkan suatu desa selama musim kemarau atau memenuhi kebutuhan dengan urutan prioritas: Penduduk, ternak, dan sedikit kebun.

Untuk mendesain suatu embung diperlukan beberapa langkah, yakni 1) penentuan lokasi dan tempat embung, 2) pengukuran dan penyelidikan sederhana geoteknik, 3) penentuan tata letak, 4) analisis hidrologi, 5) penentuan tipe dan tinggi tubuh embung, dan 6) desain bangunan dan jaringan distribusi.

Lokasi yang cocok untuk embung perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, tempat embung merupakan cekungan untuk menampung air, lebih disukai yang keadaan geotekniknya tidak lulus air, sehingga kehilangan air sedikit. Kedua, lokasi dekat dengan desa yang memerlukan air sehingga jaringan distribusi tidak begitu panjang dan tidak banyak kehilangan energi. Ketiga, lokasi dekat jalan sehingga jalan masuk tidak panjang dan lebih mudah diakses.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya agak ragu Pemkot Bandar Lampung telah merencanakan infrastruktur penanggulangan banjir itu dengan tepat. Khawatirnya hanya sebatas wacana, yang apabila hujan turun semakin deras, malah akan menebar teror bagi warga Kota Bandar Lampung.

2 Komentar »

  1. Terima kasih pak Afrizal.. atas artikelnya, mudah-mudahan dpat bermanfaat buat saya, tapi mohon di tampilkan peta banjir di kota bandar lampung

    Komentar oleh iswan hasan — Agustus 5, 2010 @ 5:47 pm

  2. Terimakasih comennya sangat bermanfaat

    Komentar oleh Riswan — Januari 14, 2012 @ 6:40 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: