BebasBanjir2015

Tarsoen Waryono

FENOMENA DAN PENGENDALIAN BENCANA BANJIR DI DKI JAKARTA 

Oleh : Tarsoen Waryono 
Staf Pengajar FMIPA, Staf Peneliti PSBK dan Pengelola Hutan Kota Universitas Indonesia; 

Makalah pada Temu Karya dengan Wartawan tanggal 13 Mei 2002, Pusat Studi Biodiversity dan Konservasi Universitas Indonesia; 

Sumber: http://staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/archives/161  

LATAR BELAKANG

Hampir pada setiap musim penghujan, selalu marak dengan peristiwa banjir yang muncul dimana-mana; dengan lokasi dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan sangat beragam. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder), baik pemerintah, pengusaha, LSM, perguruan tinggi, maupun masyarakat; untuk mengatasi fenomena banjir, baik pembangunan sarana prasarana pengendali banjir, dan sistem drainase maupun kegiatan program Prokasih (Gerakan Ciliwung Bersih);

Namun demikian fenomena banjir masih tetap terjadi dimana-mana; hingga munculah pertanyaan dari masyarakat luas, mengapa sungai-sungai yang telah ditangani masih saja terjadi bencana banjir ?

Pertanyaan semacam itu juga muncul di Sumatera Utara (Kompas, 16 Januari 2002), dimana masyarakat menuntut pemerintah (Gubenur, Bupati dan Walikota) untuk mempertanggung jawabkan berbagai upaya yang telah dilakukan. Jawaban para pejabat, dan atau petugas terkait selalu mengatakan sarana prasarana pengendali banjir dan sistem drainase, untuk mengatasi debit banjir 10 tahun, atau 25 tahun, dan atau 50 tahunan, dan bukan untuk banjir yang lebih besar lagi. Jawaban tersebut tidak salah, namun nampaknya belum dapat dipahami dan memuaskan oleh masyarakat luas. Pertanyaan senada, juga terlontarkan kapankah DKI Jakarta bebas dari fenomena banjir. Jayakarta atau Batavia ± 50.000 ha oleh kolonial Belanda dirancang untuk jumlah penduduk ± 1.000.000 jiwa, dan kini DKI Jakarta (65.000 ha) jumlah penduduknya 8,7 juta jiwa (malam hari), dan 11,2 juta (siang hari).

Terjadi perubahan dari rencana 20 jiwa/ha menjadi 133,8 jiwa/ha, dan masalah banjir baru diributkan bila berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Upaya untuk mengatasi merupakan upaya bersama antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri, maupun pihak-pihak terkait (stakeholder) lainnya, untuk itulah perlunya transparansi atas pemahaman bersama atas fenomena penyebab banjir yang terjadi secara periodik di DKI Jakarta. Dengan kata lain disinilah peranan kalangan Pers menjadi strategis kedudukannya untuk mampu mengolahdayakan makna ”peace jurnalism” terhadap fenomena banjir.

BAB II ANATOMI SUNGAI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

2.1. Fenomena DAS

Daerah Aliran Sungai (DAS), adalah suatu bentang alam yang dibatasi oleh punggungan topografi, dimana setiap air yang jatuh akan mengalir menuju satu titik outlet;

Sungai adalah jaringan pengaliran air, mulai dari mata air (hulu) sampai dengan muara (hilir). Secara alamiah dibatasi oleh tebing dan bantaran sungai pada kanan dan kiri sepanjang badan sungai. Tebing sungai kelerengannya bisa bervariasi, sedangkan bantaran sungai dicirikan oleh vegetasi khas riparian yang tumbuh secara spesifik di antara dua ekosistem perairan dan daratan. Peranan fungsinya berperan sebagai penyangga (buffer) dan filter unsur-unsur (komponen) fisik dan kimia tanah dan air. DKI Jakarta (65.000 ha) terlintasi oleh 13 aliran sungai dengan 780.000 ha wilayah tangkapan di bagian hulunya, dan secara keseluruhan bermuara di Teluk Jakarta.

2.2. Fakta Fisik Penggunaan Lahan

Hasil analisis citra landsat tahun 1995, wilayah tangkapan 13 aliran sungai , penggunaan tegalan menduduki kawasan paling luas yaitu 29%, diikuti oleh penggunaan permukiman urban dan kotadesasi, masing-masing sebesar 12,80% dan 16,45%.

Data di atas, menunjukkan bahwa fakta fisik permukiman dan penggunaan lain tercatat 34,78% (271.200 ha) yang merupakan salah satu faktor penghambat besaran infiltrasi air. Lantai bangunan permukiman teratur dan pedesaan 67,5%, maka wilayah permukiman yang berpeluang menghambat supai air kedalam tanah (infiltrasi) sebesar (0,325 X 271.200) = 88.100 ha. Selain lantai bangunan alih fungsi kawasan tandon air (situ-situ, rawa, lahan basah dasn pesawahan) menjadi permukiman (1994-2000) tercatat 4,0% dari seluruh wilayah tangkapan atau sebesar (31.200 ha). Dengan demikian wilayah tangkapan DAS yang infiltrasinya terganggu (terhambat) sebesar 88.100 ha + 31.200 ha = 119.300 ha.

2.3. Faktor Penyebab Banjir di Daerah Hilir

A. Curah hujan

Total hujan tahunan secara keseluruhan tercatat sebesar 226,3 juta m3/tahun.

B. Sedimentasi Wilayah tangkapan

Besaran sedimentasi pada penggunaan tanah permukiman urban 96,18 ton/ha/tahun, permukiman kotadesasi 278,64 ton/ha/tahun, permukiman pedesaan 110,43 ton/ha/tahun, kawasan tandon air dan pesawahan 23,87 ton/ha/tahun, kebun dan perkebunan 123,98 ton/ha/tahun, tegalan 269,76 ton/ha/tahun, pekarangan 146,87 ton/ha/tahun, keramat dan kuburan 28,65 ton/ha/tahun, hutan dan RTH lindung 39,87 ton/ha/tahun, dan penggunaan lain-lain 78,43 ton/ha/tahun. Rata-rata sedimentasi pada wilayah tangkapan 13 aliran sungai sebesar 119,668 ton/ha/tahun.

C. Siklus Hidrologi Wilayah Tangkapan 13 Aliran Sungai

Hujan (P) = Infiltrasi + Evapotranspirasi + Run off (air limpasan)

Gambar di atas menunjukkan bahwa infiltrasi air tercatat hanya 10,27% dan masih dikurangi dengan lantai bangunan yang menghambat masuknya air kedalam tanah yaitu sebesar 12,69% (98.988 ha).

D. Morfologi Badan Sungai

Morfologi alur-alur sungai di Jakarta >80% tergolong morfologi agradasi dan pasang surut, sehingga pada saat debit sungai mencapai puncak, semua dataran banjir hidrologi (flood plan hidrologi) di bagian hilirnya tergenang luapan air, bahkan lebih dari 40% di daerah morfologi pasang surut (Jakarta Utara) saat debit sungai mencapai puncak flood plan topografinya merupakan bagian dari genangan.

Luas bantaran sungai di DKI Jakarta 1.380 ha (± 308 km sungai asli), Kondisi penutupan vegetasinya (riparian) > 85% telah terganggu dan 72,8% lahan bantaran terokupasi oleh penduduk, sedangkan lahan bantaran efektif tidak terganggu (baik/ utuh) tercatata ± 15 %. Jumlah okupasi penduduk tercatat 41.000 jiwa (29,6 jiwa/ha) atau 133,1 jiwa/km panjang sungai.

E. Daya Tampung Badan Sungai

Daya tampung badan sungai di wilayah hilir (DKI Jakarta), tercatat tinggal 33,21%, berarti 66,79% telah terjadi pendangkalan. Pendangkalan sungai Ciliwung (Kampung Melayu) rata-rata 60 cm/tahun, S. Grogol rata-rata 47,40 cm/tahun, S. Sekretaris rata-rata 34,8 cm/tahun, S. Sunter rata-rata 58,10 cm/tahun dan S. Krukut rata-rata 68,20 cm/tahun.

Disisi lain limbah sampah padat, di pintu air Manggarai tercatat 350 ton basah/tiga bulan musim hujan, pintu Sunter tercatat 540 ton basah/tiga bulan saat musim penghujan.

2.4. Fenomena Banjir Jakarta (Prebuari 2002)

(a). Hujan terjadi secara menyeluruh dalam DAS (780.000 ha), dianggap semua land use normal, kecuali wilayah terbangun dan alih fungsi kantong-kantong air;

(b). Wilayah yang peluang infiltrasinya terhambat sebesar 119.300 ha; dengan estimasi maksimal 27% masih mampu mengifiltrasi air kedalam tanah, maka luas wilayah limpasan air langsung mengalir (0,73 X 119.300 = 87.000 ha);

(c). Pada kondisi hujan 100 mm (satu sendok makan) dalam satu jam, maka total air hujan yang tidak tertampung oleh badan sungai (8.700.000 X 100 = 80 juta m3);

(d). Saat itu (Prebuari 2002), hujan terus menerus (36 jam), perhitungan rendah (18 jam), maka volume air tidak tertampung oleh badan sungai sebesar (80 juta X 18 = 1,44 milyar m3);

(e). Wilayah tergenang di DKI Jakarta tercatat 32.000 ha, dengan debit 50% mengalir (estimasi sedang), maka rata-rata genangan yang terjadi {(1,44 M)/ (2)}/ (32.000) = 2,25 meter tinggi genangan;

(f). Pada saat itu kebetulan bulan mati berarti air laut (kondah), pasang cepat turun lambat, hingga tidaklah mengherankan bila genangan pada lokasi tertentu lebih dari 3,0 meter dalamnya, selama satu minggu;
(g). Faktor lain badan sungai semakin dangkal, sampah bertumpuk;

2.5. Upaya Pengendalian Banjir

Suatu pertanyaan mendasar apa Upaya yang dapat dilakukan dalam (mengatasi, mencegah, dan mengendalikan banjir). Jawabannya adalah pemahaman makna banjir dan pengendalian secara terpadu.

A. Pemahaman Makna Debit Banjir dan Probabilitas Kejadiaannya

(1). Menggambarkan besaran debit banjir menmggunakan periode ulang banjir sering menyesatkan (misleading), Contoh debit banjir Ciliwung untuk periode 25 tahun (400 m3/dt), dan periode 100 tahun (1.500 m3/dt);

(2). Sebagian masyarakat mengartikan bahwa debit banjir sebesar 400 m3/dt, akan terjadi di Ciliwung setiap 25 tahun. Dengan demikian apabila Ciliwung ditanggul dengan perhitungan debit tersebut, maka selama 25 tahun masyarakat akan aman dan tidak bakal terjadi banjir yang lebih besar lagi (periode 100 tahunan);

(3). Pengertian di atas sama sekali keliru, karena debit berapapun dapat terjadi kapan saja.

Pemahaman yang sederhana, bahwa debit banjir dengan periode ulang 25 tahun (400 m3/dt); bermakna identik dengan pengertian bahwa setiap tahun kemungkinan terjadinya debit banjir yang sama memiliki peluang 4%, dan periode ulang 100 tahun dengan debit (1.500 m3/dt) peluangnya 1%.

Kini nampaknya menjadi jelas, bahwa tanggul Ciliwung yang dibangun dengan debit banjir 400 m3/dt (perhitungan debit periode 25 tahun), setiap tahunnya kemungkinan terjadi banjir yang sama atau melebihi kapasitas tanggul sebesar 4%; dan apabila tanggul sungai yang dibangun dengan perhitungan debit periode 100 tahunan (1.500 m3/dt), maka kemungkinan terjadinya banjir yang sama atau melebihi kapasitas tanggul sebesar 1%;

(4). Dengan demikian berapapun tingkat pengendalian banjir yang dipakai, setiap tahun masih terdapat resiko/kemungkinan terlampoi oleh banjir yang lebih besar.

(5). Contoh kongkrit; Periode ulang debit Ciliwung hasil pengukuran di Pintu Manggarai tahun 1973 tercatat 370 m3/dt. Tahun 1996 berkembang 570 m3/dt, dan pada tahun 2002 tercatat 698 m3/dt. Padahal curah hujan yang jatuh hampir sama (rata-rata UI, Depok, Cibinong, Bogor tercatat 2.903 mm/tahun);
Pertanyaan muncul; volume hujan sama akan tetapi debit banjir cenderung semakin besar, apa faktor penyebab utamanya ?;

(6). Jawabnya; ada perubahan land use di bagian hulu, alih fungsi kantong-kantong air menjadi permukiman, pendangkalan sungai, okupasi penduduk di bantaran; rendahnya kesadaran, kepedulian, serta pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya sumberdaya sungai, hingga menyebabkan terganggunya peranan fungsi vegetasi riparian (ekosistem bantaran sungai);

(7). Dengan demikian apakah benar bahwa manusialah yang harus menjadi prioritas utama untuk diolahdayakan ? ;

B. Upaya Kendali Banjir Terpadu

(1). Upaya mengatasi genangan (banjir), bertujuan untuk memperkecil kerugian/ bencana yang ditimbulkan oleh banjir (flood damage mitigation);

(2). Perlu digabung dan pemaduserasian antara upaya yang bersifat struktur (in-stream), dengan upaya nonstruktur (off-stream) yang bersifat menyeluruh berbasis kemasyarakatan; yang dalam hal ini disebut 12 langkah terpadu; Ke-12 langkah tersebut adalah :

(1). Memetakan wilayah banjir 2002, sebagai dasar “strategi kendali” penanganan bencana alam banjir;

(2). Merehabilitasi kawasan sempadan sungai, dalam arti pemulihkan kembali (restorasi) vegetasi riparian bantaran sungai;

(3). Memasyarakatkan sumur resapan, sebagai program peningkatan tata air lingkungan permukiman, membenahi serta memelihara saluran-saluran drainase;

(4). Menyusun program (action plan) penentuan kawasan-kawasan pengembang membangun kawasan tandon air (situ-situ);

(5). Action plan rehabilitasi dan pengerukan situ-situ di seluruh DKI Jakarta (28 situ), untuk tujuan optimalisasi daya tampung tandon air;

(6). Menyusun program (action plan) pengerukan badan sungai pada zona endapan, di 13 aliran sungai dan 6 saluran kanal;

(7). Penyuluhan pentingnya bantaran sungai dan menyusun program resetlement penduduk di bantaran sungai;

(8). Menyusun program (action plan) resetlement permukiman daerah rawan banjir (sangat tidak relevan untuk pemukiman); untuk dijadikan kawasan tandon air (situ);

(9). Menggalakan moto ”Gerakan Kali Bersih” sebagai penyangga lingkungan perkotaan”, melalui penyuluhan kendali limbah domestik sampah padat dan limbah cair; membentuk kelompok-kelompok pelestarian sumberdaya alam (KPSA) di bawah binaan Lurah dan Camat khususnya di sekitar bantaran sungai;

(10). Membuat Tim kendali banjir terpadu, dimana LSM dan pihak lainnya termasuk di dalamnya;

(11). Menyusun program pengendalian wilayah resapan secara terpadu (JABODETABEK), melalui konsep manajemen bioregional (780.000 ha) watershad 13 aliran sungai), menjadi prioritas dan bukan Bopuncur;

(12). Memberdayakan konsep penyusunan RRTRW (Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah), penjabaran RTRW berbasis Intensitas Pemanfaatan Ruang (IPR), dan bukan atas dasar jumlah penduduk;

BAB III URAIAN PENUTUP

(1). Langkah-12, pada dasarnya merupakan tindakan penanganan pasca banjir Prebuari 2002, dan sekaligus merupakan upaya-upaya pengendalian banjir secara menyeluruh;

(2). Selain penanganan secara fisik (struktur), juga penanganan secara nonstruktur, dimana memberdayakan masyarakat merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh;

(3). Dalam kaitannya dengan upaya-upaya informasi (pemberitaan) yang harus disampaikan kepada masyarakat luas, nampaknya metode peace junalism akan banyak berperan untuk memadukan silang pendapat dan keinginan baik yang dikehendaki oleh masyarakat, maupun pemerintah; hingga tujuan yang hendak dicapai guna memperkecil kerugian akibat terjadinya bencana banjir dapat pula dilakukan dengan menerapkan flood damage management.

DAFTAR ACUAN

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: