BebasBanjir2015

Edi Purwanto

Gerakan Menabung Air Melalui Pembangunan Sejuta Resapan: Sebuah Upaya Pengendalian Banjir

Edi Purwanto

PENDAHULUAN

Banjir yang kini terjadi di walayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi selain telah menimbulkan berbagai kerugian yang tidak ternilai harganya juga mengundang berbagai komentar dan analisis dari berbagai lapisan masyarakat; para awam, pejabat hingga para pakar lingkungan maupun klimatologi tentang berbagai sumber penyebabnya. Sangat logis sekali, dan telah terjadi semacam ‘tradisi’ bila dari seluruh analisis yang ada, secara keseluruhan menunjuk Bogor sebagai wilayah yang memiliki andil besar terhadap terjadinya luapan air bah yang hingga kini masih kerap merendam sebagian wilayah Jakarta.

Dari berbagai komentar tersebut banyak diantaranya yang terlalu digeneralisir, selain itu ada pula yang terlalu hitam putih, yaitu bahwa yang ini salah, yang benar harus itu dan sebagainya. Sebagai pengamat lingkungan yang berdomosili di Bogor dan berlatar belakang ilmu kehutanan, kami merasa tergugah untuk ikut nimbrung urun rembug, mengingat selama ini representasi pembahasan dari kacamata kehutanan nampak masih sangat kurang dalam polemik banjir.

CLOUD FOREST DI BOGOR, ‘MENARA AIR’ WILAYAH JABOTABEK

Semua orang tahu bahwa hutan memiliki fungsi tata air, tetapi hutan yang bagaimana yang benar-benar bernilai tinggi bagi kelimpahan dan kelangsungan pasokan air, tidak semua orang dapat menjelaskannya. Mengapa misalnya di tengah kemarau panjang sebagian besar sungai-sungai di hulu masih memiliki debit air yang tinggi secara menerus? Telah lama hal tersebut menjadi pertanyaan, namun sekitar dua dasawarsa terakhir ini mulai terkuak teka-teki tersebut, yaitu setelah para ahli ekologi menemukan fenomena “cloud forest” atau “hutan berawan”, sering pula disebut sebagai “hutan berlumut” (mossy forest).

Apabila kita mendaki Gunung Gede-Pangrango dan mencoba mengamati secara teliti perubahan kondisi ekologi hutan, maka akan nampak perubahan struktur dan kenampakan hutan secara nyata dengan meningkatnya ketinggian dari permukaan laut. Pada awalnya perubahan itu terjadi secara perlahan. Pohon tinggi berbanir dari hutan hujan dataran rendah multistrata dengan rata-rata ketinggian tajuk mencapai 25-45 m (bahkan pohon dominan dapat mencapai 60 m lebih), secara perlahan berubah menjadi hutan pegunungan bawah (lower mountain forest), dengan rata-rata ketinggian tajuk sekitar 35 m dan pohon dominan dapat mencapai 45 m. Dengan hanya memiliki dua strata, hutan pegunungan bawah nampak lebih sederhana daripada hutan dataran rendah yang memiliki tiga strata. Pohon-pohon berbanir besar dan pemanjat (climbers) yang begitu banyak di hutan dataran rendah mulai menghilang. Sebagai gantinya adalah berbagai jenis epifit (anggrek, paku-pakuan) yang banyak terdapat pada ranting dan cabang-cabang pohon. Perubahan dari hutan dataran rendah ke hutan pegunungan banyak ditentukan oleh suhu udara, rata-rata minimum suhu udara dapat turun hingga di bawah 18 derajat Celcius. Di wilayah ini berbagai pohon yang merupakan ciri khas hutan hujan dataran rendah secara floristik digantikan oleh berbagai spesis pegunungan.

Apabila pendakian kita lanjutkan, nampak jelas bahwa pohon-pohonnya tidak saja secara perlahan semakin kecil namun juga berlumut (penutupan lumut pada kulit pohon berubah dari sekitar 10% ke sekitar 25-50%). Perubahan lainnya yang biasanya nampak, yaitu dari pohon yang relatif tinggi (15 – 35 m) pada hutan pegunungan bawah menjadi pendek (2-20m) serta semakin berlumut (70-80% tertutup lumut-lumutan) pada hutan pegunungan atas (upper mountain forest). Kedua tipe hutan tersebut tidak dipisahkan oleh perbedaan suhu udara, walau tidak diragukan lagi bahwa transisi dari hutan pegunungan bawah ke hutan pegunungan atas bersesuaian dengan semakin seringnya terjadi penutupan awan.

Pada saat masuk di wilayah yang sering diselimuti awan, komposisi flora dan keseluruhan kenampakan dari hutan berubah secara dramatis. Daun-daun menjadi lebih kecil dan keras, ujung-ujung daun tidak lagi memanjang sebagaimana karakteristik daun pada formasi hutan dataran rendah. Anggrek dan paku-pakuan yang telah banyak ditemui pada hutan pegunungan rendah, ranting-ranting, cabang dan batang diselumuti jamur, lumut, paku-pakuan serta lumut kerak. Lumut-lumutan mulai menyelimuti batu dan ranting-ranting pohon yang jatuh di lantai hutan. Dengan bertambahnya elevasi serta tingkat keterbukaan terhadap angin yang menggiring kabut, batang pohon menjadi semakin bengkok-bengkok dan kasar, bambu sering menggantikan palem sebagai spesis tumbuhan bawah yang dominan. Beginilah kira-kira gambaran dari cloud forest itu.

Cloud forest karena komposisi ketinggiannya dari permukaan laut sering diselimuti oleh awan dan kabut secara menerus, keberadaan hutan yang memiliki biomassa tinggi (daun, ranting, lumut, paku-pakuan, epifit, pohon) ini berperan sebagai ’penangkap’ kabut (cloud stripping). Di sini cloud forest berperan sebagai inti kondensasi (condentation nucleus) yang mampu mencairkan awan dan kabut, untuk kemudian menetes sebagai butir-butir air di lantai hutan. Proses ini dalam hidrologi dikenal dengan istilah intersepsi horisontal (horizontal interception). Dengan demikian hutan berperanan sangat besar terhadap proses pengisian air di wilayah hulu. Besarnya pasokan air yang sampai dan diserap oleh lantai hutan (net precipitation) berawan diketahui jauh lebih besar dari curah hujan yang diterima di wilayah tersebut, yaitu lebih tinggi 20% pada musim hujan dan bahkan lebih dari 100% pada musim kemarau. Oleh karena itu hutan dapat diibaratkan sebagai ”menara air” yang sanggup mensuplai air di saat kemarau panjang sekalipun.

Tingginya peran pengaturan air dan besarnya kandungan spesis endemik, masih rendahnya pengetahuan tentang ekosistem, dan tingginya ancaman dari hutan ini, membuat World Conservation Union (IUCN) pada tahun 1995 bersepakat untuk mengkampanyekan pelestarian hutan berawan yang bertajuk ”Decision Time for Tropical Mountain Cloud Forest” (Saatnya bertindak untuk melestarikan hutan pegunungan berawan). Hutan yang kini telah cukup langka, di Bogor dapat dijumpai di Gunung Halimun (’halimun’ dalam bahasa Sunda berarti berawan atau berkabut) yang merupakan hulu Sungai Cisadane dan Cidurian; Gunung Gede-Pangrango yang merupakan sumber air dari Sungai Ciliwung dan Gunung Salak yang merupakan sumber air Sungai Cisadane, sehingga keberadan cloud forest di Bogor dapat diibaratkan sebagai ’menara air’ di wilayah Jabotabek yang membuat Bogor dikenal sebagai sumber air kehidupan.

MEMAHAMI FUNGSI HUTAN (NON CLOUD FOREST) SEBAGAI PENGENDALI BANJIR

Dalam membahas fungsi DAS, hutan dapat dipandang dari tiga perspektif yang berbeda, yaitu tegakan pohon (trees), hutan tanah (forest soil), dan bentang lahan (forest landscape). Dari komponen pohon sebagaimana telah diketahui bahwa biomasa pohon memiliki laju transpirasi tinggi, demikian pula tajuk pohon mengintersepsi (menahan dan menguapkan kembali ke udara) lebih banyak air hujan dibandingkan rumput atau tanaman semusim. Dengan demikian dari sisi pohon, hutan memang memiliki konsumsi air (evapotraspirasi / ET) yang lebih tinggi daripada penutupan lahan non-hutan.

Rata-rata konsumsi air tahunan hutan tropika basah dataran rendah, yang berada sekitar 100 m di atas permukaan laut sebesar 1.415 mm, sedangkan hutan pegunungan yang terletak pada ketinggian sekitar 1.750 m di atas permukaan laut sebesar 1.225 mm per tahun. Sedangkan cloud forest (kekecualian) sekitar 308 mm hingga 392 mm per tahun (Bruijnzeel, 1990). Rata-rata ET tanaman pertanian per tahun antara 1.100 – 1.200 mm, sehingga konversi hutan tropika basah menjadi tanaman pertanian di dataran rendah mengurangi laju ET sekitar 200 – 300 mm per tahun. Kondisi ini lebih rendah untuk dataran tinggi, namun justru dapat meningkatkan ET apabila mengkonversi cloud forest menjadi lahan pertanian!.

Terdapat beberapa alasan kenapa lahan berhutan memiliki laju konsumsi air (ET) lebih tinggi dibandingkan lahan non-hutan. Pertama, hutan menyerap lebih banyak radiasi gelombang pendek (memiliki albedo yang rendah) dibandingkan dengan tanaman non-hutan, sehingga tersedia energi yang lebih tinggi untuk proses evapotransiprasi. Kedua, hutan memiliki kekasaran permukaan yang lebih tinggi, sehingga memiliki daya tahan yang rendah untuk mempertahankan butir-butir air yang menempel di tajuk hutan. Ketiga, hutan lebih banyak dipengaruhi oleh adveksi, yaitu aliran energi dari sekitar tajuk hutan yang berpengaruh terhadap peningkatan ketersediaan energi untuk proses interpsepsi. Keempat, hutan memiliki perakaran lebih dalam sehingga mampu menjangkau butir-butir air di dalam tanah untuk proses evapotranspirasi, dimana tanaman berakar pendek telah berhenti berevapotranspirasi. Dan kelima, besarnya luas permukaan daun yang berpengaruh terhadap luas bidang penguapan.

Di lain pihak pohon memberikan kemungkinan terbaik bagi perbaikan sifat tanah, pohon menghasilkan serasah yang cukup tinggi sehingga mampu meningkatan kandungan bahan organik lantai hutan, sedemikian rupa sehingga lantai hutan memiliki kapasitas infiltrasi jauh lebih tinggi dibandingkan penutupan lahan non-hutan. Tebalnya lapisan serasah juga meningkatkan aktivitas biologi yang amat dinamis dalam jangka waktu lama, membuat tanah hutan memiliki pori-pori besar (macroporosity) lebih banyak, sehingga memiliki laju perkolasi lebih tinggi.

Kelebihan hutan dibandingkan dengan penutupan non-hutan dalam menahan laju erosi terletak pada penutupan ganda hutan, khususnya kemampuan hutan untuk menghasilkan serasah dan tumbuhan bawah yang biasanya cukup lebat di bawah naungan hutan dengan tajuk yang agak terbuka. Sebaliknya penutupan pohon yng tanpa diimbangi oleh terbentuknya serasah dan tumbuhan bawah, justru malah meningkatkan laju erosi permukaan, mengingat energi kinetik tetesan hujan di pohon setinggi lebih dari 7 m lebih besar dibandingkan dengan tetesan hujan yang jatuh bebas di luar hutan. Dalam kondisi ini, tetesan air tajuk (crown –drip) memperoleh kembali energi kinetiknya sebesar 90% dari energi kinetik semula, disamping itu butir-butir air yang tertahan di daun akan saling terkumpul membentuk butiran air (leaf-drip) yang lebih besar, sehingga secara total dapat meningkatkan erosivitas hujan. Beberapa penelitian dengan menggunakan splash-cup menunjukan bahwa butir-butir air yang jatuh di bawah tegakan hutan menghasilkan dampak erosi percikan (splash erosion) yang lebih besar dibandingkan butir air hujan yang jatuh bebas di luar hutan. Implikasinya, kegiatan pengambilan serasah hutan sebagai pengganti bahan bakar kayu atau untuk keperluan lainya, serta pembakaran / kebakaran hutan berpengaruh sangat besar pada fungsi hutan sebagai pengendali banjir.

Di sisi bentang lahan (landscape forest), secara ekologis hutan memberikan tawaran penggunaan lahan paling aman. Dalam hutan sangat sedikit ditemukan jalan-jalan setapak, apalagi jalan berukuran besar yang diperkeras, tidak ada saluran irigasi sehingga pada saat hujan besar hutan berperan sebagai saluran drainase. Biomassa hutan yang tidak beraturan juga dapat berperan sebagai filter pergerakan air dan sedimen, hutan juga tidak memerlukan pengolahan tanah yang intensif yang membuat tanah lebih peka terhadap erosi. Hutan dalam kondisi yang tidak terganggu juga lebih tahan terhadap kekeringan sehingga tidak mudah terbakar.

Ringkasnya, tingginya konsumsi air dari lahan berhutan (tegakan hutan) dikompensasi dengan baik oleh perbaikan sifat tanah dan keamanan ekologis ekosisemnya, sehingga secara keseluruhan hutan memiliki fungsi hidrologis lebih baik dibandingkan penutupan lain.

Karena berbagai karakteristik hutan sebagaimana diuraikan di atas, hutan sering disebut memiliki sifat sponge effect, yaitu meredam tingginya debit sungai pada saat musim hujan dan memelihara kestabilan aliran air pada musim kemarau. Namun prasyarat penting untuk memiliki sifat tersebut adalah tanah hutan harus cukup dalam (lebih dalam atau sama dengan 3 m). Dalam kondisi ini hutan akan mampu berpengaruh secara efektif terhadap seluruh aspek hidrologi. Kegiatan reboisasi pada lahan semacam ini memberikan dampak yang sangat ideal, yaitu penurunan aliran langsung (Qf), debit puncak banjir (Qp), serta laju erosi dan sedimentasi. Sebaliknya deforestrasi akan berdampak kemerosotan seluruh aspek tata air secara drastis.

Sebaliknya, apabila hutan terletak pada suatu lahan dengan jeluk tanah yang tipis di atas batuan kedap air, bagaimana pun bagusnya penutupan hutan, aliran permukaan (saturation overlandflow) lantai hutan tetap tinggi, mengingat kapasitas tanah untuk menyimpan air sangat terbatas. Dengan demikian penutupan hutan tidak berpengaruh terhadap pengendalian debit puncak banjir. Singkatnya dalam kondisi semacam ini ada atau tidak ada hutan, laju aliran permukaan dan debit puncak banjir tetap tinggi, sehingga reboisasi (penghutanan kembali) tidak berpengaruh terhadap penurunan risiko banjir.

MEMAHAMI FUNGSI HUTAN SEBAGAI PENGENDALI TANAH LONGSOR

Dalam membahas pengaruh hutan terhadap pengendalian bencana tanah longsor perlu dibedakan antara tanah longsor dangkal (shallow landslide, < 1m) dan tanah longsor dalam,  > 3 m), mengingat terbatasnya jangkauan perakaran pohon, maka pengaruh hutan terhadap bahaya ini bervariasi, yaitu dari tidak berpengaruh sama sekali dalam kasus tanah longsor dalam, hingga berpengaruh cukup besar pada kasus tanah longsor dangkal.

Tanah longsor dalam (deep landslide) biasanya lebih banyak disebabkan oleh kondisi tektonik (geologi) setempat yang dipicu oleh tingginya curah hujan (klimatik). Walaupun di wilayah tertentu, bencana ini memang sering dipacu oleh proses deforestrasi, misalnya pembuatan jalan atau rumah pada wilayah yang rawan gerakan tanah seperti peristiwa tanah longsor yang sering terjadi di wilayah Bogor – Puncak – Cianjur. Wilayah tektonik aktif ini biasanya berada di daerah yang terbentuk oleh endapan vulkanik muda.

Hal ini disebabkan tanah yang berkembang dari endapan lahar atau abu vulkanik yang merupakan tanah yang sangat subur dan kaya unsur hara  (kecuali nitrogen), bertekstur pasir halus hingga lempung berpasir dengan kadar liat rendah, sehingga kapasitas infiltrasinya sangat tinggi. Tanah ini biasanya banyak didasari oleh lapisan-lapisan padas (hardpan) yang tak tembus air. Apabila tanah semacam ini terjenuhi oleh hujan yang terus-menerus hingga melampaui batas konsistensi maksimumnya (batas mengalir / liquid limit), maka kestablilan agregatnya terganggu sehingga menjadi labil. Lapisan padas yang tak tembus air menjadi semacam bidang luncur dari gerakan tanah sehingga terjadilah bencana tanah longsor. Bahaya longsor ini sering timbul bahkan pada saat penutupan hutan di atasnya masih utuh.

PERBAIKAN KUALITAS PENUTUPAN LAHAN SAJA TIDAK MAMPU MENGENDALIKAN BANJIR

Curah hujan harian tertinggi di Indonesia yang pernah tercatat selama ini adalah sebanyak 702 mm (terjadi di Ambon), curah hujan yang terjadi di Bogor pada tanggal 29, 30, dan 31 Januari 2002, sebanyak 380 mm, sedangkan di Jakarta sebanyak 420 mm. Curah hujan bulanan rata-rata tahunan (musim hujan dan kemarau) sebanyak 350 mm, sedangkan curah hujan bulanan rata-rata di musim hujan sebanyak 450 mm. Dengan demikian hujan yang terjadi selama tiga hari itu hampir setara dengan hujan yang turun selama satu bulan di musim hujan biasa. Dapat dibayangkan curahan air yang seharusnya terdistribusi dalam waktu 30 hari, tercurah semuanya selama 3 hari. Menghadapi kondisi ekstrim semacam ini, apapun penutup lahannya tidak akan mampu membendung luapan aliran permukaan, karena curahan air benar-benar telah melampaui kapasitas maksimum tanah memegang air. Dalam kondisi tersebut, penutup lahan sebaik apapun tidak akan berdaya mengusir datangnya banjir.

Berbagai penelitian pada DAS kecil (kurang dari 25 km2) menunjukan bahwa hutan hanya mampu mengendalikan banjir yang ditimbukan oleh hujan berintensitas rendah sampai sedang (< 100 mm/hari). Perbandingan respon aliran permukaan terhadap hujan, antara wilayah non-hutan (pertanian semusim) dengan wilayah hutan yang masih utuh adalah sebagai berikut:  Untuk curah hujan rendah (sekitar 5 mm), peningkatan aliran langsung (Qf) dan debit puncak (Qp) dari kawasan non hutan (dibandingkan hutan yang masih utuh) adalah sebesar satu setengah hingga dua kali lipat; untuk curah hujan sedang (15 – 30 mm), Qf dan Qp meningkat setengahnya; untuk hujan besar (sekitar 75 mm) Qf dan Qp meningkat antara sepersepuluh hingga seperempatnya; sedangkan pada hujan ekstrim Qf dan Qp hanya meningkat kurang dari sepersepuluh debit puncak banjir semula. Mengingat semakin besar curah hujan, semakin mampu melampaui keterbatasan hutan untuk menahan laju air, sehingga pada saat terjadi hujan yang sangat ekstrim dimungkinkan terjadinya banjir yang sama antara wilayah berhutan dan tidak berhutan.

Dengan demikian dapat dapat dipahami, mengapa suatu DAS yang penutupan hutannya masih baik tidak luput dari kunjungan banjir. Contohnya DAS Batanghari, pada tahun 1950-an terjadi banjir besar yang diduga sama atau mungkin lebih besar daripada banjir bandang yang terjadi pada tahun 1991. Padahal pada tahun tersebut penutupan hutannya masih cukup baik. Kemudian banjir bandang di Banyumas pada tahun 1861, sebagaimana dilaporkan oleh majalah dua mingguan berbahasa Belanda Java Bode (Overstrooming te Banyumas den 21 tot 23 February, 1861). Di majalah tersebut, antara lain dilaporkan bahwa banjir yang terjadi pada tanggal 22 Pebruari 1861  dipicu oleh hujan besar yang terjadi secara terus-menerus selama tiga hari. Dari Yogyakarya dilaporkan bahwa antara jam empat pagi hingga malam hari pada tanggal tersebut terjadi hujan sangat ekstrim hingga mencapai sekitar 600 mm,  kemudian di sekitar dataran tinggi Dieng antara tanggal 19 hingga 23 Pebruari juga tercatat curah hujan tidak kurang dari 1.000 mm. Pada saat banjir, tinggi air Sungai Serayu pada jam lima sore mulai meningkat dengan cepat, kemudian banjir mulai meluap sekitar jam sepuluh malam yang menyebabkan penggenangan air setinggi 10 m di wilayah Banyumas. Wilayah jawa Tengah bagian selatan memang sering dilanda banjir sejak jaman tempo doeloe, hal ini antara lain dapat ditelusuri dari salah satu tembang yang melukiskan adaya ikan kecil (uceng) yang menempel di bunga pohon kelapa / manggar (Wartono Kadri, Kom Prib, 2002).

Apabila proses dehutanisasi meliputi wilayah yang luas (lebih dari 30% luas hutan dari DAS) sebagaimana yang terjadi pada peristiwa banjir di wilayah Riau, Sumatera Barat, dan Jambi pada tahun 1991 / 1992, juga kawasan Jakarta – Bogor – Bekasi (Jabotabek) dan beberapa wlayah di kawasan pantura Jawa Tengah, seperti Situbondo pada bulan Januari – Pebruaei 2002 lalu, terbatasnya kapasitas peresapan tanah dapat mengakibatkan kenaikan debit puncak banjir di sebagian besar Sub DAS yang bermuara pada sungai besar di wilayah hilir.  Dalam kasus ini deforestrasi atau kerusakan penutupan lahan memang menjadi penyebab yang sama dominannya dengan faktor-faktor penyebab banjir  lainnya (intensitas hujan dan sebagainya).

Perlu diingat, kegiatan perbaikan penutupan lahan seperti rebosisasi dan penghijauan tidak mampu secara cepat mengendalikan penurunan laju banjir dan sedimentasi di wilayah hilir.  Lihat saja kasus di Cina, untuk mengurangi 30% debit puncak banjir dan hasil sedimen dari DAS seluas 100.000 km2, diperlukan waktu selama 20 tahun. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya beban sedimen yang mempersempit volume sungai yang berasal dari proses erosi dari kurun waktu sebelumnya.  Karena itu dapat dipahami, kalau besarnya laju sedimen yang terukur di outlet suatu DAS sering tidak berkorelasi dengan berbagai perbaikan atau perusakan di wilayah hulu, mengingat besarnya temporary storage sediment yang berada di sekitar jalur aliran. Timbunan sedimen ini, dapat terangkut ke hilir dalam waktu beberapa jam maupun beberapa puluh tahun kemudian, tergantung proses pengendapan yang terjadi maupun aliran pengangkutnya.

Keberhasilan hutanisasi dan penghijauan di wilayah hulu, Jelas tidak memberikan dampak cepat terhadap penurunan laju sedimentasi di wilayah hilir, sebagaimana anggapan banyak pihak selama ini, karena diperlukan Jangka waktu setidaknya sepuluh tahun untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan kegiatan tersebut terhadap penurunan banjir dan sedimentasi di wilayah hilir.

PENTERASAN LAHAN SERING TIDAK EFEKTIF MENGENDALIKAN EROSI DAN BANJIR

Perbaikan lingkungan lahan kering di wilayah hulu telah dimulai secara intensif sejak munculnya program penghijauan (Inpres No. 8 / 1976), yaitu kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan kering, baik secara vegetatif berupa pengembangan usahatani agroforestry maupun sipil teknik melalui usaha penterasan lahan maupun bangunan konservasi tanah lainnya.

Setelah berjalan sekitar seperempat abad, secara fisik mungkin di beberapa wilayah di Jawa Barat dapat dilihat dari menghijaunya bukit-bukit dan lereng-lereng pegunungan yang dahulu gundul dan gersang, kemudian hampir seluruh lereng-lereng terjal lahan kering bertanaman semusim kini telah berteras bangku. Meluasnya pembangunan teras bangku ini secara sepintas cukup membanggakan, mengingat selama ini teras bangku dianggap sebagai obat mujarab (panacea) pengendali erosi dan banjir.

Anggapan tersebut tidaklah berlebihan, mengingat teras bangku yang dibuat dengan jalan memotong lereng dan meratakan tanah di bagian bawah sehingga terjadi suatu deretan berbentuk semacam ‘tangga’ atau ‘bangku’ ini memperpendek panjang lereng dan dapat menahan air, sehingga dapat mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan serta memungkinkan terjadinya penyerapan air oleh tanah. Karena itu laju erosi dan banjir dapat dikendalikan. Pertanyaannnya apakah teras bangku memang benar-benar mampu mengendalikan laju erosi dan banjir sebagaimana diharapkan?

Tidak dapat dipungkiri, teras bangku yang dibangun di lokasi yang tepat, terpenuhi berbagai persyaratan teknisnya dan terpelihara dengan baik secara menerus, merupakan konservasi tanah sipil teknis terbaik di lahan kering. Sayangnya, pembangunan teras bangku yang pada kasus lahan sawah dikenal merupakan kombinasi optimal antara penciptaan bidang olah dan pengendalian kehilangan tanah tersebut, jarang terwujud pada kasus penterasan lahan kering.

Agar berfungsi secara optimal, teras bangku lahan kering idealnya harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: (1) Dibangun pada tempat yang sesuai, dengan memperhatikan kedalam an tanah, derajat kelerengan, dan kestabilannya serta kapasitas resapan air, (2) Ngais pasir, secara lateral bidang olah datar dan mengikuti garis kontur, (3) Goler kampak (backlward slopping), bidang olah miring  ke arah saluran teras serta dilengkapi dengan guludan pada tepi bagian luar, (4) Tampingan teras yang terjal untuk mempersempit luas permukaan jatuhan hujan serta memperluas bidang olah, (5) Proteksi tampingan teras dengan batu atau vegetasi (rumput) yang mampu tumbuh di segala musim; (6) Dilengkai dengan saluran diversi, lubang kantong, saluran pembuangan air dengan bangunan terjunan, berumput dan berorak.

Sayangnya dalam praktek  gambaran ideal teras bangku di atas terhitung cukup langka, justru yang banyak dijumpai adalah (Edi Purwanto, 1999):

1. Teras bangku tidak dibuat secara ngais pasir

Bervariasinya bentuk teras (karena sempitnya pemilikan lahan, proses pembangunannya secara sporadis, keterbatasan biaya maupun rendahnya kemampuan teknis petani), mengakibatkan  antara kelompok teras satu dengan yang lain tidak terintegrasi. Hal ini menyebabkan kurang berfungsinya teras sebagai pengendali aliran permukaan. Keragaan teras ini memang sering berada di luar perhatian pertani, mengingat motivasi utama petani membangun teras biasanya bukan sebagai suatu upaya konservasi tanah dan air, melainkan sekadar penciptaan bidang olah yang memungkinkan pembudidayaan tanaman semusim.

2. Bidang olah belum berbentuk goler kampak.

Bidang oleh teras bangku dapat datar atau sedikit miring ke dalam (goler kampak). Bidang olah goler kampak sangat disarankan pada wilayah dengan intensitas hujan tinggi yang sering melampaui besarnya daya serap tanah, sehingga air yang tidak segera terserap tidak mengalir ke luar bidang olah. Di Bogor, khususnya pada tanah-tanah latosol yang memiliki lapisan liat argilik (argilic horizon) yang menghambat laju peresapan air disarankan agar bidang olah teras bangku berbentuk goler kampak. Sebagian besar petani sebetulnya sudah mengerti manfaatnya, namun hambatan utamanya adalah keterbatasan biaya yang dapat mencapai hampir 2 kali lipat dibandingkan teras berbidang olah miring keluar (forward slopping)

3. Tidak adanya rumput penguat tampigan teras.

Hal ini disebabkan oleh belum berkembangnya usaha peternakan intensif. Pakan ternak saat ini dapat dipenuhi secara pas-pasan dari rumput yang tumbuh ala-kadarnya, daun-daun pepohonan serta limbah pemanenan tanaman semusim. Status lahan guntai (absentee land), menyebabkan petani enggan mengusahakan lahannya secara intensif, mengingat kekhawatiran pengambilalihan garapan bila lahan nampak teratur dan produktif.

4. Minimnya upaya pemeliharaan.

Teras bangku, baik yang dibangun secara swadaya maupun dengan subsidi umumnya miskin pemeliharaan. Khusus yang dibangun atau direhabilitasi dengan subsidi biasanya hanya terpelihara secara prima selama kurun waktu berlangsungnya proyek penghijauan.

Miskinnya upaya pemeliharaan yang terpadu dengan kekurangstabilan lahan dimana teras dibangun, tidak jarang justru memacu timbulnya mega-erosi dan degradasi dibandingkan dengan kondisi lahan tak berteras. Minimnya pemeliharaan teras pada tanah vulkanik muda, merupakan salah satu penyebab tingginya risiko bahaya longsor. Dalam kondisi sebagaimana digambarkan ini, apabila tujuan pembangunan teras adalah untuk konservasi tanah dan air, jelas dapat dikatakan bahwa cure is worse than the disease.

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa teras bangku berbidang olah goler kampak di DAS Cimanuk (Kecamatan Malangbong) yang berjenis tanah Latosol coklat kemerahan (Oxisols), berkelerengan 10 – 20 derajat dengan tanaman tumpangsari jagung, padi, singkong, ditemukan laju erosi di wilayah tersebut berkisar antara 100 – 240 t/ha/musim hujan (Edi Purwanto, 1999).  Bila dibandingkan dengan rata-rata laju erosi yang diperkenankan di wilayah tersebut, yaitu 15t/ha/tahun, maka erosi yang terjadi pada lahan berteras bangku setidaknya masih 7 sampai 16 kali lipat laju erosi yang dianggap aman.

Penelitian tersebut membuktikan bahwa laju erosi lahan kering berteras bangku masih tinggi, sehingga peranan pengendali erosi yang sering digembar-gemborkan dari bangunan sipil teknik tersebut, khususnya dalam kasus ini masih berupa mitos. Seandainya temuan ini dapat diekstrapolasi ke seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki kondisi biofisik serupa dengan wilayah penelitian, dapat dibayangkan betapa besarnya kontribusi lahan kering berteras bangku terhadap laju sedimentasi di wilayah hilir, sehingga rencana pembangunan kanal-kanal baru di Jakarta untuk menggelontor air bah bisa jadi tidak akan efektif tanpa dibarengi oleh pembangunan berbagai sarana pengendali sedimen di wilayah hulu !

Betapapun keragaan dari teras bangku saat ini, kenyataan telah menunjukan bahwa sebagian besar lahan kering di hulu daerah aliran sungai telah berteras bangku, sehingga untuk mengendalikan laju erosi  pada wilayah ini jelas masih dibutuhkan perlakuan konservasi khusus yang bersifat on-site. Lantas konservasi tanah dan air macam apa yang diperlukan? Rehabilitasi teras bangku? Secara teknis memang memungkinkan walaupun kelayakan ekonomi, ekologi, dan sosialnya lagi-lagi perlu dipertanyakan. Perlu diingat rehablitasi teras selain menyerap biaya besar juga mengganggu kestabilan tanah yang dapat menjadi pemicu timbulnya mega-erosi. Kemudian proyek beriming-iming subsidi sebagaimana layaknya program penghijauan selama ini, dikhawatirkan secara sosial justru berdampak pemerosotan pemberdayaan petani  untuk mengkonservasi lahannya secara mandiri.

Cara praktis untuk mengendalikan tingginya laju erosi adalah  dengan upaya konservasi tanah vegetatif yang bersifat sederhana, murah, mudah, dan terintegrasi dengan kegiatan petani dalam proses pengolahan tanah. Upaya ini antara lain dapat ditempuh dengan pengenalan teknologi mulsa vertikal di lahan berteras bangku.

PELIKNYA PERMASALAHAN PETANI LAHAN KERING

Daya dukung lingkungan dalam masyarakat agraris secara klasik sering didefinisikan sebagai persentase luas lahan yang layak dibudidayakan  untuk usahatani dengan ketersediaan teknologi yang ada. Semakin besar persentase luas lahan pertanian, semakin tinggi daya dukungnya. Dalam suatu masyarakat terbuka sebagaimana petani lahan kering di wilayah hulu DAS di Kabupaten Bogor, daya dukung lingkungan terhadap masyarakat setempat sangat ditentukan oleh status hubungan eksternalnya. Status hubungan tersebut menentukan apakah suatu masyarakat memiliki akses terhadap sumberdaya di luar wilayahnya atau sebaliknya, terkuasai sumberdaya alamnya oleh pihak luar. Dengan demikian besarnya daya dukung lingkungan selain ditentukan oleh pressure of people on land, tapi juga oleh pressure of people on people.

Lemahnya kekuatan dan posisi tawar masyarakat hulu telah membuat sumberdaya hulu dalam status open access. Kondisi ini sebetulnya telah berawal sejak diberlakukannya Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870 oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Hal ini terjadi karena tanah yang dikuasai penduduk secara komunal maupun individual yang tidak terdaftar, dikategorikan sebagai tanah negara (domein vorklaring). Akibatnya, banyak masyarakat hulu kehilangan tanahnya karena dijadikan lahan perkebunan asing. Ketimpangan penguasaan lahan di hulu meningkat intensitasnya selama beberapa dasawarsa terakhir. Keberhasilan pembangunan ekonomi hilir telah berdampak pada derasnya laju transformasi penguasaan lahan hulu oleh masyarakat kaya baru, sehingga akses masyarakat hulu terhadap lahan merosot tajam.

Di wilayah Bopunjur penguasaan  lahan pertanian secara absentee oleh masyarakat hilir (orang-orang kota) terus meningkat sejak pertengahan tahun 70-an. Misalnya, di Desa Cimacan Kecamatan Cianjur sekitar 75% lahan pertanian sudah dikuasai orang kota, padahal lahan tersebut sama sekali tidak digunakan untuk pertanian oleh pemilik barunya. Fenomena serupa secara mudah ditemukan di seluruh kawasan Bopunjur. Semakin sempitnya lahan pertanian, antara lain telah mendorong terjadinya penjarahan lahan-lahan perkebunan maupun hutan lindung; sebagian dari lahan yang telah dijarah, dijual kepada orang-orang kaya di kota untuk dibangun perumahan dan tempat peristirahatan (Her Suganda, Kompas, 11 Pebruari 2002).

Status penguasaan lahan di wilayah hulu menentukan kualitas pemeliharaannya. Lahan yang digarap dan sekaligus dikuasai oleh petani umumnya terpelihara baik, sebaliknya lahan kritis pada banyak kasus merupakan lahan guntai (absentee) dimana petani hanya berstatus sebagai penyewa atau penggarap. Di lain phak bervariasinya pola tanam dan absennya irigasi melonggarkan kepentingan komunal dalam penguasaan lahan yang menghambat berkembangnya kelembagaan petani hulu

Di wilayah tropis, pertanian semusim berproduktivitas tinggi yang  mampu dipertahankan dalam jangka panjang hanyalah pertanian lahan basah (sawah). Intensifikasi lahan kering sebetulnya dapat dipandang sebagai upaya pengendalian dan peningkatan produktivitas sebagai kompensasi terhadap proses degradasi yang disebabkan oleh pemanfaatannya secara intesif. Proses pergulatan antara intensifikasi dan degradasi terus berlangsung hingga mencapai suatu titik dimana tingkat degradasi membuat intensifikasi secara ekonomis menjadi tidak menarik, khususnya bagi petani berlahan sempit. Setiap bentuk intensifikasi selalu diikuti oleh lost of efficiency; sebagai ilsutrasi antara tahun 1972 – 1984 penggunaan pupuk mineral pada lahan kering melonjak rata-rata tiga kali, sedangkan produksinya hanya meningkat dua kali lipat.

Degradasi (eksploitasi) lahan yang berlangsung amat intensif dalam setiap tahap intensifikasi berdampak pada keausan kesuburan tanah, sehingga dicapailah kondisi law of diminishing return dimana penambahan input biaya (incremental cost) menjadi semakin tidak seimbang dengan tambahan perolehan hasil (incremental benefit). Kondisi tersebut di berbagai wilayah Bopunjur telah lama disadari, namun keterbatasan pilihan, keterdesakan kebutuhan, dan kentalnya darah agraris membuat petani masih mencoba bertahan walaupun dengan cara ‘mengeksploitasi diri’. Sebagian petani yang tidak tahan mulai berkelit dari himpitan tersebut dengan cara banting setir ke off-farm. Dampaknya lahan kering menjadi tidak terurus, biasanya hanya ditanami singkong dengan perlakuan konservasi tanah dan air yang amat terbatas.

Di lereng vulkanik yang masih sangat subur seperti di sekitar Gunung Gede-Pangrango dan Gunung Salak, dimana secara agro-ekologi sesuai untuk budidaya hortikultura, dari kacamata agribisnis sangat menarik mengingat peluang intensifikasinya masih terbuka lebar. Kondisi ini tidak dilewatkan oleh pemodal kuat dari hilir. Demi memburu rente ekonomi yang tinggi, budidaya lahan yang mereka lakukan umumnya bersifat eksploitatif. Dampaknya secara on site adalah soil mining (pengurasan lapisan topsoil), walaupun ketebalan dan kesuburan tanahnya serta tingginya input sarana produksi, penurunan produktivitas jangka pendek secara ekonomi kurang dirasakan. Dalam jangka panjang, hal ini  jelas berpengaruh pada marjinalisasi ekologi dan ekonomi hulu. Di lain pihak, rendahnya akses pasar membuat petani hulu penguasa lahan pun sulit bangkit dari belitan kemiskinan, mengingat mereka hanya berposisi sebagai comodity producers, sedangkan sebagian besar keuntungan mengalir ke kocek pedagang besar (middle man) di wilayah hilir.

Singkatnya, usahatani lahan kering semakin kurang efisien, berbiaya tinggi dan semakin tidak bernilai ekonomis bagi petani. Para pemuda dan petani pria yang masih cukup kuat akhirnya memilih berurbanisasi musiman. Lahan kering yang ditinggalkan semakin terpuruk dan hanya diusahakan ala kadarnya. Kondisi lahan kering yang memprihatinkan pada akhirnya memang memerlukan kambing hitam, dalam hal ini petanilah yang sering dinilai rendah partisipasinya (sering disebut “kesadarannya”) dalam kegiatan konservasi tanah dan air. Rendahnya partisipasi petani, kalau dapat dikatakan demikian, jelas tidak identik dengan kekurangtanggapan (unresponsiveness) yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau keterbelakangan pengetahuan teknis, melainkan semata oleh kurangnya kesempatan ekonomis yang menguntungkan. Dengan demikian pemberdayaan petani melalui penyuluhan yang diikuti oleh berbagai subsidi temporer jelas tidak memecahkan masalah selain hanya membuahkan partisipasi semu yang tidak jarang justru menggerogoti etos kerja dan kearifan petani.

TINGGINYA LAJU MORPHO-EROSI DARI LUAR LAHAN KERING

Dalam membahas erosi, biasanya orang membedakan tiga jenis tipe erosi yaitu erosi permukaan (surface erosion) yang terdiri dari erosi lembar  dan erosi alur, kedua adalah erosi jurang (gully erosion) dan erosi masa (mass wasting). Erosi jurang, erosi tebing sungai (river bank erosion), ngaguguntur, erosi jalan (road erosion), dan pergerakan tanah (mass movement/wasting), macam tanah longsor, hingga aktivitas  gunung berapi sering dikelompokkan ke dalam jenis morpho-erosi (morpho-erosion). Ngaguguntur (bahasa Sunda) awalnya berarti perluasan lahan sawah pada lereng yang terjal yang dilakukan pada saat hujan besar, namun ngaguguntur kini sering dimaksudkan untuk menggambarkan besarnya erosi yang ditimbulkan oleh perluasan lahan untuk perumahan dan pembangunan jalan di wilayah berlereng curam.

Selain erosi yang terjadi di lahan kering, besarnya kontribusi erosi dipercepat (accelerated  erosion) oleh aktivitas  manusia d luar lahan kering di wilayah Bogor jelas tidak dapat diabaikan. Misalnya tindakan memangkas tebing atau meratakan bukit sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para pengembang maupun perorangan dalam penyiapan lahan perumahan / villa / tempat rekresi maupun jalan di kawasan Kota Bogor hingga  ke lereng-lereng pegunungan di kawasan Puncak dan sekitarnya. Beradasarkan penelitian, laju erosi dari kawasan permukiman sebetulnya masih di bawah lahan kering, yaitu antara 50 – 70 t / ha, namun wilayah ini memiliki koefisien aliran permukaan  (tergantung persentase penutupan lapisan kedap air, yaitu sampai 80% (Edi Purwanto, 1999). Selanjutnya kerapatan jalan sebesar 20 m/ha dilaporkan mampu memproduksi hasil sedimen sebesar 500 m3/tahun. Dengan demikian kontribusi morpho-erosi sebagai sumber sedimentasi sungai-sungai yang mengalir ke wilayah Jakarta, Tangerang dan Bekasi jelas tidak dapat diabaikan.

REVITALISASI LEMBAGA PEMANGKUAN DAS

Kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara nasional terus meningkat. Selama Orde Baru setidaknya telah dilaksanakan dua kali Lokakarya Nasional Pengelolaan DAS, yaitu di Bogor tahun 1978 dan di Yogyakarta tahun 1985.

Dari aspek kelembagaan, pemanfaatan sumberdaya alam telah diatur dan tersebar di berbagai institusi baik formal maupun non-formal. Pendekatan menyeluruh dan terpadu menuntut suatu manajemen terbuka yang menjamin berlangsungnya proses koordinasi antara lembaga terkait. Kedua pendekatan di atas memandang pentingnya peranan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat harus terlibat mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemungutan manfaat. Mengingat setiap DAS memiliki kombinasi kondisi fisik dan sosial ekonomi yang bersifat unik, maka seyogyanya pembangunan berwawasan pengelolaan DAS menghindarkan generalisasi kebijakan.

Sayangnya, kepedulian tersebut masih terbatas pada tingkat wacana. Untuk mengisi kesenjangan antara teori dan praktek, Departemen Kehutanan sejak pertengahan tahun 80-an telah memprakarsai penyusunan rencana makro dan mikro pengelolaan DAS. Rencana makro disiapkan oleh Balai Reabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT), sedangkan rencana mikro oleh Sub Balai  RLKT yang wilayah kerjanya tersebar di 22 DAS Super Prioritas yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Menteri Pekerjaan Umum) tanggal 4 April 1984.

Rencana makro, penyediaan data dan informasi tentang: tingkat kekritisan Sub DAS dalam suatu DAS; arahan fungsi kawasan, yaitu kawasan lindung penyangga dan budidaya, serta arahan umum pengelolaan sumberdaya alam di setiap kawasan. Rencana makro (15 – 25 tahun) dijabarkan ke dalam rencana mikro berjangka menengah (5 tahun) di setiap Sub DAS. Rencana makro disahkan oleh Gubernur sedangkan rencana mikro oleh Bupati. Pengesahan oleh Kepala Daerah dimaksudkan sebagai suatu bentuk legitimasi politik, agar dokumen tersebut dapat diterima dan dijadikan acuan oleh berbagai lembaga terkait di lingkungan pemerintah daerah.

Terlepas dari keterbatasan kualitas dari dokumen perencanaan DAS yang dihasilkan, prakarsa Departemen Kehutanan dalam mengisi kekosongan bentuk perencanaan DAS, patut dihargai. Sayangnya terobosan tersebut ternyata kurang membawa hasil, mengingat dokumen tersebut bagi instansi terkait (stakeholders) lebih berfungsi sebagai penghias rak buku daripada digunakan sebagai acuan pengelolaan sumberdaya alam. Bahkan mungkin belum banyak pihak yang tahu bahwa di Bogor ini ada Kantor Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah DAS Ciliwung-Citarum yang notabene telah berdiri sejak tahun 1984.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang bersifat open access, belum adanya kesamaan persepsi terhadap fungsi dan keberadaan sumberdaya alam dan semakin dominannya peranan pihak pemodal yang berkocek tebal menimbulkan berbagai konflik baik antar lembaga pemerintah, maupun antara lembaga pemerintah dengan masyarakat. Ketimpangan kekuatan antara pihak eksternal dengan masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumberdaya alam telah merusak hubungan harmonis masyarakat setempat terhadap sumberdaya alam yang telah terbangun selama berabad-abad.

Konflik kepentingan yang terjadi secara berlarut tersebut bermuara pada perilaku hantam kromo, yaitu terjadinya krisis kearifan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, sehingga menimbulkan kerusakan ekologi yang terjadi secara terus-menerus terakumulasi, sehingga kini telah berada jauh di atas ambang toleransi kelentingan (resilience) ekologinya. Dalam kondisi ini, anomali iklim (hujan ekstrim, El Nino) dapat menimbulkan banjir bandang yang menelan harta, kepedihan, dan jiwa manusia yang tidak terhitung nilainya sebagaimana banjir yang terjadi di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi saat ini. Sebagaimana di uraikan di atas, kuatnya hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara komponen ekosistem, apabila suatu komponen menderita kerusakan (tanah dan vegetasi) akan berdampak pada kerusakan berantai pada seluruh bangunan ekosistem (air). Kemandulan fungsi lahan sebagai resapan air di wilayah hulu berakibat pada merosotnya pasokan air tanah. Kondisi ini ditegaskan oleh seorang pakar lingkungan dari Fakultas Kehutanan IPB, yang menduga bahwa Jakarta akan mengalami krisis air tanah pada tahun 2018, karena pasokan air tanah terus merosot sekitar 18,3 juta m3/tahun yang disebabkan oleh merosotnya kualitas resapan air, termasuk tidak adanya penataan wilayah resapan air di wilayah hulu (Haryanto R. Putro, Warta Kota, 28 Pebruari 2002).

Krisis pengelolaan DAS sebagaimana tergambar di atas harus segera dibenahi apabila wilayah hilir dari sungai-sungai yang berhulu di Bogor tidak mau menjadi bulan-bulanan banjir setiap tahun, walaupun krisis tersebut sebetulnya sungguh sangat ironis, terutama bila menengok ke belakang, yaitu bahwa masa depan kawasan hulu sungai di wilayah Puncak-Bogor sesungguhnya telah didisain oleh pemerintah sejak empat puluh tahun yang lalu, yaitu sejak diterbitnya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun  1963 yang berisi penertiban bangunan sekaligus mempertahankan kawasan konservasi tanah dan air di wilayah Bogor – Puncak – Cianjur (Bopunjur). Sejak tahun 1983 telah pula terbit Keputusan Presiden No. 48 tahun 1983 yang mengatur tentang penanganan kawasan pariwisata Puncak-Cianjur. Keppres ini pun ditindaklanjuti dengan Keppres No. 79/1985 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Bopunjur. Bahkan kemudian Keppres tersebut ditindaklanjuti lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 / 1989. Di atas kertas penanganan kawasan Bopunjur telah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya, jauh menyimpang dari ketentuan yang ada.

Pelaksanaan pengelolaan DAS perlu lembaga pemangkuan DAS yang kuat. Lembaga ini bertugas selain menggodok perencanaan DAS, memberikan bimbingan teknis, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komitmen dan kewenangan lintas sektor dan wilayah administrasi pemerintahan Jabotabek, serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi DAS secara terus – menerus. Pengumpulan data dan informasi monitoring DAS  secara real time selain  merupakan feed-back bagi perencana, juga sangat penting sebagai sistem peringatan dini (early warning systrem / signals) timbulnya bencana lingkungan sebagaimana banjir yang terjadi saat ini. Di Eropa, lembaga pemangku DAS sudah sejak berakhirnya perang dunia kedua diterapkan,  misalnya untuk mengatasi banjir tahunan yang terjadi di DAS Rhein hilir, pemerintah negara -negara sepanjang alur Sungai Rhein mengumpulkan dana untuk membiayai proyek pemeliharaan DAS di bagian halu, renaturalisasi sungai-sungai bagian hulu untuk meningkatkan retensi banjirnya dan kompensasi kerusakan akibat baniir di hilir. Dalam forum inilah harmonisasi hubungan hulu – hilir (sharing dana) diatur.

HARMONISASI HUBUNGAN HULU – HILIR UNTUK MENGENDALIKAN BANJIR

Strategi pengelolaan hutan yang memberikan tekanan pada fungsi DAS (watershed functions) jelas tidak bisa dilepaskan dengan upaya pengaturan hubungan hulu dan hilir secara adil, transparan, dan bertanggungjawab.

Selama ini hulu selalu berposisi sebagai pihak yang dikorbankan (losers), misalnya dalam kasus pembangunan bendungan baik untuk kepentingan irigasi maupun pembangkit listrik, biaya konservasi tanah yang hanya dipikul oleh masyarakat hulu, rendahnya nilai berbagai produk hulu dan sebagainya. Sedangkan hilir hanya berposisi sebagai pihak yang diuntungkan (beneficiaries), karena secara gratis menerima berbagai pelayanan lingkungan dari hulu, baik berupa air bersih, listrik, aliran irigasi, beserta hara mineral.

Suatu kenyataan bahwa selama ini pembangunan cenderung bias ke hilir, misalnya program intensifikasi lahan sawah pasca revolusi hijau, pembangunan berbagai infrastruktur fisik, kelembagaan sosal ekonomi dan sebagainya. Sedangkan potret hulu umumnya relatif terbelakang; kondisi infrastruktur fisik yang kurang memadai serta kelembagaan sosial dan ekonomi yang belum berkembang. Ketimpangan ini terjadi karena hilir biasanya berkonotasi dengan kota yang notabene tempat perumusan kebijakan dan akumulasi investasi  padat modal, sedangkan hulu adalah udik. Implikasinya hulu baru dianggap penting pada saat menentukan strategi untuk melindungi kepentingan hilir, sedangkan pengorbanan dan kepentingan hulu sendiri sering terabaikan.

Hal lain yang membuat ketimpangan hulu-hilir adalah bahwa udara dan air bersih yang dihasilkan dari hulu tergolong public goods, masyarakat hilir yang menghirup udara dan mengguakan air bersih tidak merasa perlu untuk menyumbang biaya rehabilitasi hutan sebagai penghasil sumber tersebut. Sampai saat ini, berbagai aktivitas industri di wilayah hilir banyak yang merugikan lingkungan; polusi udara dan pengurasan air tanah, tidak dimasukan dalam biaya produksi, sehingga dalam ilmu ekonomi dikenal dengan eksternalitas. Eksternalitas mengakibatkan kegagalan pasar untuk menyeimbangkan permintaan (demand) dan persediaan (supply) sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Paradigma inilah yang perlu diubah. Fungsi hutan sebagai penghasil air dan udara bersih (forest influences) yang dalam ilmu ekonomi klasik sering disebut sebagai intangible benefit dari hutan, harus dibuat menjadi tangible. Dalam teori ekonomi modern setiap jenis manfaat dapat dinilai dengan uang.

Implikasinya biaya lingkungan harus diintegrasikan (di-internalisasi-kan) ke dalam keseluruhan biaya produksi. Kondisi ini menuntut dihargainya jasa lingkungan yang berasal dari hulu oleh hilir, melalui berbagai kompensasi (subsidi) terhadap hulu.

Pengaturan kompensasi di berbagai wilayah telah berjalan, sebut misalnya: (1) PT Inalum, pertambangan timah yang memanfaatkan energi dari PLTA Asahan yang berasal dari Danau Toba, memberikan retribusi untuk rehabilitasi catchment area yang masuk di empat wilayah kabupaten; (2) Kabupaten Badung di Bali memberkan 10% PAD-nya ke Kabupaten Karangasem sebagai kompensasi masyarakat Karangasem yang telah memasok kerajinan ukiran kayu di berbagai Pasar Seni yang menjadi pilar utama industri wisata di Badung; (3) Sejumlah persentase tertentu dari harga setiap tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Utara dialokasikan untuk biaya perbaikan lingkungan di wilayah hulu; dan (4) Perum Jasa Tirta di Jawa timur yang menyisihkan sebagian keuntungannnya untuk merehabilitasi DAS Brantas Hulu.

Melihat berbagai ilustrasi ini, Pemerintah Pusat harus bertindak menjembatani kepentingan lintas kabupaten dan kota serta propinsi dalam penanganan masalah banjir: (1) penyadaran masyarakat baik di hulu maupun hilir untuk secara bersama membangun komitmen (sense of crisis) yang tinggi terhadap pengendalian banjir, dan (2) memikul bersama beban anggaran pengendalian banjir oleh masyarakat hulu dan hilir.

Untuk memelihara kualitas (quality assurance) fungsi hulu secara lestari, perlu disusun kriteria dan indikator yang berperan sebagai pedoman untuk memonitor dan mengevaluasi fungsi DAS suatu hutan di wilayah hulu yang ditujukan untuk melindungi hilir.  Kondisi hutan harus dinilai setiap periode tertentu, misalnya setiap tahun sekali dilakukan penilikan (surveillance). Apabila  berdasarkan kriteria dan indikator tersebut, misalnya dinilai kondisi hutannya memiliki trend memburuk, maka kompensasi hilir dapat dihentikan sementara, sampai hutan tersebut pulih kembali. Di lain pihak hutan-hutan yang dulunya dalam kondisi buruk namun memiliki trend yang membaik, berhak menuntut kompensasi dari hilir. Penilaian fungsi DAS dari hutan dapat dilakukan oleh lembaga independen, yaitu semacam lembaga sertifikasi ekolabel hutan tropis yang telah ada.

Perlu dicatat, bahwa kondisi sosial ekonomi Kabupetan Bogor yang semakin rumit membuat upaya perluasan kawasan hutan di wilayah ini dapat dikatakan hampir mustahil. Memperhatikan kenyataan ini, dalam hubungannya dengan pelestrian watershed functions atau fungsi DAS dari hutan perlu dihilangkan dikotomi kawasan hutan dan non hutan, mengingat lahan-lahan yang dimiliki dan dikelola masyarakat dengan sistem agroforestry di luar kawaan hutan, ternyata dapat memiliki fungsi DAS yang setara dengan hutan alam. Oleh karena itu strategi perlindungan fungsi DAS dari huutan selain dapat dilakukan dengan mempertahankan kawasan hutan yang kini ada, dapat dilakukan dengan cara mengelola lahan kering di luar kawasan hutan secara agroforestry sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi DAS yung setara dengan hutan alam.

GERAKAN MENABUNG AIR MELALUI PEMBANGUNAN SEJUTA RESAPAN

Selain berbagai penyebab banjir dari hulu sebagaimana telah dibahas, perlu disadari bahwa Jakarta sendiri memamg sejak dulu dikenal sebagai tempat parkir air. Wilayah ini bekas rawa-rawa, bahkan seluruh daratan Jakarta yang ada secara geomorfologi terbentuk dari endapan  banjir (aluvial) 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Dengan demikian sejak jaman baheula pun, yaitu pada saat kawasan Bogor masih ijo royo-royo, Jakarta telah begitu akrab dengan berbagai luapan air bah. Kalau kita mau membuka lembaran sejarah, Raja Purnawarman yang memerintah sekitar lima belas abad yang lalu, menurut Prasasti Tugu, konon telah membangun kanal  (Saluran Gomati) untuk mencegah banjir ibukota Kerajaan yang bernama Sundapura yang bisa jadi wilayah Jakarta saat ini (Ayatrohaedi, 2002, Warta Kota, 28 Pebruari 1972. Sejarah juga mencatat bahwa pada tahun 1872 air Sungai Ciliwung meluap dan menggenangi sebagian besar kawasan Batavia. Banjir bandang dengan intensitas yang sama juga terjadi pada tanggal 9 Januari 1932 (Abdul Hakim, 1972). Bahkan Scidmore (1899) mencatat bahwa pada tahun 1699 terjadi banjir besar bercampur lumpur, begitu tingginya pelumpuran yang terjadi sehingga membuat Pelabuhan Sunda Kelapa, oleh VOC akhirnya dipindahkan ke Tanjung Priok. Memahami bahwa Jakarta adalah kota banjir, Belanda di masa politik etis (balas budi) selain membangun saluran drainase dan irigasi, telah membangun dan memelihara situ-situ besar yang berfungsi sebagai parkir air (detention storage) dari hulu hingga hilir.

Tingginya intensitas hujan konvektif serta pendeknya jarak dari hulu ke hilir dari sungai-sungai di wilayah ini (120 – 150 km) menyebabkan hujan yang jatuh secara deras di wilayah hulu secara cepat diikuti dengan banjir bandang di wilayah hilir. Kondisi ini membuat air banjir, sumberdaya air yang sangat berharga jarang dapat termanfaatkan pada saat ketersediannya begitu melimpah. Saat ini diperkirakan baru sekitar 20% dari curah hujan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Sayangnya situ-situ yang sangat penting sebagai tabungan air semakin menyusut oleh deru pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Perlu diingat bahwa  negara-negara Eropa yang beriklim temperate (intensitas hujannya rendah) dan memiliki sungai-sungai yang panjang (1000 – 2000 km, potensi pemannfaatan air yang tinggi), mempertahankan rata-rata 10% wilayah daratannya sebagai lahan basah (wetland).

Sebagaimana telah digambarkan dari uraian terdahulu, dengan hanya mengendalkan kapasitas infiltrasi tanah saja, betapa baiknya penutupan lahan sangat terbatas dalam konteks pengendalian banjir, mengingat sangat tingginya intensitas hujan di wilayah ini. Lapisan permukaan tanah cenderung memadat (crusting) secara cepat oleh pukulan hujan konvektif, sehingga laju infiltrasi merosot tajam walau lapisan tanah dalam (sub soil) belum jenuh air. Sehingga aliran permukaan (hortonian overlandflow) begitu cepat terjadi hanya beberapa menit setelah terjadi hujan.

Keberadaan lahan berpenutupan hutan hanya mampu mengendalikan aliran permukaan secara nyata pada hujan-hujan berintensitas rendah sampai sedang, pada hujan dengan intensitas tinggi (>= 100 mm/hari) hutan akan memiliki respon hidrologi yang hampir bersesuaian dengan penutupan lainnya. Namun demikian keberadaan lahan berpenutupan hutan atau yang memiliki fungsi setara hutan (agroforestry dan sebagainya) pada jangka panjang perlu dipertahanakan dan ditingkatkan kualitasnya, mengingat hutan dalam hubungannya dengan pengaturan tata air dipandang sebagai jenis penutupan lahan yang paling aman. Perbaikan kualitas hutan dan penutupan lahan di wilayah ini, kalau toh akan berhasil (karena tingginya permasalahan sosial-ekonomi lahan kering di wilayah hulu) memiliki jangka waktu paling cepat 5 tahun sedangkan pengendalian banjir bersifat sangat mendesak.

Satu-satunya alternatif kegiatan pengendalian banjir dalam jangka pendek adalah kegiatan penyadaran masyarakat untukmenabung air melalui penciptaan sejuta resapan. Yang dimaksud dengan penciptaan sejuta resapan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk membangun penampungan airhujan (rain water storage) atau berbagai upaya yang ditujukan untuk menghambat laju aliran permukaan (runoff detention) baik dengan meningkatkan kapaitas infiltrasi lahan, maupun dengan cara penampungan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengaktifan resapan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi resapan air dari lahan-lahan yang berpenutup alamiah, misalnya kebuh teh di Puncak, secara alami  wilayah ini berfungsi resapan, namun karena banyaknya jalan-jalan setapak yang melintasi wilayah itu, di waktu hujan di wilayah ini kehilangan fungsi resapannya, mengingat sebagian besar  air akan terkumpul di alur-alur dan tidak sempat meresap. Penciptaan dan pengaktifan resapan ini tidak terbatas di wilayah hulu, namun meliputi wilayah hilir.

Penciptaan sejuta resapan secara sipil teknik dapat dilakukan melalui pembangunan (1) situ-situ besar, (2) situ-situ kecil (embung), (3) dam penahan, (4) dam pengendali, dan (5) sumur resapan. Sedangkan kegiatan vegetatif dapat berupa: (1) pelestarian cloud forest dan hutan pegunungan, (2) rehabilitasi hutan lindung, (3) perbaikan pola tanam lahan kering yang mengkombinasikan tanaman semusim dan tanaman tahunan (agroforestry), (4) pembangunan hutan dan kebun rakyat, dan (5) pembangunan karangkitri di sekitar kawasan permukiman dan sebagainya.

Selama ini, hampir setiap orang mahfum dengan manfaat sumur resapan, namun masih sedikit yang membuat dan memeliharanya dengan baik, banyak yang tahu manfaat dam pengendali, namun  kegiatan ini hanya dilakukan pada lahan kering serta hanya berlangsung selama ada proyek. Sebagaimana umumnya suatu gerakan, selain melibatkan partisipasi aktif masyarakat, kegiatan ini harus bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah administratif (kabupaten / propinsi). Disadari bahwa pengertian teknis mudah dikomunikasikan, tetapi mengajak masyarakat untuk berbuat secara nyata, bukan suatu hal yang mudah. Karena itu diperlukan kegiatan penyadaran yang merupakan suatu proses sosial dan transformasi budaya. Dengan demikian pemasyarakatan gerakan menabung air dan membangun sejuta resapan selain dilakukan lewat kampanye di berbagai media masa secara intensif, dapat dimasukan dalam kurikulum pendidikan formal di berbagai tingkatan.

Disadari bahwa kesadaran masyarakat dalam penanggulangan banjir saat ini masih dalam tahap mencari kambing hitam, hal ini antara lain dapat dilihat dari reaksi pemerintah dalam menanggapi banjir. Pertama, pemerintah mau menaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) tujuh kali (700 persen), Menteri Lingkungan Hidup menyarankan untuk memanggil para pejabat yang memberikan ijin pembangunan villa dan berbagai bangunan di Puncak. Pemerintah juga mau mengeluarkan Keppres baru yang kesekian kalinya tentang Bopunjur, Pemda Bogor pun yang merasa kebakaran jenggot kini kelabakan setengah mati untuk menertibkan bangunan di kawasan Puncak yang telah terlanjur menjamur. Pertanyaannya kenapa tindakan yang diambil pemerintah tidak berorientasi penyelesaian masalah. Bayangkan, jumlah villa di kawasan Puncak, kini diperkirakan 3.000 buah, sedangkan rumah tinggal mencapai 50.000. Dari seluruh villa di Puncak, sekitar 40 persen diantaranya diduga berdiri tanpa izin mendirikan bangunan (IMB). Sementara, rumah tinggal tanpa IMB, 60 hingga 70 persen (Kompas, 26 Pebnruari 2002). Pertanyaannya, mampukah pemerintah membongkar villa dan bangunan perumahn yang jumlahnya ribuan lebih-lebih sebagian dari bangunan tersebut dimiliki  oleh para pejabat maupun petinggi TNI, yang notabene atasan atau senior dari pejabat di Pemerintah Kabupaten Bogor? Jelas merupakan suatu mission imposible. Pembongkaran kini memang sedang dilakukan tetapi dapat dipastikan hanya terbatas pada beberapa villa sebagai acara rutin seremonial.

Apapun sebabnya dan tanpa lagi menunjuk siapa yang salah, kondisi kawasan Bopunjur sebagai daerah resapan air kini sudah terlanjur carut marut, pertanyannya mengapa masalah tersebut tidak ditangani dengan tindakan konkret dengan langsung menembak sasaran utamanya, yaitu merehabilitasi kawasan resapan air dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat penikmat kawasan ini dari hulu hingga hilir. Daftarnya bisa panjang sekali, yaitu dari  penghuni rumah, vila, pengunjung hotel, restauran, tempat wisata di wilayah Puncak, hingga kawaan perumahan mewah di Jakarta yang ikut tergenang banjir, dan tak lupa pula berbagai perusahaan asuransi yang dirugikan oleh musibah ini dan masih banyak lagi. Mereka semua perlu  digerakan sense of crisis-nya terhadap tindakan pengendalian banjir. Mereka harus dirangkul, diajak bergandeng tangan serta menyingsingkan lengan untuk membangun sejuta resapan.

Pertanyaan selanjutnya siapa yang bertanggung jawab dan dberi tugas untuk memegang tongkat komando bergulirnya gerakan ini? Jawabannya adalah lembaga pemangkuan DAS. Lembaga ini bukanlah suatu lembaga bentukan  baru, melainkan suatu forum yang dibentuk untuk mengintegrasikan kepentingan pemerintah daerah yang bersifat lintas wilayah. Sebagaimana sifat ekosistem DAS yang bersifat lintas batas, lembaga ini harus bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. Pemerintah daerah dan seluruh komponen yang ada di sepanjang jalur sungai yaitu Kabupatyen / Kota Bogor, Kota Depok, DKI, Kabupaten Tangerang dan Bekasi, yang melibatkan beberapa Departemen, seperti Departemen Kehutanan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, serta representasi tokoh masyarakat dan LSM, harus terlibat secara sinergis dalam kegiatan pengendalian banjir. Agar tindakan yang dilakukan oleh lembaga ini tepat sasaran, lembaga ini perlu didampingi oleh think-thank yang kuat dan mampu memberikan analisis akademik secara tajam terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Dalam konteks yang terakhir ini, peran Himpunan Ilmu Tanah Indoneia (HITI) dan Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia (MKTI) adalah sangat strategis.

Suatu langkah awal yang cukup mendesak dilakukan oleh lembaga ini adalah melakukan kegiatan inventarisasi neraca sumberdaya hutan dan lahan di wilayah Jabotabek. Hasil studi ini dapat digunakan sebagai acuan dasar bagi lembaga ini untuk melakukan kegiatan pengelolaan DAS baik jangka panjang, mengengah dan jangka pendek sekaligus sebagai materi dasar untuk menyadarkan setiap daerah Kabupaten / Kota / Propinsi di wilayah Jabotabek tentang status kondisi lingkungan DAS yang harus direhabilitasi dan dipelihara secara bersama, memberi warning terhadap bahaya konversi maupun perlunya tindakan rehabilitasi resapan yang memiliki peranan sentral terhadap perlindungan ekosistem DAS.

Banjir merupakan masalah yang bersifat multidimensi, penyelesaiannya harus dilakukan melalui gerakan yang merupakan proses sosial dan transformasi budaya. Kegiatan yang bersifat instan seperti pembongkaran vila dirasakan kurang efektif selain hanya menciptakan masalah di atas keruwetan masalah.  Penyelesaiannya dalam jangka pendek, melalui kegiatan bergandeng tangan dan bertindak secara nyata melalui pembangunan sejuta resapan yang melibakan seluruh lapisan masyarakat. Semoga kita semua termasuk orang yang mampu mengambil hikmah di balik bencana ini.

DAFTAR PUSTAKA Bruijnzeel, L.A. 1990. Hydrology of moist tropical forest and effects of conservation: a state of knowledge review. UNESCO International Hydrological Programme, Paris.

Edi Purwanto. 1999. Erosion, sediment delivery, and soil conservtion  in an upland agricukltural catchment in West Java, Indonesia. A hydrological  approach in a socio-economic context. PhD Thesis. Vrije Universiteit, Amsterdam.

Scidmore E.R. 1899. Java the garden of the east. Diterbitkan kembali oleh Oxford University Press, 1986.

Susswein, P.M., M. Van Noordwijk, and Bruno Verbist, 2001. Forest watershed functions and tropical land use change. Lecture Note 7. ICRAF, Bogor.

Suhendar, Endang. 1995. Ketimpangan penguasaan tanah di Jawa Barat. Yayasan AKATIGA, Bandung.

Sumber: Edi Purwanto (2002).  Gerakan Menabung Air Melalui Pembangunan Sejuta Resapan: Sebuah Upaya Pengendalian Banjir. Prosiding Seminar Nasional Sumberdaya Lahan, Cisarua Bogor, 6 – 7 Agustus 2002. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan tanah dan Agroklimat, Balitbang Pertanian, Departemen Pertanian.

3 Komentar »

  1. Salam kenal Pak Edi. Kebetulan saya sedang cari tulisan tentang banjir. Ijin copy tulisannya pak.

    Agus S
    BDK Samarinda

    Komentar oleh Agus Setiawan — Juni 1, 2009 @ 3:19 pm

  2. salam kenal dan salam persaudaraan mas edi,,,saya lagi butuh referensi terkait banjir,,saya minta izin ya mas untuk mengcopy tulisan mas edy sebagai referensi diskusi sama temen….

    Komentar oleh haris — Februari 6, 2010 @ 8:18 pm

  3. salam kenal dan salam persaudaraan mas edi,,,saya lagi butuh referensi terkait banjir,,saya minta izin ya mas untuk mengcopy tulisan mas edy

    Komentar oleh Anonim — Agustus 6, 2012 @ 1:39 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: