BebasBanjir2015

Kasdi Subagyono

Pengelolaan Banjir

Wednesday, 11 February 2009 22:39

Oleh: Kasdi Subagyono

Semakin luasnya wilayah yang terlanda banjir belakangan ini memberikan indikasi meningkatnya intensitas, frekuensi, dan durasi banjir di berbagai wilayah negeri ini. Meski secara hidrologi kejadian banjir bandang bisa terjadi setiap 5, 10 atau 25 tahunan, fenomena tersebut semakin sulit diidentifikasi karena dampak iklim ekstrem (La Nina) dan kerentanan daerah aliran sungai (DAS) yang sulit dikuasai. Curah hujan yang cenderung terjadi dengan intensitas tinggi dan durasi yang relatif singkat sangat memungkinkan terjadinya banjir bandang di samping dampak lain seperti longsor yang sangat berisiko. Perubahan penggunaan lahan di DAS merupakan penyebab utama menurunnya retardasi DAS terhadap volume besar air akibat curah hujan dengan intensitas tinggi. Pengelolaan (bukan saja pengendalian) banjir menjadi sangat strategis untuk dikedepankan.

Hampir sebagian besar upaya menghadapi banjir tertumpu pada saat terjadinya banjir. Lantas penyiapan penyelamatan dan evakuasi korban banjir menjadi agenda penting dan utama. Tenda, perahu karet, pompa air, mi, selimut, dan beraneka logistik dipersiapkan untuk korban banjir. Ini terulang setiap tahun saat musim hujan mencapai puncaknya bahkan dengan logistik yang lebih besar lagi karena meningkatnya jumlah korban. Upaya ini memang diperlukan, tapi apakah ini satu-satunya yang harus dipersiapkan?

Tindakan yang harus diprioritaskan adalah mengurangi atau menghindari peluang banjir. Pengelolaan DAS yang tertuang dalam konsep yang “jitu” belum (tidak) diimplementasikan secara konsisten dengan komitmen yang sungguh-sungguh. DAS sebagai fungsi penyangga (resapan) makin hari makin menghadapi kerusakan. Alih fungsi lahan di daerah penyangga sebagai dampak terhadap tuntutan “kebutuhan” untuk mengusahakan lahan dan memperoleh penghasilan, makin luasnya lahan kritis, dan makin luasnya penyebaran DAS kritis sebagai dampak dari meningkatnya tuntutan tersebut. Serta, berbagai modus alasan ekonomi yang lebih terkedepankan dan alasan ekologi yang termarginalkan. Banjir pun “mustahil” dielakkan. Bagaimana mengelolanya?

Mengelola banjir sudah pasti tidak dimulai dari saat banjir terjadi, tetapi harus bermula dari satu komitmen yang diwujudkan dengan action untuk menanggulangi banjir. Ideal memang, tetapi inilah kunci dari upaya menghalau teriakan pedih korban banjir yang barangkali karena sudah menjadi “langganan”, mereka pasrah. Perlu pemahaman yang terstruktur dari berbagai pihak bahwa untuk mewujudkan hal itu perlu waktu dan biaya. Degradasi wilayah hulu DAS boleh dibilang singkat, tetapi waktu untuk rehabilitasi wilayah tersebut adalah sebaliknya. Bahkan, harus dibumbui biaya yang besar.

Upaya pemerintah meng-encourage masyarakat menanam pohon merupakan tindakan yang sudah diwujudkan. Semakin banyak tegakan pohon makin meningkat retensi DAS terhadap air hujan. Yang penting juga proporsinya terhadap kecepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan impermeabilitas permukaan tanah harus secara jeli dan rinci diperhitungkan. Sistem pembangunan infrastruktur hemat lahan apalagi dibarengi dengan “diwajibkannya” setiap “penanam” gedung melengkapi dengan sumur resapan akan memberikan peluang perluasan daya tampung limpasan air dari hulu yang masih melebihi kapasitas tampung hilir.

Pada tataran “setelah” terjadi banjir, manajemen banjir tertumpu pada tindakan menolong korban banjir. Kesigapan dalam memberikan pertolongan dibarengi dengan peningkatan kesiapan masyarakat dalam menghadapi banjir adalah yang utama. Tetapi yang paling utama adalah membangun dan mengimplementasikan early warning system banjir. Tersedianya teknologi informasi akan menepis sulitnya sistem ini dibangun dan diwujudkan.

Masih wacana
Konsep hubungan “hulu” dan “hilir” dalam pengelolaan DAS yang diimplementasikan dalam mengelola banjir masih menjadi “wacana”. Kalau masyarakat hilir berharap banjir tidak terjadi lagi, masyarakat hulu harus memeras keringat untuk mewujudkan sistem konservasi yang efektif. Pertanyaannya, haruskah masyarakat hulu yang harus menanggung juga biayanya. Tentu sangat tidak fair jika hal itu terjadi dan masyarakat hilir harus terlibat. Bagaimana caranya? Kontribusi hilir dalam upaya konservasi hulu dapat dilakukan melalui mekanisme pajak, yang harus dibayar masyarakat hilir. Demikian juga dengan “peringanan” pajak masyarakat hulu dan “insentif” harga produk pertanian masyarakat petani di hulu dapat juga diterapkan. Umumnya konsep ini masih terkubur sebagai wacana, walaupun penulis tidak menepis ada upaya untuk mewujudkan konsep tersebut. Sebagai contoh, konsep tersebut diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat di DAS Cidano, Banten.

Masyarakat hulu yang melakukan konservasi mendapatkan insentif dari kebijakan jasa lingkungan (environmental services) yang telah ditetapkan. Pemanfaat lingkungan yang meliputi sektor industri, perdagangan, dan masyarakat luas yang diwakili pemerintahan setempat wajib membayar jasa lingkungan tersebut secara konsisten. Kebijakan tersebut mendorong pemilik lahan di hulu untuk menanam pohon yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Belajar dari Jepang
Jepang bukanlah negara yang tidak pernah mengalami banjir di masa lampau, tetapi dengan upayanya dan komitmennya, Jepang bisa menghalau banjir dari daftar musibah yang diderita masyarakatnya. Mereka mengelola banjir dengan dua pendekatan melalui (a) konstruksi bangunan pengendali banjir dan (b) pengembangan sistem peringatan dini. Melalui pendekatan konstruksi bangunan pengendali dibangun basin pengendali (retarding basin) dan saluran banjir bawah tanah (underground flood ways). Keberhasilannya dalam Flood Forecasting Network dalam penyebaran informasi terkait dengan cuaca dan banjir berdampak pada suksesnya early warning banjir. Arakawa Community Network di Kawagoe, Saitama merupakan salah satu yang telah berhasil mengomunikasikan informasi yang dimonitor otoritas sungai kepada masyarakat melalui jejaring informasi banjir. Responsibilitas yang tinggi dan manajemen sungai yang andal sangat penting artinya bagi sembilan juta penduduk “Tokyo Metropolitan Region” yang tinggal di tepi aliran sungai Arakawa sepanjang 173 km tersebut. Bagaimana Indonesia? Mekanisme jasa lingkungan dan sistem peringatan dini banjir yang andal dan “berfungsi” bisa diaplikasikan.***

Penulis: Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat, peneliti hidrologi dan konservasi.

Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Rabu 11 Februari 2009

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: