BebasBanjir2015

Hadi S Alikodra

Di balik banjir di Pulau Jawa

Oleh: Hadi S Alikodra

Pulau Jawa makin merana. Penduduknya makin susah. Fenomena itu terlihat ketika sebagian Pulau Jawa, khususnya Jateng dan Jatim dilanda banjir dan longsor. Pusat Kerajaan Jawa-Solo dan sekitarnya-yang dulu nyaris tak pernah dilanda banjir, tenggelam.

Puluhan kabupaten yang wilayahnya dilalui Bengawan Solo-sungai terpanjang di Pulau Jawa-semuanya dilanda banjir. Solo, Bojonegoro, Lumajang, Pati, dan banyak kota lain yang selama ini aman dari banjir, kali ini merasakan derita banjir.

Sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo yang jauhnya 420 km lebih, meliputi dua provinsi (Jateng dan Jatim) dilanda banjir. Ribuan desa tenggelam. Puluhan ribu rumah terendam. Ratusan ribu hektar sawah gagal panen sementara jutaan orang mengungsi karena banjir tersebut.

Di Jawa Barat, banjir juga menggenangi berbagai daerah yang dilalui Sungai Ciliwung, Cimanuk dan Citarum. Bahkan sungai-sungai kecil pun, ikut andil menggenangi berbagai daerah di Jawa Barat. Jakarta, Tangerang, dan Pandeglang misalnya, mulai tergenang banjir. Padahal, hujan di Jakarta dan sekitarnya, puncaknya baru Februari mendatang.

Kerugian akibat banjir di Jawa jelas lebih besar dibandingkan dengan kerugian banjir di pulau-pulau lain. Padatnya penduduk dan bangunan di Jawa menyebabkan banjir menimbulkan kerugian material yang besar sekali, di samping menimbulkan korban yang amat banyak. Sejak akhir Desember 2007 sampai awal Januari 2008, korban banjir sudah mencapai ratusan orang. Kerugian mencapai ratusan miliar, bahkan triliunan. Kenapa semua itu terjadi?

Jawa yang kritis

Kita semua tahu, banjir yang melanda Pulau Jawa penyebab utamanya adalah hancurnya hutan dan hilangnya daerah resapan. Berapa sebetulnya sisa hutan di Pulau Jawa, ternyata ada perbedaan pendapat.

Ada yang menyatakan hutan di Jawa tinggal 14%, ada yang bilang tinggal 10%, bahkan ada yang mengatakan tinggal 14%. Satu hal, tak ada yang mengatakan hutan di Jawa tinggal 30%-batas minimum agar sebuah daerah aman dari bencana banjir dan longsor.

Pulau Jawa yang luasnya 13.404.500 hektar kini tengah menghadapi kondisi yang amat berbahaya. Kenapa? Karena daerah resapan dan hutan di Pulau Jawa, kurang dari 10%-kalau tak mau dikatakan hanya 4% dari luas Pulau Jawa.

Kerusakan lingkungan di Jawa bisa dilihat dari tutupan vegetasinya di berbagai lereng dan puncak-puncak gunung yang jadi sumber mata air sungai-sungai. Sebagian besar hutan di lereng, tebing, dan puncak gunung ditebangi. Lahan di pegunungan itu dipakai untuk perkebunan, vila, resort, dan tempat wisata.

Berdasarkan data Badan Planologi Departemen Kehutanan, lahan kritis di Jawa saat ini sudah mencapai lebih dari 2.481.208 hektare, sedangkan lahan yang tertutup pohon hanya tersisa 4 %. Padahal, pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18, hutan alam di Jawa diperkirakan masih sekitar 9 juta hektar. Namun pada akhir tahun 1980-an, tutupan hutan alam di Jawa hanya tinggal 0,97 juta hektare, atau 7% dari luas total Pulau Jawa.

Adapun hutan negara di Jawa dan Madura luasnya sekitar 2,9 juta hektare. Hutan seluas itu hampir semuanya dikuasai Perhutani, yaitu 2.556.145 hektar, kecuali kawasan hutan suaka alam, taman nasional, dan Hutan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Pulau Jawa yang penduduknya berjumlah sekitar 127.217.819 jiwa terdapat tidak kurang dari 6.324 desa, 936 kecamatan, dan 84 kabupaten. Mungkin sekarang komposisi di atas sudah bertambah karena ada pemekaran daerah. Namun, satu hal jelas terjadi: perubahan komposisi itu tidak mengarah pada perluasan tutupan pohon, hutan, dan penghijauan tanah-tanah kritis, melainkan sebaliknya.

Akibatnya muncul tragedi banjir dan longsor di berbagai daerah di Pulau Jawa. Mau tidak mau, akhirnya Perhutani yang memonopoli penguasaan dan pengelolaan sebagian besar hutan di Jawa turut menjadi tertuduh sebagai perusak lingkungan. Dalam mengelola hutan di Jawa selama ini, Perhutani dianggap gagal, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Pengelolaan hutan di Jawa yang dikuasai Perhutani, menurut Walhi, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kegagalan itu, tulis Walhi, terlihat pada ketersediaan air tanah yang terus menurun di dataran rendah dan rentannya daerah lereng terhadap bahaya longsor. Perhutani juga dianggap melanggar ketentuan ekologis, dengan mengubah hutan alam menjadi hutan monokultur, seperti hutan pinus dan jati.

Selama ini pengelolaan yang dilakukan Perhutani berorientasi pada kayu. Padahal, nilai kayu hanya sekitar 7% dari nilai total ekosistem hutan. Akibatnya terjadi krisis ekologis yang makin lama makin parah. Kondisi ini diperparah dengan maraknya illegal logging.

Masyarakat di lingkungan hutan yang miskin dan tersisihkan dari akses ekonomi menjadikan mereka terlibat pencurian kayu sekadar untuk hidup. Dalam kaitan ini, Perhutani dianggap gagal memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Di samping itu, pengelolaan hutan di Jawa oleh perusahaan milik pemerintah ini juga sarat KKN dan pelanggaran HAM [perampasan tanah, kasus penindasan, intimidasi]. Dampaknya, antara Perhutani dan masyarakat sering terjadi konflik. Konflik-konflik ini kemudian berkembang pada perusakan hutan.

Di samping rusaknya hutan, hampir semua DAS (daerah aliran sungai) di Pulau Jawa juga kondisinya kritis. Padahal DAS tidak hanya berfungsi untuk melestarikan ekosistem dan fungsi sungai, tetapi juga menjadi sumber mata air tambahan dan pencegah erosi.

Namun, DAS yang kelestariannya sudah dilindungi undang-undang ini ternyata rusak karena eksploitasi manusia. DAS Ciliwung, Citarum, Cimanuk, Citanduy, Cipunegara dan Ciujung (Jawa Barat); DAS Garang, Bodri, Bengawan Solo, dan Serayu (Jateng dan DIY); DAS Grindulu, Pasiraman, Rejoso, Brantas, Sampean dan Saroka (Jatim) kini dalam kondisi kritis.

Akibatnya, sungai-sungai di Pulau Jawa mengalami pendangkalan dan penyusutan air pada musim kemarau. Tapi sebaliknya pada musim hujan air meluap dengan dahsyat. Banjir di Solo, Bojonegoro, Jakarta, dan daerah-daerah lain adalah akibat rusaknya DAS yang mengalir di daerah tersebut.

Kompleksitas penyakit ekologi yang terjadi di Pulau Jawa telah mengantarkan “pulau gemah ripah” ini ke ruang kematian bagi makhluk yang hidup di atasnya. Jika kerusakan hutan di hulu dan kerusakan DAS di sepanjang aliran sungai ini tidak segera dibenahi secara terintegrasi, bukan tidak mungkin kelak Pulau Jawa akan tenggelam pada musim hujan dan kering kerontang pada musim kemarau.

Kini, kekhawatiran seperti itu, sudah mulai tampak dengan meluasnya banjir di Pulau Jawa pada awal 2008 ini. Dengan rasa cemas, kita pun sedang menanti tanah-tanah di Jawa yang merekah karena kekeringan dahsyat pada musim kemarau nanti.

Sumber: Bisnis Indonesia 28 Januari 2008

Anomali Banjir di Jakarta

Hadi S Alikodra, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

Iklim bumi makin kacau akibat makin pekatnya gas rumah kaca (karbondioksida) di atmosfer. Dampaknya, musim panas makin menyengat, musim hujan tak terkendali. Di Jakarta setelah musim panas yang lama dan menyengat habis, datang musim hujan dengan curah hujan amat tinggi. Dampaknya, Jakarta pun tenggelam awal Februari lalu. Korban tewas mencapai 40-an orang. Kerugian akibat terhentinya kegiatan ekonomi sepekan di Jakarta (31 Januari-6 Februari 07) itu mencapai Rp 4,1 triliun rupiah.

Sebelumnya, pekan kedua Januari 2007, Eropa diamuk badai. Belanda, Jerman, dan Prancis tak berdaya. Badai berkecapatan 120 km per jam yang disertai hujan deras itu, memorak-porandakan rumah dan menghempaskan pohon-pohon besar yang menghiasai kota-kota cantik di tiga negara Eropa itu. Badai tersebut mengakibatkan kekacauan lalu lintas di benua itu. Di Belanda, misalnya, lalu lintas mengalami kemacetan sepanjang 500 km. Di Jerman dan Prancis, ratusan mobil tertimpa pepohonan. Kereta api yang menjadi sarana transportasi utama antarkota di Eropa pun tak bisa beroperasi karena takut terhempas badai. Semua aktivitas kehidupan pun nyaris lumpuh.

Korban tewas akibat amukan badai itu mencapai 27 orang dan ratusan orang lainnya cedera. Kerugian akibat bencana badai itu mencapai miliaran dolar AS. Konon, badai yang menghantam Eropa pekan lalu itu adalah badai terbesar yang pernah muncul di benua tua tersebut. Badai di Eropa itu, seakan melengkapi ‘perjalanan badai’ dari Samudera Pasifik ke Atlantik.

Sebelumnya dalam perjalanannya di Pasifik badai tersebut telah menghantam sejumlah negara seperti Filipina, Cina, Taiwan, Korea, Malaysia, dan Jepang. Korban tewas mencapai ribuan orang. Ratusan ribu rumah roboh dan tenggelam karena besarnya ombak laut yang tergiring bersama badai itu. Di Indonesia, badai telah menenggelamkan kapal Senopati Nusantara di Laut Jawa akhir Desember lalu dan menewaskan 200 orang lebih penumpangnya. Badai ini juga menghancurkan pesawat Adam Air di lepas pantai Sulawesi Barat dan hingga kini belum seorang pun penumpangnya yang berjumlah sekitar 100 orang ditemukan hidup.

Global warming
Kenapa ancaman banjir dan badai makin ke sini makin sering terjadi? Jawabnya klasik memang: yaitu akibat fenomena global warming (memanasnya suhu bumi) yang makin besar. Pemanasan suhu bumi yang makin besar ini linier dengan makin besarnya konsentrasi gas rumah kaca (karbon dioksida atau CO2) di atmosfer.

Fenomena pemanasan global yang sempat menjadi isu yang ramai diperdebatkan kebenarannya oleh para pakar klimatologi, kini tampaknya sulit dibantah kebenarannya. Bulan Juli tahun lalu, misalnya, sejumlah turis di Swiss menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana bongkahan es sebesar Empire State Building (sebuah gedung perkantoran dan pusat perdagangan amat besar berlantai 102 di New York AS) jatuh dari sisi gunung Eiger. Ribuan turis menyaksikan pemandangan alam yang indah tapi mencemaskan itu.

Dua hari setelah itu, seorang pakar geologi dari Zurich University, Swiss, melaporkan bahwa area yang tertutup es di Pengunungan Alpine telah menyusut 50 persen dalam 150 tahun terakhir. Mereka juga meramalkan jika temperatur bumi naik lima derajat fahrenheit, 80 persen glacier (timbunan es yang bergerak) di puncak pegunungan Alpine akan habis pada tahun 2100. Hilangnya glacier tersebut berakibat fatal sebab ia adalah sumber mata air untuk sungai-sungai besar di Eropa. Tak terbayangkan seandainya sumber mata air itu habis, Eropa akan jadi apa?

Global warming yang makin lama makin dahsyat itu, terpantau juga di Greenland –sebuah pulau yang tertutup es sepanjang tahun di Kutub Utara– pada tahun 2006. Berdasarkan sebuah studi dari tahun 2003-2006, tercatat setiap tahun telah terjadi pencairan es sebesar 100 miliar ton. Kecepatan pencairan es di Greenland tersebut saat ini (2007) tiga kali lebih cepat ketimbang lima tahun sebelumnya. Barangkali, faktor pencairan es di Kutub Utara inilah yang punya kontribusi besar terhadaop kenaikan permukaan air laut belakangan ini.

Lantas, haruskah kita cemas menghadapi fenomena ini? Michael Oppenheimer dari Princeton University, AS, menyatakan bahwa fenomena tersebut jelas mencemaskan kita semua. Ini karena, “Anda tidak akan dapat mengembalikan es yang telah mencair tadi ke dalam bentuk semula.” Kenaikan temperatur dan mencairnya es di Greenland adalah sebuah bukti tak terbantah bahwa bumi sedang menderita kenaikan suhu yang amat besar.

Kondisi ini bila dibiarkan akan mengubah sistem atmosfer bumi sedemikian rupa sehingga suhu udara bisa menyebabkan kenaikan permukaan air laut setinggi 13-20 inchi dibandingkan kondisi saat ini. Bila ini terjadi, ungkap Michael, maka inilah awal dari bencana global. Sejumlah negara kecil di Pasifik dan Atlantik akan tenggelam. Ribuan kota pantai di Asia, Eropa, dan Amerika akan terendam air laut. Kondisi ini, besar kemungkinan akan bersifat irreversible –tak akan bisa kembali seperti semula. Kematian peradaban pesisir di berbagai benua yang saat ini menjadi khasanah kebudayan yang amat menarik di dunia tidak akan terelakkan.

Seperti kita ketahui, salah satu penyebab global warming adalah kadar gas karbon dikosida di atmosfer yang berlebihan. Sumber terbesar gas ini berasal dari pembakaran fossil fuel seperti minyak tanah, premium, solar, batu bara, dan lain-lain. Semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Dengan makin banyaknya penduduk dunia dari tahun ke tahun, otomatis kebutuhan energi pun makin bertambah. Saat ini, kebutuhan energi tersebut linier dengan konsumsi fossil fuel tadi.

Jika demikian persoalannya, adakah pemecahan? Jelas ada! Pertama, mengurangi pemakaian fossil fuel sebanyak-banyaknya. Misalnya, mengganti sumber energi dari fossil fuel dengan sumber energi matahari, panas bumi, angin, gelombang laut, dan energi nuklir. Jika sumber-sumber energi tersebut dimanfaatkan maksimal, niscaya udara makin bersih dan sedikit gas karbon dioksida. Ini akan mengakibatkan suhu bumi makin sejuk. Di negeri tropis, misalnya, sumber energi matahari dan angin jumlahnya tidak terbatas. Persoalannya, sejauh mana komitmen pihak-pihak paling otoritatif untuk melakukan reformasi bidang sumber daya energi tersebut?

Kedua adalah penghijauan kembali lahan-lahan di permukaan bumi, termasuk penggalakan reboisasi hutan. Makin tipisnya jumlah pepohonan di permukaan bumi, berakibat makin sedikitnya converter agent yang bisa mengubah gas karbon dioksida menjadi gas oksigen yang amat dibutuhkan makhluk hidup. Penghijauan –termasuk di wilayah tandus– seharusnya menjadi proyek global untuk mengantisipasi datangnya global warming dengan segala implikasinya. Jika semua manusia di seluruh bumi bersatu untuk mengatasi fenomena global warming tersebut, niscaya ancaman bahaya mengerikan dapat dihindarkan. Persoalannya, maukah setiap negara dan bangsa bekerja sama untuk menyelamatkan bumi?

Ikhtisar
– Banjir di Jakarta, termasuk menjadi bagian dari kekacauan iklim yang disebabkan global warming (pemanasan global).
– Pemanasan telah menyebabkan miliaran ton es di Kutub Utara meleleh dan meningkatkan muka air laut.
– Gas karbon dioksida yang kian pekat di atmosfer menjadi penyebab utamanya.
– Perlu komitmen seluruh bangsa di dunia untuk segera membersihkan udara dari karbon dioksida, supaya pemanasan global bisa ditekan.

April 26, 2008

Banjir Jakarta

Oleh: Hadi S Ali Kodra

BANJIR yang melanda Jabodetabek (Jakarta, Bogor,Tangerang, dan Bekasi) di awal Februari 2007 mengingatkan kita pada banjir besar Februari 2002 yang nyaris menenggelamkan Kota Jakarta.

Saat itu,lebih dari separuh Kota Jakarta tenggelam. Ribuan penduduk mengungsi dan pemerintah DKI Jakarta mendapat ”semprotan” masyarakat karena tak mampu mengantisipasi datangnya banjir tersebut. Ternyata, lima tahun kemudian fenomena yang sama terulang kembali–– bahkan lebih dahsyat.Jumat,Sabtu,dan Minggu di awal Februari ini, Jakarta nyaris tenggelam.

Lebih dari sepertiga kota Jakarta terendam air.Kondisi banjir Februari 2007 lebih parah ketimbang Februari 2005.Daerah langganan banjir seperti Kampung Melayu, Kalibata, Setiabudi,Tambora, dan lain-lain makin dalam terendam. Bahkan, banjir 2007 makin luas lagi. Kota satelit Kelapa Gading, misalnya, yang di tahun 2002 hanya terendam beberapa sentimeter, kini nyaris tenggelam. Kelapa Gading nyaris jadi lautan.

Hal serupa terjadi di Tangerang, Bekasi, Depok, bahkan Bogor. Di Tangerang, Bekasi, dan Depok banyak perumahan elite yang berharga miliaran rupiah (yang promosinya tentu saja bebas banjir), juga tenggelam. Bahkan di Kab Bogor sekali pun––wilayah yang menjadi penyebab utama banjir Jakarta––sebagian tenggelam.Terutama di wilayah-wilayah sempadan Sungai Ciliwung dan sungai kecil lain yang mengalir ke Jakarta. Walhasil,banjir benar-benar hampir merata di wilayah Jabodetabek.

Mungkinkah Diatasi?

Sebetulnya fenomena banjir sudah ada di Jakarta sejak kota pantai di barat Pulau Jawa ini dijadikan ibu kota negara. Bahkan, menurut catatan Alwi Shahab–– penulis sejarah Jakarta––banjir sudah ada sejak zaman Belanda.Namun, pemerintah Belanda yang sudah berpengalaman ”membangun dan memelihara” kota yang terletak di bawah laut dan rawan banjir, mampu mengantisipasi datangnya banjir di Jakarta.

Kota Amsterdam, ibu kota Negeri Belanda, misalnya, terletak di bawah permukaan laut.Negeri Belanda membangun bendungan dan kanal-kanal sedemikian rupa sehingga kota tersebut terhindar banjir. Konsep pembangunan Kota Amsterdam itulah yang kemudian diterapkan dalam membangun Jakarta. Untuk menghindari banjir, Belanda membangun kanal-kanal,pintu-pintu air,dan memecah Kali Ciliwung––kali terbesar yang mengalir ke dalam Kota Jakarta–– menjadi beberapa sungai kecil.

Belanda juga memelihara ribuan situ atau danau kecil yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk menampung aliran air dari ”atas”––yaitu wilayah Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopuncur). Begitu juga di pantai: Pemerintah Hindia Belanda sengaja melestarikan hutan mangrove di pantai Jakarta untuk mengantisipasi pasang laut Jakarta dan abrasi. Ribuan hektare hutan mangrove di pantai Jakarta sengaja dipelihara Belanda untuk mengantisipasi datangnya banjir dan badai laut, termasuk tsunami. Sejarah ”antisipasi banjir” kota Jakarta, khususnya kanal-kanal dan pintu air masih bisa kita lihat sampai sekarang seperti di Manggarai, Bogor, dan Depok.

Sedangkan situs sejarah hutan mangrove dan danau-danau buatan kini nyaris tidak ada lagi. Hutan mangrove yang ratusan ribu hektare di zaman Belanda kini tinggal 25 hektare di Kota Jakarta,yaitu di Muara Angke––itu pun kondisinya sudah rusak berat. Sementara dari ribuan situ yang ada di Jabodetabek, kini tinggal beberapa puluh yang asri.

Seorang teman sambil berseloroh menyatakan, seandainya Belanda lama menduduki Jakarta, niscaya banjir tersebut bisa diatasi. Setelah Indonesia merdeka dan beribu kota di Jakarta, banjir justru makin sering dan tak bisa dikendalikan. Empat puluh dua tahun lalu, Gubernur Ali Sadikin pernah menyatakan bahwa untuk membebaskan wilayah Jakarta dari banjir butuh dana Rp450 miliar.

Bila dikonversi dengan nilai dolar AS saat itu (asumsi sekitar Rp100 per dolar), dana untuk mengatasi banjir tersebut sekitar 4,5 miliar dolar atau sekitar Rp40 triliun. Ya, dana sebesar itu, akan dipakai––di samping untuk memelihara kanal-kanal dan pintupintu air yang ada––juga untuk membuat kanal-kanal baru, pintu-pintu air baru, danau-danau buatan baru, perluasan hutan mangrove, perluasan hutan kota, dan lain-lain.

Jika di zaman Ali Sadikin yang saat itu penduduk Jakarta masih berkisar dua jutaan, untuk membebaskan banjir dibutuhkan dana Rp45 miliar, setara Rp40 triliun, apalagi sekarang. Saat ini,misalnya,ratusan situ telah berubah jadi perumahan dan pertokoan. Mau dibebaskan? Butuh dana puluhan triliun rupiah.

Di bibir pantai, kini ada Taman Impian Jaya Ancol, hotel-hotel bintang empat, perumahan mewah,mau dibebaskan? Butuh puluhan triliun.Walhasil, jika Pemda DKI mau membebaskan Jakarta dari banjir–akibat kurangnya antisipasi di masa lalu––niscaya butuh dana ratusan triliun rupiah. Dana sebesar itu nyaris tak mungkin dipenuhi Pemda DKI. Karena itu, pusat tidak boleh tinggal diam. Artinya, permasalahan Jakarta dan banjirnya itu jangan sampai dibebankan Pemda DKI semata.

Pusat pun harus ikut campur tangan. Bukankah Jakarta adalah simbol Indonesia? Lantas, apa yang harus diperbuat Pemda DKI dan Pusat untuk mengatasi banjir yang telanjur telah menjadi permasalahan yang kompleks ini? Haruskah pemerintah membuat UU dan Perda baru? Sebetulnya, kalau kita mau membaca dan mengutak-atik Perda di Pemda DKI Jakarta, sudah cukup banyak metode solusi banjir.Pertama,misalnya, kewajiban setiap bangunan di Jakarta untuk membuat sumur resapan (Peraturan Gubernur DKI No 68/2005).

Adanya sumur resapan di setiap unit bangunan di Jakarta, niscaya cukup lumayan untuk meredam tumpahan air dari rumahrumah atau gedung-gedung bersangkutan agar tidak mengalir secara liar sehingga menyebabkan banjir. Kedua, pemulihan situ-situ yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Bila perlu, situ-situ yang diuruk developer,harus dikembalikan ke bentuk dan fungsinya semula. Ketiga, pembangunan danau-danau buatan baru di dalam maupun luar kota Jakarta, khususnya di Depok dan Bogor. Ini penting untuk menampung limpahan air hujan dari ”atas”agar tidak mengalir langsung ke Jakarta.

Keempat, memperbanyak kanalkanal–– baik di dalam kota maupun di pinggiran kota, termasuk di Depok dan Bogor. Kanal-kanal di luar kota dibuat untuk mengendalikan limpahan air dari Bopuncur dan sekitarnya.Kelima,memperbanyak pintu-pintu air,baik di dalam maupun di luar Jakarta.Tujuannya juga untuk mengendalikan air yang mengalir di kanal-kanal tersebut.

Keenam, memperluas hutan kota untuk memperbanyak daerah resapan dan konservasi air. Dan ketujuh, memperluas hutan mangrove di pantai utara Jakarta.Yang terakhir ini terutama untuk mengantisipasi banjir pasang laut, abrasi, badai, tsunami, dan lain-lain. Ketujuh, mereboisasi hutan-hutan yang gundul di wilayah Bopuncur.

Memang mahal dan kompleks. Karena itu butuh keseriusan, ketegasan, dan visi pemerintah, baik Pusat maupun DKI––untuk membangun Jakarta agar bebas banjir. Di samping itu, perlu dukungan politik dan finansial yang kuat agar permasalahan tersebut tidak berputar- putar seperti pembangunan BKT yang tak kunjung usai. (*)

URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/banjir-jakarta-3.html

HADI S ALIKODRA
Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Bogor
Keterangan Artikel

Sumber: Koran Sindo

Tanggal: 05 Feb 07

Banjir dan Longsor di Jawa

Oleh: Prof Dr Hadi S Alikodra

Terjadinya banjir dan longsor di Pulau Jawa telah lama diprediksi para ahli.Prediksi itu kini benar-benar terjadi.Di mana-mana di Pulau Jawa ini,terutama Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim), ada banjir dan longsor. Pusat kerajaan Jawa—Solo dan sekitarnya—yang dulu nyaris tak pernah dilanda banjir, kini tenggelam.

Puluhan Kabupaten yang wilayahnya dilalui Bengawan Solo—sungai terpanjang di Pulau Jawa—semuanya dilanda banjir.Solo, Bojonegoro, Lumajang, Pati, dan banyak kota lain yang selama ini aman dari banjir kini tergenang.Sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo, 420 km lebih, meliputi dua provinsi (Jateng dan Jatim) kini dilanda banjir. Ribuan desa tenggelam. Puluhan ribu rumah terendam, ratusan ribu hektare sawah gagal panen, dan ribuan orang mengungsi karena banjir tersebut.

Di Jawa Barat (Jabar),banjir menggenangi berbagai daerah yang dilalui Sungai Ciliwung,Cimanuk, dan Citarum. Bahkan sungai-sungai kecil pun ikut andil menggenangi berbagai daerah di Jawa Barat.Jakarta,Tangerang, dan Pandeglang, misalnya,mulai tergenang banjir.Padahal, puncak hujan di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan berlangsung Februari mendatang. Kerugian akibat banjir di Pulau Jawa jelas lebih besar dibanding kerugian banjir di pulau-pulau lain.

Padatnya penduduk dan bangunan di Pulau Jawa menyebabkan banjir menimbulkan kerugian material yang besar sekali,di samping menimbulkan korban yang amat banyak.Sejak akhir Desember 2007 sampai awal Januari 2008, korban banjir sudah mencapai ratusan orang. Kerugian material mencapai ratusan miliar, bahkan triliunan. Kenapa semua itu terjadi?

Pulau Jawa yang Kritis

Kita semua tahu, penyebab utama banjir yang melanda Pulau Jawa adalah hancurnya hutan dan hilangnya daerah resapan. Berapa sebetulnya sisa hutan di Pulau Jawa,ternyata ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan hutan di Pulau Jawa tinggal 14%, ada yang bilang tinggal 10%, bahkan ada yang menyebut tinggal 4%. Satu hal, tak ada yang mengatakan hutan di Jawa tinggal 30%— batas minimum agar sebuah daerah aman dari bencana banjir dan longsor.

Pulau Jawa yang luasnya 13.404.500 hektare ini tengah menghadapi kondisi yang amat berbahaya. Kenapa? Karena daerah resapan dan hutan di Jawa kurang dari 10%—kalau tak mau dikatakan hanya 4% dari luas Pulau Jawa. Kerusakan lingkungan di Pulau Jawa bisa dilihat dari tutupan vegetasinya di berbagai lereng dan puncak-puncak gunung yang jadi sumber mata air sungai-sungai. Sebagian besar hutan di lereng, tebing, dan puncak gunung ditebangi. Lahan di pegunungan itu dipakai untuk perkebunan, vila, resor, dan tempat wisata. Berdasarkan data Badan Planologi Departemen Kehutanan,lahan kritis di Jawa saat ini sudah mencapai lebih dari 2.481.208 hektare. Sedangkan lahan yang tertutup pohon hanya tersisa 4%.

Padahal, pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18, hutan alam di Jawa diperkirakan masih sekitar 9 juta hektare.Namun, pada akhir 1980-an, tutupan hutan alam di Jawa hanya tinggal 0,97 juta hektare,atau 7% dari luas total Pulau Jawa. Adapun hutan negara di Jawa dan Madura luasnya sekitar 2,9 juta hektare. Hutan seluas itu hampir semuanya dikuasai Perhutani, yaitu 2.556.145 hektare, kecuali kawasan hutan suaka alam, taman nasional, dan hutan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Pulau Jawa yang penduduknya berjumlah sekitar 127.217.819 jiwa,terdapat tidak kurang dari 6.324 desa, 936 kecamatan, dan 84 kabupaten. Mungkin sekarang komposisi di atas sudah bertambah karena ada pemekaran daerah. Namun, satu hal jelas terjadi: perubahan komposisi itu tidak mengarah pada perluasan tutupan pohon, hutan, dan penghijauan tanah-tanah kritis, melainkan sebaliknya. Akibatnya,muncul tragedi banjir dan longsor di berbagai daerah di pulau ini.

Mau tidak mau, Perhutani yang memonopoli penguasaan dan pengelolaan sebagian besar hutan di Jawa akhirnya turut menjadi tertuduh sebagai perusak lingkungan. Dalam mengelola hutan di Jawa selama ini,Perhutani dianggap gagal, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Pengelolaan hutan di Jawa yang dikuasai Perhutani, menurut Walhi, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kegagalan itu, tulis Walhi, terlihat pada ketersediaan air tanah yang terus menurun di dataran rendah dan rentannya daerah lereng terhadap bahaya longsor.

Perhutani juga dianggap melanggar ketentuan ekologis dengan mengubah hutan alam menjadi hutan monokultur seperti hutan pinus dan jati. Selama ini pengelolaan yang dilakukan Perhutani berorientasi pada kayu. Padahal, nilai kayu hanya sekitar 7% dari nilai total ekosistem hutan.Akibatnya, terjadi krisis ekologis yang makin lama makin parah. Kondisi ini diperparah dengan maraknya illegal logging. Masyarakat di lingkungan hutan yang miskin dan tersisihkan dari akses ekonomi menjadikan mereka terlibat pencurian kayu sekadar untuk hidup. Dalam kaitan ini,Perhutani dianggap gagal memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Di samping itu, pengelolaan hutan di Jawa oleh perusahaan milik pemerintah ini sarat korupsi kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) seperti perampasan tanah, kasus penindasan, atau intimidasi. Dampaknya,antara Perhutani dan masyarakat sering terjadi konflik. Konflik-konflik ini kemudian berkembang pada perusakan hutan. Di samping rusaknya hutan, hampir semua kondisi DAS di Pulau Jawa kritis.Padahal,DAS tidak hanya berfungsi untuk melestarikan ekosistem dan fungsi sungai, tapi juga menjadi sumber mata air tambahan dan pencegah erosi.Namun sayang,DAS yang kelestariannya sudah dilindungi undang-undang ini ternyata rusak karena eksploitasi manusia.

DAS Ciliwung, Citarum, Cimanuk, Citanduy, Cipunegara, dan Ciujung (Jawa Barat); DAS Garang,Bodri,Bengawan Solo, dan Serayu (Jateng dan DIY); DAS Grindulu, Pasiraman, Rejoso, Brantas, Sampean dan Saroka (Jatim) kini dalam kondisi kritis.Akibatnya, sungai-sungai di Pulau Jawa mengalami pendangkalan dan penyusutan air di musim kemarau.Tetapi sebaliknya di musim hujan air meluap dengan dahsyat. Banjir di Solo, Bojonegoro, Jakarta, dan daerah-daerah lain adalah akibat rusaknya DAS yang mengalir di daerah tersebut.

Kompleksitas penyakit ekologi yang terjadi di Pulau Jawa telah mengantarkan “pulau gemah ripah”ini ke ruang kematian bagi makhluk yang hidup di atasnya.Jika kerusakan hutan di hulu dan kerusakan DAS di sepanjang aliran sungai ini tidak segera dibenahi secara terintegrasi, bukan tidak mungkin kelak Pulau Jawa akan tenggelam di musim hujan dan kering kerontang di musim kemarau. Kini, kekhawatiran seperti itu sudah mulai tampak dengan meluasnya banjir di Pulau Jawa pada awal 2008 ini.Dengan rasa cemas, kita pun sedang menanti tanah-tanah di Jawa yang merekah karena kekeringan dahsyat di musim kemarau kelak.(*)

URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/banjir-dan-longsor-di-jaw
Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
Sumber: Koran Sindo, 12 Januari 2008

Banjir di Kota Hutan Beton

Prof Dr Hadi S Alikodra

Sumber: Harian Republika, Selasa 3 Februari 2009

Melihat Jakarta yang secara ‘ritual tahunan’ dilanda banjir, kita patut bertanya: Ada apa sebenarnya dengan Ibu Kota republik ini? Adakah yang salah para founding fathers kita dalam membangun Jakarta? Pertanyaan ini butuh jawaban panjang karena orang harus mengetahui latar belakang berdirinya Jakarta di masa lalu.

Bagi para pakar konservasi yang memahami benar bagaimana reaksi keras alam jika ‘ekosistem’-nya diubah secara paksa, terjadinya banjir besar yang secara rutin setiap musim hujan menenggelamkan Jakarta sebetulnya sudah niscaya. Kalau kita selama ini baru merasakan kejamnya banjir yang melanda Jakarta–padahal kita sudah puluhan tahun tinggal di Ibu Kota ini–persoalannya adalah masalah timing.

Alam tampaknya sudah lama memberi warning kepada warga Jakarta dengan cara melimpahkan air ke beberapa bagian kota metropolitan ini. Sayang warning tersebut tak mendapat tanggapan serius. Dampaknya, alam akhirnya murka. Banjir kini menyerbu ke mana-mana, menyeret apa pun yang ditemuinya.

Kalau kita mau jujur, ekosistem Jakarta adalah kota air. Secara geografis Jakarta terletak di wilayah yang curah hujannya cukup tinggi dan menjadi tempat ‘tumpahan’ sebuah wilayah yang mempunyai curah hujan sangat tinggi, yaitu Bogor. Wilayah Bogor sejak zaman baheula sudah dikenal sebagai kawasan yang banyak hujan–hampir tiap hari hujan selalu mengguyur kota ini. Itulah sebabnya, sampai hari ini pun Bogor dijuluki sebagai kota hujan. Banyaknya hujan inilah yang menyebabkan Gubernur Jenderal Raffles perlu membuat Kebun Raya Bogor.

Bila melihat keadaan ini, semestinya kita sejak awal sudah tahu, bagaimana posisi Bogor dan Jakarta sejak zaman dulu. Maka itu, sungguh tidak relevan menyalahkan Bogor sebagai penyebab banjir di Jakarta. Bogor yang berada di wilayah yang tinggi dan banyak hujan adalah dari ‘sono’-nya dan Jakarta sebagai tempat limpahan kelebihan air dari Bogor, juga sudah dari ‘sono’-nya. Jadi, kita tak perlu menyalahkan siapa-siapa. Yang patut kita salahkan adalah diri kita sendiri.

Mengapa harus diri kita yang dipersalahkan? Begini, cobalah kita flashback ke masa lalu–masa ketika Jakarta baru didirikan Pangeran Jakarta, enam abad lalu. Saat itu, Jakarta adalah kota yang sangat indah, di sana-sini terdapat hamparan rawa dan hutan mangrove (bakau). Menurut penuturan Gubernur Hindia Belanda, Jan Pieter Zoen Coen, Jakarta sebetulnya bukan tempat yang cocok untuk menjadi ibu kota sebuah negara. Cocoknya, Jakarta adalah kota wisata air. Bagi orang Eropa, Jakarta sebetulnya akan dijadikan tempat ‘wisata air’, seperti di wilayah Eropa Barat dan Skandinavia.

Banyaknya rawa di Jakarta menyebabkan orang-orang Eropa, khususnya Portugis, Belanda, dan Inggris yang pernah menjajah Indonesia, mengingatkan mereka pada ‘tempat-tempat’ favoritnya di Eropa.

Ingat, pada abad ke-19, kekuasaan tiga negara ini sangat besar. Mereka adalah penakluk dan penjajah ulung yang amat ditakuti dunia. Mereka tahu tempat-tempat yang indah di seluruh pelosok dunia. Dan, Jakarta adalah salah satunya–suatu wilayah yang berada di dataran rendah yang mempunyai banyak sekali rawa atau sejenis danau kecil yang enak dipandang dan dipakai untuk wisata air seperti di Eropa.

Rawa atau danau kecil yang indah ini secara alami berfungsi sebagai ‘bak penampungan’ limpahan air dari Bogor yang nyaris diguyur hujan setiap hari dan ‘bak penampungan’ air hujan di wilayah Jakarta sendiri. Sedangkan hutan mangrove yang luas di Jakarta, secara alami berfungsi sebagai ‘penahan’ gelombang laut besar yang bisa pula menimbulkan banjir.

Berdasarkan catatan saya, hutan mangrove di wilayah Jakarta tempo dulu sangat luas, mencapai ratusan ribu hektare sampai ke Bintaro sekarang ini. Nama Bintaro sendiri sebetulnya diambil dari salah satu spesies dari nama-nama ekosistem hutan mangrove. Saat ini, DKI Jakarta hanya punya 25 hektare hutan mangrove di Muara Angke. Padahal, pada 1970-an, DKI masih punya sekitar seribu hektare hutan bakau tersebut. Sayang, hutan mangrove itu kini berubah menjadi perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Kembali ke zaman tempo dulu. Dengan asumsi ingin menjadikan Jakarta sebagai kota wisata air, orang-orang Eropa kemudian membangun Jakarta. Sebagai kota wisata dan juga kota pusat administrasi, tentunya Jakarta didesain hanya untuk dihuni oleh puluhan bahkan ratusan ribu penduduk. Paling banter, satu dua juta jiwa–mirip kota-kota pusat administrasi pemerintah di negara maju, seperti Washington DC di AS dan Canberra di Australia. Sampai kini, penduduk di dua kota dunia ini tetap jarang.

Di dua kota ini lebih banyak taman dan hutan kota ketimbang perumahan. Dan, kita pun nyaris tak pernah mendengar Kota Washington dan Canberra terendam air. Kira-kira gambaran seperti itulah Jakarta yang dibayangkan Coen–kota wisata air dan pusat administrasi.

Sampai kini pun, kita masih bisa ‘mengenang’ Jakarta sebagai kota air. Kalau kita melihat peta Jakarta, misalnya, kita masih bisa melihat banyaknya nama kelurahan dan kecamatan yang berawal dengan kata “rawa”. Jumlahnya ratusan, antara lain Rawasari, Rawamangun, Rawabokor, Rawabuaya, dan Rawajati. Nama-nama tersebut jelas menunjukkan bagaimana asal dari tempat tersebut, yaitu rawa. Tapi, bagaimana kenyataannya? Rawa-rawa tersebut hanya tinggal nama. Di atas rawa-rawa itu kini telah berdiri beton-beton bangunan bertingkat dan perumahan.

Akibatnya, seperti kita tahu bahwa Jakarta yang indah dengan hamparan rawa-rawa itu kini sumpek dengan beton-beton bangunan bertingkat. Bahkan, sampai kini, pemerintah dan pengusaha perumahan sepertinya amat ‘gemes’ kalau melihat rawa. Entah bagaimana, setiap mereka melihat rawa, langsung diurug dan dijadikan perumahan. Akibatnya, sudah bisa kita duga. Pertama, bak penampungan air hujan dari langit Jakarta dan limpahan air dari Bogor tak ada lagi. Dan, kedua, resapan air di Kota Jakarta dan sekitarnya makin sedikit. Ujungnya, ya banjir itu tadi kalau ada hujan lebat yang agak lama mengguyur Jakarta dan Bogor.

Kalau begitu, siapa yang salah sehingga menjadikan Jakarta sebagai kota banjir? Anda tentu bisa menebak sendiri! Siapa yang mengurug rawa; siapa yang menghabisi ruang terbuka hijau; siapa yang membabat hutan kota; siapa yang menebang hutan mangrove; dan siapa menyedot air tanah berlebihan? Lalu, siapa yang membuat peraturan dan hukum yang tidak prolingkungan? Siapa pula yang mengeksekusi peraturan dan hukum itu sehingga merusak Jakarta? Yang melakukannya, jelas bukan orang kecil yang tidak punya kuasa uang dan politik. Anda pasti mengetahuinya!

Penulis: Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

5 Komentar »

  1. Prof, saya sbg rakyat biasa jadi linglung n bingung. Apa pasalnya? Indonesia yg kaya & mempunyai banyak tenaga ahli/terdidik, dari hari ke hari Negara makin carut marut. Kerusakan hutan, lingkungan, alam, flora/fauna terjadi tdk terkendali. Seolah-olah tidak ada diantara kita yg berani mengkoreksi ‘apa’ utk yg membuat kerusakan. Akhirnya, seperti inilah Indonesia, negara kita yg Ijo Royo2, Gemah Ripah Loh Jinawi dst, dst. Tinggal kenangan???!!!

    Komentar oleh sutrisno muchtar — Juli 15, 2013 @ 3:28 pm

  2. bagus Prof…

    Komentar oleh Anonim — Januari 17, 2014 @ 1:42 pm

  3. Kita bisa mencontoh Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang bisa menjaga lereng-lereng bukit mereka tetap ditutupi oleh hutan. Jepang dengan densitas 337 orang/km, Korea Selatan dengan 531 orang/km dan Taiwan dengan 638 orang/km. Bagaimana dengan Jawa dengan 1117 orang/km ??? Menurut saya industrialisasi di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan berhasil mengurangi tekanan kebutuhan akan lahan pertanian diwilayah rural area sehingga hutan hutan mereka tidak diganggu. Jadi untuk menyelamatkan hutan Jawa perlu industrialisasi padat karya dan menggairahkan sektor jasa dan menciptakan kota-kota di Jawa menjadi kota yang nyaman untuk berusaha, berdagang dan bertempat tinggal serta mendorong urbanisasi memindahkan sebagian penduduk desa ke kota sehingga mengurangi tekanan kebutuhan akan lahan pertanian di rural area. Jadi kita harus menciptakan kesempatan kerja dibidang industri dan jasa sebanyak-banyaknya kita harus menggeser masyarakat agraris di Jawa menjadi masyarakat industri dan jasa demi menyelamatkan hutan yang tersisa di pulau jawa demi menyelamatkan lingkungan di Jawa. Jangan sampai pulau Jawa menjadi Haiti kedua atau mungkin pulau Jawa memang sudah menjadi Haiti kedua ???

    Komentar oleh Purba SD — April 20, 2015 @ 5:02 pm

  4. Menurut saya sangat mendesak dibuat suatu payung hukum berupa undang-undang untuk segera merevitalisasi fungsi kawasan hutan di pulau jawa terutama dilahan berlereng terjal, lahan di gunung dan pengunungan, kawasan sumber mata air, kawasan yang mewakili suatu habitat serta kawasan yang kaya flora dan fauna.

    Komentar oleh Purba SD — Mei 2, 2015 @ 9:44 am

  5. Dalam UU no. 32 thn 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada yang disebut dengan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Maka saya megusulkan khusus di Jawa agar RPPLH yang disusun oleh Kabupaten agar dibuat per kecamatan sehingga permasalahan dan resikonya bisa terpotret lebih detail dan RPPLH yang disusun menjadi lebih akurat. RPPLH ini harus dilengkapi dengan Peta Topography dengan skala setidaknya 1 : 5000 dengan garis kontur setidaknya setiap beda elevasi 10 meter.

    Komentar oleh Purba SD — Mei 2, 2015 @ 10:56 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: