BebasBanjir2015

Kuntjoro

SAATNYA BERBALIK HALUAN DALAM PARADIGMA PENGENDALIAN BANJIR

Ir. Kuntjoro, MT.
Dosen Diploma Teknik Sipil FTSP ITS
Email : kuntjoro@ce.its.ac.id

Sumber: http://atpw.files.wordpress.com/  

ABSTRAK

Laju perkembangan pemukiman, ketidak–taatan pembangunan kepada tata ruang dan kemiskinan memicu berkembang–luasnya genangan / banjir kota. Kapasitas sungai dan sarana drainase banyak yang tak mampu lagi melayani tingginya run – off yang ada. Pengendalian dampak langsung dan tidak langsung memerlukan biaya yang sangat besar.
Menyadari bahwa Tuhan menurunkan hujan sebagai rahmat alam semesta bisa di mana saja tanpa pilih kasih dan air merupakan sumberdaya yang mengalir (flow resources) tanpa mengenal batas administrasi dan batas pemilikan lahan. Sehingga perlu adanya solusi terintegrasi antara lahan penghasil run – off sampai dengan lahan korban run – off. Yaitu penyadaran hak dan kuwajiban pemilik lahan dalam mengendalikan run – off nya sendiri.
Sebagai usulan untuk mengatasi masalah banjir dan genangan kota adalah dengan menumbuh-kembangkan tata nilai dalam mengatur run – offnya sendiri, maka perlu Peraturan Daerah tentang Hak dan Kuwajiban pemilik lahan dalam mengendalikan run – off nya sendiri. Sebagai tindakan pengendalian run – off di lahannya sendiri diusulkan metode retarding parsial dan injection infiltrate tank.

1. PENDAHULUAN

Setiap manusia sangat mendambakan timpat tinggal yang aman dan nyaman, laju perkembangan pemukiman, ketidaktaatan pembangunan kepada tata ruang dan kemiskinan memicu berkembang luasnya genangan / banjir kota dari tahun ke tahun.  Banjir di Jakarta 2007 dan 2008  melumpuhkan lalu lintas ke bandara  Soekarno-Hatta, mengalihkan penerbangan  internasional ke bandara Halim Perdana  Kusuma, kerusakan ruas–ruas jalan Jakarta.  Adakah solusi pintar untuk masalah seperti  ini ? atau akan ada pengulangan kejadian yang semakin parah setiap tahun.

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan luas + 30.000 ha dengan jumlah penduduk lebih dari 4 juta jiwa. Sebagian besar wilayah kota Surabaya terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian 3-6 m, sedang daerah kota sebelah barat merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 25-50 m di atas permukaan laut. Di beberapa tempat di kota Surabaya, pada musim penghujan terjadi  genangan-genangan. Dengan kasus banjir  lumpur Lapindo Brantas Porong, Sidoarjo,  kans besar untuk membuang lumpur ke  Kanal Porong. Kondisi kapasitas Kanal  Porong 1.500 m3/detik sudah sangat kritis  untuk mengendalikan banjir DAS Brantas  sendiri. Hal ini memungkinkan untuk pengalihan aliran ke arah Kali Surabaya.

Diperlukan paradigma baru dalam  mengendalikan banjir yang berbasis pada kesadaran pengendalian run–off dari lahan masing–masing pemilik lahan.

2. MASALAH

Ketidak sadaran para pemilik lahan bahwa run–off yang dihasilkan oleh pemilik lahan akan mengganggu dan merugikan pemilik lahan yang lain yang lebih rendah. Kerugian akibat run–off ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung, seperti diuraikan sebagai berikut :

2.1. Kerugian langsung misalnya:

  • Hilangnya harta benda bahkan nyawa.
Picture1

Gambar 1 Hilangnya kesempatan kerja, belajar

Picture1

Gambar 2 Transportasi putus

2.2. Kerugian tidak langsung :

· Timbulnya wabah penyakit : DB, muntaber dll
Pemkot Surabaya tahun 2004 telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 6 miliar untuk penanggulangan wabah DB.

Picture1

· Rusaknya fasilitas umum : jaringan listrik, telephon, sarana jalan dll

Picture1

3. TUTUPAN LAHAN DAN RUN–OFF

Perubahan tutupan lahan digambarkan  secara umum sebagai perubahan yang  dinamik, kondisi tutupan lahan yang dipicu  oleh perubahan sosial politik dan ekonomi  serta kedewasaan masyarakat, yang mana  perubahan tutupan lahan tersebut bisa  digambarkan sebagai kondisi hulu dan hilir  dari sebuah DAS yang solusinya tak mungkin dipisahkan.

Hulu : penebangan hutan dan tumbuhnya hunian, infiltrasi rendah, run – off tinggi, debit banjir tinggi, probabilitas terjadi longsoran dan erosi semakin besar. Hilir : tanah kosong, sawah dan tegalan berubah menjadi hunian dan penggunaan yang lain, infiltrasi rendah, permitable retarding duration mendekati nol, endapan tinggi; kapasitas sungai, saluran, drainase dan badan air menjadi kecil.

4. SOLUSI PENGENDALIAN BANJIR KONVENSIONAL

Peningkatan Kapasitas Fasilitas Drainase Peningkatan kapasitas sarana drainase dimaksudkan agar peningkatan debit banjir bisa diimbangi dengan kapasitas drainase sehingga debit banjir bisa  disalurkan menuju ke daerah pembuangan dengan lancar. Sarana drainase yang dimaksud bisa berupa :saluran, sungai, pompa banjir dan lain sebaginya.

Pengurugan Daerah Genangan Pengurugan daerah genangan merupakan usaha untuk mepertinggi elevasi suatu areal agar tidak terjangkau oleh elevasi banjir sehingga areal tersebut akan terhindar dari banjir.

Pengalihan aliran.
Pengalihan aliran dimaksudkan untuk melindungi areal tertentu dari ancaman banjir kiriman dari daerah lain dengan jalan mengalihkan aliran melewati daerah lain yang aman.

Pengendalian banjir konvensional di atas merupakan pengendalian banjir akibat run – off yang dihasil – produksikan oleh lahan. Hanya memikirkan akibat tanpa mempertimbangkan sebab.

5. RUN-FF OLEH LAHAN ADALAH TANGGUNG JAWAB PEMILIK LAHAN-NYA SENDIRI

Dengan gambaran meningkatnya run – off yang diakibatkan oleh perubahan tutupan lahan seperti di atas, sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk mengendalikan banjir dengan memperbesar kapasitas sungai, fasilitas drainase dan badan – badan air, apa lagi di daerah perkotaan
dengan topografi yang sangat datar.

Untuk mengendalikan tingginya debit banjir akibat run – off sudah seharusnya masyarakat pemilik lahan ikut bertanggung jawab dalam menekan debit banjir dengan jalan mengatur pembuangan run – off dari  lahannya sendiri. Hal ini didasarkan atas sifat alamiah dan perilaku air yang hakiki yaitu :

1. air hujan bisa jatuh di mana saja.
2. air bisa mengalir ke mana saja ke bagian yang lebih rendah.
Sehingga pengendalian banjir untuk kepentingan bersama, timbul hak dan kewajiban pemilik lahan sebagai berikut :

· Hak :

1. menerima hujan di lahannya sendiri sesuai dengan kondisi alam.
2. mengelola air hujan yang jatuh di lahannya sendiri.
3. mendapat insentif dari Pemerintah (Pemerintah Daerah) bagi yang melestarikan air hujan, menurut perundangan yang berlaku.

· Kewajiban :

1. mengatur pembuangan air hujan yang jatuh di lahannya sesuai dengan perundangan yang berlaku.
2. melestarikan air hujan yang jatuh di lahannya sendiri.
3. membayar denda bagi pencemar dan atau pembuang air ke saluran umum tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku.

6. TINDAKAN

6.1. Retarding Parsial

Pengendalian run–off di setiap petak pemilikan lahan untuk kondisi lahan yang padat bangunan dan infiltrasi sudah tidak memungkinkan, disarankan oleh Suharjoko dalam risetnya 2005 untuk menggunakan retarding parsial seperti dijelaskan pada Gambar 4 berikut.

Picture1

Gambar 4: Pengendalian run off

6.2. Infiltasi Injeksi

Untuk kondisi lahan dengan tanah dan muka air tanah masih memungkinkan adanya infiltasi disarankan oleh Kuntjoro dalam risetnya tahun 2007, dengan menggunakan injection infiltrate tank seperti yang jelaskan Gambar 2 a dan b berikut ini.

7. KESIMPULAN

. Hujan merupakan rahmat bagi makhluk hidup bisa jatuh di mana  saja, dan menjadi hak bagi pemilik lahan di mana hujan itu jatuh.

· Pembuangan air hujan dari lahan ke sarana drainase umum akan menjadi masalah bagi pemilik lahan yang lain, sehingga perlu adanya peraturan dalam pembuangan air ke sarana drainase umum.

· Air merupakan benda sosial yang mempunyai nilai ekonomi yang tidak bisa digantikan dengan benda lain, ketiadaannya dan keberadaaannya yang berlebihan bisa mendatangkan bencana. Oleh karena itu timbul hak  dan kuwajiban setiap pemilik lahan akan pengelolaan dan pelestarian air yang jatuh di lahannya sendiri.

· Dengan perubahan sosial, ekonomi dan politik maka dinamika perubahan tutupan lahan tidak bisa dihindari, masalah banjir dan pengendaliannya akan menjadi masalah yang sangat kompleks.

· Secara umum perubahan tutupan lahan merupakan perubahan terintegrasi saling terkait antara hulu – hilir, instream – offstream dan dari waktu ke waktu yang tak mungkin dipisahkan dalam penyelesaiannya.

· Dengan adanya perubahan sosial, ekonomi dan politik maka pengendalian banjir tidak bisa dilakukan dengan hanya cara konvensional saja yaitu dengan
meningkatkan/memperbesar kapasitas fasilitas drainase, tetapi juga harus dibarengi dengan pengaturan tata nilai di masyarakat yang berupa perundang – undangan / peraturan.

· Perlu perundangan/peraturan untuk mengatur hak dan kuwajib an pemilik lahan dalam mengelola dan melestarikan air serta pembuangan air hujan dari lahannya sendiri, yang spesifik disesuaikan dengan kondisi alamiah setempat namun tetap menunjang herarkhi perundangan yang berlaku.

Picture1

Gambar 5.a: Pengendalian run off dengan Injection Infiltrate tank

Picture1

Gambar 5.b: Injection Infiltrate tank dengan penekanan

8. KEPUSTAKAAN

  1. Utomo, Imam Gubernur Jawa Timur (2004) Penanggulangan Banjir Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto Secara Terpadu, Seminar Nasional Penanganan Banjir, 29 September 2004.
  2. Jawa Pos koran harian, Kondisi Banjir Surabaya, 3 Januari 2005
  3. Jawa Pos koran harian, Banjir dan Genangan Kota Surabaya, 8 Maret 2005
  4. Kuntjoro (2001) Pengaruh Permitable Retarding Duration Terhadap Debit Banjir Surabaya Timur, Lemlit ITS
  5. Media Indonesia Online. Jum’at, 19 Agustus 2005 22:14 WIB
  6. Donald, Mott Mac Cambridge (1999), Surabaya Drainage Master Plan 2018, Laporan Akhir
  7. Siswoko, Ir., Dipl. HE., “Banjir, Masalah Banjir dan Upaya
    Mengatasinya” Dipresentasikan pada Seminar Internasional EARLY WARNING SYSTEM FOR REDUCING NATURAL DISASTER di ITS 24 Maret 2004.
  8. Suharjoko (2004), Perilaku Banjir pada Kota Padat Bangunan dan manakan Hidrograf adalah cara efektif pengendaliannya, Seminar Nasional Penanganan Banjir, 29 September 2004.
  9. Sri Hernowo, Ir., Dipl. HE, Pengembangan dan pengelolaan Sumberdaya Air, Pengenalan PJT II
  10. Stefanus Lawuyan MPH dr. H. : Pembasmian DBD : Sekretaris Badan
    Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, http://www.freewebtown.com.
    2007
  11. Sunaryo. T. M. Ir., M.Eng, Korporatisasi Sumberdaya Air,   Pengenalan PJT I
  12. PP. No. 47. Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  13. UU. No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan
  14. UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
  15. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
  16. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang Nasional
  17. wikipedia.org//wiki/Mosquito : Mosquitos Life Cycle

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: