BebasBanjir2015

Rekomendasi tentang Banjir

Rekomendasi Terhadap Upaya Mengatasi Banjir Di Indonesia

Forum Nasional Pemerhati Banjir

Sumber: http://beritakawanua.com/ 

Banjir dan kelangkaan air akan selalu datang silih berganti di negeri kita yang beriklim tropis. Berbagai upaya mengatasi masalah banjir yang telah dilaksanakan sampai saat ini, ternyata belum berhasil menekan besarnya resiko kerugian yang timbul. Solusi penanganan banjir melalui infrastruktur untuk “melawan” fenomena alam, sesungguhnya mempunyai keterbatasan kinerja.

Kesadaran dan pemahaman mengenai hal ini, nampaknya kurang bahkan hampir tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat. Akibatnya, di lingkungan masayarakat terbentuk persepsi yang over ekspektasi terhadap penanganan banjir yang telah dilaksanakan pemerintah, yaitu menganggap bahwa dengan terbangunnya infrastruktur pengendali banjir, maka suatu wilayah akan terbebas dari banjir sampai kapanpun juga.

Akibat persepsi yang keliru itu, masalah dan resiko kerugian akibat banjir akan semakin terus meningkat, dan masyarakat cenderung menuntut dan menyalahkan pemerintah yang selama ini dianggap sebagai aktor tunggal yang mampu membebaskan suatu kawasan dari ancaman banjir. Bencana banjir di DKI Jakarta 1996, 2002, 2007 dan 2013 telah membuktikan hal itu. Banyak kanal dan waduk banjir, serta jaringan drainase yang telah terbangun, selang dua atau tiga tahun kemudian sudah dipenuhi sedimen dan sampah yang tak terkelola secara konsisten. Tepian sungai, situ dan waduk makin tergencet oleh perkembangan permukiman baik yang legal maupun yang ilegal. Dataran banjir terlanjur dibudidayakan menjadi kawasan permukiman/perkotaan dan kawasan penting lainnya, tanpa upaya antisipasi dan adaptasi terhadap kemungkinan tergenang banjir. Ketika datang musim penghujan, banjir pun tak terelak-kan, dan kerugian yang ditimbulkannya semakin besar.

Penanganan seperti tsb diatas telah terbukti berkali-kali tidak efektif mengatasi permasalahan banjir sekalipun hanya dalam jangka menengah, apalagi yang berjangka panjang. Paradigma penanganan banjir seperti itu telah lama ditinggalkan oleh negara2 maju di seluruh dunia, dan telah bergeser ke penanganan banjir yang bersifat menyeluruh (integrated flood management) yaitu kombinasi berbagai upaya yang bersifat infra-struktur dan nonstruktur.

Fenomena banjir senantiasa berhubungan dengan curah hujan. Sementara itu curah hujan juga kita butuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air. Karena itu, fenomena banjir tidak harus dilenyapkan sama sekali, melainkan harus dikendalikan agar resiko kerugian dapat ditekan sekecil-kecilnya. Integrated flood management bertujuan untuk menekan besarnya masalah/kerugian yang diakibatkan banjir (flood damage mitigation).

Kebijakan dan arahan strategis penanganan permasalahan menyeluruh yang berkaitan dengan banjir dan kelangkaan air, sebenarnya telah terumuskan di dalam UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air, PP No.38/2011 tentang Sungai, Peraturan Presiden No.33/2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA. Terlebih lagi saat ini, substansi Peraturan Presiden tersebut telah dijabarkan secara rinci oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional kedalam Peraturan Menko Bidang Perekonomian No.7/2012 tentang Matriks Tindak Lanjut Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air. Matriks yang merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden itu, pada dasarnya memuat pilihan kegiatan strategis yang komprehensif berjangka waktu duapuluh tahun ke depan, yaitu sampai dengan tahun 2030. Di dalam matriks tersebut telah diatur pembagian peran setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, termasuk elemen organisasi masyarakat, berikut indikator output tiap tiap instansi serta rumusan outcomenya. Ibaratnya, Matriks Tindak Lanjut Kebijakan Nasional yang telah ditetapkan itu merupakan resep generik untuk mengobati sumber permasalahan air di negeri ini termasuk diantaranya masalah kerentanan kawasan terhadap banjir, kekeringan dan bahaya lain yang berkaitan dengan air.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami para anggota Forum Nasional Pemerhati Banjir menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

  1. Meminta kepada para pejabat termasuk tokoh-tokoh ormas dan para beberapa wartawan untuk segera mengoreksi dan menghentikan penggunaan istilah yang sering diungkapkan dengan makna yang keliru dan menyesatkan, misalnya: siklus banjir 5 tahunan, daerah bebas banjir, banjir kiriman, kawasan sepanjang DAS dll. Penggunaan istilah tersebut akan menjadi salah kaprah dan kontra produktif terhadap upaya pengurangan resiko kerugian akibat banjir.
  2. Melakukan upaya sistematis untuk mendorong agar seluruh stakeholders bersedia untuk mengubah paradigma mengatasi masalah banjir yang hingga saat ini hanya mengandalkan upaya struktur, menjadi Integrated Flood Management. • Melakukan audit kinerja terhadap seluruh prasarana fisik pengendali banjir yang telah dibangun yang direncanakan berdasarkan besaran banjir tertentu; tanpa mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir yang lebih besar termasuk fenomena alam yang ekstrim, dan belum dilengkapi dengan upaya-upaya nonstuktur.
  3. Melakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap seluruh sistem pengendali banjir yang telah ada agar sejalan dengan paradigma baru, dengan didukung kelembagaan dan sumber daya yang memadai.
  4. Semua kementerian dan lembaga segera melakukan introspeksi, mengevaluasi keefektifan kegiatan penanganan masalah banjir di lingkungan instansi masing masing, agar tidak hanya didasarkan pada ide yang muncul secara dadakan, bersifat reaktif, tidak terkoordinasi dengan kegiatan instansi lain, bahkan ada yang mengabaikan prosedur perencanaan baku, serta diragukan rasionalitas kelayakannya.

Meminta kepada para pengambil penentu kebijakan agar mengambil langkah pilihan tindakan yang lebih proporsional dan optimal serta melaksanakannya secara sistematis dan konsisten sesuai dengan arahan strategis yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Presiden No.33 tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air berikut matriks tindak lanjutnya, antara lain untuk memprioritaskan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. Menetapkan peta kawasan rawan bencana terkait air sebagai acuan dalam penyusunan RTRW dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap Wilayah Sungai
  2. Mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif , kawasan perkotaan, jalan dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir
  3. Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir
  4. Memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan hilir dalam pengelolaan banjir.
  5. Menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir, dan sempadan sungai, situ dan waduk paling lambat 3 tahun
  6. Meningkatkan ketersediaan prasarana pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif; disertai kegiatan operasi dan pemeliharaan yang memadai.
  7. Mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi resiko kerugian akibat banjir;
  8. Meningkatkan pengetahuan, kesiap-siagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air
  9. Memperbaiki sistem untuk meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air,
  10. Menetapkan sistem penganggaran yang kondusif dengan kondisi darurat untuk mewujudkan respon cepat dalam penanggulangan daya rusak air
  11. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan prasarana, sekaligus memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam APBN/APBD, dan sumber dana lainnya
  12. Mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak air, dengan mendorong pembentukan organisasi kemasyarakatan siaga bencana sebagai partner mitra utama dalam usaha mitigasi bencana.
  13. Memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air
  14. Meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air dengan berbagai bentuk insentif kepada yang berprestasi
  15. Segera mendorong pemakaian pagar hidup atas tanah dari Akar Wangi Tidak perlu tunggu tunggu, tidak perlu study dan penelitian lagi, tidak perlu ragu ragu – Sistem Vetiver utk mengecilkan serta mulai mencegah banjir, erosi dan penurunan air tanah di akwiver sudah dibuktikan. Yang penting mulai segera, mulai sekarang mayarakat bisa mulai tak perlu birokrazy besar besar.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: