BebasBanjir2015

zPenulis lain

Pulau Jawa di Antara Banjir dan Kekeringan

Oleh : Sadarudin

KabarIndonesia – Kondisi lingkungan alam Pulau Jawa benar-benar mengalami kerusakan, saat musim kemarau berlangsung hampir segalanya menjadi kering kerontang. Tapi begitu musim hujan tiba, banjir menghancurkan segalanya, sebenarnya permasalahan ini bisa diprediksi dan diantisipasi sekaligus melakukan langkah-langkah dan program mitigasi yang sistimatis yang bisa dipertangungjawabkan secara ilmiah untuk mencegah eskalasi kerugian yang lebih besar.

Sekarang ini hampir tiap hari kita mendengar dan melihat melalui media elektronika dan membaca melalui media cetak tentang bencana banjir yang menyapu pantai utara pulau Jawa. Saat musim kemarau yang lalu kita juga hampir tiap hari disuguhi oleh berita-berita tentang kekeringan yang membuat masyarakat sangat kesulitan dalam mendapatkan air baik itu untuk kepentingan irigasi bahkan untuk kebutuhan sanitasi dan air minum.

Masyarakat harus berjalan berkilo-kilo meter hanya untuk mendapatkan sepikul dua pikul air yang memenuhi syarat untuk kebutuhan sanitasi dan air minum mereka. Setiap anggota masyarakat hanya memperoleh sedikit air karena terbatasnya sumber-sumber air yang harus dibagi dengan sesama mereka.

Gambaran ini telah terjadi di hampir pelosok pulau Jawa. Saat musim kering sejauh mata memandang kita bisa melihat kawasan sepanjang pantai utara pulau Jawa benar-benar kering kerontang, puhon-pohon di hutan bagaikan pilar-pilar kontstruksi, lahan pesawahan menjadi bongkahan tanah-tanah kering, kaum tani mengalami gagal panen. Kekeringan tidak hanya menyapu kawasan pedesaan tapi juga menghantam lingkungan perkotaan, suplai air bersih di Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya menjadi sangat terbatas dan distribusinya tersendat-sendat tapi mereka masih beruntung karena mereka mempunyai akses pada air minum dalam kemasan dan air isi ulang yang ditawarkan di kota-kota besar meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Tapi bagaimana dengan kaum miskin yang jauh dari jangkauan suplai air bersih?

Ibarat sudah jatuh ketimpa tangga, itulah nasib sial yang dialami oleh sebagian penduduk di pulau Jawa khususnya yang berdomisili di sepanjang pantai Utara. Mulai dari Jawa bagian Barat sampai ke Timur, setelah kekeringan berlalu maka muncul musim hujan, tapi dasar memang nasib, musim hujan ini bukanlah membawa berkah yang turun dari langit tapi justru menjadi bencana yang jauh lebih parah dari musim kering sebelumnya. Dari ketersediaan air yang serba terbatas menjadi bencana banjir yang menebar penderitaan dan kerugian di mana-mana. Ironisnya banjir datang setiap tahun dengan luas areal lahan yang semakin tahun semakin meluas dengan eskalasi kerugian yang semakin meningkat. Sedangkan langkah-langkah dan program mitigasi baik itu terhadap bencana banjir maupun kekeringan sepertinya tidak ada sama sekali. Akibatnya bencana banjir dan kekeringan adalah peristiwa rutin yang harus kita hadapi setiap tahunnya.

Kekeringan yang menghantam kawasan di Pulau Jawa sebenarnya tidak datang secara tiba-tiba. Berdasar hasil perhitungan keseimbangan air atau keseimbangan air berbanding dengan permintaan air atas ketersediaan air yang dilakukan oleh Direktorat Sumber Daya Air dan Irigasi Bappenas pada tahun 2003 menunjukkan bahwa total permintaan air di Pulau Jawa dan Bali 38,4 milyar meter kubik selama musim kering. Permintaan hanya dicukupi sekitar 25,3 milyar kubik atau sekitar 66 persen dan diperkirakan akan jau lebih tinggi pada tahun 2020 sebagai akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi. permintaan air ini meliputi kebutuhan rumah tangga, aktivitas industri, pertanian, perikanan dan peternakan.

Kekeringan secara umum disebabkan oleh faktor perubahan iklim global yang dinyatakan melalui penyimpangan musim hujan dan kemarau dari pola yang biasanya, faktor lainnya adalah kerusakan kondisi lingkungan serta infrastruktur dan manajemen sumber daya air, seperti; kerusakan kawasan tangkapan air yang berakibat pada berkurangnya atau menghilangnya kapasitas tangkapan dan penyimpanan air; kwalitas infrastruktur air yang rendah; ekspolitasi cadangan air bawa tanah yang berlebihan yang menyebabkan penurunan permukaan tanah yang berakibat intrusi air laut dan mencemari air bawa tanah; dan terjadinya salah urus dalam menejemen hidrologi.

Ketika musim hujan tiba diharapkan menjadi bulan-bulan yang penuh berkah yang membawah kehidupan menjadi lebih baik, tanah yang tadinya kering mulai menjadi subur dan roda ekonomi masyarakat pedesaan mulai berputar dan petani mulai menanam di tanah pertanian yang semula dibiarkan menganggur. Tapi tiba-tiba banjir mulai membuat Pak Tani cemas dan frustasi khususnya di kawasan yang menjadi langganan banjir tiap tahunnya. Para ahli mengatakan bahwa penyebab banjir adalah bervariasi dari kawasan yang satu dengan kawasan lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan banjir adalah adanya pendangkalan dasar sungai akibat sedimentasi; buruknya sistem drainase; adanya arus balik; dan akibat dari fasilitas kendali banjir yang buruk dan tidak efektif.

Hampir semua sungai di Jawa membawahi beban sedimen dalam jumlah yang amat besar yang dialirkan mulai dari hulu sampai menuju laut. Akibatnya sedimen yang mengendap mendangkalkan sungai yang selanjutnya menurunkan kapasitas daya muat aliran air, penambangan pasir juga membuat kerusakan dasar sungai, yang semuanya berakibat pada gagalnya badan sungai dalam mengalirkan air dalam jumlah yang sangat besar, air selanjutnya meluap melewati atau menghancurkan tanggul-tanggul menuju lahan pertanian, jalan raya dan perumahan. Tanggul-tanggul yang dibangun di sepanjang tepi sungai hanya melindungi kawasan yang lebih tinggi dari ancaman banjir tapi tidak cukup untuk melindungi bahkan menjadi ancaman yang serius pada kawasan yang lebih rendah karena membuat sistem drainase menjadi tidak efektif sebagai akibat terjadinya arus balik yang menyebabkan air mengalir menuju kawasan yang lebih rendah.

Banjir bisa juga terjadi jika kawasan tangkapan air menghilang, hutan yang gundul sebagai akibat eksploitasi dan penebangan hutan secara berlebihan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap bencana banjir. Dengan menghilangnya sumber-sumber tangkapan air maka air dalam jumlah besar akan langsung menuju aliran sungai, kondisi ini menyebabkan meluapnya aliran sungai menuju kawasan hilir sedangkan kapasitas daya tampung pada kawasan hilir seperti kota-kota yang ada di pantai utara sebelum air mengalir ke laut jauh dari mencukupi maka banjir tak bisa dihindari.

Berdasarkan laporan Departemen PU, banjir di Jawa seringkali melanda kawasan pantai Utara dan Selatan, daerah cekungan dan kota-kota besar. Tahun 2002 ada 74 kejadian banjir yang merendam 81,9 ribu hektar kawasan perumahan dan lahan pertanian, tahun 2003 menjadi 91,3 ribu hektar sedangkan banjir yang terjadi pada akhir 2007 menenggelamkan 12 kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan banjir yang terburuk yang terjadi di Pulau Jawa sepanjang 60 tahun terakhir sebagai akibat meluapnya sungai Bengawan solo yang kemudian disusul dengan terjadinya banjir di Indramayu dan Pasuruan pada bulan Januari dan Pebruari ini Kabupaten Situbondo disapu oleh banjir bandang dengan total angka kerugian masih belum jelas. Yang jelas ratusan ribu hektar bahkan jutaan hektar kawasan sepanjang Pulau Jawa ditenggelamkan oleh banjir bandang ini.

Pengendalian banjir melalui pendekatan infrastruktur yang diterapkan oleh Pemerintah sama sekali tidak ada manfaatnya dalam mencegah meluasnya eskalasi banjir dan menghindari kerugian yang lebih besar. Ada banyak proyek pengendalian banjir di pulau Jawa ini, yang meliputi; Proyek pengendalian banjir Jawa bagian Selatan di Jawa Tengah; Proyek pengendalian Banijir Citarum di Bandung Selatan; Proyek Pengendalian Banjir Ciliwung-Cisadane dan Proyek Banjir Kanal Timur di Jakarta; serta proyek pembangunan perkotaan seperti Proyek Pembangunan Perkotaan Bandung (BUDP) dan Proyek Pembangunan Perkotaan Surabaya (SUDP) dan proyek-proyek pengendalian banjir lainnya seperti Brantas dan Pekalen Sampean di JawaTimur yang menelan total dana tidak hanya ratusan milyar rupiah tapi trilyunan rupiah.

Pertanyaannya, apakah ini sebagai akibat kualitas infrastruktur kendali banjir yang buruk, ataukah percepatan pembangunan infrastruktur tidak mampu mengimbangi frekuensi terjadinya banjir yang semakin memburuk setiap tahunnya, ataukah sebagai akibat gagalnya penegakan aturan hukum di bidang lingkungan dan kehutanan, ataukah ketiga-tiganya? Belum lagi program mitigasi yang seharusnya dilaksanakan di daerah-daerah rawan banjir atau di kawasan yang secara potensial menghadapi ancaman banjir sepertinya tidak pernah dilaksanakan.

Sumber: 20-Feb-2008, 21:39:30 WIB – [www.kabarindonesia.com]

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com

“Moratorium” dan “Eko-Hidrolik” Sebagai, Upaya Penanggulangan Banjir dan Longsor

Oleh Salman Nasution

Sumber: http://www.hupelita.com/

FAKTA menunjukkan bahwa jumlah rata-rata korban bencana alam di Indonesia cenderung meningkat dalam kurun waktu 20 tahun. Jika pada tahun 1981-1990 jumlah rata-rata orang yang terimbas bencana berkisar 212.000 orang, tahun 1991-2000 jumlahnya berlipat menjadi 709.000 orang. Akibatnya, setiap bencana yang terjadi-banjir, tanah longsor, dan kekeringan secara beruntun di negeri ini, semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat, lebih sering “bingung” daripada memikirkan dan melakukan langkah-langkah solutif bagi penanggulangan bencana.

Dari serangkaian bencana yang muncul di Indonesia, banjir dan longsor diprakirakan menjadi ancaman yang terbesar sepanjang tahun 2004. Menurut catatan Biro Mitigasi Bencana Badan Koordinasi Nasional Penangulangan Bencana dan Pengungsi (Bakornas PBP), bencana alam yang terjadi sejak tahun 1998 hingga tahun ini terbanyak disebabkan oleh banjir yang mencapai 302 kejadian, disusul tanah longsor 245 kejadian dengan korban jiwa dan kerugian material, yaitu 1.066 orang tewas karena banjir dan 645 orang tertimbun tanah longsor serta dana kerugian material mencapai Rp 191 miliar lebih karena banjir dan hampir Rp 14 miliar untuk tanah longsor.

Seperti kasus banjir bandang disertai tanah longsor di Bahorok, lokasi wisata Cagar Alam di Sumatera Utara, di akhir tahun 2003 yang lalu telah menimpa lebih dari 200 korban jiwa yang tewas dan kerugian material yang tidak sedikit. Kasus Bahorok ini telah membuktikan bahwa ancaman banjir bukan hanya langganan bagi daerah dataran rendah, kini dataran tinggi pun juga ikut menjadi langganan banjir.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana, hal itu disebabkan curah hujan sangat tinggi sehingga meluncur ke daerah rendah sekitarnya yang mengakibatkan banjir, bahkan terancam longsor. Sementara aliran air bah dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah tidak ada yang penghambat. Penghambat aliran air yang tidak ada disebabkan oleh krisis pepohonan di daerah yang lebih tinggi dan diperburuk oleh banyaknya bangunan (villa dan hotel) di dataran tinggi sehingga daerah resapan air makin sempit.

Hutan di daerah pegunungan telah banyak yang terbabat tanpa reboisasi yang signifikan. Penebangan liar (illiegal logging) tidak hanya merambah pada areal HPH namun juga telah merambah kawasan hutan konservasi serta hutan lindung seperti kasus Bahorok, yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Tingginya kejadian banjir dan longsor ini merupakan akibat dari rusaknya kawasan hutan yang sudah sangat parah dan adanya perubahan iklim global yang disebabkan oleh tingginya konsentrasi gas-gas rumah kaca-gas pencemar dari industri dan kendaraan bermotor-di atmosfer.

Untuk mengatasi masalah lingkungan hidup dan kehutanan, yang merupakan titik awal kerawanan bagi bencana banjir dan longsor, saya kira langkah progresif seperti pembekuan atau jeda penebangan kayu untuk sementara waktu tertentu hingga sebuah kondisi diinginkan tercapai, biasa disebut moratorium, dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan hutan. Implementasi moratorium harus didasarkan pada elemen data riil dan aktual keberadaan hutan yang meliputi luas, batas hutan dan kondisi penutupan hutannya dan hutan perawan atau tidak, sehingga implementasi moratorium dapat diwujudkan secara gradual menurut skala prioritas yang urgen tingkat kerusakan hutannya.

Moratorium akan sejalan dengan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dicanangkan Presiden Megawati Soekarnoputri di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, sejak 21 Januari 2004 yang lalu. Program rehabilitasi ini-mulai dari pembibitan, perbaikan saluran dan dam, pembuatan sumur tanah dalam, penghijauan, serta dalam jangka panjang melakukan rehabilitasi hutan dan lahan-rencananya akan berlangsung selama lima tahun dengan target perbaikan 3 juta hektar hutan, untuk merehabilitasi areal hutan seluas 300.000 hektar yang berada pada 29 Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dengan proyek rehabilitasi hutan ini, seyogyanya akan meminimalisir hujan yang akan mengikis tanah di DAS yang berasal dari hutan, sehingga tidak akan menyebabkan banjir dan tanah longsor lagi. Sebab selama ini, material tanah yang tererosi akibat penggundulan hutan kemudian akan hanyut terbawa air hujan dan mengendap di dasar sungai. Berkurangnya daya serap liputan vegetasi di DAS itu dan menurunnya daya tampung badan sungai karena sedimentasi merupakan faktor yang mendukung terjadinya banjir.

Penanganan pada hulu, tengah dan hilir DAS tidak bisa sembarangan, karena cara-cara konvensional seperti pembuatan pelurusan, sudetan, atau tanggul telah terbukti justru merusak dan menghancurkan lingkungan untuk mengatasi banjir. Menurut Dr.-Ing. Agus Maryono (2002), Dosen FT UGM yang juga peneliti sungai, perlunya konsep “eko-hidrolik” dalam upaya penaggulangan banjir, dimana DAS harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem dan ekosistem ekologi hidrolik yang integral. Dengan memantau elemen kualitas suangai (kualitas air, habitat, kondisi hidrolis, morphologi sungai) untuk menetapkan fungsi utama sungai yang meliputi fungsi drainasi, irigasi, dan ekologi.

Akhirnya, dibutuhkan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk menanggulangi permasalahan banjir dan tanah longsor, sehingga didalam rencana penanggulanganya tersusun tanggungjawab semua pihak, baik pemerintah, pelaku bisnis dan industri dan masyarakat umum yang secara holistik penyusunannya harus didasarkan pada data, informasi dan kondisi riil (rona awal aktual dan akurat) anasir-anasir ekohidrolik DAS.

(Penulis adalah mahasiswa jurusan Teknik Fisika UGM)

Ekodrainase untuk Mengurangi Banjir

Oleh Agung Widiyoutomo

Sumber:  http://suaramerdeka.com/ 22 Februari 2008

Hujan lebat di kota-kota besar, termasuk Jakarta, Semarang, dan Surabaya, selama beberapa jam saja sering mengakibatkan banjir. Ini karena kekeliruan konsep drainase sejak awal. Ekodrainase diyakini sebagai konsep terkini yang mampu mengurangi banjir.

BANJIR di kawasan perkotaan umumnya terjadi akibat sebagian besar bangunan di wilayah itu terbuat dari bahan-bahan yang menghalangi peresapan air ke dalam tanah.

Akibatnya sebagian besar air hujan tidak bisa meresap ke dalam tanah, namun mengalir di permukaan sebagai air larian. Jika saluran drainasenya tidak mampu menampung air, pastilah menggenangi wilayah kota tersebut.
Namun, ada juga wilayah kota yang dilanda banjir meski hujan turun dalam waktu singkat serta tidak lebat. Hal ini terjadi karena sungai-sungai yang melewati kota itu meluap, akibat limpahan air hujan dari daerah di atasnya. Sebagian banjir di Semarang dan Jakarta termasuk dalam kategori ini.

Bagaimana mengatasinya, sehingga risiko banjir bisa dikurangi? Konsep usang mesti ditinggalkan (lihat Konsep Masih Konvensional), diganti dengan konsep baru yang lebih ramah lingkungan. Misalnya konsep ekodrainase.

Ekodrainase kini menjadi konsep utama di dunia internasional. Ia dikembangkan dari konsep ekohidrolik , yaitu bagaimana mengelola kelebihan air atau mengalirkannya ke sungai, tanpa melebihi kapasitas sungai itu sendiri.

Melalui konsep ini, air yang berlebihan di musim hujan dapat dikelola sebanyak mungkin agar meresap ke dalam tanah sebesar-besamya secara alami, untuk meningkatkan kandungan air tanah. Sehingga pada musim kemarau, air masih bisa diharapkan tersimpan di dalam tanah.

Menurut Dr Ing lr Agus Maryono, staf pengajar Fakultas Teknik UGM, konsep ekodrainase dapat dilakukan dengan beberapa metode. Misalnya metode kolam konservasi, parit konservasi, sumur resapan, river side polder, pengembangan perlindungan air tanah, dan metode modifikasi lansekap.

Kolam Konservasi

Metode kolam konservasi dilakukan dengan membuat kolam air di perkotaan, permukiman, lahan pertanian, dan lahan perkebunan. Kolam ini untuk menampung air hujan yang kemudian akan diresapkan, dan sisanya dialirkan ke sungai secara pelan-pelan.

Kolam konservasi dibuat dengan memanfaatkan daerah-daerah bertopografi rendah, daerah bekas galian pasir atau mineral lainnya, atau secara khusus dibuat dengan menggali area tertentu.

Pembuatan kolam konservasi akan menguntungkan, jika dikaitkan dengan kebutuhan rekreasi masyarakat. Misalnya dibangun di kawasan permukiman yang diserasikan dengan perumahan di kawasan sekitar, sehingga bisa menjadi tempat tujuan rekreasi masyarakat sekitar.

Metode ini berbeda dari parit konservasi, yang digunakan di lahan pertanian dan perkebunan, dengan membuat galian tanah memanjang/membujur di beberapa tempat tanpa pasangan. Parit ini sekaligus dapat digunakan sebagai tempat budi daya ikan.

Sedangkan metode sumur resapan dilakukan dengan membuat sumur resapan untuk menampung dan meresapkan air hujan yang jatuh dari atap rumah.
Metode ini sangat dianjurkan untuk permukiman di daerah lembah dan dataran, tetapi tidak dianjurkan untuk permukiman di daerah lereng (terutama lereng agak terjal), karena dapat mendorong terjadinya tanah longsor.

Polder

Metode river side polder dilakukan dengan membuat polder di sisi sungai dengan melebarkan bantaran sungai di beberapa tempat secara selektif. Prinsip kerjanya adalah menahan aliran air, dengan mengelola atau menahan kelebihan air di sepanjang bantaran sungai. Lokasi polder perlu dicari dan di-kembangkan sejauh mungkin mendekati kondisi alami. Artinya bukan polder dengan pintu-pintu hidrolik teknis dan tanggul lingkar hidrolik yang mahal.

Polder ini berfungsi saat muka air naik. Sebagian air mengalir ke dalam polder dan keluar jika banjir reda. Sehingga banjir di bagian hilir dapat dikurangi, serta konservasi air tetap dapat terjaga.

Metode lainnya adalah areal perlindungan air tanah. Ini dapat dilakukan dengan menetapkan kawasan lindung untuk air tanah. Pada kawasan ini tidak boleh dididirikan bangunan apapun, dikhususkan untuk meresapkan air hujan ke dalam ranah.

Agus Maryono menyarankan agar mencari tempat-tempat yang cocok (secara ekologi dan geologi) di berbagai kawasan, untuk dijadikan areal recharge serta perlindungan air tanah, sekaligus sebagai bagian penting dari komponen drainase kawasan.

Bagaimana dengan metode modifikasi lansekap? Pada prinsipnya, metode ini dilakukan dengan merekayasa lansekap yang ada, baik secara makro maupun mikro, sehingga makin banyak air hujan yang tertampung dan bisa diresapkan di areal tersebut .

Metode ini dapat dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan konstruksi mulde atau menggunakan cekungan-cekungan horizontal yang didesain artistik, sehingga masih dapat dipakai untuk keperluan tertentu di musim kering.
Modifikasi lansekap juga dapat dilakukan dengan menginterupsi air larian pada jarak-jarak tertentu, sehingga air hujan memiliki tenggang waktu untuk meresap ke dalam tanah.

Hal seperti ini sudah banyak dilakukan di lahan-lahan pertanian dan perkebunan dengan membuat terasering. Dengan adanya terasering, air larian diinterupsi agar punya kesempatan untuk meresap, setidaknya kecepatan aliran dikurangi agar tidak menilnbulkan erosi.

Jika konsep ekodrainase dengan berbagai kombinasinya ini bisa memasyarakat dan dilaksanakan, insya Allah bencana banjir pada musim hujan maupun kekeringan di musim kemarau dapat dikurangi. (32)

—Agung Widiyoutomo, alumni Bagian Mekanisasi Pertanian, FTP-UGM Yogyakarta.

Jakarta Banjir Lagi

Risfan Munir

Selain Valentine Day, rupanya event langganan bulan February untuk Jakarta adalah banjir musiman. Kemarin, 2-2-2008, Jakarta lumpuh. Kepala Negara dan istananya kebanjiran. Menurut Koran Tempo ada 140 titik banjir, dengan variasi kedalaman air 20 – 100 cm. Sedang jalan terendam di 64 titik, termasuk di jalan protokol Thamrin dan sekitar Taman Merdeka Monas, istana presiden dan wakil presiden.

Dampaknya banyak warga yang rumahnya tergenang. Dampak pada transpostasi, seperti biasa kemacetan lalu lintas merata hingga seluruh Jabodetabek. Beberapa koridor busway ditutup. Angkutan kereta api metro Jakarta – Tangerang terganggu karena ada longsoran.
Yang lebih dramatis, landasan Bandara Soekarno-Hatta tergenang pada dua landas pacu, mengakibatkan bandara ditutup selama hampir lima jam, sehingga 237 penerbangan terganggu jadwalnya. Banyak penerbangan tujuan Jakarta yang selain ke Halim terpaksa mendarat di Palembang, Semarang, Surabaya, Singapura. Lalu lintas Bandara ke Jakarta pp, macet total karena beberapa ruas jalan tol tergenang.

Hujan yang turun dengan durasi satu hari lebih itu telah membuat ibukota hampir lumpuh. Padahal kelihatannya hujan kali ini hanya di wilayah Jakarta, tidak di wilayah hulu (Bogor).

Mengapa kondisi fatal ini bisa terjadi?
Kalau hanya hujan lokal, berarti ini karena sistem drainase yang tidak berfungsi.
Mengapa sistem drainase tidak berfungsi? Setidaknya ada tiga sebab: (1) karena saluran mampet, (2) karena kapasitas tampung saluran tidak memadai, (3) karena permukaan tanah yang tidak melandai ke arah laut, tapi menciptakan jebakan-jebakan air.

Pertama. Mengapa (1) saluran mampet? Karena lubang outlet dipenuhi sampah dan tahah, saluran penuh sampah, pendangkalan karena kotoran, bahkan terurug bangunan, jalan.
Mengapa bisa terjadi? Karena tidak ada manajemen pemeliharaan yang memadai. Karena kebiasaan masyarakat buang sampah sembarangan.
So, mengapa tidak dilakukan perbaikan manajemen pemeliharaan?
Tidak ada pengorganisasian yang jelas? Tidak ada SOP? Tidak ada pelatihan personil? Tidak ada kebijakan antar instansi yang jelas, terpadu?

Kedua. Mengapa (2) kapasitas tampung saluran tidak memadai? Karena pendangkalan makro. Karena sistem saluran dimensi dan cakupannya sudah tidak mengejar peluasan kawasan terbangun. Kata Kasi Pemeliharaan dan Pengendalian Air DPU Jakarta, 200 pompa pengendali air sudah dikerahkan tapi tak banyak berarti
Mengapa sistem tidak memadai? Karena tidak ada antisipasi dan perencanaan yang baik? Karena budget tak cukup. Katanya diperlukan sedikitnya Rp 1,1 trilliun untuk pengerukan saluran makro, sementara tahun ini anggaran cuma Rp 50 miliar.

Ketiga. Mengapa (3) permukaan tanah yang tidak melandai ke arah laut, tapi menciptakan jebakan-jebakan air. Karena rencana tata ruang tidak terkoordinasi dengan rencana tata air. Karena ijin-ijin membuka lahan, membangun real-estat, mendirikan bangunan tidak dikontrol soal dampaknya pada ketinggian dan peil banjir. Pembangun berikutnya selalu lebih tinggi. D.p.l menimpakan risiko banjir ke lingkungan yang terbangun sebelumnya. Bahkan munkin tiap lingkungan baru tak jelas drainasenya disalurkan ke sistem sekunder, primer yang mana, berapa kapasitasnya.
So, perlu pemotretan lokasi-lokasi langganan banjir dan genangan. Lalu, dievaluasi ketinggian permukaannya. Mana-mana lingkungan yang jadi sebab genangan. Juga, dipetakan saluran drainase yang melayaninya. Lalu dipertajam analisis permasalahan sistem drainase tersebut.

Juga sebab makro lain, yaitu meningginya permukaan air laut. Dan, intrusi air laut ke dalam tanah, sehingga menahan aliran bawah tanah. Kelihatannya kok DKI tidak berupaya mengefektifkan antisipasi naiknya tinggi air laut, justru meningkatkan pembangunan fisik pantai.

So, mana yang mau diprioritaskan dari dua masalah besar – pengendalian banjir, pengendalian transportasi? Kejadian kemarin menunjukkan keduanya tidak bisa dipisahkan. Walau lalu-lintas terjadi harian, sedang banjir musiman. Tapi momentum Presiden dan Wakil nya yang kebanjiran itu bisa segera jadi momentum untuk meng-goal-kan kembali proposal penanggulangan banjir ibukota. Tapi kalau untuk merampungkan koridor busway saja harus memakai dana subsidi pendidikan das-men, maka untuk normalisasi darinase, juga pembangunan kanal banjir dari mana ya? Kita percaya Bang Foke tahu jawabannya.

Manajemen kinerja pemerintah DKI, atau Bang Foke, bisa dilihat dari berapa besar dampak banjir dibanding Feb 2007, lalu beberapa bulan lagi bagaimana kalau datang bencana yang sama. Bagaimana perbaikan sistem antisipasi, pencegahan dan penanggulangannya. Bagaimana prosesnya, bagaimana output dan outcome nya. Adakah perubahan, adakah tanda-tanda kesungguhan dalam menangani masalahnya?

[Risfan Munir, alumnus S-1, S-2 Perencanaan Wilayah dan kota, ITB]
Sumber: http://ecoplano.blogspot.com/2008/01/visit-indonesia-year-2008-banjir-lagi.html

Banjir dan Perolehan Adipura

Amir Haddad

Banjir lokal pada Jumat, 1 Februari 2008, melumpuhkan Jakarta. Hal ini sekali lagi membuktikan kegagalan Pemprov Jakarta mengatasi problem tahunan ini. Hampir tidak ada upaya serius membenahi kemampetan drainase dari penumpukan sampah. Jutaan warga terjebak dalam kemacetan lalu lintas, termasuk Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono. Di sisi lain, kelima wilayah kota madya Jakarta itu menduduki peringkat ke-2 hingga ke-6 kandidat peraih Adipura 2007-2008 setelah kota madya Palembang.

Wilayah yang membabat hutan mangrove terluas di dunia (puluhan ribu ha) itu tinggal tersisa 25 hektare, mendapat penilaian baik untuk Adipura dari pemantauan tahap I oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH), 2007-2008. Sementara setahun lalu, pada 2006, WHO menempatkan Kota Jakarta pada peringkat ketiga kota terpolutif di dunia setelah Kota Meksiko dan Bangkok.

Juga banjir di jalan tol Bandara Soekarno-Hatta telah merusak reklame “Visit Indonesia Year 2008” di mata turis mancanegara. Ratusan penerbangan batal. Ribuan penumpang pesawat telantar. Padahal, Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Amdal yang diperkuat oleh Keputusan Menteri Negara LH No. 14 Tahun 2003 sekali lagi menyatakan reklamasi dan revitalisasi 2.700 hektare pantai utara Jakarta tidak layak dan tidak boleh dilanjutkan.

Lalu, apa yang salah dengan penilaian Adipura ini? Salah satu jawabannya adalah kepatuhan pada kebijakan amdal nasional. Menneg LH Rachmat Witoelar mengatakan, pembangunan kawasan pantura Jakarta tanpa amdal nasional. Untuk kepatuhan pada amdal nasional dan manajemen terhadap banjir harus diberi penilaian tersendiri. Menyimak persoalan di kota-kota saat ini adalah banjir rutin akibat penggundulan hutan.

Kita berharap Jakarta sebagai simbol negara berada di depan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sekaligus teladan bagi kota lain dan kebanggaan kita semua. Kita prihatin melihat perkembangan Jakarta jauh tertinggal dibanding kota-kota dunia lainnya. Padahal, potensinya sangat layak untuk berkembang.

Memotivasi Berhasil

Usaha Menneg LH sebenarnya cukup berhasil memotivasi daerah/ kota berlomba memperebutkan Adipura Award. Pemerintah daerah berebut mendapatkan predikat pengelolaan lingkungan hidup yang baik (Good Environmental Governance-GEG) atau Tata Praja Lingkungan itu. Permasalahannya, bisakah momen ini dipakai Menneg LH untuk mendesain kota-kota di Indonesia tidak hanya berwawasan lingkungan, tetapi menjadi kota-kota taman yang indah, bebas banjir, dan berkelas internasional?

Untuk itu, penilaian harus juga melibatkan pemantau independen. Perlu juga dijelaskan filosofi dasar Tata Praja Lingkungan itu? Apakah bersih hanya sekadar membersihkan sampah ataukah hijau hanya sekadar menanam 10 juta pohon? Penilaian harus diperluas mencakup tingkat polusi, standar rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH), drainase terkoneksi, komposisi taman dan jenis tanaman, standar luasan pedestrian, pencahayaan, revitalisasi bantaran kali, danau, situ, dan lainnya.

Pada pelaksanaan di lapangan, secara tehnis, penilaian terhadap pemanfaatan sampah yang diberi bobot tiga (3) sangat tidak inovatif. Sementara untuk pengelolaan TPA diberi bobot 10. Ibaratnya pisau, ketajamannya masih kurang untuk menggertak kota-kota berbenah diri. Penilaian ini pula yang menempatkan Kota Bekasi, yang menjadi “lumbung” sampah Jakarta, pada peringkat 13, dan Kota Tangerang di peringkat ke 14 kandidat Kota terjorok 2007-2008.

Kita semua tahu, keberadaan kota sebagai hunian tidak dapat dipisahkan dari masalah sampah dan keberadaan RTH. Penanganan sampah terkini haruslah berbasis composting dengan bio activator baik di TPA maupun di rumah tangga. Warga kota harus bisa memilah antara sampah organik dan non-organik, membuat sumur resapan, bio-pori dan melakukan 3R (reduse, reuse dan re-cycle) menjadi kompos organik. Hal ini harus diberi penilaian tinggi.

Juga penilaian terhadap hutan kota yang diberi bobot tiga (3) dan taman kota yang diberi bobot tujuh (7) tidak merangsang pemerintah daerah membenahi kualitas lingkungannya. Untuk perbaikan rasio RTH dan penataan taman haruslah diberi penilaian tinggi. Hal ini sebagai bukti kuatnya komitmen pemerintah pusat memperhatikan kesehatan warganya.

Fungsi pohon sebagai produsen oksigen merupakan jantung paru-paru kota yang belum tergantikan. Sebagai perbandingan, satu hektare RTH mampu menghasilkan 0,6 ton oksigen guna dikonsumsi 1.500 penduduk per hari. Setiap jam, satu hektare dedaunan hijau dapat menyerap delapan kilogram CO2 yang dihembuskan oleh napas 200 manusia selama sejam.

Apabila penanaman pohon-pohon tidak memperhitungkan kemampuan tanaman menyerap polutan, akibatnya bisa fatal. Gas-gas CO2, SO2, O3, NO2, CO, dan timbal (Pb) akan terus kita hirup karena tidak terserap oleh tanaman. Dan sangatlah mungkin warga kota akan terkena resiko kemandulan, infeksi saluran pernapasan atas, stres, mual muntah, pusing, kematian janin, keterbelakangan mental anak-anak, dan kanker kulit, di samping bisa tertimpa banjir.

Trembesi

Soal kehebatan menyerap polutan, trembesi (Samanea saman) itu jagonya. Hal ini telah dibuktikan Dr Ir Endes N Dahlan, dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, yang meneliti 43 jenis tanaman penghijauan. Ukuran daun trembesi memang mungil, tak lebih dari koin Rp 100. Namun, ia paling unggul dalam menyerap karbondioksida. Dalam setahun sebuah pohon trembesi mampu menyerap 28.488,39 kg karbondioksida.

Meski daun trembesi kecil, secara keseluruhan lebih banyak jumlahnya ketimbang daun jati yang lebih lebar. Ukuran daun yang kecil membuat sinar matahari dapat menjangkau daun-daun di bagian dalam tajuk. Di wilayah yang kerap tergenang, trembesi juga tepat. Air akan cepat surut karena perakaran trembesi menyerap air. Bila pemerintah memilih pohon berkanopi mirip payung itu mungkin pro- gramnya bukan menanam 10 juta pohon, tapi cukup 500.000 pohon.

Sebenarnya, persoalan banjir di Jakarta tidak sekadar drainase, sampah dan hutan mangrove. Wilayah Jakarta yang hampir 40 persen di “bawah laut” bertipologi seperti Kota Amsterdam. Tidak memungkinkan air mengalir dengan gravitasi ke laut. Solusinya, tehnologi polder yang paling tepat. Ahlinya adalah Belanda. Jadi, tidak perlu malu bertanya sekalipun pernah dijajah 350 tahun.

Laju penurunan muka tanah yang berkisar 3-4 cm/tahun akibat penyedotan air tanah yang terus-menerus, 20 tahun ke depan akan menurunkan muka tanah Jakarta sekitar 60-100 cm. Gubernur Ali Sadikin, pada 1973, sudah merancang jejaring polder. Pemerintah Belanda telah menyodorkan rencana proyek polder pasca-banjir 2002. Tetapi, semua itu belum diterapkan hingga kini!

Kita harus berkaca pada Singapura. Bagaimana cara menghijaukan hampir semua sudut kota. Pedestriannya luas dan Singapura sangat disiplin mengurus sampah. Kesegaran udara begitu terasa di sana meski berbagai jenis kendaraan lalu lalang. Juga Kota Tokyo, sekalipun penduduknya terpadat di dunia (20 juta orang) masih terlihat pohon sakura di hampir tiap sudut kota. Dan Kota Beijing, yang dulunya jorok, sekarang telah membenahi diri dengan perang terhadap sampah dan menjernihkan sungai-sungainya. Semua itu bisa dijadikan contoh.

Apabila itu semua dilakukan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah, maka idaman kita, sebuah kota taman yang indah dan bebas banjir tidak sekedar impian.

Amir Haddad Pengamat masalah lingkungan, lulusan IPB, Bogor

Sumber: Suara Pembaruan – 22 Februari 2008

Banjir Jakarta, Karma Jakarta

Oleh: Bagong Suyanto

Banjir di Jakarta yang tak kunjung usai dan merambah ke tempat-tempat strategis, seperti jalan tol menuju Bandara Cengkareng, akhirnya membuat gerah para petinggi pemerintahan. Tak kurang Wakil Presiden Jusuf Kalla perlu melakukan pemantauan lewat udara dan mencoba mencari solusi atas kasus banjir, yang membuat resah masyarakat dan menampar reputasi Indonesia di dunia internasional.

Selain melakukan langkah darurat menguras luapan banjir di jalan tol dengan pompa dan mengoptimalkan muara untuk mengatasi banjir, salah satu kebijakan yang perlu segera dilakukan, menurut Wakil Presiden, adalah mempercepat penyelesaian pembangunan proyek Kanal Banjir Timur (KBT). Pemerintah Provinsi DKI, yang hingga kini baru berhasil membebaskan sekitar 70 persen dari total kebutuhan lahan 95 hektare, telah diberi lampu hijau untuk menerapkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.

Dengan menerapkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Pemprov DKI Jakarta berhak memaksa warga masyarakat segera menyerahkan lahan miliknya demi pembangunan kepentingan umum. Bagi warga yang menolak, melalui pengadilan, hak warga atas tanah yang akan dipakai untuk kepentingan umum itu bisa dicabut, dan ganti rugi akan dititipkan ke pengadilan–terlepas warga yang bersangkutan puas atau tidak terhadap besaran ganti rugi yang diterima.

Di atas kertas, pembangunan proyek KBT diperkirakan bisa melenyapkan ancaman banjir sekitar 150 kilometer persegi dari total 650 kilometer persegi wilayah Jakarta yang selama ini selalu kebanjiran jika musim hujan tiba. Tapi yang menjadi masalah adalah sejauh mana rekayasa yang sifatnya teknis-planologis ini benar-benar dijamin efektif menanggulangi banjir yang senantiasa mengancam ibu kota negara ini.

Sebagai megapolitan, jujur harus diakui bahwa Jakarta sesungguhnya sangat rapuh dan tidak akan pernah siap menghadapi ancaman banjir yang memang sudah di luar kapasitas kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Bisa dibayangkan, apa yang terjadi jika setiap tahun Jakarta harus menerima kiriman banjir dari Bogor, sedangkan kondisi intern Kota Jakarta sendiri sudah benar-benar kehabisan stamina untuk mengendalikan aliran air setiap musim hujan tiba. Ketika banjir telah meluas hingga lebih dari 410 titik genangan, nyaris mustahil Jakarta dapat bebas dari banjir jika tidak ada keajaiban dan perencanaan yang benar-benar terpadu.

Dengan berbekal Perpres Nomor 36 Tahun 2005, mungkin benar bahwa pembangunan KBT akan dapat dipercepat, dan ancaman banjir yang melanda Jakarta akan dapat dikurangi. Meski demikian, tanpa didukung kebijakan yang konsisten dan peran serta wilayah hinterland di seputar Jakarta, niscaya hasilnya tidak akan pernah maksimal. Banyak bukti telah menunjukkan bahwa dalam lima-sepuluh tahun terakhir, alih-alih berkurang, yang terjadi di lapangan justru luas dan tinggi genangan banjir cenderung makin meresahkan.

Membangun kanal, memperbaiki pompa air atau bahkan membeli pompa air baru, serta membuat waduk resapan dari segi teknis-planologis dan untuk jangka pendek mungkin efektif mencegah dampak banjir tidak bergulir makin liar. Tapi masalahnya kemudian apakah upaya mengendalikan arah arus banjir lewat perangkat teknologi dan rekayasa fisik itu terbukti efektif dalam jangka panjang jika di saat yang sama konsep penataan tata ruang kota dibiarkan tetap amburadul atau inkonsisten.

Dalam konsep perencanaan dan pembangunan wilayah yang bias urban dan sentralistik, selama ini Jakarta memang boleh menepuk dada sebagai megapolitan yang paling bersinar, modern, dan gigantis. Tapi, ketika dominasi kekuatan komersial makin lepas kendali, dan kota cenderung berkembang makin liar, yang terjadi kemudian adalah inkonsistensi dan proses pembusukan kota karena kesalahan dirinya sendiri. Kalau kita mau jujur, berapa banyak wilayah resapan air di Jakarta yang kini berubah menjadi gedung bertingkat dan berapa banyak saluran air yang kini buntu karena di atasnya dibangun pusat-pusat keramaian?

Kenapa, misalnya, tidak pernah dijatuhkan sanksi bagi para investor perumahan mewah yang jelas-jelas bersikap egois, melakukan reklamasi tanpa memperhitungkan dampaknya pada wilayah sekitar, dan membangun sistem drainase yang hanya mementingkan keamanan wilayahnya? Padahal wilayah di luar mereka kerap kali kebanjiran hasil luapan atau kiriman air dari wilayah permukiman tertentu yang dikuras dengan pompa.

Ketika hendak memaksa warga masyarakat melepas lahan miliknya demi kepentingan umum, Pemprov DKI Jakarta dapat bersikap begitu digdaya karena dibekingi Perpres Nomor 36 Tahun 2005, lantas kenapa di saat yang sama Pemprov DKI Jakarta terkesan bersikap sangat lunak terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan kekuatan komersial? Ketidakkonsistenan sikap pemerintah seperti ini tidak hanya akan membuat proses pembebasan lahan menimbulkan resistansi masyarakat karena merasa diperlakukan tidak adil, tapi juga akan menyebabkan upaya penanganan banjir terkesan hanya menjadi program yang sifatnya tambal-sulam.

Tanpa dukungan kota-kota sekunder di sekitarnya, hampir dapat dipastikan DKI Jakarta tidak akan pernah mampu menyelesaikan ancaman banjir yang setiap tahun selalu melanda berbagai wilayah permukiman dan fasilitas publik. Seperti juga soal sampah, dalam menangani banjir, Pemprov DKI Jakarta mau tidak mau harus menyapa dan meminta dukungan daerah di sekitarnya sekaligus menyusun program kerja dan rencana tata ruang yang benar-benar terpadu.

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, DKI Jakarta tidak mungkin bersikap egois dan selalu meminta daerah lain ikut menyangga dan bertanggung jawab menyelesaikan berbagai persoalan yang mengancam ibu kota negara ini, di antaranya soal banjir, sampah, urbanisasi, dan sektor informal.

Provinsi DKI Jakarta di bawah pemerintahan Fauzi Bowo tampaknya harus bersedia dan banyak belajar bahwa untuk menangani persoalan banjir, tidak mungkin dilakukan dengan klaim-klaim bahwa semua pihak harus ikut menjaga keamanan dan kenyamanan ibu kota negara, tanpa diimbangi dengan iktikad baik untuk sama-sama berbagi kemajuan dengan daerah di sekitarnya.

Jangan sampai terjadi, ketika investor datang dan pendapatan asli daerah meningkat, DKI Jakarta dengan jumawa mengklaim bahwa itu adalah hasil kerja keras mereka dan merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat segala-galanya. Tapi, ketika bencana datang dan musibah menimpa warga masyarakatnya, Pemprov DKI Jakarta menoleh ke sana-kemari, meminta dukungan semua pihak, baik pusat maupun kota sekunder di sekitarnya untuk ikut menanggung beban berat mereka.

Benarkah banjir yang melanda Jakarta sesungguhnya adalah karma dari kota yang terlalu pongah dengan kedigdayaannya sendiri?

Bagong Suyanto Ketua Laboratorium Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Sumber Koran Tempo – 06 Februari 2008

Banjir dan Bangunan-bangunan Air

Oleh: Christian P Sidenden

Banjir sudah bukan persoalan remeh lagi. Besar dan intensitasnya sudah tidak bisa diprediksikan lagi. Menyebut banjir sebagai fenomena ulangan setiap lima atau tiga tahunan mungkin sudah tidak tepat lagi.

Sekarang banjir bisa terjadi kapan saja dan di mana-mana. Mengapa teknologi keairan dan pengairan sudah tidak lagi bisa mengatasi persoalan banjir di sebagian besar wilayah Indonesia?

Jawaban atas pertanyaan ini diharapkan penulis bisa menjelaskan tentang fenomena banjir dan rumitnya proses pendisainan bangunan-bangunan air guna menanggulangi banjir tersebut.

Laporan PBB dan lembaga-lembaga nonpemerintah yang berkecimpung pada persoalan-persoalan lingkungan hidup melaporkan adanya kenaikan satu derajad suhu di permukaan air laut hanya dalam rentang 50 tahun belakangan ini. Kenaikan ini menyebabkan peningkatan penguapan air permukaan (evaporasi) yang akan dibawa menjadi kondensat (awan-awan hujan) dan selanjutnya turun sebagai curah hujan.

Sederhananya, jika penguapan banyak maka curah hujan meningkat. Penguapan itu terjadi di darat dan di laut. Di samping itu, volume air laut juga meningkat karena pencairan sekian massa es di kutub-kutub bumi. Negara-negara yang dikelilingi lautan seperti Indonesia akan mengalami jumlah dan lamanya hujan yang semakin menjadi lebih besar.

Persoalan perubahan iklim ini turut diperberat dengan kerusakan hutan-hutan tropis asli kita. Fungsi hutan selain sebagai pembersih udara juga adalah penyangga penyerapan air limpasan hujan (run off). Ketika luas dan volume hutan berkurang, maka dipastikan limpasan air hujan akan mengalir semuanya ke sungai-sungai.

Karena tanpa penyangga hutan lagi, debit yang masuk ke badan sungai besar sekali. Debit air yang melebihi kapasitas penampang sungai inilah yang akhirnya kita kenal—sederhananya—sebagai banjir. Jadi “banjir kiriman” adalah peristilahan yang menyesatkan.

Bangunan-bangunan Air di Indonesia

Ini masih belum lagi menyertakan perilaku buruk masyarakat yang membuang semua kotoran dan sampah ke badan-badan sungai. Penampang sungai menjadi lebih kecil oleh penyumbatan dan pemampatan semua buangan itu.

Ketika air banjir datang, penampang yang diperkecil ini melewatkan air ke sisi-sisi sungai, menyapu permukiman atau areal pertanian yang terdapat di sekitarnya. Biasanya kita menyebut hal ini sebagai banjir bandang—sekali lagi sebagai peristilahan yang keliru. Padahal kita, manusia, adalah faktor utama dari gagalnya sungai bekerja mengalirkan banjir itu.

Bangunan-bangunan air yang kita kenal di sekitar kita adalah bendungan (waduk atau reservoir), bendung (dam), saluran-saluran, baik bagi guna irigasi atau guna pembuangan (drainase). Pada saat mau dibangun, kesemua infrastruktur ini membutuhkan rencana desain yang hati-hati. Bangunan-bangunan air memiliki masa pakai ekonomis yang diperhitungkan melebihi atau setidak-tidaknya menyamai biaya pembuatannya, kecuali jika terjadi bencana alam (gempa bumi, tanah longsor) atau kondisi-kondisi force majeure.

Dalam menentukan dimensi-dimensi suatu bangunan air, biasanya para ahli mendisain terlebih dulu periode banjir imajiner atau periode kembalinya suatu banjir, yang dalam istilah teknis disebut Kala Ulang (return period). Biasanya untuk bendungan dipakai angka 100-200 tahun, untuk bendung 10-50 tahun, dan untuk saluran-saluran biasanya 5-8 tahun.

Besar kala ulang ini akan membantu ditemukannya debit air ekstrim yang pernah terjadi, sehingga dengan didapatnya besaran debit itu, dengan mudah diketahuilah volume dan besaran penampang yang diinginkan.

Akan tetapi, proses pendesainan masih tergantung dengan rekaman data curah hujan dan iklim pada umumnya (meteorologi dan geofisika). Hal ini sangat bergantung dengan data-data empirik di pada masing-masing Daerah Aliran Sungai (DAS) di mana bangunan tersebut hendak didirikan. Selama ini sebagian besar formulasi yang dipergunakan para ahli pengairan menetapkan koefisien dan menentukan dimensi struktur adalah berdasar kondisi setempat (empirical conditions).

Mau Diapakan?

Berbeda dengan desain-desain bangunan sipil yang kering seperti gedung-gedung dan jalan-jalan tol, bangunan-bangunan air tidak memiliki satu formulasi tunggal, kaku dan bisa diterapkan secara universal. Artinya, perumusan-perumusan yang ada tidak bisa diterapkan secara sama dan serampangan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai contoh, koefisien penyerapan air di antara tanah gambut (Kalimantan) dan tanah lempung (Jawa Barat) memiliki besaran yang berbeda. Belum lagi dengan jenis penampang dan materi struktur, pasti akan bermacam-macam pertimbangan dibutuhkan.

Coba ingatlah, mengapa ketika orang-orang Belanda dulu menjajah negeri kita, begitu banyak bangunan-bangunan air yang mereka dirikan? Bangunan-bangunan seperti Bendung Katulampa (Bogor), menjadi bukti bahwa orang-orang Eropa begitu terganggu dengan banjir, sehingga harus membuat suatu cara peringatan dini (early warning system) demi mengetahui kapan banjir datang. Tetapi kini kita tidak membuat hal yang sama. Apakah banjir sudah menjadi sahabat kita?

Masalah-masalah di seputar teknologi keairan dan pengairan harus diakui belum mendapatkan perhatian sepenuhnya dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan riset di universitas-universitas penting di Indonesia.

Demikian pula pemerintah, baik di pusat dan di daerah, tidak cukup memberikan arah yang jelas bagi pemanfaatan sumber daya air kita. Ketika dunia ramai membicarakan pemanfaatan teknologi nuklir, kita juga ikut latah ingin membangun reaktor-reaktor guna pembangkitan energi listrik.

Nuklir itu sangat bermanfaat, tetapi jika pengelolaannya tak hati-hati akan membawa bencana yang tak terperikan. Demikian pula karena cadangan batu bara yang besar, kita juga sudah memilih beralih pada sistem kelistrikan bertenaga uap, padahal polusi dari Pembangkit Tenaga Uap bukannya kecil.

Lalu jika demikian, sudahkah energi sumber daya air kita ditinggalkan? Bukankah membangun suatu fasilitas pembangkit tenaga air tidak saja untuk memperoleh energi listriknya, tetapi guna menangani persoalan banjir yang memakan korban jiwa dan materi begitu besar? Sudah lupakah, kita ini adalah negara terbesar ketiga terbanyak memiliki alur sungai di dunia.

Janganlah kita terbiasa menangani sesuatu persoalan dengan persoalan lainnya. Energi air kita luar biasa besarnya, dan pemanfaatannya hanya tinggal membutuhkan kehendak politik yang kuat dari pemerintah.

Penulis adalah seorang teknolog, pemerhati masalah-masalah pengairan.
Sumber: Sinar Harapan, 28 Mei 2007

BANJIR DALAM SOROTAN

Oleh: Cecep Suyudi M

BAB I PENDAHULUAN

Dalam kasus banjir Jakarta, tuding-menuding itu tidak pantas dilakukan. Adalah lebih baik, sebelum menuding, coba introspeksi diri. Evaluasi dan koreksi berbagai kekurangan yang ada. Bukankah kita belum melihat ada upaya-upaya realistis dari Pemprov DKI menyangkut penanganan banjir?

Banjir Jakarta 2007 adalah bencana banjir yang menghantam Jakarta dan sekitarnya sejak 1 februaru 2007 malam hari. Selain sistem drainase yang buruk, banjir berawal dari hujan lebat yang berlangsung sejak sore hari tanggal 1 Febuari hingga keesokan harinya tanggal 2 Februari, ditambah banyaknya volume air 13 sungai yang melintasi Jakarta yang berasal dari BOPUNJUR, dan air laut yang sedang pasang, mengakibatkan hampir 60% wilayah DKI Jakarta terendam banjir dengan kedalaman mencapai hingga 2 meter di beberapa titik lokasi banjir.

Pantauan di 11 pos pengamatan hujan milik BMG menunjukkan, hujan yang terjadi pada Jumat, 2 Februari, malam lalu mencapai rata-rata 235 mm, bahkan tertinggi di stasiun pengamat Pondok Betung mencapai 340 mm. Hujan rata-rata di Jakarta yang mencapai 235 mm itu sebanding dengan periode ulang hujan 100 tahun dengan probabilitas kejadiannya 20 persen.

Banjir 2007 ini lebih luas dan lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda pada tahun 2002 dan1996. Sedikitnya 60 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit. Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai triliunan rupiah, diperkirakan 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007.

Banjir besar pada awal Februari 2007 yang menimpa jakarta adalah musibah nasional. Musibah kita. Musibah Indonesia. Harus kita katakan demikian lantaran dengan jakarta lumpuh akibat banjir itu, hampir semua wilayah Indoensia terkena imbas meski skalanya berbeda-beda.

Jakarta bukan hanya ibu kota Indonesia. Lebih dari itu, jakarta merupakan pusat penyelenggaraan sebagian besar pemerintahan. Begitu pusat pengendalian itu terganggu, terganggulah denyut pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Namun, persoalan sesungguhnya ketika jakarta lumpuh ialah sebagian besar aktivitas ekonomi berpusat di jakarta. Sampai saat ini, hampir 90 persen uang Indonesia beredar di jakarta.

Ini berarti bukan hanya cermin ketidak merataan peredaran uang, melainkan tingginya tingkat ketergantungan sebagian besar Indonesia kepada jakarta. Karena itu, begitu ekonomi Jakarta lumpuh akibat terjangan banjir besar, dampak buruknya amat terasa juga di belahan Indonesia lain.

Ketika sentra-sentra barang seperti Tanah Abang, Cipulir, dan lain-lain tergenang banjir, distribusi produk ke berbagai daerah ikut terganggu pula. Itu belum termasuk hancurnya pelayanan publik dan administrasi. Praktis sejak Jumat lalu pelayanan publik berantakan. Bukan hanya para pegawai tidak bisa bekerja lantaran akses jalan dari rumah ke tempat bekerja lumpuh total, melainkan juga adanya persoalan psikologis.
Andaikan banjir besar jakarta tidak memutus akses transportasi, tetap saja tidak banyak pegawai yang mau bekerja. Sebab, mereka lebih memikirkan kehidupan rumah tangga yang terancam banjir daripada harus berangkat ke kantor. Dan, itu adalah manusiawi.

Apalagi, kenyataannya memang sebagian besar ruas jalan tergenang air yang tidak memungkinkan pegawai bekerja normal seperti hari-hari sebelumnya. Banjir jakarta menjelaskan pula dengan kasat mata mengenai buruknya manajemen penanganan bencana dan penanganan korban. Bahwa air bah itu menghambat mobilitas dan kecepatan penanganan korban memang ya.

Hanya, kalau jakarta saja seperti itu -banyak korban yang sudah mengungsi dua hari tetapi belum memperoleh bantuan makanan, pakaian bersih, dan obat-obatan, terserang penyakit, dan 20 orang lebih tewas- bagaimana daerah lain yang memiliki peralatan penanganan bencana serba terbatas?
Persoalannya tetap saja asli dan khas karakter Indonesia. Meski jakarta hampir memiliki segala-segalanya, peralatan dan personel penanganan bencana dan korban, semuanya berpulang pada mental manusianya.

BAB II FAKTOR PENYEBAB BANJIR

AKIBAT guyuran hujan deras sepanjang Selasa (30/12) malam hingga Rabu (31/12), kecuali Jakarta Selatan, empat wilayah DKI Jakarta disergap banjir. Sejumlah ruas jalan, pusat bisnis, perkantoran, fasilitas publik tergenang air hingga puluhan centimeter. Aktivitas masyarakat pun jadi terganggu.

Terhitung sejak Rabu (31/12), Pemprov DKI Jakarta memasuki tahap persiapan siaga II banjir. Alasan Pemprov DKI adalah berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang menyebut intensitas curah hujan di Jakarta meningkat. Menurutnya, hal lain yang mendorong Pemprov DKI Jakarta bersiap menuju siaga II adalah genangan air yang meluas dan meningkatnya potensi pengungsian akibat banjir. Namun, jika dalam perkembangannya curah hujan malah turun dan banjir mereda, status siaga III dan IV yang kini diberlakukan, bisa saja malah tidak berlaku lagi.

Tetapi, persoalan banjir Jakarta tidak hanya sampai di situ. Dalam setiap peristiwa banjir yang melanda kawasan ibu kota negara ini, senantiasa menyisakan perdebatan. Para ahli lingkungan, pejabat Pemprov DKI, bahkan para politisi, biasanya angkat bicara. Para pakar biasanya mengritik berbagai kebijakan Pemprov DKI yang dianggap tidak becus mengatur tata ruang wilayahnya dan tidak mau belajar dari pengalaman banjir masa lalu dalam upaya mengantisipasi datangnya banjir.

Pejabat DKI, tak terkecuali Gubernur Sutiyoso pun dibuat sibuk, menangkis berbagai kritik yang ditujukan kepadanya. Tidak cukup menangkis, kadang suka melempar tanggung jawab dengan menuding bahwa banjir yang melanda wilayahnya adalah kiriman dari daerah lain. Yang paling sering kena tuding, tentu saja Jawa Barat.

Setiap pejabat pemerintahan memang punya hak untuk membela diri dari berbagai kecaman dan kritikan berkaitan dengan bencana yang menimpa daerahnya. Tetapi, bagaimana caranya membela diri, bisa jadi ukuran seberapa besar tanggung jawabnya sebagai pejabat kepada publik yang dipimpinnya. Apalagi jika dalam pembelaannya ia melempar tanggung jawab kepada pihak lain, amat mungkin, tindakannya bakal dianggap seperti pepatah, “buruk muka, cermin dibelah”.

Dalam konteks banjir Jakarta beberapa hari kemarin misalnya, bagaimana mungkin banjir itu bisa disebut kiriman dari Bopuncur jika hujan hanya turun deras di Jakarta, sedangkan di Bopuncur normal-normal saja. Tentunya ini adalah pelajaran berharga bagi para pejabat daerah lain dalam setiap menghadapi problem banjir di daerahnya. Bukan kita, tetapi apa yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, pantas mendapat apresiasi tinggi. Bahwa dalam kasus banjir Jakarta, tuding-menuding itu tidak pantas dilakukan. Adalah lebih baik, sebelum menuding orang lain, coba introspeksi diri. Evaluasi dan koreksi berbagai kekurangan yang ada. Bukankah kita belum melihat ada upaya-upaya realistis dari Pemprov DKI menyangkut penanganan banjir, padahal musibah itu setiap tahun selalu menimpa mereka?

Di mana pun, yang namanya banjir terjadi karena kombinasi dari sejumlah variabel. Mulai dari tingginya intensitas curah hujan, tata ruang yang kurang memerhatikan aspek keseimbangan antara ruang lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan ruang penampung air, serta buruknya sistem drainase. Curah hujan adalah variabel alam yang tak mungkin direkayasa. Yang paling mungkin dilakukan adalah bagaimana melakukan penataan ruang sesuai peruntukannya, menyiapkan sistem drainase yang baik, serta sistem peringatan dini kepada masyarakat. Banjir tidak akan reda hanya lewat sebuah tudingan dan lempar tanggung jawab.

Di hulu, air hujan yang seharusnya terserap ke tanah justru mengalir ke sungai. Tidak ada lagi pepohonan yang menyimpan air di dalam tanah. Tidak ada lagi tanah yang terbuka untuk menyimpan air. Kawasan yang semula diperuntukkan untuk kawasan hijau telah berganti fungsi karena tuntutan perkembangan ekonomi kota. Fungsi konservasi lingkungan tidak lagi diperhatikan. Di hilir, daerah aliran sungai yang masuk ke Jakarta pun dipadati oleh rumah-rumah penduduk dan bangunan lainnya. Bahkan, beberapa bagian badan sungai menyempit karena banyaknya rumah yang didirikan di atas sungai.

Banjir besar yang terjadi di Jakarta memang ditimbulkan oleh kondisi sampah yang menyumbat saluran atau sistem drainase Jakarta. Di sisi lain memang banyak faktor penyebabnya, seperti intensitas curah hujan tinggi yang berlangsung antara 29 Januari 2007-3 Februari 2007.
Kemudian terjadi genangan selain akibat intensitas curah hujan tinggi, juga air laut di Teluk Jakarta sedang mengalami pasang. Permukaan air laut pun bisa naik antara 30-40 sentimeter menyebabkan permukaan air di daratan lebih rendah.

Genangan air bah pun betah bertahan di sebagian wilayah Jakarta. Genangan air kali ini diperkirakan berbagai pihak mencapai 70 persen luasnya, sedangkan banjir pada tahun 2002 diperkirakan menggenangi 50 persen wilayah Jakarta. Volume sampah yang terbuang sembarangan di Jakarta pada tahun 2007 ini memang amat mengkhawatirkan. Sebab, volume sampah per hari di Jakarta mencapai 6.000-7.000 ton, tetapi hanya 18 persen yang terbuang di lokasi pembuangan atau pengolahan secara resmi.

Volume Banjir

Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), curah hujan yang terjadi antara 29 Januari hingga 3 Februari 2007 memiliki volume air yang jauh lebih besar, dibandingkan pada tahun 2002. Volume air hujan yang turun lima hari berturut-turut itu terhitung mampu menggenangi 706,5 kilometer persegi dengan kedalaman satu meter. Dibandingkan hujan deras yang menimbulkan banjir pada tahun 2002, volume banjir hanya mampu menggenangi 528,8 kilometer persegi dengan kedalaman satu meter pula. Tingginya debit air hujan yang ditumpahkan dari langit, bukanlah satu-satunya tersangka penyebab banjir di Jakarta. Apalagi itu merupakan fenomena alam yang memang tidak patut untuk dipersalahkan.

“Peningkatan volume air hujan menjadi bagian dari perubahan iklim global. Peningkatan pemanasan secara global tentu memperbanyak massa uap air menjadi awan. Ketika turun menjadi hujan pun, airnya dari masa-masa nanti akan makin bertambah,” kata Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMG Mezak A Ratag.
Banjir akibat curah hujan terlalu berlimpah, akhirnya mendorong banyak pihak menunjuk atau menyalahkan perilaku masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mampu menjaga saluran air hujan bebas dari sampah. Setidaknya, saluran-saluran atau sungai yang ada tidak dijaga sehingga tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan secara lokal maupun dari dataran tinggi Bogor dengan lancar.

Mitigasi bencana

Banjir kini sudah berlalu. Namun, seperti dikatakan Ratag, pemanasan global berdampak pada peningkatan volume air hujan, itu menyiratkan pada masa-masa mendatang banjir bisa selalu datang tanpa permisi terlebih dahulu.

Mitigasi atau pengurangan potensi bencana menjadi soal tersendiri. Analisis iklim dan cuaca penyebab banjir seperti tahun-tahun sebelumnya sudah titumpahruahkan banyak ahli. Solusi mengatasi banjir di masa-masa mendatang menjadi sesuatu hal yang teramat penting.

Seperti beberapa pakar yang tergabung dalam Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), Rabu kemarin, pun berbagai saran dan pertimbangan untuk mitigasi bencana banjir di Jakarta. Lambok Hutasoit, pakar hidrogeologi yang mengajar di Institut Teknologi Bandung (ITB) mengemukakan, solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta pada masa-masa mendatang ialah dengan menambah atau menciptakan ruang resapan air.

“Sumur resapan dan situ-situ memang harus ditambah sebanyak-banyaknya. Kemudian sistem tandon air dalam tanah perlu dibuat di Jakarta untuk menabung air selama musim hujan. Pada musim kemarau nanti, airnya bisa dipanen,” kata Lambok dalam situs resmi pemprof Lombok.

Pakar perubahan iklim ITB, Armi Susandi mengusulkan untuk menghentikan atau mengurangi dampak pemanasan global. “Jangan menggunakan sumber energi yang menghasilkan dampak gas rumah kaca. Pembabatan hutan harus dihentikan dan areal hutan diperluas,”.

Atika Lubis, pakar hidrometeorologi ITB meyakinkan, daya serap tanah di Jakarta, memang rendah. Satu-satunya jalan untuk mengurangi limpasan air hujan dengan menahan air selama mungkin mulai dari dataran Bogor. Fadli Samsudin, pakar dinamika Atmosfer dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), memberi solusi mengatasi banjir dengan peningkatan perhatian terhadap sistem peringatan dini yang dapat dipantau melalui pencitraan satelit.

Kini, menjadi tugas seluruh warga Jakarta dan aparat pemerintah, untuk mengubah sikap rendah yang tak menghargai alam lingkungan, menjadi hormat dan menjaga lingkungan. Petugas sapu di jalanan, jangan diam-diam membuang onggokan sampah di bawah jembatan. Pemilik rumah jangan pura-pura buta, tidak melihat selokan rumah yang tersumbat. Setiap rumah sebaiknya membuat sumur resapan. Untuk solusi-solusi besar, pemerintahlah yang bertanggung jawab. Seperti menciptakan kembali situ-situ, membuat tandon air dalam tanah, menormalisasikan sungai dengan pengerukan dan pembersihan sampah, serta peningkatan teknologi pompa air yang anti-ngadat.

Kurangnya Daerah Resapan

Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men-LH), Rachmat Witoelar, mengatakan bahwa penyebab utama banjir di Jakarta adalah berkurangnya lahan resapan air akibat didirikannya bangunan secara besar-besaran. “Terlalu banyak mal,” katanya di Jakarta, Jumat. Menurut dia, banyak pengembang yang tidak secara serius memperhatikan dampak ekologis akibat pendirian bangunan secara sembarangan. Witoelar menegaskan, pembangunan itu sebagian besar dilakukan di daerah-daerah resapan air, sehingga menambah volume air yang tidak terserap. Hal itu, katanya, sangat memungkinkan untuk menjadi banjir. Selain kekurangan daerah resapan air, Rachmat juga menuding budaya hidup masyarakat yang belum manyadari arti penting hutan juga menjadi salah satu penyebab.

Penggungdulan hutan, katanya, sudah selayaknya dihentikan untuk mengurangi bencana yang hampir setiap tahun menimpa warga Ibukota itu. Kemudian, kesadaran warga dalam membuang sampah pada tempatnya sudah selayaknya ditingkatkan untuk memperkuat usaha pengendalian banjir, demikian Witoelar. Men LH mengemukakan pendapatnya itu sehubungngan peristiwa banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya sejak Kamis (1/1) malam, yang menenggelamkan rumah warga sehingga aktivitas dan berbagai sarana publik tak berfungsi.

Bukan dari Cianjur

Hujan deras selama tiga hari mengguyur hampir seluruh wilayah Kab. Cianjur. Para petani pun berseri-seri, sebab mereka dipastikan bisa bercocok tanam kembali. Namun, tidak demikian dengan para pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak-Cipanas. Ruas jalan di Kampung dan Desa Ciloto, Kec. Cipanas Kab. Cianjur, Minggu (4/2) sekira pukul 4.30 WIB terputus akibat tanah longsor.

Ambruknya tebing jalan persis di depan Rumah Makan Bumi Aki tersebut, membuat arus lalu lintas Jalan Raya Cipanas-Puncak lumpuh sekira enam km. Pasalnya badan jalan sepanjang 12 meter, tertutup longsor tanah berasal dari tebing dengan ketinggian sekira satu meter. Arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Kab. Bogor sempat dialihkan melalui jalur Jogol dan Sukabumi.

Bencana tersebut merupakan peristiwa yang ke sekian kalinya yang terjadi di Kab. Cianjur. Sebelumnya, bencana banjir dan longsor pun terjadi di beberapa daerah. Itu sebabnya, Satkorlak Penanganan Bencana dan Pengungsi (PBP) Cianjur sempat menetapkan Kab. Cianjur sebagai “Siaga I Bencana Alam”. Pernyataan itu dikemukakan Ketua Satkorlak PBP, Dadang Sufianto, beberapa pekan silam. Menurut Dadang, status tersebut diberlakukan menyusul buruknya cuaca yang mengakibatkan bencana longsor dan tanah amblas di beberapa daerah di Kabupaten Cianjur. Dari 30 Kecamatan di Kab. Cianjur, 15 di antaranya termasuk wilayah kerentanan gerakan tanah dengan potensi terjadi bencana cukup besar. Data itu, jelas Dadang, diperoleh berdasarkan keterangan tertulis dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).

Mengenai bencana longsor di Puncak, menjadi perhatian karena wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Ranca-ngan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional. Peristiwa tersebut juga diindikasikan bahwa pengelolaan masterplan kawasan tersebut tidak dilakukan secara maksimal sehingga berdampak pada banjir di Jakarta.

Namun, hal tersebut dibantah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Cianjur Maskana Sumitra. Menurut Maskana, Pemerintah Kab. Cianjur telah melaksanakan penataan ruang di kawasan Puncak sesuai dengan masterplan yang tertuang dalam Tata Ruang Nasional dan kawasan terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). Maskana menegaskan, fungsi Kab. Cianjur sebagai daerah penyangga Ibukota Jakarta sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.

“Fungsi kawasan Puncak sebagai kawasan tertentu adalah menjadi kawasan yang memiliki nilai strategis dan kawasan unggulan di bidang pariwisata dan pertanian,” ujar Maskana, Selasa (6/2). Menurut Maskana, bencana alam di kawasan Puncak dan sekitarnya, terjadi lantaran faktor alam. “Kalau masalah yang menyangkut siteplan tata ruang, kami sudah melaksanakannya sesuai aturan,” katanya.

Maskana menambahkan, selain mengacu pada UU No. 24/1992 dan PP No. 47/1997, selama ini pengelolaan kawasan Puncak mengacu pada aturan dalam Keputusan Presiden Nomor 114 tahun 1997 tentang kawasan konservasi dan kawasan tertentu Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur). “Meskipun Keppres No. 114/1997 sedang dalam revisi, selama peraturan yang menggantinya belum ada, kita tetap mengacu pada aturan tersebut,” kata Maskana.

Terkait dengan tudingan pihak Jakarta soal penyebab bencana banjir, Maskana berkilah bahwa kawasan Puncak di wilayah Kabupaten Cianjur tidak termasuk ke bagian daerah aliran su-ngai (DAS) Ciliwung dan Cisadane. “Resapan air lebih mengarah ke bagian timur ke bagian DAS Ciraden dan Citarum,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, pengelolaan kawasan Puncak pun telah tertuang dalam Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Cianjur tahun 2005-2015 yang dikeluarkan Bappeda meliputi kawasan tertentu di kecamatan-kecamatan yang berlokasi di bagian utara Kabupaten Cianjur, meliputi Kecamatan Pacet, Cipanas, Sukaresmi, Cugenang, Warungkondang, Cianjur Kota, Cikalongkulon, Sukaluyu, Mande, Ciranjang, dan Bojongpicung.

Menyangkut banyaknya bangunan di kawasan Puncak, menurut Maskana, semua telah sesuai aturan meliputi kawasan konservasi dan kawasan andalan. “Ada beberapa lokasi yang memang tidak boleh dibangun, tapi ada kawasan andalan pariwisata dan pertanian yang diperbolehkan. Yang benar-benar tidak boleh adalah kawasan industri,” kata Maskana menjelaskan.

Menurut Sutiyoso (Guebrnur DKI. Jakarta), banjir yang terjadi di DKI Jakarta disebabkan oleh tiga faktor, yakni meluapnya sungai (13 sungai yang ada), tak mampunya situ (danau buatan) menampung air hujan di daerah yang berada di bawah permukaan air laut (40% wilayah DKI) serta karena pasangnya air laut.

BAB III REHABILITASI DKI JAKARTA

”Ada tiga langkah strategis, pertama membangun Banjir Kanal Timur (BKT), kedua membangun folder untuk me-nampung air dan memompa ke sungai, dan ketiga reklamasi pantai,” kata Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, saat memapar–kan situasi banjir dan penanganannya di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengunjungi ”crisis center” di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (4/2)

Di wilayah DKI, kata Sutiyoso, ada 13 sungai yang melewati wilayah DKI, dan ber-muara di pantai utara. Juga ada 200 situ yang harus ditingkatkan kapasitasnya.

Kini, salah satu cara untuk mengurangi dampak banjir de-ngan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT). ”Kalau BKT selesai ada lima sungai yang akan bisa kita kendalikan, dan 20% potensi banjir DKI bisa kita kendalikan,” kata Sutiyoso.

Banjir yang terjadi tiap tahun dan kini terparah di Jakarta, juga disebabkan karena tidak adanya badan yang memiliki kewenang¬an khusus menata kawa-san Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Gubernur DKI, Sutiyoso yakin, terbentuknya Me-gapolitan Jakarta, masalah banjir akan bisa teratasi.

”Banjir di DKI itu kan siklus tahunan dan berulang. Karena itu, saya usulkan konsep Megapolitan Jakarta untuk menanggulangi berbagai masalah di Jakarta, tidak hanya banjir,” katanya.

Sebuah Solusi Alternatif

Ketika bayang-bayang banjir masih menghantui banyak warga Jakarta, beberapa kearifan ilmiah dapat dipetik dari peristiwa yang amat menyesakkan dada ini. Kearifan yang dimaksud terkait dengan potensi beberapa disiplin ilmu yang relevan dengan musibah banjir, tetapi kurang diapresiasi. Ilmu-ilmu ini sesungguhnya telah dikenal tidak saja di kalangan masyarakat, tetapi juga di kalangan para pengambil keputusan, namun masih sering dilupakan dalam kehidupan sehari-hari, yang akibatnya lalu terjadi berbagai bencana, termasuk banjir.

Yang pertama tentu saja soal-soal cuaca. Dalam hal ini, media massa perlu memperbanyak dan mempersering menerbitkan laporan tentang ilmu cuaca agar masyarakat semakin terbiasa. Di dunia internet, The Franklin Institute, misalnya, punya situs yang secara komprehensif menyediakan berbagai info tentang cuaca yang bisa digunakan oleh pelajar, mahasiswa, pendidik, pemimpin, dan mitra kerja sama.

Di situs itu pula terdapat pameran tentang gejala alam El Nino, juga pemantauan Bumi (Earth Watch), weather on demand, peta cuaca, Pusat Hurricane Nasional. Selain itu, ada pula info latar belakang, antara lain tentang angin, kilat, tornado, suhu, dan pelangi. Sementara itu, untuk menghadapi cuaca buruk (severe weather), dimuat pula petunjuk keselamatan ketika menghadapi tornado, kilat, dan hurricane.

Dalam kaitan ini pula, pemahaman akan ilmu yang lebih luas dari ilmu cuaca, yakni meteorologi, juga semakin dirasakan relevan. Adanya BMG yang secara teratur memberikan prakiraan dan analisis cuaca terasa betul amat membantu, dan ke depan peranannya akan semakin besar. Oleh sebab itu, di negara dengan wilayah geografis besar dan unik, lembaga seperti BMG patut terus dikembangkan, dilengkapi sarana dan prasarananya dengan teknologi canggih, untuk mendukung aktivitasnya sehingga menghasilkan prakiraan cuaca yang lebih akurat dari waktu ke waktu.

Sekadar mengingatkan kembali, meteorologi adalah studi mengenai gerakan dan interaksi kompleks atmosfer, termasuk pengamatan gejala seperti suhu, angin, awan, dan penguapan. Atmosfer bumi—dalam sejarahnya yang panjang—telah mengalami rangkaian perubahan, misalnya saja karena sejumlah letusan gunung api besar telah menyemburkan abu dan debu ke atmosfer yang menyebabkan terjadinya pendinginan periodik iklim.

Kebutuhan untuk semakin mendalami ilmu cuaca, meteorologi, dan juga klimatologi, semakin mendesak justru ketika dewasa ini berbagai peristiwa memperlihatkan bahwa gejala pemanasan global semakin nyata. Kenyataan ini terakhir dikukuhkan dalam Sidang Panel Perubahan Iklim Antarpemerintah (IPCC) pekan lalu di Paris. Di antara fenomena alam yang diyakini akan terjadi adalah meningkatnya frekuensi gelombang panas dan hujan lebat. Tudung es kutub akan menciut; taifun dan hurricane akan menurun jumlahnya, tapi makin kuat terjangannya. Bagaimana akan menghadapi perubahan iklim seperti itu kalau untuk menghadapi yang ada sekarang ini saja sudah kedodoran?

Perencanaan kota

Ilmu perencanaan tata kota dan wilayah dikenal sebagai Planologi, dan disiplin ini sudah mulai menjadi satu pendidikan sejak hampir 50 tahun silam. Tahun 2004 diselenggarakan peringatan 45 tahun pendidikan planologi di Indonesia di ITB. Selain ITB, pendidikan planologi kini juga telah ada di sejumlah perguruan tinggi lain.

Perkembangan dan dinamisme perkotaan serta wilayah pada satu sisi tak bisa dihindari karena berbagai faktor, seperti jumlah penduduk yang terus bertambah dan ekonomi yang terus tumbuh. Namun, hukum perencanaan harus tetap ditaati, dan sebagaimana disiplin-disiplin lain, planologi jelas ilmu yang memberi pedoman tentang bagaimana ruang harus diatur, selain demi kemaslahatan manusia, juga agar harmoni dengan alam dapat terus dipertahankan.

Bagaimana sebaiknya lokasi industri harus ditetapkan, di mana sebaiknya untuk pertanian, bagaimana kebutuhan ideal warga bisa ditopang dengan baik oleh alam, mana kawasan hijau yang harus dipertahankan, itu antara lain wilayah planologi. Tetapi, masuk juga di dalamnya bagaimana perencanaan jalan, perumahan, sistem drainase, dan fasilitas umum lainnya.

Sebagai satu ilmu, planologi tak perlu diragukan. Munculnya istilah “daerah peruntukan” (bisa untuk perumahan atau daerah resapan) menjadi salah satu wujud upaya menata kota dan wilayah. Sayangnya setelah eksis hampir lima dekade, tidak sedikit pihak yang masih sering bertanya, “Di manakah planologi?” Misalnya ketika melihat kota-kota besar di Indonesia yang diandaikan bisa tumbuh baik dengan dukungan ilmu ini, dalam kenyataannya justru sering acak-acakan.

Tetapi, para planolog tak perlu kecil hati karena ilmu yang mereka pelajari tetap hal penting dan benar. Yang dibutuhkan adalah komitmen untuk menerapkannya secara konsekuen oleh otoritas pemerintahan, di daerah maupun di pusat.

Ilmu-ilmu yang menerangi

Ilmu cuaca, ilmu lingkungan, dan ilmu planologi jelas ilmu-ilmu yang apabila diikuti dengan penuh disiplin, besar artinya dalam upaya pencegahan banjir. Dengan memahami cuaca lebih baik, para birokrat bisa membantu masyarakat dalam merencanakan aktivitas mereka, juga membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur dan persiapan menghadapi keadaan darurat bencana. Pada sisi lain, memahami ilmu lingkungan baik untuk meningkatkan kesadaran agar senantiasa hidup harmonis dengan alam, tidak merusaknya. Sementara dengan planologi bisa diperoleh perencanaan dan penataan kota serta wilayah yang tidak saja baik bagi warga, tetapi juga selaras dengan alam.

Ilmu-ilmu tersebut telah lama hidup di negeri ini dan banyak dipelajari. Ada keyakinan kalau ilmu-ilmu tersebut diterapkan dengan baik, Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia tak perlu sengsara setiap kali mengalami banjir dahsyat. Sebaliknya juga diyakini, kalau ilmu-ilmu tersebut diabaikan, tidak menerangi mereka yang duduk di pemerintahan, bencanalah yang akan menjelang.
Kini, sambil menunggu hujan reda dan mendung pergi, ulurkan tangan ke para korban banjir. Jangan khawatir, “Post Nubila Jubila”, setelah mendung, ada kegembiraan.

Pendekatan ekologis

Persoalan banjir di Jakarta tidak bisa ditangani secara sepihak dan parsial, namun harus dengan pendekatan sistem ekologis (ekosistem) dan humanis. Pendekatan itu bisa teraplikasi dengan membangun kesepahaman dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah hulu (Bogor-Puncak-Cianjur/Bopuncur) dan hilir (Jakarta).

Pendekatan ekosistem berarti melihat sebab dan akibat banjir dalam satu kesatuan ruang ekologi dengan menghilangkan sekat administrasi, politik, sosial, dan ekonomi. Ekosistem Jakarta adalah satu ruang dengan ekosistem Bopuncur, sehingga saling bergantung dan memengaruhi. Penataan ruang di hilir tidak akan bisa cukup menyelesaikan masalah jika tidak disertai dengan penatan ruang di kawasan hulu.
Persoalan kerusakan lingkungan di hulu adalah akibat dari tuntutan ekonomi yang dilegitimasi oleh keputusan politik untuk menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah. Laju konversi lahan hijau di kawasan hulu menjadi kawasan perumahan mencapai sekitar 10 ribu hektare setiap tahun. Era otonomi mendorong semua pemerintahan di daerah untuk berlomba-lomba mengenjot pendapatan setinggi mungkin dengan mengabaikan keseimbangan ekologi. Padahal daerah hulu mempunyai fungsi ekologis yang sangat penting. Wacana untuk menerapkan kebijakan insentif-disinsentif dan kompensasi dari daerah hilir ke daerah hulu menjadi sangat relevan untuk segera diterapkan.

Kebijakan insentif bertujuan untuk merangsang pihak tertentu untuk melakukan sesuatu yang diinginkan dan disinsentif adalah kebalikannya, yaitu menjauhkan perilaku yang tidak diinginkan. Insentif dapat berupa reward untuk pihak yang menjalankan kegiatan pelestarian lingkungan. Disinsentif dapat berupa denda, sanksi, maupun hukuman yang bisa menimbulkan efek jera bagi perusak lingkungan. Sedangkan kompensasi adalah besaran moneter maupun non-moneter yang diberikan pada pihak yang telah melestarikan lingkungan sehingga memberikan dampak positif bagi sebagian besar masyarakat.

Jika daerah hulu bersedia atau diharuskan untuk mengalokasikan sekian persen daerahnya sebagai wilayah ekologis, yang berarti akan mengontrol secara ketat pembangunan ekonominya sehingga berdampak pada pendapatan, daerah hilir mesti memberikan insentif dan kompensasi yang layak. Insentif dan kompensasi ini harus setara dengan pengorbanan ekonomi dan sosial yang telah dilakukan oleh daerah hulu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum bagi masyarakatnya. Sedangkan disinsentif diterapkan bagi daerah hulu maupun hilir yang tidak mengindahkan kebijakan untuk melestarikan lingkungan.

Pendekatan humanis

Pendekatan ekosistem harus paralel dengan pendekatan humanis. Kebijakan insentif dan kompensasi adalah juga salah satu manifestasi dari pendekatan yang humanis. Bahwa masyarakat yang hidup di kawasan hulu mempunyai hak yang sama untuk hidup secara sejahtera dan berkecukupan, seperti mereka yang hidup di hilir. Insentif dan kompensasi adalah upaya untuk membuat kesejahteraan masyarakat di hulu meningkat dengan tidak melihat upaya melestarikan lingkungan sebagai sebuah paksaan.

Isu lain, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dianggap sebagai salah satu penyebab meluapnya air, karena terjadi penyempitan alur sungai. Mereka yang tinggal di bantaran bukanlah sebuah pilihan, namun karena kemiskinan. Relokasi mereka dari bantaran sungai harus diikuti dengan pemberikan alternatif permukiman yang permanen, murah, dan sehat. Hal ini juga terkait dengan isu ketidakadilan, di mana mereka yang kaya dapat dengan mudah menguasai tanah dan mengubah tata ruang, sedangkan yang miskin selalu disalahkan oleh pemerintah.

Pendekatan humanis juga akan mendorong partisipasi publik dalam kebijakan penanganan banjir, karena banjir tidak mengenal strata sosial, ekonomi, dan politik. Kejadian banjir kali ini menegaskan bahwa semua kalangan menjadikan banjir sebagai ancaman bersama dan melestarikan lingkungan adalah sebuah tuntutan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Teknologi Biopori

Sebagai salah satu upaya mengatasi banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya setiap tahun, Institut Pertanian Bogor (IPB) memperkenalkan teknologi lubang serapan biopori yang relatif mudah diaplikasikan mulai dari skala rumahtangga hingga skala lebih luas. Teknologi ini bisa diaplikasikan di kawasan perumahan yang 100 persen kedap air atau sama sekali tidak ada tanah terbuka maupun di areal persawahan yang berlokasi di kawasan perbukitan, kata dosen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Ir. Kamir R Brata MS di Bogor, Selasa.

Prinsip dari teknologi ini adalah menghindari air hujan mengalir ke daerah yang lebih rendah dan membiarkannya terserap ke dalam tanah melalui lubang resapan tersebut. “Selama ini yang menjadi salah satu faktor penyebab banjir adalah air hujan yang mengguyur wilayah hulu tidak bisa diserap dengan baik karena berkurangnya pepohonan dan banyaknya bangunan, sehingga wilayah hilir kebanjiran,” kata dia.

Dinamakan teknologi biopori atau mulsa vertikal karena teknologi ini mengandalkan jasa hewan-hewan tanah seperti cacing dan rayap untuk membentuk pori-pori alami dalam tanah, dengan bantuan sampah organik, sehingga air bisa terserap dan struktur tanah diperbaiki.

“Cara ini disamping membantu mengatasi masalah sampah perkotaan, juga diharapkan menjadi solusi atas bencana banjir yang selalu melanda Jakarta,” kata Kamir. Di kawasan perumahan yang 100 persen kedap air, teknologi lubang serapan biopori ini diterapkan dengan membuat lubang di saluran air ataupun di areal yang sudah terlanjur diperkeras dengan semen dengan alat bor. Kemudian ke dalam lubang berdiameter 10 cm dengan kedalaman 80 cm atau maksimal satu meter tersebut, dimasukkan sampah organik yang bisa berupa daun atau ranting kering serta sampah rumahtangga.

Keberadaan sampah organik ini berfungsi untuk membantu menghidupkan cacing tanah dan rayap yang nantinya akan membuat biopori. Di saluran air, lubang serapan ini bisa dibuat setiap satu meter dan pada ujung saluran dibuat bendungan sehingga air tidak lagi mengalir ke hilir namun diserap sebanyak-banyaknya ke dalam lubang. “Tidak perlu khawatir sampah organik akan meluap karena air akan begitu cepat terserap ke dalam lubang. Begitu pun tidak ada bau yang ditimbulkan dari sampah karena terjadi proses pembusukan secara organik,” ujarnya.

Penyerapan air ini juga tidak akan merusak pondasi bangunan karena air meresap secara merata. Teknologi ini juga bisa diterapkan di rumah-rumah yang memiliki lahan terbuka. “Saya sudah membuktikan, dengan membuat lubang-lubang semacam ini di dekat pohon, pohon menjadi semakin subur,” kata dia. Sementara itu, untuk kawasan persawahan di lahan miring, sebaiknya ditanami dengan padi gogo yang tidak membutuhkan banyak air. Air justru diserapkan ke dalam tanah dengan cara diberi serasah di dasar saluran atau dengan membuat cekungan berisi serasah. Prinsip ini sama dengan lubang serapan yang diisi dengan sampah organik. “Jangan khawatir ada tikus atau ular karena cekungan ini akan selalu tergenang air,” kata Kamir.

Lebih lanjut ia menegaskan, aplikasi teknologi tepat guna ini memerlukan dukungan masyarakat untuk mengubah kebiasaan mencampur sampah organik dan anorganik. Diperlukan keterlibatan masyarakat secara luas, dari wilayah hulu hingga hilir, sehingga teknologi ini bisa dirasakan manfaatnya untuk mengatasi banjir, kata Kamir.

BAB IV PASCA BANJIR

Selama hampir sepekan, Jakarta lumpuh akibat banjir. Selain menelan korban jiwa dan menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi, banjir di Jakarta berdampak sangat serius terhadap perekonomian. Pasokan barang dari dan ke ibu kota terganggu akibat putusnya arus lalu lintas. Tidak ada solusi komprehensif yang dilakukan pemerintah, baik Pemprov DKI maupun pemerintah pusat, kecuali menunggu air surut dan menangani korban banjir secara parsial.

Salah satu dampak banjir yang hampir bisa dipastikan adalah lonjakan harga-harga barang. Estimasi pemerintah, harga barang bisa naik hingga 20 persen pada Februari. Ini dengan asumsi bahwa pasokan bisa tetap dilakukan di tengah banjir. Jika pasokan benar-benar terputus, kenaikan harga barang bisa lebih tinggi. Sektor transportasi juga memberikan kontribusi inflasi signifikan mengingat putusnya jalur-jalur utama di Jakarta. Apalagi pasokan BBM (bahan bakar minyak) juga tersendat.

Kondisi makroekonomi Indonesia yang membaik pada paro pertama 2007 ini dihadang bencana banjir yang tidak diduga sebelumnya. Jika harga barang naik, stabilitas makro yang ditandai dengan terus turunnya suku bunga dan stabilnya nilai tukar rupiah bisa jadi berbalik arah. Meskipun banjir itu hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya, dengan model ekonomi yang sentralistik, dampak ekonominya bisa berskala nasional. Memang inflasi itu temporer, namun kenaikan harga barang akibat banjir bisa dimanfaatkan spekulan sehingga tingginya harga bertahan dalam waktu lebih lama.

Konsentrasi pemerintah untuk menata ekonomi 2007 dengan lebih baik sedikit banyak terganggu oleh banjir besar Jakarta itu. Pemerintah pusat dan Pemprov DKI pun akan mengalokasikan anggaran khusus untuk mengatasi dampak banjir tersebut. Belum lagi, tuntutan agar ada program yang lebih sistematis untuk mengatasi banjir di ibu kota. Inilah yang dikhawatirkan akan mengalihkan perhatian pemerintah dari upaya menangani masalah yang lebih besar seperti program pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Dampak banjir terhadap ekonomi bukan hanya melonjaknya angka inflasi. Dampak yang langsung terasa adalah merosotnya transaksi di dunia perbankan, pasar modal, dan sektor riil. Hingga kemarin, tak ada aktivitas warga Jakarta yang bisa dibilang sudah seratus persen normal. Warga Jakarta masih asyik memperbincangkan banjir daripada memulai rutinitas bisnis mereka.

Banjir Jakarta adalah contoh amburadulnya manajemen tata kota di Indonesia. Tidak ada kota besar di Indonesia yang bebas dari ancaman banjir. Selain Jakarta, Surabaya termasuk langganan banjir. Hidup dalam penderitaan seperti ini seperti menjadi “kegembiraan” tersendiri bagi warga maupun pemerintah.
Banjir Jakarta tidak bisa dipandang sebagai persoalan warga Jakarta an sich. Tetapi, itu sudah menjadi problem nasional yang membutuhkan pemecahan lebih komprehensif dan integral. Pemprov DKI dan pemerintah pusat perlu duduk bersama sehingga banjir seperti itu tidak terulang lagi pada masa mendatang.

Posted by CECEP SUYUDI M at 6:50 AM 0 comments  Tuesday, February 27, 2007
Sumber: http://csm-privatlibrary.blogspot.com

Bersama Kita Mengelola Banjir

Oleh : Purwanti Sri Pudyastuti

Banjir yang melanda Jakarta awal Februari 2007 menambah deretan bencana yang telah datang bertubi-tubi melanda negeri ini. Sekilas, sepertinya permasalahan banjir merupakan masalah sederhana karena telah rutin dialami setiap tahun. Kenyataannya, permasalahan banjir merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat dianggap sederhana. Dampak negatif akibat banjir sangat merugikan di banyak sektor. Banjir menyebabkan aktivitas perekonomian hampir lumpuh, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi terganggu, ancaman penyakit, penyediaan air bersih terganggu, aliran listrik terputus, dan masih banyak lagi kerugian yang harus ditanggung akibat banjir.

Jika dihitung dalam rupiah, kerugian yang ditanggung saat banjir melanda dan biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan pascabanjir di Jakarta akan berjumlah miliaran rupiah. Padahal tidak hanya Jakarta yang dilanda banjir, namun banyak daerah lain di Indonesia yang dilanda banjir tahun ini sehingga alokasi dana banyak terserap untuk penanganan masalah banjir.

Banjir, sebenarnya adalah fenomena alam yang tidak dapat dihilangkan sama sekali, namun setidaknya dapat dikurangi potensi dan resikonya. Menurut Associated Programme on Flood Management (APFM, 2006), masalah banjir merupakan hasil interaksi antara fenomena alam dengan lingkungan, proses sosial, dan proses ekonomi. Proses sosial-ekonomi seperti pembangunan di segala bidang memberikan dampak kepada kondisi lingkungan suatu daerah.

Sebagai contoh, penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu sebagai bahan kontruksi rumah pascabencana tsunami di Aceh telah menyebabkan kerusakan hutan yang menyebabkan daya rusak air berupa banjir di daerah tersebut tidak dapat dikendalikan. Pengalihfungsian daerah resapan air di Puncak, Cipanas, Jawa Barat, menjadi bangunan-bangunan seperti vila juga merupakan satu contoh proses sosial-ekonomi yang menjadi pendukung terjadinya banjir di Jakarta.

Keterkaitan antara daerah hulu dan hilir juga tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan banjir karena dalam suatu daerah aliran sungai (DAS) secara alamiah air pada semua badan air yang ada di DAS akan mengalir dari arah hulu menuju hilir. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang berinteraksi dengan air dan tanah di daerah hulu akan memberikan dampak pada daerah hilir. Beralihfungsinya daerah resapan air di Bogor menjadi daerah kedap air merupakan satu contoh aktivitas di hulu yang memberikan dampak di daerah hilir.

Pendekatan multidisiplinerPengelolaan banjir yang dilakukan selama ini mayoritas adalah upaya pengendalian banjir yang masih terpusat pada upaya-upaya teknis seperti pembuatan tanggul, drainase, atau bendungan. Ketika daya tampung drainase dan sungai dalam mengalirkan debit air tidak lagi dapat diandalkan, maka fungsi pengendalian banjir saluran-saluran tersebut pun seolah-olah hilang.

Selain itu, upaya perbaikan lingkungan sebagai pendukung upaya pengendalian banjir seperti rehabilitasi lahan kritis selama ini tidak dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua pihak terkait. Sebagian besar upaya tersebut dilakukan sendiri-sendiri. Upaya penyelamatan hutan misalnya hanya dilakukan oleh Dinas Kehutanan tanpa sinergi dengan institusi lain yang terkait dengan pengelolaan lahan dan sumberdaya air.

Permasalahan banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan ego sektoral, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir, seperti faktor meteorologi, hidrologi, dan manusia. Selain itu, daya rusak air yang dipresentasikan oleh kejadian banjir mempunyai keterkaitan dengan kondisi lingkungan sebagai dampak dari aktivitas manusia dalam memperlakukan lingkungan dan sumberdaya yang ada di dalamnya.

Menurut APFM (2006), upaya pengelolaan banjir akan efektif jika dilakukan secara terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas, berbasis daerah aliran sungai (DAS), menggunakan pendekatan multidisipliner dan berwawasan lingkungan. Selain itu, pengelolaan banjir secara terpadu seharusnya dilakukan dalam satu kerangka dengan pengelolaan sumberdaya air terpadu dan bersinergi dengan pengelolaan daerah pantai terpadu.

Dalam pengelolaan banjir terpadu, keterkaitan antara aspek teknik, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, perundangan, dan lingkungan harus dipertimbangkan. Dalam penelitian yang dilakukan di beberapa negara, APFM (2006) melaporkan bahwa pengelolaan banjir terpadu yang menggunakan pendekatan multidisipliner akan lebih menghemat biaya dibandingkan dengan pengelolaan banjir yang hanya mengandalkan ego sektoral.

RTRW dan pengelolaan banjirSetiap daerah (pada tingkat kabupaten atau kota) semestinya mempunyai rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam RTRW suatu daerah, biasanya ditetapkan kawasan-kawasan seperti kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor, kawasan lindung, dan kawasan resapan air. Semua kegiatan pembangunan di suatu daerah termasuk pengelolaan sumberdaya air yang di dalamnya mencakup pengelolaan banjir, semestinya terpadu dengan RTRW.

Namun kenyataannya, di Indonesia seringkali dijumpai adanya ketidakterpaduan antara RTRW dan kegiatan pembangunan. Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan banjir maka keterpaduan antara RTRW dengan kegiatan pembangunan harus diwujudkan. Namun hal ini hanya bisa terwujud jika masyarakat luas dilibatkan dan ada dukungan dari sektor perundangan, hukum, dan kelembagaan.

Mencermati bencana banjir yang kejadiannya terus meluas di beberapa daerah di Indonesia, sepertinya sudah saatnya kita harus meninggalkan ego sektoral dalam pengelolaan banjir dan beralih ke pendekatan multidisipliner. Dengan begitu, program pengelolaan banjir terpadu dapat diwujudkan dan manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek namun juga dalam jangka panjang. Bersama kita (seharusnya) bisa mengelola banjir.

Purwanti Sri Pudyastuti, Pengajar Jurusan Teknik Sipil UMS, Alumnus Water, Engineering, and Development Centre, Loughborough University, Inggris

Sumber : http://www.republika.co.idPublished on 6 Februari 2007, 08:01

Pelajaran dari Banjir Jakarta

Oleh : Dwikorita Karnawati dan  Suharyadi MS

Saat pertama kali kota Batavia dibangun lebih dari seratus tahun lalu, tampaknya pemerintah Hindia Belanda sudah cukup memahami fenomena geologi di wilayah calon Kota Batavia dan sekitarnya itu. Karenanya, pembangunan kota Batavia saat itu selalu dilengkapi dengan drainase kota yang memadai, yang juga dilengkapi dengan kanal-kanal dan pintu air.

Permasalahan alamKondisi lahan di wilayah Batavia relatif rendah, hanya berada pada ketinggian maksimum 10 meter dari muka air laut, dan tepat berada di depan kaki morfologi pergunungan. Maka wilayah Batavia ini secara alamiah akan selalu menerima air limpasan dari daerah dengan morfologi yang lebih tinggi (dari arah Puncak).

Celakanya, wilayah Batavia yang selalu mendapat limpasan air ini terbentuk oleh endapan alluvium sungai (di bagian selatan dan tengah kota) serta alluvium pematang pantai (di bagian utara kota). Endapan-endapah tersebut merupakan tanah lempung yang mempunyai daya serap kecil terhadap air hujan. Sehingga aliran hujan sebagian besar akan dilimpaskan melalui sungai.

Jadi, pemeliharaan dan pengendalian sistem sungai sangat penting untuk menghindarkan banjir di wilayah Batavia. Namun kemudian karena di kota tersebut akan dibangun gedung-gedung, maka pemerintah Batavia menganggap sangat penting untuk menambah efektivitas drainase kota. Karena itu, dibuatlah kanal-kanal dan saluran-saluran drainase pendukung, untuk mengurangi potensi banjir di wilayah kota.

Dan ternyata upaya untuk pengendalian air di Jakarta tidaklah mudah. Meskipun di masa pemerintahan Hindia Belanda telah dibuat Banjir Kanal dan Pintu Air Manggarai, ternyata pada 19 Februari 1918 kota Batavia tetap tergenang air. Dan setelah itu, dengan makin pesatnya pembangunan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kejadian banjir makin sering terjadi di wilayah tersebut.

Pembangunan tak tepatDari fenomena tersebut, dapat kita pelajari bahwa wilayah Batavia atau Jakarta memang secara alamiah berpotensi banjir. Kenyataan itu menunjukkan bahwa upaya mengamankan siklus hidrologi dengan menjaga keseimbangan antara luas tutupan lahan dan kelancaran drainase air sangat vital untuk menyelamatkan kota tersebut. Salah satu penyebab sulitnya upaya menjaga keseimbangan siklus hidrologi adalah semakin mudah dan pesatnya pembangunan perumahan-perumahan baru tanpa menunggu selesainya pembangunan sarana dan prasarananya.

Pembangunan perumahan tersebut selain mengurangi luas tutupan lahan resapan, juga beberapa di antara perumahan tersebut sebenarnya belum siap untuk menjadi hunian yang aman menurut pertimbangan lingkungan. Sering terjadi rumah sudah dihuni, tetapi saluran drainasenya belum ada, bahkan jalannya pun belum sepenuhnya siap.

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya drainase dalam memperlancar pembuangan air limpasan masih dianggap sepele. Apalagi, pertimbangan terhadap kondisi tanah/geologi, morfologi, dan pengaruhnya terhadap kelancaran drainase air di wilayah perumahan dan sekitarnya sering diabaikan. Tidak jarang dijumpai perumahan yang dibangun pada daerah bekas rawa, yang di masa lampau justru dirancang oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai daerah tandon air. Bahkan di lembah sungai pun tidak jarang dibangun permukiman. Jadi sebenarnya perumahan-perumahan tersebut dibangun memang pada letak yang salah, yaitu pada lahan yang seharusnya untuk tempat atau lewat air.

Pesatnya pembangunan di kota Jakarta ternyata juga memicu peningkatan pengambilan (eksploitasi) air bawah tanah yang akhirnya mengakibatkan penurunan muka tanah. Dengan turunnya muka tanah, tentunya menambah mudah bagi air untuk menggenang secara lokal pada tempat-tempat yang mengalami penurunan.

Satu masalah lagi yang sebenarnya sudah banyak dimengerti oleh siapapun, yaitu kurang berhasilnya pengaturan lahan di wilayah Puncak, Bogor dan Cianjur, Jawa Barat. Dengan makin diabaikannya penataan lahan di kawasan Puncak dan kawasan di bawahnya, terntunya air limpasan dari arah Puncak atau arah lereng bawah Puncak akan makin meningkat.

Jadi, jelas bahwa dampak pembangunan yang tidak tepat, terutama dari aspek tata ruang dan kelengkapan sarana dan prasarana, mengakibatkan daya dukung lahan kota Jakarta sudah terlampaui. Kondisi tersebut, menyebabkan Jakarta akan selalu terkena banjir baik dari arah hulu (Puncak) atau dari meluapnya saluran-saluran/sungai-sungai lokal dan genangan lokal.

Jalan keluarUntuk mengatasi banjir dalam kondisi mendesak, upaya memperlancar drainase kota sangat perlu. Upaya seperti ini misalnya dapat dilakukan dengan memperbaiki dan menambah saluran-saluran yang ada, serta memperlancar aliran sungai ke arah laut. Disarankan untuk upaya ini tidak dilakukan dengan membuat sudetan atau memindahkan aliran air limpasan hujan ke lahan lain yang belum banjir. Pemeliharaan sistem drainase perlu dilakukan pula secara efektif. Selain itu, resapan air perlu ditambah, misalnya dengan mengaktifkan kembali situ-situ (danau-danau) yang pernah ada. Dan apabila memang perlu, danau-danau resapan perlu ditambah untuk bisa menjadi tempat penampungan air.

Selain solusi yang sifatnya mendesak, juga perlu dilakukan langkah penanganan jangka panjang yang diterapkan secara lebih nasional. Sebaiknya segera dipikirkan untuk pengembangan wilayah di daerah-daerah lain di Indonesia beberapa hal berikut.

Pertama, upaya penetapan/penyempurnaan tata ruang agar selalu mempertimbangkan kondisi geologi dan siklus hidrologi. Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bahaya geologi (tidak hanya banjir, namun termasuk pula, longsor, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya)

Kedua, perlu lebih diperketat penerapan peraturan yang mengatur pembangunan perumahan. Pembangunan perumahan hanya dapat dilakukan apabila kondisi sarana dan prasarana (terutama drainase serta jalan) sudah benar-benar siap. Tanpa kesiapan itu, pembangunan perumahan semestinya tidak boleh dijalankan.

Ketiga, perlu lebih diperketat lagi peraturan yang mengatur pengambilan air bawah tanah. Peraturan ini sangat penting terutama untuk kota-kota yang tersusun oleh tanah lempung, seperti kota-kota di pesisir pantai Laut Jawa.

Keempat, Perlu upaya pengendalian urbanisasi, terutama urbanisasi ke kota-kota yang daya dukung lahannya sudah mendekati ambang batas untuk terlampaui. Dan yang kelima adalah perlu adanya koordinasi antarwilayah administrasi. Koordinasi itu kemudian diarahkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan gangguan ekosistem. Langkah-langkah jangka panjang ini sangat perlu dilakukan.

– Selain posisinya yang relatif rendah, letak Jakarta di depan kaki mofologi pergunungan membuat wilayah tersebut sangat mudah diterjang banjir. – Pemerintah Hindia Belanda telah menyiapkan kondisi itu dengan membuat banjir kanal, pintu-pintu air, serta drainase dalam kota.

– Sayang, pada perkembangan selanjutnya, laju pembangunan di Jakarta tidak banyak mempertimbangkan aspek tersebut. Akibatnya siklus hidrologi menjadi terhambat. – Upaya memperlancar drainase, memperketat aturan pengambilan air tanah, mengetatkan syarat pembangunan perumahan, dan sebagainya, merupakan langkah yang harus diambil untuk mengatasi banjir Jakarta.

Dwikorita Karnawati Ketua Jurusan Teknik Geologi UGM, Suharyadi MS Pengajar dan Peneliti Geohidrologi UGM

Sumber : http://www.republika.co.id, published on 8 Februari 2007, 07:37

Banjir di Jakarta dan Kerusakan Das Ciliwung : Identifikafi Penyebab Banjir dan Kebijakan Pengendalian Banjir di Jakarta

PENGARANG : Dodi S Riyadi

Abstract

Floods in Jakarta at early 2002 are the bad calamity and rightly decide as national disaster. The majority of Jakarta and its surrounding areas were flooded. Looking at its history and geomorfologies conditions, Jakarta is really the floods city. Based on the history, the big floods in Jakarta has happened several times, i.e: 1654, 1918, 1976 and 1996. While, based on the geomorfologies condition, about 40% of the Jakarta areas were coastal lower zone with elevation about one meter from sea tide level. The large amount of the lake and swamp with its main function as water infiltration in Jakarta was lost and changes into human settlement and office. In addition, land use changes have been occurred very fast in the Ciliwung watershed and Bopunjur areas (during 1990–1999) indicated by increasing built up area (20,3%). The impact in river flow regime was show by increasing average maximum debit and decreasing average minimum debit of Ciliwung River based on hidrolodical time series (during 1987-1999). This paper describes the causes of the floods in Jakarta and efforts to the floods control in Jakarta.

Kata Kunci: Banjir, Kerusakan DAS Ciliwung dan Penataan Ruang

PENDAHULUAN

Bencana banjir yang terjadi sepanjang tahun 2002 dan awal tahun 2003 memang musibah terburuk dan patut ditetapkan sebagai bencana nasional. Sejumlah wilayah di Jakarta, Tangerang dan Bekasi yang sebelumnya tidak pernah terkena banjir, kini tidak bisa mengelak dari musibah itu. Jika dilihat dari sejarahnya dan kondisi geomorfologis, Kota Jakarta memang tidak bisa lepas dari persoalan banjir. Pasalnya, sekitar empat puluh persen wilayah ibukota terdiri dari dataran rendah pantai dengan ketinggian kurang dari 10 meter, bahkan di beberapa tempat berada di ± 1,00 meter di bawah muka air pasang (maksimum). Oleh karena itu, apabila air laut pasang, maka secara alamiah daerah dengan ketinggian rendah akan terendam.

Sungai, banjir kanal dan tempat penampungan air di Jakarta sudah tidak mampu menampung debit air hujan yang terus bertambah. Sementara daerah resapan air telah berubah peruntukannya menjadi kawasan permukiman dan gedung-gedung bertingkat. Ketika bencana banjir hebat terjadi sejumlah warga Jakarta mulai bertanya-tanya; Apa yang menjadi penyebab musibah banjir tersebut? Bukankah curah hujan yang tinggi yang menimpa berbagai wilayah di tanah air adalah hal biasa yang memang terjadi setiap tahun? Sampai sejauhmana Pemerintah bertanggung jawab atas bencana banjir ini ?

Jakarta telah gagal mengatisipasi ganasnya banjir di awal tahun 2002. Akibatnya ratusan ribu warganya menderita dan kehilangan harta seada mereka. Bencana banjir di Jakarta telah membuka tabir betapa amburadulnya pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup. Mencari kambing hitam, saling menyalahkan atau berpolemik tanpa mengenal ujung pangkal masalah atas musibah banjir di Jakarta ini bukanlah penyelesaian yang baik.

KESIMPULAN

Akibat pembangunan dan alih fungsi lahan di DAS Ciliwung dan Kawasan Bopunjur yang sangat pesat telah menyebabkan terjadinya penambahan debit air Sungai Ciliwung melampaui kapasitas maksimum sungai (menambah runoff air).

Selain itu, sejumlah situ, waduk dan rawa yang berfungsi sebagai daerah resapan air di DKI Jakarta telah menghilang. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Jakarta.

Upaya untuk mengendalikan banjir di Jakarta pada masa mendatang, akibat berkurangnya kapasitas Sungai Ciliwung (sedimentasi dan penyempitan alur sungai), dilakukan dengan rekayasa teknis “structural measures” dengan membangun prasarana keairan, antara lain:

  • Pembangunan situ dan waduk
  • Pembangunan dam pengendali aliran air Sungai Ciliwung (bagian hulu)
  • Pembuatan sodetan dari Sungai Ciliwung dan Sungai Angke ke Sungai Cisadane
  • Pembuatan tanggul banjir
  • Normalisasi alur sungai
  • Pembangunan banjir kanal
  • Perbaikan muara sungai

Sedangkan upaya “non structural measure” ini terutama lebih ditujukan untuk mengendalikan kegiatan manusia yang tinggal di sepanjang bantaran banjir dan bantaran sungai. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

  • Penentuan peil banjir
  • Sistem pemberitahuan dini (early warning system) ketika datangnya banjir
  • Program evakuasi korban banjir
  • Pengaturan tata guna lahan
  • Pengaturan “river block plan”
  • Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan sungai dan batarannya
  • Perbaikan kelembagaan pengendalian banjir

SUMBER : Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia, Vol.4, No.4 (Juli 2002), hal. 15-29 /HUMAS-BPPT/ANY

BANJIR SEBAGAI PENDOBRAK KEBOBROKAN MORAL

(Oleh : A. Umar Said)

Seperti yang sudah diduga oleh banyak orang, masalah banjir besar di wilayah Jabotabek mulai menjadi persoalan besar di kalangan pusat pemerintahan, DPR/DPRD dan masyarakat luas. Perkembangan ini baik sekali. Sebab, masalah banjir ini memang HARUS dijadikan persoalan besar oleh masyarakat luas, termasuk oleh kalangan pemerintahan dan lembaga-lembaga resmi maupun organisasi-organisasi non-pemerintah dan berbagai macam gerakan rakyat. Namun, adalah salah kalau ada fihak-fihak yang mempersoalkan masalah banjir ini hanya dengan tujuan untuk salah-menyalahkan, atau melulu sekadar mencari “kambing hitam” saja. Apalagi, adalah nista sekali, kalau ada fihak-fihak yang “menunggangi” persoalan banjir besar ini, dengan latar-belakang demi kepentingan pribadi, golongan, kelompok, partai, atau dalih agama. Apalagi (!!!), kalau ada rencana, gagasan, upaya, untuk menjadikan masalah banjir ini sebagai sarana untuk melakukan korupsi.

Musibah besar banjir kali ini telah mendatangkan kesengsaraan yang memedihkan hati banyak sekali orang, dan menimbulkan kerugian benda dan jiwa yang tidak sedikit pula. Menurut Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, banjir menggenangi 42 kecamatan di Jakarta (100 persen) dengan 168 kelurahan (63,4 persen). Luas genangan mencapai 16.041 hektar atau 24,25 persen dari luas DKI Jakarta dengan ketinggian air tertinggi lima meter. Korban banjir sebanyak 381.266 jiwa dan menelan korban jiwa sebanyak 21 orang (Kompas, 5 Februari 2002). Mengingat skalanya yang begitu besar, maka jelaslah kiranya bagi banyak orang bahwa masalah ini tidak cukup dengan dihadapi dengan menjadikannya sebagai agenda sosial, atau agenda kemanusiaan saja. Musibah besar ini ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, tata-kota, pelayanan sosial, pengaturan kependudukan, anggaran pemerintahan, perijinan pembangunan, dan juga kebersihan moral aparat pemerintahan. Singkatnya, persoalan banjir Jabotabek ini juga berkaitan erat dengan masalah politik, dan …..moral.

Memang, kita patut menghargai bantuan uang, bahan makanan, mi instan, beras, gula, pakaian, selimut, obat-obatan, yang telah diberikan oleh berbagai fihak (pemerintah dan beraneka-ragam golongan dalam masyarakat) kepada begitu banyak orang yang menderita. Kita perlu salut dengan didirikannya posko-posko dan dapur umum. Sebab, tindakan urgen yang perlu bersama-sama dilakukan dengan cepat atau segera adalah memberikan pertolongan kepada ratusan ribu orang yang sangat menderita dewasa ini. Namun, di samping itu, perlulah kiranya masyarakat juga ikut mempersoalkan atau memikirkan berbagai masalah penting lainnya yang berkaitan dengan musibah besar ini.

KE MANA BIAYA PENGENDALIAN BANJIR 2001 ?

Sekarang makin jelaslah bagi banyak orang bahwa musibah banjir di wilayah Jabotabek (juga yang di daerah-daerah lain negeri kita) tidak bisa dihadapi dengan sikap “sebagai cobaan Tuhan” saja dan menganggapnya hanya sebagai takdir yang harus diterima dengan ketawakalan dan kesabaran. Sebab, banyak juga faktor kesalahan ulah manusia, yang bisa dikaitkan dengan musibah ini. Kesalahan-kesalahan inilah yang harus diteliti bersama-sama, untuk kemudian bisa dikoreksi, demi kepentingan bersama. Contohnya cukup banyak, dan di antaranya adalah yang berikut.

Menurut satu tulisan dalam harian Sinar Harapan (5 Februari 2002), “seharusnya untuk menghadapi musim penghujan tahun ini, Pemda Jakarta sudah melakukan langkah-langkah pencegahan. Misalnya, melakukan pengerukan kali dan perbaikan drainase, serta mempersiapkan pertolongan bagi masyarakat korban. Bukannya malah menggusur masyarakat dengan alasan untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan. Tragisnya lagi, untuk membiayai penggusuran tersebut Pemda tidak tanggung-tanggung mengalokasikan untuk Dinas Tramtib sebesar Rp 118,660 miliar. Dalam RAPBD untuk 2002, Pemda Jakarta mengalokasikan dana. untuk pengendalian banjir sebesar Rp 294 miliar. Ini merupakan suatu kenaikan yang besar, sebab anggaran untuk subsektor yang sama dalam tahun 2001 adalah sebesar Rp 250 miliar. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh Pemda DKI. Oleh karena itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) selaku lembaga yang concern terhadap persoalan transparansi dan akuntabilitas kebijakan publîk, menuntut agar Pemda DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap kegagalannya dalam menangani masalah banjir di DKI. Perlu ditelusuri ke mana larinya dana Rp.250 milyar (anggaran tahun 2001), yang diakui oleh Pemda digunakan untuk mengatasi banjir, padahal hasilnya tidak ada.”, demikian ditegaskan oleh tulisan yang berjudul “Ke mana biaya pengendalian banjir 2001” itu.

29 LSM DESAK SUTIYOSO MUNDUR

Dari siaran-siaran radio, televisi, dan pers tentang banjir di wilayah Jabotabek selama sekitar 10 hari yang lalu, nyata jelas bahwa pemerintahan DKI Jakarta telah bertindak lamban dalam menghadapi berbagai persoalan parah yang dihadapi oleh penduduk. Kalaupun bertindak, maka tidak sepadan dengan urgennya persoalan dan besarnya skala musibah besar ini. Oleh karena itulah maka (pada tanggal 5 Februari 2002) sekitar 29 LSM menggelar aksi demontrasi ke gedung DPRD Tingkat I DKI Jakarta Pusat. Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mundur dari jabatannya.
“Kami juga minta agar eksekutif dan legislatif DKI Jakarta mempertanggungjawabkan secara hukum segala tindakan, kebijakan dan manipulasi, khususnya yang berkaitan dan menyebabkan terjadinya banjir,” ungkap mereka. Dari 29 LSM yang diwakili masing-masing oleh satu orang itu, hadir diantaranya Wardah Hafidz dari UPC, Nursyahbani Katjasungkana dari Tim Pembela Hukum Orang Miskin, Tini Hadad dan Zoemrotin dari YLKI. .

Masing-masing perwakilan LSM meminta agar Sutiyoso mundur. Juga agar dimasa depan, sistem pemilihan pejabat publik seperti gubernur, anggota DPRD dan walikota harus dilakukan melalui cara pemilihan langsung oleh warga kota. Delegasi LSM itu juga menilai, bahwa banjiir di awal tahun 2002 ini merupakan wujud dari kondisi kota yang berada di ambang kehancuran. Hal itu diakibatkan pengelolaan kota yang tertutup, korupsi dan represif dan hanya memperhatikan kepentingan elit. Dalam dialog dengan sejumlah anggota DPRD itu sempat terjadi ketegangan. Pasalnya, LSM menuding bahwa mobil sedan yang diperoleh anggota dewan berasal dari dana banjir di Jakarta. Anggota dewan membantahnya. Namun saat didesak LSM dari mana anggota dewan memiliki dana untuk memperoleh mobil sedan, anggota dewan tidak bisa menyebutkan dari mana. (dikutip dari Detikcom, 5 Februari 2002).

Aksi 29 LSM ke DPRD DKI ini merupakan peristiwa penting, karena mengandung muatan politik yang cukup berat dan juga pesan moral yang kuat. Dialog yang sebagian juga disiarkan oleh SCTV (Liputan 6) dan bisa juga dilihat di Paris (lewat Internet, dengan menggunakan Real Player) ini bisa menjadi inspirasi bagi perjuangan banyak LSM dan gerakan-gerakan rakyat di seluruh negeri. Sebab, apa yang terjadi di DPRD Jakarta juga telah sering dan banyak terjadi di tempat-tempat lainnya. Ketika DPR atau DPRD adem-ayem saja tentang masalah-masalah parah seperti banjir besar kali ini, maka peran berbagai LSM atau organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya adalah sangat diperlukan. Ketika banyak “wakil rakyat” sudah terbeli oleh uang, maka terpaksalah rakyat menyalurkan suara mereka dengan jalan dan cara yang lain.

MENGGUGAT PEMERINTAH ADALAH BENAR

Aksi-aksi LSM, atau berbagai organisasi dan gerakan kemasyarakatan lainnya, yang berkaitan dengan banjir di Jakarta kali ini amat penting artinya. (Walaupun ada di antara pejabat, anggota-anggota DPRD, atau berbagai “tokoh” kalangan atas, yang mencemoohkan, menganggap enteng, atau bahkan memusuhi mereka). Bukan saja karena begitu banyak LSM itu telah menuntut mundurnya Gubernur Sutiyoso, melainkan juga karena akan melancarkan class action (gugatan kelompok) terhadap pemerintahan Jakarta dan Pemerintah Pusat. Dan, melancarkan class action kepada Pemda DKI dan Pemerintah Pusat tentang masalah-masalah banjir ini tidak hanya penting sekali dalam memperjuangkan kepentingan yang adil bagi masyarakat luas yang menderita karena kerugian benda dan jiwa, melainkan juga merupakan langkah penting guna mendobrak kebobrokan di kalangan pemerintahan dan di kalangan masyarakat.

Class action terhadap pemerintah ini akan merupakan pengalaman penting dalam kehidupan bernegara kita. Sebab, gugatan-bersama oleh gabungan LSM ini akan bisa merupakan dorongan atau gugahan bagi banyak kalangan dalam masyarakat untuk lebih berani bersama-sama menyatakan pendapat, melancarkan kritik, mengawasi tindakan-tindakan pemerintah atau pejabat-pejabat (termasuk para konglomerat) yang merugikan kepentingan rakyat. Banjir besar di wilayah Jabotabek kali ini ( juga di daerah-daerah, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur) merupakan kesempatan yang ideal untuk mengembangkan perjuangan semacam ini.

Sebab, seperti yang sudah disuarakan oleh berbagai kalangan, banyak kerugian dan penderitaan masyarakat bisa dicegah (atau dikurangi) seandainya pemerintah dan DPR/DPRD (baik yang lalu maupun yang sekarang) mengelola pemerintahan dengan lebih serius, lebih jujur, atau lebih bersih. Kasus dirusaknya lingkungan alam di daerah Bogor dan Puncak oleh pembangunan villa atau rumah-rumah mewah, atau pembangunan Pantai Indah Kapuk di daerah Jakarta adalah manifestasi yang gamblang tentang buruknya kolusi antara pejabat-pejabat (dan anggota-anggota DPRD) yang bisa dibeli oleh para pengusaha besar.
Berkat kekuatan “uang haram” inilah banyak ijin pembangunan bisa diperoleh dengan gampang, peraturan-peraturan bisa dilanggar, pengawasan dan kontrol pemerintah bisa dikebiri atau dilumpuhkan. Demi mengejar uang, baik para pengusaha besar maupun pejabat-pejabat korup telah merusak lingkungan hidup, dan ……mendatangkan banjir!

AWASI KE MANA MENGALIRNYA UANG!

Banjir besar kali ini telah membuka mata banyak orang terhadap keburukan praktek-praktek korupsi dan kolusi yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Gubernur Sutiyoso digugat oleh banyak kalangan karena ketidaksiapan Pemda DKI dalam mengantisipasi bahaya banjir dan keterlambatannya dalam memberikan pertolongan kepada para korban. Juga dipersoalkan tentang penggunaan dana sebesar Rp 500 milyar yang dialokasikan untuk pencegahan banjir. Banyak persoalan lainnya, yang berkaitan dengan masa lalu, akan terbongkar (antara lain soal Pantai Indah Kapuk). Dari segi inilah kita bisa memandang bahwa peristiwa banjir ini merupakan pendidikan politik yang jarang taranya.

Namun, di samping menuntut pertanggungan jawab tentang apa yang sudah terjadi, adalah amat penting bagi kita semua untuk bersama-sama mengawasi, dengan kewaspadaan yang tinggi, apa yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam masa dekat ini. Sebab, sebagai akibat banjir ini, berbagai projek rehabilitasi dan pembangunan sedang dipersiapkan dan akan dilaksanakan di banyak bidang. Karena kerusakan atau kerugian banjir amat besar, maka banyaknya projek-proyek rehabilitasi juga akan menyangkut jumlah uang yang besar sekali! Bahkan, sangat sangat besar !! Mengingat kebudayaan korupsi yang sudah begitu lama merajalela dan kebobrokan moral di kalangan para “elit” yang sudah sama-sama kita saksikan selama ini, maka segala jalan perlu ditempuh bersama-sama – dan dengan segala cara pula – supaya maling-maling besar itu tidak bisa dengan leluasa terus menjalankan kejahatan mereka terhadap negara dan rakyat.

Sekadar untuk menyebutkan beberapa di antara berbagai projek itu adalah yang sebagai berikut : Pemerintah DKI Jakarta akan mengeluarkan RP 505 milyar ($49 juta) untuk berbagai projek rehabilitasi. Jumlah uang ini (Rp 505 000 000 000) adalah tidak sedikit!. Pekerjaan Umum DKI memerlukan Rp 53 milyar, karena 70 % jalan di DKI perlu diperbaiki. Dinas Pendidikan DKI merencanakan menggunakan sebagian alokasi dana sebesar Rp 500 milyar untuk perbaikan ratusan sekolah. Dinas Kebersihan Kota harus memperbaiki 700 truk sampah yang rusak karena banjir. (Angka-angka menurut Jakarta Post). Pemerintah sedang merencanakan pembangunan rumah susun (rusun) bagi 30 000 keluarga yang selama ini tinggal di bantara sungai. Uni Eropa menyatakan rasa prihatin dan solidaritas kepada masyarakat Indonesia yang mengalami musibah banjir dan bertekad memberi bantuan dana sebesar Rp 20 miliar. Banyak negara-negara lainnya juga memberikan bantuan darurat.

Pemerintah akan mengalokasikan dana total Rp 12 triliun (Rp 12 000 000 000 000) selama 10 tahun untuk merehabilitasi kota Jakarta, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) akibat bencana banjir. “Anggaran Rp 1,2 per tahun itu digunakan untuk melakukan pembangunan sarana dan infrastruktur yang rusak pascabanjir. Jadi, di masa datang ini akan banyak sekali dana yang disediakan untuk berbagai projek pembangunan atau rehabilitasi. Oleh karena itu, sebanyak mungkin kalangan dari masyarakat perlu berjaga-jaga dengan kewaspadaan tinggi supaya uang ini jangan sampai mengalir ke arah yang sesat. Sebab, segala macam maling-maling kelas kakap akan mecari beraneka-ragam cara untuk menyalahgunakan kesempatan ini.

Rehabilitasi banjir kali ini (baik yang di Jabotabek maupun di daerah-daerah) akan makan waktu panjang dan uang yang banyak. Adalah kewajiban kita semua untuk menjadikan segala program dan projek rehabilitasi ini juga sebagai REHABILITASI MORAL. Oleh karena rusaknya moral banyak orang umumnya adalah karena masalah uang haram, maka perjuangan besar-besaran melawan uang haram adalah amat penting bagi penegakan hukum, bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bagi terlaksananya petunjuk amar makruf nahi mungkar ( menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah yang bathil). Kalau tidak, banyaknya uang yang akan dikucurkan oleh pemerintah (ingat: ini uang rakyat!) untuk rehabilitasi bisa mendatangkan kerusakan lainnya, yaitu : kerusakan moral.

Dalamkaitan ini, menghujat, mengutuk, menuding-nuding, menjelek-jelekkan, menghantam, memojokkan, menghina para koruptor adalah BENAR.! Segala bentuk perjuangan untuk melawan KKN adalah mulia. Dan, perjuangan ini bukan hanya ditujukan kepada para koruptor yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan selama Orde Baru, melainkan juga yang di masa kini dan di masa datang. Tanpa dibersihkannya negara kita dari koruptor-koruptor besar, maka banyak urusan akan tetap kacau, atau macet, atau rusak. Sebab, para pelaku KKN adalah perusak hukum dan penghancur norma-norma keadilan dan kejujuran.

Para koruptor ini bukan hanya merusak iman mereka sendiri, tetapi (yang lebih jahat lagi!) juga merusak iman banyak orang lain, atau mengajak orang-orang lain menempuh jalan sesat. Di antara mereka ini banyak yang mengkhianati sumpah jabatan mereka (dengan janji-janji di depan Alquran atau Kitab Injil), atau yang sudah naik haji ke tanah suci, atau sering sembahyang di mesjid (atau gereja). Dosa kejahatan mereka ini berlipatganda.lagi, karena banyak di antara mereka ini adalah orang-orang yang sudah kaya-raya. Jadi mereka melakukan kejahatan ini bukan karena kehidupan yang sempit, melainkan karena fikiran yang nista.

Berbagai pekerjaan rehabilitasi sesudah banjir ini akan menimbulkan kerusakan lebih besar lagi, kalau KKN tidak dijadikan sasaran perbaikan. Dan, ketika utang negara sudah begitu besar, atau perekonomian sudah begitu buruk oleh karena ulah oknum-oknum tidak bermoral, serta kehidupan rakyat sudah begitu sulit, maka membiarkan maling-maling besar terus bebas beroperasi adalah dosa besar bagi kita semua. Banjir besar dan pekerjaan rehabilitasi harus dijadikan juga oleh MASYARAKAT LUAS untuk melakukan dobrakan-dobrakan dalam memberantas korupsi, membangun solidaritas, menanam kebersamaan baru, kesadaran bermasyarakat baru dan membangkitkan kesadaran bernegara baru.

Paris, musim dingin, 10 Februari 2002

Sumber: http://kontak.club.fr

MENYIKAPI BANJIR DAN LONGSOR DENGAN PENGENDALIAN TATA RUANG

Haryani

ABSTRAK: Masalah banjir dan longsor di banyak kota di Sumatera Barat merupakan masalah klasik yang dari dulu hingga saat ini terus menjadi momok masyarakat. Selain posisi dan kondisi geografis yang memang rawan bencana longsor dan banjir, maka secara fisik dapat dilihat telah terjadinya intensitas pembangunan yang cukup tinggi dan sistem drainase yang kurang baik. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengendalian tata ruang kota sehingga dapat meminimalisir bencana banjir dan longsor yang dapat merugikan nyawa dan harta benda.

1. MASALAH KLASIK

Musibah banjir dan longsor yang terjadi di banyak daerah diawali dengan masuknya bulan-bulan basah. Bulan basah ditandai dengan tingginya curah hujan yang cenderung terjadi pada bulan September hingga Desember. Pada bulan-bulan basah tersebut sering membuat masyarakat di kota-kota besar menjadi agak was-was. Was-was terhadap musibah apa yang bakal terjadi akibat bulan-bulan basah tersebut. Kondisi aktual di Kota Padang dan beberapa tempat di Sumatera Barat, longsor dan banjir hampir terjadi disebagian besar bagian kota.

Masalah banjir merupakan masalah klasik terutama di kota-kota besar sedangkan longsor salahsatunya diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi. Banjir memang masalah klasik, namun demikian apakah kita harus membiarkan masalah ini terus terjadi? Setahun yang lalu saya pernah diwawancarai oleh salah satu radio swasta yang intinya menanyakan apa yang menyebabkan terjadinya banjir dan bagaimana mengatasinya. Tahun ini saya ditanya lagi hal yang sama sekaitan musibah banjir dan longsor yang rutin setiap tahunnya terjadi. Jawaban saya tetap sama, karena tidak ada yang berbeda baik tahun lalu maupun tahun ini, mungkin juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Walupun ini agak pesimis, tetapi inilah yang dimaksud masalah klasik. Namun demikian tidak salah jika biarlah kita punya mimpi dari pada tidak samasekali.

Apa mimpi saya (dan bukan tidak mungkin juga mimpi banyak masyarakat kota lainnya)? Yaitu punya kota yang tidak lagi menjadi langganan banjir dan longsor yang tidak menelan korban jiwa dan kerugian harta benda. Sebetulnya kita selalu tidak belajar dari apa yang pernah terjadi sehingga ketika kejadian terulang lagi dan lagi, kita hanya punya rasa sesal pada saat itu, tetapi tidak berbuat banyak untuk merubahnya menjadinya lebih baik untuk masa yang akan datang. Kecenderung lupa atau melupakan musibah demi musibah tanpa berupaya mengatasinya.

2. INTENSITAS DAERAH TERBANGUN TINGGI

Banjir di banyak kota terjadi disebabkan beberapa faktor. Pertama yang amat menyolok adalah disebabkan oleh tutupan daerah terbangun yang sangat tinggi. Tutupan darah terbangun (buillding covered area) adalah luas suatu daerah yang dimanfaatkan untuk bangunan. Jika buillding covered suatu kawasan tinggi artinya adalah ruang yang terbangun lebih banyak dari pada ruang yang tidak terbangun (BCR/Building Covered Rasio tinggi). Akibatnya jika hujan turun, tidak ada lagi ruang/kecil sekali ruang terbuka yang dapat menampung limpahan air hujan. Ruang terbuka tersebut sesungguhnya berfungsi sangat vital sebagai ruang resapan air baik pada skala mikro (hunian/rumah tinggal), maupun skala makro (kota). Jika pada skala mikro maupun makro tidak tersedia ruang terbuka yang berfungsi sebagai daerah resapan, maka akan kemana larinya limpahan air hujan tersebut? Apalagi jika dibarengi dengan tingginya curah hujan, maka akan terjadilah banjir.

Ruang terbangun di berbagai kota lebih banyak difungsikan untuk tempat hunian atau rumah penduduk yang biasanya merupakan ruang yang mempunyai BCR sangat tinggi. Klasifikasi BCR terdiri dari BCR tinggi, sedang dan rendah. Building Covered Rasio tinggi yaitu > 60 %, BCR sedang 40 % – 60 % sedangkan BCR rendah < 40 %. Tetapi justru di kota-kota besar BCR sangat tinggi terutama dipusat kota yang notabene merupakan daerah terbangun terutama fungsi komersial/ekonomi, perkantoran dan hunian. Hal ini dapat dipahami karena nilai ekonomi ruang di pusat kota sangat tinggi yang mempunyai korelasi positif terhadap tingginya BCR. Sedangkan tingginya BCR di kawasan hunian disebabkan oleh keinginan penguni untuk memaksimalkan fungsi ruang yang terbatas karena pertumbuhan jumlah anggota keluarga dan keinginan membangun hingga 100 % dari luas kavling yang dimiliki.

Lantas bagaimana mengatasi hal tersebut agar di pusat-pusat kota tidak terjadi banjir sementara nilai ruang tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. Tidak lain adalah dengan mengendalikan tata ruang yaitu dengan menetapkan intensitas bangunan pada kawasan fungsional. Sebagai alat untuk menentukan intensitas fungsional kawasan antara lain BCR/KDB, FAR/KLB serta tinggi bangunan.

Sesungguhnya buillding covered rasio suatu kawasan fungsional tertentu telah diatur dalam suatu rencana tata ruang yaitu Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Selain BCR/KDB juga diatur KLB (Koefisien Lantai Bangunan/Floor Area Ratio) dan ketinggian bangunan. Alat-alat tersebut terutama berguna sekali untuk menentukan intensitas/kepadatan bangunan dalam suatu kawasan /ruang kota. Ketetapan intensitas suatu kawasan tidak lain salah satunya berguna untuk mengantisipasi banjir. Jika suatu kawsan telah ditetapkan dengan intensitas bangunan yang tinggi atau rendah tentunya telah melalui analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terutama daya dukung dan daya tampung lahannya.

Oleh sebab itu hendaknya masyarakat perlu memperhatikan serta mempedomani hal ini jika ingin melakukan pembangunan terhadap rumah mereka. Biasanya untuk rumah tinggal, BCR yang ideal adalah 60 % dan KLB 1. KLB 1 artinya total luas lantai bangunan yang ideal adalah seluas kavling yang dimiliki. Misalnya jika luas kavling yang dimiliki 150 m2, maka hendaknya total luas lantai bangunan adalah 150 m2 juga yang dibuat 2 lantai (bertingkat) dimana lantai dasarnya seluas 60 % dari luas kavling (90 m2) sedangkan sisanya dibangun secara vertikal (bertingkat). Dengan demikian diharapkan masih ada 40 % dari luas kavling (60 m2) yang dapat dimanfaatkan sebagai open space (ruang terbuka hijau) yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Hal ini sangatlah membantu suatu kota untuk memiliki ruang terbuka sehingga diharapkan dapat memperkecil resiko terjadi banjir minimal pada skala lingkungan terkecil.

Selain pada skala mikro (rumah tinggal) perlu disediakan ruang terbuka, pemerintah kotapun harus juga menyediakan ruang terbuka hijau kota yang multifungsi (terutama tentunya sebagai daerah resapan air). Penyediaan ruang terbuka hijau kota dibanyak kota-kota besar menjadi dikotomi, satu sisi fungsi lingkungan sosial tetapi kontroversi dengan nilai ekonomi ruang yang profit oriented. Banyak terjadi alih fungsi lahan yang dulunya berfungsi ruang terbuka hijau berubah menjadi fungsi komersil, sehingga akan terus mengurangi ketersediaan ruang terbuka kota yang notabene berfungsi vital yaitu sebagai daerah resapan kota.

Pada sisi lain pihak pemerintah kota pun hendaknya ada upaya pengendalian dan monitoring terhadap pembangunan yang dilakukan masyarakat. Umumnya di banyak kota telah memiliki RTBL sebagai guide lines pembangunan namun selain itu tentu perlu kemauan dan keseriusan pemko untuk bekerja keras melakukan pemantauan terhadap pembangunan yang dilakukan di wilayahnya terutama sekali pada kawasan hunian. Pembangunan yang tidak mengikuti guide lines yang telah ditetapkan dalam RTBL, hendaknya ditindak tegas dengan memberikan peringatan atu punishment sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Hal ini sesungguhnya bukanlah barang baru, tetapi entah mengapa sangat sulit dilaksanakan. Memang bukanlah pekerjaan semudah membalikan telapak tangan, namun keseriusan dan tidak ada kata terlambat untuk menjadikan kota bebas banjir.

3. SISTEM DRAINASE

Faktor ke dua yang dapat menyebabkan banjir adalah sistem drainase suatu kota baik drainase primer, sekunder maupun tersier. Salah satu sistem drainase adalah dengan konsep kolektif yaitu dimulai dari drainase tersier yang terhubung dengan drainase sekunder dan berakhir pada drainase primer. Drainase tersier biasanya berasal dari rumah-rumahtinggal/hunian, kemudian beberapa hunian menjadi suatu kawasan permukiman yang memiliki drainase sekunder dan pada akhirnya menuju drainase primer sebagai saluran pembuangan akhir yang biasanya menuju sungai/kali. Ketiga hirarki drainase ini hendaknya berkaitan satu sama lainnya menjadi suatu sistem drainase yang harus bersinergi dengan baik karena jika tidak maka inilah faktor lainnya penyebab terjadinya banjir.

Misalnya pada drainase tersier dan sekunder berfungsi dengan baik tetapi tidak terkoneksi atau tidak terhubung dengan drainase primer, maka harus kemana air hujan ini melimpah? Sebaliknya jika suatu kota telah memiliki drainase primer tetapi tidak terkoneksi atau tidak tersedia drainase tersier maupun sekunder, maka banjir akan menggenang di kawasan hunian. Hal ini banyak dijumpai pada komplek perumahan yang dibangun oleh developer yang jarang sekali memiliki sistem drainase yang baik. Maka jangan disesali banyak komplek perumahan yang sering mengalami banjir walaupun curah hujan rendah.

Selain sistem drainase yang harus baik, juga pada skala mikro hendaknya disediakan sistem drainase yang proporsional. Artinya dimensi drainase(riol/got/gorong-gorong) haruslah telah diperhitungkan dengan cara seksama, sehingga daya tampungnya lebih tinggi dari limpahan air hujan. Sehingga jika curah hujan tinggi, saluran drainase masih dapat menampung limpahan air hujan sehingga kecil kemungkinan akan menyebabkan banjir.

Disamping itu dari segi konstruksi saluran drainasenya sering menjadi masalah juga. Konstruksi yang asal-asalan malah kadang-kadang rumah/bangunan belum difungsikan tetapi saluran drainase sudah terban atau banyak sampah dan lain-lain yang agaknya tidak menjadi perhatian kita. Pada hal ini mempunyai andil yang tidak kecil penyebab aliran drainase tidak lancar dan pada akhirnya terjadi banjir. Aliran air yang tidak lancar artinya akan merusak sistem drainase dan pada akhirnya merusak sistem drainase kota secara keseluruhan.

4. TUGAS PEMERINTAH KOTA

Lantas bagaimana pula menyikapi longsor? Dari sudut tata ruang kota sebetulnya telah diatur mana ruang boleh dibangun dan mana ruang yang tidak boleh dibangun. Ruang yang dapat dibangun adalah ruang yang memenuhi kriteria aman bagi masyarakat penguni atau sebagai pemanfaat ruang. Antara lain bila kemiringan lahan < 15 %, maka kawasan tersebut ideal atau ditetapkan sebagai kawasan permukiman (boleh dibangun) sedangkan lahan dengan kemiringan besar dari 40% ditetapkan sebagai kawasan konservasi (tidak boleh dibangun). Sedangkan kawasan dengan kemiringan antara 15-40 % adalah sebagai daerah penyangga (buffer zone) yang biasanya kawasan ini dapat dibangun dengan intensitas terbatas (kecil) yang berfungsi untuk menyangga daerah terbangun dengan daerah konservasi.

Hal inilah yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan atau menjadi tugas pemko. Jangan dikeluarkan IMB pada daerah-daerah yang tidak diperuntukan untuk semestinya, karena hal ini akan menuai akibat dikemudian hari. Dan relokasi permukiman yang telah terlanjur berada pada daerah konservasi ke lokasi yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat asal dan memang merupakan kawasan yang boleh dibangun.

Pemko memang punya tugas yang tidak ringan, namun demikian adanya keinginan stakeholder dalam hal ini adalah pemko, masyarakat maupun developer untuk mewujudkan kota ideal (minimal kota bebas banjir), bukan lagi sekedar mimpi warga kota.

Haryani Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP – Universitas Bung Hatta

MEMAHAMI FENOMENA BANJIR

Oleh Sahid Susanto
Staf Pengajar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Yogyakarta

Media massa akhir-akhir ini melaporkan terjadinya banjir di beberapa daerah, khususnya di Sumatra dan Jawa. Dari Bengkulu dilaporkan saluran induk yang melayani sawah semiteknis seluas 100 ha jebol   sepanjang 70 meter, terutama yang melewati Desa Karangpinang,  Kecamatan Padang Ulak Tanding (Rejanglebong). Menurut Kepala Dinas PU Tk I Bengkulu, ada sekitar 49 daerah irigasi yang rusak karena banjir  musim hujan tahun lalu (Kompas, 16/11).

Kemudian banjir di wilayah DKI Jakarta beberapa hari ini telah melumpuhkan lalu lintas, stasiun KA Tanahabang, dan merusak berbagai sarana lainnya. Padahal, banjir yang terjadi ini hanya merupakan   luapan dua dari 13 sungai yang membelah kota Jakarta, yaitu sungai  Pesanggrahan dan Ciliwung. Sejauh ini, sudah tiga orang tewas akibat  luapan Sungai Ciliwung.

Banjir yang terjadi sekarang ini masih berada di awal bulan musim  hujan. Puncak musim hujan biasanya terjadi di bulan Februari sampai  Maret. Pada bulan itulah biasanya terjadi banjir di mana-mana. Yang   mencemaskan adalah pada bulan itu pula tanaman padi sudah menjelang  masa panen. Adakah fenomena alam itu sudah merupakan hal yang biasa?  Ataukah terjadi sesuatu perubahan hingga hukum alam mengharuskan  memberikan respon seperti itu?

Dari seminar nasional sehari tentang fenomena watak banjir yang  diselenggarakan Fakultas Teknik UGM, Senin (13/11/95), terungkap bahwa  pada periode ulang yang sama telah terjadi kenaikan debit puncak yang cukup signifikan di beberapa sungai di Indonesia. Padahal, dari sisi  hujan belum ada petunjuk yang dapat cukup dipercaya terhadap perubahan  wataknya.

Tak perlu diperdebatkan bahwa faktor utama yang menyebabkan perubahan  watak banjir tersebut adalah akibat tuntutan peralihan penggunaan  lahan yang kurang mengakomodasi terjadinya proses pengisian air   kembali (recharge) ke dalam simpanan air tanah (groundwater storage).  Masalahnya sekarang bagaimana usaha yang perlu dilakukan agar tuntutan  kebutuhan peralihan lahan berlangsung tanpa menjadikan siklus air yang  sudah menjadi hukum alam itu tidak bergeser ke arah yang tidak  menguntungkan, seperti banjir.

Dengan semakin majunya alat menghitung, termasuk komputer, manusia  akhir-akhir ini telah mampu mempercepat dan membuat jauh lebih teliti  usaha membuka tabir rahasia proses terjadinya siklus air di alam yang  sangat kompleks itu. Banyak variabel kunci yang telah ditemukan para  ahli, hingga faktor yang menentukan dalam usaha untuk menemukan  kesetimbangan yang serasi dan berkesinambungan antara kebutuhan dan  penyediaan air, termasuk dalam pengendalian banjir, sebetulnya sudah   diketahui. Substansi persoalannya akhirnya kembali pada berbagai  bentuk hambatan yang datangnya dari manusianya sendri.

Hal ini bisa dimulai dari sisi institusional. Banyak sekali   pengambilan keputusan/izin pembangunan oleh pemerintah, yang  dikeluarkan dari berbagai departemen, ternyata erat hubungannya dengan  proses terjadinya banjir. Dari sisi ini tampak bahwa konflik berbagai  kepentingan yang tidak diselesaikan secara koordinatif dan terbuka  untuk mendapatkan hasil keputusan yang optimal tampaknya masih selalu dominan. Yang sering terjadi adalah pertimbangan untuk mempertahankan  wilayah resapan (recharge area) atau retensi permukaan (penampungan  air sementara) selalu terkalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Dapat diberikan contoh kasus pembangunan pemukiman mewah di Bandung
Utara, belum tuntasnya penyelesaian penataan tata ruang di kawasan
Puncak, rencana pembangunan Pantura Jakarta, dan berbagai kasus serupa
lainnya, memberikan gambaran kenyataan itu.

Dari sisi instrumen hukum, seperti peraturan dan perundang-undanganan,   memberikan nuansa tersendiri. Berbagai produk hukum, walaupun beberapa  agak ketinggalan, sebetulnya sudah terdapat klausul yang berusaha  mengatur pemanfaatan sumber daya alam, termasuk mengatur berbagai   kepentingan manusia agar bisa menekan terjadinya banjir, baik secara  langsung maupun tidak. UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU  Pengairan, UU Tata Ruang, UU Pertambangan, UU Pokok-Pokok Kehutanan,  berikut peraturan di bawahnya, merupakan beberapa contoh dari  peraturan perundang-undangan yang telah mempertimbangkan hal itu. Tapi  dalam pelaksanaannya (law enforcement) tampaknya masih belum mencapai  sasaran seperti yang diharapkan banyak orang. Adanya contoh beberapa   kasus di atas memberikan indikasi ke arah itu.

Sisi ekonomi dan finansial juga memberikan andil tersendiri. Berbagai  pembangunan fisik dan nonfisik yang strategis dan skala besar dan  berkaitan langsung dengan pengendalian banjir masih banyak yang  dibiayai oleh dana bantuan luar negeri. Situasi ini tampaknya masih  akan terus berlangsung. Menerima bantuan dana dari luar negeri untuk  mengatasi masalah banjir membawa konsekuensi tersendiri. Seperti dimaklumi, pembangunan sektor ini bukan merupakan investasi yang akan  memberikan pengembalian modal dalam bentuk keuntungan langsung  (nonprofit oriented); bahkan bersifat sosial.

Dengan demikian, dari pertimbangan ekonomi nasional, ada rambu-rambu   yang harus ditaati. Dapat dicontohkan seperti nilai DSR (Debt Service  Ratio), laju inflasi, total kumulatif utang, transaksi neraca   berjalan, merupakan tolok ukur pertimbangan agar supaya kita tidak  terjebak dalam utang yang sulit diatasi (debt trap).

Status pemilikan lahan juga merupakan salah satu penghalang dalam   program pengendalian banjir. Kita melihat banyak pemukiman, khususnya di kota besar, yang dibangun secara tidak legal di daerah bantaran   sungai. Hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai persoalan  lanjutan yang berkaitan langsung maupun tidak dengan banjir.  Tersumbatnya saluran akibat pembuangan sampah penduduk di pemukiman  ini merupakan contoh nyata yang masih saja terjadi.

Kemudian, adanya peralihan kepemilikan lahan sawah beririgasi menjadi  pemukiman, industri, atau kepentingan nonpertanian lainnya akan  menghilangkan fungsi lahan itu sebagai retensi permukaan maupun  penambah simpanan air dalam tanah. Dari data yang ada, perubahan ini  sudah mencapai angka yang merisaukan. Pada kurun 1991-1993 saja,  perubahan lahan sawah beririgasi ini telah mencapai lebih dari 100.000  ha. Jabar dan Jatim mencapai lebih dari 50%-nya. Sisanya tersebar di  berbagai daerah kantong-kantong produksi beras di luar Jawa seperti di  Sumbar, Sumsel, Sulsel. Diperkirakan, biaya pembangunan sawah  beririgasi mencapai Rp 10 juta/ha.

Dari sisi terkonsentrasinya penduduk di suatu wilayah tertentu,  seperti di beberapa kota besar, timbul berbagai persoalan yang  berkaitan langsung maupun tidak dengan banjir. Kasus banjir yang  setiap tahun melanda wilayah Jakarta, misalnya, tak terlepas dari  persoalan penduduknya yang telah mencapai 8 juta itu. Situasi penduduk  yang demikian dari sudut pengendalian banjir bisa dikatakan menjadikan  pusat segala persoalan. Berbagai program, baik yang bersifat  pembangunan fisik (mis: pembangunan banjir kanal) maupun nonstruktural  (mis: rencana induk penataan ruang) telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi banjir di DKI ini.

Program yang terakhir, seperti disinyalir oleh Ir Siswoko Dipl HE,  Pimpinan Proyek Induk PWS Ciliwung-Cisadane — dua sungai besar yang  membelah kota Jakarta itu — sudah ada rencana untuk membuat Rencana  Induk Pengendalian Banjir DKI sampai tahun 2025, sebagai modifikasi  rencana induk yang sudah sulit diberlakukan lagi.

Partisipasi masyarakat tampaknya juga merupakan hambatan dari sisi   lain. Program pengendalian banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi  harus diikuti dengan partisipasi yang tinggi dari masyarakat banyak.   Dapat dicontohkan seperti kesadaran untuk tidak membangun pemukiman di  kawasan recharge area, di sepanjang bantaran sungai, bahkan di muara  sungai yang merupakan mulut pengaturan banjir; atau larangan untuk tidak membuang sampah dan sisa limbah ke sungai, tidak mengambil air  tanah tanpa terkendali, merupakan beberapa contoh yang pelaksanaannya  memerlukan partisipasi masyarakat banyak.

Apa yang dikemukakan di atas hanya mencoba untuk menemukan   hambatan-hambatan dari sisi yang datangnya dari manusia sendiri, dalam  upaya kita memahami fenomena perubahan watak banjir. Tanpa mengurangi  penghargaan yang telah dan akan dilakukan oleh pengambil keputusan,   ada hal yang perlu diingat bahwa segala bentuk program yang berkaitan  dengan pengendalian banjir itu sepertinya tidak akan menjadi  bermanfaat secara maksimal, atau bahkan menjadi tidak berguna, bila  pemahaman tentang hambatan yang datangnya justru dari manusia sendiri  kurang mendapat perhatian.

Keterbatasan air yang tidak bisa disediakan untuk keperluan manusia  dalam jumlah dan waktu yang tepat, dan sebaliknya kelebihan air yang  menimbulkan kerusakan, akan menurunkan tingkat kepuasan hidup manusia.  Dalam kondisi yang kritis, itu akan mempengaruhi berbagai aspek  kehidupan, baik yang sifatnya ekonomis maupun politis. Besarnya  hambatan dari sisi manusia ini kadang dapat betul-betul menyusahkan atau menjadikan frustrasi para perencana kebijaksanaan jangka panjang.

Walaupun tulisan ini disadari belum memberikan suatu saran dalam  menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, tapi paling tidak bisa  memberikan informasi bagi para perancang kebijaksanaan dan pengambil  keputusan bahwa hambatan yang timbul dari manusianya sendiri dalam  menemukan kesetimbangan yang serasi dan berkesinambungan antara  kebutuhan dan permintaan air itu memang ada. 

Sahid Susanto, Staf Pengajar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Yogyakarta
Republika Online [LINK] [ISMAP] Selasa, 9 Januari 1996
Sumber:  file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/User/Dokumen%20Yadeh/DAS3/CILIWUNG/IN_%20RPK%20-%20Memahami%20Fenomena%20Banjir.html

BANJIR JAKARTA PERLU SOLUSI TERINTEGRASI

Sumber: Kompas, 03/02/07
Oleh: Emilius Caesar Alexey

sumber foto=www.indopos.co.id
sumber foto=www.indopos.co.id

Setiap kali langit Jakarta diselimuti awan hitam, Rozak dan keluarganya selalu dihampiri rasa waswas. Rumahnya di Bukit Duri, Jakarta Selatan, berada di tepi Sungai Ciliwung sehingga dapat terendam banjir sewaktu-waktu.

Beberapa barang elektronik selalu disimpan di atas lemari saat malam tiba. Rozak tidak ingin barangnya yang berharga rusak karena luapan Sungai Ciliwung yang dapat terjadi kapan saja.

Sungai Ciliwung memang terkenal dengan potensi banjirnya sejak dulu. Namun, kerawanan itu bertambah parah sejak 2001.

Pada tahun itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) merilis foto satelit mengenai perubahan penggunaan lahan di Bogor, terutama di daerah tangkapan air (catchment area) hulu Sungai Ciliwung, dari kawasan hijau yang diisi vegetasi menjadi kawasan terbangun. Setahun kemudian, banjir besar melanda Jakarta dan sekitarnya.

Data LAPAN, kawasan terbangun di daerah itu, yang pada 1992 hanya 101.363 hektar, pada 2006 naik dua kali lipat menjadi 225.171 hektar. Sedangkan kawasan tidak terbangun yang semula 665.035 hektar menyusut menjadi 541.227 hektar.

Menurut Bambang S Tedjasukmana, Deputi Bidang Penginderaan Jauh LAPAN, di Bogor, permukiman meluas di sepanjang daerah tangkapan air Sungai Ciliwung. Limpahan penduduk dan aktivitas dari Jakarta menyebabkan perumahan, kawasan jasa dan perdagangan, serta industri terus menyebar ke Citeureup, sampai ke Depok.

Di hulu, air hujan yang seharusnya terserap ke tanah justru mengalir ke sungai. Tidak ada lagi pepohonan yang menyimpan air di dalam tanah. Tidak ada lagi tanah yang terbuka untuk menyimpan air.

Kawasan yang semula diperuntukkan untuk kawasan hijau telah berganti fungsi karena tuntutan perkembangan ekonomi kota. Fungsi konservasi lingkungan tidak lagi diperhatikan.

Di hilir, daerah aliran sungai yang masuk ke Jakarta pun dipadati oleh rumah-rumah penduduk dan bangunan lainnya. Bahkan, beberapa bagian badan sungai menyempit karena banyaknya rumah yang didirikan di atas sungai.

Pengamatan Kompas, Sungai Ciliwung yang dulu lebarnya mencapai 40 meter, kini menyempit antara 13 meter sampai 20 meter. Kedalaman sungai di beberapa lokasi juga tinggal dua meter.

Dengan kondisi itu, hujan dengan intensitas sedang di kawasan hulu atau bahkan hujan di dalam Kota Jakarta pun akan membuat Sungai Ciliwung langsung meluap. Banjir pun tidak terhindarkan di Jakarta.

Langkah terintegrasi

Menurut peneliti hidrologi dan rekayasa lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, masalah banjir yang kompleks dari hulu sampai hilir membutuhkan penanganan yang terintegrasi, dari hulu sampai hilir juga.

“Menangani banjir di hilir tanpa memperbaiki kawasan hulu akan menjadi pekerjaan sia-sia karena limpahan air banjir dari hulu akan selalu lebih besar dari daya tampung sungai,” ujarnya.

Pada kondisi normal, kata Firdaus, debit air yang masuk Sungai Ciliwung sampai di Pintu Air Manggarai mencapai 28 meter kubik per detik. Sedangkan pada saat hujan lebat dan banjir, debit air melonjak sampai 200 meter kubik per detik.

Fluktuasi debit air yang sangat tajam itu menandakan rendahnya daya serap air di hulu dan kecilnya daya tampung di hilir.

Menanggapi kondisi itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Wisnu Subagyo Yusuf mengemukakan, perbaikan kawasan hulu dengan reboisasi atau pembatasan pengalihan penggunaan lahan sulit dilakukan. Otonomi daerah membuat pemerintah kabupaten dan kota di kawasan hulu lebih memilih peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari pemberian izin untuk perumahan atau kawasan komersial.

Oleh karena itu, ujar Wisnu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan dua usul pencegahan banjir di hulu. Kedua usulan itu adalah sudetan Sungai Ciliwung yang dihubungkan ke Sungai Cisadane dan membangun bendungan Ciawi di hulu Sungai Ciliwung. Kedua usulan itu bertujuan untuk mengatur debit air yang akan masuk ke hilir Sungai Ciliwung.

Sudetan Sungai Ciliwung ke Sungai Cisadane dimaksudkan untuk mengalihkan debit air banjir Ciliwung ke sungai yang mengalir ke Tangerang itu. Daerah resapan air Cisadane yang relatif masih hijau dan badan sungai yang belum menyempit dinilai sanggup menampung limpahan air banjir dari Sungai Ciliwung.

Sayangnya, proyek yang rencananya akan didanai oleh Jepang itu ditolak oleh para pemuka masyarakat dan Pemerintah Kota Tangerang. Tanpa dilimpahi air dari Ciliwung, Sungai Cisadane pun sering menimbulkan banjir di Tangerang. Mengingat otonomi daerah, Pemprov Jakarta tidak dapat memaksakan kehendaknya dan rencana itu batal.

Rencana membangun bendungan Ciawi juga gagal. Pemprov DKI Jakarta yang bersedia membayar Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan seluas 200 hektar justru tidak dapat menggunakan dananya. Dana APBD tidak dapat digunakan untuk pembangunan di luar wilayah administrasi, kecuali diberikan dalam bentuk hibah ke Pemerintah Kabupaten Bogor.

Namun, karena tidak ada jaminan dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menggunakan dana hibah guna membangun bendungan Ciawi, rencana itu akhirnya tidak pernah terwujud.

Di sisi hilir, kata Wisnu, Jakarta sangat mengandalkan Banjir Kanal Timur. Saluran yang saat ini sedang dalam masa pembebasan lahan diprediksikan dapat menampung limpahan air dari lima sungai utama di Jakarta dan melindungi kawasan seluas 270 kilometer persegi.

Banjir Kanal Timur akan melengkapi Banjir Kanal Barat untuk menampung air dari 40 persen wilayah Jakarta yang lebih rendah dari permukaan laut. Air itu akan dialirkan dengan cepat ke laut dengan menggunakan sistem polder dan pompa.

Solusi

Direktur Tata Ruang dan Perumahan Bappenas Salysra Widya mengutarakan, permasalahan egoisme wilayah dalam menyusun langkah mengatasi banjir dapat dijembatani oleh pemerintah pusat. Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang dapat duduk bersama dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan ide rekayasa sungai dan pembatasan peralihan penggunaan lahan di kawasan daerah resapan air.

Namun, Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan kompensasi tertentu kepada pemerintah-pemerintah daerah yang bersangkutan agar mereka tetap dapat memperoleh PAD jika menjalankan rencana itu. Dengan demikian, semua daerah saling diuntungkan meskipun Jakarta harus mengeluarkan dana besar untuk itu.

Solusi di hulu harus berkesinambungan, antara pembatasan penggunaan lahan, reboisasi intensif, dan pembangunan bendungan. Jika hanya satu langkah yang dilaksanakan, langkah lain akan menjadi kurang efektif.

Di hilir, selain pembuatan Banjir Kanal Timur, Firdaus mengusulkan pembuatan penampungan air bawah tanah dalam skala besar atau deep tunnel reservoir. Penampungan air bawah tanah, seperti yang diterapkan Chicago (Amerika Serikat) dan Singapura mampu menampung sekitar 200 juta meter kubik air dan dapat bertahan 125 tahun.

Ide penampungan air bawah tanah adalah menampung semua limpahan air banjir dan limbah cair dari sanitasi lingkungan ke dalam bendungan bawah tanah. Air tampungan itu dapat diolah dan digunakan sebagai cadangan air baku bagi Jakarta.

Saat ini, kata Firdaus, Indonesia menghadapi perubahan iklim akibat pemanasan global. Perubahan iklim tersebut menyebabkan musim hujan lebih pendek, tetapi curah hujan lebih tinggi.

Jika air tersebut tidak disimpan dalam penampungan yang besar, Jakarta akan terancam kekeringan dan banjir dalam waktu yang bergantian sepanjang tahun. Bencana yang akan semakin memiskinkan Indonesia.

Biaya pembuatan penampungan air bawah tanah itu, menurut Firdaus, diperkirakan “hanya” memerlukan Rp 12 triliun. Jumlah tersebut masih terjangkau oleh APBD DKI Jakarta 2007 yang mencapai Rp 21,5 triliun.

1 Komentar »

  1. hemp…..artikel ini memudahkan saya untuk membuat tugas sekolah…..saya sangat berterima kasih banyak
    thanks for all writer

    Komentar oleh radit putra — Agustus 23, 2011 @ 12:27 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: