BebasBanjir2015

Pem Prov DKI Jakarta

Mengapa Jakarta Banjir? Pengendalian Banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sumber: http://webcache.googleusercontent.com/

Disusun oleh:
Team Mirah Sakethi
Copyright  oleh PT Mirah Sakethi
Jl. Dato Tonggara No.8 Kramat Jati
Jakarta Timur 13510

Desain sampul: Andi Prasetya
Diterbitkan pertama kali oleh PT Mirah Sakethi, Jakarta, 2010
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. ISBN: 978-602-96805-0-8

1 Pengantar Gubernur DKI Jakarta

Banjir di Jakarta sudah berkurang kurang lebih tiga puluh persen di kawasan Timur dan Utara  kota Jakarta dengan diselesaikannya Banjir Kanal Timur, sehingga banjir tidak akan lagi separah  tahun-tahun sebelumnya. Ini mempengaruhi kurang lebih hidup dua juta orang dikawasan  ini. Banjir yang melanda Jakarta sekarang sudah dapat dikendalikan dan ini dapat dilihat dari  penurunan genangan air yang jauh lebih cepat daripada tahun lalu bila hujan deras turun atau terjadi banjir kiriman dari daerah hulu Jakarta.

Kota Jakarta tidak mempunyai pilihan kecuali untuk bersinergi dengan alam yang telah menjadi warisan ibu  kota Indonesia ini. Kota ini dialiri 13 sungai dan empat puluh persen daratannya berada di bawah muka laut  pasang. Laju penduduk Jakarta pun pesat sehingga tekanan pada alam Jakarta berdampak pada pengelolaan  serta pengendalian banjir. Sinergi ini meminta semua pemangku kepentingan baik itu Pemerintah Pusat  maupun Pemerintah Daerah di sekitar DKI Jakarta, untuk bekerja sama guna mengendalikan banjir di Jakarta. Salah satu bentuk kerja sama ini adalah penataan kawasan hulu Jakarta.

Kedepan target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah untuk mengurangi banjir di daerah DKI Jakarta  sebanyak 40 persen di tahun 2011 dan sebanyak 75 persen untuk tahun 2016. Ini bukan mimpi, tetapi  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membuat perhitungan. Peningkatan kapasitas daya tampung  Kanal Banjir Barat dan pengerukan akan menyebabkan air bisa lebih cepat dialirkan ke laut. Meskipun  demikian pencapaian target ini akan sangat bergantung pada masyarakat yang membantu dengan tidak buang sampah disaluran yang sudah dibersihkan.

Pencapaian target tahun 2011 dan 2016 ini akan dilakukan dengan peningkatan kapasitas kanal dan sungai  dengan terus mengadakan pengerukan yang telah mulai dilakukan sejak tahun 2008. Pengerukan belum rampung dan masih akan dilangsungkan beberapa tahun kedepan.

Buku ini bertujuan menjelaskan pada pembaca usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir sejak 2007, dan memperlihatkan kalau masalah banjir tidak bisa diatasi seketika dan memerlukan perencanaan serta komitmen jangka panjang.

Kedepan saya yakin bahwa dengan memprioritaskan pengendalian banjir, Pemerintah DKI Jakarta akan terus mengurangi banjir yang terjadi di Wilayah Jakarta dan membuat Jakarta lebih nyaman untuk warganya.

Dr. Ing H Fauzi Bowo
Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

2. Warisan alam dan perkembangan sebuah ibu kota

Empat puluh persen atau sekitar 24.000 ha dari seluruh wilayah  DKI Jakarta adalah dataran yang letaknya lebih rendah dari  permukaan laut. Dataran yang rendah ini dialiri oleh tiga  belas sungai yang bermuara di Laut Jawa. Saat ini Jakarta juga  merupakan kota dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia  dan jumlah ini terus bertambah karena daya tarik kota ini sebagai pusat  perekonomian Indonesia. Tingkat pertambahan penduduk yang tinggi ini  menimbulkan tekanan pada lingkungan hidup Jakarta yang semakin lama  semakin berat. Perpaduan antara kondisi geografis yang rendah dan dialiri  oleh banyak sungai, serta kian rusaknya lingkungan hidup akibat tekanan  pertumbuhan penduduk, menyebabkan Jakarta kian lama kian rentan terhadap ancaman bencana banjir.

Banjir di Kota Jakarta berkaitan erat dengan banyak faktor seperti, antara  lain, pembangunan fisik di kawasan tangkapan air di hulu yang kurang  tertata baik, urbanisasi yang terus meningkat, perkembangan ekonomi dan  perubahan iklim global. Sesungguhnya banjir di kota ini bukanlah masalah  baru. Pemerintah kolonial Belanda pun sudah sedari awal dipusingkan  dengan banjir dan tata kelola air Jakarta. Hanya berselang dua tahun  setelah Batavia dibangun lengkap dengan sistem kanalnya, tahun 1621 kota  ini mengalami banjir. Ini adalah catatan pertama dalam sejarah Hindia  Belanda, di mana pos pertahanan utama VOC di Asia Timur itu dilanda  banjir besar. 1 Selain itu banjir-banjir kecil hampir setiap tahun terjadi di  daerah pinggiran kota, ketika wilayah Batavia telah melebar hingga ke  Glodok, Pejambon, Kali Besar, Gunung Sahari dan Kampung Tambora.  Tercatat banjir besar terjadi antara lain pada tahun 1654, 1872, 1909 dan 1918.

——–
1) “Warisan Batavia untuk Jakarta”, artikel dalam Harian Kompas 11 November 2007)

Banjir besar yang terjadi pada tahun 1918 membuat hampir seluruh kota tergenang. Dilaporkan pada saat itu ketinggian air sempat mencapai setinggi dada manusia.2 Salah satu upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah kolonial setelah banjir besar 1918 adalah membangun saluran air yang disebut sebagai Banjir Kanal Barat pada tahun 1922. Pembangunan Banjir Kanal Barat merupakan ide ahli tata kelola air, Herman van Breen. Kanal ini terutama dibangun untuk melindungi kawasan Kota dari banjir tetapi tidak melindungi daerah-daerah lainnya. Panjang Banjir Kanal Barat adalah 17,5 km dan pada waktu itu kanal ini terhitung hebat karena mampu mengatur air yang masuk ke kota Batavia, dan menampung air Sungai Ciliwung, Sungai Cideng, Sungai Krukut dan Sungai Grogol. Saat itu jumlah penduduk masih relatif sedikit; tahun 1930 tercatat penduduk Batavia  hanya berjumlah 811.000 orang.3 Tekanan penduduk pada lingkungan  alam Jakarta ketika itu belumlah sebesar sekarang sehingga Herman van Breen berhasil dengan mudah melindungi kawasan Kota dari banjir.

——-
2) Banjir Batavia, banjir kanal dan van Breen” artikel dalam Harian Kompas 5 Februari 2007
3) The Ecology of Java and Bali oleh Tony Whitten, Roehayat Emon Soeriaatmadja dan Suraya A Afif, diterbitkan oleh Periplus, 2000

Banyak perubahan telah terjadi sejak tahun 1920-an. Kondisi alam  Jakarta telah berubah drastis akibat pertumbuhan penduduk dan perluasan  kawasan permukiman serta industri. Jika sebelumnya curah hujan dapat  meresap ke dalam tanah dan sisanya tersalurkan ke sungai, pembangunan  fisik yang terjadi telah menutupi daerah-daerah resapan air. Karena luas  daerah yang tidak terbangun semakin lama semakin menyempit, curah  hujan yang terjadi di Jakarta sekarang langsung tersalurkan ke sungai dan saluran-saluran air lainnya untuk kemudian dialirkan ke laut

Selain banjir, seluruh aspek pengaturan air, baik itu menyangkut  jumlah, mutu maupun alokasinya merupakan tantangan yang kian hari  kian menuntut perhatian. Para ahli telah lama mengingatkan bahwa tata  kelola air dapat menjadi penyebab utama masalah lingkungan bagi warga  di kawasan perkotaan. Persediaan air di kawasan hulu seringkali tidak  menjadi masalah, tetapi penyimpanan dan distribusi air di dareah-daerah  perkotaan yang terus berkembang yang menjadi masalah. Pembangunan  situ-situ di kawasan Jakarta yang dapat menyimpan dan menampung air  dari hulu dan juga pengaliran air jarak jauh dari satu tempat ke tempat lainnya merupakan salah satu jalan keluar yang patut dipertimbangkan.

Tata kelola air hanya akan dapat terlaksana dengan baik jika ada  kepastian kebijakan dan kerjasama antara pemerintah-pemerintah yang  bersangkutan. Selain itu, perlu ada pembatasan konsumsi air baik untuk  penggunaan untuk pertanian, industri maupun rumah tangga. Masalah  tata kelola sumber daya air merupakan masalah nasional yang mendesak  terutama di Pulau Jawa yang saat ini jumlah penduduknya diperkirakan  telah mencapai lebih dari 120 juta jiwa. Sejak dua dasawarsa lalu para pakar  juga telah mengingatkan akan terjadinya persaingan antara kebutuhan air  untuk irigasi, keperluan domestik rumah tangga dan industri yang akan berdampak luas pada semua aspek kehidupan penduduk di Pulau Jawa.4

4) Hadiwinoto, S dan G. Clarke 1990 “Profil lingkungan Jakarta. Program Perbaikan  Metropolitan Jakarta”

Pulau Jawa berbentuk memanjang dan agak menyempit, dan oleh  karenanya sungai-sungai di Pulau Jawa terbilang pendek, kurang dari 50 km  panjangnya. Meskipun secara alamiah curah hujan mencukupi kebutuhan  air untuk seluruh Pulau Jawa, kombinasi antara daerah alirah sungai yang  kecil dan minimnya pepohonan yang dapat menyimpan air seringkali  membuat banyak tempat di Pulau Jawa kekurangan air terutama pada   tahun-tahun dengan musim kemarau yang panjang.5 Selain itu, ada satu  masalah lagi yang perlu diperhatikan, yakni bahwa hampir semua sungai  yang mengalir di kawasan perkotaan telah tercemar dan ini berdampak  pada ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, rusaknya lingkungan  hidup di kawasan pesisir dan kerusakan serta kerugian ekonomi pada sektor-sektor budidaya yang memanfaatkan air.

———-

5) Trihadiningrum 1991

Dalam empat dasawarsa terakhir ini, peningkatan jumlah penduduk  Jakarta yang berlangsung pesat telah menyebabkan kawasan resapan air  berkurang drastis karena beralih fungsi menjadi daerah permukiman dan  industri. Lahan terbuka digantikan oleh rumah dan bangunan, dan yang  tersisa pun ditutupi oleh jalan aspal atau pelataran parkir sehingga tidak  mampu menyerap air. Air hujan yang tidak teresap berubah menjadi aliran  permukaan yang mengalir ke sungai, yang selanjutnya dialirkan ke laut  sesuai kapasitas sungai-sungai yang ada dalam menampung air tersebut.  Dalam jumlah besar, air hujan yang tidak tertampung akan menjadi banjir.  Terjadinya banjir akan tergantung pada tingginya curah hujan di hulu dan  di wilayah Jakarta sendiri, volume sampah yang membuat sungai-sungai  menjadi mampet dan dangkal, serta pasang surutnya air laut. Bila salah  satu faktor yang disebutkan ini sedang berada dalam keadaan tidak normal,  terjadilah banjir dan genangan air di beberapa kawasan yang rendah di  ibukota. Bila semua faktor berada dalam keadaan tidak normal, banjir besar akan menimpa Jakarta.

Salah satu faktor penting dalam tata kelola air di Jakarta adalah perubahan  musim dan pola curah hujan yang terjadi karena perubahan iklim. Ketika  curah hujan di Jakarta tinggi, terjadilah banjir, tetapi pada musim kering hal  sebaliknya terjadi, air menjadi langka dan tinggi permukaan air di sungai-  sungai menurun dratis. Dalam konteks nasional, sebagian besar wilayah di  Sumatra, misalkan saja, selama kurun waktu tahun 1960-1990 dan 1991-  2003 mengalami keterlambatan awal musim hujan antara 10 sampai 20 hari dan keterlambatan awal kemarau antara 10 hingga 60 hari.6 Fluktuasi  curah hujan adalah bagian dari perubahan pola dan variabilitas iklim yang  merupakan salah satu dampak perubahan iklim yang kini terjadi di seluruh  dunia termasuk di Indonesia. Dampak perubahan iklim lainnya adalah  kenaikan suhu air laut dan udara. Kenaikan suhu air laut dapat merusak  terumbu karang dan biota-biota laut lainnya. Sementara itu, kenaikan suhu udara akan mengubah pola-pola vegetasi dan menyebabkan penyebaran  serangga seperti nyamuk yang akan mampu bertahan di wilayah-wilayah yang sebelumnya terlalu dingin untuk perkembangbiakan mereka.

———–
6) “Sisi Lain Perubahan Iklim: Mengapa Indonesia harus beradaptasi untuk melindungi rakyat Miskin” diterbitkan oleh UNDP Indonesia tahun 2007

Potongan utara selatan DKI Jakarta

Salah satu dampak perubahan iklim global pada Kota Jakarta adalah  kenaikan paras muka air laut. Pemuaian air laut dan pelelehan gletser dan  lapisan es di kutub menyebabkan permukaan air laut naik antara 9 hingga  100 cm. Kenaikan paras muka air laut dapat mempercepat erosi wilayah  pesisir, memicu intrusi air laut ke air tanah, dan merusak lahan rawa pesisir   serta menenggelamkan pulau-pulau kecil. Kenaikan tinggi muka air laut  antara 8 hingga 30 centimeter akan berdampak parah pada Kota Jakarta  yang rentan terhadap banjir dan limpasan badai. Di Ibukota masalah ini  diperparah dengan turunnya permukaan tanah akibat pendirian bangunan bertingkat dan pengurasan air tanah secara berlebihan.7 Suatu penelitian  memperkirakan bahwa kenaikan paras muka air laut setinggi 0,5 meter  dan penurunan tanah yang terus berlanjut dapat menyebabkan enam  lokasi di Jakarta dengan total populasi sekitar 270.000 jiwa terendam secara  permanen, yakni di kawasan Kosambi, Penjaringan dan Cilicing dan tiga lagi di Bekasi yaitu di Muaragembong, Babelan dan Tarumajaya.8

———-

7) Ibid
8) Ibid

Sebuah studi lain yang berfokus pada dampak perubahan iklim di Asia  Tenggara dan memberi peringkat pada kerentanan negara-negara di Asia  Tenggara terhadap perubahan iklim menemukan beberapa hal menarik tentang DKI Jakarta.9 Dari 530 wilayah kota di tujuh negara yang dikaji,  yakni Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia dan Philipina,  lima wilayah kota administrasi di DKI Jakarta masuk dalam 10 besar kota  yang rentan terhadap perubahan iklim. Tak tanggung-tanggung, dari 10  besar tersebut tiga wilayah kota administrasi di DKI Jakarta menempati tiga  urutan tertinggi, yaitu Jakarta Pusat di urutan pertama, kemudian Jakarta  Utara di posisi kedua dan Jakarta Barat di posisi ketiga. Sedangkan Jakarta  Timur masuk dalam urutan ke lima dan Jakarta Selatan urutan ke delapan.  Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak masuk dalam wilayah  yang rentan terhadap perubahan iklim. Sepuluh wilayah kota yang rentan terhadap perubahan iklim di Asia Tengara adalah10:

  1. Jakarta Pusat (DKI Jakarta)
  2. Jakarta Utara (DKI Jakarta)
  3. Jakarta Barat (DKI Jakarta)
  4. Mandol Kiri (Kamboja)
  5. Jakarta Timur (DKI Jakarta)
  6. Rotano Kiri (Kamboja)
  7. National Capital Region (Filipina)
  8. Jakarta Selatan (DKI Jakarta)
  9. Bandung (Jawa Barat)
  10. Surabaya (Jawa Timur)

———-

9) ”Climate Change Vulnerability Mapping for Southeast Asia” by Arief Anshory Yusuf and  Herminia Francisco for the Economy and Environment Program for Southeast Asia, Singa-pore, January 2009
10) “DKI rentan perubahan iklim” artikel diunduh dari http://www.beritajakarta.com pada tanggal  Mei 2009

Studi yang dilakukan oleh Economy and Environmental Program for  Southeast Asia (EEPSEA) ini menciptakan sebuah Climate Hazard Index  yang dibangun berdasarkan faktor-faktor: angin puyuh (cyclone), banjir,  musim kering antara tahun 1980-2000, kerentanan terhadap longsor,  dan peningkatan ketinggian air laut. Studi EEPSEA menemukan bahwa  tingkat kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor penting  dalam menentukan perubahan iklim dan bagaimana suatu daerah dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Jumlah penduduk Jakarta saat ini diperkirakan mencapai sekitar 8,5 juta  orang, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,06 persen. Dampak  peningkatan jumlah penduduk Jakarta pada kawasan resapan air menjadi  jelas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta pada tahun 1970  yang baru mencapai 4 juta orang dan tahun 1960 yang hanya 2,9 juta orang.  Tingkat kepadatan penduduk di Jakarta juga terus meningkat. Data statistik  menunjukkan bahwa rata-rata kepadatan penduduk Jakarta pada tahun  2009 adalah 13.000 orang/km2, sementara kepadatan di daerah Jakarta Pusat jauh lebih tinggi dan mencapai 19.600 orang/km2.11

11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta

Penyempitan Sungai Ciliwung akibat permukiman ilegal dan sampah yang dibuang ke sungai

Jumlah penduduk tahun 2010 yang disebutkan di atas tidak menghitung  mereka yang tinggal di sekitar DKI Jakarta. Pada kenyataannya jumlah  penduduk Jakarta pada malam hari dan akhir minggu berbeda dengan  jumlah penduduk pada jam-jam kerja kantor. Pada jam kantor dari hari  Senin sampai Jumat, orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah Provinsi  DKI Jakarta banyak yang mengadakan perjalanan ulang-alik ke DKI Jakarta  karena sumber nafkah mereka berada di wilayah DKI Jakarta. Pada siang  hari jumlah warga di DKI Jakarta meningkat dan diperkirakan mencapai lebih dari 14 juta orang.

Sampah yang dikeruk di Manggarai tahun 2007 mencapai 60 truk sehari

Jumlah penduduk Jakarta yang meningkat pada jam-jam kantor mau  tidak mau juga memberikan tekanan yang tinggi pada infrastruktur kota  yang terbilang tidak luas bila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya  di dunia. Dari dua puluh lima (25) kota di dunia yang tertinggi jumlah  penduduknya, Jakarta menduduki urutan kesepuluh (10) terpadat di dunia.  Kota Paris yang menduduki urutan kedua puluh (20) memiliki luas wilayah kota dua kali lipat luas Jakarta.12 Kepadatan penduduk di Jakarta sejalan  dengan kenyataan bahwa 60 persen dari penduduk Indonesia bermukim di  Pulau Jawa sementara luas Pulau Jawa sendiri hanyalah 7 persen dari luas seluruh daratan yang dimiliki Indonesia.13

———-

12) Data didapatkan dari http://www.citymayor.com “Kota-kota yang terbesar di dunia berdasarkan luas, penduduk dan kepadatan”
13) Country Programme Document 200 –2009 Indonesia, UN Habitat

Masalah kepadatan penduduk ini tidak saja berdampak pada lingkungan  alam tetapi juga pada aspek-aspek sosial-ekonomi lainnya. Para pakar  kependudukan di tingkat dunia melihat adanya pola-pola kemiskinan baru,  di mana penduduk miskin di negara-negara berkembang tidak lagi tinggal  di daerah pedesaan melainkan di kawasan perkotaan sebagai akibat dari  urbanisasi. Ini bukan masalah yang hanya dihadapi oleh DKI Jakarta tetapi  masalah global. Sekarang ini lebih dari separuh penduduk dunia bermukim  di kawasan perkotaan. Dalam abad ke-20 saja Perserikatan Bangsa-Bangsa  menemukan bahwa penduduk yang bermukim di kota-kota di dunia telah meningkat dari 220 juta menjadi 2,8 milyar orang.14

Manusia dan limpahan air hujan harus bersaing untuk mendapatkan  tempat di DKI Jakarta yang luas wilayahnya tidak akan berubah karena  kawasan untuk memperluas kota sudah tidak ada lagi. Tekanan pertambahan  penduduk dalam hampir empat dasawarsa terakhir ini memang telah memperluas wilayah Jakarta dari sekitar 300 km2 menjadi 700 km2.15 Arus  urbanisasi ke Jakarta telah menciptakan lokasi-lokasi permukiman kumuh  yang hampir semuanya ilegal. Permukiman semacam itu banyak dibangun  di bantaran sungai sehingga menimbulkan penyempitan sungai-sungai di  Jakarta. Bila hujan deras turun di hulu ataupun di Jakarta sendiri, volume  air yang meningkat tinggi tidak dapat tertampung oleh sungai-sungai  yang telah mengalami penyempitan dan pengaliran air ke laut terhambat  sehingga banjir pun terjadi. Perilaku warga yang sering membuang sampah  ke sungai juga memicu pendangkalan sungai yang pada gilirannya dapat  mengakibatkan banjir.

————

14 UN Population Fund, 2 Juni 2007 ”Untuk Kepentingan Kemanusiaan, negara-negara berkembang harus mempersiapkan urbanisasi yang akan melonjak”
15 “Perkembangan Kota, Kriminalitas, dan Pemberdayaan Warga Jakarta” artikel dalam Harian Kompas, 30 Juli 2002

DKI Jakarta masih menjadi tumpuan banyak orang dalam mendapatkan  penghidupan, sehingga arus masuk penduduk ke kota ini terus meningkat  meskipun berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta untuk menurunkan arus masuk ini. Dalam skala nasional tahun  2025 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan  perkotaan akan mencapai 65%. Ini berarti hanya tinggal 35% penduduk  Indonesia yang berdiam di kawasan pedesaan dan mereka ini pula yang harus memproduksi pangan buat 65% penduduk yang tinggal di kota.

Ada tiga faktor yang mendorong pertumbuhan Kota Jakarta. Pertama,  jumlah migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi keluar. Kedua,  faktor peningkatan kelahiran alamiah. Ketiga, pengintegrasian wilayah-  wilayah pedesaan di Provinsi Jawa Barat dan Banten menjadi bagian  administrasi politik Kota Jakarta, sehingga warga yang tinggal di kawasan  ”pinggiran” ini praktis menjadi bagian dari penghuni wilayah Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari bahwa upaya  penanggulangan banjir melibatkan banyak faktor, tidak hanya faktor lokal  tetapi juga nasional dan global. Pemerintah DKI Jakarta menghadapi  tantangan untuk terus meningkatkan kapasitasnya agar semakin mampu  menghadapi tantangan-tantangan yang ada, entah pertambahan penduduk  maupun perubahan iklim – sambil pada saat yang sama berupaya membuat  Kota Jakarta nyaman bagi para warganya.

3. Persaingan antara Manusia dan Air: Upaya Pengendalian Banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pengendalian banjir di Jakarta merupakan salah satu prioritas  penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selalu  dipantau setiap saat terutama pada musim penghujan. Dalam  menanggulangi banjir Pemerintah DKI Jakarta percaya bahwa  upaya pengendalian hanya akan efektif bila dilaksanakan  secara menyeluruh dari hulu hingga hilir dengan melibatkan Pemerintah  Pusat dan semua Pemerintah Daerah di sekitar Jakarta; karena banjir dan  perubahan iklim tidak mengenal batas-batas wilayah administrasi. Unsur- unsur alam ini jauh lebih berkuasa daripada wilayah administrasi yang diatur oleh manusia.

Sejak tahun 2007 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun  rencana kerja khusus untuk menangani banjir di wilayah DKI Jakarta.  Salah satu program dari rencana kerja tersebut adalah pembangunan Banjir  Kanal Timur, yang akan mengurangi banjir di kawasan Timur dan Utara  Jakarta, kira-kira seperempat dari luas keseluruhan Kota Jakarta. Dengan  adanya Banjir Kanal Timur, kemungkinan terjadi banjir di kawasan ini  akan menjadi relatif kecil. Kegiatan lain yang juga terus dilakukan adalah  pengerukan sungai-sungai dan saluran-saluran air. Ketika banjir besar  terjadi pada tahun 2007 ada 78 titik genangan air yang menghambat  kehidupan rutin warga masyarakat Jakarta. Dengan program pengendalian  banjir yang dilaksanakan sejak tahun 2007, 16 dari genangan tersebut telah  hilang dan ditargetkan pada tahun 2010, 40 genangan lainnya juga akan hilang.

Dalam mengendalikan banjir, prinsip dasar yang digunakan oleh  Pemerintah DKI Jakarta adalah mengalirkan air sungai yang masuk ke  Jakarta melalui pinggir kota dan langsung ke laut. Tujuannya adalah agar  air yang datang dari daerah hulu di atas Jakarta tidak memasuki wilayah-  wilayah tengah Kota Jakarta, tetapi dialirkan langsung menuju laut melalui  Banjir Kanal Barat dan Cengkareng Drain di bagian Barat dan di bagian Timur melalui Banjir Kanal Timur dan Cakung Drain.

Sementara itu, kawasan Jakarta Selatan yang permukaan tanahnya relatif  tinggi dibuatkan drainase yang akan menyalurkan air secara alamiah dengan  memanfaatkan gaya gravitasi. Di daerah-daerah yang lebih rendah, di mana   genangan air tidak dapat mengalir ke mana-mana, digunakan sistem polder  – yaitu sistem yang akan mempompa keluar air yang mengenangi daerah- daerah yang rendah dan mengeringkan daerah rendah ini dari genangan  air. Sistem polder adalah suatu cara penangangan banjir dengan bangunan  fisik yang terdiri dari sistem drainase, kolam retensi (penahan), tanggul  yang mengelilingi kawasan daerah rendah, serta pompa dan atau pintu  air sebagai satu kesatuan pengelolaan air yang tidak dapat dipisahkan. Air  hujan yang jatuh dalam kawasan ini dialirkan oleh saluran air serta waduk dan dari waduk air ini dipompa ke laut.

Air dari genangan-genangan akan ditampung dalam waduk dan tanggul  dan dipompa ke saluran-saluran pengendali, kemudian dialirkan ke Banjir  Kanal Barat atau Banjir Kanal Timur yang mengalir ke laut. Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta juga melestarikan situ-situ untuk menjadi penampung air sementara.

Upaya pengendalian banjir di Jakarta tidak hanya dilaksanakan semata-  mata melalui pembangunan infrastruktur seperti saluran, waduk dan kanal,  tetapi juga melalui pendekatan perubahan perilaku penduduk yang tinggal  di Jakarta. Banjir di Jakarta tidak pernah dapat dipisahkan dari faktor  manusia yang hidup di wilayah ini. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta menggunakan dua pendekatan dalam pengendalian banjir, yakni pendekatan struktural dan non-struktural.

Meskipun demikian pengendalian banjir di kawasan DKI khususnya di  bagian Barat Jakarta kian hari bertambah parah, hal ini disebabkan oleh  perubahan tata guna lahan yang drastis dibagian hulu daerah aliran sungai  (DAS) Kali Pesanggrahan dan Kali Angke. Daerah yang tadinya hanya  dipergunakan untuk sawah maupun kebun, sekarang telah berubah fungsi  menjadi daerah perumahan seperti: Perumahan Cinere, Bintaro, Pandeglang,  BSD Serpong dan puluhan lokasi perumahan lainnya. Air hujan di daerah ini  yang tadinya teresap kedalam tanah, sekarang mengalir langsung masuk ke  Kali Pesanggrahan dan Kali Angke, akibatnya run off meningkat dan kedua sungai ini dipaksa menampung aliran air yang tinggi.

Prinsip Pengendalian banjir Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

Situasi ini makin parah sejak tanggul Situ Gintung rusak, dimana  sebelumnya aliran air dapat ditampung terlebih dahulu di Situ Gintung  (daerah retensi) sehingga pengaliran air ke laut dapat dikendalikan bertahap  dan tidak terjadi sekaligus. Tetapi sekarang tidak demikian halnya, air dari  hulu langsung dialirkan ke Jakarta, dan bila curah hujan di hulu sedang  tinggi maka tidak ada lagi pengendaliannya karena Situ Gintung tidak  berfungsi lagi. Sekarang ini sangat dikhawatirkan Kali Pesanggrahan,  Kali Angke, dan Cengkareng Drain tidak akan mampu lagi menampung  limpahan air yang datang dari hulu sehingga terjadilah banjir karena kali-  kali tersebut luber.

Hal ini dapat diibaratkan menuangkan air kedalam sebuah gelas, yang bila  dilakukan perlahan-lahan maka air tidak akan luber tetapi bila dilakukan  sekaligus maka air akan langsung tumpah ke tanah. Situ Gintung terletak  di Provinsi Banten dan perbaikannya memerlukan koordinasi Pemerintah  Pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk membangun  Drainase Cenkareng II (lihat gambar di atas) guna menanggulangi limpahan air dari hulu.

Sejak tahun 2007, pendekatan struktural Pemerintah DKI Jakarta  difokuskan pada enam aspek, yaitu pembangunan banjir kanal, normalisasi  sungai, pemeliharaan sungai, antisipasi air pasang dengan pembuatan  tanggul, penataan kali dan saluran, dan pembangunan pompa, pintu air dan saringan sampah.

1. Pembangunan Banjir Kanal

Banjir Kanal Timur mulai dibangun tahun 2003 dan selesai serta mulai  dipergunakan pada bulan Januari tahun 2010. Dalam membangun Banjir  Kanal Timur, tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta adalah pembebasan lahan. Di DKI Jakarta hampir tidak ada lahan  yang tidak dimiliki oleh penduduk. Banjir Kanal Timur memiliki panjang  23,5 km dan membentang dari Cipinang di Jakarta Timur hingga kawasan  Marunda di Jakarta Utara. Banjir Kanal Timur yang juga disebut sebagai  saluran kolektor atau penampung ini memotong lima sungai, yakni Sungai  Cipinang, Sunter Buaran, Jati Kramat, dan Cakung, dan memiliki kedalaman  antara 4 sampai 7 meter. Lebar Banjir Kanal Timur tidak sama dari hulu  ke hilirnya, di hulunya adalah 100 meter dan dibagian muara 200 meter  serta rencana untuk marina di daerah Rorotan (Ujung Menteng) lebarnya 300 meter.

Banjir Kanal Timur sebenarnya sudah direncanakan sejak zaman  Pemerintah Kolonial Belanda tetapi tidak pernah terwujud. Tahun 1973  ada kajian oleh konsultan Belanda yang menyarankan Banjir Kanal Timur  disambung dengan Banjir Kanal Barat, sehingga akan berbentuk seperti  huruf U (lihat gambar di atas). Sekarang Banjir Kanal Timur sudah berfungsi  dan Banjir Kanal Barat menjadi lebih efektif dalam mengendalikan aliran  air dari daerah hulu. Dengan selesainya pembangunan Banjir Kanal Timur,  banjir di kawasan timur dan utara Kota Jakarta, yang mencapai sekitar  seperempat luas kota, tidak akan separah tahun-tahun sebelumnya lagi.

Banjir Kanal Timur yang bermuara di Laut Jawa akan mengurangi banjir di sekitar seperempat wilayah Kota Jakarta kawasan Timur dan Utara

Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat dibangun dengan tujuan untuk  menyalurkan aliran air hujan dan air dari hulu langsung ke laut, sehingga  air tidak menggenangi Jakarta yang 40% wilayahnya berupa dataran rendah  yang memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Kedua kanal tersebut  dapat diibaratkan sebagai jalan tol untuk air di Jakarta agar dapat cepat  sampai ke laut tanpa harus berhenti di tengah perjalanan dan menyebabkan  genangan atau banjir. Sebelum Banjir Kanal Timur terbangun, air dari hulu  akan masuk ke berbagai saluran-saluran air besar maupun kecil yang ada,  dan bila saluran-saluran ini tidak mampu lagi menampung volume air yang ada, banjir akan terjadi.

Banjir parah terakhir yang terjadi di DKI Jakarta adalah tahun 2007. Pada  waktu itu Banjir Kanal Timur belum selesai karena Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta masih menghadapi masalah pembebasan lahan. Banjir tahun  2007 menewaskan 57 orang, memaksa 422.300 orang mengungsi dan  menyebabkan 1500 rumah rusak atau hanyut terbawa air. Total kerugian diperkirakan mencapai sekitar USD 695 juta.16

———

16) “Sisi Lain Perubahan Iklim: Mengapa Indonesia harus beradaptasi untuk melindungi rakyat Miskin” diterbitkan oleh UNDP Indonesia tahun 2007

Selain membangun Banjir Kanal Timur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  juga berkepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas Banjir  Kanal Barat, terutama dengan meningkatkan kapasitas air yang dapat  ditampung. Sejak Banjir Kanal Barat dibangun pada tahun 1920 sampai  tahun 2006, kanal buatan Pemerintah Kolonial ini belum pernah dikeruk  atau dibersihkan sehingga terjadi pendangkalan. Selama berpuluh-puluh  tahun endapan lumpur yang terbawa air dari hulu terdampar di Banjir  Kanal Barat, demikian pula sampah dan endapan-endapan akibat aktivitas  manusia terbawa dari saluran-saluran lebih kecil yang masuk ke saluran  ini. Pendangkalan Banjir Kanal Barat mengurangi kapasitas air yang dapat ditampungnya.

Peningkatan kapasitas Banjir Kanal Barat di bagian Hulu: Di sekitar Jembatan Halimun dan Jembatan MS. Mansur

Peningkatan kapasitas Banjir Kanal Barat di bagian Hilir: Di sekitar Jembatan Kali Anyar dan Jembatan Latumenten

Pada tahun 2006 pemerintah mengganti tembok di kedua sisi Banjir Kanal  Barat dengan beton, dan tingginya dinaikkan sekitar satu meter. Tembok di  kedua tepi Banjir Kanal Barat tersebut sebelumnya hanya berupa tanah dan belum pernah dirubah semenjak dibangun pada zaman Belanda.

2. Program normalisasi Sungai dan Saluran

Ketiga belas sungai yang mengalir di Jakarta menjadi unsur penting dalam tata kelola air dan pengendalian banjir yang dilaksanakan oleh Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah melakukan normalisasi sungai adalah  untuk menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu  sehingga sungai tersebut mampu mengalirkan air sampai pada tingkat  tertentu sehingga tidak terjadi luapan dari sungai tersebut. Kegiatan  normalisasi sungai berupa membersihkan sungai dari endapan lumpur  dan memperdalamnya agar kapasitas sungai dalam menampung air dapat  meningkat. Ini dilakukan dengan cara mengeruk sungai tersebut di titik-titik rawan kemacetan aliran air.

Upaya pemulihan lebar sungai merupakan bagian penting dari program  normalisasi sungai. Pelebaran sungai juga meningkatkan kapasitas sungai  dalam menampung dan mengalirkan air ke laut. Dengan kepadatan  penduduk yang terus meningkat karena Jakarta menjadi tumpuan untuk  mendapatkan mata pencaharian, permukiman ilegal dapat ditemukan di  mana-mana. Bantaran sungai menjadi sasaran utama bagi rumah-rumah  ilegal ini, karena dekat dengan sumber air. Semakin banyak rumah yang  dibangun di bantaran sungai-sungai yang melewati Jakarta ini, akan  semakin sempit sungai tersebut, dan semakin rendah kemampuannya untuk  menampung air dan semakin tinggi kemungkinan untuk menimbulkan  banjir dan genangan air di sekitar permukiman yang letaknya dekat sungai.

Program pengerukan sungai di Jakarta dilakukan secara sistematis dan  terencana mulai tahun 2008. Pada tahun tersebut pemerintah mengeruk  6 segmen sungai yang kondisinya sudah kritis. Program ini dilanjutkan  pada tahun 2009 dengan pengerukan 66 segmen sungai. Program akan  diteruskan pada tahun 2010 dengan pengerukan 6 segmen sungai di lima  Wilayah Kota Jakarta. Pada tahun 2010 pemerintah juga akan melakukan  pembersihan sampah di lima Wilayah Kota Jakarta dan membangun  instalasi penyaringan sampah di sungai-sungai yang memiliki volume sampah yang besar.

A. normalisasi Sungai

Salah satu program normalisasi sungai yang berskala cukup besar adalah  program normalisasi Kali Angke yang dimulai tahun 2003. Sebelum  normalisasi lebar Kali Angke hanya 5 meter dan sesudah normalisasi dan  dibersihkan bantarannya, lebar sungai ini menjadi 40 meter. Penduduk  Kali Angke yang telah lama tinggal di gubuk-gubuk ilegal di bantaran Kali Angke dipindahkan ke rumah susun di Muara Angke dan Cengkareng.

Pemukiman Kali Angke setelah diadakan penataan

normalisasi Kali Angke dengan penataan pemukiman

B. Pemeliharaan Sungai di 14 lokasi

Pemeliharaan sungai merupakan kegiatan rutin Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta yang dilakukan dengan mengeruk sungai-sungai yang mengalami pendangkalan karena endapan lumpur dan sampah.

C. Antisipasi Pasang dan Pembuatan Tanggul

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta adalah banjir yang disebabkan oleh gelombang pasang laut yang  sering disebut sebagai banjir rob. Banjir tersebut tidak saja disebabkan  oleh kenaikan tinggi permukaan air laut akibat pasang surut laut tetapi  juga karena banyak lokasi di pesisir utara Jakarta memang berupa dataran  rendah dengan ketinggian di bawah permukaan laut, sehingga bila terjadi  gelombang pasang laut agak besar banjirpun melanda permukiman warga.  Naiknya gelombang pasang laut dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor  lain seperti dorongan air, angin dan fenomena-fenomena alam lain yang sering terjadi di laut.

Pasang tinggi dan surut terendah gelombang air laut ini juga mempunyai  siklus kedatangan yang panjang maupun pendek. Siklus terpanjang pasang- surut terjadi setiap 18,6 tahun dan siklus pendek bisa hanya 12 jam, 24 hari, 6 bulan dan 1 tahun.17 Pada tahun 2008 terjadi siklus panjang 18,6 tahun yang  menyebabkan banjir besar akibat pasang di pesisir Jakarta yang mencapai  ketinggian 2 meter lebih. Periode 18,6 tahun ini terjadi karena menurut  analisis seorang ahli tata air Belanda, Aart R Van Nes, posisi matahari dan bulan berada dalam satu garis lurus pada Bulan Juni tahun 2008.18 Banjir  yang disebabkan oleh pasang surut air laut ekstrim yang siklusnya terjadi  18,6 tahun sekali juga menimpa banyak tempat di seluruh dunia. Penelitian  serupa yang dilakukan oleh Delft Hydraulics menyebutkan bahwa air pasang yang cukup signifikan di Teluk Jakarta terjadi pada bulan Juni 2008.

———

17) Kominfo news room, 16 January 200 “Pasang surut akibatkan gelombang pasang dan kenaikan air laut”
18) “Waspadai banjir pasang Jakarta” artikel di Harian Suara Pembaruan, 31 Mei 200

Banjir rob tidak saja disebabkan oleh gelombang pasang laut yang tinggi  tetapi juga oleh kenyataan bahwa banyak lokasi di pesisir Utara Jakarta ini  merupakan dataran rendah yang berada di bawah permukaan laut. Ada  tanda-tanda bahwa lokasi-lokasi ini masih terus mengalami penurunan  muka tanah yang disebabkan oleh penyedotan air bawah tanah oleh  penduduk Jakarta untuk kepentingan rumah tangga sehari-hari dan untuk industri.

Hal ini sudah menjadi salah satu perhatian utama Gubernur DKI yang  mengatakan bahwa di kawasan bisnis dan industri tertentu, dalam 20 tahun  terakhir terjadi penurunan permukaan tanah sampai 1,5 meter. Akibatnya,  ke depan warga Jakarta terancam kekurangan air bawah tanah. Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta telah membangun tanggul Rob Muara Angke, Muara  Karang, Pluit, Luar Batang, Cilincing, Marunda dan Martadinata di bagian  Pantai Utara Jakarta pada tahun 2008 dan 2009 untuk melindungi warga  dari banjir rob. Tanggul beton maupun tanggul batu kali yang dibangun  panjangnya kurang lebih 3000 meter dengan ketinggian yang bervariasi  antara 1 sampai dengan 3 meter di atas permukaan tanah. Jika terjadi  pasang naik, limpahan air laut akan tertahan tanggul beton dan tidak membanjiri warga.

Pembangunan Tanggul Rob di Cilincing dan Marunda Pantai Utara Jakarta

Tanggul penahanan banjir rob yang lengkap dengan trotoar yang cukup  lebar di Pantai Marunda kini malah menjadi tempat rekreasi yang ramai dikunjungi warga Jakarta yang ingin bersantai di tepi pantai dengan gratis.

D. Penataan Kali dan Saluran

Selain memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran- saluran air, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya membuat  lokasi-lokasi ini menjadi lebih nyaman bagi warga. Pinggiran sungai dan  saluran yang sebelumnya terbuat dari tanah dilapisi dengan beton untuk  mengukuhkan dinding-dinding sungai dan saluran air sehingga mampu  menahan volume air yang besar. Selain membangun trotoar yang lebar  pemerintah juga dan menanami tepi sungai dan saluran air dengan pepohonan.

PEnATAAn KALI PAKIn

E. Pembangunan Pompa: Mengalirkan genangan Air ke Laut

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam strategi pengendalian banjir  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pemasangan pompa-pompa air  terutama di Jakarta bagian utara yang lokasinya berupa dataran rendah  dengan ketinggian di bawah permukaan laut. Bila volume air dari hulu  Jakarta sedang tinggi dan melebihi kapasitas tampung sungai dan saluran  air yang ada, terjadilah genangan-genangan yang mengganggu kehidupan  warga Jakarta. Satu-satunya cara untuk mengeringkan genangan air adalah  dengan memompa air yang menggenang dan mengalirkannya ke saluran air yang yang mengalir langsung ke laut.

Selain memasang pompa-pompa yang berkekuatan besar, Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta juga membangun sistem polder di semua Wilayah DKI Jakarta yang sering mengalami penggenangan air. Sistem polder  adalah suatu cara penangangan banjir dengan bangunan fisik yang terdiri  dari sistem drainase, kolam retensi (penahan), tanggul yang mengelilingi  kawasan, serta pompa dan atau pintu air sebagai satu kesatuan pengelolaan air yang tidak dapat dipisahkan19. Semua elemen di atas memainkan peran  penting dalam melindungi wilayah dari banjir. Keunggulan sistem polder  adalah kemampuannya mengendalikan banjir dan genangan akibat aliran dari hulu, hujan setempat dan naiknya air laut.

————-

19 http://balitbang.pu.go.id/saritek/saritek%20pusair/14.sistem%20polder%20final.pdf

Kunci utama sistem poder adalah tanggul atau waduk. Tanggul berfungsi  untuk menahan air dari luar area, sedangkan waduk berfungsi untuk menampung air baik dari dalam maupun luar area. Pompa-pompa air   berfungsi untuk membuang air dari dalam waduk. Setiap saat air meninggi  dengan cepat pompa akan mengalirkan air ke laut. Sampai sekarang sudah  dibangun 32 sistem polder di wilayah Jakarta dan pemerintah sedang menyiapkan untuk membangun 15 sistem polder lagi.

4. Warga Angkat Suara: Dulu dan Sekarang

Hampir semua warga Jakarta ingat banjir besar yang terjadi  tahun 2007, di mana hampir 60 persen wilayah Jakarta  terendam banjir. Pada waktu itu puncak hujan terjadi dari  akhir Bulan Januari 2007 sampai dengan awal Februari 2007,  intensitas hujan sangat tinggi dan curah hujan mencapai  rata-rata 200 mm. Hujan terjadi di Bogor di bagian hulu Jakarta dan juga  di Jakarta. Bersamaan dengan itu terjadi juga pasang laut tertinggi yang  mencapai 190 cm. Volume air hujan yang tinggi tidak dapat dialirkan ke  laut karena terhadang oleh banjir dari gelombang pasang. Akhirnya banjir  dari darat bertemu dengan banjir dari laut dan selama beberapa hari Kota Jakarta lumpuh.

Ketika banjir parah ini terjadi Banjir Kanal Timur belum selesai karena  Pemerintah DKI Jakarta masih menghadapi masalah pembebasan lahan.  Banjir tahun 2007 menewaskan 57 orang, memaksa 422.300 orang  mengungsi dan membuat 1500 rumah rusak atau hanyut terbawa air. Total kerugian diperkirakan mencapai sekitar USD 695 juta.20 Sampai sekarang  warga Jakarta yang rumahnya terendam masih dapat bercerita mengenai  banjir besar tersebut. Namun, saat ini warga dengan cepat mengatakan bahwa banjir dan genangan air hampir tidak ada.

———–
20 “Sisi Lain Peubahan Iklim: Mengapa Indonesia harus beradaptasi untuk melindungi rakyat Miskin” diterbitkan oleh UNDP Indonesia tahun 2007

Ibu Mawarni Manulang tinggal di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta  Timur. Sebelum Banjir Kanal Timur dibangun daerah tempat tinggal ibu   ini terkenal sebagai daerah banjir. Sehari-hari Ibu Mawarni membuka  warung kelontong di depan rumahnya. Sewaktu banjir tahun 2002 Ibu  Mawarni kehilangan semua barang dagangannya termasuk televisi dan  kulkas yang hanyut terbawa banjir yang mengamuk. Sebelum banjir omzet  yang didapatkan sekitar Rp 500 ribu per hari, tetapi setelah banjir 2002 Ibu  Mawarni terpaksa memulai dari awal. Ia meminjam modal dari keluarga  untuk memulai kembali warung kelontongnya. “Pada waktu banjir  tahun 2002 saya sama sekali tidak siap menghadapi banjir. Tidak pernah  terpikir kalau semua dagangan saya akan hilang,” tutur Ibu Mawarni. Meskipun memerlukan waktu untuk dapat menghidupkan kembali warung  kelontongnya, akhirnya Ibu Mawarni berhasil meningkatkan omzet  dagangannya setelah banjir sampai Rp 1 juta per hari.

Ketika banjir datang tahun 2007, Ibu Mawarni dan suaminya sudah  siap. Semua barang dagangan ia pindahkan ke lantai atas rumahnya yang  kecil. Banjir tahun 2007 mencapai 1,7 meter jauh lebih tinggi daripada banjir tahun 2002. Karena merasa khawatir, Ibu Mawarni dan suaminya  mengungsikan anak-anak mereka ke rumah keluarga, sementara ia dan  suami menjaga rumah dan warung mereka. Tidak jauh dari rumah Ibu Mawarni ada rumah kakak iparnya yang keadaannya lebih parah daripada  keadaan mereka, sehingga tiap hari suaminya mengantarkan makanan  kepada keluarga tersebut. Untuk mengantarkan makanan ia harus berenang  dan menyelam di beberapa tempat sehingga kemudian gendang telinganya  mengalami kerusakan dan membutuhkan perawatan yang memakan biaya.  Saat banjir warung kelontongnya hampir tidak pernah dikunjungi orang  karena semua pelanggan terkena banjir dan Ibu Mawarni mengalami  kerugian yang cukup besar. Pelanggan mengurangi belanja mereka karena  banyak hal juga memerlukan pembiayaan. Bahkan untuk beberapa lama  Ibu Mawarni tidak mendapatkan pemasukan sama sekali pasca banjir 2007.

Ibu Mawarni cukup terkejut tahun ini karena ketika hujan deras turun  tidak terjadi banjir sama sekali, yang ada hanyalah genangan air yang  disebabkan oleh selokan di dekat rumah yang mampet oleh sampah karena  belum sempat dibersihkan. Juga ketika hujan deras, air di depan rumahnya  cepat surut. Ibu ini yakin bahwa karena Banjir Kanal Timur sudah selesai  dibangun limpahan air langsung masuk ke kanal baru itu dan tidak  menyusahkan warga lagi. Usaha Ibu Mawarni berkembang pesat dan kini  ia sudah menjadi agen dari salah satu perusahaan. Perusahaan mitranya  tidak lagi takut mengantarkan barang karena kemungkinan banjir seperti  dulu sudah sangat kecil. Bahkan, Ibu Mawarni bercerita kalau warung  kelontongnya hari-hari ini sangat laris dan omzet yang diperolehnya bisa mencapai Rp 2 juta sehari.

Pak Sarjian menunjuk bekas batas air banjir tahun 2007 yang menghancurkan semua perkakas di rumahnya di Cipinang Muara, Jatinegara

Pak Sarjian yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek ingat benar  kejadian banjir tahun 2007, yang ketinggiannya mencapai langit-langit  rumahnya di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Rumah kontrakan  Pak Sarijan hanya seluas 4 x 7 meter. Penghasilannya sehari-hari sebagai  tukang ojek rata-rata Rp 30 ribu, dan ia hanya bekerja di malam hari karena  di siang hari ia harus bersaing dengan angkot. “Kalau siang hari saya kalah  deh, karena itu rezekinya angkutan umum, bukan tukang ojek,” tuturnya.

Ketika banjir besar tahun 2007, ia dan isterinya hanya sempat  menyelamatkan televisi dan pakaian di badan mereka. Ia bersama keluarga  terpaksa mengungsi di tempat Bu Haji, orang yang memiliki rumah  kontrakan Pak Sarjian. Selama dua minggu ia tidak berpenghasilan karena  semua jalan digenangi banjir yang sangat lama surutnya dan air ketika itu  menjadi raja jalanan. Untuk makan ia bergantung pada warga kampungnya  yang tidak terkena banjir. Semua barang di rumah kontrakannya kalau tidak hancur karena air tidak dapat dipergunakan lagi.

Tahun ini usaha ojeknya mulai meningkat dan penghasilannya sekarang  sekitar Rp 50 ribu per hari. Bahkan tahun ini tidak ada saat di mana Pak  Sarjian terpaksa tidak bekerja karena ada genangan air yang tinggi atau  banjir, meskipun hujan yang deras terkadang turun juga. Pak Sarjian melihat perbedaan tahun ini yaitu bila hujan deras air hujan cepat surut.  Tidak ada genangan air yang lama surut, paling ada sedikit genangan di  selokan di depan rumahnya. Genangan air itupun akan cepat turun bila  selokan bersih tidak mampet oleh sampah. Memang ada masalah dengan  selokan di depan rumahnya yang berbelok-belok sehingga sampah mudah  tersangkut dan harus sering dibersihkan.

Ketika banjir 2002 datang menggenangi Puskesmas Pondok Bambu  II, Puskesmas andalan warga tersebut sempat tutup selama tiga hari.  Tuti Rosmawati adalah salah satu perawat di Puskesmas tersebut yang  ingat betul kelumpuhan yang terjadi di Puskesmas tempatnya bekerja  itu. Ketinggian air di dalam Puskesmas mencapai 1,2 meter dan hampir  seluruh alat kesehatan yang ada rusak terendam air. Seluruh obat-obatan  juga rusak oleh air. Kaca-kaca bangunan Puskesmas pecah diterjang arus  air dan bangku-bangku juga hancur. Setelah banjir banyak warga datang  dengan berbagai masalah kesehatan seperti diare dan gatal-gatal sementara  kondisi Puskesmas saat itu belum memungkinkan untuk segera dapat melayani warga.

Ketika banjir tahun 2007 terjadi Tuti Rosmawati dan rekan-rekannya  langsung berusaha menyelamatkan obat-obatan serta barang-barang  Puskesmas. Di beberapa tempat saat itu ketinggian air banjir bahkan  mencapai 1,5 meter. Mengingat kejadian tahun 2007 yang menelan beberapa  korban jiwa, Tuti Rosmawati dan rekan-rekannya berkomitmen bahwa  separah apapun banjir yang terjadi, Puskesmas Pondok Bambu harus buka  24 jam terus-menerus dan para perawat serta dokter harus dapat dihubungi setiap saat.

Tuti Rosmawati menunjukkan ketinggian air banjir di Puskesmas Pondok bambu tahun 2007

Tahun 2010 Tuti Rosmawati sudah mengantisipasi banjir seperti tahun-  tahun sebelumnya tetapi yang terjadi hanya sedikit genangan air yan
masuk Puskesmas Pondok Bambu. Dulu sebelum Banjir Kanal Timur  selesai dibangun daerah di sekitar Puskesmas Pondok Bambu merupakan  titik rawan banjir. Saat ini, meskipun hujan turun dengan deras titik rawan  banjir tersebut sudah hilang dan semua limpahan air sungai dan selokan  mengalir langsung ke Banjir Kanal Timur, sehingga tidak ada lagi banjir atau genangan air yang meluber ke Puskesmas Pondok Bambu.

Sekolah Dasar Negeri 04, Pondok Bambu juga sempat diterjang banjir.  Menurut Ibu Sumiati, salah seorang guru di sekolah ini, banjir tahun 2002  menghancurkan segala-galanya yang dimiliki sekolah, karena banjir datang  pada malam hari. Ketika Ibu Sumiati datang di sekolah keesokan paginya,  Sekolah Dasar Negeri 04, Pondok Bambu sudah terendam air banjir.  Surat-surat penting, komputer, buku-buku sekolah, bangku dan meja sudah terbenam di dalam air banjir dan tidak dapat diselamatkan. Sekolah  terpaksa diliburkan dan pembersihan besar-besaran harus diadakan untuk membersihkan lumpur banjir yang tertinggal di kelas-kelas.

Ibu Sumiati menunjukkan ketinggian banjir tahun 2007 di Sekolah Dasar negeri 04, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit

Ketika banjir tahun 2007 terjadi, Ibu Sumiati dan para guru lainnya lebih  siap karena banjir datang pada siang hari. Banjir tahun 2007 jauh lebih besar  dari banjir tahun 2002 dan ketinggiannya mencapai 1,7 meter, tetapi Ibu  Sumiati dan para rekannya beserta warga setempat sempat menyelamatkan  beberapa alat sekolah. Meskipun demikian banjir tahun 2007 sempat  membuat Sekolah Dasar Negeri 04 ditutup selama sembilan hari. Ketika  sekolah dibuka lagi, banyak murid tidak hadir karena rumahnya terkena banjir lebih parah dari sekolah mereka.

Tahun 2010 Ibu Sumiati yang selalu mengamati Kali Cipinang karena  pada musim hujan sering menumpahkan air ke kawasan Pondok Bambu,  melihat untuk pertama kalinya kalau kali Cipinang ini kering. Menurut  Ibu Sumiati luapan Kali Cipinang tersebut sekarang langsung tersaluran ke  Banjir Kanal Timur. Meskipun demikian Ibu Sumiati berharap Pemerintah  DKI Jakarta akan menertibkan bangunan-bangunan liar yang berada di  pinggiran Kali Cipinang yang letaknya dekat dengan Sekolah Dasar Negeri  04, karena bangunan-bangunan ini mempersempit lebarnya Kali Cipinang  dan menghalangi arus air terutama bila volume air sedang tinggi.

5. Rencana ke Depan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:  Mengurangi Banjir Sampai 75 Persen pada Tahun 2016

Ke depan target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah  mengurangi banjir di DKI Jakarta sebanyak 40 persen pada tahun 2011 dan sebanyak 75 persen sampai tahun 2016.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menyatakan dengan  tegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  2007-2012, bahwa banjir merupakan satu dari beberapa isu strategis  pemerintahnya. Banyak yang telah dilakukan sejak tahun 2007 seperti yang  telah diulas sebelumnya dalam buku ini. Hasilnya sudah mulai terlihat  karena banjir yang melanda Jakarta sekarang ini sudah dapat dikendalikan  dan dapat dilihat dari penurunan genangan air yang jauh lebih cepat  daripada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan daerah-daerah yang rawan  banjir tahun 2007 di sepanjang alur Sungai Ciliwung, arus air yang tadinya  macet selama 72 jam atau tiga hari sekarang hanya macet selama 14 jam,  sehingga banjir tidak sempat terjadi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kapasitas kanal dan sungai yang mengalir di Jakarta.

Pengurangan banjir 40 persen di DKI Jakarta pada tahun 2011 ini antara  lain akan dicapai melalui program pengerukan 13 sungai dan 56 saluran  serta Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat. Sedangkan target 35 persen  untuk tahun 2016 diharapkan akan tercapai melalui program pembangunan  saluran terowongan penghubung Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal  Timur, rehabilitasi waduk dan situ yang ada serta pembangunan Waduk Pluit.

Untuk tahun 2010, Pemerintah DKI Jakarta akan terus melakukan  pengerukan di 6 segmen di lima wilayah DKI Jakarta. Enam lokasi  pengerukan sudah dinyatakan oleh Gubernur Fauzi Bowo sebagai lokasi  prioritas (disebut sebagai program dedicated) dan apapun yang terjadi  keenam lokasi ini harus selesai dikeruk pada tahun 2010. Bersamaan  dengan itu akan dilakukan juga pembersihan sampah serta pembangunan  saringan sampah di seluruh wilayah DKI Jakarta. Selain itu pembangunan,  perbaikan dan pengurasan saluran-saluran air juga akan dilanjutkan.  Pembangunan dan peninggian tanggul di bagian utara Jakarta juga akan diteruskan.

Ke depan upaya pengendalian banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  sudah akan lebih mantap karena pemerintah jauh lebih siap menangani  banjir bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini  disebabkan karena tahun ini sistem peringatan dini banjir atau early warning  system telah berjalan efektif. Jauh sebelum banjir tiba, warga Jakarta sudah  mendapatkan kabar mengenai kemungkinan banjir dan dapat berkemas-kemas untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Sistem peringatan dini ini telah dikoordinasikan dengan sumber  informasi seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)  yang memantau terus pola dan kondisi cuaca di Jakarta. Koordinasi juga  dilakukan dengan pakar meteorologi, Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL,  petugas pemantau ketinggian air di hulu di tujuh lokasi titik pantau dan partisipasi masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu faktor yang penting dalam sistem peringatan dini ini adalah  informasi dari petugas pemantau ketinggian air di hulu Jakarta, karena  curah hujan di hulu ini merupakan salah satu dari tiga faktor penentu  terjadi tidaknya banjir di Jakarta. Kedua faktor lainnya adalah curah hujan  di Jakarta dan tingginya gelombang pasang di laut. Bila di hulu sudah  terjadi luapan air, luapan ini akan menjadi banjir kiriman ke kawasan DKI Jakarta.

Saat ini ada tujuh lokasi pengamatan muka air (atau sering disebut  sebagai peil schall) yang turut memberi pemberitahuan bila terjadi luapan  air besar di daerah hulu, yaitu Peil Schall Ciledug di daerah aliran sungai  (DAS) Kali Angke, Peil Schall Sawangan di DAS Kali Pesanggrahan, Peil  Schall Ciganjur di DAS Kali Krukut, Peil Schall Katulampa dan Peil Schall  Depok di DAS Kali Ciliwung, Peil Schall Cimanggis di DAS Kali Cipinang dan Peil Schall Pondok Rangon di DAS Kali Sunter.

Ketujuh lokasi pengamatan muka air atau Peil Schall terhubung langsung  dengan satu pompa, satu saringan sampah dan 10 pintu air. Informasi  ketinggian air yang dikirimkan dari peil schall ke seluruh pintu air, akan  menghidupkan alat peringatan dini pada ke-24 daerah berpotensi banjir,  sehingga masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut dapat segera mengungsi sebelum banjir tiba.

gambaran simulasi Urban Design guide Line (UDgL) kawasan Pantai Mutiara

Selain itu, sekarang ini sarana dan prasarana pengendalian banjir di  Pemerintah DKI Jakarta sudah sangat baik dan jumlahnya telah mencukupi.  Jumlah pompa air mencapai 303 unit dengan kecepatan menghisap air  keluar yang cukup cepat. Juga ada 19 waduk pengendali banjir yang  tersebar di beberapa wilayah yang mencakup daerah seluas 196,26 hektar,  serta 26 situ yang mencakup daerah seluas 121,4 hektar. Selain perangkat  kerasnya, Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga telah menyiapkan personel  sejumlah 931 orang yang siap turun kapan saja bila diperlukan dan juga 51  posko piket banjir.

Walau bagaimanapun, pengendalian banjir tetap tidak dapat   dilakukan sendiri oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapi   membutuhkan Pemerintah Pusat dan juga Provinsi lainnya untuk lebih   konsisten dalam mengembangkan sarana pengendali banjir, misalnya   pembangunan Waduk Ciawi sebagai waduk penampung air yang akan mampu mengendalikan arus air yang masuk kawasan DKI Jakarta.

Dalam menanggulangi banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat   sadar bahwa banjir, pemanasan global, perubahan iklim dan semua faktor   alam lainya tidak mengenal batas wilayah administrasi. Unsur-unsur alam   ini bergerak dalam sebuah kesatuan, misalnya hujan deras di hulu Jakarta   di kawasan Bogor dan sekitarnya yang kebanyakan tidak terserap maupun   tertampung di kawasan hulu, akan mengalir masuk ke sungai-sungai yang   melewati Jakarta. Kerjasama antara berbagai instansi negara penting guna   mengendalikan banjir di Ibukota Indonesia.

6 Komentar »

  1. saya ada ide mengurangi banjir.ada cara supaya sungai bersih dari sampah dan lumpur tidak perlu dikeruk pakai alat berat.saya sudah menggambarnya.beberapa keuntungan ide yang saya dapat ini didapat dari berbagai masalah yang timbul oleh mampetnya sampah dan lumpur yng menghambat jalannya air kelaut.keuntungannya antara lain: 1.tidak perlu alat berat untuk mengeruk sampah dan lumpur maaf biasanya lumpur yang dikeruk sebagian diangkut dan sebagian lagi ditaruh dipinggir sungai dikala hujan datang maka lumpur akan masuk lagi kesungai.2.mengurangi jentik demam berdarah.3.mempermudah pemadaman kebakaran jika terjadi dilingkungan kita.4.mengurangi kekeringan dimusim kemarau.5.memebuat air aliran sungai jadi jernih.6.mengurangi beban air keruh yang masuk kelaut.7.menambah lebar dan panjang daratan.8.bisa untuk membuat listrik.9.membuat sungai agak dalam permukaan sedikit.10.dll.nb:dengan catatan ada yang harus kita

    Komentar oleh eri — Maret 13, 2011 @ 10:52 pm

  2. good report…..
    Lebih baik mencari penyebab dari pada perbaikan masalah….
    seberapa serius dari rencana dan tindakan terlihat dari hasil yang dicapai…JAKARTA SEMAKIN TENGGELAM…..
    dan banjiiiir sudah menjadi biasa…..
    …….
    Jakarta tidak perlu perbaikan tapi inovasi yang berubah drastis dan di pertahankan….

    Komentar oleh yoke — Januari 17, 2012 @ 3:44 pm

  3. bravo pak Gubernur bravo pemerintah kota… semoga lancar dan cepat selesai , agar jakarta dan sekitarnya tidak kebanjiran lagi..

    Komentar oleh Anonim — April 4, 2012 @ 1:11 pm

  4. Melewati Jatinegara (Sungai Ciliwung) sungguh memprihatinkan. Padahal daerah tersebut adalah daerah tengah kota, mungkin ada ide untuk bantaran ciliwung di rencanakan untuk menjadi riverside city atau apartemen bagi penduduk sekitar dgn area hijau/taman bermain anak.
    Jangan sampai bantaran kali ciliwung menjadi “identik sejarah kekumuhan Batavia”. Go Jakarta!!

    Komentar oleh Anonim — April 27, 2012 @ 3:20 pm

  5. sampah salah satu penyebab banjir,maka dari itu sampah perlu sekali betul2 dpt teratasi dgn tuntas tas,semua percaya selama ini dan sampek sekarangpun upaya dilaksanakan,namun semua juga tahu bila cara dan upaya tsb tdk mendapatkan hasil sesuai masak diteruskan terus,yg jelas semua tahu hasilnya sama,mengatasi mslh sampah bukan sekedar asal saja,bukti sdh ratusan kelompok warga,sampah pasar,perumahan,sekolahan juga ponpes dan pabrik menggunakan sy punya cara dan semua sdh bisa merasakan hasilnya,sampah seberapapun banyaknya,kondisi apapun(basah busuk berbau yg sgt menjijikkan) teratasi,tinggal yg belum aja jangan sampek ketinggalan kereta ibaratnya demikian,bahkan bisa dikatakan mengatasi sampah berhasil 100 %.Yg jelas yg membaca tdk akan percaya,cara tsb mengatasi sampah yg sama sekali tdk dpt dimanfaatkan,sedangkan yg msh bisadimanfaatkan hak pemulung,kalo sdh demikian sampah apalagi yg tersisa ? jelas gak ada.Dan jelaslah cara tsb mengatasi sampah berhasil100 %,teknologitpa.blogspot.com

    Komentar oleh salikun — Desember 27, 2014 @ 5:50 am

  6. Semoga sumbang pikiran dari Bapak Fauzi Bowo, dalam menanggulagi bencana banjir Jakarta, Bravo pak FAUZI BOWO semoga menjadi amal ibadah Bapak salam

    Komentar oleh Jonnaidi Anwar — Maret 31, 2016 @ 9:59 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: