Robert J Kodoatie

Dua Model Pengendalian banjir

Robert J Kodoatie

KITA sungguh prihatin dan ikut berduka atas korban bencana tanah  longsor dan banjir di Cilacap, Purworejo, serta Banyumas belum lama  ini. Jumlah korban yang meninggal di Cilacap 33 orang dan Purworejo  55 orang. Dan pada awal tahun ini, lima orang meninggal akibat banjir  bandang di Semarang. Jadi, sampai saat ini, banjir dan tanah longsor  sepanjang tahun ini telah memakan korban jiwa 93 orang.

Banjir dan tanah longsor di Cilacap dan Purworejo terjadi pada  permulaan musim penghujan. Padahal kita tahu, hujan masih akan  datang dan kita pun tidak dapat memastikan berapa besarnya. Yang  jelas, musim hujan akan berlangsung beberapa bulan lagi, dan  puncaknya (pada kondisi normal) akan terjadi pada Januari dan  Februari. Di Semarang, misalnya, curah hujan yang terjadi Jumat  (3/11) siang dalam satu jam pertama saja tercatat 125 mm lebih  tinggi dari curah hujan tertinggi yang terjadi pada April 1996
(110  mm).

Dua musibah baru-baru ini membuat semua pihak harus melakukan  berbagai upaya untuk mereduksi dan meminimalkan dampak yang akan  terjadi akibat banjir dan curah hujan tinggi. Alam sebagai kambing
hitam, kelihatannya, dapat diterima karena dianggap merupakan  fenomena di luar kemampuan kita. Excuse ini cukup ampuh untuk  menghindarkan diri bahwa kita sesungguhnya mempunyai andil cukup  besar terhadap peningkatan kuantitas banjir, erosi, dan sedimentasi.

Siapa Penyebabnya?

Marilah kita sedikit berhitung tentang siapakah penyebab yang  sebenarnya. Dari rumus hidrologi sederhana, dapat diuraikan bahwa  faktor kontribusi penyebab banjir adalah luas daerah pengaliran sungai, curah hujan, dan tata guna lahan. Tiga variabel ini berlaku  pada daerah pengaliran sungai. Sedangkan besarnya aliran (debit)  banjir di sungai dipengaruhi empat faktor: lebar, kedalaman air, jenis  material di sungai, dan kemiringan memanjang sungai.

Dari tujuh faktor itu, luas daerah pengaliran sungai dapat dikatakan  relatif tetap. Enam faktor lainya dapat berubah (hanya curah hujan  yang bisa dikatakan faktor alam). Lima faktor lainya -tata guna lahan,
lebar sungai, kedalaman sungai, jenis material dan kemiringan sungai- dapat berubah akibat tindakan manusia.

Seorang pakar cuaca mengatakan, hujan lebat di Jateng yang  menimbulkan banjir dan tanah longsor antara lain di Semarang,  Cilacap, Purworejo dan Kebumen akibat dampak tak langsung dari dua  badai tropis angsane dan Bebinca. Badai angsane muncul tanggal  26 Oktober lalu di sebelah selatan Pilipina; disusul badai Bebinca yang  bergerak ke arah barat laut menuju daratan Cina. Bila sudah sampai di  daratan ini, akan menimbulkan hujan lebat di daerah selatan wilayah  Jawa.

Ahmad Zakir dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) di Jakarta  mengatakan, curah hujan yang terjadi sejak akhir Oktober sampai awal  November ini mencapai 87,1 mm di atas kondisi normal (50 mm). Tata
guna lahan yang semula hutan kini berubah menjadi gundul, atau  dijadikan areal pemukiman (akibat ulah manusia), bisa meningkatkan  kuantitas banjir di sungai sampai 2-9 kali lipat.

Naiknya banjir secara proporsional mengakibatkan erosi lahan dan  sedimentasi di sungai, yang pada gilirannya mengurangi kapasitas  sungai. Air sungai meluap dan terjadilah banjir.

Kesimpulan dari angka-angka hasil analisis sederhana ini  adalah:  banjir akibat curah hujan (faktor alam) kuantitasnya naik dua kali  serta akibat ulah manusia naik 2-9 kali. Akumulasi kedua faktor ini menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor.

Namun bila dicermati, ulah manusia dapat menimbulkan dampak yang  lebih besar daripada faktor alami. Saat kegiatan on the spot di  Cilacap, Menteri PU dan Pengembangan Wilayah Permukiman, Ny Erna Witoelar, mengatakan banjir dan tanah longsor di kabupaten ini  terutama disebabkan penggudulan hutan, termasuk penebangan hutan  produksi. Di daerah landai seperti Kebumen dan Semarang, itu akan  menimbulkan banjir. Di daerah tinggi, curah hujan akan tinggi dan  hutan pun gundul.

Alam selalu bereaksi membentuk keseimbangan baru, apabila  kondisinya berubah. Banjir dan longsor merupakan fenomena alam,  sekaligus contoh dari reaksi alam akibat keseimbangannya diganggu.
Benar kata pepatah: ”janganlah sekali-kali menentang alam, karena ia  selalu memenangi pertarungannya melawan manusia”.

Tindakan Darurat

Pengendalian banjir bisa dibagi dua metode: struktur dan non-struktur.  Metode struktur lebih dominan ke tindakan rekayasa atau engineering.  Misalnya, normalisasi sungai dan pembangunan pengendali banjir
(waduk, kolam genangan). Metode non-struktur cenderung pada  tindakan bukan pembangunan, melainkan lebih bersifat pengelolaan. Yaitu penanganan kondisi darurat, peramalan, peringatan dini bahaya  banjir, dan lain-lain.

Tindakan darurat dengan metode struktur pada musim penghujan ini  antara lain perbaikan tanggul kritis dan penguatan daerah-daerah  rawan longsor. Ka Dinas PU Pengairan Jateng pernah mengatakan, dari
seluruh tanggul sungai sepanjang 900 km, 17 persen (150 km) di  antaranya tergolong kritis. Karena keterbatasan dana, tanggul sungai  yang akan diperbaiki dipilih menurut skala prioritasnya, terutama yang
berlokasi di daerah padat penduduk.

Penduduk di daerah rawan longsor harus mengamati daerahnya jika  ada perubahan fisik tanah. Perlu dibentuk tim khusus yang terdiri atas  Dinas PU, Kehutanan, Pertambangan, perguruan tinggi, dan instansi
terkait lainnya. Tim dapat duduk bersama untuk mengalisis serta  merumuskan pedoman dan upaya-upaya mengatasi bahaya banjir dan  kelongsoran secara preventif.

Yang spesifik terlibat antara lain ahli-ahli dalam bidang teknik sipil  hidro, erosi, dan sedimentasi, teknik sipik struktur, teknik sungai,  mekanika tanah dan geologi teknik, tanah, geologi dan hidrogeologi.
Untuk sosialisasi kepada masyarakat, diperlukan pakar sosial terutama  bidang komunikasi kemasyarakatan.

Informasi daerah rawan longsor, tanda-tanda akan terjadi kelongsoran,  proses kelongsoran, dampaknya, dan cara-cara mengatasinya, dapat  dituangkan dalam bentuk guide-line yang mudah dipahami masyarakat
awam. Bilamana perlu, datanglah ke daerah-daerah yang berisiko  sangat tinggi terhadap kelongsoran. Daerah yang punya  kecenderungan banjir di waktu hujan pun perlu diidentifikasi  kondisinya, dan dilakukan tindakan preventif terhadap bahaya banjir.

Berbekal data lapangan maupun data sekunder lainnya, tim ini dapat  melakukan sosialisasi hasil yang diperolehnya. Bahasanya sederhana,  tapi harus jelas dan bisa langsung dipahami dan dimengerti oleh
masyarakat awam.

Law enforcement juga dapat diinformasikan ke masyarakat, agar  mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh secara hukum, disertai  dengan sanksi-sanksinya bila terjadi pelanggaran hukum. Contoh  konkret yang berupa dokumentasi/foto, data korban, atau kerugian  bencana banjir dan longsor akibat pelanggaran hukum dapat  dipresentasikan pula.

Jangka Panjang

Untuk tindakan jangka panjang, perlu dilakukan kombinasi metode  struktur dan non-struktur. Prioritas pertama adalah konservasi lahan  secara terpadu dan menyeluruh. Keberhasilan konservasi lahan dapat
memperkecil aliran permukaan yang tinggi, yang bila kelebihan akan  menyebabkan banjir.

Menurut data Bappeda Jawa Tengah, curah hujan di Jateng setiap  tahunnya rata-rata 2628 mm, dengan potensi sumber daya air sebesar  65,7 miliar m3. Yang termanfaatkan untuk pertanian dan kebutuhan  domestik 25,3 miliar m3 (38,5%), untuk konservasi (waduki, embung  dan lain-lain) sebesar 2,3 miliar m3 (3,5%).

Sedangkan yang tak termanfaatkan berupa degradasi/tercemar sebesar  0,5 miliar m3 (0,8%) dan belum termanfaatkan/belum dikonservasi  37,6 miliar m3 (57,2%). Angka terakhir ini juga menunjukkan, jika  terjadi hujan maka 57,2 persen akan berubah menjadi aliran  permukaan yang potensial menyebabkan banjir besar di beberapa  daerah.

Hasil laporan dari Pearce dkk (1990) menyatakan, Jawa merupakan  daerah dengan laju erosi tertinggi di dunia. Dari total luas wilayah  Jawa Tengah, 47 persen di antaranya termasuk daerah rawan erosi.

Dengan dana yang terbatas, potensi air yang belum termanfaatkan  sebesar 57,2 persen, daerah rawan erosi 47 persen, dan jumlah sungai  sekitar 600 buah, maka cukup tepat jika program konservasi lahan jadi prioritas utama pembangunan di masa datang. Sebab, program ini  sekaligus dapat mengatasi problem kekeringan pada musim kemarau.

(Robert J Kodoatie, PhD, staf pengajar Jurusan Teknik Sipil FT  Undip-48)
Sumber: Suara Merdeka, Kamis, 16 Nopember 2000.