Kementerian PU

November 2011

Atasi Banjir, Pemerintah Alokasikan Rp 6 Triliun

Sumber: http://www.tempo.co/ 17 November 2011

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sekitar Rp 6 triliun untuk mengendalikan banjir di beberapa daerah. Anggaran itu siap dikucurkan tahun depan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Angka itu naik dibanding anggaran pengendalian banjir tahun ini sebesar Rp 4 triliun.

“Dana itu sebagian besar untuk proyek normalisasi sungai di beberapa daerah dan untuk darurat pengendalian banjir,” kata Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Mochammad Amron, Kamis, 17 November 2011.

Beberapa proyek yang menjadi prioritas dalam penanganan banjir, antara lain normalisasi sungai di Sulawesi Selatan, Gorontalo, DKI Jakarta, serta Sungai Bengawan Solo, yang kapasitasnya menurun karena selama 40 tahun belum pernah dilakukan normalisasi. Ia menyebut, untuk normalisasi Sungai Bengawan Solo saja, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 1,5 triliun untuk tiga tahun ke depan.

Selain itu, proyek lainnya adalah normalisasi Sungai Citarum dengan kebutuhan anggaran Rp 800 miliar dan proyek multi-years pelebaran tiga dari tiga belas kali di Provinsi DKI Jakarta. Tiga kali itu adalah Pesanggrahan, Kali Angke, dan Sunter. Anggaran yang dicairkan mencapai Rp 400 hingga 500 miliar.

“Untuk normalisasi tiga kali di Jakarta ini, masa pengerjaannya sekitar tiga hingga empat tahun. Saat ini prosesnya sudah mulai dikerjakan,” tambahnya.

Selain normalisasi sungai, anggaran itu juga akan digunakan untuk antisipasi penanganan banjir lima tahunan di wilayah Jabodetabek berupa pengadaan 51 pompa air untuk waduk, 245 pompa pengendali banjir, 36 pintu pengendali banjir, serta pembangunan drainase di daerah titik rawan banjir di Jakarta.

Anggaran penanganan banjir ini sebagian besar dialokasikan di Jakarta. Alasannya, potensi banjir yang cukup tinggi. “Saat ini saja ada 67 titik rawan banjir terdeteksi di wilayah Jakarta, di antaranya berada di wilayah Teluk Betung, Kebon Kacang, dan wilayah Jalan MH Thamrin,” kata Amron. MUHAMMAD TAUFIK

Ini Langkah Pemerintah Atasi Ancaman Banjir Besar

Sumber:  http://www.tempo.co/ 17 November 2011

TEMPO.CO, Jakarta – Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyusun langkah-langkah antisipasi banjir di Indonesia yang diperkirakan datang sampai awal 2012. “Kami siapkan anggaran Rp 4 triliun bertahap,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mochamad Amron, Kamis, 17 November 2011.

Penyataan Amron ini terlontar dalam diskusi dengan tema “Antisipasi Penanganan Banjir di Indonesia”. Menurut Amron, dana itu akan direalisasikan empat tahap di seluruh Indonesia. Sistem penggunaan dananya adalah 40 sampai 50 persen untuk irigasi dan 40 persen untuk sungai dan banjir dan yang lain-lain untuk ketahanan pangan.

Untuk tahap awal masing-masing daerah akan mendapatkan anggaran Rp 800 juta. Amron menjelaskan langkah antisipasi penanganan banjir ini meliputi penataan tanggul sungai besar di Indonesia, memperbaiki sistem drainase, menyediakan pompa, perbaikan bendungan, dan melakukan pengerukan sungai atau kanal. “Kami akui selama ini penanganannya belum berjalan maksimal karena peralatannya masih dalam kapasitas rendah,” katanya.

Sementara daerah yang akan ditangani ada 60 kabupaten/kota. Misalnya untuk DKI Jakarta dan sekitarnya, yang akan ditata adalah Sungai Ciliwung, menata bekas sungai, jembatan Casablanca di Ciliwung, pintu air Manggarai, dan menambah waduk kecil. “Di Jakarta, sebanyak 79 dari 140 titik yang akan diperbaiki,” katanya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 11 provinsi di Indonesia yang rawan banjir. Kondisi ini berlanjut hingga Januari 2012 mendatang. “BMKG, Kementerian PU, dan Bakosurtanal mencatat ada 11 provinsi yang rawan banjir,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, di gedung BNPB, Jakarta, kemarin.

Kesebelas provinsi itu adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Menurut Sutopo, ada empat daerah prioritas terkait ancaman banjir, yaitu lahar dingin Merapi, DKI Jakarta, Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, dan DAS Citarum.

“Jika banjir kembali melanda seperti 2002 dan 2007, ekonomi akan lumpuh,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, di gedung BNPB, Jakarta Pusat, Rabu, 16 November 2011.

SAHRUL

Anggaran untuk banjir dialokasikan Rp6 triliun

Oleh Mia Chitra Dinisari

Bisnis Indonesia, 18 November 2011
 Sumber: http://www.bisnis.com/ 17 November 2011

JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sekitar Rp5triliun-Rp6 triliun untuk pengendalian banjir dalam APBN 2012. Angka tersebut, naik sekitar 25% hingga 50% dari total anggaran pengendalian banjir tahun ini.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mochammad Amron mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk pengendalian banjir kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, dan juga untuk dana darurat pengendalian banjir.

Dia mengatakan beberapa proyek yang menjadi prioritas dalam penanganan banjir itu a.l normalisasi sungai di beberapa daerah seperti di Sulawesi Selatan, Gorontalo, DKI Jakarta, serta Sungai Bengawan Solo yang kapasitasnya menurun karena sudah selama 40 tahun belum dilakukan normalisasi.

Untuk kegiatan normalisasi sungai Bengawan Solo itu saja, katanya, anggaran yang dibutuhkan yakni Rp1,5 triliun dengan masa pekerjaan selama tiga tahun anggaran.

Proyek lainnya yakni normalisasi Sungai Citarum dengan kebutuhan anggaran Rp800 miliar, dan normalisasi tiga kali di DKI Jakarta yakni Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter, dengan total anggaran Rp400-500 miliar.

“Untuk normalisasi tiga kali di Jakarta ini masa pengerjaannya sekitar tiga hingga empat tahun. Saat ini prosesnya sudah mulai dikerjakan,” tambahnya.

Selain normalisasi sungai, anggaran itu juga akan digunakan untuk antisipasi penangan banjir di wilayah Jabodetabek, berupa pengadaan 51 pompa air untuk waduk, 245 pompa pengendali banjir, 36 pintu pengendali banjir, serta pembangunan drainase di daerah titik rawan banjir di Jakarta.

Menurutnya, anggaran penanganan banjir memang cenderung lebih besar dialokasikan di Jakarta, menyusul potensi banjir yang cukup tinggi, termasuk juga adanya siklus banjir lima tahunan yang biasanya terjadi. (sut)

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/anggaran-untuk-banjir-dialokasikan-rp6-triliun