16 Wawancara tentang Banjir

Asal-asalan Omong Banjir

Ditulis Oleh Sujiwo Tejo Jumat, 28 September 2007 Soal Banjir di Jakarta. Artis Ira Wibowo, “Saya sebetulnya tidak kebanjiran. Tapi, daerah sekitar saya banjir. Jadi saya kayak ada di pulau. Anak-anak saya taruh di tempat saudara. Dua hari nggak ada listrik. Gelap-gelapan. Belanja lilin. Beli dandang biasa. Gak bisa masak nasi pakai rice cooker.” “Mungkin karena planningnya sendiri. Jakarta terlalu banyak bangunan. Daerah resapannya gak ada. Sampah di mana-mana. Kalau saya merasa, pemerintah tidak mikir jangka panjang. Kasih ijin aja yang mau bangun, yang penting dapet uang…Memang susah, karena secara umum Jawa sendiri sudah terlalu padat. Mungkin memang sebaiknya dikasih kesempatan bagi orang-orang Jakarta keluar pulau, tapi kompensasinya mereka dikasih lahan.” ***

Kenapa Jakarta dan sekitarnya dilanda banjir besar?

(Ini dan seterusnya bukan jawaban Ira Wibowo. Tapi jawaban asal-asalan) Karena Tuhan adil. Masak cuma orang-orang Pondok Indah dan Kelapa Gading yang rumahnya ada kolam renang pribadinya. Enak aja! Lihat dong, banjir ini bikin orang-orang di kawasan kumuh pun punya kolam renang pribadi.

Aku serius….Kenapa?

Karena orang Jakarta sombong-sombong. Orang Jakarta ngerasa paling penting di Nusantara. Buktinya, hampir saban hari ada kejadian yang bikin puyeng masyarakat di daerah, tapi televisi nasional tidak sesibuk ketika kejadian itu tiba di Jakarta.

Ah, apa hubungan sombong dengan banjir?

Lho, kau kira sombong cuma bisa bikin petinju kalah, pembalap kalah? Cuma ada hubungan ama lomba-lomba? Gak! Eh, inget gak? Di banyak kepercayaan dan agama, sombong itu ndak soal sepele. Perkara takabur itu dimasukkan dalam teguran Tuhan yang paling sentral. Sebagus apapun kamu di banyak hal, kamu nggak bisa langsung masuk sorga kalau sampai mati kamu masih punya kesombongan walau cuma sebutir debu. Kamu mesti ke neraka dulu. Nyuci sezarah debu itu. Ya nerakanya bisa di sono bisa nyicil di alam fana ini. Misalnya dari banjir lima tahunan, jadi banjir tahunan, lalu banjir semesteran sampai banjir kuartalan. Kelak harian… ***

Jadi, kenapa terjadi banjir?

Adoooh, nanya lagi. Ya karena orang sombong memang suka melempar kesalahan ke pihak lain. Pihak lain itu kini adalah alam. Seolah-olah alam ngamuk. Padahal alam nggak ngamuk. Alam ya biasa-biasa aja. Dari sekolah dasar kan kita udah dikasih tahu, air itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Kalau dari ketinggian itu tidak ada serapan dan saluran yang cukup, ya air meluap, melimpahi kerendahan.

Jadi kita mesti pigimane?

Ya, stop segala kesombongan kepada alam. Kita mesti mulai ngajak omong alam. Maksud gue menghargai dan mencoba memahami alam. Kalau mau bikin bangunan, ngobrol dulu dengan alam. Boleh nggak? Gue tuh kalau denger alkisah Nabi Sulaiman yang bisa ngobrol dengan alam, dari semut sampai apa aja, sering kepikir bahwa maksud kisah itu mungkin Nabi Sulaiman mampu memahami alam. Bukan ngobrol kayak kita gene. Jadi, bangkitkan lagi spirit kearifan lokal. Ambil spiritnya saja. Ekspresi penghargaan kepada alamnya tidak harus sama. Dulu orang Jawa dianggap tidak sopan memanggil harimau itu macan. Mereka memanggil “kyai”. Jadi mereka tidak berani sewenang-wenang pada harimau. Dulu orang-orang Melayu Betawi percaya ada buaya putih penunggu sungai. Makanya mereka tak berani sembarangan buang sampah ke kali. Sampai sekarang sisa-sisa penghargaan kepada alam itu masih ada antara lain di komunitas Baduy, Pancer Pangawinan, Kampung Naga. Karena menghargai alam, tanpa harus bergaul dengan orang-orang perguruan tinggi, sebagian orang Sunda sudah tahu bahwa leuweung ruksak, cai beak, ra’yat balangsak (hutan rusak, air habis, rakyat sengsara), dan bahwa leuweung kaian, gawir awian, legok balongan (hutan tanami kayu, tebing tanami bambu, palung jadikan kolam). Masyarakat pulau Simeulue, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), juga tidak memaki-maki tsunami. Tanpa bergaul ama profesor-profesor, mereka sudah tahu bahwa tsunami bukan bencana seperti orang-orang sombong Jakarta bilang. Tsunami hanyalah cara alam mencapai keseimbangan baru. Pantun kuno mereka malah berbunyi begini, “…Smong rume-rumemo/Linon uwak-uwakmo/Elaik keudang-keudangmo/Kilek suluh-suluhmo…(tsunami kolam mandimu/gempa ayun-ayunanmu/petir kendangmu/halilintar cahayamu)…” Akibatnya? Ketika akhir tahun lalu saya ke sana, penduduk mengingatkan, di pulau itu “cuma” ada korban tujuh jiwa tatkala tsunami menelan ratusan ribu jiwa di NAD 2004. ***

Jadi kalau elo gantiin Sutiyoso, elo mau apain Jakarta ini?

Jakarta mau gue ambrukin! Terus gue bangun ulang. Males banget banjir mulu. Waktu diambrukin, orang Jakarta kita pindahin. Ibukota juga kita pindahin. Terus nanti Jakarta jadi kota yang hijau. Adem banget. Tapi gue tetep gak mau tinggal di Jakarta. Gue mau tinggal di pinggiran Jakarta aja. (Yang terakhir ini jawaban artis dan penyiar radio Ari Dagink, yang rumah dan mobilnya kelelep banjir dan tetep nggak mau ngungsi. Ya pasti jawabannya asal-asalan juga, meski tetap bisa direnungkan. Karena rencana pemindahan Ibukota itu betul-betul pernah ada pada masa Soekarno, yaitu ke Kalimantan). (Dimuat di harian Sindo, Tanggal 9 Februari 2007) Sumber: http://sujiwotejo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=1

Seharusnya di Yogyakarta Tidak Terjadi Genangan Banjir

Yogya, KU Banjir seolah-olah tidak pernah berhenti melanda tanah air. Berbagai daerah seakan-akan tidak pernah bisa menanggulangi banjir yang datang tiap tahun. Padahal tidak terhitung jumlah uang yang sudah dikeluarkan untuk mengantisipasi banjir. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa pemerintah seolah-olah tidak berdaya menghadapi banjir? Prof Dr. Ir. Djoko Legono menganalisis fenomena banjir dan membagi pengetahuannya kepada Anda lewat rubrik Wawancara ini. Pak Djoko, kelahiran Surakarta, 12 Nopember, adalah dosen Jurusan Teknik Sipil UGM. Dia adalah Koordinator Seksi Penelitian, Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Cabang DI Yogayakarta. Berikut pendapatnya tentang banjir.

Bagaimana proses terjadinya banjir di beberapa daerah belakangan ini?

Proses terjadinya banjir perlu dilihat dari tiga karakter pembentuk banjir, yaitu karakter hujan, karakter daerah tangkapan hujan, serta karakter alur pembawa aliran air ke muara. Pertama, karakter hujan tidak sekadar melihat besarnya hujan (dalam bentuk intensitas atau kelebatan hujan), namun juga lama hujan serta penyebaran hujan di daerah tangkapan. Kedua, karakter daerah tangkapan dipengaruhi oleh penutupan lahan (sifat tanah, sifat vegetasi, kerapatan infrastruktur, fungsi sistim drainasi mikro). Daerah tangkapan hujan di ketiga belas sungai utama yang bermuara di Pantai Utara Jakarta umumnya berada pada daerah dataran rendah serta intensitas pemanfaatan lahan yang relatif tinggi, sehingga koefisien aliran permukaan cenderung besar. Rusaknya sistem hutan kawasan hulu sudah barang tentu mengkontribusi kejadian banjir, namun suatu saat juga kekeringan, karena kondisi hutan yang gundul akan menyebabkan pola distribusi aliran di sungai menjadi semakin tidak ideal (terlalu tinggi di musim hujan dan terlalu rendah pada musim kemarau). Ketiga, karakter alur pembawa aliran yang terdiri dari sistem mikro berupa jaringan drainasi air hujan diduga kurang ideal (jumlah, kapasitas, fungsi kurang sesuai dengan beban hujan yang kebetulan juga abnormal). Masalah menjadi semakin kompleks dengan belum tersedianya sistem makro yang sejak lama direncanakan belum/tidak jadi dibangun (antara lain: penyelesaian saluran Banjir Kanal Timur, peningkatan kapasitas Pintu Air Manggarai, peningkatan kapasitas saluran Banjir Kanal Barat, normalisasi Kali Ciliwung, Penataan Kali Pesanggrahan, dan sebagainya.

Apakah banjir di DKI terkait dengan kesalahan tidak memanfaatkan transportasi sungai?

Kehadiran transportasi sungai sangat tidak terkait dengan permasalahan banjir Jakarta, terlebih karena sungai-sungai di Jakarta tidak terlahir untuk mendukung sarana transportasi seperti halnya Sungai Kapuas, Sungai Siak, Sungai Mahakam, Sungai Sesayap dan sebagainya. Selama beban aliran yang datang dari lahan daerah tangkapan masih mampu didukung tampang basah sungai, maka semesthinya luapan sungai tidak terjadi.

Siapa yang bertangggungjawab dalam banjir di Jakarta, pemerintah, masyarakat atau oknum?

Semestinya semuanya bertanggung jawab, sesuai kapasitasnya. Pemerintah memahami sepenuhnya fenomena banjir yang terjadi beserta sebab musabnya, menyadari ketidak konsistensian dalam penanganan yang dijumpai selama ini, serta mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan, walaupun kewenangan bertambah. Contoh yang dirasakan kurang tepat misalnya suatu konsep tata ruang yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Bogor pada Tahun 2000 untuk kawasan di sekitar suatu ruas Kali Pesanggrahan (berupa kawasan hijau) di Kecamatan Depok berubah menjadi kawasan permukiman menurut konwsep tata ruang Kota Depok pada tahun 2003.

Katanya banjir Jakarta banjir genangan. Bagaimana solusinya?

Tidak sepenuhnya banjir di Jakarta adalah banjir genangan. Melihat hujan sangat merata di bagian hulu sungai-sungai utama yang mengalir di wilayah Jakarta, serta genangan yang terjadi pada banjir awal Februari 2007 menjangkau lebih dari 80% luasan Jakarta, tentunya luapan air dari sungai-sungai utama akibat beban aliran berlebih dari hulu juga berlangsung. Solusi yang harus ditempuh tampaknya mencakup banyak hal, termasuk penataan kawasan daerah tangkapan, maupun peningkatan kapasitas dan kinerja jaringan saluran pada sistim mikro maupun makro. Langkah lain penyelesaian banjir Jakarta dengan cara membangun ruang di dalam tanah untuk parkir air (Jakarta Deep Tunnel) seperti halnya Storm Sewer di daerah Chicago seyogyanya dipertimbangkan secara lebih cermat, atau setidaknya menempatkannya pada prioritas berikutnya setelah solusi dengan akumulasi air permukaan yang memadai dituntaskan. Membangun situ sebanyak-banyaknya bukan suatu jaminan mengingat kapasitas situ yang umumnya kecil dan kedalaman air terbatas, sehingga kontribusi terhadap peredaman puncak banjir juga tidak banyak. Selanjutnya yang paling penting bagi masyarakat Jakarta adalah pemahaman bahwa sejak jaman Belanda pun juga sudah ada peristiwa banjir, ditunjukkan dengan adanya pembangunan Banjir Kanal Barat. Dengan tekanan ke lahan yang semakin kuat di hampir setiap penjuru wilayah di Jakarta, sudah pasti persoalan genangan akan meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itu, siapapun yang bermukim di Jakarta sebaiknya siap berdampingan dengan fenomena genangan yang terjadi, kapan saja dengan ukuran yang seperti apapun.

Bagaimana dengan Yogyakarta? Apakah bisa mengalami banjir?

Fisiografi wilayah Jogjakarta relatif lebih menguntungkan dibanding wilayah Jakarta. Pertama, kondisi tanah porus menjangkau hampir seluruh wilayah sehingga membangun sumur resapan untuk akumulasi bawah permukaan di manapun dimungkinkan. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa porusnya tanah sering menyebabkan butiran halus menembus sistem filter dan masuk ke dalam sumur. Yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah, merawat sumur resapan lebih sering lagi. Kedua, Yogyakarta terletak pada daerah dengan kemiringan relatif tinggi karena di sebelah utara terdpat Gunung Merapi dan di sebelah selatan terdapat lautan Indonesia, sehingga daerah depresi praktis tidak dijumpai. Dengan demikian, seharusnya untuk Yogyakarta tidak terjadi genangan banjir seperti Jakarta. Kejadian genangan-genangan kecil di daerah Ring Road Utara, kawasan Demangan/Samirono, kawasan Ambarukmo, dan sebagainya, umumnya disebabkan oleh kurang berfungsinya sitim outlet menuju ke sungai-sungai yang ada (Gadjahwong, Code, Winongo, dan sebagainya). Sistim outlet yang kurang berfungsi dapat terjadi misalnya karena lubang grill yang mengecil karena overlay jalan, akses aliran dari jalan menuju ke saluran yang tersumbat karena sediment atau sampah atau rmput liar, tidak cukupnya lubang untuk jalan air pada konstruksi pembatas (divider) dan sebagainya. (Gusti Grehenson) Sumber: http://persakijogja.blogdetik.com/2008/08/09/seharusnya-di-yogyakarta-tidak-terjadi-genangan-banjir/

Kepala Balai IPK-PWSCC Pitoyo Subandrio: Penanganan Banjir Mesti Terkoordinasi

Sabtu, 17 Maret 2007 Banjir beberapa waktu lalu memunculkan kembali sosok Pitoyo Subandrio (53), lelaki yang selalu muncul di saat banjir menggenangi hampir seluruh wilayah Jakarta. Dia-lah yang secara struktural memang memikul tanggung jawab terhadap masalah banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk masalah air, Pitoyo, begitu panggilan akrabnya, tampaknya sudah sangat akrab sejak bergabung di Departemen Pekerjaan Umum sebagai staf teknik pada Proyek Sungai Bengawan Solo tahun 1980. Ia pernah pula bertugas di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, untuk proyek irigasi, antara tahun 1997 hingga tahun 2001. Untuk penanganan sistem drainase air di Jakarta, Pitoyo mengaku mulai terlibat baru pada tahun 2003 sebagai staf pelaksana, kemudian sebagai Pimpinan Proyek Banjir Kanal Timur (BKT). Sekarang Pitoyo menjabat sebagai Kepala Balai Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (IPK-PWSCC), sejak tahun 2005. Berbekal pendidikan S1 Fakultas Teknik Sipil UGM Yogyakarta dan sempat pula meneruskan pendidikan di Belanda pada IHE Delft jurusan hydraulic pada tahun 1986, Pitoyo merasa bahwa masalah air seolah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sebagai Kepala Balai, Pitoyo bersikap tegas terhadap para stafnya. Dia pun selalu berusaha memberikan teladan yang benar dalam penanganan banjir di Jakarta. Tak jarang ia mengorbankan keluarga untuk tetap siaga di kantor, untuk memantau kemungkinan yang terjadinya banjir. Tentang banjir kiriman, Pitoyo menandaskan, “Tidak ada istilah banjir kiriman, itu persepsi keliru. Sifat air adalah mengalir ke dataran yang lebih rendah, dan Jakarta sebagian besar wilayahnya berada di dataran rendah.” Dengan alat telemetri yang dimilikinya ia dapat memantau curah hujan, ketinggian permukaan air dan debit air. Apabila debit air meningkat di Pintu Air Katulampa, Bogor, maka air akan tiba di Pintu Air Manggarai dalam waktu 16 jam. Jadi masih ada waktu untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat di pinggir sungai untuk mengungsi. Tetapi bagaimana jika masyarakatnya tidak mau mengungsi? Banjir selalu menggenangi wilayah DKI Jakarta, setiap musim hujan. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kota dan pemerintah pusat untuk meminimalkan kerusakan yang berujung pada kerugian bernilai ratusan miliar rupiah ini akibat banjir? Benarkah banjir akan selalu menjadi ancaman bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya? Berikut wawancara wartawan HU Suara Karya Rully Ariefandi dan fotografer Eko Purwanto dengan Pitoyo Subandrio, di kantornya, Jakarta, baru-baru ini.

Bagaimana itu banjir sampai menggenangi hampir seluruh wilayah Jakarta belum lama ini?

Jakarta diperkirakan tidak akan bebas dari banjir. Salah satu penyebabnya adalah 40 persen dari 65 ribu hektare wilayah di Jakarta berada di dataran rendah. Di samping itu, banyak bangunan di bantaran sungai yang memang merupakan daerah dataran banjir. Di DKI Jakarta juga terdapat 78 titik kawasan rawan banjir dan genangan air. Situasi tersebut diperburuk dengan 40 persen kawasan Ibu Kota yang memang termasuk dataran rendah, sehingga relatif rawan banjir. Sementara sungai-sungai semakin menderita akibat pencemaran, beban limbah, sedimentasi, dan tekanan lingkungan.

Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pengendalian banjir?

Banjir terjadi karena, antara lain, berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya daerah penampung air, dan tempat parkir air. Itu semua menambah beban terhadap sungai dan sistem pengendali banjir. Ada dua hal yang berbeda, yaitu banjir dan permasalahan banjir. Untuk banjir, lebih banyak disebabkan oleh alam yang ada. Sementara permasalahan banjir lebih disebabkan oleh perilaku manusia yang memanfaatkan bantaran sungai dan tinggal di dataran rendah yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan. Ditambah lagi banyak daerah yang berubah tata ruangnya sehingga memperluas kawasan banjir, yang umumnya kini dijadikan hunian oleh masyarakat. Jadi, kenyataannya masyarakat sendiri yang mendatangi banjir, bukan banjir yang mendatangi masyarakat.

Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk pengendalian banjir?

Pengendalian banjir perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dari hulu hingga hilirnya. Penanganannya harus secara struktural dan non-struktural. Sudah saatnya ada koordinasi dan kerja sama lebih erat dan saling menguntungkan untuk proyek penanganan banjir. Jakarta, karena posisi geografisnya, tidak akan pernah bisa terhindar dari bencana banjir. Akan tetapi, itu bukan berarti lalu tidak perlu ada upaya untuk meminimalkan dampaknya. Jakarta dilintasi 13 sungai yang semuanya berhulu di luar Jakarta. Kerusakan lingkungan di kawasan hulu, ditambah dengan pembangunan fisik yang tak ramah lingkungan di pinggiran hingga pusat kota Jakarta, menyebabkan sungai-sungai itu tak lagi mampu menampung curahan hujan yang tidak deras sekalipun. Masih banyak lagi masalah yang harus dikerjasamakan atau diintegrasikan antara DKI Jakarta dengan daerah-daerah sekitarnya. Katakanlah soal air bersih, itu merupakan kebutuhan mendasar manusia. Jakarta tak mempunyai bahan bakunya. Jakarta selama ini bergantung pada pasokan dari Waduk Jatiluhur, Purwakarta, yang dialirkan lewat Kanal Tarum Barat alias Kali Malang.

Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah banjir?

Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah banjir melalui pembangunan pengendali banjir dan normalisasi sungai dan saluran banjir. Namun prasarana tersebut memiliki kapasitas tertentu dan punya keterbatasan. Apabila aliran air melebihi kapasitas sistem pengendali banjir, maka kemungkinan terjadinya banjir tetap ada. Untuk itu, selain upaya struktural, juga perlu adanya upaya nonstruktural melalui partisipasi aktif dari masyarakat untuk menanggulangi masalah banjir. Saat ini pendekatan nonstruktural yang dilakukan, antara lain, adalah dengan early warning system, manajemen lingkungan, dan pengembangan standar operasi dan prosedur (SOP) penanganan banjir. Masalah non-struktural ini besar artinya karena sebagian besar masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan di bantaran sungai dan membuang sampah di aliran sungai. Saat ini upaya kita adalah melakukan kombinasi antara upaya struktural dan nonstruktural. Kita sekarang ini coba membangun kesadaran masyarakat, terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk memilih tempat hunian baru di lokasi yang sama dengan konsep rumah susun yang lokasinya dekat dengan lokasi semula. Masyarakat harus lebih sadar bahwa selama ini mereka bermukim di daerah yang berbahaya, yang setiap saat selalu terancam banjir. Jika masyarakat sudah mendapatkan tempat yang layak dan aman, kita akan melanjutkan pembangunan struktural agar aliran air di sungai dapat dilanjutkan.

Apakah proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang menjadi andalan dalam menghadapi banjir akan bisa efektif?

Masalah banjir sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah Belanda pada tahun 1920 dengan membangun Banjir Kanal Barat untuk saluran air dari Manggarai ke arah Sungai Ciliwung yang kemudian dibuang ke laut untuk menghindari terjadinya banjir di daerah Kota. Mengenai pembangunan Banjir Kanal Timur, tergantung dari pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. BKT semula direncanakan selesai tahun 2010. Tetapi kalau pembebasan tanah oleh Pemda DKI lebih cepat, maka pembangunannya akan lebih lancar. Pembangunan Banjir Kanal Timur, kalau itu nantinya selesai, hanya menyelesaikan persoalan banjir di wilayah timur Jakarta. Di wilayah barat dan sebagian besar utara belum sepenuhnya bisa diatasi. Karena itu, yang harus dilakukan tidak cukup hanya koordinasi dengan daerah hulu seperti Depok, Bogor, dan Cianjur. Apalagi itu sering tidak ada tindak-lanjutnya.

Bagaimana dukungan dari masyarakat selama ini?

Sekarang ini kondisinya semua sistem dan jaringan infrastruktur belum sepenuhnya bisa diselesaikan, dengan permasalahan yang ada. Kita lihat kenyataanya, pembangunan sodetan sungai dan saluran Banjir Kanal Timur dan Barat saat ini masih terbengkalai akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya sarana dan prasarana yang sudah direncanakan tersebut.

Langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi kemungkinan banjir yang akan datang?

Dengan kejadian banjir kemarin itu, sekarang ini pemerintah pusat telah fokus untuk membentuk tim nasional penanganan banjir, bersifat koordinatif dari masing-masing departemen yang terkait, dan pemda. Departemen Pekerjaan Umum sendiri nantinya akan di fokuskan pada pembangunan infrastruktur saluran air mulai dari pembangunan sistem Banjir Kanal Barat dan Timur. Sementara pemda sendiri akan berupaya untuk melakukan pembangunan folder-folder. Sedangkan di hulu, seperti di daerah Jawa Barat dan Banten, akan dilakukan pembangunan situ-situ. Departemen Kehutanan akan melakukan penghijauan, sementara itu peran Kementerian Lingkungan Hidup akan ditingkatkan. Tim ini akan bekerja sesuai dengan instruksi presiden (inpres) yang saat ini sudah dibuat konsepnya, tinggal menunggu keputusan dari Presiden.

Apakah upaya yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tim koordinasi ini bisa efektif?

Kita harapkan demikian, mengingat sifat masyarakat kita yang pelupa sehingga dengan mudah melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Dengan adanya tim koordinasi-dengan tugas dan perannya masing-masing-diharapkan akan bisa memantau dan melakukan pengawasan dengan lebih baik. Tetapi, peran dari masyarakat dan media pun sangat penting untuk ikut mengawasi dan memantau karja dari tim koordinasi tersebut. Kita harapkan Inpres tersebut bisa segera dikeluarkan sehingga tim koordinasi pun bisa segera melakukan tugasnya, dengan didukung anggaran yang memadai.*** Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=168840

BANJIR DAN KEKERINGAN, BENCANA KETELEDORAN

Dialog Interaktif, Sobirin dan Radio MARA Bandung, 21-09-2007 Apa bedanya banjir dan genangan? Banjir adalah peristiwa manakala debit sungai melebihi kapasitas tampungan sungai. Genangan adalah peristiwa manakala kawasan dipenuhi air karena tidak ada drainase yang mematus air tersebut keluar kawasan. Bulan September 2007, Radio Mara Bandung, gelombang 106,7 FM, menyelenggarakan dialog interaktif dengan tema: Pencegahan banjir dan kekeringan, yang dititik-beratkan pada konsep: Kelembagaan, Pengelolaan, dan Teknologi Sumber Daya Air. Dialog dilakukan tiap minggu dalam bulan September tersebut, dipandu oleh pemandu penyiar profesional Bang Syawal. Saya, Sobirin, sebagai nara sumber mendapat giliran pada tanggal 21 September 2007, bersama nara sumber lain yaitu Prof. Dr. Ir. Sugandar Sumawiganda, dan beberapa orang staf dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Seperti biasanya pada siaran radio dialog interaktif, tema menjadi berkembang sesuai pertanyaan dan komentar para pendengar. Untuk kesiapan siaran dialog, saya menyiapkan bahan tanya-jawab tentang banjir dan kekeringan untuk agar siaran berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai bahan referensi ilmiah, saya mengambil dari Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarif. 2006. Pengelolaan Bencana Terpadu. Penerbit: Yarsif Watampone, Jakarta (Anggota IKAPI), dan juga dari Hidayat Pawitan dan Joesron Loebis.2004. Sistem Sumber Daya Air. Editor: P.E. Hehanussa, Gadis Sri Haryani, Hidayat Pawitan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Penelitian Limnologi, Panitia Nasional Program Hidrologi IHP-UNESCO, serta dari beberapa sumber lain.

BANJIR

Apa bedanya banjir dan genangan?

Banjir adalah peristiwa manakala debit sungai melebihi kapasitas tampungan sungai. Genangan adalah peristiwa manakala sebuah kawasan dipenuhi oleh air karena tidak ada drainase yang mematus air tersebut keluar kawasan.

Apa saja yang menjadi penyebab banjir?

Banyak hal bisa menyebabkan terjadinya banjir. Antara lain: curah hujan berlebihan, perubahan land-use, sampah, sedimentasi berlebihan di alur sungai, alih fungsi sempadan sungai, perencanaan banjir tidak tepat, bentuk bawaan alami sungai dan DAS, kapasitas sungai atau drainase tidak memadai, pengaruh pasang air laut (di kawasan pantai), penurunan tanah (land subsidence), bangunan air yang tidak tepat, kerusakan bangunan pengendali banjir.

Apa penyebab paling dominan? Penyebab utama paling dominan dibanding dengan yang lain adalah: perubahan tata guna lahan. Sebagai contoh:

• Land use: hutan, debit (Q) puncak (m3/det) min=10 dan maks=10 (kenaikan 0 kali, sebagai referensi)
• Land use: rerumputan, debit (Q) puncak (m3/det) min=23 dan maks=25 (kenaikan 2,0-2,5 kali)
• Land use: taman, debit (Q) puncak (m3/det) min=17 dan maks=50 (kenaikan 2,0-5,0 kali)
• Land use: sawah, debit (Q) puncak (m3/det) min=25 dan maks=90 (kenaikan 2,5-9,0 kali)
• Land use: permukiman, debit (Q) puncak (m3/det) min=50 dan maks=200 (kenaikan 5,0-20,0 kali)
• Land use: industri/niaga, debit (Q) puncak (m3/det) min=60 dan maks 250 (kenaikan 6,0-25,0 kali)
• Land use: beton/aspal, debit (Q) puncak (m3/det) min=63 dan maks=350 (kenaikan 6,3-35,0 kali)

Apa saja strategi dasar untuk pengelolaan dasar?

• Mengurangi ancaman/kerentanan terhadap gangguan banjir (penataan ruang dan tata guna lahan di daerah kawasan banjir)
• Mengurangi volume banjir (membangun pengendali banjir atau waduk)
• Mengurangi dampak banjir pada masyarakat (mitigasi fisik, asuransi)
• Memulihkan potensi alam dan nilai budaya (kearifan lokal, ekowisata)

Bagaimana sebaiknya metode pengendalian banjir?

Pengendalian banjir merupakan suatu hal yang kompleks, karena melibatkan dimensi rekayasa yang melibatkan banyak disiplin ilmu teknik (hidrologi, hidrolika, teknik sungai, dll) dan dimensi sosial, budaya, dan bahkan politik. Metode pengendalian banjir dapat dikelompokkan menjadi Metoda Struktur, dan Metoda Non Struktur, sebagai berikut:

• Metoda Struktur Bangunan Pengendali: bendungan (waduk), kolam retensi, sistem polder, sumur resapan.
• Metode Struktur Perbaikan Sistem Sungai: sistem jaringan sungai, pelebaran/pengerukan, tanggul banjir, sodetan, banjir kanal, pengendalian sedimen, perbaikan muara
• Metode Non Struktur Non Sipil Teknis: pengelolaan DAS, tata guna lahan, penghijauan, pengaturan kawasan banjir, penanganan darurat, peramalan banjir, peringatan dini, pengendalian bantaran, budaya dan kesadaran sosial, penegakan hukum, asuransi.

Bagimana sebaiknya mengenal dan menghadapi banjir?

Banjir adalah persoalan yang kompleks. Beberapa tips mengenal dan menghadapi banjir:

• Untuk daerah di sekitar sungai-sungai yang besar perlu dilihat tanda-tanda hujan di dearah hulunya (misal awan mendung tebal), karena sering terjadi daerah tersebut tidak hujan, tetapi tiba-tiba terjadi banjir ( masyarakat menyebut sebagai banjir kiriman).
• Di daerah dataran tinggi dengan kemiringan dasar sungai terjal, maka banjir akan datang secara mendadak (instan) dengan daya rusak yang besar, istilah populernya banjir bandang Di daerah dengan potensi longsor yang tinggi maka banjir bisa membawa lumpur dengan daya rusak yang tinggi.
• Bilamana terjadi hujan lebat terus menerus lebih dari satu jam, maka kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
• Tanggul banjir yang retak-retak harus segera ditutup dengan tanah lempung, untuk menghindari jebolnya tanggul bila terjadi banjir sebab sangat membahayakan permukiman, terutama bila permukiman berada di bawah sungai.
• Sampah dan sedimen di alur sungai harus dibersihkan setiap saat. Perlu dilakukan piket banjir baik oleh warga maupun institusi yang berwenang, dan selalu mencari informasi kepada pihak-pihak yang berwenang.
• Saat banjir, hati-hati terhadap aliran listrik, lebih baik aliran listrik dipadamkan saja. Bila muka air naik terus, amankan barang-barang berharga dan siap-siap untuk mengungsi, dan bawa bahan makanan, minuman, dan obat-obatan secukupnya.
• Hati-hati terhadap binatang-binatang buas yang keluar akibat banjir (ular, serangga beracun, dll).
• Perlu diwaspadai bagi daerah budidaya yang baru dibuka, karena akibat perubahan fungsi lahan, bisa-bisa kawasan tersebut menjadi rawan banjir.
• Waspadi penyakit yang menyertai bencana banjir, misal gatal-gatal, diare, dll.

Persoalan banjir adalah persoalan kehidupan, benarkah?

Banjir merupakan masalah kompleks. Walaupun aturan hukum dan panduan teknis sudah ada, namun praktek di lapangan hampir selalu tidak dapat diterapkan. Setiap keputusan yang diambil ternyata menimbulkan konsekwensi persoalan baru. Misalnya pengaturan kawasan sempadan sungai, menimbulkan konsekwensi penggusuran perumahan. Pemulihan kawasan lindung yang selalu mendapat perlawanan dari upaya pemanfaatan sebagai kawasan budidaya. Ada 3 konsep penanggulangan banjir, yaitu:

1. Take away people from water, singkahkeun balarea ti cai (transmigrasi, mahal).
2. Take away water from people, singkahkeun cai ti balarea (sodetan, banjir kanal, juga mahal).
3. Living harmony together between people and nature, hirup sauyunan balarea jeung alam (murah).

KEKERINGAN

Apa yang disebut kekeringan?

Kekeringan merupakan fenomena hidrologi dan juga merupakan problem manajemen yang paling kompleks, karena melibatkan banyak stakeholders. Berbagai definisi kekeringan antara lain:

• Suatu periode tanpa air hujan yang cukup (menurut meteorologis dan klimatologis)
• Suatuperiode kelangkaan air dalam aspek-aspek hidrologi, pertanian, sosial, dan ekonomi.
• Suatu interval waktu manakala suplai air hujan aktual di suatu lokasi lebih pendek dibanding suplai air klimatologis sesungguhnya menurut prakiraan normal.
• Kekeringan pertanian: suatu periode ketika air dalam pori-porin tanah tidak cukup memenuhi kebutuhan air tanaman, sehingga pertumbuhannya terganggu atau bahkan mati.
• Kekeringan hidrologis: suatu periode manakala aliran sungai di bawah normal, atau manakala waduk tidak berair.
• Kekeringan sosial ekonomi: pengertian kekeringan yang tidak hanya merupakan proses alam, tetapi telah berdampak kepada kehidupan manusia. Ketika sawah menjadi kering dan puso, mengakibatkan gagal panen. Petani menjual harta benda dan ternaknya dengan harga rendah. Petani semakin terpuruk.

Kekeringan pertanian sepertinya lebih lebih membudaya, mengapa?

Spekulasi petani di lahan tadah hujan. Mengharap ada hujan tapi tidak terjadi hujan. Pelanggaran terhadap “Rencana Pola dan Tata Tanam” oleh para petani di “Daerah Irigasi”. Ada dua kemungkinan: sengaja melanggar, atau tidak mengetahui informasi.

• Air irigasi tidak mengalir ke lokasi pertanian, biasanya di lokasi bagian hilir paling ujung dari “Daerah Irigasi”. Ada dua kemungkinan: jaringan irigasi rusak, atau air diserobot oleh petani di hulu (petani bagian hilir kekurangan air, karena pengguna bagian hulu boros air).
• Curah hujan di bawah normal (lebih kering dari pada biasanya)
• Sumber air di wilayah Daerah Aliran Sungai (mata air, sungai, situ, waduk) menurun debitnya dan cepat mengering.

Kapan mulai dan berakhirnya kekeringan?

Tidak diketahui dan tidak disadari oleh warga. Warga baru menyadari ketika bencana kekeringan telah terjadi, manakala sumurnya habis, air PDAM tidak mengocor, penyedotan air tanah hanya keluar udara, aliran listrik mati bergiliran. Bencana kekeringan adalah bencana yang datangnya perlahan, merayap, terkadang disebut “creeping disaster”. Kekeringan telah melanda tidak hanya di daerah pertanian, tetapi juga di daerah perkotaan. Banyak kota secara alami telah mengalami kekeringan perkotaan (urban drought), tetapi warga tidak menyadari terutama warga kelas atas ter, karena mereka masih mampu membeli air dalam kemasan.

Bagaimana kita mengetahui daerah-daerah yang rawan kekeringan?

Beberapa institusi pemerintah sebenarnya telah memetakan daerah-daerah rawan pertanian dengan mengklasifikasikan berdasar “indeks kekeringan”. Sayangnya informasi tersebut tidak banyak disosialisasikan kepada masyarakat luas. Penetapan angka-angka indeks didasarkan kepada 4 variable, yaitu:

• Variable terkena: rata-rata luas terkena kekeringan (ha) dalam 5 tahun terakhir, (lebih besar atau sama dengan 1000 ha skor 3; 400-900 ha skor 2; 25-399 ha skor 1; lebih kecil dari 25 skor 0).
• Variabel puso: rata-rata luas puso (ha) dalam 5 tahun terakhir, (lebih besar atau sama dengan 300 ha skor 3; 100-299 ha skor 2; 1-99 ha skor 1; lebih kecil dari 1 ha skor 0).
• Variabel frekwensi: rata-rata frekwensi kejadian dalam 5 tahun terakhir, (4 dan 5 kali skor 3; 3 kali skor 2; 2 dan 1 kali skor 1; 0 kali atau tidak pernah skor 0).
• Variabel curah hujan: rata-rata curah hujan (mm/bulan) dalam 5 tahun terakhir, (lebih kecil dari 150 mm/bulan skor 3; 150-199 mm/bulan skor 2; 200-249 mm/bulan skor 1; lebih besar atau sama dengan 250 mm/bulan skor 0).

Dari penggabungan 4 variabel tersebut, daerah rawan kekeringan diklasifikasi ke dalam 4 katagori: sangat rawan skor 10-12, rawan skor 7-9, potensi rawan skor 5-6, tidak rawan skor <4.

Bagaimana keterkaitan daerah rawan kekeringan dengan kondisi sungai, waduk, dan daerah permukiman?

Sungai berbasis kepada debit andalannya, yaitu potensi debit yang dapat dimanfaatkan secara kontinyu sesuai dengan periode atau waktu yang ditentukan (biasanya tahunan):

• Sangat rawan bila debit yang tersedia 0-25% dari debit andalan
• Rawan bila debit yang tersedia 26-50% dari debit andalan
• Potensi rawan bila debit yang tersedia 51-75% dari debit andalan
• Tidak rawan bila debit yang tersedia di atas 75% dari debit andalan

Waduk atau situ didasarkan atas ketersediaan airnya berdasar desain awal:

• Sangat rawan bila memenuhi kebutuhan 0-25% dari desain manfaat
• Rawan bila memenuhi kebutuhan 26-50% dari desain manfaat
• Potensi rawan bila memenuhi kebutuhan 51-75% dari desain manfaat
• Tidak rawan bila memenuhi kebutuhan di atas 75% dari desain manfaat

Permukiman didasarkan atas kebutuhan air bersih yang dapat dipenuhi:

• Sangat rawan 5 lt/orang/hari: minum dan masak
• Rawan bila 25 lt/orang/hari: minum, masak, cuci alat masak
• Potensi rawan 50-103 lt/orang/hari: minum, masak, cuci, mandi, WC
• Tdk rawan 123-138 lt/orang/hari: minum, masak, cuci, mandi, WC, dll.

Apa saja pendekatan strategis yang perlu dilakukan?

Pendekatan strategis yaitu pendekatan dengan konsep keseimbangan antara supply dan demand (ketersediaan dan kebutuhan) Antisipasi atau menghindari ancaman dari dampak kekeringan. Pengelolaan masalah kekeringan harus mampu menetapkan taraf resiko kegagalan supply air Pengelolaan resiko kekurangan air dan keamanan supply air (security of supply) Kekeringan adalah tidak adanya air yang akan berdampak kepada aspek sosial-ekonomi.

Bagaimana langkah mitigasi penanggulangan kekeringan?

Efisiensi penggunaan air:

• Pemenuhan kebutuhan air secara selektif
• Efisiensi/penghematan air setiap kebutuhan

Sosialisasi gerakan hemat air:

• Pengelolaan SD Air secara efektif (air permukaan dan air tanah)
• Koordinasi komprehensif dan terpadu (air permukaan Dinas SD Air, air tanah Dinas Pertambangan, selama ini tidak sinergi)
• Prakiraan potensi sd air
• Prakiraan kebutuhan sd air
• Alokasi proporsional masing-masing kebutuhan
• Penetapan skala prioritas

Pemanfaatan embung, situ, waduk secara selektif, efektif, efisien

• Review kondisi embung, situ, waduk secara menyeluruh
• Analisis keseimbangan kapasitas vs pemanfaatan embung, situ, waduk
• Kebutuhan peningkatan daya tampung
• Konservasi lahan (sepanjang sejarah, antara pengelola DAS dan pengelola sd air tidak sinergi)

Penyesuaian pola dan tata tanam:

• Identifikasi masalah dan solusi pola tanam yang “existing”
• Sosialisasi pola tanam terpadu lintas kab/kota
• Penetuan pola tanam untuk masing-masing sistem DAS dan irigasi.

Kegiatan yang mendukung kelestarian alam dan air

• Tinjauan komprehensif dan terpadu dari DAS terkait
• Potensi ketersediaan sd air
• Kebutuhan sd air
• Alokasi masing-masing kebutuhan (proporsional)
• Penetapan skala prioritas

Optimasi pengelolaan SD Air

• Identifikasi pengelolaan sd air yang ada
• Pemanfaatan tata guna lahan sesuai fungsi lahan lindung dan budidaya
• Kajian penataan ruang wilayah
• Potensi dan kebutuhan sd air.

Bagaimana respon yang harus dilakukan terhadap bencana kekeringan?

Pertama kali harus diketahui karakteristik kekeringan di suatu daerah yang terkena bencana kekeringan, yang harus ditinjau dari beberapa sisi: kondisi alam, luas terkena, lama kekeringan, dan indek kekeringannya. Dengan mengetahui karakteristik kekeringan di suatu daerah, maka dapat dipilih respon yang tepat, yaitu: tambahan supply, mengurangi kebutuhan, atau meminimalkan dampak. Tambahan supply:

• Thd bangunan yang ada: respon thd tampungan permukaan, tampungan dasar, transfer antar DAS, pembagian kapasitas, konservasi DAS, modifikasi cuaca
• Pembangunan baru: waduk, embung, pemompaan air tanah
• Gabungan di antara keduanya.

Reduksi kebutuhan:

• Proaktif: tindakan legal, insentif-disinsentif, tata guna lahan, pola tata tanam, partisipasi publik, prioritas kebutuhan
• Reaktif: program hemat air, pengurangan kebutuhan yg kurang perlu, recycling, pemakaian terukur dan kontribusi, perubahan pola pertanian, penyesuaian kebutuhan permukiman

Minimalisasi dampak:

• Strategi antisipasi: sistem peramalan, pengaturan konsumsi, kewaspadaan pemakai, aksi darurat, manajemen konflik
• Penyerapan kerugian: asuransi, sosialisasi resiko, kompensasi, mitigasi, cadangan dana
• Pengurangan kerugian: pemulihan kerusakan

Referensi: Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarif. 2006. Pengelolaan Bencana Terpadu. Penerbit: Yarsif Watampone, Jakarta (Anggota IKAPI) Hidayat Pawitan dan Joesron Loebis.2004. Sistem Sumber Daya Air. Editor: P.E. Hehanussa, Gadis Sri Haryani, Hidayat Pawitan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Penelitian Limnologi, Panitia Nasional Program Hidrologi IHP-UNESCO. Sumber:  http://sobirin-xyz.blogspot.com/2007/10/banjir-dan-kekeringan-bencana.html

Bianpoen, dan Jakarta yang Krisis

Ilham Khoiri Bianpoen (77), pengamat lingkungan sepuh itu, masih seperti dulu. Dia berpikiran jernih, kerap menyempal dari arus umum. Dia galak terhadap kebijakan pengendalian banjir dan tata kota Jakarta, yang dinilainya ’sudah kritis’. Lelaki ini pemikir lingkungan kawakan. Seusai menuntut ilmu arsitektur dan ilmu ekonomi di Jerman dan Belanda, dia jadi staf ahli Dinas Tata Kota DKI Jakarta. Tak lama, Bianpoen lantas dipercaya sebagai Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan (P4L) Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta selama tujuh tahun. Bianpoen tekun meneliti, berbicara pada forum ilmiah, dan memberikan pertimbangan kepada Pemda DKI Jakarta. Akan tetapi, tahun 1986 dia justru meletakkan jabatan direktur P4L itu. “Saya hendak memberikan disertasi kepada gubernur waktu itu. Tapi, dia malah bertanya, untuk apa penelitian lingkungan? Hah, saya keluar saja!” katanya mengenang. Hingga kini, lelaki itu mengabdikan diri sebagai pengajar, peneliti, dan konsultan lingkungan. Demi menjaga sikap kritisnya, dia hidup asketis dan berjarak dengan kekuasaan. Rumahnya di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sangat bersahaja, seakan terselip di antara rerimbunan pohon yang hijau. Ruang tamunya penuh buku. Rabu (7/2) sore itu, dia menemui Kompas dengan wajah segar.

Banjir

Menurut Bianpoen, banjir awal tahun 2007 ini merupakan yang terbesar sejak zaman Belanda. Air menggenangi tempat-tempat yang tidak pernah kebanjiran dan berlangsung lebih dari sepekan. Banjir menelan banyak korban manusia dan rumah. Jika diurai, banjir itu disebabkan tiga faktor utama, yaitu sungai meluap, drainase tidak berfungsi, dan daratan lebih rendah daripada laut.

Soal sungai meluap, kenapa bisa begitu?

Ada daerah aliran sungai (DAS), yaitu kawasan di pinggiran sungai dari hulu-hilir yang menampung air hujan dan menyalurkannya ke sungai. Kawasan itu mencapai puluhan-ratusan kilometer, bukan hanya bantaran sungai saja. DAS itu sekarang rusak karena dipenuhi bangunan. Saat masih alami, sekitar 95 persen sampai mendekati 100 persen air hujan terserap dalam tanah. Sedikit sekali air yang masuk ke sungai. Setelah DAS rusak, sebagian besar air hujan masuk ke sungai dan sedikit yang terserap tanah.

Siapa yang bertanggung jawab atas rusaknya DAS hulu?

Semua gubernur Jawa Barat, dari sekarang sampai dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985 yang menetapkan kawasan Puncak, Bogor, sebagai daerah resapan air. Mereka salah karena mengizinkan pembangunan vila yang marak 10 tahun terakhir.

Di Jakarta juga banyak perumahan yang dibangun di daerah resapan air?

Real estat baru punya dosa mengubah alam jadi lingkungan buatan. Perumahan merusak kapasitas penyerapan air hujan di dalam tanah. Itu terus berlangsung dan terus diizinkan. Yang salah bukan pengembangnya semata, tapi pemerintah yang memberi izin.

Adakah kawasan yang disiapkan jadi daerah resapan air di Jakarta?

Ada daerah yang tidak boleh diubah fungsinya dan ditimbun untuk didirikan bangunan. Sawah tetap sawah, rawa tetap rawa. Kita bisa pada rencana induk tata ruang 10 tahunan, sejak tahun 1965-1985, 1985-2000, dan 2000-2010. Rencana induk itu terus berubah dan kawasan hijau makin menyusut. Saat ini, semuanya berubah sama sekali.

Dulu kondisinya seperti apa?

Sekitar tahun 1970-an, Pantai Indah Kapuk dan Kelapa Gading, Jakarta Utara, berupa rawa semua, sebagian sawah. Sebelum itu, Pantai Ancol juga rawa yang luasnya ribuan hektar. Dalam rencana induk awal, kawasan itu sengaja dibuat kosong, tapi diubah jadi penuh bangunan. Padahal, rawa itu berfungsi menampung air hujan.

Soal penyebab kedua, drainase yang tidak berfungsi, kenapa begitu?

Drainase tak bisa menampung hujan dan malah meluberkan air ke jalanan atau permukiman. Kapasitasnya kurang karena percepatan pembangunan permukiman tidak diikuti perubahan drainase. Drainase tersumbat lumpur atau sampah akibat kurang pemeliharaan. Daerah Pantai Kapuk, contohnya. Saat kemarau, masih ada air yang menggenang, diam, hitam, bau, dan kotor.

Daratan Jakarta lebih rendah dari laut, mulai kapan diketahui?

Belanda sudah tahu daerah pantai di utara berada di bawah laut. Air dari utara ke selatan, sampai kira-kira Grogol, Jakarta Barat, hanya bisa mengalir ke laut saat kemarau dan laut surut. Kalau laut pasang atau hujan, air tidak bisa mengalir ke utara. Drainase dilakukan dengan membuat waduk yang menampung air dari daratan, lantas dibuang dengan memompanya ke laut. Itu sistem folder yang sekarang ada di Pluit dan Sunter, Jakarta Utara. Tetapi, dua folder itu tidak cukup lagi. Untuk mengantisipasi banjir, Bianpoen mengusulkan agar pemerintah memfungsikan kembali DAS di hulu. Pembangunan di Puncak dihentikan dan bangunan yang menutupi DAS dibongkar. Lahan itu direhabilitasi dengan menanam pepohonan. Pemda DKI Jakarta harus memberi kompensasi khusus pada Pemda Jawa Barat. Pemda Jakarta juga harus memperbaiki drainase di wilayahnya agar bersih, kapasitas sesuai, dan bisa mengalir ke laut. Perlu dibuat lagi waduk-waduk seperti Pluit yang airnya dipompa ke laut. Menurut Bianpoen, Jakarta perlu meniru Belanda dalam mengelola air. Menyadari semua daratan di negeri itu berada di bawah laut, mereka membuat kana-kanal yang sistematis, dilengkapi pompa untuk membuang air. Belanda membangun Jakarta mirip Amsterdam, dengan membangun kanal, seperti di kawasan Kota dan Manggabesar. Belanda juga menggali Banjir Kanal Barat agar mereka bisa menetap di Jakarta. Jakarta hendaknya mengembangkan konsep itu. Tetapi, Bianpoen tak setuju pemerintah semata mengandalkan Banjir Kanal Timur (BKT). BKT hanya mengamankan Jakarta Timur dari luapan Sungai Cipinang dan Sunter, tetapi hujan tetap membanjiri daerah itu. Masalahnya, drainase tidak berfungsi dan air tak bisa masuk ke laut karena daratannya lebih rendah.

Bagaimana menangani masyarakat di bantaran sungai?

Masalah bantaran sungai adalah masalah kemiskinan, masalah sosial. Itu tidak bisa ditangani dengan fisik, seperti membangun rumah susun. Tangani dulu masalah sosialnya, baru fisiknya.

Konsep megapolitan itu bisa menangani masalah banjir?

Ide kebijakan harus integral itu baik. Tetapi, tidak perlu pakai megapolitan segala. Duduk saja bersama, rundingkan, dengan pemerintah pusat sebagai penengah. Kalau Jakarta bersikeras agar Puncak direhabilitasi, tetapi Bogor tidak mau, nah Jakarta bertindak. Jakarta kritis Selain soal banjir, Bianpoen juga banyak memikirkan masalah tata kota Jakarta. Menurut dia, penataan ruang kota bersamalah secara fisik dan sosial, dan sudah mencapai tahap “kritis”. Masalah utama, pembangunan terlalu menumpuk di Jakarta dan daerah di sekitarnya tertinggal. Itu memicu urbanisasi. Orang desa yang sulit hidup layak menyerbu ibu kota demi kerja serabutan. Daya dukung Kota Jakarta akhirnya tak mampu lagi melayani jutaan penduduknya. Timbullah berbagai masalah, yaitu kemacetan lalu lintas, kriminalitas, pengangguran, kesenjangan sosial, lingkungan rusak, dan krisis air bersih. Warga Jakarta tak punya rasa memiliki terhadap kota ini karena mereka datang untuk cari nafkah, bukan untuk tinggal. Bianpoen mengusulkan, pemerintah membangun dan menyebarkan kemakmuran hingga ke desa-desa. Masyarakat miskin dilatih dan diberi keterampilan agar bisa bekerja mandiri. Krisis air di Jakarta terlihat saat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya mampu melayani sekitar 40 persen dari total penduduk. Saat kemarau kekeringan karena Jakarta tidak punya kawasan resapan air. Air hujan tidak meresap ke tanah, tetapi langsung masuk sungai dan keluar ke laut. Masalah lain, pembangunan Kota Jakarta terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Rencana induk tata ruang membuka lebih dari 50 persen lahan yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi. Masyarakat miskin didesak ke daerah pinggiran, kota hanya untuk orang kaya. Pendekatan itu hendaknya diubah dengan mengakomodasi masyarakat miskin untuk tinggal di sekitar sentra ekonomi, tempat mereka bekerja secara legal. Masalah kemacetan Jakarta semakin akut, kenapa? Jakarta menganut prinsip tata ruang tunggal, yaitu memperuntukkan satu kawasan tertentu untuk permukiman, perkantoran, industri, pemerintahan, atau pendidikan. Masing-masing punya kawasan. Akibatnya, hubungan transportasi dari masing-masing kawasan itu memicu kemacetan. Sebaiknya kawasan didesain multiperuntukan. Satu ruang boleh untuk kantor, perumahan, taman, dan pasar sekaligus. Industri boleh, asal tidak mencemari. Dengan begitu, tidak terjadi transportasi antarperuntukan. Transportasi macam apa yang dibutuhkan Jakarta? Jakarta butuh transportasi umum yang tidak menggunakan jalan, tidak memakai bahan bakar yang merusak udara, dan kapasitasnya besar dan massal. Namanya, mass rapid transit (MRT). Kota-kota besar seperti New York, Shanghai, Moskwa, Berlin, Perancis, dan London menggunakan MRT karena kapasitasnya banyak. Busway hanya bisa mengangkut 8.000-an orang per jam per arah, sementara Monorel 20.000-an orang per jam per arah. Kalau MRT, bisa 80.000 orang per jam per arah atau 160.000 orang untuk dua arah bolak-balik. MRT memang lebih mahal, tetapi bisa jadi solusi yang tepat untuk jangka panjang. sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/11/persona/3307741.htm

Ir. Rudianto Handojo: untuk Atasi Banjir, Kembalikan Hak Resapan Air

“Daerah hijau semua sudah berubah menjadi perumahan, tetapi yang harus bisa dilakukan adalah bagaimana mereka yang mengambil hak air ini, karena air mempunyai hak meresap ke tanah tapi tanah itu kemudian ditutup dengan jalan, dengan adanya bangunan, harus ada ganti bagi daerah resapan.” Setelah tahun 2002 banjir melanda wilayah Ibukota dan sekitarnya, awal Februari 2007 banjir kembali menenggelamkan rumah warga di sebagian wilayah Jabodetabek. Banjir yang diduga sebagai siklus lima tahunan ini, telah memecahkan rekor banjir sebelumnya, akibat hantaman air itu infrastruktur Ibukota terganggu. Dalam bincang-bincang dengan eramuslim, Pengamat Perkotaan dari Institut Tekhnologi Bandung Ir. Rudianto Handojo mengungkapkan mengapa masalah banjir di Jakarta tidak bisa tertuntaskan dan malah makin parah.

Menurut Anda, mengapa banjir di Jakarta makin parah, dibandingkan tahun 2002 lalu, apa sebenarnya penyebabnya?

Pertama, kalau kita sekarang berbicara, andalan kita banjir kanal, sekarang sudah ada Banjir Kanal Barat dan sedang membangun Banjir Kanal Timur, mudah-mudahan selesai. Tapi jangan berharap terlalu banyak kalau Banjir Kanal Timur selesai lantas akan bebas banjir. Karena itu desain zaman Belanda tahun 1930-an, untuk menjangkau Jakarta tahun 1950. Kalau kemudian kita bangun pasti desain tahun 50-an dengan desain tahun 2000 sudah jauh berbeda sekali. Pasti tidak akan sanggup menampungnya. Namun apabila merujuk pertanyaan tadi, saya harus jelaskan bahwa banjir ini masalah yang tidak berdiri sendiri. Kenapa demikian, karena kita tahu alasan yang mempengaruhinya adalah daerah aliran sungai (DAS). Saya mencoba membagi atas tiga bagian, yakni bagian hulu, tengah kemudian hilir, ditambah muara. Kita mempunyai muara, tetapi yang bisa ditangani secara langsung oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta hanya di daerah hilir dan muaranya, sedangkan untuk daerah tengah dan hulu tidak bisa dijangkau oleh DKI Jakarta. Padahal di sanalah hujan yang terjadi akhir-akhir ini terjadi, di bagian hulu dan tengah daerah aliran sungai.

Daerah aliran sungai hulu dan tengah yang anda maksud itu mana saja?

Kalau bicara 13 sungai yang mengalir ke DKI Jakarta, hulunya itu mulai di daerah puncak Bogor, tengahnya di wilayah Cibinong, dan juga Depok. Di sana terjadi penggundulan hutan, pohon-pohonan hilang diganti dengan villa dan sebagainya. Itu yang berpengaruh sangat besar, bukan saja pohonnya yang tidak menyerap air, tanahnya pun tidak bisa menyerap air. Untuk pembenahannya memang harus dilakukan secara teknis, penyerapan buatan itu bisa saja, tetapi masalahnya adalah pemerintah DKI Jakarta tidak boleh melakukan pembiayaan di luar daerahnya, padahal daerah sana di bawah Pemda Jawa Barat dengan anggaran yang tersedia relatif sedikit, rasanya tidak terlalu berkepentingan dengan yang terjadi di DKI Jakarta. Karenanya Gubernur Sutiyoso ingin membiayainya, dengan melakukan cross subsidi, karena merasa memiliki anggaran lebih banyak. Namun hal itu dirasakan belum memungkinkan dengan peraturan yang ada.

Apakah langkah itu cukup efektif mengurangi ancaman banjir di Ibukota?

Kalau langkah-langkah itu dilakukan dengan betul-betul terukur dan jelas, hasilnya bisa efektif. Tapi jika penanganannya tidak terukur, saya tidak yakin berhasil.

Lalu, dalam jangka pendek, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi banjir?

Tentu yang nomor satu adalah pengetatan peraturan, dalam peraturan sebetulnya sudah ada pengaturan koefisien luas bangunan, dan koefisien yang boleh menjadi perkerasan (areal yang dibangun), namun banyak yang dilanggar. Daerah hijau semua sudah berubah menjadi perumahan, tetapi yang harus bisa dilakukan adalah bagaimana mereka yang mengambil hak air ini, karena air mempunyai hak meresap ke tanah tapi tanah itu kemudian ditutup dengan jalan, dengan adanya bangunan, harus ada ganti bagi daerah resapan. Jadi apapun yang dibuat perkerasan, harus bisa diganti dengan peresapan buatan. Sehingga ada daerah alternatif dan untuk itu perlu dibuat lagi danau-danau (situ) sebanyak mungkin. Saat ini keberadaan situ sudah berkurang dari jumlah awalnya, hanya tinggal beberapa puluh saja. Jadi kita harus membuat lagi sebanyak mungkin. Karena itu yang akan berperan sebagai penjaga air-air. Kemudian sebisa mungkin dilakukan injeksi ke bumi untuk mengisi kantong-kantong di bawah tanah, kalau airnya mengalir ke Jakarta akan menjadi air tanah dan bisa menahan intrusi air laut.

Dengan kata lain, selama ini ada yang salah dalam pelaksanaan pembangunan di kota Jakarta?

Jakarta sudah sedemikian rupa berubah, tapi kemampuan mengantisipasi perubahan ini selalu terlambat. Ibaratnya, kita punya jalan di DKI Jakarta dari tahun 1950-an tapi tidak diubah sampai sekarang, pasti akan mengalami kesemrawutan, sehingga kita harus membuat jalan lebih besar, jalan tol, nah jalan-jalan tol besar itu ibarat kita sedang membuat banjir-banjir kanal. Jadi intinya, adalah sistem drainase kita rasanya tidak mencukupi. Yang harus dilakukan oleh pemda adalah membuat normalisasi seperti pelebaran sistem drainase supaya bisa menampung air. Itupun belum cukup. Kita harus mempunyai sistem yang memang sesuai dengan Jakarta sampai tahun 2050, jangkauan kita harus ke depan. Jakarta tahun 2050 dengan sistem drainase yang terdesain untuk menjangkau kepadatan penduduk pada masa itu.

Maksud Anda, pembangunan di Jakarta harus diseimbangkan dengan pembuatan resapan air yang memadai?

Betul, memang ada aturan yang mengharuskan bahwa disetiap kavling rumah dibangun satu sumur resapan, tapi saya tidak pernah melihat evaluasinya, sejauhmana efektifnya dan apakah hal itu dilakukan atau tidak. Harusnya kalau mau konsekuen bukan hanya rumah yang melakukan itu, tapi seluruh bangunan-bangunan gedung, jalan, semua diwajibkan membuat peresapan air pada ruas-ruas jalan itu.

Bagaimana dengan keberadaan pintu-pintu air?

Itu sepertinya bukan untuk mengurangi banjir ya, tapi untuk mengatur supaya banjirnya merata, jangan disatu tempat banjirnya 5 meter, tapi di tempat lain 1 meter. Bukan untuk mengurangi, hal itu dilakukan kurang lebih hanya untuk menyeimbangkan tekanan air, namun tetap saja kita tidak bisa mengatasi tekanan air yang volumenya demikian besar. Dan satu hal lagi yang perlu diketahui bahwanya banjir ini terjadi karena perubahan iklim global. Dulu kita sangat terbiasa dengan curah hujan yang relatif teratur mulai bulan September, Oktober, November, Desember dan Januari, tetapi saat ini entah memang karena pemanasan global kita jadi mengenal yang namanya badai. Padahal 20 tahun lalu tidak ada badai di sini, hanya diwilayah sub-tropis seperti Filipina dan Hongkong. Dan pada waktu dulu kita juga hanya mengenal dengan istilah banjir besar dengan R50, kalau intesitasnya sering R25, kemudian R10, dan sekarang sudah ada R5. Untuk R5 ini adalah peristiwa banjir besar yang terjadi 5 tahun sekali. Setahu saya kalau ada banjir besar yang tidak tertangani kita menyebutnya R25, itu berarti terjadi setiap 25 tahun sekali, tapi kemudian 10 tahun lagi terjadi kemudian disebut R10. Dapat dikatakan banjir yang terjadi saat ini disebabkan adanya fluktuasi hujan. Kalau dulu hujan bisa terbagi dari enam bulan, lima bulan, ataupun empat bulan secara merata, namun untuk sekarang terjadi hanya pada satu pekan saja, otomatis kandungan air ditujuh pekan itu sebetulnya, tidak bisa ditampung dengan sistem apapun.

Jadi penyebab banjir yang terjadi akhir pekan lalu itu salah satunya karena ada perubahan karakter cuaca global, bukan semata-mata tata ruang kota yang salah?

Ya ada perubahan iklim.

Anda punya usulan sistem apa yang bisa diterapkan di negara kita untuk antisipasi banjir?

Kalau bicara hulu, kita harus membuat parit-parit bertangga untuk sebuah jebakan supaya air dapat menyerap. Di daerah tengah membuat danau-danau dan harus ada sistem injeksi air. Kita sudah mempunyai teknologinya dan itu tidak sulit. Kalau di kota DKI Jakarta sendiri selain melakukan normalisasi, juga harus menambah daya serap air. Hal ini akan mengalami masalah kesulitan jika air banjir bertemu dengan air pasang saat bulan purnama. Banjir itu tahan lama dan mengendap. Pernah juga ada usulan yang sangat inkovensional, yakni membuat danau air tawar di laut, dengan cara laut dibentengi sampai titik tertentu yang cukup besar kemudian air di situ dipompa ke luar. Memang biayanya besar dan itu bisa diparalelkan, tapi ini bukan usulan dari saya ya, saya hanya mempelajarinya. Ini bisa saja dilakukan, tetapi membutuhkan kajian yang panjang, menyangkut lingkungan dan juga pembiayaan. Selama kita bisa membiayainya sendiri menjadi satu kawasan yang bagus, hal ini mungkin saja dilakukan. Prinsipnya membuat suatu grafitasi, selama ini kondisi di Jakarta landai dari ujung selatan sampai ke lautnya, sehingga air pelan mengalir. Yang bisa dilakukan adalah membuat permukaan air di laut jauh lebih rendah sehingga membuat air lancar dan cepat mengalir. Karena seolah-olah muka laut direndahkan atau diturunkan. Saya anggap itu usulan yang masuk akal, meskipun inkonvensional, tetapi bisa dilakukan. (novel) http://www.eramuslim.mobi/berita/bincang/ir-rudianto-handojo-untuk-atasi-banjir-kembalikan-hak-resapan-air.htm Selasa, 06 Peb 2007 12:26