Wapres Minta Pemprov DKI Kaji Proyek Pengendalian Banjir
(24 September 2008)
Ken Yunita – detikNews
Sumber foto: http://www.banten.go.id/gambar/
Jakarta – Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) direncanakan selesai pada November 2009. Namun, wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengaku masih membutuhkan dana sekitar 4 triliun untuk membangun proyek tersebut agar Jakarta bebas banjir.
“Seandainya mau dibangun, biayanya besar kita belum tahu bagaimana menyediakan dana sebesar itu,” kata Prijanto usai rapat di istana wakil presiden, JL Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2008).
Prijanto mengatakan, proyek BKT tersebut memerlukan biaya besar untuk melakukan beberapa perbaikan drainase dan pembebasan lahan. Untuk menekannya, lanjut Prijanto, Wapres Jusuf Kalla meminta seluruh proyek pengendalian banjir dikaji ulang.
“Tadi petunjuk Pak Wapres, minta dikaji (proyek BKT). Bisa tidak air genangan disedot dengan pompa-pompa yang besar. Tidak usah membuat waduk, karena kan yang mahal bikin waduk itu,” jelasnya.
Sementara itu, pembebasan lahan untuk proyek ini diharapkan selesai pada April 2009. Saat ini dari 23 km panjang BKT yang direncanakan, sudah tergali 13 km.(mad/anw)
Sumber: http://www.detiknews.com/read/2008/09/24/171018/1011940/10/wapres-minta-pemprov-dki-kaji-proyek-pengendalian-banjir Rabu, 24/09/2008 17:10 WIB
Wapres Desak Percepat Pembangunan Banjir Kanal
(24 September 2008)
JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mendesak agar pihak-pihak terkait serius mengantisipasi kemungkinan banjir di Jabodetabek dengan mempercepat pembangunan banjir kanal timur dan kanal barat. Ini demi mencegah terjadinya banjir di Jabodetabek pada tahun mendatang.
Demikian diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada wartawan usai rapat mengenai solusi mengatasi banjir di Jabotabek di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (24/9/2008).
Rapat tersebut dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Menteri Kehutanan MS Kaban, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.
Namun begitu, dalam rapat tadi Prijanto mengingatkan bahwa proyek banjir kanal timur dan kanal barat bukan solusi mengatasi banjir. Karena menurutnya banjir kanal barat dan timur hanya mengatasi banjir kiriman atau banjir dari hulu Jakarta.
“Di Jakarta itu ada 78 titik genangan banjir. Kalau hulu dan barat lagi hujan tapi drainase tidak diperbaiki, Jakarta pasti banjir,” kata Prijanto.
Sementara menurut Djoko, sampai saat ini dari 23 kilometer banjir kanal timur yang direncanakan, baru 13 kilometer yang terselesaikan. Dengan demikian, Djoko menargetkan pembebasan tanah di banjir kanal timur sudah selesai pada April 2009. sehingga November 2009 banjir kanal timur sudah berfungsi.
Lebih lanjut, Djoko menuturkan dalam rapat tadi, Kalla memutarkan sebuah film dokumenter tentang dampak dan korban banjir di Jakarta. (Farid Rusdi/Trijaya/lsi)
Rabu, 24 September 2008 – 17:11 wib
Wapres Minta Jakarta Kaji Pompanisasi Rp 4 Triliun
KOMPAS/AGUS SUSANTO
JAKARTA, RABU – Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji kembali upaya pompanisasi yang membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 4 triliun. Sebab, meskipun proyek banjir kanal timur (BKT) dan banjir kanal barat (BKB) terwujud, tidak ada jaminan banjir di Jakarta dan sekitarnya tidak akan terjadi.
Instruksi ini disampaikan Kalla dalam rapat tentang antisipasi banjir di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (24/9). Tentang instruksi Wakil Presiden ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Prijanto dalam keterangan pers, bersama Menteri PU Djoko Kirmanto dan Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan di Istana Wapres. Dalam rapat tersebut hadir Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Menteri Kehutanan MS Kaban.
“Ini perlu ditulis agar masyarakat di DKI Jakarta mengetahui bahwa meskipun BKT sudah terwujud, itu bukan pamungkas tidak adanya lagi banjir di Jakarta. Ini, kalau di hulu terjadi hujan, maka daerah seperti di antaranya Kepala Gading, akan kebanjiran. Oleh karena itu, ada langkah tradisional, yaitu di antaranya membangun waduk di daerah yang ada cekungannya sehingga genanagan air bisa ditampung di situ,” ujar Prijanto.
Langkah lainnya, tambah prijanto, yang sudah diminta untuk dikaji oleh Wapres Kalla adalah pemompaan genangan air dengan mengadakan pompa air dan lainnya. “Akan tetapi, jika ini dilakukan akan menghabiskan dana sekitar Rp 4 triliun yang bisa digunakan dari APBD DKI,” tambah Prijanto.
Sumber: http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/24/19263989/wapres.minta.jakarta.kaji.pompanisasi.rp.4.triliun Rabu, 24 September 2008 | 19:26 WIB
Wakil Presiden Minta Banjir di Jalan Bandara Tak Terjadi Lagi
(Tempointeraktif, 09 Mei 2008)
TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kejadian banjir di jalan tol Profesor Sedyatmo yang merupakan akses utama ke Bandara Soekarno Hatta tidak terulang.
“Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah berjanji, banjir hari ini bisa ditangani,” kata Kalla seusai makan malam bersama Bill Gates di Hotel Shangrilla Jakarta Kamis malam (8/6).
Alasan apapun, kata Kalla, jalan akses ke Bandara Soekarno Hatta tidak terganggu sehingga tidak ada proses atau aktivitas bandara yang terhambat. “Semua kemungkinan untuk bisa mengatasi hal itu,” kata dia.
Proyek kereta bandara, ujar Kalla, sudah diminta untuk dipercepat. Departemen Pekerjaan Umum sudah berjanji untuk mengantisipasi supaya banjir tak terjadi dengan menyediakan mesin penyedot air yang siap siaga.
“Ini tak boleh terjadi lagi,” kata Kalla. Proses pembangunan dan peninggian jalan tol sudah dilakukan sehingga diharapkan banjir tak terulang. Anton Aprianto
Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2008/05/09/brk,20080509-122761,id.html
Rumah Wapres Percontohan Lubang Biopori
(Jumat, 25 April 2008 )
JAKARTA, 14/6 - LUBANG RESAPAN. Wapres Jusuf Kalla (kiri) bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla mendapat penjelasan mengenai manfaat lubang resapan biopori dari Walikota Jakarta Pusat Sylviana (kanan) ketika membuat lubang tersebut di kediaman wapres di Menteng, Jakarta, Sabtu (14/6). Lubang tersebut selain untuk mengurangi genangan air dan tempat sampah organik rumah tangga juga pada musim kemarau menjadi cadangan air tanah. FOTO ANTARA/Saptono/spt/08.
JAKARTA, JUMAT- Hari Jumat (25/4) siang tadi giliran rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Taman Surapati Nomor 7, Jakarta Pusat, dijadikan lokasi percontohan pembuatan lubang biopori. Belasan petugas dari Kecamatan Menteng dan Kantor Badan Pengendali Lingkungan Hid up Daerah (BPLHD) Jakarta Pusat, tampak sibuk membuat lubang-lubang berdiameter 10-15 sentimeter .
Lubang-lubang itu akan menjadi tempat resapan air sekaligus membuat pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga. Menjelang tengah hari, 50 buah lubang biopori telah selesai dibuat dan siap difungsikan.
“Ini adalah bagian dari program pembuatan lubang biopori massal di Jakarta Pusat dan DKI. Kami sudah mendapat izin langsung dari Wakil Presiden. Selain di sini, rumah dinas Walikota Jakarta Pusat dan Gubernur DKI Jakarta juga menjadi lokasi percontohan,” kata Kepala Seksi Pengendali Kerusakan Sumber Daya Alam BPLHD Jakarta Pusat Edy Suhaedy.
Sejak dicanangkan Februari 2008, hingga kini di Jakarta Pusat telah dibuat 3.000 lubang biopori yang tersebar di rumah-rumah warga. Selain itu, lubang biopori juga dibuat di beberapa taman, seperti di Taman Suropati 300 lubang, Taman Kodok 200 lubang, dan Taman Panarukan 200 lubang.
Sumber: http://www.kompas.com/read/xml/2008/04/25/20142329/rumah.wapres.percontohan.lubang.biopori..
Cegah Banjir, Anggaran Ditambah Rp2,7 Triliun
(12 Pebruari 2008)
kemkokesra-ol, 12 Februari: Pemerintah pusat tahun ini menganggarkan dana tambahan Rp2,7 triliun untuk membangun infrastruktur pencegahan banjir di Jabodetabek.
Infrastruktur itu meliputi penghijauan, revitalisasi dan pembangunan situ, perbaikan sungai, pembebasan lahan proyek Banjir Kanal Timur, peninggian Banjir Kanal Barat hingga pembuatan polder.
“Kita sepakat untuk mengambil langkah-langkah apa yang perlu dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Ini juga termasuk suatu kesepakatan awal dengan teman-teman Komisi Anggaran DPR,” kata Wapres Jusuf Kalla usai memimpin rapat koordinasi terbatas pencegahan banjir di kantor BKKBN Pusat, Halim, Jakarta Timur, Sabtu (10/2).
Rapat koordinasi terbatas diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PU Joko Kirmanto, Menteri LH Rahmat Witoear, Mendagri M Ma’ruf, Menteri Kehutanan MS Ka’ban, Kepala Bappenas Paskah Suzeta, Gubunur DKI Sutiyoso, Gubernur Banten Ratu Atut dan Gubernur Jabar Danny Setiawan.
Usai menggelar rapat yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB hingga 14.00 WIB itu, Wapres bersama para pejabat meninjau lokasi banjir di Jabodetabek dan Daerah Aliran Sungai dengan menggunakan helikopter selama 1 jam 20 menit.
“Kita telah melakukan pertemuan intensif untuk bahas masalah yang perlu kita selesaikan agar tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Tujuannya untuk mengurangi kalau perlu mencegah jangan sampai banjir menimpa ibukota dan sekitarnya,” cetusnya.
Wapres menyatakan banyak masalah yang mengakibatkan banjir mulai dari lingkungan, pendangkalan dan penyempitan sungai, kurangnya situ dan makin banyaknya rumah-rumah penduduk.
Untuk itu sejumlah proyek akan dilakukan di kawasan Jabodetabek dengan pemerintah pusat menganggarkan dana tambahan Rp2,7 triliun. Kawasan Puncak difokuskan pada proyek penghijuan termasuk di setiap vila. Kawasan lebih bawah lagi di Bogor dan Depok, proyek perbaikan sungai dan situ akan dilakukan.
“Ada 150 situ di Bogor dan Depok dengan dana kurang lebih Rp250 miliar. Kita setuju itu dibiayai dengan APBN,” jelas Kalla.
Sedangkan proyek di DKI, pemerintah pusat akan mengeluarkan dana tambahan untuk membantu Pemda DKI dalam pembebasan lahan Banjir Kanal Timur. “DKI wajib memperbaiki drainase, suatu kota besar drainase harus baik
Selain itu anggaran tambahan Rp2,7 triliun dari pemerintah pusat juga digunakan untuk menghidupkan situ di DKI dan proyek pompa raksasa untuk membuang luapan air sungai ke polder-polder yang juga akan di bangun di Pluit.
Wapres menegaskan Gubernur DKI, Jabar dan Banten untuk tidak melakukan hal yang tidak boleh lagi dilakukan. “Apa yang tidak boleh lagi dilakukan yaitu memakai situ untuk lahan pembangunan. Tidak ada lagi pembangunan dengan menguruk,” tegas Kalla sambil menoleh ke Sutiyoso.
Wapres juga meminta pengembang untuk membangun situ di kawasan perumahan yang disesuikan dengan luas perumahan. Wapres meminta pengembang untuk jangan hanya memikirkan keuntungan tetapi tidak memikirkan risiko banjir.
Gubernur DKI Sutiyoso menyatakan perlunya bantuan pusat untuk pembebasan lahan untuk mempercepat proyek Banjir Kanal Timur. Dia menyatakan setidaknya perlu bantuan APBN Rp500 miliar untuk menambah anggaran APBD untuk pembebasan lahan yang dialokasikan Rp800 miliar.
“Kita optimistis awal tahun depan pembebasan lahan akan akan selesai,” ujarnya.
Sutiyoso juga meminta pemerintah pusat membantu membangun 13 polder di hilir sungai untuk menyerap limpahan banjir.
Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan dana Rp2,7 miliar akan dimasukkan APBN Perubahan Juni mendatang. Namun dia menyatakan untuk sementara akan ditalangi dari pos-pos lain dan efisiensi.
Paskah mengakui dana tambahan Rp2,7 miliar akan meningkatkan defisit anggaran. Hanya saja dia menyatakan tidak terlalu berpengaruh signifikan.
Ketua DPP REI Lukman Purnomosidi menyatakan untuk mencegah banjir tidak mesti setiap perumahan diwajibkan membangun situ. Menurutnya, banyak langkah lain yang bisa ditempuh antara lain membangun sumur resapan. (miol/broto)
Sumber: http://www.menkokesra.go.id/content/view/2736/39/ 12 Pebruari 2008.
Jusuf Kalla Turun Tangan : Banjir besar masih mengancam
(04 Pebruari 2008)
JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar pembebasan tanah untuk proyek Kanal Banjir Timur dipercepat. Ia juga menginstruksikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo segera memperbaiki aliran sungai dan mengoptimalkan muara untuk mengatasi banjir.
“Meskipun anggaran cukup, tanpa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, masalah banjir di Jakarta tidak akan pernah selesai,” ujar Wakil Presiden kemarin setelah memantau banjir menggunakan helikopter bersama Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan sejumlah menteri.
Kalla mengatakan masalah utama pembangunan Kanal Banjir Timur adalah pengadaan lahan. Karena itu, katanya, pemerintah akan memberlakukan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan. Dengan sistem ini, penyelesaian ganti rugi tanah diselesaikan lewat pengadilan.
Sampai saat ini pembebasan tanah untuk proyek yang diperhitungkan bisa melenyapkan ancaman banjir di 150 dari 650 kilometer persegi wilayah Jakarta itu baru kelar 72 persen.
Kalla juga mendesak pemerintah Jakarta segera membenahi kawasan Kapuk, yang menyebabkan luapan air bermasalah. “Di Kapuk tidak boleh ada real estate yang egois, berdiri sendiri,” katanya.
Wakil Presiden memberikan sejumlah instruksi kepada Fauzi Bowo karena hujan deras diperkirakan masih akan turun dalam seminggu ini.
Instruksi itu, kata Fauzi, antara lain memperbaiki kapasitas Cengkareng Drain dan Kali Tanjungan. Pemerintah Jakarta juga diminta mengoptimalkan Muara Cengkareng Drain, Kanal Banjir Barat, Sungai Sunter, dan Cakung Drain, yang saat ini kapasitasnya berkurang 30 persen, “Karena ratusan bangunan liar memadati kawasan tersebut,” kata Fauzi.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, yang ikut rombongan Kalla, menyatakan akan menyiapkan pompa-pompa air untuk mengeringkan jalan tol. “Besok pagi sudah tidak ada genangan lagi,” Djoko Kirmanto berjanji kemarin.
Djoko juga berjanji menaikkan permukaan jalan tol Sedyatmo agar tidak gampang direndam banjir. “Pemborongnya sudah ditentukan, Maret sampai April akan dimulai pembangunan fisik,” ujar Djoko.
Meski puncak banjir Jakarta biasa terjadi akhir Januari atau awal Februari, Badan Meteorologi dan Geofisika mengatakan masih ada peluang banjir yang lebih besar dalam sebulan ini.
Kepala Sub-Bidang Informasi Meteorologi BMG Kukuh Ribudiyanto kemarin mengatakan Maret mendatang masih mungkin terjadi hujan lebat di Jakarta.
Hujan lebat ini akibat angin yang membawa awan dari daratan Asia melewati Jakarta. Angin ini pada Januari silam bertiup lemah.
Ia juga menyatakan musim hujan kali ini tidak akan disertai angin puting beliung karena angin barat berembus kencang. Hujan nanti juga tidak akan disertai petir. “Kalaupun ada puting beliung, hanya satu atau dua kali,” kata Kukuh. NURKHOIRI | LAPORAN TIM TEMPO
Sumber: http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=6813&Itemid=701
Wapres Marahi Gubernur DKI; Sedot Air, Di-”deadline” Enam Jam
Jakarta (Bali Post) –
Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri PU Djoko Kirmanto dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meninjau situasi banjir di Jakarta, Minggu (3/2) kemarin. Rombongan tersebut juga melihat langsung akses jalan bebas hambatan (tol Sudiatmo) yang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tol bandara ditutup karena di km 24 dan 27 masih tergenang banjir dengan ketinggian 0,5-1 meter.
Wapres tidak puas dengan kerja tim penanggulangan banjir yang menyedot genangan air. Kalla langsung menghitung lebar jalan dan panjang jalan dengan kapasitas mesin pompa penyedot air. Berdasarkan laporan yang diterimanya, genangan air ini akibat banyaknya pompa air yang tidak berfungsi. Gubernur DKI Fauzi Bowo sempat kena marah. Bahkan, dia di-deadline enam jam untuk memompa air itu hingga habis.
Banjir telah menggenang kawasan itu lebih dari 24 jam. ”Pokoknya, dalam enam jam, air harus bersih dari jalan tol. Kalau Jakarta banjir, orang luar tahunya itu Indonesia yang banjir,” kata Kalla kepada Fauzi Bowo.
Setelah satu jam melakukan pemantauan, Wapres langsung menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma. Dalam perjalanan kembali, Wapres menyaksikan sebagian besar kawasan Jakarta yang masih terendam banjir. Sejumlah akses jalan protokol juga masih terendam dan belum bisa dilalui. Hanya kendaraan besar jenis truk yang bisa melewati jalan-jalan yang masih tergenang air tersebut.
Menteri PU Djoko Kirmanto menyatakan pemerintah akan membangun jalan tol layang di atas lokasi yang saat ini terendam banjir. Nantinya jalan layang di jalan tol menuju bandara itu digunakan saat musim penghujan seperti saat ini di mana jalan tol dilanda banjir. ”Rencananya, pemerintah akan membangun tol layang ke Cengkareng tepat di tol bandara,” ujarnya.
Menurutnya, banjir yang terjadi di km 24-27 jalan tol tersebut benar-benar sudah melumpuhkan akses jalan dari dan ke bandara. Hal ini sudah sangat mengganggu ratusan jadwal penerbangan, baik domestik maupun internasional. Akibatnya, baik pemerintah maupun maskapai penerbangan menderita kerugian cukup besar. ”Nanti jalan tol layang bandara bisa digunakan pada musim penghujan. Kalau terjadi banjir lagi tidak akan menghambat lalu lintas dari dan ke bandara. Pembuatan dimulai Maret-April mendatang,” jelas Djoko Kirmanto.
Sementara itu, informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menyebutkan mesin pompa sudah dikerahkan Jasa Marga dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta untuk menyedot genangan air. Meski telah maksimal dioperasikan, debit air cukup banyak menyebabkan proses penyedotan berlangsung lama. Akses itu sudah ditutup sejak dari gerbang tol Kapuk. Satu-satunya jalan yang dapat menuju ke bandara hanya melalui pintu belakang bandara.
Petugas kepolisian di lapangan mengalami kendala dalam mengalihkan kendaraan. Pasalnya, banyak pengemudi yang tetap ngotot untuk melintasi jalur tol menuju bandara. Mereka ingin melihat ketinggian air yang sesungguhnya dan berharap sudah surut serta bisa melaluinya menuju bandara. (010/kmb1/kmb3)
Sumber: http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/2/4/n2.htm; 4 Februari 2008
Wapres Rapat Bahas Banjir di Bandara SH
Tangerang (ANTARA News) – Wapres Jusuf Kalla melakukan rapat khusus dengan sejumlah menteri dan Gubernur DKI dan Wagub Banten membahas akses jalan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (SH) Kota Tangerang, Banten, di ruang VIP terminal I bandara terbesar di Indonesia itu, Minggu.
Wapres dan rombongan mengunakan tiga helikoper berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur dan mendarat di Cengkareng.
Dalam rapat tersebut diikuti Meneg BUMN Sofyan Jalil, Menhub Jusman Safei Djamal, Meneg LH Rahmat Witoelar, Menteri PU Djoko Kirmanto, Mensos Bachtiar Chamsyah, Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Wagub Banten HM Masduki serta sejumlah pejabat di lingkup PT Angkasa Pura II.
“Pada intinya rapat itu membahas tentang akses jalan utama tol Sedyatmo yang menuju bandara akibat terendam banjir sehingga saat ini masih tertutup dan tidak dapat dilewati,” kata Administratur Bandara SH, Herry Bakti yang mengikuti rapat dengan Wapres kepada ANTARA, Minggu.
Menurut dia, Wapres berharap untuk jangka pendek agar air yang menggenangi jalan tol itu dapat disedot menggunakan pompa yang jumlahnya saat ini masih terbatas.
Untuk itu, Wapres mengharapkan agar pompa diperbanyak supaya mampu menyedot air lebih banyak dan jalan tol cepat dibuka kembali sehingga arus lalu lintas dari dan ke bandara menjadi lancar, katanya.
Setelah rapat tersebut, rombongan melakukan peninjauan ke lokasi jalan tol dan langsung melihat kondisi rumah pompa dan debit air yang masih ada serta yang tersedot.
Banjir yang melanda jalan tol itu sejak Jumat (1/2) pagi dengan ketinggian mencapai 60 cm terutama pada Km 27 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, akibat curah hujan tinggi.
Ketika melintas pada jalan bebas hambatan itu, tampak warga Kamal Muara sedang melakukan berbagai aktifitas seperti memancing di pinggir jalan tol itu dan ada pula bermain sepakbola.(*)
Sumber: http://www.antara.co.id/arc/2008/2/3/wapres-rapat-bahas-banjir-di-bandara-sh/ ; 03 Pebruari 2008
Banjir Hadang Mobil Kenegaraan, Wapres Terpaksa Naik SUV
KESRA–1 FEBRUARI: Tak seperti biasanya, dua sedan Mercedes S-Class yang sehari-hari menjadi kendaraan dinas RI-2 masih terparkir di kantor Wapres. Padahal dua kendaraan anti peluru tersebut selalu menemani Wapres kemanapun pergi termasuk keluar daerah sekalipun.
Namun Jumat (1/2) siang, Wapres terpaksa menanggalkan protap untuk selalu menggunakan kendaraan dinasnya. Meski dilengkapi fasilitas keamanan superpremium, Mercedes S-Class yang dua-duanya selalu menggunakan nomor RI-2 dinilai tak bakal sanggup menembus banjir.
Padahal, Wapres Jumat siang, harus menghadiri acara Ikatan Alumni Unhas di Hotel Millenium, Tanah Abang, yang persis di sebelah selatan Sungai Cideng yang meluap. Wapres-pun terpaksa berganti menggunakan kendaraan jenis Sport Utility Vehicle (SUV) Toyota Fortuner warna silver.
Pelat nomor RI-2 kemudian ganti menempel ke kendaraan yang memiliki tongkrongan tinggi. “�Bapak ganti mobil ke Millenium, takut terendam,” cetus staf Wapres.
Wapres pun akhirnya meluncur ke Hotel Millenium, hanya didampingi dua jeep Mercedes dan Toyota Land Cruisser. Sedangkan dua sedan Patwal dan sejumlah motor besar yang selalu membelah kemacetan jalan juga terpaksa minggir.
Wapres sendiri menyikapi banjir di Jakarta dengan nada santai. “Dalam suasana dingin hujan, kantor Wapres sedikit banjir di kaki. Ini menandakan pemerataan. Kalau di Arab Saudi hujan rintik-rintik sudah jadi berita besar, kalau di sini banjir besar baru jadi berita besar,” katanya saat Munas Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) Jumat pagi. (mo/pd)
Sumber: http://www.menkokesra.go.id/content/view/7130/39/; 1 Pebruari 2008
Wapres Setujui Studi Kelayakan Deep Tunnel
(www.inilah.com, 25 Maret 2007)
INILAH.COM, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyetujui studi kelayakan proyek Deep Tunnel yang melintang sepanjang 22 km dari Cawang-Manggarai-Setiabudi-Tanah Abang-Muara Angke. Deep tunnel ini berfungsi untuk mengatasi banjir dan kemacetan.
Dirjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Iwan Nusyirwan menyatakan, hal tersebut seusai mengikuti presentasi pembangunan Deep Tunnel yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Menteri PU Djoko Kirmanto dan Direktur PDAM A Lanti.
Presentasi dilakukan pimpinan PDAM Jerman dan Bank Pembangunan Jerman. Sejumlah pejabat Jerman dan Belanda juga hadir antara lain Duta Besar Jerman Baron Paul Von Maltzahn, Wakil Duta Besar Belanda A Koekkoek dan Direktur ING Asia Robert Scholton.
Deep Tunnel Multifungi tersebut dibuat sedalam 18 meter dengan lebar 40 meter. Terowongan yang diperkirakan menelan dana 1,8 miliar dolar AS atau senilai Rp 17 triliun tersebut bagian bawahnya untuk saluran air dan bagian atasnya untuk jalan tol. Selain itu terowongan juga untuk saluran air bersih, telepon, listrik dan saluran limbah. “Pak Wapres sudah menyetujui studi kelayakan itu,” kata Iwan.
Iwan menyatakan, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk studi kelayakan. Pasalnya biaya studi kelayakan akan didanai Pemerintah Jerman dan Belanda senilai 2 juta dolar AS dengan terlebih dulu dilakukan prastudi kelayakan yang diperkirakan membutuhkan dana 400 ribu dolar AS. “Kalau setelah dinilai laik studi maka akan ditawarkan ke investor,” terangnya.
Pernyatakaan senada juga disampaikan Direktur PT OCS Indonesia, Shechan Shahab, anak perusahaan PT Amagedon yang akan menjadi master konsorsium investor proyek terowongan sepanjang 22 kilometer tersebut. “Ini sudah mendapat lampu hijau dari Wakil Presiden,” katanya.
Shechan belum bisa memastikan proyek raksasa itu akan dimulai. Namun dia menyatakan proyek itu akan dikerjakan secara paralel dengan proyek Banjir Kanal Timur. Menurut Shechan, Pemerintah Jerman dan Belanda bersedia memberikan bantuan dana karena proyek akan menggunakan teknologi dari Jerman berupa alat-alat berat dan dari Belanda berupa teknik membuat dam dan teknologi pengendalian banjir.
Sedangkan investor dari kalangan perbankan termasuk di antaranya Ing Bank, Raboo Bank selain dari perbankan nasional dan perbankan dari Timur Tengah. “Ini proyek yang cukup menarik buat perbankan,” cetusnya.[L5]
Sumber: http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/03/25/19507/wapres-setujui-studi-kelayakan-deep-tunnel/25/03/2008 17:46
Janji Wapres, Tahun Depan Banjir Beres
(Jawa Pos, 11 Pebruari 2007).
JAKARTA – Untuk membebaskan Jakarta dan sekitarnya dari banjir, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp 3 triliun dari APBN. Dana sebesar itu dipakai untuk membiayai proyek-proyek pengendali banjir.
Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi penanggulangan banjir yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di gedung Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta Timur, kemarin.
“Tahun depan tekad kita mengurangi, kalau perlu menghentikan, bencana banjir yang tiap tahun di ibu kota,” tegas Wapres Jusuf Kalla dalam keterangan pers usai rapat.
Penyebab banjir di Jakarta, kata Kalla, terutama kerusakan lingkungan di daerah hulu, sungai makin menyempit dan dangkal, kurangnya situ (bendungan), buruknya drainase, serta jumlah rumah yang makin banyak di daerah hilir sungai. Untuk itu, gubernur Jawa Barat diperintahkan membuat peraturan tentang rasio jumlah tanaman dan bangunan vila di kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur).
“Kita juga akan merevitalisasi dan konservasi daerah aliran sungai dan situ. Ada sekitar 150 situ di Jawa Barat yang harus direvitalisasi dengan biaya Rp 250 miliar. Kita setuju dibiayai dengan APBN,” ujarnya.
Menurut Kalla, keputusan menggunakan dana APBN untuk proyek-proyek penanggulangan banjir di Jakarta sudah mendapat persetujuan awal dari Komisi V DPR. Saat ini pemerintah tinggal melaksanakan prosedur penganggaran agar dana tersebut bisa masuk APBN-P 2007. “Saya katakan tadi, yang tidak bisa diubah hanya Alquran dan hadis. Lainnya bisa disesuaikan,” kata Kalla.
Rakor kemarin dihadiri Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Mendagri M. Ma’ruf.
Rapat itu juga diikuti Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Gubernur Jawa Barat Dany Setiawan serta bupati dan wali kota Bogor, Depok, dan Tangerang.
Sebelumnya, bersama sejumlah menteri, Wapres meninjau dari udara daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane di Bogor hingga Tangerang dan Jakarta. Dengan satu helikopter kepresidenan dan dua helikopter TNI-AU, Wapres sempat meninjau Bendungan Katulampa, kawasan Puncak, Cianjur, dan Teluk Jakarta.
Gubernur Jawa Barat Dany Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar sebenarnya telah mengonservasi lahan di DAS Ciliwung dan Cisadane. Namun, efektivitasnya tidak bisa dirasakan dalam satu atau dua tahun. “Kita akan memperkuat dengan mewajibkan pembuatan sumur resapan dan penghijauan di daerah hulu sungai,” terangnya.
Untuk wilayah hilir, pengendalian banjir dilakukan dengan memperbaiki drainase. Khusus untuk Jakarta, pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dan perbaikan Banjir Kanal Barat (BKB) dengan mengucurkan dana dari APBN Rp 2,7 triliun. Sebagian dana itu juga untuk merevitalisasi situ-situ di DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan, Pemprov DKI Jakarta kekurangan dana pembebasan lahan untuk proyek BKT Rp 1,3 triliun. Untuk itu, Sutiyoso meminta Depdagri mengoreksi pemotongan anggaran pembebasan lahan yang dilakukan DPRD DKI Rp 150 miliar, sehingga alokasi anggaran untuk proyek BKT kembali menjadi Rp 800 miliar.
“Kalau ditambah dana dari APBN Rp 500 miliar, akhir tahun ini atau awal tahun depan pembebasan lahan bisa kita selesaikan,” tegasnya.
Khusus untuk membenahi 40 persen kawasan Jakarta yang terendam air karena berada di bawah permukaan air laut, Pemprov DKI Jakarta diminta membuat sistem polder. Caranya, air di Sungai Ciliwung dipompa ke laut dengan pompa air berkapasitas besar.
Sutiyoso mengatakan, saat ini dibangun 29 pompa air dari kebutuhan ideal 42 unit. “Kita harapkan kekurangannya juga dibantu pemerintah pusat,” tuturnya.
Bantaran Ciliwung
Wapres menegaskan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Jakarta tidak dilakukan dengan menggusur penghuni liar di bantaran Sungai Ciliwung. Relokasi dilakukan bila sudah ada alternatif rumah susun.
“Bisa kita pindahkan kalau sudah ada pengganti. Dua tahun ini baru kita selesaikan rusun sejuta menara. Tidak bisa main gusur. Dalam situasi seperti sekarang kita tidak bisa main keras. Selain tidak mudah, juga tidak manusiawi,” tegasnya.
Berdasarkan laporan gubernur DKI, keluarga yang menghuni bantaran Sungai Ciliwung mencapai 70 ribu. Butuh Rp 500 miliar untuk membangun rumah susun yang dapat disewakan kepada mereka. “Ini dibangun dulu, baru mereka dipindah. Pembangunannya mungkin membutuhkan waktu 1-2 tahun,” lanjut Kalla.
Terkait usul Departemen Pekerjaan Umum untuk memprioritaskan pembangunan sudetan Sungai Ciliwung-Cisadane (Cilicis), Kalla tidak sependapat. Kalla menilai proyek itu hanya akan memindahkan banjir dari Jakarta ke Banten.
Menurut Kalla, prioritas utama penanggulangan banjir yang digagas pemerintah adalah mengalirkan air dari sungai ke laut, bukan dari satu daerah ke daerah lain.
“Itu juga kita bicarakan tadi. Sekiranya Banten dan DKI bisa dipisah, dalam arti Jakarta tidak banjir dan Banten tidak banjir, itu bisa dipakai. Kenyataannya minggu lalu Ciliwung banjir, Cisadane juga banjir,” terangnya.
Wajib Bangun Situ
Untuk mencegah pemanfaatan situ sebagai areal perumahan, Kalla memerintahkan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan di kawasan konservasi lahan dan menutup situ.
“Dalam bahasa kasarnya, tidak boleh ada lagi pembangunan dengan menguruk. Orang harus membangun sesuai kontur tanah. Ini butuh peraturan dari pemerintah daerah,” ujar Kalla sambil menoleh ke arah gubernur DKI Jakarta. Sutiyoso pun langsung mengangguk-angguk.
Wapres mengungkapkan, DPP Realestat Indonesia juga telah sepakat membangun situ atau kolam pancing sesuai luas areal perumahan yang dibangun. Kalla beranggapan perintah tersebut untuk mencegah harga perumahan yang dibangun pengembang jatuh karena daerahnya menjadi langganan banjir.
“Itu bukan pemaksaan, tapi untuk memperbesar keuntungan. Kalau dalam keadaan seperti ini, pasti harga realestat jatuh. Jadi, jangan salahkan pemerintah kalau tidak menaati aturan penyerapan air. Jangan keuntungan mau, tapi risiko tidak mau. Harus sama-samalah,” tegas Wapres.
“Lihat saja berapa kerugian setelah turun nilai akibat banjir di daerah situ. Agar jangan turun nilai, kita harus kendalikan bersama. Ini bukan cost, tapi investasi, terutama untuk daerah-daerah realestat yang bernilai tinggi,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, alokasi anggaran dari APBN untuk penanggulangan banjir baru masuk dalam pembahasan APBN-Perubahan 2007 Juli mendatang. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta dapat menggunakan lebih dulu dana APBD untuk kemudian diganti ketika APBN-P disetujui DPR.
“Itu dimungkinkan dalam Keppres 80. Daerah bisa lebih dulu melakukan tender dan membiayai dengan dana APBD untuk kemudian diganti oleh pemerintah pusat. Jadi, pelaksanaan proyek tidak perlu menunggu Juli,” terang Paskah.
Paskah mengakui alokasi dana tambahan untuk proyek penanggulangan banjir tak urung membuat defisit APBN tahun ini bertambah. Namun, dia optimistis defisit APBN tidak akan tidak terlalu jauh dari target 0,9 persen dari GDP.
“Kan ada optimalisasi efisiensi dalam penggunaan APBN. Mudah-mudahan defisitnya tidak terlalu besar. Kita sekarang kan canangkan defisit 0,9 persen. Dengan efisiensi saya yakin defisit tidak terlalu besar,” terangnya. (noe)
sumber: http://www.jawapos.com/index.php?act=detail&id=8160, Minggu, 11 Feb 2007,
Tekad Pemerintah, Tahun Depan Tiada Banjir Lagi
Rencana Induk Pengendalian Banjir 2003 Belum Disahkan
(Kompas, 11 Februari 2007)
Jakarta, Kompas – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah pusat dan daerah bertekad pada tahun depan dan tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jikalau banjir masih terjadi, diharapkan volume airnya tidak sebesar banjir tahun 2007 ini.
Menurut Kalla di Istana Wapres, Kamis (8/2), untuk mewujudkan tekad itu, selain “menghidupkan” minimal 200 situ lagi, pemerintah mendorong pembuatan kolam pancing untuk menyerap air hujan di sejumlah titik, menormalisasikan sungai, mempercepat pembangunan Banjir Kanal Timur, meninggikan Banjir Kanal barat, dan penyedotan air dari sejumlah sungai di Jakarta.
“Pokoknya, kita tekad dulu, tahun depan, apa pun banjirnya tak sebesar ini. Bahkan, jangan banjir tahun depan dengan sistem darurat seperti itu,” kata Kalla.
Diakui Kalla, sebenarnya orang sudah tahu cara mengatasi banjir, karena konsepnya bukan sesuatu yang baru. Tetapi, konsep itu kurang serius diimplementasikan. Sabtu besok, persoalan banjir ini akan dibahas lebih mendalam.
Menurut Wapres, pembahasan penanganan banjir harus dilakukan pada musim hujan dan saat terjadinya banjir. “Jika tidak saat banjir, sudah lupa itu. Presiden minta ini disinkronisasikan pada musim hujan,” paparnya.
Sementara Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, semalam, merilis data jumlah korban banjir di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Di Jakarta, tercatat 37 orang tewas akibat banjir dan 219.404 orang mengungsi.
Di Jabar, tercatat 16 orang meninggal dan 410.630 warga mengungsi. Di Banten, 13 orang tewas dan 135.555 warga mengungsi. “Selain itu, enam orang meninggal akibat longsor di Pandeglang,” ujar Sekretaris Satkorlak PB Banten Hikmatullah.
Situ dan taman mancing
Kalla mengakui, sejak zaman Belanda tercatat sekitar 1.000 situ dari kawasan Bogor sampai di Jakarta. Akibat pembangunan perumahan dan gedung lainnya, situ-situ itu hilang.
“Dulu di Pluit ada situ besar, di Kelapa Gading, dan di belakang Polda Metro Jaya yang kini menjadi gedung BCD. Juga situ di Kebun Jeruk,” kata Kalla.
Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah merencanakan kembali membuat situ. “Jika bukan situ yang besar, minimal ada kewajiban bagi pengembang membuat taman mancing. Saya sudah bilang ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Menteri Pekerjaan Umum (PU),” katanya.
Menurut Kalla, minimum harus dibangun 200 situ atau taman pancing. “Kalau antara Jakarta dan Bogor, tanahnya masih murah. Konsepnya, pemerintah pusat atau daerah membeli lahan dua atau tiga hektar. Gali dan jadikan taman mancing atau situ. Itu sederhana,” kata Kalla.
Rencana induk 2003
Sebaliknya, Pemprov DKI Jakarta dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jakarta mendesak pemerintah pusat mengesahkan dan melaksanakan rencana induk pengendalian banjir. Rencana induk dengan anggaran Rp 18,2 triliun itu disusun hingga detail sejak 2003, tetapi hingga kini dibiarkan saja.
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Kamis, menyatakan, setelah banjir tahun 2002, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jabar, dan Banten menyusun rencana induk pengendalian banjir agar tak terulang lagi. Karena dekat pelaksanaan Pemilu 2004, rencana induk itu tak sempat ditandatangani Menteri PU dan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana induk itu terbengkalai dan penanganan banjir secara menyeluruh tak dilakukan.
Wakil Ketua DPD Irman Gusman menambahkan, banjir akibat luapan sungai yang lintas provinsi harus ditangani pemerintah pusat. DPD akan mendesak itu.
Anggota DPD dari Jakarta Sarwono Kusumaatmadja mengatakan, jika diperlukan DPD akan menekan departemen teknis agar mewujudkan rencana induk yang sudah dibuat.
“Jangan sampai banjir terulang lagi pada 2012. Ini membutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Ritola Tasmaya mengatakan, rencana induk itu memuat tahap demi tahap pengendalian banjir. Pengendalian banjir dimulai dari kawasan hulu sampai ke hilir.
Selain itu, imbuh Sutiyoso, perlu dibangun 10 situ di sepanjang hulu sungai untuk membelokkan aliran air saat musim hujan. Pembelokan air sungai diperlukan agar tak semua air langsung ke kawasan hilir dan banjir. Salah satu bendung yang diperjuangkan, adalah bendung Ciawi seluas 200 hektar di Bogor.
“Sedang pembenahan kawasan hulu sungai memerlukan kerja sama pemerintah kabupaten/kota di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan langsung,” ungkap Sutiyoso.
Untuk jangka pendek penanganan banjir, dibutuhkan dana Rp 778,95 miliar untuk perbaikan berbagai prasarana yang berkaitan dengan sungai, dan rumah susun sederhana bagi warga bantaran sungai. Untuk jangka menengah selama dua tahun dibutuhkan dana Rp 4,334 triliun. Sedang untuk jangka panjang dibutuhkan Rp 11,58 triliun.
Pakar perubahan iklim dari Institut Teknologi Bandung Armi Susanti di Bandung, Kamis, menegaskan, jika pola curah hujan di Jakarta dan sekitarnya tetap tinggi dan tak ada pembenahan, Jakarta bisa tergenang lagi tahun 2010. Bahkan, Jakarta bisa tenggelam pada tahun 2050.
Pakar lingkungan Otto Sumarwoto meminta tata ruang Jakarta perlu ditinjau lagi. Pemerintah harus bersikap untuk meninggalkan fungsi ekonomi bagi Jakarta, dan lebih memfungsikan sebagai pusat pemerintahan. (har/NAW/oin/jon/eca/jos)
sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/09/UTAMA/3303307.htm, Jumat, 09
Februari 2007
Sun Feb 11, 2007 8:55 am
Wapres: Real Estate Wajib Miliki Kolam Pancing
(Kapanlagi.com, 8 Pebruari 2007)
Kapanlagi.com – Wakil Presiden M Jusuf Kalla melontarkan gagasan agar semua kawasan perumahan (real estate) diwajibkan untuk membuat kolam pemancingan yang berfungsi sebagai penampungan air untuk mengurangi terjadinya bencana banjir dan mengembalikan fungsi situ-situ yang saat ini sudah hilang.
“Saya bilang kepada menteri perumahan dan Menteri Pekerjaan Umum, pokoknya semua real estate diwajibkan bikin taman mancing (kolam),” kata Wapres M Jusuf Kalla ketika ditanyakan mengenai langkah pemerintah dalam usaha mengendalikan bencana banjir, di Jakarta, Kamis.
Menurut Wapres, kolam-kolam pemancingan tersebut akan berfunsgi sebagai kolam penampungan air hujan sebagaimana fungsi situ-situ yang pada jaman Belanda banyak terdapat di kawasan sepanjang Bogor dan Jakarta. Menurut Wapres, pada jaman Belanada setidaknya terdapat seribu situ (kolam besar) yang berada di sepanjang Bogor dan Jakarta.
“Untuk wilayah Jakarta sendiri terdapat hampir 200 situ dan itu semua sekarang jadi perumahan,” kata Wapres.
Wapres mencontohkan beberapa situ yang telah berubah fungsi, antara lain situ di belakang kantor Polda Metro Jaya yang telah berubah menjadi bangunan kawasan Sudirman Bisnis Distrik (BEJ). Kemudian situ di kawasan Kelapa Gading yang telah berubah menjadi kawasan perumahan. Situ di kebun jeruk dan sebagainya.
“Karena itu kita memang merencanakan untuk membuat situ-situ itu,” kata Wapres.
Namun Wapres mengingatkan bahwa situ yang akan bertahan apabila situ tersebut memeiliki manfaat misalnya saja bisa dijadikan taman rekreasi atau tempat pemancingan. Jika tidak ada manfaatnya, tambah Wapres, akan datang para pengusaha yang akan menjadikannya lahan bisnis atau perumahan kembali.
Di wilayah antara Bogor dan Jakarta ini, lanjut Wapres, diperlukan minimal 200 situ. Untuk pemantapan mengenai rencana tersebut, pada hari Sabtu mendatang Wapres akan memimpin langsung rapat khusus penanganan banjir dengan melibatkan tiga gubernur, beberapa bupati dan menteri terkait.
Untuk langkah jangka pendek, tambah Wapres, telah diputuskan tiga yakni pertama: mempercepat pembangunan Banjir Kanal Timur. Kedua meninggikan bantaran banjir Kanal Barat dan ketiga melakukan pembuatan folder-folder untuk memompa air dan melebarkan sungai-sungai yang ada di Jakarta.
“Kita harus jalankan seperti itu dan harus mulai kita kerjakan di saat musim banjir ini. Karena kalau tidak nanti dilupakan,” kata Wapres.
Sementara mengenai rencana memperbesar aliran sungai, Wapres mengatakan, untuk hal itu perlu dipersiapkan terlebih dahulu lahan-lahan guna memindahkan masyarakat yang berada di bantaran sungai. Untuk itu, tambahnya program rumah susun sangat penting.
Untuk pembangunan rumah susun tersebut, tambahnya memang diperlukan dana yang besar sekitar Rp5 s/d 6 trilyun dalam kurun waktu lima tahun.
“Tapi sebelumnya mereka (warga di bantaran sungai) harus dipindahkan dulu. Mereka harus disiapkan lahannya,” kata Wapres. (*/rsd)
Sumber: http://www.kapanlagi.com/h/0000157165.html; Kamis, 08 Februari 2007 21:23
Kantor Wapres Kebanjiran
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kantor yang ditempati orang nomor dua di republik ini, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, ternyata tidak kebal dari ancaman banjir. Hujan deras yang menyambangi ibu kota dari siang hingga malam kemarin, sukses menggenangi kantor administrasi, termasuk ruang auditorium. Ruang ini kerap digunakan untuk membuka acara kongres atau muktamar sebuah organisasi masyarakat.
Belum cukup di situ, ruang kerja Wapres yang terletak di gedung terpisah, tidak luput dari ‘sentuhan’ banjir. Seorang petugas kebersihan mengatakan, ruang kerja Wapres yang kebasahan adalah ruang kerja, ruang dokter dan ruang rapat. “Airnya semata kaki,” kata dia.
Ruang makan ikut kebasahan karena tempias talang yang bocor. Melihat situasi seperti ini, Kalla baru meninggalkan kantornya pada pukul 17.30 WIB. “Bapak tahu kantornya kebanjiran,” kata dia.
Hujan mulai mengguyur lokasi kantor sesaat sebelum jumpa pers rutin Jumatan dilakukan. Demikian derasnya hujan turun hingga usai acara jumpa pers siangnya, Wapres harus mengambil jalan belakang untuk kembali ke kantornya, yang terletak di bagian depan kompleks.
Menurut petugas ini, air meluap dari selokan di dalam kompleks yang tidak mampu menampung banyaknya air. “Selokannya terlalu kecil,” kata dia. Di sisi gedung administratif berlantai lima memang terlihat besi penutup bak kontrol yang habis dibuka untuk melancarkan saluran air.
Sumber: http://www.tempointeractive.com/hg/jakarta/2005/07/16/brk,20050716-63983,id.html; 16 Juli 2005
BebasBanjir2015 
Tinggalkan komentar