BebasBanjir2015

Januari 3, 2012

Butuh 2 Juta Sumur Resapan

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 12:16 pm

Jakarta Bebas Banjir Butuh 2 Juta Sumur Resapan

Sumber: http://www.beritasatu.com/ 23 Desember 2011

Seharusnya di setiap gedung perkantoran yang mengokupasi lahan dan dengan tutupan lahan yang menghalangi meresapnya air ke dalam tanah diwajibkan membuat sumur resapan.

 Memanen air hujan dengan smur resapan dapat menanggulangi banjir cukup signifikan, kata Kepala Bidang Teknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dr Arie Herlambang.

“Memanen air di tangki penampungan seukuran 10 meter kubik selama 2-3 jam hujan pertama yang biasanya lebat, telah diuji, mampu mengurangi genangan cukup signifikan,” kata Arie dalam diskusi Pengelolaan Sumber Daya Air bertema “Kelola Air Selamatkan Bumi” di Jakarta, hari ini.

Prinsip dasar Pemanenan Air Hujan adalah mengalirkan air hujan yang jatuh di permukaan atap melalui talang air untuk ditampung ke dalam tangki penampung yang digali di bawah tanah. Kemudian limpasan air yang keluar dari tangki penampung yang telah penuh, disalurkan ke dalam sumur resapan yang meresapkan air hujan ke tanah.

“Maraknya pembangunan di kota besar membuat luasan tanah yang bertugas menyerap air hujan tertutup bangunan. Sumur resapan berfungsi menampung air hujan akibat adanya penutupan tanah oleh bangunan beratap dan plester jalanan tersebut,” katanya.

Dikatakan Arie, pihaknya telah membuktikan pemanenan air hujan di halaman sekolah di Bantarjati, Bogor, SMAN 4 Depok dan SMA Al Azhar, Jaksel, membuat halaman sekolah dan sekitarnya menjadi tidak tergenang air ketika hujan deras.

“Pengalaman di negara yang sudah memanfaatkan air hujan untuk keperluan gedung, kebutuhan airnya dapat dipenuhi dari air hujan sampai 35-45 persen,” katanya.

Menurut dia, untuk Jakarta dan sekitarnya dibutuhkan kurang lebih dua juta sumur resapan dimana dari hasil pengujiannya, satu Sumur Resapan mampu meresapkan air secara kumulatif 450-1.000 liter dalam waktu 140 – 160 menit.

“Seharusnya di setiap gedung perkantoran yang mengokupasi lahan dan dengan tutupan lahan yang menghalangi meresapnya air ke dalam tanah diwajibkan membuat sumur resapan yang dilengkapi dengan pemanenan air hujan,” katanya.

Iklan

September 12, 2008

Sumur Resapan

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 1:57 am
Sumur Resapan

Sumur Resapan

Sumur Resapan

Bangunan sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

Sumur resapan berfungsi memberikan imbuhan air secara buatan dengan cara menginjeksikan air hujan ke dalam tanah. Sasaran  lokasi adalah daerah peresapan air  di kawasan budidaya, permukiman, perkantoran, pertokoan, industri, sarana dan prasarana olah raga serta fasilitas umum lainnya.

Manfaat sumur resapan adalah:

  1. Mengurangi aliran permukaan  sehingga dapat mencegah / mengurangi terjadinya banjir dan genangan air.
  2. Mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah.
  3. Mengurangi erosi dan sedimentasi
  4. Mengurangi / menahan intrusi air laut  bagi daerah yang berdekatan dengan kawasan pantai
  5. Mencegah penurunan  tanah (land subsidance)
  6. Mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.

Bentuk dan jenis bangunan sumur resapan dapat berupa bangunan sumur resapan air yang dibuat segiempat atau silinderdengan kedalaman tertentu dan dasar sumur terletak di atas permukaan air tanah. Berbagai jenis konstruksi sumur resapan adalah:

  1. Sumur tanpa pasangan di dinding sumur, dasar sumur tanpa diisi batu belah maupun ijuk (kosong)
  2. Sumur tanpa pasangan di dinding sumur, dasar sumur diisi dengan batu belah dan ijuk.
  3. Sumur dengan susunan batu bata, batu kali atau bataki di dinding sumur, dasar sumur diisi dengan batu belah dan ijuk atau kosong.
  4. Sumur menggunakan buis beton di dinding sumur
  5. Sumur menggunakan blawong (batu cadas yang dibentuk khusus untuk dinding sumur).

Konstruksi-konstruksi tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, pemilihannya tergantung pada keadaaan batuan / tanah (formasi batuan dan struktur tanah).

Pada tanah / batuan yang relatif stabil, konstruksi tanpa diperkuat dinding sumur dengan dasar sumur diisi dengan batu belah dan ijuk  tidak akan membahayakan bahkan akan memperlancar meresapnya air melalui celah-celah bahan isian tersebut.

Pada tanah / batuan yang relatif labil, konstruksi dengan susunan batu bata / batu kali / batako untuk memperkuat dinding sumur dengan dasar sumur diisi  batu belah dan ijuk akan lebih baik dan dapat direkomendasikan.

Pada tanah dengan / batuan yang sangat labil, konstruksi dengan menggunakan buis beton atau blawong dianjurkan meskipun resapan air hanya berlangsung pada dasar sumur saja.

Bangunan pelengkap lainnya yang diperlukan adalah bak kontrol, tutup sumur resapan dan tutup bak kontrol, saluran masuklan dan keluaran / pembuangan (terbuka atau tertutup) dan talang air (untuk rumah yang bertalang air).

Sumur Resapan. Sumber: PU Cipta Karya

Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaaan Umum menetapkan data teknis sumur resapan air y sebagai berikut : (1) Ukuran maksimum diameter 1,4 meter, (2) Ukuran pipa masuk diameter 110 mm, (3) Ukuran pipa pelimpah diameter 110 mm, (4) Ukuran kedalaman 1,5 sampai dengan 3 meter, (5) Dinding dibuat dari pasangan bata atau batako dari campuran 1 semen : 4 pasir tanpa plester, (6) Rongga sumur resapan diisi dengan batu kosong 20/20 setebal 40 cm, (7) Penutup sumur resapan dari plat beton tebal 10 cm dengan campuran 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil.

Berkaitan dengan sumur resapan ini terdapat SNI No: 03- 2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan.  Standar ini menetapkan cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan termasuk persyaratan umum dan teknis mengenai batas muka air tanah (mat), nilai permeabilitas tanah, jarak terhadap bangunan, perhitungan dan penentuan sumur resapan air hujan. Air hujan sdslsh sir hujan yang ditampung dan diresapkan pada sumur resapan dari bidang tadah.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

  1. Sumur resapan air hujan ditempatkan pada lahan yang relatif datar;
  2. Air yang masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan tidak tercemar;
  3. Penetapan sumur resapan air hujan harus mempertimbangkan keamanan bangunan sekitarnya;
  4. Harus memperhatikan peraturan daerah setempat;
  5. Hal-hal yang tidak memenuhi ketentuan ini harus disetujui Instansi yang berwenang.

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Ke dalam air tanah minimum 1,50 m pada musin hujan;
  2. Struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai permebilitas tanah ≥ 2,0 cm/jam.
  3. Jarak penempatan sumur resapan air hujan terhadap bangunan adalah: (a) terhadap sumur air bersih 3 meter, sumur resapan tangki septik 5 meter dan terhadap pondasi bangunan 1 meter.
Men LH
Poster Gerakan Sumur Resapan. Sumber: Meneg LH

SUMUR RESAPAN AIR (SRA)

1. Pembuatan Rancangan Sumur Resapan Air (SRA)

a. Persiapan

    1. Pemilihan calon lokasi
      Pemilihan calon lokasi sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Teknik Tahunan (RTT) yang telah disusun, dengan kriteria sebagai berikut :
      a) Daerah pemukiman padat penduduk dengan curah hujan tinggi
      b) Neraca air defisit (kebutuhan > persediaan)
      c) Aliran permukaan (run off) tinggi
      d) Vegetasi penutup tanah <30 %
      e) Rawan longsor
      f) Tanah porous
    2. Orientasi lapangan, konsultasi, pengadaan bahan dan administrasi secara teknis prosedural sama dengan pembuatan bangunan konservasi tanah lainnya.

b. Hasil Kegiatan

Sebagai hasil kegiatan dari penyusunan rancangan berupa buku rancangan sumur resapan air yang dilengkapi dengan lampiran data, gambar dan peta dan telah disahkan oleh instansi terkait yang berwenang.

Gambar skematis tentang bangunan sumur resapan air dapat dilihat pada Gambar 21 berikut ini.

Gambar 21. Sumur Resapan Air

2. Pembuatan Sumur Resapan Air (SRA)

a. Persiapan

    1. Penyiapan kelembagaan
      a) Pertemuan dengan masyarakat/kelompok dalam rangka sosialisasi
      b) Pembentukan organisasi dan penyusunan program kerja
    2. Pembuatan sarana dan prasarana
      Pengadaan peralataan/sapras diutamakan untuk jenis peralatan dan
      bahan yang habis pakai.
    3. Penataan areal kerja
      a) Pembersihan lokasi sumur
      b) Penentuan letak sumur
      c) Pemasangan patok
      d) Pembuatan bangunan sumur resapan air di tanah milik masyarakat, tidak ada ganti rugi.

b. Pembuatan

    1. Penggalian tanah
    2. Pemasangan dinding sumur
    3. Pembuatan saluran air
    4. Pembuatan bak control
    5. Pemasangan talang air
    6. Pembuatan saluran pelimpasan

c. Pemeliharaan. Pemeliharaan bangunan sumur resapan air meliputi :

    1. Pembersihan pipa saluran air/talang air bak control dan sal pelimpas
    2. Pengerukan lumpur

d. Organisasi pelaksana.

Sebagai pelaksana pembuatan sumur resapan air adalah kelompok masyarakat setempat dibawah koordinasi Dinas Kabupaten/Kota yang  membidangi kehutanan.

e. Jadwal Kegiatan

Tahapan dalam pelaksanaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tertuang dalam rancangan.

f. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan berupa bangunan sumur resapan yang dibuat dengan jumlah dan ukuran sesuai dengan rancangan, dan untuk pemeliharaannya diserahkan kepada masyarakat/penduduk desa.

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 22/Menhut-V/2007 Tanggal : 20 Juni 2007, BAGIAN PERTAMA:  PEDOMAN TEKNIS GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL/Gerhan)

Tiap Rumah Wajib Sediakan Sumur Resapan

Cegah Banjir dan Kekeringan

JAKARTA (Media): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus konsisten dalam menerapkan peraturan pembangunan rumah yang wajib menyediakan sumur resapan. Dengan sumur resapan masyarakat bisa terhindar dari bencana banjir dan kekeringan.

Pendapat itu disampaikan Suwardi dari Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Ciliwung-Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, kepada wartawan, kemarin di sela-sela workshop Strategi dan Pengembangan Teknologi Waduk Resapan untuk Mengatasi Banjir dan Kekeringan.

Workshop yang diselenggarakan Kementerian Riset dan Teknologi itu dimaksudkan untuk mengatasi masalah bencana banjir dan kekeringan dengan pendekatan teknologi.

“Setiap orang yang membangun rumah, di dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah tertuang kewajiban untuk membangun sumur resapan. Itu sudah diatur dalam Perda Pemprov DKI Jakarta,” kata Suwardi.

Pembangunan sumur resapan, lanjutnya, merupakan teknologi sederhana untuk atasi banjir. Biasanya dalam Koefisien Dasar Bangunan (KDB) akan dihitung berapa persen untuk membangun sumur resapan ini. “Ukuran sumur resapan pun berbeda-beda tergantung dari lokasi bangunannya. Tinggal bagaimana kemauan si pemilik.”

Suwardi menambahkan, biasanya pembangunan rumah tanpa sumur resapan tidak ada IMB-nya. “Saya sendiri tidak tahu bagaimana pemda dalam mengatasi masalah ini. Sumur resapan ini bisa dibangun menyesuaikan keadaan. Bangunannya mirip sumur. Contohnya, ukurannya panjang satu meter, lebar satu meter, dan kedalaman tiga meter sehingga daya tampungnya tiga kubik. Sumur ini kemudian ditutup.”

Logistik

Pada saat musim hujan, kata Suwardi, air akan masuk ke dalam sumur resapan ini kemudian diserap menjadi air tanah. Pada musim kemarau air dari sumur resapan ini akan menjadi logistik bagi sumur-sumur pompa sehingga setiap rumah tangga tidak terjadi krisis air.

Suwardi memperkirakan apabila terdapat dua juta rumah yang membangun sumur resapan dengan daya tampung tiga kubik maka air yang tertampung di sumur resapan ini sebesar 6 juta kubik.

“Ketika musim hujan masyarakat telah menampung enam juta kubik air. Dengan demikian telah mengurangi jumlah air yang menggenangi permukiman.”

Di Jakarta, menurut Suwardi, hanya Jakarta Utara yang tidak bisa dibuat sumur resapan, sebab akifer atau lapisan tanah yang menembus air cukup dangkal, yakni sekitar 1 meter. Pada akifer ini akan terdapat lapisan batu dan pasir. “Karena sangat dangkal tidak bisa dibuat sumur resapan. Berbeda dengan wilayah Jakarta lainnya yang akifernya bisa mencapai 10 meter. Jadi tidak selamanya air di darat itu merugikan.”

Sementara itu, Sutopo Purwo Nugroho dan Asep Karsidi, peneliti Badan Pengembangan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) memprediksi, sampai 2020 ketersediaan air masih mencukupi untuk pemenuhan seluruh kebutuhan air, seperti keperluan rumah tangga, perkotaan, irigasi, dan lainnya. Namun secara per pulau, jelas mereka, ketersediaan air yang ada sudah tidak mencukupi, khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

“Surplus air hanya terjadi pada musim hujan dengan durasi sekitar lima bulan, sedangkan pada musim kemarau terjadi defisit selama tujuh bulan. Meskipun terjadi defisit air saat musim kemarau, namun pada musim hujan, air permukaan sangat melimpah ketersediaannya sehingga menimbulkan banjir.”

Lebih lanjut, Sutopo menjelaskan secara nasional ketersediaan air dari total aliran sungai di Indonesia selama setahun mencapai 1.957.205 juta meter kubik (m3), sementara kebutuhan total pada 2003 mencapai 112.275 juta m3. Proyeksi 2020 mencapai 127.707 juta m3. Kebutuhan air dari tahun ke tahun pun semakin meningkat, namun tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas sumber daya air di Indonesia.

Rendahnya kualitas dan kuantitas air ini, menurut Teddy W Sudinda, peneliti BPPT disebabkan penggunaan lahan di kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncur) yang merupakan daerah resapan semakin bertambah luas. (Nda/V-1)

Sumber: Media Indonesia: 19 Maret 2004

Teknologi Konservasi Air Dengan Sumur Resapan

ABSTRAK

Air tanah merupakan sumber air yang sangat penting bagi makhluk hidup. Air tanah tersebut tersimpan dalam lapisan yang disebut akuifer. Akuifer merupakan sumber air tanah yang sangat penting. Akuifer tersebut dapat dijumpai pada dataran pantai, daerah kaki gunung, lembah antar pegunungan, dataran aluvial dan daerah topografi karst.

Pemakaian air tanah harus mempertimbangkan faktor kelestarian air tanah, yang meliputi faktor kualitas dan kuantitas air. Salah satu cara mempertahankan kuantitas air tanah adalah dengan menerapkan sumur resapan. Keuntungan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan sumur resapan adalah: 1. Dapat menambah jumlah air tanah. 2. Mengurangi jumlah limpasan. Infiltrasi diperlukan untuk menambah jumlah air yang masuk kedalam tanah dengan demikian maka fluktuasi muka air tanah pada waktu musim hujan dan kemarau tidak terlalu tajam.

Adanya sumur resapan akan memberikan dampak berkurangnya limpasan permukaan. Air hujan yang semula jatuh keatas permukaan genteng tidak langsung mengalir ke selokan atau halaman rumah tetapi dialirkan melalui seng terus ditampung kedalam sumur resapan. Akibat yang bisa dirasakan adalah air hujan tidak menyebar ke halanman atau selokan sehingga akan mengurangi terjadinya limpasan permukaan.

Pemasangan sumur resapan dapat dilakukan dengan model tunggal dan komunal. Maksud sumur resapan model tunggal adalah satu sumur resapan digunakan untuk satu rumah, sedangkan yang komunal satu sumur resapan digunakan secara bersama-sama untuk lebih dari satu rumah.

KATA KUNCI : Konservasi air tanah, Akuifer, Dataran alivual, Sumur resapan

JENIS TEKNOLOGI : Teknologi Pengelolaan Air Bersih
TARGET PENGGUNAAN : Rumah Tangga, Komunal (kelompok)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air tanah merupakan sumber air yang sangat penting bagi makhluk hidup. Air tanah tersebut tersimpan dalam lapisan yang disebut akuifer. Akuifer merupakan sumber air tanah yang sangat penting. Akuifer tersebut dapat dijumpai pada dataran pantai, daerah kaki gunung, lembah antar pegunungan, dataran aluvial dan daerah topografi karst.

Akuifer ditinjau dari sistemnya terdiri dari akuifer tak tertekan, akuifer semi tertekan dan akuifer tertekan. Akuifer dataran pantai pada umumnya berkembang sebagai daerah pemukiman yang padat (misal Jakarta) hal ini disebabkan karena akuifer daerah ini merupakan sumber air tanah yang sangat penting bagi daerah kota daerah tersebut. Air tanah di daerah tersebut disamping dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kota juga digunakan untuk pertanian.

Pada Gambar 1 digambarkan mengenai hidrogeologi suatu sistem akuifer pantai yang terdiri dari tak tertekan dengan lapisan dasar impermeable, akuifer tak tertekan dengan dasar bebas dan akuifer tertekan. Secara lebih umum susunan hidrogeologi dalam lingkungan pantai adalah suatu jajaran lapisan dengan berbagai kondisi terdiri dari kombinasi lapisan akuifer tertekan dan tak tertekan.

sumur01
Gambar 1. Contoh Suatu Kondisi Hidrogeologi Dalam Akuifer Pantai. A= Akuifer Tak tertekan Dengan Lapisan Dasar Impermeabel. B = Akuifer tak Tertekan Pulau Dengan Dasar Bebas. C = Akuifer Tertekan.

Kondisi lapisan akuifer daerah pantai pada umumnya tidak seideal dalam teori yaitu yang hanya terdiri dari lapisan akuifer tunggal akan tetapi amatlah kompleks. Lapisan akuifer yang paling atas dapat sebagai lapisan akuifer tertekan atau dapat juga sebagai lapisan tak tertekan. Tebal tipis lapisan akuifer di berbagai tempat tidak sama (seragam).

Untuk menggambarkan kondisi pantai, suatu penampang hidrogeologi ideal ditunjukkan sebagai suatu sistem akuifer pantai berlapis yang lepas pantainya diperluas hingga ke dasar tebing seperti Gambar 2. Dalam kedaan alami, kondisi yang tidak terganggu, terdapat suatu garis kemiringan hidrolik seimbang yang mengarah kelaut, dalam setiap akuifer dengan air tawar yang mengalir kelaut (Gambar 2.a). Di lapisan paling atas pada akuifer tak tertekan air tawar mengalir bebas kelaut. Di bawahnya pada akuifer tertekan air tawar mengalir ke laut melalui bocoran terus ke lapisan atas dan atau mengalir bebas ketebing.

Gambar 2. Potongan Melintang Yang Ideal Suatu Sistem Akuifer Pantai
Gambar 2. Potongan Melintang

Yang Ideal Suatu Sistem Akuifer PantaiDi bawah kondisi “steady-state” suatu “interface” yang tidak berubah dipertahankan bentuk dan posisinya ditentukan oleh potensi air tawar dan garis kemiringan. Pada suatu kasus sistem satu lapisan, air laut pada dasarnya akan statis pada kondisi “steady-state”. Pada sustu sistem lapisan, jika ada kebocoran vertikal air tawar kedalam suatu daerah air asin, pada daerah ini air yang bercampur akan menjadi tidak statis.

Perubahan di dalam tanah oleh imbuhan atau perubahan luah aliran dalam daerah air tawar, menyebabkan perubahan “interface”. Penurunan aliran air tawar yang masuk ke laut menyebabkan “interface” bergerak ke dalam tanah dan menghasilkan intrusi air asin ke dalam akuifer. Sebaliknya suatu peningkatan aliran air tawar mendorong “interface” ke arah laut. Laju gerakan “interface” dan respon tekanan akuifer tergantung kondisi batas dan sifat akuifer pada kedua sisi “interface”.

Pada sisi dengan air asin dapat bergerak kedalam atau keluar, pada sistem akuifer efek dari gerakan interface mempengaruhi perubahan debit air tawar di lepas pantai. Dalam suatu sistem akifer berlapis, air asin dapat masuk akuifer oleh aliran melalui akuifer tersingkap atau bocoran yang melewati lapisan pembatas atau lantai laut (Gambar 2 b).

Pengelolaan sumberdaya air tanah memerlukan suatu pengetahuan dinamika fisik aliran air dalam tanah terhadap fenomena intrusi air asin. Untuk alasan ini, maka diperlukan suatu usaha meresapkan air hujan ke dalam tanah baik secara alami maupun artifisial (buatan).

Masuknya air hujan kedalam tanah secara alami terjadi pada daerah-daerah yang porus misalnya sawah, tanah lapangan, permukaan tanah yang terbuka, Hutan, halaman rumah yang tidak tertutup dll. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah pada awalnya akan membasahi tanah, bangunan, tumbuh-tumbuhan dan batuan. Ketika air hujan tersebut jatuh pada daerah yang berpori maka akan meresap kedalam tanah sebagai air infiltrasi, air tersebut semakin lama akan meresap lebih dalam lagi sampai memasuki daerah akuifer dan akirnya menjadi air tanah.

Teknologi sumur resapan dapat dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat pasif dan aktif. Pada teknologi sumur resapan pasif air hujan dibiarkan meresap secara alami melalui sumur buatan, sedangkan pada sumur resapan yang bersifat aktif air dipompa (diinjeksikan) kedalam lapisan akuifer menggunakan pompa tekanan tinggi.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan diterapkannya teknologi sumur resapan adalah :

  1. Pelestarian sumber daya air tanah, perbaikan kualitas lingkungan dan membudayakan kesadaran lingkungan.
  2. Membantu menanggulangi kekurangan air bersih.
  3. Menjaga kesetimbangan air di dalam tanah dalam sistem akuifer pantai.
  4. Mengurangi limpasan permukaan (runoff) dan erosi tanah.

1.3. Manfaat

Sumur resapan merupakan salah satu cara konsercasi air tanah. Caranya dengan membuat bangunan berupa sumur yang berfungsi untuk memasukkan air hujan kedalam tanah.

  1. Sumur resapan mempunyai manfaat untuk menambah jumlah air yang masuk ke dalam tanah.
  2. Sumur resapan dapat menambah jumlah air yang masuk kedalam tanah sehingga dapat menjaga kesetimbangan hidrologi air tanah sehingga dapat mencegah intrusi air laut.
  3. Mereduksi dimensi jaringan drainase dapat sampai nol jika diperlukan.
  4. Menurunkan konsentrasi pencemaran air tanah.
  5. Mempertahankan tinggi muka air tanah.
  6. Sumur resapan mempunyai manfaat untuk mengurangi limpasan permukaan sehingga dapat mencegah banjir.
  7. Mencegah terjadinya penurunan tanah.
  8. Melestarikan teknologi tradisionil.
  9. Sumur resapan dapat menambah jumlah air yang masuk kedalam tanah dan mengisi pori-pori tanah hal ini akan mencegah terjadinya penurunan tanah.

1.4. Potensi

Gambar 3. Siklus Air dan Pemanfaatan Sumur Resapan
Gambar 3. Siklus Air dan Pemanfaatan Sumur Resapan

Keuntungan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan sumur resapan adalah: 1. Menambah jumlah air tanah. 2. Mengurangi jumlah limpasan. Infiltrasi diperlukan untuk menambah jumlah air yang masuk kedalam tanah dengan demikian maka fluktuasi muka air tanah pada waktu musim hujan dan kemarau tidak terlalu tajam. Adanya sumur resapan akan memberikan dampak berkurangnya limpasan permukaan. Air hujan yang semula jatuh keatas permukaan genteng tidak langsung mengalir ke selokan atau halaman rumah tetapi dialirkan melalui seng terus ditampung kedalam sumur resapan. Akibat yang bisa dirasakan adalah air hujan tidak menyebar ke halanman atau selokan sehingga akan mengurangi terjadinya limpasan permukaan.

1.5. Kontak Personil

R. Haryoto Indriatmoko

Kelompok Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Limbah Cair,
Direktorat Teknologi Linkungan
Kedeputian Teknologi Informasi, Energi dan Material
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

JL. M.H. Thamrin No. 8. Jakarta
Tel. 021-3169769, 3169770 Fax. 021-3169760
Email : air@server.enviro.bppt.go.id
Home Page : http://www.enviro.bppt.go.id/~Kel-1/

II. BAHAN

2.1. Bahan Utama

Bahan utama yang diperlukan untuk membuat sumur resapan adalah :
Seng/Plastik.
Paralon.
Beton/Bata.

Seng/Plastik digunakan untuk menampung air hujan yang berasal dari genting, selanjutnya air tersebut dialirkan melalui paralon menuju ke sumur resapan. Paralon digunakan untuk mengalirkan air hujan dari talang ke sumur resapan. Beton (bis beton) atau dari batu bata digunakan sebagai dinding sumur resapan.

Gambar 4. Bahan Bis Beton Yang Digunakan Untuk Sumur Resapan Dengan Sistem Dinding Tidak Porus dan Porus
Gambar 4. Bahan Bis Beton Yang Digunakan Untuk Sumur Resapan Dengan Sistem Dinding Tidak Porus dan Porus

III. METODOLOGI

Untuk mengaplikasikan teknik pembuatan sumur resapan maka diperlukan tahap sebagai berikut:

  1. Melakukan analisis curah hujan. Analisa terhadap curah hujan dimaksudkan untuk menghitung intensitas curah hujan maksimum pada perioda ulang tertentu. Dengan mengetahui intensitas curah hujan maksimum maka kapasitas sumur resapan akan dapat dihitung.
  2. Menghitung luas tangkapan hujan. Bersama-sama dengan intensitas curah hujan maksimum dengan periode ulang tertentu akan dapat dihitung besarnya debit aliran.
  3. Menganalisis lapisan tanah/batuan. Lapisan tanah terdiri dari berbagai macam lapisan mulai dari tanah belempung, pasir berlempung dan gravel atau kombinasi dari lapisan tersebut. Sumur resapan akan sangat efisien jika dibuat sampai pada daerah dengan lapisan batuan yang terdiri dari pasir atau gravel.
  4. Pemasangan sumur. Sumur resapan dapat dibangun dengan menggunakan bis beton dengan lapisan porus atau susunan batu bata yang disusun secara teratur.

Untuk membangun sumur resapan agar dapat memberikan kontribusi yang optimum diperlukan metoda perhitungan sebagai berikut (Sunjoto,1992) :

  1. Menghitung debit masuk sebagai fungsi karakteristik luas atap bangunan dengan formula rasional (Q=CIA, Q=debit masuk, C=koefisien aliran (jenis atap rumah), I=intensitas hujan, A=luas atap)
  2. Menghitung kedalaman sumur optimum diformulakan sebagai berikut:H = Q/FK
    [1-exp(-(FKT/pR2)]H = Kedalaman air (m)
    Q = Debit masuk (m3/dt)
    F = Faktor geometrik (m)
    K = Permeabilitas tanah (m/dt)
    R = Radius sumur.
    T = Durasi aliran (dt).
  3. Evaluasi jenis fungsi dan pola letak sumur pada jarak saling pengaruh guna menentukan kedalaman terkoreksi dengan menggunakan multi well system.

Sebagai gambaran bagi kita jika akan membangun suatu sumur resapan akan tetapi tidak ingin direpotkan oleh perhitungan yang cukuo merepotkan maka Tabel 1 dapat digunakan sebagai bahan acuan.

IV. PERALATAN

Alat yang digunakan untuk membuat sumur resapan adalah :

  1. Peralatan pertukangan seperti tukang batu dan tukang kayu.
  2. Alat ukur ( meteran)
  3. Kayu/bambu

V. PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Tahap-tahap pembuatan sumur resapan adalah :

  1. Persiapan awal berupa penyiapan lahan dan bahan.
  2. Penggalian baik untuk sumur itu sendiri maupun jaringan yang baerasal dari atap rumah.
  3. Pemasangan meliputi pemasangan bis beton atau batu bata dan pemasangan jaringan dari rumah ke rumah.

Pemasangan sumur resapan dapat dilakukan dengan model tunggal dan komunal. Maksud sumur resapan model tunggal adalah satu sumur resapan digunakan untuk satu rumah, sedangkan yang komunal satu sumur resapan digunakan secara bersama-sama untuk lebih dari satu rumah.

Letak sumur resapan untuk yang model tunggal biasanya di halaman rumah sedang yang model komunal dapat dipasang di bahu jalan.

Gambar 5a. Memanfaatkan Bahu Jalan Untuk Sumur Resapan (Tampak Depan). Gambar 5b. Memanfaatkan Bahu Jalan Untuk Sumur Resapan (Tampak Atas)
Gambar 5a. Memanfaatkan Bahu Jalan Untuk Sumur Resapan (Tampak Depan).Gambar 5b. Memanfaatkan Bahu Jalan Untuk Sumur Resapan (Tampak Atas)
Gambar 6. Potongan Tegak Pemasangan Sumur Resapan
Gambar 6. Potongan Tegak Pemasangan Sumur Resapan
Gambar 7. Pemanfaatan Halaman Untuk Sumur Resapan
Gambar 7. Pemanfaatan Halaman Untuk Sumur Resapan

INFORMASI SELENGKAPNYA HUBUNGI :

Nusa Idaman Said, Haryoto Indriatmoko, Nugro Raharjo, Arie Herlambang

Kelompok Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Limbah Cair
Direktorat Teknologi Lingkungan
Kedeputian Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat
Telp. 3169769, 3169770
Fax. 3169760

Email : air@server.enviro.bppt.go.id

Sumber: http://www.kelair.bppt.go.id/Sitpa/Artikel/Sumur/sumur.html

SOLUSI MENGATASI BANJIR DAN MENURUNNYA PERMUKAAN AIR TANAH PADA KAWASAN PERUMAHAN

Oleh: Rachmat Mulyana, P 062030031, E-mail : rachmatm2003@yahoo.com

Abstrak

Banjir dan menurunnya permukaan air tanah banyak terjadi dibeberapa kawasan perumahan. Hal tersebut menjadi rutinitas yang terjadi setiap tahun pada musim hujan dan musim kemarau, yang menyebabkan kerugian material antara Rp. 3 juta sampai dengan 6 juta per rumah dan berdampak menurunnya harga rumah secara dratis. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan sumur resapan air atau pembangunan pompa pengendali banjir.
Kata Kunci : Banjir, sumur resapan air

I. Pendahuluan

Saat ini cukup sulit rasanya menemukan kawasan perumahan, khususnya perumahan menengah ke bawah yang tidak hanya “berlabel bebas banjir” tapi benar-benar bebas dari banjir. Banjir yang semula musibah berubah menjadi hal yang biasa, karena kerapkali terjadi dan bahkan menjadi rutinitas yang terjadi setiap musim hujan pada suatu kawasan perumahan, seperti yang dialami beberapa kawasan perumahan di daerah Tangerang, Jakarta, dan Bekasi . Di Tangerang beberapa kawasan perumahan terendam air antara satu hingga tiga meter, Jakarta dan Bekasi banjir berkisar antara 20 cm sampai satu meter.

Penghuni kawasan perumahan yang dilanda banjir nampak pasrah menerima musibah ini, mereka kesulitan untuk pindah ke lokasi lain karena harga jual rumah turun drastis bahkan tidak ada yang berminat untuk membelinya, seperti di Perumahan Total Persada Tangerang harga rumah tipe 21 luas tanah 60 m2 yang telah direnovasi dengan biaya Rp. 25 juta akan dijual dengan harga yang sangat murah (Rp.10 juta) tidak ada yang berminat membelinya. Keadaan ini membuat mereka, banjir merupakan hal biasa dan mereka telah siap menerima kedatangannya setiap tahun.

Kawasan perumahan yang tergolong menengah ke bawah atau berlokasi dipinggiran kota, yang rata-rata masih menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih (tidak ada PDAM) biasanya tidak hanya dilanda banjir pada musim hujan tetapi juga dilanda kekeringan atau menurunnya permukaan air tanah dimusim kemarau.

Salah satu faktor yang menyebabkan banjir dan menurunnya permukaan air tanah di kawasan perumahan adalah proses alih fungsi lahan. Proses alih fungsi lahan dari lahan pertanian atau hutan ke perumahan akan dapat menimbullkan dampak negatif, apabila tidak diikuti oleh upaya-upaya menyeimbangkan kembali fungsi lingkungan. Disisi lain dipicu oleh pengembangan fisik bangunan rumah yang terlalu pesat ke arah horisontal yang menyebabkan tidak adanya lagi area terbuka sebagai resapan air, sehingga air yang meresap ke dalam tanah menjadi kecil dan memperbesar volume aliran air permukaan.

Solusi guna mengatasi banjir dan menurunnnya permukaan air tanah pada kawasan perumahan dapat dilakukan dengan cara pencegahan sedini mungkin melalui perencanaan dari awal oleh pihak pengembang perumahan (kontraktor/developer) dengan mengalokasikan lahan untuk pembuatan konstruksi sumur resapan air atau pompa pengendali banjir.

Tulisan ini merupakan sintesa dari berbagai kejadian banjir yang melanda kawasan perumahan dan pengetahuan tentang konstruksi sumur resapan air yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan harapan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengembang perumahan dan Intansi yang terkait dalam mewujudkan kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan.

II. Faktor Penyebab Banjir dan Menurunnya Permukaan Air Tanah

Berbagai aktivitas manusia dan derap pembangunan yang berkembang pesat akan mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap lahan. Perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian dan hutan menjadi lahan untuk perumahan, akan berpengaruh pada berkurangnya tingkat peresapan air ke dalam tanah yang menyebabkan banjir pada musim hujan dan menurunnya permukaan air tanah.

Terjadinya banjir pada kawasan perumahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

  1. Pengembangan rumah yang melewati batas Garis Sempadan Bangunan (GSB).
  2. Sistem drainase yang tidak terencana dengan baik
  3. Masih kurangnya kesadaran para penghuni kawasan permukiman terhadap pengelolaan sampah.

Pengembangan rumah merupakan suatu kebutuhan dari setiap penghuni kawasan perumahan sejalan penambahan jumlah anggota keluarga atau untuk kebutuhan lain. Proses pengembangan rumah-rumah pada suatu kawasan perumahan biasanya berkisar antara 5 sampai 15 tahun atau dapat lebih cepat tergantung dari lokasi perumahan dan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang dimiliki perumahan tersebut. Pengembangan rumah atau penambahan jumlah ruangan terjadi dihampir semua lokasi perumahan, rumah-rumah dikembangkan kearah horisontal dengan pertimbangan biaya konstruksi akan lebih murah jika dibandingkan dengan pengembangan kearah vertikal. Hal ini berakibat garis sempadan bangunan antara 3 – 4 m dari tepi jalan (Saragih, 1997) yang semula diperlukan untuk area resapan air dan penghijauan atau taman menjadi tidak ada atau berubah menjadi kedap air, sehingga pada waktu musim hujan volume aliran air permukaan menjadi besar dan volume air yang meresap ke dalam tanah menjadi sangat sedikit, yang mengakibatkan genangan-genangan air bahkan banjir dan berkurangnya persediaan air tanah pada lokasi perumahan.

Sistem drainase suatu kawasan perumahan biasanya direncanakan sesuai dengan jumlah volume air permukaan yang berasal dari rumah-rumah per-blok dengan kondisi rumah yang standar (rumah belum dikembangkan). Kondisi ini yang membuat dimensi saluran drainase tidak dapat menampung lagi volume air permukaan sejalan dengan pengembangan rumah-rumah, yang berakibat terjadinya genangan-genangan air bahkan banjir pada kawasan tersebut dan sekitarnya.

Pengelolaan sampah di kawasan perumahan biasanya dilakukan ada yang bekerjasama dengan dinas kebersihan Pemerintah Kota (Pemko) atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan ada yang dikelola secara swadaya masyarakat. Pengelolaan secara swadaya masyarakat sering menimbulkan masalah karena menyangkut kesadaran dan partisipasi dari masing-masing individu. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya merupakan penyebab awal terjadinya penyempitan saluran drainase tidak dapat berfungsinya saluran drainase secara optimal, yang berakibat meluapnya air dan berubah menjadi genangan-genangan bahkan banjir.

III. Solusi Mengatasi Banjir dan Menurunnya Permukaan Air Tanah

Banjir dan menurunnya permukaan air tanah yang melanda beberapa kawasan perumahan telah berlangsung cukup lama dan bahkan telah dianggap sebagai rutinitas yang terjadi setiap tahun. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membangun sumur resapan air pada setiap rumah dalam suatu kawasan perumahan atau membangun pompa pengendali banjir.

3.1. Penerapan Konstruksi Sumur Resapan Air

Konstruksi Sumur Resapan Air (SRA) merupakan alternatif pilihan dalam mengatasi banjir dan menurunnya permukaan air tanah pada kawasan perumahan, karena dengan pertimbangan : a) pembuatan konstruksi SRA tidak memerlukan biaya besar, b) tidak memerlukan lahan yang luas, dan c) bentuk konstruksi SRA sederhana.

Sumur resapan air merupakan rekayasa teknik konservasi air yang berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan diatas atap rumah dan meresapkannya ke dalam tanah (Dephut,1994). Manfaat yang dapat diperoleh dengan pembuatan sumur resapan air antara lain : (1) mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya banjir dan erosi, (2) mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air tanah, (3) mengurangi atau menahan terjadinya intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah pantai, (4) mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, dan (5) mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah (Dephut, 1995).

Gambar 1. Sumur Resapan Air Pada Pekarangan Rumah

(Sumber: PU Cipta Karya, 2003)

Sumur resapan air ini berfungsi untuk menambah atau meninggikan air tanah, mengurangi genangan air banjir, mencegah intrusi air laut, mengurangi gejala amblesan tanah setempat dan melestarikan serta menyelamatkan sumberdaya air untuk jangka panjang (Pasaribu, 1999). Oleh karena itu pembuatan sumur resapan perlu digalakkan terutama pada setiap pembangunan rumah tinggal.

a. Bentuk Dan Ukuran Konstruksi Sumur Resapan Air (SRA)

Bentuk dan ukuran konstruksi SRA sesuai dengan SNI No. 03-2459-1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Kimpraswil adalah berbentuk segi empat atau silinder dengan ukuran minimal diameter 0,8 meter dan maksimum 1,4 meter dengan kedalaman disesuaikan dengan tipe konstruksi SRA. Pemilihan bahan bangunan yang dipakai tergantung dari fungsinya, seperti plat beton bertulang tebal 10 cm dengan campuran 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl untuk penutup sumur dan dinding bata merah dengan campuran spesi 1 Pc : 5 Psr tidak diplester, tebal ½ bata (Gambar 2).

Gambar 2. Konstruksi Sumur Resapan Air

Data teknis sumur resapan air yang dikeluarkan oleh PU Cipta Karya adalah sebagai berikut :

  1. Ukuran maksimum diameter 1,4 meter
  2. Ukuran pipa masuk diameter 110 mm
  3. Ukuran pipa pelimpah diameter 110 mm
  4. Ukuran kedalaman 1,5 sampai dengan 3 meter
  5. Dinding dibuat dari pasangan bata atau batako dari campuran 1 semen : 4 pasir tanpa plester
  6. Rongga sumur resapan diisi dengan batu kosong 20/20 setebal 40 cm
  7. Penutup sumur resapan dari plat beton tebal 10 cm dengan campuran 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil.

b. Desain Konstruksi Sumur Resapan Air

Sumur resapan air akan dapat berfungsi dengan baik, apabila didesain berdasarkan kondisi lingkungan dimana sumur tersebut akan dibuat. Desain sumur resapan air dalam hal ini meliputi bentuk, jenis konstruksi dan dimensi sumur resapan air. Menurut SNI No. 02-2453-1991Tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Perkarangan diperlukan persyaratan teknis pemilihan lokasi dan jumlah sumur resapan pada pekarangan, persyaratan teknik meliputi :

  1. Umum : dibuat pada lahan yang lolos air dan tahan longsor, bebas dari kontaminasi dan pencemaran limbah, untuk meresapkan air hujan, untuk daerah dengan sanitasi lingkungan yang tidak baik hanya digunakan menampung air hujan dari talang, mempertimbangkan aspek hidrologi, geologi dan hidrologi.
  2. Pemilihan lokasi : keadaan muka air tanah dengan kedalaman pada musim hujan, permeabilitas yang diperkenankan 2 –12,5 cm/jam, jarak penempatan diperhitungkan dengan tangki septik tank 2 meter, resapan tangki septik tank/cubluk/saluran air limbah 5 meter, sumur air bersih 2 meter.
  3. Jumlah : penentuan jumlah sumur resapan air ditentukan berdasarkan curah hujan maksimum, permeabilitas dan luas bidang tanah.

Dalam mendesain dimensi konstruksi sumur resapan air untuk kawasan perumahan terdapat tiga parameter utama yang perlu diperhatikan yaitu : permeabilitas tanah, curah hujan, dan luas atap rumah/permukaan kedap air (Dephut, 1994). Permeabilitas tanah dapat kita tentukan berdasarkan hasil pengukuran langsung di lokasi permukiman dengan Metode Auger Hole Terbalik. Data permeabilitas tanah ini diperlukan untuk menentukan volume sumur resapan air yang akan dibuat. Curah hujan diperlukan untuk menentukan dimensi sumur resapan air. Data curah hujan yang diperlukan selama 10 tahun pengamatan (diperoleh dari stasiun hujan terdekat). Pengukuran luas atap rumah didasarkan atas luas permukaan atap yang merupakan tempat curah hujan jatuh secara langsung diatasnya.

Sedangkan untuk mendesain bentuk dan jenis konstruksi sumur resapan air diperlukan parameter sifat-sifat fisik tanah yang meliputi Infiltrasi,tekstur tanah, struktur tanah, dan pori drainase (Mulyana, 1998).

c. Pembuatan Sumur Resapan Air

Setelah diperoleh desain konstruksi (dimensi, bentuk dan jenis) sumur resapan air sesuai dengan kondisi lingkungan pada kawasan perumahan, selanjutnya dalam proses pembuatan sumur resapan air dapat dirancang dua pola penerapan yaitu: a) pembuatan secara kolektif (berdasarkan blok-blok rumah, atau untuk satu kawasan perumahan); dan b) pembuatan per-tipe rumah.

Pembuatan sumur resapan air per-blok dalam suatu kawasan perumahan harus direncanakan sejak dari awal oleh kontraktor atau developer. Pada siteplan sudah nampak jelas alokasi lahan untuk pembangunan sumur resapan air pada setiap blok (per-blok bisa terdiri dari 10 rumah atau lebih). Alternatif lain, SRA dibuat dalam bentuk danau untuk semua rumah pada suatu kawasan perumahan (seperti perumahan Bogor Lakeside), sehingga SRA berfungsi disamping untuk meresapkan air ke dalam tanah juga sebagai tempat rekreasi warga perumahan,.

SRA yang dibuat pada setiap rumah atau per-tipe rumah dapat dirancang dengan memperhatikan aspek luas perkarangan rumah dan nilai estetika, sehingga SRA dapat dibangun ke arah vertikal atau horisontal. Biaya pembuatan konstruksi SRA berkisar antara Rp. 75.000 hingga Rp.150.000,-.

3.2. Pembangunan Pompa Pengendali Banjir

Solusi alternatif lain khusus untuk menanggulangi banjir adalah dengan pembangunan pompa pengendali banjir. Pompa akan bekerja secara otomatis membuang air apabila ada rumah yang tergenang air. Pembangunan pompa pengendali banjir pada suatu kawasan perumahan biasanya ditempatkan pada seluruh penjuru perumahan. Satu bangunan pompa pengendali banjir memerlukan biaya sekitar Rp. 35,5 juta seperti yang dibangun secara swadaya oleh warga perumahan Tanah Mas Semarang, dengan biaya perawatan pompa yang dibebankan pada setiap KK antara Rp. 1.000 – Rp.1.500,- setiap bulannya.

IV. Penutup

Sebagai penutup tulisan ini dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Guna mengantisipasi terjadinya banjir dan menurunnya permukaan air tanah di kawasan perumahan, hendaknya pihak kontraktor atau developer perumahan merencanakan dari awal pembuatan konstruksi sumur resapan air atau mengalokasikan lahan untuk pembangunan pompa pengendali banjir.
  2. Penerapan sumur resapan air pada kawasan perumahan menjadi suatu keharusan yang perlu direalisasikan secara bersama-sama pada setiap rumah, sebagai suatu upaya memperkecil genangan-genangan air atau bahaya banjir dan mencegah menurunnya permukaaan air tanah serta dalam rangka mewujudkan perumahan yang berwawasan lingkungan.

Daftar Pustaka

Adhisthana. 2003. Banjir rob melanda perumahan di Semarang. http://adhisthana.tripod.com/artikel/semarang.txt

Anonim. 2003. Dijual Murah Pun Tak Ada yang Berminat Beli. Kompas, Jakarta. http://www.kompas.com//kompas-cetak/0302/14/metro/130038.htm

Dephut. 1994.Pedoman Penyusunan Rencana Pembuatan Bangunan Sumur Resapan Air. Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, Jakarta.

Dephut. 1995. Petunjuk Teknis Uji coba Pembuatan Percontohan Sumur Resapan Air. Departemen Kehutanan, Jakarta.

Balitbang Kimpraswil. 2001. Ringkasan Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan SNI No.03-2459-1991. Departemen Kimpraswil, Jakarta. http://www.kimpraswil.go.id/balitbang/uraian_SNI/SNIKIM/Perumahan/sni-03-2459-1991.htm

Balitbang Kimpraswil. 2001. Ringkasan Tata Cara Perencanaan Teknik Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan SNI No.02-2453-1991. Departemen Kimpraswil, Jakarta. http://www.kimpraswil.go.id/balitbang/uraian_SNI/SNIKIM/Perumahan/ sni-02-2453-1991.htm

Mulyana, Rachmat. 1998. Penentuan Tipe Konstruksi Sumur Resapan Air Berdasarkan Sifat-sifat Fisik Tanah dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Puncak. Tesis S2 IPB, Bogor.

Pasaribu, 1999.Sumur Resapan Air Mengurangi Genangan Banjir Dan Mengembalikan Persediaan Air. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.5 No.19 Th.V IKIP Medan, Medan.

PU Cipta Karya. 2003. Sumur Resapan Air. http://www.pu.go.id/publik/ ciptakarya/html/ind/resapan-htm.

Saragih, John F.B. 1997. Merenovasi Rumah Tipe 21 dan Tipe 36. PT.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.

Makalah Individu  Pengantar Falsafah Sains (PPS702) Program Pascasarjana / S3 Institut Pertanian Bogor,
November 2003. Dosen: Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (penanggung jawab), Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto
Sumber: http://tumoutou.net/702_07134/rachmat_mulyana_files/image002.gif

Mari Menyelamatkan Air Tanah di Pekarangan

Air adalah bisnis besar. Wakil Presiden Bank Dunia Ismael Serageldin pernah berujar, jika berbagai perang pada abad ini nyaris selalu disebabkan oleh minyak bumi si emas hitam, perang masa depan akan dipicu oleh emas biru alias air. Satu dekade sejak ucapannya itu, krisis air di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, semakin nyata. Sebab itu, menyelamatkan air bukanlah upaya yang mengada-ada, dan bisa dimulai sejak di pekarangan rumah kita sendiri.

Salah satu cara penyelamatan air secara sederhana adalah dengan membuat sumur-sumur resapan (peresap) air hujan. Selain itu juga upaya holistik lainnya, yaitu dengan pendekatan vegetatif melalui reboisasi, perluasan hutan kota, taman kota, pembuatan waduk kecil atau embung, hingga pengelolaan sistem DAS (daerah aliran sungai) terpadu.

Sebenarnya, dalam peraturan daerah seperti di DKI Jakarta telah ditetapkan bahwa pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) harus dilengkapi dengan pembuatan sumur resapan air. Namun, kenyataannya aturan itu tinggal torehan tinta di atas kertas.

“Tidak ada sistem audit maupun sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggarnya. Tidak hanya rumah-rumah tinggal yang berpekarangan, namun juga hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran. Mereka seharusnya membuat sumur-sumur resapan air sebaik-baiknya,” ujar Dr Rosyid Hariyadi, MSc, ahli pengelolaan kualitas air (water quality management), yang juga peneliti pada Pusat Pengkajian Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Rosyid mengatakan, yang disebut sebagai sumur resapan adalah sumur gali yang berfungsi untuk menampung, meresapkan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di permukaan tanah, bangunan, juga atap rumah. Dengan adanya sumur resapan, air hujan bisa lebih efektif terserap ke dalam tanah.

Rosyid, yang juga mantan anggota tim teknis sumur resapan DKI Jakarta, menambahkan, cara tradisional dahulu yang kerap dilakukan masyarakat di pedesaan untuk melestarikan air adalah dengan membuat lubang-lubang di sekitar tanaman atau pepohonan.

Sejumlah negara menaruh perhatian besar terhadap konservasi air. Di Singapura, air tetesan pendingin udara (AC) pun tidak dibiarkan sia-sia, melainkan ditampung lalu dimanfaatkan. Sedangkan bangunan-bangunan bertingkat di Jepang sudah sejak lama membangun sumur-sumur resapan untuk melindungi konstruksi tiang pancang besi bajanya dari pengaruh air asin akibat intrusi air laut. Di Jakarta, gedung pusat Indosat, misalnya, sejak awal tahun 1990 telah memiliki pengolahan air limbah gedung yang cukup baik sehingga hasil olahannya dapat dimanfaatkan.

Sebenarnya, dengan membuat sumur resapan, Anda seperti menabung air tanah. Sejumlah kawasan di Jakarta saat ini warganya terpaksa membeli air bersih untuk sekadar minum, mandi, dan cuci-mencuci karena air tanah di tempat tinggal mereka sudah tidak layak pakai, bahkan kering.

Selain itu, manfaat sumur resapan ialah dapat menambah atau meninggikan permukaan air tanah dangkal (water table), menambah potensi air tanah, mengurangi genangan banjir, mengurangi amblesan tanah, serta mengurangi beban pencemaran air tanah.

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan, persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah sumur resapan harus berada pada lahan yang datar, tidak pada tanah berlereng, curam, atau labil. Selain itu, sumur resapan juga dijauhkan dari tempat penimbunan sampah, jauh dari septic tank (minimum lima meter diukur dari tepi), dan berjarak minimum satu meter dari fondasi bangunan.

Bentuk sumur itu sendiri boleh bundar atau persegi empat, sesuai selera. Penggalian sumur resapan bisa sampai tanah berpasir atau maksimal dua meter di bawah permukaan air tanah. Dengan teralirkan ke dalam sumur resapan, air hujan yang jatuh di areal rumah kita tidak terbuang percuma ke selokan lalu mengalir ke sungai. Air hujan yang jatuh di atap rumah sekalipun dapat dialirkan ke sumur resapan melalui talang.

Persyaratan teknis sumur resapan lainnya ialah kedalaman air tanah minimum 1,50 meter pada musim hujan. Sedangkan struktur tanah harus mempunyai permeabilitas tanah lebih besar atau sama dengan 2,0 cm/jam, dengan tiga klasifikasi. Pertama, permeabilitas tanah sedang (geluh kelanauan) 2,0-3,6 cm/jam. Kedua, permeabilitas tanah agak cepat (pasir halus), yaitu 3,6-36 cm/jam. Ketiga, permeabilitas tanah cepat (pasir kasar), yaitu lebih besar dari 36 cm/jam.

Spesifikasi sumur resapan tersebut meliputi penutup sumur, dinding sumur bagian atas dan bawah, pengisi sumur, dan saluran air hujan. Untuk penutup sumur dapat digunakan, misalnya, pelat beton bertulang tebal 10 sentimeter dicampur satu bagian semen, dua bagian pasir, dan tiga bagian kerikil. Dapat digunakan juga pelat beton tidak bertulang tebal 10 sentimeter dengan campuran perbandingan yang sama, berbentuk cubung dan tidak diberi beban di atasnya. Dapat digunakan juga ferocement setebal 10 sentimeter.

Sedangkan untuk dinding sumur bagian atas dan bawah dapat menggunakan buis beton. Dinding sumur bagian atas juga dapat hanya menggunakan batu bata merah, batako, campuran satu bagian semen, empat bagian pasir, diplester dan diaci semen. Sementara pengisi sumur dapat menggunakan batu pecah ukuran 10-20 sentimeter, pecahan bata merah ukuran 5-10 sentimeter, ijuk, serta arang. Pecahan batu tersebut disusun berongga. Untuk saluran air hujan, dapat digunakan pipa PVC berdiameter 110 milimeter, pipa beton berdiameter 200 milimeter, dan pipa beton setengah lingkaran berdiameter 200 milimeter.

Sumur resapan dapat dibuat oleh tukang pembuat sumur gali berpengalaman dengan memerhatikan persyaratan teknis dan spesifikasi tersebut. Menurut Rosyid, saat ini tidak hanya kota-kota besar yang perlu membuat sumur resapan, tetapi juga kota-kota di sepanjang tepi pantai, bahkan kota-kota di pedalaman seperti Yogyakarta, Bogor, Bandung, dan Solo.

Rosyid mengingatkan, menyelamatkan air bagaimanapun bukanlah semata tugas negara atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab warga negara sendiri. Sebab, ketika air tanah kita kering dan air terpaksa harus dibeli, kita hanya akan memenuhi pundi-pundi perusahaan yang tanpa merasa bersalah memperdagangkan air. Sementara kita cuma bisa berkecut hati. (Kompas  – 6- 2005 – 07)

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 68/2005 tentang Pembuatan Sumur Resapan

Oktober 23, 2008

Sumur Injeksi

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 9:09 am

Sumur Injeksi

Konservasi Lingkungan, Pemerintah Masih Malas

Nawa Tunggal

Sumur injeksi untuk “menabung” air sebagai upaya konservasi cekungan air bawah tanah di Jakarta ternyata tidak dimanfaatkan. Alasannya sederhana. Air untuk diinjeksikan kurang layak. Akan tetapi, anehnya, tanpa pernah ada upaya memulihkan kelayakan airnya kembali supaya tujuan “menabung” air itu terlaksana.

Delapan tahun lampau, 1997/1998, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat empat sumur injeksi. Masing-masing di kawasan Setu Babakan, Waduk Sunter, Pulo Mas, dan pinggir banjir kanal barat Ciliwung di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat. Semuanya sekarang mangkrak.

“Tulisan ’Sumur Injeksi’ ini apa maksudnya?” kata Murtanto, salah seorang warga ketika melintas di pedestrian pinggir proyek banjir kanal barat Ciliwung di kawasan Jalan Latuharhari, Senin (4/12). Di lokasi itu terdapat salah satu sumur injeksi yang sebelumnya memanfaatkan suplai air untuk diinjeksikan dari banjir kanal Ciliwung.

Murtanto saat itu pun ikut sibuk menelaah keberadaan pipa berdiameter sekitar 20 sentimeter itu. Pipa sumur dipandangnya mengganggu sebagian jalan setapak yang memang baru saja diselesaikan di pinggir banjir kanal tersebut.

Dari permukaan tanah, tinggi pipa sekitar 80 sentimeter. Lokasinya berjarak lima meter dari bibir proyek banjir kanal. Separuh bagian, dimulai dari pangkal pipa, terbungkus drum yang di dalamnya ada perkerasan semen.

Pada lapisan atas perkerasan semen itu terpampang prasasti batu marmer bertuliskan, “Sumur Injeksi”. Tulisan inilah yang dipertanyakan Murtanto. Selain itu, terpampang pula tulisan, “Dinas Pertambangan DKI Jakarta” dan “Tahun Anggaran 1997-1998”.

Berjarak sekitar 10 meter dari sumur injeksi yang diapit jalur rel kereta api antara Stasiun Dukuh Atas-Manggarai dengan proyek banjir kanal barat Ciliwung itu terdapat sumur pantau. Prasasti marmer yang menunjukkan kepastian akan adanya sumur pantau tersebut.

Sumur injeksi dan sumur pantau memang berkaitan. Sumur pantau untuk mengukur atau memantau muka air tanah, sedangkan sumur injeksi untuk memasukkan air ke dalam tanah ketika muka air tanah terpantau kritis. Sumur pantau itu pun tampak sudah tidak pernah lagi digunakan.

Masyarakat umumnya lebih mengenal istilah sumur resapan. Pada prinsipnya, antara sumur injeksi dengan sumur resapan bertujuan sama, yaitu mengembalikan air ke dalam tanah. Namun, kapasitas air yang dimasukkan melalui sumur injeksi akan jauh lebih besar daripada sumur resapan, karena ditekan dengan mesin pemompa.

Air bawah tanah

Keberadaan sumur pantau dan sumur injeksi di pinggir banjir kanal pantas saja menjadi pertanyaan Murtanto maupun warga lainnya yang sering melintasinya. Baru setelah mendapatkan sedikit gambaran bahwa fungsi kedua sumur untuk konservasi lingkungan, terutama untuk konservasi air bawah tanah tersebut, Murtanto sedikit berkomentar, “Kalau pemerintah saja malas berbuat untuk konservasi air, bagaimana dengan warganya?”

Memasukkan air bersih sebanyak-banyaknya ke dalam tanah melalui sumur injeksi merupakan bagian penting upaya konservasi cekungan air bawah tanah. Selama ini, konservasi tersebut masih diabaikan.

“Konservasi cekungan air bawah tanah harus terpadu dengan konservasi daerah aliran sungai. Manajemen yang ada di Indonesia baru sekadar konservasi beberapa daerah aliran sungai. Ada istilah one river, one management (satu sungai, satu manajemen), tetapi belum pernah terwujud one basin, one management (satu cekungan air bawah tanah, satu manajemen),” kata Danaryanto, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Konservasi Panas Bumi dan Air Tanah pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sumur injeksi, kata dia, merupakan metode paling optimal untuk mengembalikan kadar air bawah tanah. Namun, percuma saja kalau air yang diinjeksikan tidak bersih atau tercemar.

Pipa pada sumur injeksi di lapisan pasir, lanjut dia, biasanya diberi saringan untuk penyerapan air ke dalam tanah. Ketika airnya kotor, saringan akan cepat tersumbat. Kalau air tercemar, akan sangat merugikan kondisi cekungan air bawah tanah.

“Persoalan yang timbul sekarang, air bersih yang akan diinjeksikan itu tidak pernah tersedia. Sebab, air bersih untuk kebutuhan warga sehari-hari saja masih mengalami kekurangan,” kata Danaryanto.

Ia menyebutkan pernah membuat sumur injeksi di Kapuk, Jakarta Utara. Akan tetapi, lama-kelamaan tidak pernah tersedia air bersih untuk diinjeksikan karena warga Kapuk sendiri kekurangan air bersih.

Kondisi kritis cekungan air bawah tanah, menurut Danaryanto, saat ini tidak hanya dihadapi di Jakarta. Di berbagai wilayah di Indonesia banyak ditemui kondisi kritis tersebut.

“Untuk menguji ketersediaan air bawah tanah yang masih bagus, jika dibor pada kedalaman tertentu akan menjadi sumur artesis. Air akan mengalir ke permukaan tanah dengan sendirinya melalui pipa yang diborkan,” jelasnya.

Jangankan sumur artesis, sumur-sumur bor yang disedot dengan mesin pompa saja sekarang susah didapat. Kalaupun air dapat diperoleh, kandungannya pun sudah sangat polutan, terutama di wilayah Jakarta Selatan bagian utara hingga wilayah Jakarta Utara. Satu-satunya harapan bertumpu pada persediaan air bersih yang didistribusikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Menurut Kepala Subdinas Bina Usaha Air Bawah Tanah dan Bahan Galian pada Dinas Pertambangan DKI Jakarta, Dian Wiwekowati, saat ini belum ada upaya untuk memfungsikan kembali sumur-sumur injeksi yang ada di Jakarta. “Upaya mengendalikan pemanfaatan air bawah tanah masih sebatas pada pembatasan kapasitas air bawah tanah yang diambil melalui pengeboran-pengeboran,” katanya.

Izin pengambilan air sumur dalam, lanjut Dian, dibatasi kapasitas 100 meter kubik per hari. Saat ini diberikan 2.100 perizinan pemanfaatan air bawah tanah dengan sumur dalam. Adapun untuk sumur dangkal diberikan 1.500 perizinan dengan kapasitas pengambilan lima meter kubik per hari. Sesuai Deklarasi Kota Hijau yang turut ditandatangani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di San Fransisco, Amerika Serikat, pada tahun 2005, diharapkan pada tahun 2012 sudah dapat dihentikan pemanfaatan air tanah tersebut.

Pemanfaatan air bawah tanah itu kemudian seharusnya digantikan dengan pemanfaatan air permukaan. Di Jakarta air permukaan yang diambil untuk PDAM berasal dari Waduk Jatiluhur dengan sumber aliran dari Sungai Citarum. Kapasitas air baku itu pun sering dikeluhkan operator PDAM DKI, PT Thames Pam Jaya (TPJ) dan PT Pam Lyonaisse Jaya (Palyja), karena debitnya kurang atau kualitas airnya buruk.

Untuk menghambat atau melarang pemanfaatan air bawah tanah, kemudian beralih pada pemanfaatan air permukaan, memang tidak akan mudah.

“Pemanfaatan air bawah tanah selama ini menunjukkan sebagai bentuk ketidakmampuan dalam mendistribusikan hasil pengolahan air permukaan kepada masyarakatnya,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Tengah Edi Haryono, saat menjadi pembicara lokakarya “Konsolidasi Penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah” yang diselenggarakan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sudah jelas, pemanfaatan air bawah tanah kurang bagus untuk konservasi lingkungan. Namun, di berbagai wilayah di Indonesia hal itu tak terhindarkan.

Saat ini, mengisi kembali kandungan air bawah tanah melalui sumur injeksi memang bukanlah satu-satunya langkah paling efektif untuk menyelamatkan kondisi air bawah tanah. Akan tetapi, selagi pemanfaatan air bawah tanah masih saja terus berlangsung dan sulit dihambat, lebih baik sumur injeksi kembali dimanfaatkan.

Sumber: Kompas, Sabtu, 09 Desember 2006 ; http://64.203.71.11/kompas-cetak/0612/09/humaniora/3153948.htm

Oktober 6, 2008

Waduk Resapan

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 3:40 am

Menristek Usulkan Jakarta Bangun Waduk Resapan

http://foto.detik.com/readfoto/2007/03/13/121558/753466/157/1/

Waduk resapan di depan Balairung UI, Depok, Jawa Barat, ini menindih sungai purba yang berada 700 meter di bawah permukaan tanah. Sumber:http://foto.detik.com/readfoto/2007/03/13/121558/753466/157/1/

Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun waduk resapan sebagai upaya penanggulangan banjir.

Usai bertemu dengan Gubernur Sutiyoso, Menristek menegaskan, waduk ini berbeda dengan konsep waduk yang selama ini dibangun. Seperti namanya, waduk ini selain menampung air juga mengembalikan tanah agar bisa meresapkan aliran permukaan sehingga mengurangi debit banjir. “Waduk selama ini dibuat dari beton, air ditampung lalu menguap,” kata Kusmayanto kepada wartawan di Balai Kota, Jumat (2/3).

Guna menanggulangi banjir di masa datang, menurut Kusmayanto, pihaknya sudah mengidentifikasi 40 waduk resapan yang berpotensi dibangun dengan luas mencapai 810 hektare. Waduk ini nanti akan mengalirkan air ke sejumlah sungai purba. “Sungai purba ini sudah ada sejak zaman dulu tapi tertutup sedimentasi,” ujarnya.

Menurut peta geologi Kementerian Riset dan Teknologi memperlihatkan letak sungai purba yang dapat memungkinkan dibangun waduk serapan di sana, antara lain di Kali Sunter seluas 100 hektare. Tepatnya, di Kelurahan Halim Perdana Kusuma bagian timur seluas 60 hektare dan Kelurahan Setu 40 hektare. Ada juga di Kali Cipinang, tepatnya Kelurahan Penggilingan 30 hektare, dan tiga kelurahan di Sungai Ciliwung seluas 450 hektare.

Idwan Suhardi yang mendampingi Menteri menambahkan, Jakarta bisa mencontoh waduk serapan di pojok utara kampus Universitas Indonesia, Depok. “Waduk serapan bisa meningkatkan cadangan air tanah Jakarta,” ujar Deputi Menristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK ini.

Waduk seluas 5000 meter persegi tersebut mampu meresapkan air 1.993 meter kubik per hari atau 22,37 liter per detik. Jika dikonversi, nilainya sama dengan kebutuhan 16.106 jiwa warga perkotaan yang setiap harinya memakai 60-120 liter air per kapita. Bisa juga memenuhi kebutuhan kawasan industri seluas 30-40 hektare atau lahan pertanian 41,4 hektare.

Selain itu, Kusmayanto mengatakan, pihaknya akan membantu Pemprov DKI membuat sistem peringatan dini guna mengurangi korban banjir. Misalnya, apakah bentuknya kentongan, alarm atau, “Banyak jenis. Kita akan desain sistemnya.”

Sementara itu, Gubernur Sutiyoso menyatakan usulan Menteri mirip dengan program penanggulangan banjir selama ini, yaitu pembuatan sumur serapan di setiap rumah. Sayangnya, warga tidak menaati keharusan membuat sumur resapan. “Padahal peraturan gubernur yang mengatur hal itu sudah berjalan sejak lama,”katanya.

Sumber: Jurnal Nasional Senin, 5 Maret 2007

Waduk Resapan di Atas Sungai Purba

Bang Yos: Usulan Menristek Tak Jauh Beda dengan Konsep Pemprov

Seperti biasa, berbagai konsep dan usulan berkembang tiap usai bencana. Hal itu pula yang terjadi ketika terjadi banjir bandang di Jakarta Februari lalu. Mulai rencana menggerakkan pembangunan banjir kanal timur (BKT) dan banjir kanal barat (BKB), membuat RUU penanggulangan banjir, hingga menggagas kembali konsep megapolitan untuk menangani siklus tahunan itu secara bersama-sama.

Kemarin, konsep mengatasi banjir tahunan di Jakarta itu datang dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Menristek Kusmayanto Kadiman Ph.D mengusulkan pembangunan empat puluh waduk resapan di lima kawasan Jakarta. Waduk sebanyak itu dibangun tepat di atas aliran sungai purba, sehingga air yang masuk tertampung dan tidak meluber di atas permukaan tanah.

Namun untuk membangun waduk ini, Menristek meneliti kawasan mana saja yang terdapat sungai purba. Sungai purba itu sendiri sudah terbentuk sejak ribuan tahun lalu, tepatnya sejak zaman es mencair. Seiring berjalannya waktu, sungai tersebut tersedimentasi dan terkubur di bawah permukaan tanah. Meski sudah tak teraliri air, alur-alur sungai tersebut masih terbentuk secara jelas.

“Untuk mengatasi banjir, salah satu caranya, dengan membangun waduk resapan di bagian hilir,” ujar Menristek usai memaparkan penanganan banjir di hadapan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balaikota, kemarin.

Dengan waduk resapan ini dapat menangani banjir saat musim hujan dan menyediakan air baku ketika musim kemarau. Menurutnya, potensi waduk resapan yang bisa dibangun di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi seluas 800 hektare. “Kami sudah membangun waduk resapan di Universitas Indonesia (UI) Depok. Waduk tersebut dibangun dengan dana Rp 2 miliar. Pembebasan dari pemerintah daerah dan pembangunan fisik dari pemerintah pusat,” kata Menristek.

Waduk resapan nanti disambungkan ke aliran sungai purba yang telah ada. Jumlah sungai purba cukup banyak. Sayang, pihaknya tak tahu jumlah sungai tersebut. “Sungai purba itu adalah aliran sungai di bawah tanah yang kini tersedimentasi. Sungai purba itu telah dipetakan dan bisa dijadikan sebagai salah satu aliran air alami di bawah tanah, yang kemudian bermuara ke waduk resapan,” ujarnya.

Di tempat sama, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan, konsep yang dipaparkan Menristek tak jauh berbeda dengan konsep yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. “Perbedaannya, mereka telah mengidentifikasi sungai-sungai purba dan kemudian ada waduk resapan cukup besar,” kata mantan Pangdam Jaya itu.

Sebenarnya, sudah sejak 1996, Pemprov telah mengeluarkan Instruksi Gubernur agar semua bangunan di Ibu Kota membangun sumur resapan. Itu dimaksudkan agar air hujan tak langsung ke sungai. Namun sayangnya tak dipatuhi masyarakat. Karena itu, sejak banjir 2002, salah satu syarat yang mutlak untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah wajib membangun sumur resapan. Namun, karena tak ada sanksi tegas, aturan itu tak efektif diterapkan.

Saat ini, kata Sutiyoso, yang diperlukan adalah komitmen dari pihak-pihak berkompeten, terutama Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk membangun situ dan melestarikan hutan yang dikoordinasi Menteri Kehutanan. “Itu yang paling mungkin dilakukan,” katanya.

Kusmayanto juga mengatakan, akan membangun sistem peringatan dini bila banjir bandang terjadi seperti 2002 dan 2007. Dengan demikian, warga dapat mengantisipasi arus banjir yang akan datang ke Jakarta karena perjalanan air dari hulu menuju Jakarta lamanya 6-10 jam. Untuk itulah, perlu ada peringatan dini.

Setelah terdengar peringatan dini, pihaknya mengharapkan warga segera mengestafetkan peringatan tersebut menggunakan sarana kentongan, pengeras suara di masjid, dan sirene.

Seperti diketahui, waduk resapan nantinya dibangun di antaranya di Kelurahan Halim Perdana Kusuma bagian timur run way luas 60 hektare dan Kelurahan Setu seluas 40 hektare untuk aliran Kali Sunter. Waduk resapan di Halim Perdana Kusuma seluas 8 hektare untuk aliran Kali Cipinang. Waduk di Kelurahan Penggilingan dengan luas 30 hektare untuk aliran Kali Buaran.

Waduk resapan di kelurahan Sukmajaya seluas 100 hektare, Citayam seluas 150 hektare, dan Bojong Gede seluas 200 hektare. Tiga waduk itu untuk menampung aliran air dari Sungai Ciliwung. Sedangkan untuk menampung aliran Kali Krukut, diusulkan dibangun waduk resapan di kelurahan Cilandak Timur seluas 15 hektare, kelurahan Pondok Labu seluas enam hektare, dan kelurahan Cigandul seluas 30 hektare.

Dua waduk resapan dibangun di Sawangan Baru seluas 100 hektare dan kelurahan Lebak Bulus seluas 10 hektare untuk aliran Kali Pesanggrahan. Untuk pembangunan Deep Tunnel Reservoir System (DTRS), Badan Regulator Pelayanan Air Minum (BR PAM) DKI Jakarta akan memaparkan rencana pembangunan itu di depan pimpinan DPR, Senin (5/2). “Gubernur meminta saya mempresentasikan konsep deep tunnel di hadapan pimpinan dewan di gedung MPR/DPR, senin pukul 09.00,” kata Anggota Badan Regulator Firdaus Ali.

Firdaus mengatakan, rencananya pemaparan konsep deep tunnel akan didengarkan langsung Ketua DPR RI Agung Laksono, Panja Tata Ruang DPR RI, bersama tujuh menteri beserta tiga gubernur, yakni Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. “Diharapkan, dengan diangkatnya wacana pembangunan DTRS, DPR RI bisa menerima konsep ini,” ujar Firdaus.

Sutiyoso mengatakan, DTRS saat ini baru merupakan konsep penelitian yang perlu kajian lebih lanjut. “Kita kan harus meneliti, apakah konsep ini cocok dengan struktur tanah di Jakarta. Apa bangunannya di atasnya tidak roboh kalau itu dibangun. Itu perlu diteliti lagi,” kata Sutiyoso.

Saat ini, pihaknya menerima segala masukan untuk mengatasi banjir di Jakarta. Setelah dikaji, baru menentukan konsep mana yang layak dibangun di Jakarta. “Kita pilih nanti yang cocok mana,” katanya. (eko)

sumber: http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=274120, Sabtu, 03 Mar 2007

WADUK SERAPAN AKAN DIBANGUN DI 10 TITIK

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum berencana membangun waduk resapan sebagai antisipasi penampungan air saat rawan banjir. Rencana pembangunan waduk ini terungkap dalam pertemuan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) di Jakarta, Jumat (2/3). Pertemuan ini membahas pencegahan banjir di masa mendatang.

Waduk resapan seluas 810 hektare tersebut terletak di 10 titik di Jakarta dan sekitarnya. Antara lain di Kali Sunter, Jakarta Utara, meliputi Kelurahan Halim Timur seluas 60 hektare dan Kelurahan Setu seluas 40 hektare. Sementara waduk resapan di Kali Cipinang, meliputi wilayah Kelurahan Halim Perdana Kusuma seluas delapan hektare. Sedangkan waduk di Kali Buaran, meliputi Kelurahan Penggilingan seluas 30 hektare.

Waduk terbesar di Kali Ciliwung, meliputi kawasan Kelurahan Sukmajaya seluas 100 hektare, Kelurahan Citayam, Depok, Jawa Barat, seluas 150 hektare, dan Bojong Gede, Bogor, Jabar, seluas 200 hektare. Waduk resapan ini selain dapat menampung air di musim hujan dan musim kemarau, airnya dapat digunakan, karena air resapan nantinya akan diolah serta dipisahkan dari sampah yang ada.

Untuk mengatasi banjir dan penampungan air resapan, Menristek Kusmayanto Kadiman mengatakan telah direncanakan untuk mengabungkan sungai-sungai purba peninggalan jaman dulu yang selama ini tertimbun tanah. Sungai purba yang ada di dalam tanah digabungkan, sehingga airnya dapat dialirkan ke waduk serapan.

Sementara itu, pakar banjir dari Institut Pertanian Bogor, Supriyanto menilai pembangunan waduk resapan air atau tidak efektif. Kapasitas tampung waduk reservoir hanya 30 juta meter kubik, jauh lebih kecil dibanding kapasitas 43 situ sebesar 800 juta meter kubik.(BEY) com/ngg.js>

Sumber: http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=34405, Jum’at, 02 Maret 2007 19:05 WIB

PENANGANAN BANJIR DAN KEKERINGAN DENGAN WADUK RESAPAN

Penanganan Banjir dan Kekeringan dengan Teknologi Waduk Resapan merupakan topik program talkshow Kilas Opini di MNC News Indovision, yang disampaikan oleh narasumber ahli Dr. Ir. Teddy Sudinda, M.Eng (Kabid. Kebutuhan Masyarakat Kementerian Ristek), Dr. Ir. Srilegowo (Peneliti Sumberdaya Air ITB), dan Ir. Fatjhy Muhammad (Ahli Geologi Masyarakat Air Indonesia).

Menurut Dr. Teddy, Waduk Resapan merupakan teknologi dari resapan buatan yang dapat menyelesaikan permasalahan banjir pada saat musim hujan dan kelangkaan air tanah pada saat musim kemarau. Waduk Resapan mampu menahan air selama mungkin dan memasukkan air ke dalam air tanah yang diharapkan dapat mengurangi banjir dan mengembalikan kondisi tinggi muka air tanah, sehingga keseimbangan lingkungan dapat dicapai.

Pengembangan Teknologi Waduk Resapan ini hasil kerjasama Kementerian Ristek, BPPT, ITB, UI, Pemda DKI, Masyarakat Air Indonesia, IPB, dan instansi terkait lainnya, yang secara bersama-sama mengkaji bagaimana
teknologi Waduk Resapan dapat diaplikasikan kepada masyarakat. Lokasi pilot project Waduk Resapan yang tepat adalah di hulu, diantaranya di UI Depok, dengan estimasi waktu pembuatan waduk resapan sekitar 8
bulan, dan pembiayaan dari Departemen PU. Dijelaskan pula bahwa teknologi tersebut juga mendukung program pemerintah untuk merealisasikan daerah bebas banjir.

Sebagai penggagas pembuatan Waduk Resapan, Ir. Fatjhy antara lain menjelaskan Waduk Resapan ini merupakan solusi terbaik bagi masyarakat yang setiap tahunnya air bertambah 1 meter khususnya di DKI Jakarta.

Fatjhy menghimbau hendaknya setiap rumah, khususnya masyarakat menengah ke atas dan yang berdomisili di Jakarta Selatan, wajib membuat sumur resapan, yang mampu menahan air di selatan ke arah
Bogor. sumur resapan bisa berukuran 1mx1mx2m kedalaman. Di DKI Jakarta telah dibuat Perda tentang himbauan pembuatan sumur resapan ini, selanjutnya diperlukan pengawasan. Misalnya selama ini air dari
talang dibuang ke selokan, dari selokan dibuang ke riol, dan dari riol dibuang ke laut. Apabila telah ada sumur resapan, air dari talang akan dibuang ke sumur resapan. Untuk itu perlu dilakukan
pengawasan. Masyarakat Air Indonesia juga menghimbau pemerintah, khususnya Pemda DKI Jakarta untuk membuat sumur resapan di jalan raya.

Dari sisi penelitian sumberdaya air, Dr. Srilegowo menjelaskan bagaimana pemberdayaan air agar pada musim kering masyarakat tidak kekurangan air dan pada musim hujan masyarakat kebanjiran. Curah hujan yang berlebihan akan mengakibatkan banjir, karena daya serap lapisan tanah sudah terbatas. Sementara pada musim kering, masyarakat dapat memanfaatkan air yang tersimpan dalam sumur atau waduk resapan.

Beliau juga menjelaskan bahwa pemerintah telah serius melakukan penelitian dan antisipasi banjir, diantaranya seperti yang telah dilakukan oleh Dinas PU, Pemda, Pemprop. tetapi karena keterbatasan dana, maka untuk masalah banjir dibuat prioritas.

Sumber: Kilas Opini di MNC NEWS Indovision pada hari Rabu 21 Februari 2007 Jumat.

Waduk resapan.

Waduk resapan Waduk resapan sejak 2003 secara intensif diteliti bersama Kementrian Ristek, UI, ITB dan Masyarakat Air Indonesia (MAI). Seminar atau Semiloka guna sosialisasi telah dilakukan dan hasilnya telah dibuat model fisik skala lapangan di Kampus UI Depok tahun 2006 dengan biaya Departemen PU. Saat ini dalam masa pemeliharaan. Pembuatan model lapangan ini untuk penelitian lebih lanjut guna melengkapi hasil-hasil penelitian teori dan simulasi.

Dasar waduk resapan harus permeable yang bisa berhubungan langsung dengan sistem aquifer air tanah dangkal maupun dalam. Jadi dasar harus digali sedemikian, sehingga ketemu lapisan berpasir, pasir atau berkerikil. Permeabilitas lapisan pasir / kerikil mempunyai nilai tinggi (10 pangkat-5 sampai 10 pangkat -4 m/det), sehingga dapat mempercepat proses infiltrasi atau perkolasi air permukaan ke dalam lapisan tanah. Permeabilitas tanah permukaan (top soil) sebagai media infiltrasi alami umumnya setara dengan tanah lempung yang nilai koefisien permeabilitasnya 10 pangkat-6 sampai 10 pangkat -8 m/det. Dengan demikian, waduk resapan mempunyai kapasitas resapan 10 – 100 kali lebih cepat dari top soil.

Waduk resapan dapat dibuat dengan ukuran kecil 1- 5 ha, untuk kawasan permukiman umum dan realestate pengembang, dengan kondisi geologis berpasir. Sumber air bisa air hujan dari sekitar waduk resapan (hinter land) maupun dari sungai/kali dengan saluran pembawa. Waduk resapan berfungsi ganda yaitu mengurangi banjir dan menjaga / konservasi air tanah. Lokasi waduk resapan lebih tepat di bagian tengah DAS. Contoh DAS Ciliwung, lebih tepat di Depok, Cibubur, Parung.

Sumber: Dr. Ir. Sri Legowo Wignyo Darsono, PENANGANAN BERKELANJUTAN BANJIR DAN KEKERINGAN DI JAKARTA, http://www.ftsl.itb.ac.id/kk/teknik_sumber_daya_air/wp-content/uploads/2007/09/ banjir-dan-kekeringan.pdf

Rehabilitasi DAS dan Waduk Resapan

CURAH hujan dengan intensitas tinggi-meski tak berlangsung pada puncak musim hujan-atau sebaliknya kurang hujan walau bukan pada puncak musim kemarau, selalu berdampak bencana: banjir dan tanah longsor atau kesulitan air bersih di Jawa.

Semua itu menunjukkan begitu parahnya kerusakan sistem tata air di pulau yang menjadi pusat produksi padi. Sebagai contoh, sejak November tahun lalu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Jawa Barat telah defisit karena menurunnya curah hujan di kawasan tersebut. Nasib serupa dialami DAS lain seperti DAS Serang dan Tuntang.

Untuk wilayah Jawa, kekeringan memang diindikasikan oleh menurunnya volume air waduk. Dari beberapa waduk besar di Jawa, 50 persen dalam kondisi kritis atau kering. Di Jawa Tengah misalnya, sudah enam waduk tidak berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik tahun lalu.

BAKOSURTANAL berdasarkan data neraca sumber daya hutan dan lahan bahkan sudah mendeteksi kelangkaan air di Pulau Jawa tahun 2000 dan 2002, akibat berkurangnya luas hutan dan meningkatnya penggunaan nonhutan. Luas lahan yang tertutup hutan dua tahun lalu itu tinggal 15 persen, sehingga keseimbangan ekosistem dalam DAS terganggu.

Kepala Bakosurtanal Rudolf W Matindas berpendapat, perlu ada program perbaikan ekosistem dan pengelolaan DAS jangka panjang, disertai pengembangan otoritas DAS yang prioritas di Indonesia.

Jawa misalnya, kemampuannya memasok air saat ini sekitar 1.500 meter kubik per kapita per tahun, menurun 60 persen dibandingkan 1930. Tahun 2020 tinggal 1.200 meter kubik per kapita per tahun. Dari potensi ini, urai Dr Asep Karsidi, Kepala UPT TMC BPPT, hanya 35 persen atau 400 meter kubik yang layak dikelola secara ekonomis karena tingginya tingkat pencemaran.

Jumlah itu jauh di bawah kebutuhan minimum 1.100 meter kubik per kapita. Karena itu Peta Wilayah Krisis Air di dunia tahun 2025 yang dibuat International Water Management Institute mengkategorikan Jawa wilayah krisis air.

Sedikitnya hutan di sekitar DAS menyebabkan berkurangnya resapan air hujan ke dalam tanah dan sebaliknya memperbesar aliran permukaan. Maka, air hujan yang merupakan sumber air tawar di darat akan terbuang begitu saja ke laut.

Berbagai upaya sebenarnya bermunculan melihat ancaman ini. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia misalnya, bekerja sama dengan Masyarakat Cinta Citarum menggelar program kompetitif selama tiga tahun untuk merehabilitasi DAS Citarum.

Menurut Kepala LIPI Prof Umar A Jenie, akan dilakukan penanaman lahan gundul di sepanjang DAS menggunakan pohon aren dan buah-buahan lokal lainnya. Program senilai Rp 300 juta ini juga bertujuan melestarikan tumbuhan asli Indonesia dan memberdayakan masyarakat sekitar DAS.

Rehabilitasi DAS juga telah dilakukan LIPI di Sungai Brantas tahun 1998. Di DAS yang panjangnya sekitar 325 km itu ditanami mengkudu dan tanaman obat yang juga merupakan tumbuhan lokal.

UNTUK mengatasi kerawanan banjir di wilayah Jakarta, Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) dan BPPT bekerja sama dengan Departemen Kimpraswil, ITB, UI, dan MAI (Masyarakat Air Indonesia), serta instansi terkait lainnya mengkaji aplikasi teknologi waduk resapan buatan di Depok, yang merupakan bagian hulu Sungai Ciliwung.

“Tujuan riset ini untuk melihat efektivitas teknologi itu mengatasi kekeringan dan banjir dengan melihat tingkat peresapan yang didasarkan pada kondisi topografi, geologi, dan geomorfologi,” jelas Dr Idwan Suhardi, Asisten Deputi Kajian Kebutuhan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi.

Riset mulai dilaksanakan tahun 2003 antara lain meliputi pembuatan desain waduk resapan, pemetaan topografi skala 1:1000 pada rencana dan serta simulasi model untuk mengetahui laju infiltrasi.

Penelitian di daerah genangan air di Kampus UI Depok menunjukkan tingkat peresapan yang tergolong tinggi. Dari kondisi topografi dan tinggi muka air tanahnya, diketahui daerah ini merupakan tempat berkumpulnya air permukaan dan air tanah. Peresapan aliran air permukaan ke tanah dapat terjadi karena unsur gravitasi.

Daerah tampungan itu karenanya dapat ditingkatkan menjadi waduk resapan dengan permeabilitas 100 kali lipat dibandingkan embung yang menjadi tandon air.

Berdasarkan simulasi, Dr Teddy W Sudinda, peneliti dari BPPT menjelaskan, kapasitas rata-rata bakal waduk resapan paling optimal dicapai pada tinggi muka air waduk 75 meter. Kapasitas resapan per hari mencapai 1.933 meter kubik per hari. Kapasitas ini bila dikonversikan terhadap kebutuhan domestik pedesaan dapat mencukupi kebutuhan air 61,415 jiwa, lahan pertanian seluas 160 hektar, dan air baku industri 157,3 hektar. “Waduk resapan juga mengendalikan banjir di Jakarta,” urainya.

Waduk resapan di bagian hulu dan tengah DAS berpotensi dikembangkan untuk menanggulangi kekeringan dan banjir, karena akan menahan dan mengurangi air permukaan masuk ke sungai. Itu berarti memperkecil timbulnya banjir di daerah hilir.

Upaya lebih lanjut untuk mengatasi banjir dan kekeringan di Jakarta, menurut Lambok M Hutasoit PhD, dari Laboratorium Simulasi Numerik Hidrogeologi Departemen Teknik Geologi ITB, adalah dengan pemulihan muka air tanah di lokasi kritis dengan membuat reservoir permukaan, paritan, dan sumur resapan, kecuali di daerah utara Jakarta. Selain itu pemulihan juga dapat dilakukan dengan pembuatan sumur injeksi. (yun)

Sumber: http://64.203.71.11/kompas-cetak/0404/30/humaniora/998676.htm, 30 April 2004.

Jakarta Perlu Bangun Waduk Resapan 300 Hektare Untuk Antisipasi Banjir

Pembuatan waduk resapan sebagai pencegah bencana air di Jakarta merupakan pendekatan soft engineering yang lebih mengakomodasi proses-proses alami dalam pemecahan masalah banjir.Fatchy Muhammad, konsultan dan pengamat masalah air, mengungkapkan hal itu dalam lokakarya Pencegahan Bencana Air Jakarta di Jakarta, kemarin. Menurut Fatchy, banjir lokal dan banjir kiriman di musim penghujan dan berkurangnya air tanah di musim kemarau, serta intrusi air laut merupakan bencana air yang datang silih berganti bagi penduduk di Jabotabek.

Dalam lokakarya yang dihadiri juga oleh Inspektur Wilayah Inspektorat Jenderal Depkimpraswil Siswoko Fatchy mengatakan beban banjir Jakarta tahun 1996 dan 2002 sesungguhnya dapat dikurangi dengan membuat waduk resapan seluas 300 hektare.

Perkiraan biaya untuk membangun waduk resapan tersebut, menurut alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, sekitar Rp600 miliar. Dari studi pendahuluan yang pernah dilakukan, jelas dia, diperkirakan potensi untuk lokasi waduk resapan tersebut tersebar di sekitar wilayah antara Depok dan Bogor. Tepatnya, di antara sungai-sungai yang membentang dari arah selatan-utara yang ditandai adanya sungai-sungai purba dengan litologi pasir–kerikil permeabilitas sangat tinggi.

”Waduk-waduk resapan yang akan diusulkan, selain mengurangi bencana air di Jabotabek, juga mempunyai nilai tambah sebagai sarana rekreasi, olahraga air, pengembangan usaha PDAM, dan lokasi kajian ilmiah,” tambahnya.

Sementara itu, Siswoko mengatakan DKI Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia seperti Semarang, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Gorontalo, Palu, dan Ambon, tidak mungkin bebas 100% dari banjir.

Pasalnya, kota-kota tersebut memiliki dataran banjir (flood-plain) yang sangat luas. Contohnya, DKI Jakarta yang 50% wilayahnya merupakan dataran banjir dari 13 sungai yang mengalirinya.

Selain itu, dia mengingatkan kepada masyarakat bahwa upaya pemerintah, di antaranya, membuat tanggul dan kanal tidak bisa juga membebaskan Jakarta sepenuhnya dari banjir. Pasalnya, kata dia, upaya pembuatan tanggul itu untuk mengantisipasi luapan dan debit air pada periode ulang, misalnya 5 tahunan, 10 tahunan, 50 tahunan, dan 100 tahunan.

”Tapi, kalau datang banjir luar biasa, seperti tahun 1996 dan 2002, tanggul itu tidak berguna,” tegasnya.
Sumber: Berita KAI, 22 Maret 2002

September 14, 2008

Saluran / Parit Resapan

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 11:37 pm

Saluran Peresapan

Saluran peresapan berfungsi untuk menampung air aliran permukaan dan meningkatkan daya resap air ke dalam tanah. Teknologi ini sesuai untuk wilayah dengan tanah yang (a) tidak rawan longsor, (b) mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air, dan (c) yang agak dangkal (kedalaman >20 cm) (Arsyad 2000). Saluran peresapan dibuat mengikuti kontur dengan ukuran lebar 30 – 40 cm dan dalam 40 – 50 cm.

Kelebihan dari teknologi ini adalah dapat memberikan peluang air untuk meresap lebih lama ke dalam tanah, dan dapat diterapkan pada tanah-tanah agak dangkal. Adapun kelemahannya adalah membutuhkan tenaga kerja yang relatif banyak terutama untuk pemeliharaan.

Sumber: Kasdi Subagyono (2007). “Konservasi Air untuk Adaptasi Pertanian Terhadap Perubahan Iklim” dalam Bunga Rampai Konservasi Tanah dan Air (Penyunting: Fahmuddin Agus dkk). Jakarta: Pengurus Pusat Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia 2004 – 2007.

Parit Resapan

Parit resapan dapat dibuat pada aeral pertanian (sawah maupun tegalan) dan areal pekarangan. dengan parit resapan ini maka air hujan yang jatuh di areal pertanian dan pekarangan sebagian atau seluruhnya dapat ditmpung dan diresapkan ke dalam tanah. Air yang tertampung dapat dimanfaatkan pada akhir musim hujan.

Parit Resapan Pada Areal Pertanian

Parit resapan (Gambar 1) dibuat menyesuaikan dengan kontur lahan, terutama untuk daerah-daerah yang relatif datar (kemiringan < 20%). Pada daerah dengan kemiringan terjal perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu atau dikonsultasikan dengan ahli geologi. Parit resapan ini dapat sekaligus difungsikan untuk budidaya ikan sebagai tambahan penghasilan bagi petani dan sebagai pengendali populasi nyamuk.

Gambar 1. Parit resapan pada areal pertanian

Gambar 1. Parit resapan pada areal pertanian

Parit Resapan pada Pekarangan

Parit resapan dapat dibuat di pekarangan rumah, dikenal juga sebagai kolam (Gambar 2). Parit resapan pada umumnya dibuat di sampai atau belakang rumah, disesuaikan dengan kondisi rumah dan bentang alam yang ada. Dimensi parit resapan di belakang rumah dapat bervariasi sesuai dengan ketersediaan lahan.

Di sekeliling parit resapan perlu ditanami dengan tanaman-tanaman produktif, misalnya mangga, pepaya, dan lain-lain, dan bila perlu dibuat pagar pembatas demi menjaga  keamanan anak-anak. Parit resapan dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan sebagai tambahan penghasilan sekaligus mencegah perkembangbiakan nyamuk.

Gambar 2. Parit resapan di pekarangan

Gambar 2. Parit resapan di pekarangan

Sumber: Agus Maryono dan Edy Nugroho Santoso (2006). “Metode Memanen dan Memanfaatkan Air Hujan untuk Penyediaan Air Bersih, Mencegah Banjir dan Kekeringan. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Resapan Air : SUMUR DAN PARIT RESAPAN

Banyaknya sarana air bersih SPT (Sumur Pompa Tangan), PAH (Penampungan Air Hujan), PMA (Penampungan Mata Air) dan SGL (Sumur Gali) dan limbah air buangan dari dapur dan kamar mandi, yang tidak mempunyai SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah) yang baik, dapat menyebabkan terjadinya genangan air yang dapat mencemari sumber/badan air dan menjadi tempat berkembang biaknya sektor penular penyakit.

Teknologi tepat guna untuk menampung dan meresapkan air buangan dari rumah tangga (dapur, kamar mandi, sarana air bersih yang dibangun) / Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) antara lain adalah :

  1. Saluran / Parit Resapan
  2. Sumur Resapan

DASAR PERHITUNGAN UKURAN PARIT/SUMUR RESAPAN

Dasar perhitungan dari penentuan besarnya ukuran parit/sumur resapan, harus terlebih dulu dicari angka perkolasi (PR) dengan menggunakan alat uji perkolasi.

Yang dimaksud dengan waktu perkolasi adalah: waktu dalam satuan menit yang diperlukan oleh air, waktu turun sedalam 2,54 cm (1 inchi). Hasil waktu perkolasi dinyatakan dalam menit/inchi. Dengan kesimpulan bahwa makin lama waktu perkolasi, makin luas tanah peresapan yang diperlukan.

Hubungan waktu perkolasi dengan luas tanah absorbsi dinyatakan dengan dalil sebagai berikut: Makin lama waktu perkolasi makin luas tanah absorbsi yang diperlukan Hubungan ini dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Keterangan:

  • Area tanah absorbsi untuk parit resapan adalah luas dasar parit
  • Area tanah absorbsi untuk sumur resapan adalah luas dinding samping
  • Waktu perkolasi diatas 30 tidak sesuai untuk sumur resapan
  • Waktu perkolasi diatas 60 tidak sesuai untuk system peresapan

Keterangan :

  1. Luas tanah absorbsi untuk parit resapan adalah luas dasar parit
  2. Waktu perkolasi diatas 30 tidak sesuai untuk sumur resapan
  3. Waktu perkolasi diatas 60 tidak sesuai untuk system resapan

Catatan:

  • Sebuah lubang dengan garis tengah 5 feet dan kedalaman 6 feet dibawah inlet mempunyai luas efektif 94 ft2
  • Sebuah lubang dengan garis tengah 5 feet, kedalaman 16 feet maka luas 94 feet + 157 feet atau 251 ft2.
  • 1 ft = 0,305 meter
  • 1 ft2 = 0,093 m2

CONTOH PERHITUNGAN UKURAN PARIT & SUMUR RESAPAN

Untuk Sumur Resapan

1. Misalkan sebuah rumah tinggal dengan penghuni 5 orang. Pemakaian air 1 orang/hari = 20 liter, dimana setelah melalui pengukuran perkolasi didapat angka perkolasi minimum (PR) sebesar 4,482 menit/inchi. Tentukan: ukuran sumur resapan tersebut!

Penyelesaian:

Dari table-1: angka PR = 4,482 menit/inchi didapat area absorbsi (luas bidang peresapan) yang diperlukan = 3,8148 ft2 (hasil interpolasi). Jadi pemakaian untuk 5 orang (dengan pemakaian 20 liter/hari/orang), maka luas bidang peresapan yang diperlukan = 5 x 3,8148 ft2 = 19,074 ft2

Untuk menentukan kedalaman sumur resapan (t), jika diameter sumur resapan (D) ditentukan 2 ft (0,61 m) maka :

  • p . D . t = luas
  • (3,14) . (2) . (t) = 19,074
  • t = 3,0372 ft = 0,9263 m (note: 1 ft = 0,305 m)
  • Jadi kedalaman sumur resapan = 0,9263 m

2. Misalkan ditentukan : kedalaman ‘Lubang percobaan’ (d) 16 inchi (41 cm) didapat angka perkolasi (PR) = 4,482 menit/inchi. Sumur resapan digunakan untuk 5 orang dengan pemakaian air 1 orang/hari = 20 liter. Tentukan ukuran sumur resapan tersebut!

Penyelesaian:

Dari table-1: dengan angka PR = 4,482 menit/inchi didapat luas bidang peresapan = 3,8148 ft2 (hasil interpolasi). Jadi luas bidang peresapan untuk 5 orang (dengan pemakaian 20 liter/hari/orang) = 5 x 3,8148 = 19,074 ft2

Lihat table-3:

Maka dapat diambil: Kedalaman (t) = 2 ft = 0,61 m ; Diameter (D) = 3 ft = 0,9263 m

Atau dapat juga diambil: Kedalaman (t) = 3 ft = 0,9263 m ; Diameter (D) = 2 ft = 0,61 m

Untuk Parit Resapan

Misalkan rumah tinggal dengan penghuni 5 orang. Pemakaian air 1 orang/hari = 20 liter. Setelah melalui pengukuran perkolasi didapat angka perkolasi (PR) = 4,482 menit/inchi. Tentukan luas peresapan dan panjang parit resapan tersebut!

Penyelesaian:

Kapasitas air buangan = 5 x 20 = 100 liter (note: 1 galon = 3,7854 liter)

Jadi:

Kapasitas air buangan = 100 / 3,7854 = 26,417 galon/hari

Kalau dimisalkan angka perkolasi (PR) = 4,482 menit/inchi, maka dari table-2 didapat kecepatan maximum air buangan 2,355 galon/ft2/hari.

Jadi:

Luas parit resapan = 26,417 / 2,355 = 11, 2175 ft2 (note: 1 ft2 = 0,093 m2)

= 11,2175 x 0,093 = 1,0432 m2

Kalau diambil lebar parit = 0,5 m = 50 cm,

maka panjang parit resapan = 1,0432 / 0,5 = 2,086 m

Sumber: http://lingkunganhijau-noor.blogspot.com/

September 12, 2008

Lubang Resapan Biopori

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 1:53 am

Lima Juta Lubang Biopori di Jakarta

Tuesday, 27 January 2009 07:36 Eri Kartiadi 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan membuat lima juta lubang resapan biopori di Jakarta terwujud dalam waktu setahun hingga akhir 2009 ini. Saat ini, lubang biopori di Jakarta sebanyak 438 ribu buah. Gubernur Fauzi Bowo bahkan mengeluarkan Instruksi Gubernur untuk percepatan pembuatan biopori.

Hal itu disampaikan oleh Fitratun Nisa dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta, saat berbincang di acara Green Talk Green Radio.

GR (Green Radio): Bagaimana angka lima juta itu keluar?

FN (Fitratun Nisa): Target lima juta biopori itu merupakan target dari ibu Tatiek Fauzi Bowo. Beliau mencanangkannya di Hari Keluarga Nasional. Desember tahun lalu, Fauzi Bowo menargetkan sekitar satu juta lubang biopori.

GR: Metode apa yang dilakukan agar mencapai target itu?

FN: Salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan ibu-ibu PKK dan kader Posyandu, sebagai pelaksana di lapangan. Saat ini, Jumlah posyandu di Jakarta sekitar 4069. Jika ada lima kader aktif di setiap posyandu, dan setiap satu kader membuat 10 lubang biopori, maka jumlah lubang biopori cepat mendekati target.

GR: Daerah mana yang akan digelar?

FN: Pengerjaannya bisa diterapkan di semua jenis tanah di seluruh wilayah DKI. Sehingga tidak ada pengecualian bagi masyarakat. Karena pembuatan lubang biopori itu mudah, murah, efisien dan efektif.

GR: Seperti apa kesulitan yang akan dijumpai?

FN: Secara prinsip, tidak ada kesulitan. Masyarakat cukup antusias membuat lubang biopori. Hal ini terlihat dari banyaknya permintaan masyarakat untuk disosialisasikan lubang biopori di wilayah mereka. Mungkin kesulitannya dari ketersediaan alat bor.

GR: Solusinya?

FN: Sebenarnya, harga alat bor relatif murah, sekitar Rp 200 ribu. Satu alat bor bisa digunakan bergantian membuat lubang biopori. Nah, saat ini BPLHD mendistribusikan alat bor tersebut di setiap kelurahan, namun belum seluruhnya mendapatkan alat tersebut.

GR: Apa efek yang diharapkan bila mencapai target?

FN: Efeknya cukup banyak, terlebih masyarakat telah merasakan manfaatnya. Seperti, berkurangnya genangan air di wilayah atau rumah mereka. Meminimalisir sampah organik yang terbuang atau keluar dari rumah, ketiga, jangka panjangnya adalah meresapnya air ke tanah sebagai cadangan air tanah.

Efek lainnya mungkin hilangnya berbagai penyebab penyakit, akibat berkurangnya genangan. Efek luasnya turut berpartisipasi dan antisipasi pada pemanasan global

Sumber: http://www.greenradio.fm/index.php?option=com_content&view=article&id=303%3Alima-juta-lubang-biopori-di-jakarta&catid=1%3Alatest-news&Itemid=263&lang=

Biopori, Cara Sederhana Atasi Banjir

Kompas

Kamir S Brata. Sumber: Kompas

Setiap tahun, Kota Jakarta mendapat jatah banjir baik karena curah hujan yang tinggi atau kiriman dari daerah penyangga seperti Depok dan Bogor. Sebagai daerah hilir, semestinya menyiapkan dan menata Ibukota harus dipenuhi dengan daerah resapan air, sehingga dalam kondisi debit air meningkat bisa terserap.

Kenyataannya, persoalan yang multikompleks akibat urbanisasi menyebabkan lahan di Jakarta hampir ditutupi oleh bangunan dan daerah kedap air, karena tertutup semen. Lahan-lahan yang semula menjadi penampungan air, kini diuruk menjadi perumahan elite. Alhasil, air tidak terserap, tetapi meluber dan menggenangi permukiman penduduk.

Di tengah ketidakpastian menangani solusi karena belum kelarnya pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), sedangkan ancaman banjir kian sulit diprediksi, seorang ilmuwan dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Kamir R Brata menawarkan solusi alternatif meminimalkan dampak banjir dengan teknologi lubang serapan Biopori atau mulsa vertikal.

Berbeda dengan penemuan padi Super toy dan Blue Energy yang sempat mencoreng citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akibat tidak diuji kebenarannya secara ilmiah, penemuan Kamir sudah melalui tahapan tersebut, sehingga sangat layak ditawarkan ke publik untuk diterapkan mulai dari ruang lingkup yang paling kecil dalam skala rumah tangga.

Apalagi, teknologi yang ditawarkan sangat sederhana, tepat guna, mudah diterapkan, dan harganya sangat terjangkau, tetapi dampaknya luar biasa untuk menyelamatkan lingkungan khususnya menjaga ketersediaan air tanah dan meminimalkan dampak banjir.

Teknologi ini pada prinsipnya menahan air hujan tidak langsung mengalir ke daerah yang lebih rendah, tetapi membiarkannya terserap ke dalam tanah melalui lubang resapan tersebut. Dinamakan teknologi biopori, karena mengandalkan jasa hewan-hewan tanah seperti cacing dan rayap untuk membentuk pori-pori alami dalam tanah, dengan bantuan sampah organik, sehingga air bisa terserap, sehingga memperbaiki struktur tanah.

“Cara ini di samping membantu mengatasi masalah sampah perkotaan, juga diharapkan menjadi solusi mengatasi banjir yang selalu melanda Jakarta,” kata Kamir saat menyampaikan penemuannya itu beberapa waktu lalu.

Di kawasan perumahan yang hampir semua lahannya kedap air, teknologi lubang serapan biopori ini diterapkan dengan membuat lubang di saluran air ataupun di areal yang sudah telanjur diperkeras dengan semen dengan alat bor. Selanjutnya, sampah organik berupa daun atau ranting kering serta sampah tumah tangga dimasukkan ke dalam lubang berdiameter 10 cm dengan kedalaman 80 cm hingga maksimal satu meter. Sampah organik, berfungsi membantu kehidupan cacing tanah dan rayap yang nantinya akan membuat biopori.

Di saluran air, lubang serapan ini bisa dibuat setiap satu meter dan di ujung saluran dibuat bendungan sehingga air tidak lagi mengalir ke hilir, namun diserap sebanyak-banyaknya ke dalam lubang. “Jangan khawatir sampah organik akan meluap, karena air akan begitu cepat terserap ke dalam lubang. Lubang yang diisi sampah juga tidak akan menimbulkan bau busuk, karena terjadi proses pembusukan secara organik,” katanya.

Selain di lahan perumahan kedap air, teknologi ini juga bisa diterapkan di rumah-rumah yang memiliki lahan terbuka seperti di dekat pohon. Demikian juga di persawahan lahan miring, sebaiknya ditanami dengan padi gogo yang tidak membutuhkan banyak air.

Selain menjaga ketersediaan air tanah, biopori juga menyelamatkan lingkungan dari kepungan sampah. Sampah-sampah rumah tangga yang selam ini langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah (TPS), dengan teknologi ini memaksa masyarakat mengurai dan memasukkan sampah organik ke lubang tersebut.

Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam menerapkan teknologi ini sangat sederhana seperti bor tanah, cangkul, golok, palu, pahat, ember, gayung, bambu, pipa, dan sendok semen. Bor berfungsi untuk melubangi bidang tanah sekaligus mengangkat tanah hasil galian. Bor juga bisa digunakan untuk memasukkan kompos dalam lubang. Bor tanah terbuat dari besi yang didesain khusus. Di sepanjang bor ada alat ukur angka satuan sentimeter untuk mengetahui kedalaman lubang.

Mata bor dibuat dari lempengan besi tipis yang dibuat oval meruncing pada bagian ujungnya. Dengan desain seperti ini, bor bisa menembus tanah yang keras sekalipun. Panjang bor sekitar 120 sentimeter. Sementara di bagian pangkal dibuat pegangan, sehingga memudahkan dalam penggunaan. Bor tanah bisa dibeli di toko dengan kisaran harga Rp 175.000-Rp 250.000.

Cangkul digunakan untuk membersihkan permukaan tanah. Pahat dan palu digunakan untuk membongkar lapisan semen pada permukaan tanah yang disemen. Bahan yang digunakan untuk membuat lubang berupa semen, pasir, batu hias, air, dan sampah organik. Semen dan pasir digunakan untuk memperhalus permukaan lubang. Batu hias atau pecahan keramik berfungsi sebagai pemanis. Air untuk melunakkan tanah dan sampah organik digunakan untuk pengisinya.

Lubang resapan biopori (LRB) yang telah dibor selanjutnya pada sekeliling permukaan mulut lubangnya diberi semen agar kuat, lalu dimasukan potongan pipa PVC yang telah dibungkus koran pada lubang LRB sedalam 2 sentimeter. Lalu, sisipkan adukan semen dan pasir di sekeliling pipa. Bila penguat bibir lubang sudah mengeras, cabut pipa PVS dari tempatnya. Selanjutnya dorong kertas koran ke dalam lubang menggunakan jari tangan. Setelah lubang LRB siap, masukkan sampah organik ke dalam lubang sampai penuh.

Untuk memasukkan sampah lebih dalam bisa menggunakan bambu untuk mendorong ke dalam lubang. Pengisian sampah jangan terlalu padat agar tidak mengurangi jumlah oksigen di dalam tanah. Agar tidak membahayakan, lubang ditutup dengan besi beton atau alat penutup lain yang bisa dilalui air dan kuat menahan beban jika terinjak.

Dengan melihat uraian teknologi biopori yang mudah dan tepat guna, maka selayaknya pemerintah memberi apresiasi pada penemunya berupa penghargaan. Kendati demikian, penghargaan yang tidak ternilai jika pemerintah lebih gencar menyosialisasikan ke masyarakat.

Alasan keterbatasan anggaran kurang tepat, karena terbukti proyek triliunan untuk membangun bendungan justru menuai banyak masalah, karena dugaan praktik-praktik kurang terpuji dalam pembebasan lahan. Pemerintah seharusnya lebih arif dengan mendorong hasil penemuan yang murah dan tepat guna, ketimbang mendorong proyek-proyek mercusuar yang sarat dengan dugaan penyalahgunaan uang negara. Teknologi biopori salah satu solusi alternatif terkesan masih diabaikan, karena biayanya murah. [SP/Budi TP]

Sumber: Suara Pembaruan – 17 September 2008

Membuat Lubang Resapan Biopori

Pada edisi yang lalu, dalam rubrik Persona, Majalah Air Minum memuat hasil wawancara dengan Kamir R. Brata, dosen IPB yang menggagas Lubang Resapan Biopori sebagai teknologi tepat guna untuk mengatasi banjir dan sampah, serta untuk memelihara kelestarian air bawah tanah. Berikut ini adalah petunjuk cara membuat lubang resapan biopori tersebut. Mengingat segala manfaatnya, tidak ada salahnya jika anda mencoba untuk membuat lubang resapan ini di rumah atau di kantor anda.

Apa itu LRB?

Lubang resapan biopori (LRB) adalah lubang silindris yang dibuat ke dalam tanah dengan diameter 10 cm, kedalaman sekitar 100 cm atau jangan melebihi kedalaman muka air tanah. Lubang diisi sampah organik untuk mendorong terbentuknya biopori. Biopori adalah pori berbentuk liang (terowongan kecil) yang dibentuk oleh aktivitas fauna tanah atau akar tanaman.

Keunggulan dan Manfaat LRB

LRB adalah teknologi tepat guna ramah lingkungan untuk meningkatkan laju peresapan air hujan dan memanfaatkan sampah organik ke dalam tanah. Manfaat LRB:
• memelihara cadangan air tanah
• mencegah terjadinya keamblesan (subsidence) dan keretakan tanah
• menghambat intrusi air laut,
• mengubah sampah organik menjadi kompos
• meningkatkan kesuburan tanah
• menjaga keanekaragaman hayati dalam tanah
• mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh adanya genangan air seperti demam berdarah, malaria, kaki gajah dsb.
• mengurangi masalah pembuangan sampah yang mengakibatkan pencemaran udara dan perairan
• mengurangi emisi gas rumah kaca (COZ dan metan)
• mengurangi banjir, longsor, dan kekeringan.

Lokasi Pembuatan LRB

LRB dapat dibuat di dasar saluran yang semula dibuat untuk membuang air hujan. Di dasar alur yang dibuat sekeliling batang pohon atau batas taman.

Cara Pembuatan LRB

Buat lubang silindris ke dalam tanah dengan diameter 10 cm, kedalaman sekitar 100 cm atau jangan melampaui kedalaman air tanah pada dasar saluran atau alur yang telah dibuat. Jarak antar lubang 50 sampai 100 cm.

Mulut lubang dapat diperkuat dengan adukan semen selebar 2-3 cm, setebal 2 cm di sekeliling mulut lubang.

Segera isi lubang LRB dengan sampah organik yang berasal dari sisa tanaman yang dihasilkan dari dedaunan pohon, pangkasan rumput dari halaman atau sampah dapur.

Sampah organik perlu selalu ditambahkan ke dalam lubang yang isinya sudah berkurang menyusut karena proses pelapukan.

Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil pada setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan pemeliharaan lubang.

Jumlah LRB yang Perlu Dibuat

Sebagai contoh untuk daerah dengan intensitas hujan 50 mm/jam (hujan lebat), dengan laju peresapan air perlubang 3 liter/menit (180 liter/jam) pada 100 m2 bidang kedap perlu dibuat sebanyak (50 x 100): 180 = 28 lubang.

Bila lubang yang dibuat berdiameter 10 cm kedalaman 100 cm, setiap lubang dapat menampung 7,8 liter sampah organik, berarti tiap lubang dapat diisi sampah organik dapur 2-3 hari. Dengan demikian 28 lubang baru dapat dipenuhi sampah organik yang dihasilkan selama 56- 84 hari, di mana dalam kurun waktu tersebut lubang perlu diisi kembali.

Biaya yang Diperlukan

Pembuatan LRB akan dipermudah dengan alat bor tanah yang didesain disesuaikan untuk kegunaan peresapan air dengan pendekatan biopori. Alat bor LRB juga diperlukan untuk mempermudah pemanenan kompos yang terbentuk bersamaan dengan pemeliharaan LRB.

Bila I lubang LRB dapat dibuat dalam waktu 10 menit, tiap rumah tangga perlu membuat 30 LRB, berarti akan selesai dalam waktu 300 menit (5 jam) berarti perlu 1 hari orang kerja (Rp 35 000,-).

Bila setiap rumah tangga ingin memiliki bor LRB sendiri (harga bor Rp 175.000 – Rp 200.000), maka diperlukan biaya (Rp 205 000 – Rp 235 000). Biaya tersebut akan dapat
berkurang bila I bor tanah dimiliki bersama oleh beberapa orang.

Keterangan lebih lanjut, hubungi: TIM BIOPORI IPB, Bagian Konservasi Tanah clan Air, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, Kampus IPB Darmaga, Bogor Telp. 0251422321, Fax. 0251629358, website:http://www.biopori.com, e-mail: sekretariat@biopori.com

Sumber:  Majalah Air Minum – 01 April 2008

 

LUBANG RESAPAN BIOPORI

Genangan Banjir di Cipinang Muara Berhasil Diminimalisasi

Penemu LRB, Kamir R. Brata. Sumber: Kompas

Jumat, 2 Mei 2008
JAKARTA (Suara Karya): Sebanyak 500 lubang resapan biopori (LRB) yang dibangun Desember 2007 terbukti mengurangi genangan banjir di Cipinang Elok (Cipinang Muara RW 010), Jakarta Timur. Kini sudah dibangun lagi 2.000 LRB di RW 10 Cipinang Muara. Pembuatan dibantu mahasiswa Usakti dan sudah dijadikan percontohan untuk penyuluhan BPLHD DKI.

“Kini masyarakat di beberapa wilayah membangun ribuan lubang resapan biopori lagi. Kita targetkan tahun 2008 di seluruh Jakarta 1 juta lubang resapan biopori,” kata Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI, Budirama Natakusumah, kemarin.

Budirama, didampingi seorang staf Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Fitratunisa, menuturkan, tahun 2002 dan 2005 daerah Cipinang Elok banjir hampir sedada atau minimal sepaha. Kemudian, setelah dibangun 500 LRB, banjirnya tinggal sebetis. Setelah dibangun 2.000 LRB lagi, waktu banjir Februari 2008 genangan airnya tinggal 20-30 cm, bahkan cepat surut.

Menurut Budirama, pembuatan LRB ini tanpa upacara seremonial, tetapi langsung dipraktikkan setelah sosialisasi dan menunjukkan hasil. Memang, pertama kali diadakan apel besar dengan dibuka gubernur dan dihadiri 3.800 orang. Namun berikutnya berjalan dengan dukungan para mahasiswa dari 6 universitas di Jakarta, antara lain Usakti, Universitas Sahid, dan Universitas Negeri Jakarta.

Lokasi yang sudah dibangun LRB antara lain di Jalan Wijaya (300 titik), di Taman Surapati (300 titik), di rumah dinas guru, di rumah Wapres. “Kini sedang dibangun di Padang Golf Ancol sebanyak 1.250 titik dan Serdang Kemayoran 500 titik,” kata Fitratunisa menambahkan.

LRB, menurut Budirama, suatu teknologi tepat guna mengurangi genangan air dan sampah organik. Lubang tersebut dalamnya 80-100 cm, diameter 10-30 cm. Bagian dalamnya diberi sampah organik dan ketika hujan langsung kemasukan air. Sampah organiknya nanti berproses menjadi pupuk kompos. Bila sampah organik dari dapur, untuk menjadi kompos butuh 15-30 hari. Bila daun dan ranting, butuh 2-3 bulan. Tanah sekitar LRB gembur dan subur untuk tanaman.

Selain pembangunan LRB, warga DKI juga diharuskan membangun sumur resapan sesuai Peraturan Gubernur DKI No 68 Tahun 2005.

Ketua RW 010 Cipinang Muara, Ir Saksono Suhodo, Kamis (1/5), membenarkan penjelasan Budirama tersebut. Dengan 2.000 LRB itu RW 010 yang terdiri dari 15 RT dengan 627 rumah berhasil mengurangi sampah organik 4 m3 per hari dari total produksi sampah 15 m3 per hari. Setiap 14 hari, warga juga memanen pupuk kompos untuk penghijauan. “Sampai sekarang mahasiswa Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Trisakti terus mencatat dan memonitor hasilnya,” kata Saksono yang mantan Kadis Kebersihan DKI ini.

RW ini, mewakili Kelurahan Cipinang Muara, 3 kali memenangi lomba kebersihan tingkat kecamatan. Pada tahun 2006 pernah juara I lomba daur ulang se-Jakarta Timur. Saksono mengatakan, beberapa kelurahan daerah banjir baru-baru ini studi banding ke Cipinang Muara soal LRB. (Dwi Putro AA)

Sumber: Suara Karya Online, 2 Mei 2008

Pelaksanaan Training of Trainers (ToT) Biopori dan Workshop

Bertempat di Gedung Serbaguna Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, tanggal 9 Juli 20008 Dharma Wanita Persatuan Pusat didukung oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Biopori dengan tema ”Lubang Resapan Biopori Teknologi Tepat Guna Mengatasi banjir, sampah & kelestarian Air Bawah Tanah”.

Acara ini merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagaimana cara untuk dapat mengantisipasi akan bahaya kekurangan air dan juga berkurangnya tempat pembuangan sampah. Hal ini mengingat makin pesatnya pembangunan pemukiman serta prasarana fisik perkotaan telah mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka yang mengakibatkan berkurangnya pula tempat pembuangan sampah sementara (TPS) maupun tempat pemrosesan akhir (TPA). Selain itu dengan adanya gejala pemanasan global seringkali mengakibatkan perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan air hujan yang tidak terduga yang dapat menyebabkan banjir.

Dalam acara tersebut DWP Pusat mengundang Ibu Masnelyarti Hilman Msc, Deputi III dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan juga bapak Ir. Kamir R. Brata MS sebagai pembicara. Selain itu turut pula hadir bapak Ir. Saksono Suhodo sebagai testimoni dan ibu Wanda Hamidah sebagai moderator. Acara juga dihadiri oleh ibu-ibu dari organisasi PKK, KOWANI, KLH dan perwakilan DWP dari beberapa instansi.

Acara dibuka dengan kata sambutan dari Ketua Umum DWP Pusat Ibu Nila F. Moeloek yang mengatakan betapa pentingnya kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungan yang amat sangat berguna untuk menjaga ekosistem mengingat saat ini sudah terlampau tingginya polusi yang disebabkan oleh polusi yang berasal dari banyaknya kendaraan dan lain-lain. Beliau juga mengatakan sesuai dengan anjuran Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Fauzi Bowo agar kita sedapat mungkin mengatasi pemanasan global, penghijaun dan sanitasi air. Diakhir sambutannya beliau mengatakan marilah kita menggalakkan industri pangan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan disekitar kita.

Acara dimulai dengan pembicara pertama Ibu Masnelyarti Hilman Msc, yang mengutarakan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pemanasan global yang dapat mengakibatkan berkurangnya persediaan air dan banjir untuk itu kita sedapat mungkin menanggulangi masalah tersebut. Sebagai contoh banjir saat ini diakibatkan sekarang ini telah terjadi banyaknya pembukaan lahan seperti di Jawa sehingga terjadi ketidak seimbangan antara curahan hujan dan resapan air, banyaknya sampah yang menutupi selokan-selokan dan juga karena banyaknya erosi yang mengurangi daya tampung air. Untuk itu kita mengupayakan dengan membuat bak penampung, sumur penampung, pari dan taman resapan, lubang resapan biopori, yang merupakan cara dan metoda dalam memanen air pada musim hujan. Diakhir keterangannya beliau mengatakan sebaiknya pembangunan lingkungan harus selaras dengan pembangunan sekitarnya bukan saling bertentangan.

Sebagai pembicara ke II bapak Kamir R. Brata mengutarakan bahwa alam tidak dapat merencanakan ekosistem tetapi harus dibantu oleh manusia. Oleh karena itu kita sebagai manusia salah satu cara menanggulanginya dengan membuat Lubang Resapan Biopori yang dapat menampung air dan sampah-sampah organik. Biopori itu sendiri mempunyai arti pori yang berbentuk liang (terowongan-terowongan kecil) di dalam tanah yang dibuat oleh akar tanaman & fauna tanah. Sedangkan manfaat dari Lubang Resapan Biopori itu adalah sebagai pemanfaatan tempat sampah organik, penyuburan tanah, penghijauan, pengurangan bahaya banjir, mengurangi pencemaran lingkungan, dll. Beliau juga menerangkan cara mudah pembuatan Lubang Resapan Biopori yaitu dengan menggali lubang vertikal kedalan tanah, diameter sekitar 10 cm, sedalam < 1m, kemudian diisi dengan sampah organik. Diameter dibuat kecil untuk mengurangi beban resapan, sehingga laju peresapan air dapat dipertahankan. Dengan demikian sampah organik dalam LRB dapat mengalami proses pelapukan cepat sehingga tidak menimbulkan bau busuk. Dengan lubang diameter yang kecil maka LRB dapat dibuat menyebar seperti di sekitar pohon, kontur tanaman dan dasar saluran/got.

Pada acara ini juga dihadirkan bapak Ir. Saksono Suhodo dari RW.10 Kelurahan Cipinang Muara, Komplek Perumahan Cipinang Elok sebagai testimoni. Beliau mengatakan betapa pentingnya pembuatan Lubang Resapan Biopori di lingkungan tempat tinggal karena masayarakat daerah tersebut telah merasakan manfaatnya terutama pada musin hujan sebagai bukti sebelum di buatnya Lubang Resapan Biopori daerah tersebut mengalami banjir hingga ketinggian 1 m namun setelah dilakukannya pembuatan LRB banjir hanya mencapai ketinggian 10-15cm.

Sumber: http://www.dwp.or.id

Biopori di Kediaman Wapres Ditambah

Sebelumnya, lubang biopori di rumah wapres hanya 50 lubang, kini bertambah menjadi 67 lubang.

Pembuatan lubang biopori dilakukan Walikota Jakarta Pusat bersama wapres, Sabtu (14/6) sore. Puluhan warga sekitar tampak menyaksikan pembuatan lubang, sekaligus ingin mengetahui cara pembuatan dan manfaat dari lubang biopori itu sendiri. Bahkan beberapa warga ikut mencoba melakukan pengeboran tanah di pekarangan rumah dinas wapres yang tidak jauh dari Taman Suropati.

Sylviana Murni, Walikota Jakpus mengatakan, tujuan sosialisasi pembuatan lubang biopori dilakukan karena sudah diketahui betul manfaat teknologi tepat guna untuk mengurangi genangan air. “Sistim pori dan terowongan pada lubang biopori yang terbentuk dari cacing mampu menyerap air dengan cepat,” tukasnya, Sabtu (14/6).

Cacing yang membentuk pori-pori dan terowongan dalam tanah itu dihasilkan dari sampah yang disimpan dalam lubang biopori. Berarti, lanjutnya, lubang biopori mampu mengurangi sampah rumah rumah tangga. Seperti diketahui, bahwa sekitar 60 persen sampah di Jakarta dihasilkan dari rumah tangga.

Manfaat lainnya, kata mantan None Jakarta Timur ini, peran aktivitas cacing tanah dan akar tanaman juga bisa mengurangi dampak bencana akibat genangan air dan sampah. “Tersedianya cadangan air tanah bisa mengantisipasi dampak pemanasan global,” katanya. Semakin banyaknya lubang biopori diharapkan resapan biopori akan lebih baik lagi serta mikroba tanah semakin hidup dan bisa berwawasan lingkungan.

Budirama Natakusumah, Kepala BPLHD DKI Jakarta menambahkan, target pembuatan lubang biopori di DKI Jakarta sekitar 76 juta biopori, dan akan dilakukan secara bertahap. Di tahun ini saja lubang biopori yang ada sekitar 17 ribu biopori dari target satu juta lubang.

Beberapa kawasan sudah dijadikan lokasi percontohan manfaat dari lubang biopori. Misalnya saja di kawasan perumahan Cipinang Elok Jakarta Timur, setelah ada lubang biopori, kawasan itu sudah tidak tergenang air lagi. “Saya dapat informasi dari masyarakat bahwa di Cipinang Elok sudah tidak adalagi genangan meskipun turun hujan,” ujarnya.

Dipilihnya teknologi yang diserap dari IPB ini karena tidak membutuhkan biaya besar. Untuk satu lubang biopori, hanya membutuhkan biaya Rp 6.000. “Semua warga bisa berpartisipasi membuat biopori di lingkungannya karena biayanya sedikit dan manfaatnya besar,” pungkasnya.

Sumber Berita : Beritajakarta.com, Senin , 16/06/2008

Dana PPMK Akan Bantu Pengadaan Alat Lubang Biopori

Kepala BPLH Provinsi DKI Jakarta Budirama mengatakan target pembuatan lubang resapan Biopori di DKI Jakarta adalah 5 juta lubang, sampai saat ini baru terlaksana 350 ribu lubang dikarenakan kendala alat Biopori yang sangat terbatas.

Untuk mencapai target tersebut saya berupaya mencari solusinya, BPM sanggup membatu melalui dana PPMK di setiap kelurahan diadakan 100 alat lubang biopori dengan 260 kelurahan yang ada di DKI berarti ada alat 2.600.000 ini akan memudakan pencapaian target kita,”jelasnya saat emplemetasi kesepakatan wanita Jakarta dalam pembuatan lubang resapan biopori dalam rangka hari air di Kantor PKK Melatih di Kel.Kebagusan Pasar Minggu Jaksel, Selasa (12/8).

Sekarang lubang resapan biopori Jakarta Selatan paling banyak dan paling sedikit Jakarta Utara, ini disebabkan permukaan air tanah, dan tidak harus 1 meter kedalaman cukup ½ meter juga sudah bisa karena air akan meresap disampingnya.

Dikesempatan lain Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Tatiek Fauzi Bowo menambahkan bahwa peranan TP PKK juga membantu mensosialisasikan resapan biopori dan ini sudah dicanangkan Gubernur awal tahun dan PKK sudah bergerak untuk mensosialisasikan dalam masyarakat.

Melalui PKK dari BPM akan memberikan bantuan alatnya masing-masing kelurahan 100 alat, melalui kader PKK juga mengajak warga yang dan jangan mengandalkan aparat saja kader PKK harus tapi masyarakat harus peduli dan juga ikut membantu membuat lubang resapan biopori,”tambahnya.

Kalau kita mau memahami dan menyadari itu suatu kebutuhan selain untuk resapan juga berharap Jakarta bebas dari bahaya banjir dan itu sangat menolong, contoh di Cipinang Elok yang sudah berhasil kalu dulu kebanjiran sekarang sudah berkurang dan tidak kebanjiran lagi,”jelasnya.

Tatiek katakana yang apling penting adalah merawatnya biopori dan kalau bisa mengolah sampah organic dari dapur 30% sampak tidak terbuang sia-sia dan juga dijadikan pupuk kompos yang banyak manfaat nya untuk rumah tangga yang puny ataman serta sampak akan jadi uang sampak organic menjadi pupuk dan non organic menjadi sesuatu,”imbuhnya.

Sumber: selatan.jakarta.go.id, Kamis, 14 Agustus 2008

Ibu-ibu Jurkam Biopori

* Untuk Cegah Banjir Jakarta

Menteng, Warta Kota
BIOPORI-Ny Sri Hartati Fauzi Bowo mempraktikkan pembuatan lubang resapan biopori di halaman rumah dinas Gubernur DKI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/3). Para ibu-ibu didaulat menjadi juru kampanye pembuatan lubang pencegah banjir ini.ahmad sabran

Sekitar 50 orang ibu-ibu dari berbagai elemen masyarakat mengikuti pengenalan pembuatan lubang resapan biopori (LRB) di rumah dinas Gubernur DKI di Jalan Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/3).
Acara silaturahmi Menuju Jakarta Nyaman Sejahtera itu diadakan oleh LSM Caring Community (CC). Ketua Dewan Pendiri CC, Ny Sri Hartati Fauzi Bowo, mengatakan, kepedulian kepada lingkungan harus terus disosialisasikan, “Terutama tentang pembuatan lubang biopori,”ujarnya.
Para ibu itu akan menjadi juru kampanye LRB di wilayah masing-masing. “Saya kira melalui ibu-ibu akan sangat efektif, mereka bisa menyebarluaskan dengan cepat tentang ini,” ujarnya. LRB diharapkan dapat mencegah banjir di Jakarta.
Para tamu undangan diberikan pengertian dan teknik membuat LRB. Mereka juga dapat bertanya berbagai masalah terutama lingkungan. Disiarkan pula video tetang warga RW 10 Cipinangelok, Jakarta Timur, yang sudah menerapkan pabrik kompos dan LRB di kawasan perumahan mereka.
Ny Hartati mengatakan, kegiatan ini adalah yang kedua kalinya dilakukan CC. Setiap dua minggu sekali, CC akan mengadakan silaturahmi untuk terus mengampanyekan LRB. “Ini perlu di proses dan waktu, harus kita jalankan terus. Jadi jangan hanya karena sekarang musim hujan saja,” tandasnya. Selain itu LRB juga harus dilakukan sebagai sistem pengelolaan sampah organik.
CC dibentuk dari ibu-ibu yang mempunyai kepedulian pada lingkungan dan sangat antusias membantu berbagai program Pemprov DKI. Para tamu yang diundang yakni aktivis berbagai organisasi dan ibu-ibu penggerak PKK.
Fungsi LRB adalah untuk menyuburkan tanah serta mengonservasi air dalam tanah sehingga saat kemarau tidak terjadi kekeringan dan saat musim hujan tidak banjir. Sampah organik sisa dapur dan dedaunan dapat dimasukkan ke LRB untuk dijadikan kompos.
LRB ditemukan oleh Kamir Raziudin Brata, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB). Dengan LRB, tanah akan mendapatkan cukup air dan oksigen. Lubang sedalam 60-100 cm dengan diameter 10-30 cm itu dibuat menggunakan bor besi sederhana, besi panjang, atau linggis.
Lokasi lubang dapat dibuat di pekarangan yang permukaan tanahnya lebih rendah, sehingga air dapat mengalir ke lubang tersebut. Satu LRB dapat menampung 7,8 liter sampah organik, sehingga tiap lubang bisa penuh dalam waktu 2-3 hari. Jika ada 25 lubang, maka baru akan penuh dalam 50-75 hari. Dalam kurun waktu itu, lubang perlu diisi kembali karena sampah telah menjadi kompos. (m1)

Sumber: Warta Kota,  05 Maret 2008

Selamatkan Jakarta dengan Biopori

*M Clara Wresti*

Pemandangan Jakarta yang macet akibat genangan air menjadi pemandangan yang mudah ditemukan saat hujan mengguyur. Genangan air hujan yang membuat kendaraan antre satu kilometer itu lama kelamaan menyusut karena air mengalir ke selokan dan akhirnya ke laut.

Air hujan yang bisa menjadi sumber air minum bagi warga Jakarta itu akhirnya hanya terbuang percuma ke laut. Sementara ratusan ribu warga Jakarta Barat dan Jakarta Utara harus merogoh kantong membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Krisis air bukan monopoli Jakarta. Di Pulau Jawa, indeks ketersediaan air hanya 1,6. Angka ini jauh di bawah indeks rata-rata nasional yang mencapai 16,8. Kini Institut Pertanian Bogor (IPB) telah menemukan biopori, lubang di dalam tanah yang menjadi pori-pori alami hingga memungkinkan air hujan meresap ke tanah. Menurut penemunya, Kamir R Brata, pori-pori ini dibuat oleh organisme di dalam tanah, seperti cacing, akar tanaman, dan rayap.

“Lubang yang dibuat oleh organisme inilah yang nantinya menjadi jalan masuk air untuk meresap ke dalam tanah. Dengan demikian, debit air yang menggenang di permukaan akan jauh berkurang,” kata Kamir, pengajar di Bagian Konservasi Tanah dan Air, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan IPB.

Selama ini, air hujan sulit masuk ke dalam tanah karena permukaan tanah telah tertutup bangunan. Pembangunan di Jakarta yang tiada henti membuat daerah tangkapan air menciut setiap tahun.

Menurut Budirama Natakusumah, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, DKI Jakarta membutuhkan satu juta sumur resapan. Namun, hingga kini jumlah sumur resapan di Jakarta hanya sekitar 29.000 buah. Oleh sebab itu, biopori memungkinkan air bisa masuk ke tanah di lahan yang sempit karena ukuran biopori yang kecil, hanya berdiameter sekitar 10 sentimeter.

*Sampah organik*

Menurut Kamir, biopori tidak ubahnya dengan sumur resapan. Namun, jika sumur resapan dibuat oleh manusia, biopori dibuat oleh organisme di dalam tanah. Manusia hanya bertugas memberi makan organisme ini agar mereka membuat liang-liang lebih banyak lagi di dalam tanah.

“Makanannya hanya berupa sampah organik dari rumah tangga. Dengan demikian, kita juga telah mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke tempat penampungan akhir,” kata Kamir.

Sampah ini bisa berupa daun-daunan, sisa makanan seperti nasi, ikan, tulang, sayuran, dan sebagainya. Jika semua sampah organik dimasukkan ke dalam lubang biopori, sampah yang tersisa hanyalah sampah anorganik yang bisa dimanfaatkan oleh pemulung untuk didaur ulang.

Pemerintah pun senang karena jumlah sampah berkurang, dan lingkungan pun menjadi lebih bersih. Menurut Wali Kota Jakarta Timur Koesnan Abdul Halim, setiap harinya ada sekitar 80 meter kubik sampah di Jakarta Timur yang tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi.

Sampah organik yang dimasukkan ke dalam lubang biopori ini tidak hanya
bermanfaat sebagai makanan organisme. Sampah ini juga bisa diambil sebagai kompos setelah diuraikan oleh organisme. Dengan demikian, nilai manfaat yang bisa diperoleh warga dari biopori pun bertambah. Jika produksi komposnya banyak, bukan tidak mungkin kompos ini bisa dijual dan mendatangkan uang.

*Pembuatan biopori*

Untuk membuat biopori, dibutuhkan sebuah bor tanah hasil ciptaan IPB. Bor tanah tidak saja berfungsi untuk membuat lubang resapan biopori, tetapi juga untuk mengambil sampah organik yang telah berubah menjadi kompos. Untuk mengubah sampah menjadi kompos diperlukan waktu sekitar 10-14 hari.

Bor ini dijual dengan harga Rp 175.000 per buah. Namun, tidak perlu setiap rumah memiliki bor. Satu RT bisa memiliki dua-tiga unit bor karena pemakaiannya bisa bergantian. Pemesanan bisa dilakukan melalui internet di http://www.biopori. com.

Untuk membuat lubang resapan biopori diperlukan waktu sekitar 10 menit. Tidak ada ketentuan membuat jarak antarlubang. Namun, menurut Kamir, asalkan lubang itu tidak dibuat bersebelahan. Idealnya dalam jarak lima meter dibuat tiga lubang. Di lahan seluas 50 meter persegi, Kamir mengatakan, bisa dibuat lubang sebanyak 20-40 lubang.

Lubang ini akan lebih bagus jika ditempatkan di tempat mengalirnya air, di pinggir taman, di sekitar pohon, dan di daerah terbuka lainnya. Lahan yang telah telanjur disemen juga bisa dilubangi agar air masuk ke dalam.

Agar terlihat rapi dan tidak longsor, sebaiknya bibir lubang diberi semen atau pipa. Lalu atasnya diberi sebilah besi melintang untuk mencegah ada kaki anak kecil terperosok di dalam lubang itu.

Kedalaman lubang tidak boleh lebih dari satu meter untuk memudahkan
organisme di dalam tanah mendapatkan oksigen. Oleh karena itu, tinggi bor dibuat sekitar 120 sentimeter.

Setelah lubang selesai dibuat, mulailah dimasukkan sampah organik ke
dalamnya. Sampah yang dimasukkan ke dalam lubang tidak akan menimbulkan bau karena berada di dalam tanah dan segera diurai oleh organisme.

“Lubang ini juga tidak akan menjadi sarang tikus karena hewan bertulang belakang ini akan kesulitan untuk keluar dari lubang,” kata Kamir.

Dengan cara yang mudah dan murah membuat biopori, tidak ada alasan lagi buat warga Jakarta untuk tidak membuat biopori di halaman rumah.

Sudah waktunya warga Jakarta berpartisipasi menyelamatkan Jakarta dari banjir.

Sumber: Kompas, 26 Desember 2007

Membuat Lubang Resapan Sendiri

Akibat kurangnya daerah resapan air, musim hujan jadi identik dengan banjir. Anda bisa, lho, membuat lubang resapan sendiri. Dengan teknologi resapan biopori, dan sumur resapan, misalnya.

LUBANG RESAPAN BIOPORI

Salah satu teknik pembuatan lubang resapan yang belakangan populer adalah teknologi biopori, yang dikembangkan Tim Biopori dari Bagian Konservasi Tanah dan Air, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB. “Teknologi ini sebetulnya bukan teknologi baru,” kata Wahyu Purwakusuma, Wakil Ketua Tim Biopori IPB.

Dinamakan teknologi biopori atau mulsa vertikal karena teknologi ini mengandalkan jasa hewan-hewan tanah, seperti cacing dan rayap, untuk membentuk pori-pori alami dalam tanah, dengan bantuan sampah organik, sehingga air bisa terserap dan struktur tanah diperbaiki.

Tim yang diketuai Ir. Kamir R Brata, MS ini juga mengadopsi kondisi alam. “Kita lihat hutan tak pernah banjir, saat hujan lebat sekalipun. Itu karena di hutan banyak aktivitas biota tanah. Mereka membuat pori-pori di tanah, sehingga resapan hutan terus terjaga. Di hutan, makanan biota tanah juga selalu tersedia, yaitu daun-daunan dan sampah organik hutan,” lanjut Wahyu.

Untuk membuat biopori, dibuat lubang berdiameter 10 cm dan kedalaman 100 cm. “Kedalaman 100 cm ini dengan pertimbangan kebutuhan oksigen bagi biota tanah. Kalau di bawah 100 cm terlalu rendah, sehingga aktivitas biota tanah tidak efektif,” kata Wahyu. Lubang dibuat dengan bor tanah khusus yang dirancang Tim Biopori IPB. Panjang bor 120 cm, diameter bor 10 cm, dan panjang mata bor 20 cm.

Lokasi pembuatan lubang bisa dimana saja di bagian rumah, yang penting ada tanahnya. Lubang ini kemudian diisi dengan sampah organik. Jika sampah belum siap, disumpalkan saja sebagian di bagian atas lubang. “Tidak terlalu padat, tapi dimampatkan. Kalau penuh, jumlah sampah yang dimuat dalam 1 lubang mencapai 8 liter. Itu kalau hanya satu lubang. Idealnya, untuk 100 meter bidang kedap (bidang tanah yang ditutup bangunan) dengan perhitungan curah hujan 50 mm per hari (hujan lebat), butuh sekitar 30 lubang. Jika 30 lubang tadi dikalikan 8 liter sampah per lubang, berarti ada 240 liter sampah yang bisa ditampung,” lanjut Wahyu.

Sampah-sampah ini akan menjadi makanan biota tanah, lalu akan menjadi kompos yang bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman. “Kalau tidak mau pakai, komposnya bisa diambil dan diganti sampah yang baru. Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil pada setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan pemeliharaan lubang resapan.”

Bisa juga memasukkan biota tanah (cacing, misalnya) ke dalam lubang untuk mempercepat proses. “Ada yang ingin membuat kompos di lubang bipori. Mereka membuat starter untuk mempercepat dekomposisi. Nanti dipanen pas kemarau pada saat tidak ada air.”

Sebetulnya, begitu lubang selesai dibuat, saat itu juga ia akan langsung berfungsi, meski biopori belum terbentuk. “Tapi sifatnya masih resapan pasif, belum ada kegiatan biota tanah yang membuat pori-pori tanah. Begitu ada biota tanah, sekitar seminggu-dua minggu setelah pembuatan lubang, maka resapan akan berfungsi penuh. Ini ditandai dengan bagusnya resapan. Air lebih cepat meresap ke tanah,” lanjut Wahyu.
Teknologi biopori ini sangat cocok bagi rumah tangga, karena sangat mudah dan hanya butuh ruang yang kecil. “Panjang mata bor hanya 20 cm, hanya mengebor untuk kedalaman 20 cm. Setelah 20 cm, tanah dikeluarkan dulu, baru kemudian dibor lagi. Tak perlu khawatir lubang ini bakal menjadi lubang persembunyian tikus atau ular. Tikus nggak suka lubang vertikal, karena kalau ia masuk, nggak bakal bisa keluar. Ular pun begitu. Apalagi nantinya ada sampah. Panas. Tikus nggak bakal mau.”

Tim Biopori IPB menyediakan bor tanah untuk membuat lubang biopori. Pemesanan (online) dapat dilakukan melalui email ke sekretariat@biopori.com atau SMS ke: 0817225172 (Wahyu Purwakusuma). HASTO PRIANGGORO.

Sumber: http://www.tabloidnova.com/article.php?name=/membuat-lubang-resapan-sendiri&channel=news%2Fperistiwa, Rabu 27 Februari 2008 17:27

IPB Tawarkan LRB Solusi Atasi Banjir

[BOGOR] Pembuatan lubang resapan biopore (LRB) disarankan untuk dibuat di kawasan yang permukaan tanahnya sudah kedap air. Fungsi lubang itu bisa menjadi resapan air, sehingga ketika hujan, air tidak langsung menggelontor ke selokan dan kali atau sungai, tapi ada yang terserap ke dalam tanah.

Lubang resapan biopore itu, menurut Kamir R Brata, pakar dari Institut Penelitian Bogor (IPB), sudah bisa diterapkan setelah diuji coba di sejumlah kawasan oleh para peneliti IPB. Menurut dia, LBR berteknologi sederhana dan biayanya murah.

“Banyaknya lahan dan bangunan yang kedap air, menyebabkan air hujan yang turun tidak terserap tanah hingga terjadi penggelontoran air dari hulu ke hilir dan berdampak banjir. Untuk itu diperlukan solusi dengan teknologi tepat guna, sederhana dan biaya murah serta bisa dilakukan oleh siapa saja,” ujar Kamir di kediamannya di Desa Cibanteng, Kecamatan Dramaga, Bogor, Kamis (8/2).

Bagaimana cara membuat teknologi LRB untuk atasi banjir itu? Kamir menjelaskan, dengan cara membuat lubang dengan kedalaman 80 centimeter (cm) dan diameter lubang sekitar 10 cm. Langkah selanjutnya memasukan sampah lapuk sebanyak 2 sampai 3 kilogram (bergantung jenis sampah) ke dalam lubang atau sumur itu.

“Sampah-sampah ini kemudian diurai oleh organisme pengurai sehingga terbentuk pori-pori,” jelas staf Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian IPB ini. Dengan cara demikian, lanjutnya, air hujan yang turun tidak membentuk aliran permukaan melainkan meresap ke
dalam tanah melalui pori-pori.

Namun tidak perlu khawatir tanah akan menjadi lunak karena air yang terserap justru akan tersimpan menjadi cadangan air bawah tanah. Namun dalam pembuatan teknologi LRB ini disarankan agar kedalaman lubang yang dibuat kurang dari satu meter. Sebab  apabila lebih dari satu meter, cacing-cacing dan organisme pengurai lainnya akan mengalami kekurangan oksigen sehingga tidak dapat bekerja
dengan baik.

Selain mempraktikan proses pembuatan lubang, Kamir sempat menunjukkan juga penerapan LRB di lahan percobaan Cikabayan pada areal Kampus IPB Dramaga Bogor. Di lokasi itu, saluran pembuangan di lahan
tertutup semen dilubangi dengan jarak antar lubang yakni satu meter.

“Teknologi sederhana LRB ini sangat tepat diterapkan pada pemukiman warga yang umumnya di areal rumah mereka kedap air karena permukaan tanah tertutup semen,” ujarnya. Bencana banjir yang melanda Jabodetabek, baru-baru ini, pun membuat IPB turut prihatin terhadap bencana alam banjir itu.

Sebenarnya, bencana seperti ini tidak perlu terjadi apabila kita dapat mengantisipasi sebelumnya. “Bencana dapat diminimalisasikan secara terintegrasi bersama dan berkeseimbangan, hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk kepedulian kita bersama,” kata Kepala Kantor Prohumasi IPB, drh. R.P. Agus Lelana, SpMP, M.Si secara terpisah.

Banyak Masalah Sementara itu, Staf Pengajar Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan – IPB, Dr Supriyanto, yang juga Ketua Gerakan Penghijauan Peduli Banjir Jakarta dan Sekitarnya (GPPBJS), menegaskan,
permasalahan yang dialami Jabodetabek karena beberapa faktor antara lain, wilayah itu menjadi Kota Megapolitan, kepadatan penduduk akibat urbanisasi, polusi baik industri dan kendaraan serta banjir tahunan dari Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane.

Banjir merupakan salah satu masalah yang sering dialami DKI Jakarta. “Penyebab banjir Jakarta di antaranya
karena curah hujan yang tinggi, adanya lahan kritis dan vegetasi kurang, resapan air menurun, waduk, situ dan saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik,” ungkap Supriyanto.

Menurut dia, dari data sebaran curah hujan di Jabodetabek, curah hujan tertinggi sekitar 3.000-3.500 milimeter per tahun terjadi di Bogor, dan terendah terjadi di DKI Jakarta dengan angka 1.700 milimeter per tahun. Untuk Tangerang, Bekasi dan Depok sekitar 2000-3000 milimeter per tahun.

Ditambah lagi kegiatan pembangunan di DAS Ciliwung yang cenderung mengarah pada penurunan
daya dukung lingkungan berupa penurunan kemampuan lahan dalam meresapkan air dan peningkatan laju erosi. Kondisi ini menyebabkan tingginya limpasan air permukaan yang berakibat timbulnya banjir tahunan di DKI Jakarta. “Oleh karenanya perlu transfer cost (kompensasi) dari daerah hilir
ke hulu. Kompensasi ini, terangnya, sangat diperlukan dalam penanganan
Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane,” ujarnya.

Luas lahan kritis sampai dengan tahun 2004 di DAS Ciliwung telah mencapai sekitar 5.400 hektar, yang tersebar di Kabupaten Bogor sekitar 4.600 hektar, Kota Bogor sekitar 70 hektar dan Kota Depok sekitar 730 hektar. “Lahan kritis tersebut perlu dibangun kembali dengan menaman jenis-jenis yang produktif dan disukai oleh masyarakat. Dengan demikian, penanganan DAS Ciliwung harus terpadu yang melibatkan dua propinsi, Jawa Barat dan DKI Jakarta,” imbuhnya.

Sementara saat ini enam dari 20 situ yang dimiliki DKI Jakarta telah rusak parah. Yaitu, Situ Rawa Dongkal,
Aneka Elok, Rawa Badung, Ria Rio, Kebon Melati, dan Pluit. Selain tercemar sampah dan limbah, pendangkalan terjadi oleh tumbuhan air. Solusi penanggulangan banjir, menurut dia, bukan hanya didasarkan pada civil engineering tetapi harus didasarkan pula pada agricultural, fisheries dan
forestry engineering.

“Salah satunya dengan peningkatan resapan air melalui rehabilitasi hutan dan lahan (penghijauan),” tandasnya. GPPJS dan IPB telah melakukan berbagai kegiatan seperti berbagai pelatihan, pembibitan dan penghijauan sebanyak 284.700 batang ditanam pada lahan 177,75 hektar, pengembangan sumberdaya manusia untuk Green School total peserta 603 orang, pembentukan kelompok tani. Kepedulian sivitas akademika juga ditunjukkan Badan Ekskutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB, ketika musibah melanda DKI Jakarta, mahasiswa mengumpulkan dana sukarela dari masyarakat sekitar kampus. [126]

ttp://www.suarapembaruan.com/last/index.html

Sumber: Suara Pembaruan, 12 Pebruari 2007

Teknologi Biopori, Solusi Tepat Atasi Banjir

Bogor (ANTARA News) – Sebagai salah satu upaya mengatasi banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya setiap tahun, Institut Pertanian Bogor (IPB) memperkenalkan teknologi lubang serapan biopori yang relatif mudah diaplikasikan mulai dari skala rumahtangga hingga skala lebih luas.

Teknologi ini bisa diaplikasikan di kawasan perumahan yang 100 persen kedap air atau sama sekali tidak ada tanah terbuka maupun di areal persawahan yang berlokasi di kawasan perbukitan, kata dosen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Ir. Kamir R Brata MS di Bogor, Selasa.

Prinsip dari teknologi ini adalah menghindari air hujan mengalir ke daerah yang lebih rendah dan membiarkannya terserap ke dalam tanah melalui lubang resapan tersebut.

“Selama ini yang menjadi salah satu faktor penyebab banjir adalah air hujan yang mengguyur wilayah hulu tidak bisa diserap dengan baik karena berkurangnya pepohonan dan banyaknya bangunan, sehingga wilayah hilir kebanjiran,” kata dia.

Dinamakan teknologi biopori atau mulsa vertikal karena teknologi ini mengandalkan jasa hewan-hewan tanah seperti cacing dan rayap untuk membentuk pori-pori alami dalam tanah, dengan bantuan sampah organik, sehingga air bisa terserap dan struktur tanah diperbaiki.

“Cara ini disamping membantu mengatasi masalah sampah perkotaan, juga diharapkan menjadi solusi atas bencana banjir yang selalu melanda Jakarta,” kata Kamir.

Di kawasan perumahan yang 100 persen kedap air, teknologi lubang serapan biopori ini diterapkan dengan membuat lubang di saluran air ataupun di areal yang sudah terlanjur diperkeras dengan semen dengan alat bor.

Kemudian ke dalam lubang berdiameter 10 cm dengan kedalaman 80 cm atau maksimal satu meter tersebut, dimasukkan sampah organik yang bisa berupa daun atau ranting kering serta sampah rumahtangga.

Keberadaan sampah organik ini berfungsi untuk membantu menghidupkan cacing tanah dan rayap yang nantinya akan membuat biopori.

Di saluran air, lubang serapan ini bisa dibuat setiap satu meter dan pada ujung saluran dibuat bendungan sehingga air tidak lagi mengalir ke hilir namun diserap sebanyak-banyaknya ke dalam lubang.

“Tidak perlu khawatir sampah organik akan meluap karena air akan begitu cepat terserap ke dalam lubang. Begitu pun tidak ada bau yang ditimbulkan dari sampah karena terjadi proses pembusukan secara organik,” ujarnya.

Penyerapan air ini juga tidak akan merusak pondasi bangunan karena air meresap secara merata.

Teknologi ini juga bisa diterapkan di rumah-rumah yang memiliki lahan terbuka. “Saya sudah membuktikan, dengan membuat lubang-lubang semacam ini di dekat pohon, pohon menjadi semakin subur,” kata dia.

Sementara itu, untuk kawasan persawahan di lahan miring, sebaiknya ditanami dengan padi gogo yang tidak membutuhkan banyak air.

Air justru diserapkan ke dalam tanah dengan cara diberi serasah di dasar saluran atau dengan membuat cekungan berisi serasah. Prinsip ini sama dengan lubang serapan yang diisi dengan sampah organik.

“Jangan khawatir ada tikus atau ular karena cekungan ini akan selalu tergenang air,” kata Kamir.

Lebih lanjut ia menegaskan, aplikasi teknologi tepat guna ini memerlukan dukungan masyarakat untuk mengubah kebiasaan mencampur sampah organik dan anorganik.

Diperlukan keterlibatan masyarakat secara luas, dari wilayah hulu hingga hilir, sehingga teknologi ini bisa dirasakan manfaatnya untuk mengatasi banjir, kata Kamir.(*)

Sumber: ANTARA, 06/02/07 18:08

Oktober 2, 2013

Kampung Ramah Air

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 6:42 am

Kampung Ramah Air

sahroel polontalo, pusat riset aksi pengelolaan das, komunitas ciliwung depok,  085885317653. prapedas.sp@gmail.com

Kampung Ramah Air didasarkan pada filosofi sederhana: “Jika kita ramah terhadap air maka sebagai imbalannya air pun akan ramah terhadap kita.” Ini untuk menegaskan bahwa berbagai permasalahan terkait sumber daya air yang kita hadapi saat ini seperti banjir, kekeringan, krisis air baku, pencemaran air sungai,  adalah akibat dari berbagai perilaku / kebiasaan kita yang tidak ramah terhadap air.

Perilaku / kebiasaan yang ramah terhadap air, antara lain:

1.     Perilaku/kebiasaan menanam pohon. Tajuk pohon akan mengintersep air hujan. Serasah / bahan organik / humus   yang ada di bawah pohon akan memudahkan air terinfiltrasi ke dalam tanah. Perakaran pohon akan memudahkan terjadinya perkolasi di dalam tanah.

2.     Perilaku/kebiasaan menampung air hujan. Air hujan adalah sumber daya gratis yang selama ini dibiarkan begitu saja menjadi aliran permukaan. Setiap pemilik / pengelola persil lahan harus didorong untuk mulai menampung air hujan yang jatuh di atap rumah / bangunan. Jika setiap warga melakukannya, disamping akan mengurangi aliran permukaan yang menuju sungai (mengurangi debit puncak /peak discharge), air yang tertampung bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Itu berarti menghemat penggunaan air tanah dan listrik yang selama ini digunakan untuk menggerakan pompa air. Menghemat listrik berarti ikut mengurangi emisi gas rumah kaca. Menampung air hujan dapat dilakukan di ember, tong plastik, tampungan air yang terbuat dari beton, fiber glass, dsb.

3.     Perilaku kebiasaan meresapkan air hujan ke dalam tanah. Dengan membangun fasilitas yang memudahkan air hujan teresap ke dalam tanah, seperti lubang resapan biopori, sumur resapan, sumur injeksi, taman resapan, parit resapan, maka cadangan air tanah akan meningkat dan sekaligus akan mengurangi bagian air hujan yang masuk sungai (mengurangi debit puncak).

4.     Perilaku/kebiasaan untuk menutup lahan terbuka dengan tanaman penutup tanah (cover crops). Ini menutup kemungkinan terjadinya erosi percikan (splash erotion) sehingga air aliran permukaan tetap jernih.

5.     Perilaku/kebiasaan mengalirkan air hujan dengan cara yang aman / tidak menyebabkan erosi. Secara sederhana Ini dapat dilakukan dengan membuat sekat rumput (grass barrier), seperti  rumput vetiver, yang ditanam sejajar kontur. Sekat rumput ini akan memperlambat kecepatan aliran permukaan (slowing the flow) dan dengan demikian akan meminimalisir terjadinya erosi dan memberikan kesempatan aliran permukaan untuk terinfiltrasi. Dengan sekat rumput  ini, air aliran permukaan juga akan menjadi relatif jernih dan semakin banyak air yang terinfiltrasi.

6.     Perilaku/kebiasaan mengkonservasi sempadan sungai dengan vegetasi penyangga riparian. Formasi vegetasi ini akan menjaga tebing dan menfilter aliran permukaan sebelum masuk sungai.

7.     Perilaku/kebiasaan mengolah limbah cair sebelum dibuang ke badan air. Dari berbagai publikasi, 80 % pencemaran sungai bersumber dari limbah domestik, antara lain, limbah cair bekas mandi, dan bekas mencuci.  Dengan teknologi sederhana seperti fitoremediasi, kualitas air bekas ini bisa diperbaiki.

8.     Perilaku/kebiasaan memanfaatkan air hujan yang tertampung secara produktif. Air hujan yang tertampung bisa digunakan untuk budidaya ikan ataupun budidaya tanaman pangan / hortikultura di pekarangan.

9.     Perilaku/kebiasaan mengolah sampah (organik dan anorganik). Ini dapat dilakukan sampai mendekati zero waste. Sampah organik diolah dengan komposter menjadi kompos dan pupuk cair, sampah anorganik layak jual dibawa ke bank sampah dan sampah anorganik residu dioleh dengan tabung Sampah Plastik (Tabung SP).

Kampung Ramah Air adalah tawaran solusi berbasis masyarakat untuk berbagai permasalahan sumber daya air. Ini merupakan bentuk aksi kolektif dari warga suatu kampung (skala  RT) yang akan berkontribusi positif terhadap kuantitas dan kualitas air.  Aksi kolektif adalah pelaksanaan dari keputusan kolektif, dan keputusan kolektif adalah produk dari musyawarah/rembug warga di kampung yang bersangkutan. Karena itu tahapan awal untuk mengembangkan Kampung  Ramah Air adalah menfasilitasi rembug warga RT yang akan menghasilkan keputusan kolektif (rencana aksi), komitmen bersama, dan bermuara pada pelaksanaan aksi kolektif. Peran berbagai pihak (pemerintah, dunia usaha/CSR, LSM, perguruan tinggi)  adalah menfasilitasi perealisasian rencana aksi komunitas RT tersebut. Agar kinerjanya terukur, Kampung Ramah Air ini harus diuji coba di DAS tertentu dan menjadi gerakan massif skala DAS. Dengan kondisi yang ada, DAS Ciliwung layak dipilih untuk lokasi uji coba itu.

Juli 20, 2013

Tarsoen Waryono

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 12:23 am

FENOMENA DAN PENGENDALIAN BENCANA BANJIR DI DKI JAKARTA 

Oleh : Tarsoen Waryono 
Staf Pengajar FMIPA, Staf Peneliti PSBK dan Pengelola Hutan Kota Universitas Indonesia; 

Makalah pada Temu Karya dengan Wartawan tanggal 13 Mei 2002, Pusat Studi Biodiversity dan Konservasi Universitas Indonesia; 

Sumber: http://staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/archives/161  

LATAR BELAKANG

Hampir pada setiap musim penghujan, selalu marak dengan peristiwa banjir yang muncul dimana-mana; dengan lokasi dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan sangat beragam. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder), baik pemerintah, pengusaha, LSM, perguruan tinggi, maupun masyarakat; untuk mengatasi fenomena banjir, baik pembangunan sarana prasarana pengendali banjir, dan sistem drainase maupun kegiatan program Prokasih (Gerakan Ciliwung Bersih);

Namun demikian fenomena banjir masih tetap terjadi dimana-mana; hingga munculah pertanyaan dari masyarakat luas, mengapa sungai-sungai yang telah ditangani masih saja terjadi bencana banjir ?

Pertanyaan semacam itu juga muncul di Sumatera Utara (Kompas, 16 Januari 2002), dimana masyarakat menuntut pemerintah (Gubenur, Bupati dan Walikota) untuk mempertanggung jawabkan berbagai upaya yang telah dilakukan. Jawaban para pejabat, dan atau petugas terkait selalu mengatakan sarana prasarana pengendali banjir dan sistem drainase, untuk mengatasi debit banjir 10 tahun, atau 25 tahun, dan atau 50 tahunan, dan bukan untuk banjir yang lebih besar lagi. Jawaban tersebut tidak salah, namun nampaknya belum dapat dipahami dan memuaskan oleh masyarakat luas. Pertanyaan senada, juga terlontarkan kapankah DKI Jakarta bebas dari fenomena banjir. Jayakarta atau Batavia ± 50.000 ha oleh kolonial Belanda dirancang untuk jumlah penduduk ± 1.000.000 jiwa, dan kini DKI Jakarta (65.000 ha) jumlah penduduknya 8,7 juta jiwa (malam hari), dan 11,2 juta (siang hari).

Terjadi perubahan dari rencana 20 jiwa/ha menjadi 133,8 jiwa/ha, dan masalah banjir baru diributkan bila berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Upaya untuk mengatasi merupakan upaya bersama antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri, maupun pihak-pihak terkait (stakeholder) lainnya, untuk itulah perlunya transparansi atas pemahaman bersama atas fenomena penyebab banjir yang terjadi secara periodik di DKI Jakarta. Dengan kata lain disinilah peranan kalangan Pers menjadi strategis kedudukannya untuk mampu mengolahdayakan makna ”peace jurnalism” terhadap fenomena banjir.

BAB II ANATOMI SUNGAI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

2.1. Fenomena DAS

Daerah Aliran Sungai (DAS), adalah suatu bentang alam yang dibatasi oleh punggungan topografi, dimana setiap air yang jatuh akan mengalir menuju satu titik outlet;

Sungai adalah jaringan pengaliran air, mulai dari mata air (hulu) sampai dengan muara (hilir). Secara alamiah dibatasi oleh tebing dan bantaran sungai pada kanan dan kiri sepanjang badan sungai. Tebing sungai kelerengannya bisa bervariasi, sedangkan bantaran sungai dicirikan oleh vegetasi khas riparian yang tumbuh secara spesifik di antara dua ekosistem perairan dan daratan. Peranan fungsinya berperan sebagai penyangga (buffer) dan filter unsur-unsur (komponen) fisik dan kimia tanah dan air. DKI Jakarta (65.000 ha) terlintasi oleh 13 aliran sungai dengan 780.000 ha wilayah tangkapan di bagian hulunya, dan secara keseluruhan bermuara di Teluk Jakarta.

2.2. Fakta Fisik Penggunaan Lahan

Hasil analisis citra landsat tahun 1995, wilayah tangkapan 13 aliran sungai , penggunaan tegalan menduduki kawasan paling luas yaitu 29%, diikuti oleh penggunaan permukiman urban dan kotadesasi, masing-masing sebesar 12,80% dan 16,45%.

Data di atas, menunjukkan bahwa fakta fisik permukiman dan penggunaan lain tercatat 34,78% (271.200 ha) yang merupakan salah satu faktor penghambat besaran infiltrasi air. Lantai bangunan permukiman teratur dan pedesaan 67,5%, maka wilayah permukiman yang berpeluang menghambat supai air kedalam tanah (infiltrasi) sebesar (0,325 X 271.200) = 88.100 ha. Selain lantai bangunan alih fungsi kawasan tandon air (situ-situ, rawa, lahan basah dasn pesawahan) menjadi permukiman (1994-2000) tercatat 4,0% dari seluruh wilayah tangkapan atau sebesar (31.200 ha). Dengan demikian wilayah tangkapan DAS yang infiltrasinya terganggu (terhambat) sebesar 88.100 ha + 31.200 ha = 119.300 ha.

2.3. Faktor Penyebab Banjir di Daerah Hilir

A. Curah hujan

Total hujan tahunan secara keseluruhan tercatat sebesar 226,3 juta m3/tahun.

B. Sedimentasi Wilayah tangkapan

Besaran sedimentasi pada penggunaan tanah permukiman urban 96,18 ton/ha/tahun, permukiman kotadesasi 278,64 ton/ha/tahun, permukiman pedesaan 110,43 ton/ha/tahun, kawasan tandon air dan pesawahan 23,87 ton/ha/tahun, kebun dan perkebunan 123,98 ton/ha/tahun, tegalan 269,76 ton/ha/tahun, pekarangan 146,87 ton/ha/tahun, keramat dan kuburan 28,65 ton/ha/tahun, hutan dan RTH lindung 39,87 ton/ha/tahun, dan penggunaan lain-lain 78,43 ton/ha/tahun. Rata-rata sedimentasi pada wilayah tangkapan 13 aliran sungai sebesar 119,668 ton/ha/tahun.

C. Siklus Hidrologi Wilayah Tangkapan 13 Aliran Sungai

Hujan (P) = Infiltrasi + Evapotranspirasi + Run off (air limpasan)

Gambar di atas menunjukkan bahwa infiltrasi air tercatat hanya 10,27% dan masih dikurangi dengan lantai bangunan yang menghambat masuknya air kedalam tanah yaitu sebesar 12,69% (98.988 ha).

D. Morfologi Badan Sungai

Morfologi alur-alur sungai di Jakarta >80% tergolong morfologi agradasi dan pasang surut, sehingga pada saat debit sungai mencapai puncak, semua dataran banjir hidrologi (flood plan hidrologi) di bagian hilirnya tergenang luapan air, bahkan lebih dari 40% di daerah morfologi pasang surut (Jakarta Utara) saat debit sungai mencapai puncak flood plan topografinya merupakan bagian dari genangan.

Luas bantaran sungai di DKI Jakarta 1.380 ha (± 308 km sungai asli), Kondisi penutupan vegetasinya (riparian) > 85% telah terganggu dan 72,8% lahan bantaran terokupasi oleh penduduk, sedangkan lahan bantaran efektif tidak terganggu (baik/ utuh) tercatata ± 15 %. Jumlah okupasi penduduk tercatat 41.000 jiwa (29,6 jiwa/ha) atau 133,1 jiwa/km panjang sungai.

E. Daya Tampung Badan Sungai

Daya tampung badan sungai di wilayah hilir (DKI Jakarta), tercatat tinggal 33,21%, berarti 66,79% telah terjadi pendangkalan. Pendangkalan sungai Ciliwung (Kampung Melayu) rata-rata 60 cm/tahun, S. Grogol rata-rata 47,40 cm/tahun, S. Sekretaris rata-rata 34,8 cm/tahun, S. Sunter rata-rata 58,10 cm/tahun dan S. Krukut rata-rata 68,20 cm/tahun.

Disisi lain limbah sampah padat, di pintu air Manggarai tercatat 350 ton basah/tiga bulan musim hujan, pintu Sunter tercatat 540 ton basah/tiga bulan saat musim penghujan.

2.4. Fenomena Banjir Jakarta (Prebuari 2002)

(a). Hujan terjadi secara menyeluruh dalam DAS (780.000 ha), dianggap semua land use normal, kecuali wilayah terbangun dan alih fungsi kantong-kantong air;

(b). Wilayah yang peluang infiltrasinya terhambat sebesar 119.300 ha; dengan estimasi maksimal 27% masih mampu mengifiltrasi air kedalam tanah, maka luas wilayah limpasan air langsung mengalir (0,73 X 119.300 = 87.000 ha);

(c). Pada kondisi hujan 100 mm (satu sendok makan) dalam satu jam, maka total air hujan yang tidak tertampung oleh badan sungai (8.700.000 X 100 = 80 juta m3);

(d). Saat itu (Prebuari 2002), hujan terus menerus (36 jam), perhitungan rendah (18 jam), maka volume air tidak tertampung oleh badan sungai sebesar (80 juta X 18 = 1,44 milyar m3);

(e). Wilayah tergenang di DKI Jakarta tercatat 32.000 ha, dengan debit 50% mengalir (estimasi sedang), maka rata-rata genangan yang terjadi {(1,44 M)/ (2)}/ (32.000) = 2,25 meter tinggi genangan;

(f). Pada saat itu kebetulan bulan mati berarti air laut (kondah), pasang cepat turun lambat, hingga tidaklah mengherankan bila genangan pada lokasi tertentu lebih dari 3,0 meter dalamnya, selama satu minggu;
(g). Faktor lain badan sungai semakin dangkal, sampah bertumpuk;

2.5. Upaya Pengendalian Banjir

Suatu pertanyaan mendasar apa Upaya yang dapat dilakukan dalam (mengatasi, mencegah, dan mengendalikan banjir). Jawabannya adalah pemahaman makna banjir dan pengendalian secara terpadu.

A. Pemahaman Makna Debit Banjir dan Probabilitas Kejadiaannya

(1). Menggambarkan besaran debit banjir menmggunakan periode ulang banjir sering menyesatkan (misleading), Contoh debit banjir Ciliwung untuk periode 25 tahun (400 m3/dt), dan periode 100 tahun (1.500 m3/dt);

(2). Sebagian masyarakat mengartikan bahwa debit banjir sebesar 400 m3/dt, akan terjadi di Ciliwung setiap 25 tahun. Dengan demikian apabila Ciliwung ditanggul dengan perhitungan debit tersebut, maka selama 25 tahun masyarakat akan aman dan tidak bakal terjadi banjir yang lebih besar lagi (periode 100 tahunan);

(3). Pengertian di atas sama sekali keliru, karena debit berapapun dapat terjadi kapan saja.

Pemahaman yang sederhana, bahwa debit banjir dengan periode ulang 25 tahun (400 m3/dt); bermakna identik dengan pengertian bahwa setiap tahun kemungkinan terjadinya debit banjir yang sama memiliki peluang 4%, dan periode ulang 100 tahun dengan debit (1.500 m3/dt) peluangnya 1%.

Kini nampaknya menjadi jelas, bahwa tanggul Ciliwung yang dibangun dengan debit banjir 400 m3/dt (perhitungan debit periode 25 tahun), setiap tahunnya kemungkinan terjadi banjir yang sama atau melebihi kapasitas tanggul sebesar 4%; dan apabila tanggul sungai yang dibangun dengan perhitungan debit periode 100 tahunan (1.500 m3/dt), maka kemungkinan terjadinya banjir yang sama atau melebihi kapasitas tanggul sebesar 1%;

(4). Dengan demikian berapapun tingkat pengendalian banjir yang dipakai, setiap tahun masih terdapat resiko/kemungkinan terlampoi oleh banjir yang lebih besar.

(5). Contoh kongkrit; Periode ulang debit Ciliwung hasil pengukuran di Pintu Manggarai tahun 1973 tercatat 370 m3/dt. Tahun 1996 berkembang 570 m3/dt, dan pada tahun 2002 tercatat 698 m3/dt. Padahal curah hujan yang jatuh hampir sama (rata-rata UI, Depok, Cibinong, Bogor tercatat 2.903 mm/tahun);
Pertanyaan muncul; volume hujan sama akan tetapi debit banjir cenderung semakin besar, apa faktor penyebab utamanya ?;

(6). Jawabnya; ada perubahan land use di bagian hulu, alih fungsi kantong-kantong air menjadi permukiman, pendangkalan sungai, okupasi penduduk di bantaran; rendahnya kesadaran, kepedulian, serta pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya sumberdaya sungai, hingga menyebabkan terganggunya peranan fungsi vegetasi riparian (ekosistem bantaran sungai);

(7). Dengan demikian apakah benar bahwa manusialah yang harus menjadi prioritas utama untuk diolahdayakan ? ;

B. Upaya Kendali Banjir Terpadu

(1). Upaya mengatasi genangan (banjir), bertujuan untuk memperkecil kerugian/ bencana yang ditimbulkan oleh banjir (flood damage mitigation);

(2). Perlu digabung dan pemaduserasian antara upaya yang bersifat struktur (in-stream), dengan upaya nonstruktur (off-stream) yang bersifat menyeluruh berbasis kemasyarakatan; yang dalam hal ini disebut 12 langkah terpadu; Ke-12 langkah tersebut adalah :

(1). Memetakan wilayah banjir 2002, sebagai dasar “strategi kendali” penanganan bencana alam banjir;

(2). Merehabilitasi kawasan sempadan sungai, dalam arti pemulihkan kembali (restorasi) vegetasi riparian bantaran sungai;

(3). Memasyarakatkan sumur resapan, sebagai program peningkatan tata air lingkungan permukiman, membenahi serta memelihara saluran-saluran drainase;

(4). Menyusun program (action plan) penentuan kawasan-kawasan pengembang membangun kawasan tandon air (situ-situ);

(5). Action plan rehabilitasi dan pengerukan situ-situ di seluruh DKI Jakarta (28 situ), untuk tujuan optimalisasi daya tampung tandon air;

(6). Menyusun program (action plan) pengerukan badan sungai pada zona endapan, di 13 aliran sungai dan 6 saluran kanal;

(7). Penyuluhan pentingnya bantaran sungai dan menyusun program resetlement penduduk di bantaran sungai;

(8). Menyusun program (action plan) resetlement permukiman daerah rawan banjir (sangat tidak relevan untuk pemukiman); untuk dijadikan kawasan tandon air (situ);

(9). Menggalakan moto ”Gerakan Kali Bersih” sebagai penyangga lingkungan perkotaan”, melalui penyuluhan kendali limbah domestik sampah padat dan limbah cair; membentuk kelompok-kelompok pelestarian sumberdaya alam (KPSA) di bawah binaan Lurah dan Camat khususnya di sekitar bantaran sungai;

(10). Membuat Tim kendali banjir terpadu, dimana LSM dan pihak lainnya termasuk di dalamnya;

(11). Menyusun program pengendalian wilayah resapan secara terpadu (JABODETABEK), melalui konsep manajemen bioregional (780.000 ha) watershad 13 aliran sungai), menjadi prioritas dan bukan Bopuncur;

(12). Memberdayakan konsep penyusunan RRTRW (Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah), penjabaran RTRW berbasis Intensitas Pemanfaatan Ruang (IPR), dan bukan atas dasar jumlah penduduk;

BAB III URAIAN PENUTUP

(1). Langkah-12, pada dasarnya merupakan tindakan penanganan pasca banjir Prebuari 2002, dan sekaligus merupakan upaya-upaya pengendalian banjir secara menyeluruh;

(2). Selain penanganan secara fisik (struktur), juga penanganan secara nonstruktur, dimana memberdayakan masyarakat merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh;

(3). Dalam kaitannya dengan upaya-upaya informasi (pemberitaan) yang harus disampaikan kepada masyarakat luas, nampaknya metode peace junalism akan banyak berperan untuk memadukan silang pendapat dan keinginan baik yang dikehendaki oleh masyarakat, maupun pemerintah; hingga tujuan yang hendak dicapai guna memperkecil kerugian akibat terjadinya bencana banjir dapat pula dilakukan dengan menerapkan flood damage management.

DAFTAR ACUAN

Juli 19, 2013

Fahmi Amhar

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 10:50 pm

Sistem Pengendali Banjir

Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar

Peneliti Badan Informasi Geospasial

Sumber: http://www.fahmiamhar.com/

profile-depan-fahmi-amharBanjir membuat sengsara. Air kotor masuk rumah, membuat sofa, kasur, buku-buku tidak bisa dipakai lagi. Pada saat banjir, listrik mati, PAM mati, telefon mati., jalanan macet. Pasca banjir, sampah di mana-mana. Pabrik dan kantor yang tidak kena banjirpun banyak yang tidak berjalan. Pegawainya tidak bisa menembus banjir. Daerah bebas banjir ikut kena imbasnya. Harga kebutuhan pokok naik. Pasokan BBM terlambat.

Adakah teknologi untuk mengendalikan banjir? ada! Kenapa tidak dipakai? Dipakai! Kenapa tidak berhasil? Perlu sistem! Sistem apa? Ada sistem keras (fisik) dan sistem lunak.

Banjir bukan sekedar fenomena alam. Fenomena alamnya adalah hujan. Tetapi hujan belaka tidak otomatis menyebabkan banjir. Untuk menjadi banjir, debit air yang berasal dari hujan dan limpahan daerah hulu, harus lebih besar dari “kredit air”, yaitu air yang meresap, menguap atau dibuang. Oleh sebab itu, agar tidak banjir, teknologi yang dapat dikembangkan adalah bagaimana mengendalikan peresapan dan pembuangan air.

jakarta-banjir-fahmiamhar-dot-comPengendalian hujan dan penguapan belum perlu kita bahas, karena perlu energi yang besar atau waktu lama. Agar peresapan optimal, tanah memerlukan permukaan yang poris. Hutan tropis adalah contoh permukaan yang amat poris. Akarnya yang dalam mampu mengantar air hingga lapisan yang terdalam. Sementara dedaunannya dapat melindungi serangan hujan langsung ke tanah. Kalau tidak terlindungi, lapisan humus yang mampu meresap air akan terkuliti, terbawa erosi, meninggalkan tanah gundul yang keras dan tidak dapat meresap air lagi. Karena itu, teknologi peresapan yang terbaik adalah penghutanan sebanyak mungkin lahan-lahan kosong, terutama di daerah hulu. Hingga saat ini belum ada teknologi mekanis, termasuk sumur resapan, yang lebih baik dari keberadaan pohon. Yang banyak diharapkan adalah bioteknologi untuk menghasilkan jenis pohon yang dalam waktu singkat dapat besar, berakar dalam dan efisiensinya tinggi.

Yang kedua adalah pembuangan. Air yang mengalir di permukaan harus dibuang ke laut. Kalau debitnya amat besar, saluran alam (sungai) yang ada bisa kewalahan. Untuk itu, ada beberapa teknologi untuk mengatasinya:

(1) membuat setu (danau penampungan). Ini teknologi yang paling sederhana, namun boros ruang. Di zaman Belanda, ada ratusan setu di Jakarta dan Bogor. Ada setu yang aslinya rawa-rawa, ada pula yang memang dibuat. Sekarang setu-setu itu banyak yang diurug jadi perumahan. Alasannya untuk mengatasi ledakan penduduk, sekaligus mengusir sarang nyamuk malaria atau demam berdarah. Sayang fungsi anti banjirnya tidak diganti. Idealnya, kalau diurug, maka harus ada teknologi penggantinya, misalnya yang berikut ini.

(2) Kanalisasi, termasuk normalisasi sungai dan sodetan. Normalisasi adalah pelurusan aliran sungai, supaya air lebih cepat ke laut, sehingga genangan lebih cepat teratasi dan tidak membentuk banjir. Sodetan adalah menghubungkan dua sungai atau lebih dengan kanal buatan, untuk mendistribusikan debit berlebih di satu sungai ke sungai yang lain.

(3) Pompanisasi, ini termasuk upaya pembuangan modern, perlu energi ekstra. Negeri Belanda saat ini termasuk negara yang unggul dalam hal “mengeringkan laut” dengan pompanisasi dan tanggul. Sebagian besar Amsterdam sekarang ini lebih rendah tujuh meter dari permukaan laut, tetapi berkat sistem pompa yang cukup, sudah 40 tahun lebih tidak ada banjir. Pompa-pompa modern dilengkapi pula dengan sensor hujan atau air pasang, sehingga bekerja otomatis ketika dibutuhkan.

(4) Tanggul, ini untuk membendung agar air sungai tidak meluap ke sekitarnya, yang barangkali elevasinya lebih rendah dari air ketika tinggi. Hal yang sama dilakukan untuk air pasang laut. Karena air tinggi tidak tiap hari, maka setiap tanggul pasti harus ada pintu air.

Lima teknologi ini adalah inti sistem keras (hardware), yakni peningkatan daya resap baik dengan pohon maupun sumur resapan, setu, kanalisasi, pompanisasi maupun tanggul sudah dicoba semua. Sudah ada beberapa villa di Puncak yang dirobohkan lagi, demi tanah resapan. Gubernur DKI sudah lama berencana mau membeli tanah-tanah untuk membuat setu. Banjir Kanal Timur sudah dibangun, meski sebagian pembebasan tanahnya terkendala. Pompanisasi sudah dipakai di banyak komplek perumahan menengah ke atas, agar banjir tidak sampai masuk komplek mereka. Dan tanggul sungai beserta pintu airnya, nyaris tak terhitung, meski yang terkenal pintu air Manggarai.

Pasca banjir, banyak pihak berkomentar yang cenderung menyalahkan salah satu aspek saja, kemudian lalu membuat usulan menurut satu aspek juga.

Bahkan, meski lima teknologi tadi sudah dioptimasi dengan simulator dan dipasang dengan komposisi ideal, tetap saja banjir bisa menjadi bencana, bila sistem lunaknya tumpul. Apa itu sistem lunak? Sebenarnya cukup banyak. Di tulisan ini akan diberikan lima contoh sistem lunak.

(1) Sistem pengelolaan sampah. Banyak sungai dan selokan penuh sampah sehingga banjir. Namun bila ditelusuri, sampah yang dibuang sembarangan itu terjadi karena tempat sampah langka dan kapan diangkutnya tidak diketahui. Jadi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengangkuti sampah dengan disiplin tinggi. Sistem penggajiannya perlu diperbaiki agar mereka dapat dapat bertahan pada “bisnis kotor” itu.

(2) Sistem tata ruang. Perencanaan tata ruang saat ini sering disetir para pemilik modal. Hampir tak ada satupun daerah di Indonesia yang tata ruangnya berbasis bencana. Artinya, mereka mengembangkan kota sudah dengan simulasi akan seperti apa kota itu bila diberi bencana tertentu (banjir, gempa, tsunami, dll). Tata ruang yang berbasis bencana akan menyiapkan diri dengan tempat dan rute evakuasi bila banjir atau kebakaran atau bencana lainnya terjadi. Jadi tidak perlu nantinya ada pengungsi banjir di tepi jalan tol.

(3) Sistem distribusi ekonomi. Ekonomi kapitalisme berbasis riba sangat mendorong urbanisasi, karena ada cukup besar uang yang tidak benar-benar ditanamkan di sektor real. Andaikata sistem syariah yang dipakai, modal akan mengalir ke sektor real, dan ini mau tidak mau akan mengalir ke daerah-daerah, dan urbanisasi bisa ditekan.

(4) Sistem edukasi bencana. Masyarakat kita bukanlah masyarakat yang sadar bencana. Sebagian bahkan menganggap banjir hal biasa kalau tinggal di Jakarta. Di kantor-kantor saja, jarang ditemukan alat pemadam api, padahal kebakaran adalah bencana lokal yang paling sering terjadi. Kalau kita belajar dari Jepang, alat pemadam api kecil (sebesar semprotan Baygon) ada di hampir tiap rumah tangga dan kamar hotel. Rute evakuasi dipasang di tempat-tempat umum. Pendidikan sadar bencana ini harus didukung oleh para elit politis, selebritis, dan media massa. Pemerintah bahkan tampak belum serius membangun museum-museum bencana untuk memberi penghayatan bencana kepada orang-orang yang belum pernah mengalaminya, agar tahu apa yang harus diperbuat, baik untuk mencegahnya maupun mengatasinya ketika bencana terjadi.

(5) Terakhir adalah sistem manajemen pemerintahan yang tanggap bencana. Semua orang yang akan menjadi pejabat publik perlu dibekali dengan manual bila ada bencana beserta trainingnya. Aparat TNI perlu memiliki latihan-latihan khusus mengatasi darurat bencana – tidak sekedar darurat militer atau perang. TNI adalah organisasi yang paling mudah digerakkan, serta punya perlengkapannya untuk mengatasi bencana. Namun bila saat ini tidak pernah disiapkan ke sana, dan para pejabat publik tidak terpikir ke sana, ya semua tidak disiapkan.

Bagi seorang mukmin, kesiapan terhadap bencana tidak cuma atas bencana dunia, namun juga atas “bencana akherat”. Dia menyiapkan amal, menghadapi mati yang bisa datang sekonyong-konyong.

Banjir, Persoalan Teknis hingga Ideologis

Fahmi Amhar, Peneliti Utama Geospatial Information Agency

Sumber: http://www.fahmiamhar.com/  

foto-mu-98-wawancara-1-fahmi-amharBanyak orang berpikir bahwa banjir yang melanda Jakarta dan daerah lainnya hanya persoalan teknis semata. Namun ternyata bila ditelusur lebih dalam, ada faktor ideologis di dalamnya. Mengapa bisa seperti itu dan bagaimana masalah banjir ini bisa diatasi, berikut wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Peneliti Utama Geospatial Information Agency Prof Dr Ing Fahmi Amhar.

Dalam sebuah tulisan, Anda menyebut banjir ini terkait persoalan sistem sehingga tidak cukup ganti rezim tapi sistem harus ganti. Bagaimana sebenarnya?

Benar. Namun kalau didesak, sistem yang bagaimana atau pada level yang mana yang ingin diganti, banyak yang masih celingukan. Karena memang sistem itu berlevel-level.

Jadi penanganan banjir atau permasalahan lainnya, terkadang cukup mengubah salah satu levelnya saja tetapi ada juga yang harus diubah sampai ke level ideologis.

Bisa Anda rinci level-level tersebut?

Pertama, level praktis. Sistem level praktis itu di tataran pelaksana (the person behind the gun). Misalnya, akan ada perubahan yang “sistemik” begitu diangkat gubernur baru yang gemar “blusukan” alias inspeksi mendadak ke tempat-tempat bermasalah, atau wakil gubernur yang telaten memelototi RAPBD untuk menghemat pos-pos anggaran yang tidak perlu. Dampaknya sistemis, karena terus semua aparat ke bawah bekerja dengan benar, takut gubernurnya duluan sampai ke kantor atau ke TKP daripada dia, juga takut anggaran tahun mendatang dikurangi lagi atau bahkan dihapus, kalau target kinerjanya diragukan.

Kedua, level mekanis. Banyak hal yang mendukung penanggulangan banjir itu dapat dibuat mekanis (otomatis), sehingga memaksa orang mengikutinya.

Contohnya?

Pengawas infrastruktur yang patroli harus membawa perekam ber-GPS, kamera CCTV, pintu-air otomatis yang dapat naik/turun sendiri ketika debit air mencapi ketinggian tertentu, dan sebagainya. Atau bantaran sungai diberi pagar dengan ketinggian tertentu sehingga warga tidak bisa lagi membuang sampah ke sungai. Sebaliknya, mereka disediakan tempat sampah yang diangkut secara teratur, sehingga meninggalkan kebiasaannya membuat sampah ke sungai. Ini dampaknya semua akan sistemis, sampai sistem mekanis ini rusak/dirusak.

Ketiga, level teknis. Sistem level teknis ini berupa standard operational procedure (SOP) yang diperintahkan oleh pejabat terkait, SOP agar seluruh petugas dinas PU rutin—misalnya seminggu sekali—memeriksa seluruh infrastruktur anti banjir (gorong-gorong, kanal, waduk, tanggul, pintu-air, pompa) dan mengisi checklist terkait yang harus dia pertanggungjawabkan, dan untuk itu, kompetensi petugas ini ditingkatkan dengan suatu diklat profesi, tunjangannya dinaikkan, tetapi kalau lalai akan diberi sanksi yang berat.

Keempat?

Level yuridis. Jika berbagai kebijakan itu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang tentang Penataan Ruang yang diperketat, atau Perda tentang Insentif dan Disinsentif bagi masyarakat yang ikut menjaga infrastruktur anti banjir, maka ini sudah level yuridis. Perundangan ini yang akan menaungi sistem teknis, mekanis maupun praktis. Dalam sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, ciri level yuridis ini adalah pembuatan atau perubahannya harus melibatkan banyak pihak, seperti DPR/DPRD atau beberapa kementerian.

Kelima, level politis. Ingin mengubah UU atau Perda itu perlu mengubah konstelasi politik. Partai-partai yang mendukung perubahan harus dilobi agar mereka menghasilkan produk hukum yang diinginkan. Proses politik ini juga tergantung sistem level politik yang ada, misalnya apakah dia strict pada pemilu yang mengikuti sistem proporsional atau sistem distrik, apakah untuk mengubah suatu UU cukup mayoritas sederhana atau harus dua pertiga jumlah kursi, dan lain sebagainya.

Keenam, level akademis. Kebijakan politis perlu dasar atau pembenaran secara akademis, demikian juga pembuatan hukum (yuridis). Maka di level akademis ini, sebuah sistem juga harus “lulus”, kalau dia ingin legitimate dan sustain dalam jangka panjang. Untuk mengganti sistem di level akademis ini berarti kita harus mengganti akademisinya, atau kita mengganti isi otak para akademisi yang sudah ada, dengan cara diskusi yang juga sangat melelahkan dan karena itu tidak mudah! Revolusi di berbagai negara biasa didahului dengan perdebatan akademis puluhan tahun.

Ketujuh, level ideologis. Level akademis, apalagi dalam persoalan politik-ekonomi-hukum, sangat tergantung pada ideologi yang mendasarinya. Apakah ideologisnya condong ke kapitalis, sosialis, atau campuran, atau bukan semuanya? Kalau sistem ini tidak jelas ideologinya, maka ia akan sangat labil.

Bagaimana mengubah sistem di level ideologi?

Untuk mengubah sistem di level ideologi, mirip seperti di level akademis, yakni mengubah para ideolog, yakni tokoh-tokoh yang paling gencar meyakini, mendukung dan mengemban sebuah ideologi. Mereka adalah tokoh-tokoh besar dalam politik atau intelektual, yang faktanya diikuti oleh banyak orang, termasuk para pemegang kekuasaan.

Kalau banjir di Jakarta perubahannya harus dalam sistem apa saja?

Banyak yang harus berubah. Perilaku masyarakat dan penguasa dalam soal tata ruang harus berubah. Seharusnya daerah hulu dibiarkan jadi hutan lindung, tidak beralih fungsi jadi perkebunan sayuran, apalagi malah jadi vila dan lapangan golf. Penguasa harus tegas menjaga tata ruang ini, tidak mudah ditekan oleh rakyat konstituennya yang membuat kebun sayur ataupun tergiur gratifikasi pengusaha pariwisata.

Di hilir, seharusnya bantaran sungai dibiarkan kosong agar mudah untuk merawat tanggul sungai atau mengeruk sungai sehingga tidak terus menerus terjadi pendangkalan. Dan lagi-lagi penguasa harus tegas menindak sindikat yang terus memanfaatkan kemiskinan penghuni bantaran sungai itu.

Penguasa juga harus menaikkan kompetensi dan disiplin para petugas perawatan infrastruktur anti banjir, agar seluruh gorong-gorong, kanal, waduk, tanggul dan pompa seluruhnya berfungsi optimal.

Jadi cukup hanya sampai level teknis?

Tidak. Karena pelanggaran tata ruang baik di hulu maupun hilir terutama adalah disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalisme, sehingga nyaris semua permasalahan diserahkan kepada pasar. Akibatnya, mereka yang memiliki bekal awal minim, akhirnya kalah, menjual lahannya di kawasan hulu kepada investor, lalu pergi ke Jakarta, bekerja di sektor informal yang sangat kekurangan, dan akhirnya tinggal di bantaran sungai.

Jadi untuk banjir Jakarta, tidak hanya sistem teknis yang harus diperbaiki. Tanpa sistem non teknis, maka perbaikan sistem teknis seberapa pun tidak akan cukup. Dan yang non teknis ini ternyata berakar pada sesuatu yang ideologis, yaitu ekonomi yang terlalu diserahkan pada permainan pasar (kapitalis), dan kebijakan publik yang terlalu diserahkan kepada demokrasi, padahal dalam hal perlindungan lingkungan, pasar sering gagal berfungsi, karena nilai lingkungan tidak mudah dikonversi ke nilai uang. Demikian juga, opsi-opsi teknis yang memerlukan kepakaran tidak mungkin dipilih dengan cara demokratis

Tidak bisakah kita harus meniru Belanda dalam mengatasi banjir ini, kok malah harus ganti sistem?

Ya. Sangat berbeda dengan negeri Belanda. Di sana hanya ada masalah sistemis-teknis, yang non teknis sudah lama selesai. Kita mungkin bisa saja meniru mereka baik dalam sistem teknis maupun non teknis atau bahkan ideologis. Mungkin memang banjirnya nanti akan selesai.

Tetapi kalau kita menggunakan ideologi Belanda (sekuler, liberal), maka nanti akan muncul persoalan baru seperti hancurnya institusi keluarga, narkoba dan bunuh diri. Karena itu, kalau memang harus ada perubahan di level ideologis, bagi negeri yang mayoritas Muslim ini ya tidak ada pilihan lain kecuali perubahan ke ideologi Islam.[]

Desember 5, 2011

Tidak Pernah

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 10:50 am

DKI Tidak Pernah Bebas Banjir

Sumber: http://metrotvnews.com/ 1 November 2011 

Metrotvnews.com, Jakarta: Kota Jakarta tidak akan pernah aman dan bebas dari bahaya banjir. Sebab, jika belajar dari sejarah daerah ibu kota selalu berada di bawah bayang-bayang banjir. “Memang banjir mungkin bisa dikurangi, tetapi Jakarta tetap akan dilanda banjir. Makanya, warga Jakarta hanya bisa mewaspadai datangnya banjir,” kata pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna di Jakarta, Selasa (1/11).

Ia mengungkapkan, sejumlah kawasan di Jakarta yang semula tidak dilanda banjir, namun kini tergenang air disebabkan fenomena perubahan genangan air. Kondisi tersebut terjadi di pemukiman warga di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dahulu, kawasan ini tidak pernah dilanda banjir. Namun, kemudian terjadi banjir terus-menerus di pemukiman warga tersebut.

Biasanya saat musim hujan, ada wilayah yang sudah diprediksi akan dilanda banjir, seperti Kampung Melayu, Jakarta Timur. Namun, prediksi itu saat ini tak berlaku sepenuhnya. Kawasan yang bukan langganan pun saat ini bisa terkena banjir.

“Ada perubahan kondisi bentang alam di Jakarta. Banjir saat ini kerap melanda Jakarta Selatan. Padahal, kawasan ini sebelumnya dianggap sebagai kawasan resapan air dan penampungan air paling besar dan paling bagus. Muncul pertanyaan, ada apa dengan wilayah selatan Jakarta, pemerintah provinsi harus mulai menyadari hal ini,” ujarnya.

Yayat menegaskan, semakin rusak suatu wilayah, maka titik rawan genangan ataupun banjir akan berkembang. “Faktor penyebabnya banyak, mulai dari sampah, volume air, hingga wilayah yang berubah fungsi jadi pemukiman,” tegasnya.

Ia meminta, Pemprov DKI tidak sekadar terfokus pada perbaikan drainase semata, tapi juga lebih fokus pada pekerjaan nonstruktural, yakni mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah di badan-badan sungai atau membuat sumur resapan.

“Pekerjaan nonstruktural sangat penting. Perlu gerakan bersama agar setiap wilayah Jakarta waspada sejak awal. Jangan selalu menyalahkan pemerintah. Warga Jakarta juga punya peranan untuk selesaikan masalah banjir,” pintanya.(Ant/BEY)

September 24, 2011

Fatchy Muhammad

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 9:48 pm

PROGRAM “ZERO RUN OFF” UNTUK MENGATASI BANJIR & KEKERINGAN DKI JAKARTA

Oleh: Ir. Fatchy Muhammad (Anggota DSDAP DKI Jakarta dari Masyarakat Air Indonesia)

Sumber: http://dsdapjakarta.com/  

Seperti kita semua ketahui bahwa permasalahan air di Jakarta sudah sejak lama tidak tertangani dengan maksimal. Air hujan bagi masyarakat Jakarta lebih indentik dengan banjir. Air tanah, bagi masyarakat DKI di belahan utara, pusat, timur dan barat menjadi sesuatu yang didambakan. Kondisi tersebut merupakan sebuah situasi yang ganjil karena satu sisi air hujan menjadi penyebab banjir dan satu sisi lagi masyarakat di 4 wilayah DKI kekurangan air. Berbagai macam upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan itu dan pada tahun 2010 terbentuklah DSDA yang bertugas membantu Pemda DKI untuk mencarikan solusi dan memberikan masukan tentang Air di Jakarta.

Jakarta dengan segala daya tariknya telah mengundang masyarakat luar daerahnya sehingga jumlah penduduk Jakarta bertambah pesat secara dramatis.  Pada tahun 2005 jumlah penduduk Jakarta 8.842.346 jiwa meningkat menjadi 9.146.181 jiwa di tahun 2008 dan pada tahun 2010 sudah mencapai 9.500.000 jiwa.

Pada saat musim hujan, tahun 1994 di Jakarta terdapat 40 titik banjir.  Tahun 1996 meningkat menjadi 80 titik daerah Banjir. Tahun 2002 air telah menenggelamkan hampir 1/3 luas Jakarta dan pada tTahun 2007 banjir lokal juga menengelamkan Jakarta. Pada saat musim kemarau masyarakat di 4 wilayah Dki mengalami kekurangan air sehingga air masuk dalam kategori barang langka.

Luas Provinsi DKI Jakarta adalah 661,52 km2 dengan komposisi 40 % Pemerintah milik DKI dan 60 % nya adalah milik Masyarakat. Curah hujan DKI yang merupakan karunia dari Tuhan adalah sebanyak 2.000 mm s/d 3.000 mm per tahun. Catchment Area ( sarana penampung air alamiah) pun dikaruniakan Tuhan kepada DKI berupa DAS 8 sungai yang terdiri dari Sungai Angke, Grogol, Krukut, Mampang, Ciliwung, Cipinang, Sunter dan Cakung yang mengalirkan membelah Jakarta selatan ke utara. Kawasan Ruang Terbuka Hijau DKI (2010) ialah seluas 9.8 %.

Sumber air tanah Jakarta secara umum bersumber di 2 sumber lapisan yang dinamakan lapisan air tanah bebas yang berada di kedalamam 1m~ 30 m dan lapisan air tanah tertekan yang berada di kedalaman 40m~300 m. Pemerintah DKI telah mengeluarkan segala bentuk peraturan yang berkaitan dengan air yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas management air bagi masyarakatnya.

Melalui fakta data dan dampak masalah yang ada maka air yang seharusnya merupakan karunia yang dahsyat , tapi saat ini ironisnya fungsi air bagi masyarakat DKI sudah berubah manjadi masalah. Bagi kita masalah air dengan segala dampaknya bila kita cermat maka terlihat bahwa masalah air sudah menjadi masalah yang sangat kompleks yang dapat diuraikan sbb ;

  • Pembangunan yg sangat pesat sebagai akibat dari pertambahan penduduk baik karena kenaikan angka kelahiran melebihi angka kematian, urbanisasi dari desa ke kota serta meningkatnya kegiatan ekonomi selama tiga dasawarsa terakhir mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan di daerah Jakarta. Alih fungsi lahan terjadi dalam bentuk kawasan hutan , lahan kebun , lahan pertanian dan kawasan rawa berubah bentuk menjadi peruntukan lain seperti jalan, perumahan, perkantoran dan peruntukan lainnya.
  • Dampak dari peningkatan alih fungsi lahan dari kawasan hutan atau kebun menjadi fungsi lain mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Hal-hal tersebut mengakibatkan kenaikan atau perubahan suhu, kenaikan permukaan air laut , jumlah curah hujan yg semakin lebat serta durasi ( waktu turun ) hujan menjadi lebih pendek, frekuensi hujan makin sering.
  • Dampak dari peningkatan alih fungsi lahan dari kawasan kebun atau ladang, kawasan rawa berubah bentuk menjadi jalan dan perumahan mengakibatkan kerusakan daerah aliran sungai. Hal-hal tersebut berdampak pada berkurangnya kapasitas resapan air hujan kedalam tanah atau koefisien run off (aliran permukaan bertambah besar). Dengan bertambahnya aliran permukaan pada saat musim hujan, akan berdampak meningkatnya debit maksimum di sungai. Meningkatnya perbedaan debit minimum – maksimum sungai akan meningkatkan erosi atau kerusakan badan sungai yg pada gilirannya akan menambah sedimentasi di hilir.
  • Dampak dari peningkatan alih fungsi lahan mengakibatkan kerusakan daerah aliran sungai. Sungai semakin dangkal karena pengendapan sedimentasi dan menyempit di beberapa tempat sehingga kapasitas sungai semakin kecil. Dengan berjalannya waktu peralihan fungsi lahan tidak bisa di cegah. Dampaknya adalah aliran permukaan yang masuk ke selokan dan seterusnya ke badan sungai akan semakin besar, akan terjadi “genangan “ jika kapasitas aliran permukaan melebihi kapasitas selokan, begitu juga akan terjadi “banjir“ jika kapasitas aliran permukaan melebihi kapasitas sungai.
  • Dampak dari peningkatan alih fungsi lahan mengakibatkan berkurang nya air hujan yg meresap ke lapisan air tanah. Pada kondisi kapasitas pengambilan air tanah melebihi kapasitas air hujan yg meresap maka akan berdampak terjadinya penurunan permukaan air tanah atau penurunan kuantitas air tanah.

Agar dapat mempermudah maka perlulah kita menstrukturkan masalah yang ada agar mudah dipahami bibit masalah sampai dengan buah masalah. Penulis mencoba menstrukturkan permasalahan yang ada dengan metode uraian pohon masalah berikut ini ;

Akar masalah:

  • Urbanisasi menyebabkan perubahan tata guna lahan sehingga merubah fungsi lahan resapan tidak dapat meresap air lagi sehingga curah air hujan yang diserap tidak sebanyak yang seharusnya sehingga kuantitas air tanah menurun

Batang Masalah:

  • Pemahaman: membuang air hujan menjadi kebijakan umum sehingga air hujan yg seharusnya dikembalikan lagi ketanah dikategorikan sebagai limbah air hujan.

Cabang Masalah:

  • Kebijakan berupa perda konservasi belum berjalan maksimal tapi fokus sudah berubah menjadi kegiatan mengembangkan ‘proyek’ pembuangan air (drainage, banjir kanal, dll).

Ranting Masalah:

  • Air hujan yang ‘dikategorikan’ sebagai limbah terbuang percuma kedalam sungai, sehingga debit air sungai akan mengerosi badan sungai.

Daun Masalah:

  • Limbah erosi badan sungai menjadi sedimen andapan di hilir sungai sehingga daya tampung sungai berkurang.

Buah Masalah-bagi Masyarakat DKI : 

  • Buah – M1, Masalah banjir menjadi masalah fenomenal DKI yang sudah menimbulkan kurban jiwa dan merugikan ekonomi masyarakat.
  • Buah – M2, Air tanah berkurang sehingga sumber air tanah masyarakat tidak maksimal.
  • Buah-M3 ; Dana yang diberikan ke Pemda DKI yang seharusnnya dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih gratis (seperti di ibu kota dunia lainnya) bagi masyarakatnya tidak tersedia karena terpakai untuk menangani banjir.

Buah Masalah – bagi Pemda DKI :

  • Buah-P1; RAPBD meningkat karena harus dicadangkan untuk membiayai meningkatnya biaya perawatan sarana dan prasarana umum yg rusak ( Pendalaman sungai, Jalan Rusak, Tanggul jebol,dll).
  • Buah-P2, Hutang Pemda DKI kepada lembaga keuangan lokal dan asing meningkat karena diperlukan untuk membiayai Program pembesaran saluran (BKT, dll).
  • Buah-P3, Terjadinya Pelanggaran UUD 45 pasal 33 & 34 yang diwujudkan melalui komersialisasi penyediaan air bersih bagi masyarakat

Buah Masalah – bagi Dunia Usaha DKI : 

  • Buah-DU1 ; Pembebanan pajak air tanah akan memberatkan dunia usaha dalam struktur biayanya,
  • Buah-DU2 ; Masyarakat usaha akan memindahkan beban biaya air tanah itu kedalam produknya sehingga akan berpulang kembali menjadi peningkatan biaya produk bagi masyarakat umum.

Buah Masalah – bagi Kondisi Sosial politik :

  • Buah masalah-KS1; Permasalahan banjir dipolitisasi untuk kepentingan politik praktis dalam memperebutkan jabatan strategis di DKI.
  • Buah masalah-KS2 ; Kelompok korporasi besar akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk merebut potensi usaha ‘pendayagunaan air’ yang dapat menciptakan instabilitas kondisi kerja petinggi pemda DKI.

Menurut penulis, akar / bibit “masalah banjir dan kelangkaan air Jakarta” adalah perubahan tata guna lahan. Karena dg perubahan tata guna lahan tersebut akan berdampak pada berkurangnya penyerapan air hujan secara natural sehingga mengakibatkan bertambahnya aliran permukaan. Semakin besar perubahan tata guna lahan akan berakibat semakin bertambahnya aliran permukaan (semakin besar coef run off nya).

Sehingga solusi utama penanganan banjir; bila terjadi perubahan tata guna lahan maka harus disertai dg penyerapan air hujan secara buatan / artificial recharge ( biopori, sumur resapan dan metoda lainnya) yg pada intinya memperkecil aliran permukaan, jika perlu C = 0 (semakin besar C, semakin banyak air yang dilimpaskan dan tidak diserap).

Agar genangan dijalan raya segera surut juga, maka perlu dibuat sumur resapan sehingga air lebih dahulu mengalir ke sumur resapan dan bukan ke saluran drainase. Baru kemudian diselesaikan penanganan saluran drainase pinggir jalan utama /protokol sampai ke sungai terdekat.

Kemudian menormalisasi sungai (pelebaran sungai), jika aliran bertambah besar, dan jika bertambah besar lagi alirannya, dibuat kanal untuk secepat nya air hujan dibuang ke laut. Pola ini yg menurut saya perlu dilakukan dimana semua jalan yg di buat DKI dibuat sumur resapan-sumur resapan. Dengan contoh tersebut diharapkan masyarakat dapat mencontoh DKI untuk mencintai air, dengan membuat sumur resapan dan biopori di halamannya masing-masing.

Selain itu perlu digalakkan metoda konservasi yang lain seperti waduk retensi, situ-situ, polder dan waduk resapan yang pada intinya menahan air selama mungkin di darat sebagai usaha mengatasi kelangkaan air.

 Sumber foto: http://www.trubus-online.co.id/

Mengapa Jakarta Perlu Sumur Resapan?

April 29, 2011

Lutfi Andrian

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 7:54 pm

BANJIR DAN FAKTOR PENYEBABNYA

Kok Banjir ???, Kenapa Mesti Banjir ?….

Lutfi Andrian

Sumber: http://www.kampustekniksipil.co.cc/

Banjir adalah peristiwa terjadinya genangan di dataran banjir sebagai akibat terjadinya limpasan air dan sungai yang disebabkan debit air yang mengalir di sungai tersebut melebihi kapasitas pengalirannya. Selain akibat terjadinya limpasan sungai, genangan banjir dapat pula terjadi akibat terjadinya hujan setempat dimana genangan terjadi ; serta akibat terjadinya air pasang dari laut. Ketiga peristiwa tersebut bisa terjadi secara bersamaan maupun terpisah.

Upaya manusia untuk mengatasi masalah genangan dan banjir sampai sekitar tahun 1960-an terutama dengan mengandalkan bangunan/rekayasa teknik sipil pengendalian banjir (flood control) yang dikenal sebagai upaya fisik/struktur (structural measures). Upaya ini bertujuan untuk mengendalikan banjir sampai tingkat/besaran banjir tertentu dan tidak untuk menangani banjir yang besar. Oleh sebab itu upaya ini tidak untuk menciptakan/ mengubah daerah dataran banjir menjadi kebal dan aman terhadap ancaman banjir secara mutlak. Dalam kamus ICID, “flood control” adalah “the provbision of a specific amount of protection from flood”.

Menyadari adanya keterbatasan upaya yang bersifat struktur tersebut, maka konsep penanganan masalah banjir yang akhir-akhir ini dikembangkan adalah penanganan yang menyeluruh/komprehensif, yaitu kombinasi antara upaya struktur dan nonstruktur.

Upaya untuk mengatasi masalah banjir di Indonesia sebenarnya telah dilakukan sejak masalah tersebut timbul, baik yang dikerjakan oleh masyarakat yang langsung tertimpa masalah maupun oleh pemerintah. Sebagai contoh, pembangunan berbagai sarana pengendalian banjir seperti saluran banjir kanal sungai arau dan pintu air lubuk begalung untuk mengatasi masalah banjir di kota Padang, telah dilakukan pada sekitar tahun 1920.

Masalah banjir adalah masalah yang sangat terkait dengan lingkungan hidup, yang dipengaruhi oleh keadaan dan peristiwa alam yang bersifat dinamis, serta akibat adanya berbagai kegiatan manusia di daerah aliran sungai (DAS) baik di hulu, tengah, dan hilir yang juga dinamis. Oleh sebab itu maka kunci keberhasilan upaya mengatasi masalah banjir ditentukan oleh tingkat keharmonisan antara berbagai kegiatan manusia dengan alam lingkungannya. Untuk itu maka masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya, kepeduliannya, serta kecintaannya terhadap alam dan lingkungan hidup.

Apa sih penyebab banjir itu???…

Masalah banjir adalah masalah yang menyangkut lingkungan hidup, dan terjadinya masalah umumnya merupakan akumulasi dari berbagai faktor penyebab yang sangat luas dan komplek. Berbagai faktor penyebab tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu faktor penyebab yang bersifat alamiah (yang menyangkut kondisi serta peristiwa alam), dan adanya pengaruh/campur tangan manusia yang bermukim dan melakukan berbagai kegiatan di daerah aliran sungai (DAS) baik di bagian hulu, tengah maupun di hilir.

Kondisi dan Peristiwa Alam

Kondisi alam pada umumnya merupakan fenomena yang relatif statis, sedangkan peristiwa atau kejadian alam adalah bersifat dinamis, yang berubah-ubah menurut waktu.

Kondisi alam yang kemungkinan dapat menimbulkan masalah banjir antara lain :

  • Letak geografis lahan yang terkena masalah banjir berada di dataran rendah/dataran banjir, sehingga rawan genangan dan banjir.
  • Pembendungan aliran sungai akibat adanya pendangkalan alur/ambal alam di dasar sungai dan penyempitan (bottle neck)
  • Terdapatnya hambatan aliran akibat kondisi geometri alur sungai seperti terdapatnya meandering, pertemuan anak sungai dengan induk sungainya yang tidak “stream line”.
  • Kemiringan dasar sungai yang landai, yang menyebabkan kapasitas pengaliran sungai relatif kecil.
  • Sedimentasi pada dasar sungai dan bantaran, yang mengurangi luas tampak basah sungai.

Peristiwa alam yang dapat menimbulkan masalah banjir dan genangan banjir antara lain :

  • Curah hujan yang tinggi
    Aliran di sungai yang dapat menimbulkan limpasan dan banjir berasal dari air hujan di DAS nya dengan teknik tertentu telah dapat dilakukan prakiraan besarnya curah hujan dan kapan serta dimana terjadinya, namun untuk mengatur besar kecilnya dan dimana terjadinya curah hujan tersebut sampai saat ini masih diluar batas kemampuan manusia. Oleh sebab itu maka upaya manusia hanya terbatas pada pengendalian air/aliran yang telah jatuh di bumi.
  • Terjadinya pembendungan aliran akibat terjadinya puncak banjir pada sungai induk yang bersamaan waktunya dengan puncak banjir pada anak sungai.
  • Pembendungan di muara sungai akibat terjadinya pasang naik yang bersamaan dengan puncak banjir di sungai.
  • Terjadinya air pasang sehingga menimbulkan limpasan air sungai dan air laut.
  • Terjadinya kenaikan muka air laut akibat pemanasan global.
  • Terjadinya amblesan permukaan tanah di daerah “alluvial plain”.

Pengaruh Kegiatan Manusia

Berbagai kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah banjir antara lain :

  • Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat seperti halnya di Jabotabek yang memerlukan berbagai fasilitas dan kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya masalah banjir.
  • Pembangunan/pemanfaatan daerah rendah yang berupa dataran banjir yang sebenarnya rawan terhadap banjir untuk berbagai keperluan seperti daerah pemukiman /perkotaan, industri, perkantoran maupun pertanian yang kurang memperhatikan dan mengatasipasi adanya resiko genangan banjir yang bisa terjadi pada setiap saat.
  • Perubahan kondisi lahan, antara lain dengan adanya penebangan hutan, pengembangan daerah pertanian, pengembangan pemukiman, industri, pariwisata dan sebagainya pada DAS baik di hulu, tengah maupun di hilir yang menimbulkan kenaikan koefisien run-off, memperkecil peresapan, dan menimbulkan perubahan watak banjir yang berupa peningkatan debit banjir pada sungai dari waktu ke waktu.
  • Pembangunan di daerah dataran banjir untuk kawasan pemukiman, industri dan untuk kepentingan lainnya, berakibat semakin berkurangnya luas daerah retensi banjir alamiah, sehingga besarnya debit banjir yang mengalir di sungai semakin meningkat.
  • Kapasitas sungai untuk mengalirkan banjir berkurang oleh adanya bangunan baik legal maupun ilegal, baik pemanen maupun darurat, di sepanjang tebing dan bantaran sungai. Kondisi ini banyak dijumpai pada sungai-sungai yang melewati daerah perkotaan/pemukiman.
  • Tanaman/pepohonan di bantaran sungai (lahan diantara tanggul dan tebing sungai) dapat mempersempit penampang basah sungai sehingga mengurangi kapasitas pengaliran banjir.
  • Sampah padat yang dibuang ke saluran dan sungai menimbulkan pendangkalan dan penyempitan alur serta menghambat aliran, banyak di jumpai hampir di seluruh sungai yang melewati daerah perkotaan.
  • Pembangunan sarana drainase dari daerah pertanian dan pemukiman di lahan dataran rendah/dataran banjir dengan tujuan mengeringkan lahan tersebut terhadap genangan lokal, menjadikan debit banjir di sungai meningkat sekaligus memperkecil potensi lahan yang dikeringkan tersebut sebagai daerah retensi banjir.
  • Bangunan-bangunan silang di sepanjang sungai seperti jembatan, bendung, bangunan terjunan, talang air, pipa air minum, pipa listrik, serta bangunan sementara, sering menimbulkan gangguan terhadap kelancaran aliran banjir apabila tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan benar.
  • Terjadinya penurunan tanah “land subsidence” akibat penyedotan air tanah secara berlebihan terutama di daerah perkotaan.
  • Terbatasnya pengertian masyarakat terhadap masalah banjir dan upaya mengatasinya sehingga berbagai kegiatannya kurang mendukung pengurangan masalah.

Masalah banjir yang cenderung semakin meningkat di Indonesia dari tahu ke tahun terutama disebabkan oleh adanya perubahan watak banjir serta pesatnya pembangunan dan berbagai kegiatan manusia di dataran banjir yang rawan banjir.

Luas daerah dataran banjir yang rawan terhadap masalah banjir pada Pelita I baru meliputi…. Ha ; namun pada Pelita Vi telah berkembang menjadi …..Ha. perkembangan tersebut sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kehidupannya seiringan dengan pesatnya pembangunan yang sebagian besar berlangsung di daerah dataran banjir.

Selain itu terjadinya perubahan tata guna lahan di daerah hulu sungai telah mendorong laju pertumbuhan lahan kritis dan meningkatkan tingkat erosi dan banjir, ditambah lagi adanya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang relatif masih kurang.

Nb :

ALLAH Swt telah menciptakan Alam dengan susunan yang sempurna dan sedemikian rupa, meliputi segala sisi keseimbangan dan keanekaragaman didalamnya, dia dipersembahkan untuk manusia yang memegang tampuk sebagai khalifah untuk mengelolannya dengan penuh arif dan bijaksana. Akal dan fikiran manusia seharusnya digunakan untuk berpikir dan merenung akan segala ciptaan dari sang khalik untuk kemudian bersyukur kepadanya dan bukan malah sebaliknya yaitu digunakan untuk menentangnya dan menghamba pada hawa nafsu demi memuaskan kerakusan dan ketamakan dirinya, menumpuk pundi-pundu rupiah. Sadarkah manusia bahwa alam sama sekali tidak tunduk pada logika dan rasio manusia tetapi dia tunduk pada sunatulloh dari penciptanya yang maha agung

Apa pendapatmu jika alam yang diciptakan dengan sempurna dan seimbang didalamnya, dibuat sedemikian rupa oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, dan pantaskah jika kita menuduh tuhan kejam pada kita jika pada akhirnya alam yang diciptakan memberikan reaksinya berupa banjir dan tanah longsor

Bagaimana tidak mau banjir, jika alam diperlakukan sedemikian rupa?!

(penebangan dan pembakaran hutan)

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian (akibat) perbuatan mereka, agar kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Rum : 41).

PENANGANAN MASALAH BANJIR

Lutfi Andrian

Sumber: http://www.kampustekniksipil.co.cc/

Artikel ini adalah sambungan dari artikel saya sebelumnya yang membahas tentang masalah banjir dan faktor penyebabnya, dan untuk posting kali ini saya akan membahas mengenai penanganan masalah banjir dan beberapa penjelasan yang terkait didlamnya. Ok ! langsung kita mulai aja ya…biar nggak kelamaan he he…

Konsep Dasar

Introduction :

Berbicara tentang masalah banjir dan penyebabnya adalah bersifat kompleks, sehingga penanganan banjir tidak bisa hanya diselesaikan dengan upaya yang bersifat satu sisi seperti kegiatan struktur aja, melainkan juga harus membarengi upaya atau kegiatan struktur tersebut dengan upaya yang bersifat Nonstruktur.

Nah apa sih yang dimaksud dengan upaya struktur dan upaya nonstruktur itu ?, …berikut adalah penjelasannya…..

Upaya Struktur

Upaya untuk mengatasi masalah banjir sampai tahun 1960-an masih mengendalikan penanganan secara fisik (struktur) pada sungainya, yaitu dengan melakukan modifikasinya dan perbaikan terhadap sungai serta pembuatan bangunan-bangunan pengendalian banjir. Berbagai jenis kegiatan fisik yang dilakukan pada suatu sungai yaitu dengan membentuk satu sistem pengendalian banjir yang direncanakan dengan kapasitas dan dimensi tertentu sesuai dengan nilai kelayakannya, sehingga sistem pengendalian banjir tersebut selalu mendukung keterbatasan.

Berbagai jenis kegiatan yang bersifat struktur tersebut, yang sering dilakukan adalah bertujuan untuk:

1. Mencegah meluapnya air banjir sampai pada tingkat/besaran banjir tertentu

Agar aliran banjir di sungai tidak meluap menggenangi daerah dataran banjir di sekitar sungai, maka dapat dibangun tanggul banjir berikut bangunan pelengkapnya untuk mengatasi banjir dengan tingkat/besaran tertentu, misalnya untuk 5 tahunan, 10 tahunan, 25 tahunan, 50 tahunan, dsb yang didasarkan pada tingkat kelayakannya.

Dengan demikian bangunan tanggul ini hanya dapat menjarangkan / mengurangi frekuensi terjadinya limpasan banjir, dan tidak untuk mengamankan daerah dataran banjir terhadap ancaman banjir secara mutlak. Dengan adanya perubahan watak banjir, tingkat pengendalian banjir bisa mengalami penurunan meskipun besaran debit banjir yang dikendalikannya tidak berkurang.

2. Merendahkan elevansi muka air banjir di sungai

Upaya ini dilakukan agar aliran banjir tidak menimbulkan limpasan, atau paling tidak untuk mengurangi tingginya limpasan. Kegiatan fisik yang dilakukan dapat berupa normalisasi alur, penggalian sudetan, dan pembangunan banjir kanal. Pelaksanaannya perlu dukungan analisis morfologi sungai, agar didapat rekayasa sungai yang efisien.

Pembangunan banjir kanal bertujuan mengalirkan/memindahkan sebagian aliran banjir dari sungai langsung masuk ke laut atau ke sungai lain (interconnection) sehingga debit banjir dan ketinggian/elevasi muka air banjir pada sungai asli berkurang.

3. Memperkecil debit banjir di sungai

Upaya ini dicapai antara lain dengan membangun bendung/waduk, pemanfaatan daerah rendah untuk waduk retensi banjir, dan pembangunan banjir kanal. Dengan debit banjir yang menjadi lebih kecil, kemungkinan terjadinya limpasan banjir menjadi lebih kecil pula.

Selain waduk-waduk besar tersebut, waduk-waduk kecil, embung, situ-situ dan waduk alam yang berupa danau dapat berfungsi pula untuk memperkecil aliran banjir di sungai. Alur sungai berfungsi sebagai waduk yang panjang, maka dari itu sungai yang bermeander di bagian hulu dan tengah sangat efektif untuk memperkecil puncak banjir di bagian hilir, sehingga tidak boleh diganggu.

Upaya untuk memperkecil debit banjir di sungai dapat dilakukan pula dengan memperkecil koefisien “run off” antara lain dengan membangun sumur-sumur rendah resapan dan kolam-kolam penampung air hujan di daerah pemukiman serta pembangunan sistem dan kolam-kolam penampung air hujan di daerah pemukiman serta pembangunan sistem drainase berwawasan lingkungan. Upaya ini sering dianggap sebagai upaya nonstruktur.

Jenis-jenis kegiatan yang bersifat struktur yang diterapkan pada suatu sungai tersebut diatas bisa merupakan kegiatan gabungan ataupun tunggal, dan membentuk sistem/pola pengendalian banjir pada sungai yang bersangkutan, dan pada umumnya spesifik untuk masing-masing sungai dan pada umumnya selalu berbeda antara sungai satu dengan yang lain.

Pada saat ini selain upaya struktur, di Indonesia telah dilakukan upaya nonstruktur walaupun masih perlu ditingkatkan, upaya nonstruktur tersebut antara lain berupa penanganan dan pengaturan daerah aliran sungai bagian hulu dalam rangka konservasi tanah / pengendalian erosi dan sedimentasi, penataan ruang, pemberian peringatan dini kepada masyarakat (‘flood forecasting and early warning system’) dalam rangka evakuasi, penanggulangan banjir (‘flood fighting’), dan sebagainya.

Upaya Nonstruktur

Pada prinsipnya upaya ini bukan merupakan upaya untuk menangani sungai agar air banjir tidak menggenangi dataran banjir atau agar kemungkinan terjadinya limpasan berkurang, seperti halnya pada kegiatan struktur, namun berupa upaya penyesuaian dan pengaturan kegiatan manusia agar harmonis dan serasi dengan lingkungan/alam sedemikian rupa, sehingga kerugian/bencana yang ditimbulkan oleh banjir terhadap masyarakat menjadi sekecil mungkin. Dengan demikian upaya ini berupa rekayasa sosial yang menuntut adanya keserasian/keharmonisan dari seluruh kegiatan manusia dengan alam/lingkungan hidupnya.

Upaya ini sebenarnya telah dilaksanakan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala. Sebagai contoh pembangunan rumah tinggal tradisional tipe panggung, dengan lantai yang tidak langsung berada diatas permukaan tanah. Hal ini membuktikan bahwa mereka telah pandai dalam membaca dan mengantisipasi gejala alam, dan telah berusaha menyesuaikan diri serta tidak melawannya.

Upaya nonstruktur perlu dilaksanakan baik pada sungai-sungai yang telah dilakukan penanganan secara struktur maupun yang belum ditangani.

Beberapa jenis kegiatan yang bersifat nonstruktur antara lain adalah :

Pengaturan penggunaan lahan di dataran banjir

Pengaturan penggunaan/pemanfaatan lahan atau penataan ruang di dataran banjir perlu disesuaikan dengan adanya resiko terjadinya banjir. Upaya ini dirasakan sangat mendesak, khususnya pada sungai-sungai yang melewati daerah yang potensial menjadi kawasan perkotaan/pemukiman dan kawasan budidaya lainnya.

Perkembangan pembangunan di dataran banjir yang berada di daerah perkotaan, pada umumnya telah banjir sedemikian rupa dan kurang mempertimbangkan resiko terjadinya banjir. Di beberapa kota telah terdapat ketentuan tentang peil banjir. Namun pemberian informasi tentang peil banjir tersebut belum merupakan pemecahan yang benar bila tidak dilengkapi dengan rencana penataan ruangnya.

“Flood plain management plan” atau rencana pengelolaan lahan di dataran banjir adalah merupakan masukan teknis yang sangat penting didalam penyusunan Perda tentang penataan lahan di dataran banjir sedemikian rupa sehingga telah menyesuaikan dengan adanya resiko terjadinya banjir, maka kerugian apabila terjadi banjir akan dapat ditekan serendah-rendahnya.

Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1991 tentang Sungai dan Peraturan Menteri PU No: 63/PRT/1993 tentang garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, telah mengatur penggunaan lahan di daerah penguasaan sungai termasuk di dataran banjir.

Masyarakat yang akan memanfaatkan dataran banjir untuk berbagai keperluan perlu mendapat ijin dari yang berwenang sesuai dengan rencana penataan ruang yang berupa Peraturan Daerah di lokasi yang bersangkutan.

Upaya nonstruktur yang berupa kegiatan di luar sungai untuk mengatasi masalah banjir di dataran banjir yang telah terlanjur berkembang, relatif lebih sulit dilaksanakan. Berbagai upaya yang dapat diterapkan antara lain :

  • Melindungi bangunan atau komplek/kelompok bangunan tertentu dengan tanggul keliling dengan elevasi puncak tertentu sehingga genangan banjir di dataran banjir tidak menggenangi komplek tersebut (flood proofing). Genangan akibat hujan lokal yang jatuh di dalam komplek perlu pemecahan tersendiri, antara lain dengan memasang pompa.
  • Pemindahan bangunan yang tergenang banjir ke lokasi yang lebih tinggi sehingga relatif lebih aman terhadap banjir. Upaya ini akan lebih sederhana dan murah apabila jumlah bangunan yang harus dipindahkan relatif sedikit.
  • Melakukan prakiraan dan peringatan dini menjelang terjadinya banjir kepada masyarakat (“flood forecasting and early warning system”) dalam rangka melakukan pengungsian/evakuasi. Untuk itu diperlukan pemantauan/penyediaan data sesaat (real time) yang akurat, mengingat waktu perjalanan puncak banjir untuk sungai-sungai di Indonesia relatif singkat (sering hanya beberapa jam).

Penerapan “Building Codes”

Untuk menekan besarnya kerugian akibat banjir, pembangunan yang “terpaksa” dilakukan di dataran banjir dapat dilaksanakan dengan memakai konstruksi yang disesuaikan dengan resiko/kemungkinan terjadinya genangan banjir, sehingga bila terjadi genangan tidak mengalami kerugian yang berarti.

Beberapa upaya yang ditempuh antara lain dengan membangun rumah tipe rumah panggung atau rumah susun, pembangunan jalan dengan perkerasan beton, dsb. Untuk itu diperlukan pemberian informasi ketinggian genangan banjir untuk berbagai periode ulang di dataran banjir.

Tata cara membuat bangunan di daerah hulu sungai maupun di daerah dataran banjir sedang disiapkan. Kecuali memuat persyaratan tentang jenis konstruksi dan bahan bangunan, perlu memuat persyaratan lain misalnya perbandingan luas bangunan dengan luas lahan terbuka, standar sumur resapan, dsb.

Penetapan batas sempadan sungai dan penertiban penggunaan lahan di daerah manfaat sungai

Pada sungai-sungai yang melewati daerah perkotaan batas sempadan sungai mutlak diperlukan agar sungai tidak semakin menyempit dengan adanya pemukiman di sepanjang alur sungai, dan sekaligus terjadinya bencana yang dapat mengancam pemukiman itu sendiri dapat terhindar.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 telah mengatur tata cara penetapan sempadan sungai, yang memuat ketentuan pokok dan kriteria penetapan garis sempadan sungai, serta pemanfaatan daerah sempadan. Berdasarkan Permen ini, pihak Pemda Tingkat I perlu menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang khususnya diperuntukkan pada sungai-sungai di daerah yang bersangkutan dengan mendapatkan masukan teknis dari pembina sungai. ( Nb : untuk download peraturan menteri No. 63/PRT/1993 bisa klik disini)

Peran serta swasta dan masyarakat

Dengan keterbatasan yang ada pada Pemerintah terutama yang menyangkut dana untuk pembangunan prasarana dan sarana fisik pengendali banjir, maka peran serta swasta dan masyarakat harus lebih ditingkatkan.

Agar banjir tidak menimbulkan masalah yang besar pada masyarakat, dan juga agar masyarakat mengetahui dan menyadari adanya berbagai penyebab terjadinya masalah yang datangnya sebagian besar dari masyarakat sendiri, serta menyadari atas segala keterbatasan yang ada pada setiap upaya mengatasi masalah banjir, maka masyarakat perlu diberi pengertian yang benar. Dengan mengetahui permasalahan secara benar diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk ikut mengatasi dan menghindarkan timbulnya masalah.

Upaya menyadarkan dan menjadikan masyarakat mengerti dan mau berpartisipasi dalam rangka mengatasi masalah banjir masih perlu ditingkatkan lewat penyuluhan dengan menggunakan media massa berupa pers, televisi, radio maupun dari rumah ke rumah oleh petugas RT dan pemuka masyarakat agar mencintai sungai. Dengan mencintai sungai maka masyarakat tidak akan merusak sarana yang telah dibangun, mempersempit alur sungai dengan membangun bangunan liar, mengotori sungai dengan membuang sampah dan limbah padat dan cair, memanfaatkan sungai tanpa ijin dan sebagainya.

Kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang telah ada baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang terkait dengan masalah ini perlu ditingkatkan lewat penyuluhan hukum, yang diawali dengan penyuluhan kepada seluruh aparat terkait di daerah. Masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah menyangkut pengawasan dan pemberian sanksi.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di DAS baik di hulu, tengah dan hilir harus diupayakan agar bersahabat dengan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan perubahan watak banjir yang merugikan, erosi, dan pencemaran lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan membangun sumur resapan, jalan lingkungan dengan conblok, membangun kolam-kolam /waduk penampungan air hujan, kolam retensi banjir, dsb.

Kegiatan nonstruktur lainnya

Beberapa jenis kegiatan lain yang bersifat nonstruktur namun tidak diuraikan rinci disini dan masih perlu ditingkatkan antara lain :

  • Konservasi tanah dan air di DPS bagian hulu dalam rangka pengendalian erosi/ sedimentasi dan memperkecil koefisien “run off” dengan demikian watak banjir dapat berubah ke arah yang positif. Upaya ini masih perlu ditingkatkan dengan koordinasi yang sebaik-baiknya diantara para instansi yang terkait seperti Pemda setempat, Departemen kehutanan, Departemen PU, Dalam Negeri dan sebaiknya ; baik pada tahap penyusunan program, pelaksanaan dan pengawasannya.
  • Dalam melaksanakan upaya konservasi air dan tanah di bagian hulu sungai lewat program Inpres Penghijauan dan Reboisasi, pada tahun 1984 telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan penghijauan ; yang merupakan pelengkap Inmendagri No. 12 tahun 1984 tentang petunjuk administrasi pelaksanaan bantuan penghijauan dan reboisasi. Untuk lebih merinci pengaturan tersebut agar lebih operasional, pada tahun 1992 telah diterbitkan SKB antara Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan dengan Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum.
  • Penanggulangan banjir yang berupa persiapan menghadapi keadaan darurat banjir, penyiapan prosedur operasi banjir, prosedur penyelamatan dan evakuasi/pengungsian, peralatan, perbekalan, peringatan dini, dsb.
  • Pemindahan penduduk atau sarana dan prasarana dari daerah dataran banjir ke daerah lain yang lebih aman dan sebagainya.

April 8, 2011

Zunan Farid dan Moch. Satori

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 7:26 pm

ADAKAH HUTAN GUNDUL MENJADI PENYEBAB BANJIR JAKARTA

Oleh: Zunan Farid,SP dan Moch. Satori, S.Hut

Sumber: http://www.dephut.go.id/informasi/mki/

Selama ini setiap ada bencana banjir, selalu saja hutan gundul dijadikan kambing hitam. Sebut saja seperti banjir di Kabupaten Langkat, hutan gundul di Taman Nasional Leuser dituding sebagai penyebabnya. Banjir di sepanjang aliran Sungai Siak, Rokan, Indragiri dan Batanghari, hutan gundul di Taman Nasional Kerinci Seblat menjadi kambing hitamnya. Hubungan antara hutan gundul di bagian hulu dengan banjir dibagian hilir seolah telah menjadi icon permanent. Adakah hal yang sama menjadi penyebab terjadinya banjir Jakarta yang telah menggenangi 60% dari 640 km2 luas ibukota Negara?

Banjir memang menyengsarakan rakyat. Selain sebagai akibat, banjir juga menjadi penyebab rusaknya infrastruktur. Pasca banjir, pemerintah baik pusat maupun daerah pasti disibukan dengan upaya pembersihan sampah yang berserakan di sepanjang jalan dan perbaikan insfrakstruktur. Sudah barang tentu ada sejumlah dana yang dikeluarkan untuk kegiatan itu. Andaikan dana tersebut sebagian dialokasikan untuk pemulihan wilayah yang dituding sebagai penyebab banjir, tentu rangkaian siklus sebab – akibat sebab akan terputus. Artinya, bencana banjir yang tidak diharapkan oleh semua orang, akan hapus. Jargon ”lebih baik mencegah sakit daripada mengobatinya” terbukti benar.

Tulisan ini menguraikan penyebab banjir Jakarta, untuk kemudian diidentifikasi penyebab mana saja yang paling dekat dengan gundulnya hutan. Langkah selanjutnya adalah menganalisis kemungkinan pengalihan infrastructure recovery cost ke perbaikan faktor-faktor penyebab terjadinya banjir yang menjadi domain Departemen Kehutanan.

Inventarisasi Penyebab

Dari berita, komentar dan artikel di media massa cetak selama banjir Jakarta terjadi yaitu sejak 2 sampai dengan 14 Februari 2007, paling tidak ada sembilan penyebab terjadinya banjir, yaitu :

1. Konversi lahan

Perubahan peruntukan lahan (konversi lahan) yang semula sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), saat ini tertutup oleh bangunan-bangunan. Pesatnya pembangunan perumahan baru di kawasan hulu khususnya di wilayah Puncak seperti pembangunan villa, dan hotel tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Pada saat hujan datang air yang jatuh akan cepat mengalir ke daerah hilir menjadi aliran permukaan (surface run off) sedangkan yang mampu meresap ke tanah (sub surface run off) kecil.Begitu juga kondisi di bagian tengah (Depok dan sekitarnya) dan bagian hilir (Jakarta). Pembangunan yang sulit terkendali karena adanya tekanan jumlah penduduk yang bertambah terus, baik karena alasan alamiah maupun urbanisasi dari seluruh pelosok tanah air. Hal ini memerlukan ruang baru untuk tempat tinggal. Ditambah lagi dengan adanya pembangunan gedung-gedung perkantoran, apartemen, pabrik, sehingga yang semula sebagai RTH berubah menjadi lahan yang tertutup aspal/beton.

Sementara itu, di hulu, meskipun konsep keterpaduan sudah lama ada, menurut peneliti Puslit Biologi LIPI Dr. Ibnu Maryanto, DAS Ciliwung telah mengalami banyak perubahan. Pada tahun 1990, penggunaan lahan DAS Ciliwung terbesar untuk tegalan (ladang), yaitu 103,47 km2, disusul kebun 69,56 km2, hutan 53,93 km2, sawah 51,37 km2, dan pemukiman 41,10 km2.Pada tahun 1996, luas masing-masing jenis penggunaan lahan tersebut berubah. Luas pemukiman mengalami peningkatan yang besar dari 41,10 km2 menjadi 115,91 km2, sementara jenis lahan yang lain menurun.Sedangkan pada 2004, luas pemukiman meningkat lagi menjadi 128,34 km2, sedangkan luas sawah, tegalan, dan kebun masing-masing menyempit menjadi 10,5 km2, 73 km2, dan 66,9 km2.Khusus di hulu DAS Ciliwung, daerah permukiman dalam kurun waktu enam tahun (1990-1996) meningkat dari 6,25 km2 menjadi 19,26 km2 dan pada 10 tahun kemudian (2004) menjadi 26,61 km2.

Dalam waktu 10 tahun terakhir, area penyerapan air di Jabotabek memang telah menyusut 50 persen sehingga sebagian besar air hujan tidak terserap ke tanah, melainkan mengalir di permukaan.

2. Kemampuan tanah menyerap air berkurang

Daerah Terbuka Hijau merosot dari tahun ke tahun. RTH yang berfungsi sebagai daerah resapan air, dengan cepat terdesak oleh arus pembangunan fisik. Data Walhi menunjukan tahun 1985 Jakarta masih memiliki RTH seluas 29 %, angka itu turun menjadi 25 % pada tahun 1995. Bahkan, mulai tahun 2000 angka RTH ini turun hinga tersisa 9,4 %. Jauh dari kondisi ideal minimum 27,5 %.

Pembangunan gedung-gedung bertingkat, perumahan dan lain sebagainya, tanpa mempertimbangkan geo-hidrologis, akan mengakibatkan penurunan rata muka air tanah. Dengan menurunnya rata permukaan air, maka tanah akan menambah mudah air menggenang secara lokal. Kondisi ini diperparah dengan banyak dibangun sumur air dalam tanpa izin.

Pengaruh limbah industri terhadap kemasifan agregat tanah mengakibatkan ruang kosong antar butir-butir tanah semakin berkurang. Yang tersisa adalah ruang kosong antar agregat tanah. Limbah industri seperti zat-zat kimia yang dibuang sembarangan membuat pori-pori tanah mampat sehingga air hujan sulit untuk meresap ke dalam tanah.

3. Tiga Belas alur kanal yang semakin menyempit

Berdirinya bangunan-bangunan di sepanjang sempadan sungai mengakibatkan peyempitan alur kanal yang ada di Jakarta, sehingga mempercepat terjadinya banjir saat hujan. Pada tahun 2005 total luas lahan sempadan Sungai Ciliwung sebesar 51.913 ha. Jumlah itu menyusut 60 % karena banyak dibangun pemukiman liar. Akibatnya, badan sungai menyempit dan volume air bertambah tapi tak terserap.

4. Jumlah dan luas situ yang semakin kurang

Banyak perubahan fungsi situ, yang selama ini menjadi daerah tangkapan air telah ditimbun. Seperti di daerah Depok, dari 600 situ tinggal 60 situ. Menurut Pusat Penelitian Limnologi LIPI, jumlah situ di Jabodetabek yang semula ada sebanyak 218 buah kini jumlahnya tinggal 50 sampai dengan 100-an. Hal ini berdampak pada hilangnya tempat penampungan air hujan. Situ-situ yang masih ada, diperparah dengan ulah masyarakat membuang sampah sehingga berakibat pada pendangkalan. Selain itu diuruk untuk pembangunan gedung-gedung. Dampak lebih jauh adalah daya tampung air yang semakin kecil.

5. Perbedaan elevasi muka tanah dan muka air laut

Banjir sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kota Jakarta, karena kondisi lahan di wilayah Jakarta relatif rendah, yaitu hanya berada pada ketinggian maksimum 10 M dari muka air laut. Selain itu Jakarta berada di depan kaki morfologi pegunungan, maka secara alamiah akan selalu menerima air limpasan dari daerah yang lebih tinggi yang alirannya semakin mendekati laut akan semakin lambat.

6. Sampah rumah tangga

Tak dipungkiri lagi, kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai-sungai menghambat aliran. Setiap hari dari 7000-an ton sampah, sebanyak 30 % dibuang ke sungai sehingga akan meluapkan air sungai ke atas bantarannya.

7. Kawasan lahan basah

Kehilangan lahan basah untuk real estate, perindustrian, lapangan golf dan sebagainya di areal hutan bakau yang telah direklamasi akan mengurangi fungsi serapan sebagai penyimpan air. Tentunya akan mempercepat terjadinya genangan banjir.

8. Curah hujan tinggi

Curah hujan tinggi pada awal Februari 2007, menurut catatan Badan Meteorologi dan Geofisika ( BMG ), di kawasan Bogor mencapai 245 mm. Angka ini jauh melampaui hujan yang turun pada awal Februari 2002 yaitu 200 mm. Pada saat yang sama curah hujan di kota Jakarta mencapai 230 mm. Hal ini juga terjadi di daerah Cileduk, perbatasan antara DKI dengan Tangerang yang curah hujan hari itu mencapai 339 mm per hari.

9. Kenaikan Pasang Laut

Kondisi ini terjadi karena kenaikan suhu global sebesar rata-rata 0,6 derajat celcius selama dekade terakhir. Es di kutub utara dan selatan mencair sehingga rata muka air laut bertambah tinggi 3 cm selama periode tersebut. Perbedaan tinggi pasang laut ini, untuk elevasi dataran sebesar 1-2 derajat, akan menggenangi daratan sejauh 5-10 km dari titik pasang semula. Rob yang bersamaan dengan bencana banjir Jakarta, terjadi pada puncak purnama, yaitu 14 Muharam 1428 H bertepatan dengan tanggal 02 Februari 2007.

Bukan Disebabkan Hutan Gundul

Dari sembilan butir hasil inventarisasi penyebab banjir Jakarta sebagaimana diuraikan di atas, tidak satupun yang menyebutkan bahwa hutan gundul di daerah hulu sebagai penyebabnya. Ada dua sungai di Jabodetabek yang berhulu di gunung, yaitu Sungai Ciliwung berhulu di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Sungai Cisadane yang berhulu di Taman Nasional Halimun Salak. Kalau ingin ditambah Sungai Cibe’el dan Sungai Cikarang yang membanjiri Bekasi-Kerawang, adalah anak sungai Citarum yang berhulu di Cagar Alam Gunung Tangkuban Perahu. Sungguhpun demikian, di sepanjang aliran Sungai Citarum telah ada tiga waduk yang difungsikan untuk irigasi dan pembangkit listrik di bagian hilirnya. Berturut-turut dari arah hulu, yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata dan Waduk Jati Luhur. Dari waduk terakhir inilah, besar kecil debit air S. Citarum diatur.

Sebanyak 13 kanal kecil lainnya yang membelah Jakarta bukan berhulu di gunung, sungai ini lebih tepat disebut kanal, yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air dari hamparan di sekelilingnya. Baik TN. Gunung Gede Pangrango, TN. Gunung Halimun Salak, maupun CA Gunung Tangkuban Perahu, tutupan vegetasinya masih terbilang baik. Di luar kawasan konservasi itu adalah ruang terbuka hijau yang diperuntukan bagi usaha pertanian tanaman semusim. Jauh ke arah hilir, di tengah kota Jakarta, ruang terbuka hijau berupa taman-taman kota dan hutan kota. Di bagian muara, terhampar hutan bakau yang berfungsi sebagai wetland.

Kalau masih ingin dikaitkan dengan hutan gundul, maka kondisi ruang terbuka hijau di luar kawasan konservasi inilah yang menurun kualitas dan kuantitasnya. Ruang terbuka hijau itu merupakan kawasan tangkapan dan resapan air. Kondisi buruk tersebut masih diperparah dengan semakin banyaknya situ, danau, dan rawa yang berfungsi sebagai tempat parkir air, semakin berkurang luasnya. Bersama dengan curah hujan yang tinggi, lengkaplah bila banjir Jakarta disebabkan oleh kondisi hidroorologis yang buruk. Terkait dengan hal ini adalah tidak ada lagi sisa ruang terbuka diantara butir-butir tanah untuk menyimpan molekul air. Yang tersisa hanya ruang terbuka diantara agregat tanah, sehingga sub surface run off berkurang.

Masyarakat boleh saja menyatakan banjir Jakarta disebabkan oleh rata muka air tanah yang semakin turun, aliran 13 kanal yang semakin sempit, beda elevasi muka tanah dan muka air laut yang rendah, dan disiplin masyarakat terhadap tempat pembuangan akhir sampah rumah tangga. Semua sah dan benar, sehingga unsur penyebab banjir Jakarta akan menjadi tambah komplek.

Berkurangnya ruang terbuka hijau dan tempat parkir air terkait dengan alih fungsi yang tidak terkendali menjadi villa, perumahan mewah, mal dan apartemen. Sedangkan ruang di antara butir tanah penyimpan molekul air yang semakin berkurang bisa jadi disebabkan oleh limbah industri seperti senyawa sulfida, detergen, pestisida dan pupuk an-organik. Ikatan-ikatan kimia itu mengakibatkan agregat tanah bertambah masif.

Identifikasi hasil inventarisasi penyebab banjir Jakarta yang paling dekat dengan hutan gundul ini dapat memberi arah, kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan institusi kehutanan untuk berperan aktif guna mencegah bencana yang sama di masa yang akan datang. Arahan ini akan menghindari tumpang tindih kegiatan antar instansi, sehingga akan lebih menghemat biaya.

Langkah Kegiatan Penanggulangan

Memulai kegiatan perbaikan pasca banjir ditengah kondisi yang sudah carut marut, sangatlah tidak mudah. Demikian carut marutnya, sehingga Bappenas memprediksi kerugian negara sebesar Rp. 4,1 trilyun yang kemudian direvisi menjadi Rp. 7,98 trilyun.Kemudian Greenomics, sebuah LSM lingkungan memprediksi kerugian pada minggu pertama sejak banjir menerjang sebesar Rp. 7,314 trilyun, dengan rincian bidang pertanian secara luas sebesar Rp. 6,1 trilyun; industri pengolahan sebesar Rp. 808,4 milyar; listrik/gas/air bersih sebesar Rp. 74,7 milyar; bangunan/hotel/perdagangan sebesar Rp. 531,7 milyar; restoran sebesar Rp. 1.278,4 milyar; transportasi dan komunikasi sebesar Rp. 551,9 milyar; jasa keuangan sebesar Rp. 1.846,0 milyar; jasa-jasa lainya sebesar Rp. 754,4 milyar; kehilangan material lainnya sebesar Rp. 1.462,9 milyar.

Versi dengar pendapat tiga Gubernur (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) dengan Komisi V DPR menelurkan angka recovery cost sebesar Rp. 19,96 trilyun, terinci DKI Jakarta sebesar Rp. 17,85 trilyun (untuk Banjir Kanal Timur/BKT Rp. 4,30 trilyun; Banjir Kanal Barat Rp. 1,00 trilyun; dan normalisasi 9 sungai sebesar Rp. 8,20 trilyun; pembangunan 13 polder Rp. 2,10 trilyun; dan revitalisasi situ dan waduk sebesar Rp. 2,25 trilyun), disusul Banten sebesar Rp. 1,23 trilyun (untuk tata ruang Rp. 0,02 trilyun; pelayanan umum Rp. 0,60 trilyun; lingkungan hidup dan SDA Rp. 0,08 trilyun; pengelolaan SDA Rp. 0,29 trilyun; dan Cipta Karya Rp. 0,24 trilyun), dan terakhir Jawa Barat sebesar Rp. 0,88 trilyun (untuk tata ruang Rp. 0,03 trilyun; prasarana wilayah Rp. 0,57 trilyun; dan pemukiman Rp. 0,29 trilyun).

Selanjutnya diperoleh angka sebesar Rp. 2,016 trilyun ditambah angka-angka perkiraan presantase dari klaim berbagai bidang kegiatan. Rinciannya yaitu industri tekstil Rp. 8 milyar; Pertamina Rp. 100 milyar; Telkom Rp. 18 milyar; PT. KAI Rp. 1,5 milyar; Toyota Motor Rp. 50 milyar; BNI Rp. 2,16 milyar, Mandiri Rp. 10 milyar; angkutan umum Rp. 1,2 trilyun; elektronik 15-30 % dari pendapatan; bisnis jasa travel 20-50 % dari pendapatan; PLN Rp. 17 milyar; Perhotelan 50 % dari pendapatan; dan pasar tradisional 40 % dari pendapatan.

Begitu besarnya kerugian yang diderita negara dan masyarakat, maka agar kejadian tersebut tidak terulang lagi diperlukan kebijakan dan upaya nyata dari pemerintah. Kegiatan yang dapat dilakukan bukan merupakan peninjauan kembali hasil pembangunan yang salah. Sebagai contoh membongkar villa di Puncak guna memperluas ruang terbuka hijau, tentu bukan merupakan kebijakan yang bijaksana. Demikian halnya dengan mengembalikan areal wetland yang telah direklamasi ke kondisi semula.

Berdasarkan waktu yang dibutuhkan, langkah kegiatan penanggulangan di bidang kehutanan dapat dibagi kedalam :

a. Jangka pendek, dengan cara membuat membuat sumur-sumur resapan.

b. Jangka menengah, meliputi :

  • Pendekatan DAS terpadu dengan melakukan rehabilitasi lahan, khususnya wilayah hulu sungai kawasan Puncak Provinsi Jawa Barat.
  • Memelihara dan menjaga lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.
  • Pengaturan tata ruang di daerah pengembangan kota, terutama di sekitar hinterland Jakarta.
  • Merehabilitasi hutan kota yang ada dan menambah jumlahnya di areal yang masih kosong pada daerah hinterland.

Untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan penanganan banjir tersebut, tentu saja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, diperlukan sinergi dan komitmen yang kuat untuk menanggulangi bencana banjir tersebut, dan dengan dukungan dari segenap elemen masyarakat lainnya, maka tidak mustahil kegiatan-kegiatan tersebut dapat berhasil.

c. Jangka panjang, dengan cara menerapkan ”produksi hijau” seperti pertanian organik. Untuk industri manufaktur yang belum mengarah ke ”produksi hijau”, dapat melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

Hitung-hitungan recovery cost di atas dapat di split ke langkah kegiatan penanggulangan. Alternatif lainnya adalah subsidi silang untuk pembiayaan neraca air dari darah hilir ke hulu. DKI Jakarta wajib menyediakan biaya untuk perbaikan kualitas tutupan lahan di daerah hulu. Hal tersebut seiring dengan kebijakan Departemen Kehutanan terhadap konservasi air dengan konsep willingness to pay. µ*) Pemerhati Kehutanan (Calon Auditor pada Inspektorat IV).

Maret 2, 2011

Pemanfaatan Air Hujan

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 2:26 pm

TATA CARA PEMANFAATAN AIR HUJAN

Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor : 12 Tahun 2009; Tanggal : 15 April 2009

Sumber: http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/

I. Pendahuluan

Dalam siklus hidrologi, air hujan jatuh ke permukaan bumi, sebagian  masuk ke dalam tanah, sebagian menjadi aliran permukaan, yang  sebagian besar masuk ke sungai dan akhirnya bermuara di laut. Air  hujan yang jatuh ke bumi tersebut menjadi sumber air bagi makhluk hidup.

Curah hujan di wilayah Indonesia cukup tinggi, yaitu 2.000 – 4.000  mm/tahun dapat menjadi sumber air bersih, tetapi sering  menimbulkan banjir pada musim penghujan, karena air hujan tidak dapat meresap ke tanah seiring dengan menurunnya daerah resapan.

Di sisi lain dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka kebutuhan  air bersih meningkat, diperkirakan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan penduduk sebesar 100 liter/ hari/orang.

Pemanfaatan air tanah yang berlebihan akan menimbulkan dampak  negatif antara lain: intrusi air laut, penurunan muka air tanah,  amblesan tanah (land subsidence) yang menyebabkan genangan banjir  dimusim penghujan. Sementara itu alih fungsi lahan pada daerah  resapan akan menurunkan resapan air hujan, sehingga terganggunya ketersedian air bersih.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka perlu  dipertahankan kesetimbangan melalui proses pengambilan dan  pengisian air hujan (presipitasi dan infiltrasi) dengan meresapkan ke  dalam pori-pori/rongga tanah atau batuan, serta dilakukan upaya konservasi air.

Prinsip dasar konservasi air adalah mencegah atau meminimalkan air  yang hilang sebagai aliran permukaan dan menyimpannya semaksimal  mungkin ke dalam tubuh bumi. Atas dasar prinsip ini maka curah  hujan yang berlebihan pada musim hujan tidak dibiarkan mengalir ke  laut tetapi ditampung dalam suatu wadah yang memungkinkan air  kembali meresap ke dalam tanah (groundwater recharge) melalui  pemanfaatan air hujan dengan cara membuat kolam pengumpul air  hujan, sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam dan lubang  resapan biopori. Pemanfaatan air hujan dipengaruhi oleh beberapa  faktor antara lain curah hujan, nilai kelulusan batuan (konduktivitas  hidrolik), luas tutupan bangunan, muka air tanah, dan lapisan  akuifer. Agar dapat terimplementasikan pada masyarakat atau pengelola bangunan maka diperlukan tata cara pemanfaatan air hujan.

II. Tata Cara Pembuatan Kolam Pengumpul Air Hujan, Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori

A. Kolam Pengumpul Air Hujan

1. Kolam Pengumpul Air Hujan di atas Permukaan Tanah

Cara ini diperuntukkan bagi lokasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  1. muka air tanah dangkal < 1 m;
  2. jenis tanah yang mempunyai kapasitas infiltrasi rendah seperti lempung dan liat; atau
  3. kawasan karst, rawa, dan/atau gambut.

b. Konstruksi

  1. membuat saluran air dari talang bangunan (dengan bahan PVC) ke dalam kolam pengumpul air hujan;
  2. membuat kolam pengumpul air hujan dari beton, batu bata,  tanah liat atau bak fiber/aluminium, dilengkapi dengan  saluran pelimpasan keluar dari kolam pengumpul air hujan; dan
  3. membuat penutup kolam pengumpul air hujan.

c. Pemeliharaan

  1. membersihkan talang dan saluran air dari kotoran seperti ranting, dedaunan agar tidak tersumbat; dan/atau
  2. melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air di dalam kolam pengumpul air (bila perlu).

2. Kolam Pengumpul Air Hujan di bawah Permukaan Tanah

Cara ini diperuntukkan bagi lokasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  1. daerah bebas banjir;
  2. muka air tanah dangkal > 2 m;
  3. keterbatasan ruang di atas tanah; dan/atau
  4. daerah dengan ketinggian permukaan tanah minimal di  atas 10 m di atas permukaan laut dengan luas lahan terbatas.

b. Konstruksi

  1. membuat saluran air (PVC) dari talang bangunan ke dalam kolam pengumpul air hujan;
  2. membuat kolam pengumpul air hujan dari beton, batu bata,  atau bak fiber/aluminium dilengkapi dengan saluran  pelimpasan keluar dari kolam pengumpul air hujan. Apabila  kolam pengumpul tersebut dimanfaatkan untuk keperluan  sehari-hari maka dapat dilengkapi dengan pompa air yang diletakkan pada permukaan tanah; dan
  3. membuat penutup kolam pengumpul air hujan.

c. Pemeliharaan

  1. membersihkan talang dari kotoran seperti ranting, dedaunan agar tidak tersumbat; dan/atau
  2. melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air di dalam kolam pengumpul air (bila perlu).

B. Sumur Resapan

1. Sumur Resapan Dangkal

Cara ini diperuntukkan bagi lokasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  1. tinggi muka air tanah > 0,5 m; dan/atau
  2. berada pada lahan yang datar dan berjarak minimum 1 m dari pondasi bangunan.

  1. sumur resapan dangkal dibuat dalam bentuk bundar atau  empat persegi dengan menggunakan batako atau bata merah atau buis beton;
  2. sumur resapan dangkal dibuat pada kedalaman di atas  muka air tanah atau kedalaman antara 0,5 – 10 m di atas  muka air tanah dangkal dan dilengkapi dengan memasang  ijuk, koral serta pasir sebesar 25% dari volume sumur resapan dangkal;
  3. sumur resapan dangkal dilengkapi dengan bak kontrol  yang dibangun berjarak + 50 cm dari sumur resapan dangkal yang berfungsi sebagai pengendap;
  4. sumur resapan dangkal dan bak kontrol dilengkapi dengan  penutup yang dapat dibuat dari beton bertulang atau plat besi;
  5. membuat saluran air dari talang rumah atau saluran air di  atas permukaan tanah untuk dimasukkan ke dalam sumur  dengan ukuran sesuai jumlah aliran. Sumur resapan yang  sumber airnya dialirkan melalui talang bangunan tidak perlu membuat bak kontrol; dan
  6. memasang pipa pembuangan yang berfungsi sebagai  saluran limpasan jika air dalam sumur resapan sudah penuh.

c. Pemeliharaan

  1. membersihkan bak kontrol dan sumur resapan dangkal  dengan mengangkat filter yang berupa ijuk, koral dan pasir  pada setiap menjelang musim penghujan atau disesuaikan dengan kondisi tingkat kebersihan filter; dan/atau
  2. melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui  kualitas air yang masuk ke dalam sumur resapan apabila  terdapat unsur-unsur tercemar. Parameter analisa air  tanah dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

2. Sumur Resapan Dalam

  1. diutamakan di daerah land subsidence dan/atau daerah genangan;
  2. penurunan muka air tanah dalam kondisi kritis;
  3. ketinggian muka air tanah > 4 m; dan/atau
  4. sumur resapan dalam dapat dipadukan dengan sumur eksploitasi yang telah ada dan/atau yang akan dibuat.

b. Konstruksi

  1. sumur resapan dalam dibuat melalui pemboran dengan  lubang bor tegak lurus dan diameter minimal 275 mm (11 inch) untuk seluruh kedalaman;
  2. diameter pipa lindung dan saringan minimal 150 mm (6  inch);
  3. kedalaman sumur resapan dalam disesuaikan dengan kondisi akuifer dalam yang ada;
  4. bibir sumur atau ujung atas pipa lindung terletak minimal  0,25 m di atas muka tanah dan dilengkapi dengan penutup pipa;
  5. saringan sumur bor harus ditempatkan tepat pada  kedudukan akuifer yang disarankan untuk peresapan.  Apabila akuifernya mempunyai ketebalan lebih dari 3 m,  maka panjang minimal saringan yang dipasang harus 3 m, ditempatkan di bagian tengah akuifer;
  6. ruang antara dinding lubang bor dan pipa lindung di atas  dan di bawah pembalut kerikil diinjeksi dengan lumpur  penyekat, sehingga terbentuk penyekat-penyekat setebal 3  m di bawah kerikil pembalut dan setebal minimal 2 m di atas kerikil pembalut;
  7. ruang antara dinding lubang bor dan pipa jambang di atas  kerikil pembalut mulai dari atas lempung penyekat hingga  kedalaman 0,25 m di bawah muka tanah harus diinjeksi dengan bubur semen, sehingga terbentuk semen penyekat;
  8. di sekeliling sumur harus dibuat lantai beton semen  dengan luas minimal 1 m2, berketebalan minimal 0,5 m  mulai 0,25 m di bawah muka tanah hingga 0,25 m di atas muka tanah;
  9. sumur resapan dalam dilengkapi dengan 2 buah bak  kontrol yang dibuat secara bertingkat dengan  menggunakan batu bata, batako, atau cor semen secara  berhimpit berukur panjang 1 m, lebar 1,5 m, dan  kedalaman 1,5 m, dasar bak kontrol disemen; dan
  10. untuk bak penyaring, dibuat dengan kedalaman 1 m dan  diisi dengan pasir dengan ketebalan 25 cm, koral setebal  25 cm dan ijuk setebal 25 cm. Bak kontrol 2, dengan  kedalaman 1,5 m diisi dengan ijuk setebal 25 cm, arang  aktif setebal 25 cm, koral setebal 25 cm, dan ijuk setebal 25 cm.

c. Pemeliharaan

  1. membersihkan atau mengganti penyaring dari kotoran dan  endapan/lumpur yang menyumbat pada bak penyaring,  pada musim penghujan dan kemarau atau sesuai dengan keperluan; dan/atau
  2. melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui  kualitas air yang masuk ke dalam sumur resapan.  Parameter analisa air tanah dapat mengacu pada Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

C. Lubang Resapan Biopori (LRB)

a. daerah sekitar pemukiman, taman, halaman parkir dan sekitar pohon; dan/atau
b. pada daerah yang dilewati aliran air hujan.

2. Konstruksi

a. membuat lubang silindris ke dalam tanah dengan diameter  10 cm, kedalaman 100 cm atau tidak melampaui  kedalaman air tanah. Jarak pembuatan lubang resapan biopori antara 50 – 100 cm;

b. memperkuat mulut atau pangkal lubang dengan menggunakan:

  1. paralon dengan diameter 10 cm, panjang minimal 10 cm; atau
  2. adukan semen selebar 2 – 3 cm, setebal 2 cm disekeliling mulut lubang.

c. mengisi lubang LRB dengan sampah organik yang berasal  dari dedaunan, pangkasan rumput dari halaman atau sampah dapur; dan

d. menutup lubang resapan biopori dengan kawat saringan.

3. Pemeliharaan

a. mengisi sampah organik kedalam lubang resapan biopori;
b. memasukkan sampah organik secara berkala pada saat  terjadi penurunan volume sampah organik pada lubang resapan biopori; dan/atau
c. mengambil sampah organik yang ada dalam lubang resapan  biopori setelah menjadi kompos diperkirakan 2 – 3 bulan telah terjadi proses pelapukan.

III. Kebutuhan Jumlah Kolam Pengumpul Air Hujan, Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori

A. Jumlah Unit Kolam Pengumpul Air Hujan yang Diperlukan Berdasarkan Luas Tutupan Bangunan

B. Jumlah Unit Sumur Resapan Dangkal, Sumur Resapan Dalam dan  Lubang Resapan Biopori yang diperlukan berdasarkan Luas Tutupan Bangunan

C. Nilai Kelulusan Batuan (Konduktivitas Hidrolik) (m/hari) berdasarkan Jenis Batuan

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

 

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Februari 11, 2011

Eko Priyo Utomo

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 7:59 am

MODEL PARADIGMA BANJIR

Oleh: Eko Priyo Utomo,  28 November 2008

Sumber:  http://kehidupan-disamarinda.blogspot.com/

BANJIR yang terjadi sudah pasti PENYEBAB UTAMANYA ADALAH HUJAN. Namum bila ADA HUJAN di suatu daerah/kawasan BELUM TENTU TERJADI BANJIR. Boleh diambil kesimpulan HUJAN BUKAN MERUPAKAN SYARAT/KONDISI MUTLAK TERJADINYA BANJIR, MASIH ADA SYARAT TAMBAHAN UNTUK MENIMBULKAN BANJIR. Apa syarat tambahan tersebut?????

Jadi hubungan sebab-akibat variabel HUJAN dan BANJIR tidak berlaku mutlak, artinya bila hujan belum tentu terjadi banjir, masih ada variabel lain, sebut saja TANGKAPAN AIR. Variabel HUJAN dan TANGKAPAN AIR adalah variabel sebab dan variabel BANJIR adalah variabel akibat.

Nah, dengan ketiga variabel ini, kita dapat membuat model untuk meramalkan ataupun membuat simulasi banjir yang akan terjadi dengan nilai-nilai tertentu pada indikator dari masing-masing variabel HUJAN dan TANGKAPAN AIR.

Berbicara tentang variabel HUJAN, tentunya tidak terlepas dengan indikator INTENSITAS HUJAN, LAMA HUJAN, LUAS KAWASAN HUJAN, PERILAKU HUJAN ATAS PERIODE WAKTU. INTENSITAS HUJAN merupakan indikator yang digunakan untuk mencatat peristiwa tinggi curah hujan per satuan waktu (mm/menit, mm/jam, mm/hari, mm/minggu, mm/bulan, mm/tahun). LAMA HUJAN adalah indikator untuk mencatat lama terjadinya hujan. Indikator LUAS KAWASAN HUJAN untuk mencatat luas area hujan terjadi pada saat yang bersamaan. PERILAKU HUJAN untuk mencatat pola distribusi hujan berdasarkan waktu apakah konstan atau bervariasi mengikuti fungsi tertentu atau polanya acak.

Nah, untuk mencatat indikator INTENSITAS HUJAN, LAMA HUJAN dibutuhkan sebuah Stasiun pengukur curah hujan untuk mewakili peristiwa hujan pada daerah dimana lokasi stasiun pengukur berada. Untuk mencatat indikator LUAS KAWASAN HUJAN maka dibutuhkan beberapa atau banyak stasiun, untuk dapat menyatakan luas kawasan terjadinya hujan yang bersamaan waktunya. Dan PERILAKU HUJAN dapat dapat didekati dengan menggunakan hasil catatan curah hujan yang bersifat time-series dari stasiun pengukur curah hujan.

Keakuratan ramalan tentang peristiwa banjir ditentukan oleh KEAKURATAN (VALIDITAS dan RELIABILITAS) DATA HASIL PENCATATAN DENGAN INDIKATOR-INDIKATOR HUJAN tersebut diatas. Validitas menyangkut syarat-syarat teknis sebuah alat ukur curah hujan: ukuran gelas, tinggi dan posisi ruang bebas gangguan, waktu pencatatan, sinkronisasi waktu pencatatan, dan masih banyak yang lainnya. Reliabilitas pengukuran dikatakan tercapai, bila secara konsisten ada korelasi kuat hasil pencatatan peristiwa hujan yang terjadi bersamaan antar stasiun curah hujan yang berdekatan atau dengan membuat simulasi hujan tiruan dan mencatat hasil pengukuran dari waktu ke waktu apakah hasilnya konsisten dalam tinggi per satuan waktu dengan percobaan yang bervariasi.

Penting untuk diteliti apakah curah hujan, intensitas, perilaku dari tahun-ke tahun, dari puluhan tahun yang lalu ke puluhan tahun sekarang, atau berabad abad yang lalu dengan waktu sekarang?. (Nah, disinilah histori data hujan itu penting, kalau gak ada data historis hujan orang suka membuat asumsi saja, akhirnya solusi tidak pernah tepat).

Akhirnya yang paling hangat dan selalu diperdebatkan adalah variabel berhubungan dengan TANGKAPAN AIR. Variabel ini meliputi banyak hal atau Faktor : KARAKTERISTIK KONTUR DARATAN, SIFAT SERAPAN LAPIS TANAH, POROSITAS LAPIS TANAH, TUTUPAN LAHAN OLEH TANAMAN/TUMBUH-TUMBUHAN, PROFIL SUNGAI, PANJANG SUNGAI, KARAKTERISTIK SUNGAI, KEMIRINGAN DASAR SUNGAI, SALURAN DRAINASE KAWASAN, KEMIRINGAN SALURAN DRAINASE, KARAKTERISTIK SALURAN DRAINASE, TINGGI MUKA AIR TANAH KAWASAN, TINGGI KAWASAN DARI MUKA AIR LAUT, dan masih banyak hal yang lainnya.

Dari faktor-faktor tesebut ada yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan ada faktor yang terbentuk oleh proses alam (given) alias karakteristik apa adanya. Siklus mengalirnya air hujan dari mulai jatuh ke permukaan daratan sampai kembali ke lautan, akan membentuk sebuah kesetimbangan yang melalui proses berabad-abad, bahkan ribuan tahun, jutaan tahun. Pada proses tersebut ada air hujan yang menerobos lapisan tanah didaratan dan tertahan dalam lapisan tanah atau mengalir dalam lapisan tanah, ada yang tertahan di danau, ada yang tertahan di rawa-rawa, ada yang tertahan di akar tanaman hutan atau semak-semak, ada yang langsung mengalir ke anak sungai dan induk sungai, ada juga yang menguap. Yang perlu menjadi perhatian utama dari proses yang setimbang tersebut adalah faktor penentu kesetimbangan proses yang paling dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan faktor yang paling dominan mempengaruhi terjadinya Banjir.

Variabel BANJIR, meliputi sub variabel atau indikator yaitu LUAS KAWASAN BANJIR, TINGGI MUKA AIR BANJIR PER SATUAN WAKTU, SURUT MUKA AIR BANJIR PER WAKTU, TANGGAL DAN JAM TERJADINYA BANJIR, POLA ARAH ARUS AIR BANJIR.

Jelaslah, variabel CURAH HUJAN dan TANGKAPAN AIR berhubungan dengan variabel BANJIR. Dari hubungan ini dapat dibangun hipotesis-hipotesis mayor dan minor. Berangkat dari hipotesis (merupakan fokus masalah) tersebut maka fokus masalah banjir yang terkait dengan hujan dan tangkapan air akan bisa dipecahkan dengan tepat, karena untuk membuktikan kebenaran hipotesis dibutuhkan DATA (bukan asal menyimpulkan SEBUAH DUGAAN (HIPOTESIS) atas asumsi, tapi atas fakta). Data adalah merupakan nilai dari fakta atau peristiwa yang dilihat, diukur, dihitung dan dicatat berdasarkan indikator varibel-variabel yang bersangkutan.

Sebagai contoh hipotesis yang dapat dibangun adalah sebagai berikut:

  1. Jika terjadi Hujan pada seluruh kawasan DAS Karang Mumus akan menyebabkan Banjir di Kawasan kecamatan Sungai Pinang Dalam.
  2. Jika Rata-rata tinggi curah hujan melebihi 200 mm/jam di stasiun X, Y dan Z selang waktu 3 jam, akan menyebabkan banjir di kawasan Gunung Lingai.
  3. Ada hubungan linier antara curah hujan stasiun X dengan tinggi muka air banjir di kawasan Lembuswana.
  4. Ada penurunan kapasitas tangkapan air di SUB DAS X SUNGAI KARANG MUMUS. (hubungan antara hujan dikawasan sub das X tersebut dengan banjir dikawasan tertentu yang dipengaruhi oleh sub das X, dibuktikan dengan menggunakan data hujan dan data banjir kawasan tersebut, atau dengan melihat time series hubungan antara curah hujan di sub das x dan debit/tinggi muka air sungai di sub das x tersebut)

Dan masih banyak hipotesis yang dapat dimunculkan, tentunya tergantung pada masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah yang akan dipecahkan atau dicari jawabnya. Dan masalah yang dipecahkan, bersifat teoritis (pengembangan ilmu) atau praktis (terapan) serta merupakan prioritas yang akan ditangani.

Inti dari tulisan singkat ini, menunjukkan bahwa MODEL PARADIGMA HUJAN, TANGKAPAN AIR dan BANJIR serta PENANGANANNYA harus dirancang terlebih dahulu. Model ini merupakan dasar berpikir tentang fenomena banjir yang disepakati bersama antar pemangku kepentingan. Kemudian baru berbicara DATA, cara pengumpulan DATA, instrumen Pengumpul data, biaya serta hal-hal teknis dan non teknis. Tentunya jenis data dan jumlahnya tergantung pada fokus masalah atau rumusan masalah yang ingin dipecahkan.

Implikasi dari masing-masing hipotesis akan dibahas kemudian…..

DUGAAN MASYARAKAT SAMARINDA TENTANG “PENYEBAB BANJIR”

Oleh:  Eko Priyo Utomo,  09 Desember 2008

Sumber: http://kehidupan-disamarinda.blogspot.com/

Sering terjadi banjir atau genangan air akibat hujan di beberapa lokasi di Kota Samarinda pada akhir-akhir ini, khususnya pemukiman sepanjang sungai Karangmumus atau anak sungai Karangmumus, memunculkan tanda tanya pada para korban banjir. Apa penyebab terjadinya banjir di lokasi-lokasi tersebut???. Banyak sekali dugaan atau jawaban sementara (tuduhan) yang bermunculan dari benak masyarakat Samarinda yang mengalami banjir, diantaranya:

  1. Banjir yang sering terjadi di tempat saya disebabkan ada penambangan batu bara baru di hulu sungai karangmumus.
  2. Pembangunan mal-mal, ruko-ruko, perumahan dan fasilitas umum (stadion) yang semakin tak terkendali menyebabkan lokasi dan frekwensi banjir bertambah.
  3. Perambahan dan Perusakan hutan di hulu sungai karangmumus menyebabkan banjir semakin sering dan parah.
  4. Curah hujan yang semakin tinggi pada tahun penyebab utama sering dan parahnya banjir di beberapa tempat di Samarinda
  5. Pendangkalan yang berjalan di alur sungai karangmumus menyebabkan sering dan parahnya banjir di beberapa lokasi di Samarinda.
  6. Sering dan tingginya Banjir terjadi akhir-akhir ini disebabkan bertambah luasnya pembukaan lahan pertambangan baru, dan pengupasan lahan untuk lapangan terbang baru di sei-siring.
  7. Bertambah banyaknya sampah dibuang di sungai menyebabkan banjir sering terjadi dan lebih parah akhir-akhir ini.
  8. Curah hujan yang tinggi dan terjadinya pasang laut tinggi yang bersamaan menyebabkan banjir yang lebih sering dan parah.

Tentunya masih banyak dugaan (jawaban sementara) atas tanda tanya pada benak warga Samarinda yang kebanjiran, bahasa kasarnya “umpatan” atau “tuduhan” yang terucap oleh banyak warga Samarinda yang mengalami kerugian materiil dan psikologis akibat banjir.

Namun, umpatan, tuduhan, kalau dihaluskan “dugaan” atau “jawaban sementara” dari warga dapat dipandang sebagai “hipotesis” yang merupakan jawaban sementara masalah (pertanyaan dalam benak mereka) terkait dengan banjir. (dasar dosen metodologi penelitian, tuduhan dijadikan hipotesis) Agar dugaan ini dapat dibuktikan benar atau salah, maka perlu dilakukan survey/studi, alias penelitian.

Penelitian adalah merupakan akativitas ilmiah, yang menggunakan langkah sistematis, transparan, metodis, terukur dan analitis. Penggabungan berpikir deduktif dan induktif adalah inti dari penelitian.

Deduktif, berarti menurunkan rumusan masalah ditelusuri atas dasar “model paradigma Banjir Samarinda” bukan model paradigma banjir miliknya Belanda loh…. (nanti bisa salah sasaran apalagi kalau dilakukan studi banding ke Belanda tanpa pertimbangan matang, malah nambahin masalah bukan solusi… he.. he…).

Induktif berarti berangkat dari rumusan masalah dilakukan studi lapangan untuk mengumpulkan fakta-fakta atau data-data, kemudian diolah, dianalisa dan diuji kebenarannya. (ini aja dilakukan berkesinambungan tiap tahun, daripada bingung tiap tahun mencari aktivitas lain yang tak jelas untuk penyerapan APBD ho… ho… ho….) Hasil uji akan menunjukkan apakah benar atau salah jawaban sementara atau dugaan sementara yang mereka miliki.

Permasalahan utama, bagaimana masyarakat awam mengetahui dan memahami “model paradigma banjir”???. Inilah tugas dari pemerintah, para tokoh, para dosen untuk mensosialisasikan, agar mereka mengerti tentang Banjir dan penyebabnya. Dengan mengerti “model paradigma banjir” mungkin akan menggugah kesadaran untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi banjir atau ikhlas dalam keadaan kebanjiran yang harus mereka hadapi (karena belum ada solusi atau memang tidak bisa diatasi seiring dengan perambahan kawasan terbuka oleh kegiatan warga Samarinda, rawa jadi perumahan, hutan jadi kebun, kebun jadi pabrik, semak jadi lapangan/stadion/gedung, semak jadi areal tambang, sungai semakin dangkal, sehingga tak ada ruang bagi air untuk meresap ketanah atau mengalir ke saluran sungai dengan lancar, berputar-putar di sekitar pemukiman warga, tidak tertampung oleh kapasitas penampang sungai , tidak ada lain kecuali ikhlas). (kata warga Samarinda, ikam gundul yang kami ikhlaskan… he… he…)

Tapi, masih ada juga yang usil berprasangka, jangan-jangan para pemangku kepentingan dari pihak pemerintah yang tidak memahami “paradigma banjir Samarinda”, atau mereka tidak mau tahu atau belum menemukan solusi atau memang tidak ada solusi sehingga tak berdaya mengendalikan banjir, kalau ini yang terjadi…. lebih baik kita melatih “KESABARAN” dan “IKHLAS”. (mimi, sabar dan ikhlaskan rumah mimi kebanjiran terus setiap tahun, mungkin belum ketemu solusinya atau bahkan memang tidak ada solusinya, yang penting bagaimana anak kita bisa tumbuh dan tetap bisa beraktivitas, selalu gembira dan sehat berdampingan dengan banjir tahunan….. he… he…. he…)

Namun, bila “paradigma banjir” sudah dipahami oleh semua masyarakat dan pemerintah, tidak secara otomatis banjir dapat ditangani, tapi masih membutuhkan rangkaian kegiatan lain yang penting yaitu “MELAKUKAN PENELITIAN YANG BERKESINAMBUNGAN” terkait dengan pengendalian banjir. Anggaran dan Pembangunan untuk kepentingan pengendalian Banjir tentunya atas dasar hasil penelitian yang ditarik dari “paradigma banjir Samarinda”. Hasil penelitian inilah yang menjadi dasar dalam melakukan tindakan nyata (pengambilan keputusan) dalam menangani masalah spesifik terkait dengan banjir di Samarinda. Satu penelitian hanya dapat memecahkan masalah spesifik yang menjadi titik awal sebuah penelitian. Oleh karena banyak masalah yang mungkin muncul dalam menangani masalah banjir atau masalah mungkin berjenjang ada masalah utama dan ada masalah anak (akar masalah), jadi membutuhkan banyak penelitian untuk banyak masalah dan penelitian yang berkesinambungan untuk memecahkan masalah yang berjenjang. Insya Allah, maka jawaban masalah akan ditemukan, dan tindakan tepat dapat dihasilkan.

SISTEM PENGENDALIAN BANJIR KOTA SAMARINDA

Oleh: Eko Priyo Utomo, 11 Desember 2008

Sumber: http://kehidupan-disamarinda.blogspot.com/

Samarinda ada banyak sungai, diantaranya S. Karang mumus, S. Sambutan, S. Ampera, S. Tempurung, S. Kerbau, S. Kapih, S. Lais, S. Karang Asam Kecil, S. Karang Asam Besar, S. Kujang, S. Loa bakung, S. Loa buah, S. Rapak dalam, S. Mangku jenang, S. Palaran, S. Keledang, S. Palaran, dan masih banyak sungai-sungai kecil lainnya, dan beberapa anak sungai yang memiliki nama sendiri-sendiri.

Sungai utama dan panjang yang melewati daerah perkotaan, yaitu S. Karang mumus, S. Karang Asam Kecil, S. Karang Asam Besar. Ketiga sungai inilah yang melalui daerah padat penduduk dan menjadi alur yang mengalirkan tangkapan air pada masing-masing DAS-nya menuju ke Mahakam.

Konsultan BUMN, telah membuat rencana Sistem Pengendalian Banjir Kota Samarinda, dibagi 3 (tiga) bagian : (1) . DAS sungai Karang Mumus, (2) DAS sungai Karang Asam Kecil, (3) DAS sungai Karang Asam Besar. Adapun rencana jenis bangunan dan kegiatan untuk pengendalian banjir berupa:

1. Pembangunan Bendungan Pengendali 2. Embung atau Polder 3. Normalisasi sungai 4. Pembuatan pintu pengatur pengaruh air pasang/surut di muara sungai

Untuk sub sistem DAS Karang mumus, diusulkan ada perencanaan

Berikut hasil perancangan konsultan BUMN, berupa Sistem Pengendalian Banjir Kota Samarinda.

Berikut rencana Embung Lempake di Hulu DAS Karang mumus. Pada bagian kanan sub DAS S. Karang mumus.

Berikut rencana Embung Pampang 1 dan Embung Pampang 2 di hulu Sub DAS Karang Mumus bagian Kiri

Berikut Rencana Embung Muang yang membuang air melalui sungai muang

Berikut Lokasi Bendungan Lempake (Sudah dibangun)

Rencana Embung Sempaja (masuk DAS Karang mumus). Rencana Bendali Suryanata (masuk DAS Karang Asam Kecil). Rencana Embung Gang Indra (masuk DAS Karang Asam Kecil). Kolam Retensi Air Hitam (masuk Das Karang Asam Kecil).

Rencana Bendali Damanhuri

Rencana Pengerukan (normalisasi) Sungai Karang mumus terutama bagian tengah sampai muara yang mengalami pendangkalan. Rencana Bendali Karang Asam Besar (DAS Karang Asam Besar). Normalisasi Sungai Karang Asam Besar. Rencana Pintu Sungai Karang Asam Besar. Rencana Bendali Loa Bakung (DAS Sungai Loa Bakung). Normalisasi Sungai Loa Bakung (DAS Sungai Loa Bakung)

Rencana Pembangunan Pintu Pengatur Air di Muara Sungai Karang mumus mengurangi pengaruh Pasang-Surut Air Laut

CURAH HUJAN SAMARINDA

Oleh: Eko Priyo Utomo, 13 Desember 2008

Sumber: http://kehidupan-disamarinda.blogspot.com/

Dari beberapa penelusuran berita tentang banjir di koran on-line, dokumen-dokumen yang mengacu pada BMG Samarinda diperoleh beberapa cuplikan data curah hujan kota Samarinda.

  1. Menurut BMG Samarinda, selama 28 tahun, curah hujan tertinggi hanya sehari dalam sebulan.
  2. Selama waktu 28 tahun tersebut, akumulasi rata-rata curah hujan tertinggi, diperoleh yang tertinggi pada bulan Desember, sebesar 214,9 mm; dan curah hujan tertinggi kedua bulan Nopember sebesar 189,9 mm
  3. Data 30 tahun, rata-rata curah hujan bulan januari 191 mm/bulan atau ada 18 hari hujan. Pebruari mencapai 175 mm/bulan, dengan hari hujan 17 hari. Stasiun pencatat hujan Temindung, pernah mencatat jam 04.30 s/d 14.00 (9,5 jam) tercatat 53,9 mm.
  4. Kejadian banjir di tahun 1998, adalah banjir terbesar terjadi di Samarinda, tercatat pada waktu itu curah hujan tertinggi pada 9 Juni 1998 sebesar 85,0 mm; 26 Desember 1998 sebesar 74,3 mm.
  5. Enam bulan terakhir tahun 2007, curah hujan tertinggi terjadi pada April 2007 (81,3 mm), namun banjir besar terjadi Februari, dengan curah hujan 50,1 mm. 1 November 2007 tercatat 70,5 mm/hari; 25 November 2007 tercatat 80 mm/hari (subuh sampai sore). Pada sekitar 1 dan 2 Januari 2007 terjadi banjir di beberapa tempat, pada saat itu tercatat tinggi curah hujan 50 mm. Pada juni 2007 (57,0 mm), minggu 17/6/2007 (57 mm), Sabtu 16/6/2007 (25,2 mm), Senin 18/6/2007 (23,3 mm), Rabu 20/6/2007 (9,5 mm).
  6. Awal November 2008, banjir terjadi dimana-mana di Samarinda, pada saat itu tercatat curah hujan 57,5 – 70 mm/hari, dan hujan terjadi berhari-hari. Pada pertengahan November curah hujan tercatat 70 mm/hari. Tanggal 14 November 2008, jam 14.30 tercatat intensitas hujan 52 mm.

Untuk mengecek kebenaran data tersebut, bandingkan sendiri dengan dokumen hasil pencatatan curah hujan dari BMG Samarinda.

Yang jelas dari beberapa peristiwa terjadinya hujan di Samarinda, nilai tinggi curah hujan tidak selalu memiliki korelasi kuat dengan kejadian banjir pada lokasi tertentu di Samarinda, mengapa hal ini terjadi????

Bisa jadi, karena luas kawasan hujan dan distribusinya selalu berubah setiap terjadi peristiwa hujan, dimana variabel luas kawasan dan distribusinya tidak dapat termonitoring oleh stasiun BMG Samarinda, yang jumlahnya terbatas. Sehingga variabel LUAS KAWASAN HUJAN dan DISTRIBUSINYA tidak terdatakan. Bila data untuk variabel CURAH HUJAN dan LUAS KAWASAN HUJAN dan DISTRIBUSINYA tersedia, maka korelasinya dengan BANJIR akan lebih bagus untuk dipahami hubungan sebab-akibatnya. Apalagi ditambah variabel sela, TANGKAPAN AIR, hubungan sebab-akibat antara CURAH HUJAN, LUAS KAWASAN HUJAN dan DISTRIBUSINYA, serta TANGKAPAN AIR terhadap BANJIR akan lebih dipahami dengan sempurna.

Namun bisa juga, CURAH HUJAN tidak berkorelasi kuat dengan BANJIR di suatu lokasi karena ada variabel lain SYSTEM SALURAN (DRAINASE) dan LUAS TANGKAPAN yang menjadi penentu kuat tidaknya korelasi CURAH HUJAN dengan BANJIR di lokasi tersebut.

ILUSTRASI UNTUK MEMBAYANGKAN VOLUME AIR HUJAN

Curah hujan atau tinggi adalah Volume air hujan dalam gelas ukur dibagi luas corong penangkap hujan.

Misal, bila tertampung air hujan pada gelas ukur sebesar 200 ml atau 200 cc atau 200 cm3, dan luas corong (penangkap) air alat ukur 100 cm2, per hari. Hitung berapa tinggi air hujan dan berapa total volume air hujan pada hari tersebut bila hujan terjadi merata di kecamatan Samarinda ulu (58,26 km2)?

Jawab:

maka tercurah hujan setinggi = 200/100 = 2 cm = 20 mm. (selama waktu dihari pencatatan)

Di kecamatan samarinda ulu tercurah hujan 0,02 m x 58.260.000 m2 = 1.165.200 m3. (Bayangkan akan dibutuhkan sebanyak 233.040 truck tangki air berkapasitas 5000 liter dikecamatan tersebut untuk menampung air hujan di hari tersebut!!!, kalau curah hujannya 50 mm, hitung sendiri…..).

Sebagai ilustrasi, di Jakarta pada 9 – 3 Pebruari 2007 (5 hari) , turun hujan berturut-turut, terjadi genangan pada daerah seluas 706,5 km2 pada waktu itu, dengan kedalaman rata-rata air banjir 1 m. (anggap saja tinggi hujan 1 m/5 hari = 20 cm/hari, akan dibutuhkan truck pengangkut air 5000 l sebanyak 28.260.000 truck, untuk menampung air hujan tersebut).

BERAPA AIR YANG DIGELONTORKAN OLEH KERUSAKAN DAS

Oleh: Eko Priyo Utomo, 14 Desember 2008

Sumber: http://kehidupan-disamarinda.blogspot.com/


Luas DAS sungai Karang mumus sekitar 36.527,73 Ha = 365.277.300 m2. Bila DAS Karang mumus rusak 20%, dan kerusakan tersebut menyebabkan air hujan tidak tidak terserap/tertahan oleh kerusakan tersebut (menjadi lahan kedap air), maka akan ada 73.055.460 m2, luas lahan yang tidak mampu meresapkan air hujan.

Daerah Aliran Sungai Karang Mumus

Bila turun hujan merata pada bagian yang rusak, misal curah hujan 20 mm, maka akan dibutuhkan truck tangki air berkapasitas 5000 liter sebanyak 292.221 truck disediakan untuk menampung air hujan dengan tinggi 20 mm. Kalau curah hujan terjadi 1 hari, dengan curah hujan 20 mm, bisa anda bayangkan berapa panjang barisan truck tangki yang terjadi…… bila panjang satu truck 3 m, akan ada barisan truck tangki berjajar 8 lapis , dengan panjang barisan dari Samarinda ke Balikpapan…. !!!! (bila Samarinda – Balikpapan 112 km)

Dengan adanya pembangunan, pastilah ada pemanfaatan lahan resapan (hutan, semak, embung, tegalan, rawa, saluran, anak sungai, halaman rumah) menjadi perumahan, mall, jalan, stadion, hotel, lapangan terbang, tempat parkir dan penambangan batu bara, sehingga kerusakan DAS Karang mumus akan semakin parah dan luasan kerusakan bertambah besar, dan ini berjalan terus karena aktivitas pembangunan masih berlangsung. Agar pembangunan tidak merusak lingkungan maka harus menerapkan konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan. (bagaimana?????)

Pengendalian banjir memang permasalahan kompleks, melibatkan banyak disiplin ilmu diantaranya hidrologi, lingkungan, hidrolika, ekonomi, hukum, sosial. Yang jelas luas daerah tangkapan air di Samarinda (DAS Sungai Karang mumus, DAS Sungai Karang Asam Kecil, DAS Sungai Karang Asam Besar, DAS Sungai Loabakung, dan DAS sungai lainnya), pelan tapi pasti luas resapan air semakin berkurang disebabkan aktivitas pembangunan oleh warga Samarinda (membangun perumahan, jalan, fasilitas umum, ruko, mall, stadion, lparkir, lapangan terbang, sawah, penambangan, dll). Sehingga air hujan yang tidak tertampung/teresap menjadi limpasan air permukaan dan menyebabkan banjir dengan debit yang lebih besar dan semakin cepat waktu puncak debit terjadi.

Sudah saatnya Pemerintah kota Samarinda mengambil tindakan tegas dalam rangka pengendalian banjir, yaitu membuat rancangan komprehensiv Tata Guna Lahan yang Berwawasan Lingkungan. Pemerintah harus membuat regulasinya dan syarat-syarat/peraturan dengan rinci dan dijalankan dengan konsisten. Setiap aktivitas yang merubah tata guna lahan baik kecil ataupun besar harus memenuhi syarat/peraturan yang berlaku di Samarinda, bahkan untuk proyek fisik khususnya skala menengah dan besar wajib sudah ada hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan AMDAL yang serius (bukan formalitas), maka dampak positif dan negatif terhadap banyak aspek dari sebuah proyek dapat diperkirakan, bila berdampak negatif tentunya harus ada solusi penanggulangannya. Dengan demikian dampak negatif akibat pembangunan dapat ditekan sekecil mungkin.

Selama ini pengendalian banjir dominan dilakukan berorientasi teknis murni: pengaturan dan perbaikan sistem sungai (sistem jaringan sungai, normalisasi sungai, perlindungan tanggul, sudetan, dst); pembuatan Bangunan Pengendali Banjir (Bendungan/dam, kolam retensi, check dam/penangkap sedimen, polder, retarding basin, embung). Kegiatan pengendalian banjir dengan cara ini, berjalan dengan waktu akan muncul kembali karena akar masalahnya belum terselesaikan, yaitu masih berlangsung perambahan daerah resapan untuk kepentingan pemukiman, fasilitas umum, jalan, sawah, dst.

Jadi Syarat dan Regulasi Tata Guna Lahan adalah menjadi akar masalah, berapa persen untuk pemukiman, berapa persen untuk bangunan perdagangan, berapa persen untuk hutan kota, berapa persen untuk waduk, berapa persen untuk infrastruktur, berapa persen untuk sawah atau kebun, berapa persen untuk rawa asli, berapa persen untuk tegalan, berapa persen embung/kolam retensi, dst.

Selain Syarat dan Tata Guna Lahan, perlu ada pengelolaan DAS, konservasi DAS, pengendalian erosi, pengelolaan daerah banjir (rendah), peramalan banjir, peringatan bahaya banjir, penanganan korban banjir, asuransi, dsb.

Harus dipikirkan pula penyediaan pemukiman di daerah padat yang sudah tidak diperkenankan lagi untuk melakukan pembukaan lahan perumahan, dengan penyediaan rumah susun (apartemen) untuk memenuhi perumahan bagi warga Samarinda.

Setiap rumah wajib membuat sumur resapan yang ditetapkan oleh pemerintah kota, berdasarkan lokasi rumah, karakteristik tanah, tinggi muka air tanah, prosentase luas sumur resapan terhadap luas tanah. Dan aturan penutupan halaman rumah dengan paving, atau bahan penutup yang dapat meresapkan air hujan.

Penyediaan fasilitas gedung bertingkat untuk kepentingan bersama pihak swasta, seperti kantor, toko, rumah makan, super market, tempat hiburan, khusunya di pusat kota Samarinda.

Pembangunan jalan kampung dan perumahan harus menggunakan bahan penutup berupa paving stone, yang dapat meresapkan air.

Sosialisasi mengenai membuang sampah pada tempatnya, melakukan pembersihan saluran dan sungai dari sampah, pemindahan dan relokasi pemukiman secara bertahap bagi warga yang tinggal diatas sungai.

Yang terakhir harus melakukan kegiatan pengendalian jumlah penduduk Samarinda, melalui sosialisasi Keluarga Berencana (KB, 2 anak cukup), serta menekan urbanisasi penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali (tanpa direncanakan dengan ketersediaan sumberdaya alam dan perekonomian setempat) implikasinya sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan dan lingkungan. Penyediaan sumber daya alam, penyediaan lahan, penyediaan energi, penyediaan lapangan kerja, masalah sosial. Semakin bertambah penduduk kota semakin bertambah kebutuhan luas lahan untuk pemukiman, fasilitas umum, ruas jalan, fasilitas perdagangan, akhirnya menggangu kesetimbangan lingkungan, salah satu akibatnya adalah BANJIR.

Sebagai ilustrasi, Jakarta yang sudah sedemikian pesat pembangunannya, dan telah digelontorkan uang ratusan trilyun rupiah untuk pengendalian banjir, kawasan yang puluhan tahun lalu banjir sampai saat ini masih tetap kebanjiran, bahkan ketinggian dan lama genangan banjir lebih besar, celakanya muncul kawasan banjir baru. (konskwensi menjadi kota metropolitan, dengan adanya jalan dan bangunan semua air hujan secepatnya mengalir ke saluran drainase, tidak dimungkinkan ada peristiwa peresapan air ke tanah)

 

Februari 8, 2011

M. Fakhrudin

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 1:17 pm

KAJIAN SUMUR RESAPAN SEBAGAI PENGENDALI BANJIR DAN KEKERINGAN DI JABODETABEK

M. Fakhrudin,  Staf Peneliti Puslit Limnologi-LIPI
Diterima redaksi : 3 April 2010, Disetujui redaksi : 10 Mei 2010

LIMNOTEK (2010) 17 (1) : 8-16

Sumber:  http://limnologi.lipi.go.id/

ABSTRAK

Pembuatan sumur resapan merupakan salah satu cara yang efektif untuk  meningkatkan kapasitas infiltrasi lahan, yang selanjutnya dapat menambah cadangan air  tanah. Selain itu, sumur resapan berfungsi untuk mengurangi volume dan kecepatan  aliran permukaan sehingga menurunkan puncak banjir. Penelitian sumur resapan ini  bertujuan untuk karakterisasi sumur resapan dalam kaitannya sebagai pengendali banjir dan kekeringan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).  Hasil analisa sumur resapan menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata penurunan air  sumur resapan pada wilayah hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) di Jabodetabek berkisar  antara 0,94 – 1,14 cm/menit, wilayah tengah berkisar antara 0,63 – 0,64 cm/menit, dan  wilayah hilir berkisar antara 0,24 – 0,43 cm/menit. Penurunan kecepatan resapan air  sumur yang semakin kecil ke arah hilir ini juga sejalan dengan resapan dinding sumur resapan yang semakin kecil ke arah hilir. Pada wilayah hulu resapan dinding sumur  resapan per cm2 berkisar antara 0,12 – 0,13 m3/menit, wilayah tengah berkisar antara  0,08 – 0,09 m3/menit, dan wilayah hilir berkisar antara 0,04 – 0,05 m3/menit. Kecepatan  resapan air pada sumur resapan tersebut berbanding lurus dengan permeabilitas tanah,  sedangkan permeabilitas tanah dipengaruhi oleh tekstur tanah, pori-pori tanah, dan  kepadatan tanah (bulk density). Hasil analisa contoh tanah menunjukkan bahwa wilayah  hulu mempunyai permeabilitas tanah yang semakin besar bila dibandingkan wilayah  tengah maupun wilayah hilir. Begitu juga untuk tekstur dan pori tanah ke arah hulu semakin besar dan kepadatan tanah semakin kecil.

Kata kunci : Daerah terbangun, sumur resapan, banjir, kekeringan,

ABSTRACT

STUDY OF ARTIFICIAL RECHARGE AS CONTROL FLOOD AND DROUGHT  IN JABODETABEK. Infiltration wells is one of effective way to increase land  infiltration capacity, furthermore can increase groundwater reserves. In addition,  infiltration wells serves to reduce volume and rate of runoff thereby reducing the flood peak discharges. This study aims to characterize infiltration wells as control of flood and  drought in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Result of  infiltration wells analysis showed that infiltration rate in Jabodetabek upstream  watershed area ranged from 0.94 to 1.14 cm/min, in middle area 0.63 – 0.64 cm/min and  in downstream area ranged from 0.24 to 0.43 cm/min. Infiltration rate of wells are  getting smaller to downstream area, in line with infiltration of wall wells which is smaller  to downstream area. In upstream area, wall infiltration of wells per cm2 ranged from 0.12  to 0.13 m3/min, middle area ranged from 0.08 – 0.09 m3/min and downstream area  ranged from 0.04 – 0.05 m3/min. Infiltration rate of wells is proportional to soil permeability, while permeability is influenced by soil texture, porosity and bulk density.  Soil analysis results showed that permeability in upstream area greater than in  downstream area. Texture and soil porosity are greater to upstream area, and bulk density is smaller.

Key words : Artificial recharge, impermeable area, flood, drought

PENDAHULUAN

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok,  Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek) merupakan kawasan yang aktivitas  pembangunannya sangat pesat, sehingga memerlukan sumber air dalam jumlah yang  memadai. Di sisi lain tekanan terhadap lahan  khususnya alih fungsi lahan dari lahan yang  dapat meresapkan air hujan menjadi lahan  yang kedap air juga semakin meningkat, akibatnya sering terjadi banjir ketika musim  hujan dan ketika kemarau terjadi kelangkaan  air bersih. Menurut Fakhrudin, dkk (2008) di  masa yang akan datang banjir di Jakarta  semakin besar mengingat daerah  terbangun/kedap air semakin luas,  kecenderungan hujan deras juga semakin  besar, dan pasang air laut juga semakin meningkat.

Sumur resapan merupakan sistem  resapan buatan yang dapat menampung air  hujan melalui atap bangunan atau aliran  permukaan yang tidak terserap oleh  permukaan tanah, dapat berbentuk sumur,  kolam resapan, saluran porous dan  sejenisnya. Pemilihan lokasi sumur resapan  sebaiknya pada lahan yang datar, tidak  berlereng curam, atau labil dan jauh dari septic tank.

Sumur resapan merupakan salah satu  cara yang efektif untuk meningkatkan kapasitas infiltrasi lahan dan sekaligus dapat  menambah cadangan air tanah (Fetter,  1994). Selain itu sumur resapan dapat  berfungsi untuk mengurangi volume dan  kecepatan aliran permukaan, sehingga dapat  menurunkan puncak banjir. Oleh karena  pentingnya sumur resapan ini maka  Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta  telah menerbitkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 115 tahun 2001 dan kemudian  disempurnakan lagi dengan SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 68 th 2005 yang  menyebutkan bahwa pembuatan sumur  resapan diwajibkan kepada perorangan dan  badan hukum yang mengajukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Kelebihan lain dari pengendalian  banjir dan kekeringan dengan sumur resapan  adalah tidak memerlukan lahan yang besar,  dapat dibangun di bawah garasi mobil atau  halaman rumah yang diatasnya bisa dibuat  taman dan dapat dibangun secara massal  oleh masyarakat, sehingga akan memberikan dampak yang sangat besar.

Penelitian sumur resapan ini  bertujuan untuk karakterisasi sumur resapan dalam kaitannya sebagai pengendali banjir  dan kekeringan di wilayah Jabodetabek.  Informasi ini penting sebagai dasar dalam  pengelolaan dan konservasi sumberdaya air  untuk pembangunan yang berkelanjutan di wilayah sekitar Ibu Kota Jakarta.

BAHAN DAN METODE

Data yang diperlukan dalam  penelitian ini terdiri dari data primer dan  sekunder. Data sekunder yang digunakan  berupa Peta Rupa Bumi (Sumber:  Bakosurtanal), Peta Tanah (Pusat Penelitian  Tanah Bogor) dan data curah hujan (Badan  Meteorologi Klimatologi dan Geofisika),  sedangkan data primer didapatkan langsung  dari pengukuran di lapangan dan analisa contoh tanah di laboratorium.

Gambar 1. Lokasi Percobaan Sumur Resapan

Pengukuran kecepatan resapan air  sumur resapan dilakukan pada daerah hulu, tengah dan hilir DAS di Jabodetabek.  Pemilihan lokasi sumur resapan didasarkan pada kelompok hidrologi tanah dengan  mengacu pada SCS National Engineering Handbook, Section 4, Hydrology (1971) dan  Ward and Elliot (1995). Lokasi pengukuran  sumur resapan daerah hulu (Tugu Utara, Cakar Dipa dan Jogjokan) merupakan  gabungan kelompok hidrologi tanah A dan  B, yang mempunyai sifat tingkat drainase  cepat sampai sedang, tekstur sedang – kasar,  dan infiltrasi cepat – sangat cepat. Lokasi  pengukuran sumur resapan pada daerah  tengah (Bojong Gede – Cilodong –  Margonda) merupakan daerah yang  mempunyai grup hidrologi tanah B dan C,  yang mempunyai tekstur sedang – halus, drainase sedang dan infiltrasi cepat – sedang.   Lokasi pengukuran sumur resapan daerah hilir (Bekasi – Rawa Lumbu – Grogol)  merupakan kelompok hidrologi tanah C dan D, yang bertekstur halus dan infiltrasi  sedang – rendah (Gambar 1). Selain pengukuran resapan pada sumur resapan  juga dilakukan pengambilan contoh tanah  untuk dianalisa sifat-sifat fisik tanah di laboratorium.

Sumur resapan percobaan dibangun  dengan menggali tanah yang berbentuk empat persegi panjang dengan dimensi  kurang lebih panjang 80 cm, lebar 40 cm, dan kedalaman 100 cm. Contoh tanah  diambil pada berbagai kedalaman, untuk contoh tidak terganggu (undisturbed)  menggunakan ring contoh tanah dan yang terganggu (disturbed) dengan kantong  plastik. Analisa parameter tekstur, kepadatan  tanah (bulk density), ruang pori tanah, kadar  air, dan permeabilitas di laboratorium Pusat Penelitian Tanah Bogor.

Pengukuran kecepatan resapan pada  sumur dilakukan dengan mengisi sumur dengan air sampai mendekati penuh dan  kemudian dicatat penurunan permukaan air  sumur dan waktu sampai penurunannya dianggap tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi DAS di Jabodetabek

Curah Hujan

Curah hujan merupakan faktor utama  yang mengendalikan proses daur hidrologi  di suatu DAS (Asdak, 1995). Intensitas  hujan yang melebihi kemampuan tanah untuk meresapkan air akan menjadi aliran  permukaan. Aliran permukaan inilah yang  perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin  supaya tidak menimbulkan kekeringan dan banjir.

Distribusi curah hujan mempunyai  pola yang berbeda-beda menurut ruang dan  waktu (Viessman. et al.,1989). Pada wilayah  Indonesia umumnya kejadian hujan lebih  didominasi oleh hujan orografis, semakin ke  arah pegunungan curah hujan semakin besar.  Tetapi untuk kasus di Jabodetabek pola  curah hujan agak berbeda, khususnya di  Empang-Bogor (wilayah tengah). Analisa  curah hujan tahunan berdasarkan data  stasiun curah hujan yang mewakili daerah  hulu (Stasiun Citeko, 920 meter dpl), tengah  (Stasiun Empang, 234 meter dpl) dan hilir  (Stasiun Cengkareng, 9 meter dpl) selama periode tahun 1973 – 2005, menunjukkan  daerah tengah mempunyai curah hujan  tahunan lebih besar (3.536 mm/tahun)  dibandingkan dengan daerah hulu (2.534  mm/tahun), sedangkan di daerah hilir jauh lebih kecil lagi (1.447 mm/tahun).

Berdasarkan fluktuasi hujan tahunan,  daerah tengah menunjukkan nilai yang relatif konstan bila dibandingkan dengan  daerah hulu maupun hilir. Pada tahun 1987  yang mempunyai hujan tahunan tinggi,  tercatat di Stasiun Empang lebih dari 464  mm di atas rata-rata, sedangkan pada Stasiun  Citeko lebih dari 966 mm dan Stasiun  Cengkareng lebih dari 653 mm di atas rataratanya.  Begitu juga pada tahun 2003  merupakan tahun dengan hujan yang rendah,  pada Stasiun Empang curah hujan masih  diatas rata-rata sebesar 364 mm, sedangkan  Stasiun Citeko dan Stasiun Cengkareng,  masing-masing sebesar 1.534 mm dan 1.147 mm, di bawah rata-ratanya.

Berdasarkan jumlah curah hujan  yang besar dan fluktuasi tahunan yang relatif  kecil menunjukkan bahwa wilayah tengah  DAS di Jabodetabek (Ciawi, Empang,  Hambalang, Cimanggu, Atang Sanjaya dan  sekitarnya) merupakan daerah yang berpotensi sebagai sumber air.

Karakteristik Tanah

Hasil analisa tanah berdasarkan  kelompok hidrologi tanah menunjukkan, terutama pada daerah yang mencakup antara  Depok sampai Manggarai sebagian besar  (sekitar 59%) termasuk kedalam grup C.  Kelompok hidrologi tanah ini mempunyai  sifat drainase baik, dan tekstur sedang sampai halus serta laju infiltrasi rendah.

Kelompok hidrologi tanah D yang  mencakup daerah dari Manggarai sampai ke  arah pantai, sekitar 22% dari wilayah kajian,  mempunyai sifat tekstur halus dan laju  infiltrasi sangat rendah, dan hanya sebagian  kecil termasuk yang mempunyai infiltrasi  sedang sampai tinggi. Kelompok hidrologi  tanah B, yang mencakup sekitar 12% dari  wilayah kajian yang tersebar di sekitar Bogor dan kelompok hidrologi tanah A  sekitar 7% terutama pada hulu Sungai Ciliwung dan Sungai Bekasi.

Karakteristik tanah ini menunjukkan  bahwa wilayah kajian sebagian besar mempunyai kapasitas infiltrasi rendah,  sehingga ketika hujan hanya sebagian kecil  yang dapat diresapkan ke dalam tanah.  Sedangkan untuk daerah-daerah di hulu  Sungai Ciliwung dan Sungai Bekasi air  hujan mempunyai potensi yang besar untuk  meresap ke dalam tanah, tetapi  permasalahannya wilayah ini sebagian besar sudah menjadi areal yang kedap air.

Daerah Kedap Air

Wilayah Jabodetabek merupakan  kawasan yang aktivitas pembangunannya sangat pesat, sebagaimana dikemukakan  Syarifuddin (2003) investasi di Kawasan  Barat Indonesia (KBI) sebesar 80% dari total  nasional dan 75% dari investasi di KBI  tersebut berada di Jabodetabek. Pada sisi  lain dengan pertumbuhan penduduk yang  tinggi mengakibatkan kebutuhan lahan untuk bangunan/perumahan semakin besar.  Berdasarkan analisa data penggunaan lahan  2006 menunjukkan bahwa setengah lahan DAS di Jabodetabek merupakan daerah  terbangun atau seluas 89.308 ha, sedangkan  luas lahan hutan hanya 4% (7.445 ha), lahan  untuk pertanian kering 23% (39.339 ha), sawah, situ, dan empang 7% (12.651 ha), dan semak/rumput 15% (26.512 ha).

Lahan terbangun merupakan  pencerminan dari tanah yang kedap air. Pada areal pemukiman tanah kedap air bisa  mencapai 70-90% bahkan pada lokasi-lokasi   tertentu semua tanah kedap air, seperti di  kawasan industri dan bisnis. Ketika terjadi  hujan, pada lahan terbangun hanya sebagian  kecil air yang dapat diresapkan kedalam  tanah dan sebagian besar menjadi limpasan, yang selanjutnya dapat mengakibatkan banjir.

Perubahan penggunaan lahan akan  berpengaruh terhadap kapasitas infiltrasi dan  tampungan permukaan (surface storage)  atau gabungan antara keduanya, dan efek  selanjutnya adalah mengakibatkan  perubahan aliran permukaan (U.S. SCS,  1972). Penurunan kapasitas infiltrasi lebih berpengaruh terhadap volume aliran  permukaan, sedangkan penurunan kapasitas  tampungan permukaan berpengaruh pada  kecepatan aliran permukaan untuk mengalir sampai outlet DAS.

Peresapan Air Pada Sumur Resapan

Hasil pengukuran imbuhan pada  sumur resapan di daerah hulu, tengah dan hilir DAS di Jabodetabek disajikan pada  Tabel 1. Pada daerah hulu kecepatan imbuhan pada tiga sumur resapan  mempunyai pola yang sama, pada saat awal  kecepatan besar dan secara bertahap  kecepatannya menurun sampai mencapai  kecepatan yang konstan (Gambar 2).  Kecepatan awal berkisar antara 6 – 10,4  cm/menit (Jogjokan 10,4 cm/menit, Cakar  Dipa 10,3 cm/menit, dan Tugu Utara 6  cm/menit), kecepatan yang cukup besar ini  terkait dengan ruang pori tanah. Pada awal  pemasukan air ke dalam sumur resapan, air  meresap/mengisi pori tanah pada dinding  sumur, semakin besar ruang pori tanah  semakin cepat resapan dari dinding sumur  dan ini juga terkait dengan kadar air saat  pengukuran, tetapi hasil analisa laboratorium  kadar air pada tanah saat pengukuran tidak jauh berbeda (Tabel 2).

Gambar 2. Hasil Pengukuran Sumur Resapan di Daerah Hulu dan Tengah

Pola imbuhan pada sumur resapan di  daerah tengah DAS di Jabodetabek juga menyerupai pola resapan pada wilayah hulu,  tetapi kecepatan resapan pada saat awal  lebih kecil (Tanah Baru 1,8 cm/menit,  Cilodong 3,3 cm/menit, dan Bojong Gede 5  cm/menit) (Gambar 2). Penurunan kecepatan  resapan ini terkait dengan ruang pori  total tanah di daerah tengah DAS yang  memiliki nilai lebih kecil dibandingkan  dengan wilayah hulu, yaitu berkisar antara 56 – 70%.

Pola imbuhan di wilayah hilir juga  mempunyai pola yang sama dengan daerah  hulu maupun tengah, tetapi kecepatan awal  resapan lebih rendah dari daerah tengah,  yaitu Cikunir 3,8 cm/menit dan Rawa  Lumbu 0,6 (Gambar 3). Kecepatan awal  yang semakin kecil ini juga disebabkan oleh ruang pori tanah yang juga semakin kecil  ( 53 – 54%) dari pada daerah hulu maupun  hilir. Menurut Arsyad (1989) pori-pori tanah  berukuran besar dapat disebabkan oleh  struktur kasar atau agregasi butir-butir.  Semakin kecil ukuran butir tanah maka  ruang pori total juga semakin sempit, sehingga kemampuan tanah untuk  melewatkan air akan semakin besar. Hasil  analisa contoh tanah pada lokasi pengukuran  sumur resapan menunjukkan bahwa pada  daerah hulu tekstur tanah lebih kasar, ukuran  butir cenderung fraksi pasir – debu, sedangkan  daerah tengah tekstur tanah lebih halus  (debu – liat), dan daerah hilir bertekstur lebih halus lagi, yaitu liat (Tabel 2).

Kecepatan rata-rata penurunan air  sumur resapan pada daerah hulu DAS di Jabodetabek berkisar antara 0,94 – 1,14  cm/menit, daerah tengah berkisar antara 0,63 – 0,68 cm/menit, dan daerah hilir   berkisar antara 0,24 – 0,43 cm/menit.  Kecepatan penurunan air sumur resapan  yang semakin kecil ke arah hilir ini juga  sejalan dengan resapan dinding sumur  resapan yang semakin kecil ke arah hilir.  Pada daerah hulu resapan dinding sumur  resapan per cm2 berkisar antara 0,12 – 0,13  m3/menit, daerah tengah berkisar antara 0,08  – 0,09 m3/menit, dan daerah hilir berkisar antara 0,04 – 0,05 m3/menit (Tabel 1).

Kecepatan resapan air pada sumur  resapan tersebut berbanding lurus dengan  permeabilitas tanah, sedangkan permeabilitas  tanah dipengaruhi oleh tekstur tanah,  pori-pori tanah, dan kepadatan tanah (bulk density).

Hasil analisa contoh tanah (Tabel 2)  menunjukkan bahwa daerah hulu mempunyai permeabilitas tanah yang  semakin besar bila dibandingkan daerah  tengah maupun hilir. Begitu juga untuk  tekstur tanah, dan pori tanah ke arah hulu  semakin besar tapi nilai kepadatan tanah semakin kecil.

Gambar 3. Hasil Pengukuran Sumur Resapan di Daerah Hilir

Hal ini juga diperkuat oleh analisa  hidrologi tanah daerah hulu termasuk grup A  dan B yang mempunyai tingkat infiltrasi  cepat – sangat cepat dan tekstur sedang – kasar yang didominasi oleh fraksi pasir.  Daerah tengah termasuk grup B dan C yang  mempunyai tingkat infiltrasi cepat – sedang  dan tektur sedang – halus, dan daerah hilir  termasuk grup C dan D yang mempunyai  tingkat infiltrasi sedang – lambat dan tektur halus – sangat halus.

Seperti telah dikemukakan di atas  bahwa sumur resapan sangat efektif untuk mengurangi kekeringan dan banjir. Kedua  fungsi ini dapat dicapai apabila sumur   resapan dibangun pada daerah yang  tanahnya mempunyai permeabilitas yang  cukup tinggi, tetapi sebaliknya bila lokasi  sumur resapan pada tanah yang  permeabilitas rendah maka sumur resapan  hanya berfungsi sebagai tampungan air  hujan. Pada tanah yang memiliki  permeabilitas rendah, kemampuan sumur  resapan untuk meresapkan air sangat  terbatas, sehingga hanya sebagian kecil air hujan yang dapat menambah cadangan air
tanah.

Berdasarkan analisa kecepatan  resapan air pada sumur resapan dan analisa permeabilitas, porositas, tekstur dan bulk  density tanah DAS di Jabodetabek yang  telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa  sumur resapan di daerah hulu mempunyai  kecepatan resapan yang relatif tinggi bila  dibandingkan daerah tengah dan semakin  kecil pada daerah hilir. Dengan demikian,  untuk daerah hulu apabila sumur resapan  diisi oleh air permukaan akan dengan cepat  diresapkan oleh dinding-dinding sumur yang  kemudian akan meningkatkan pasokan air tanah.

Pada daerah tengah fungsi sumur  resapan sama dengan wilayah hulu tetapi kecepatan resapan lebih kecil. Untuk  mengoptimalkan sumur resapan di daerah  tengah kapasitas tampung airnya diperbesar,  terutama memperbesar luasan dinding  sumur, sehingga meningkatkan kapasitas  total dari sumur resapan. Sumur resapan  pada wilayah hilir DAS di Jabodetabek lebih  berfungsi sebagai tampungan air permukaan,  karena di wilayah ini kecepatan resapan  tergolong kecil. Sumur resapan lebih berfungsi sebagai pengendali banjir.

KESIMPULAN

Sumur resapan sangat efektif untuk  pengendali banjir dan sekaligus menambah  pasokan air tanah terutama pada hulu DAS  di Jabodetabek dengan debit resapan dinding  sumur per cm2 berkisar antara 0,12 – 0,13 m3/menit. Sumur resapan daerah hilir  mempunyai debit resapan dinding sumur per  cm2 berkisar 0,04 – 0,05 m3/menit, sehingga  lebih berfungsi sebagai tampungan air  permukaan dan efektif untuk pengendali  banjir. Sumur resapan semakin efektif bila  dimensi perbandingan luas dinding dengan  volume sumur semakin besar dan dibangun  pada tanah yang mempunyai permeabilitas  tinggi, ruang pori besar, tektur pasir, dan kepadatan tanah rendah.

DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, S., 1989, Konservasi Tanah dan Air, IPB Press, Bogor, 289 hal.

Asdak, Chay, 1995, Hidrologi dan  Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.  Gadjah Mada University Press. Yokyakarta, 571 hal.

Fetter, C.W., 1994, Applied Hydrogeology,  MacMillan College Publishing Company, New York USA, 691 pp.

Fakhrudin, Iwan R., Dini D., Idung R. &  Nono S., 2005, Kajian Pola Penggunaan Lahan untuk Mengendalikan  Banjir Sungai Ciliwung, Laporan Akhir Kumulatif, Puslit Limnologi LIPI, Bogor, 97 hal.

Syarifuddin Akil, 2003, Kebijakan Rencana  Tata Ruang Wilayah Nasional dalam  Manajemen Bioregional Jabotabek :  Tantangan dan Harapan, Puslit Biologi LIPI, Bogor, 13-27 hal.

Starosolszky, O., & Stelezer, K., 1986,  Characteristics of Surface Water, In : Starosolszky, O (ed). Applied Surface  Hydrology, Water Resources Publication, USA, Pages 1-39.

U.S.Soil Conservation Service, 1972,  Hydrology, National Engineering Handbook, Section 4, Washington D.C.

Viessman.W, Lewis.G.L., & Knapp.J.W.,  1989, Introduction To Hydrology, Harper & Row Publishers, Inc. New York, USA, 780 pp.

Ward, A.D., & Elliot, W.J, 1995,  Environmental Hydrology, Lewis Publishers, New York, USA.

Januari 17, 2011

Dinas PU DKI Jakarta (3)

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 9:16 pm

MATER PLAN PENGENDALIAN BANJIR (3)

Sumber: Review Masterplan Pengendalian Banjir dan Drainase, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, 2009.

5.4. Masterplan Pengendalian Banjir

5.4.1. Evaluasi Hasil Studi Alternatif Pengendalian Banjir

A. Kajian Sodetan Mookervart ke Laut (Cengkareng Drain 2)

Cengkareng Drain mendapat limpasan dari debit Kali Pesanggrahan dan Kali Angke. Kali Pesanggrahan memiliki hulu di daerah Bojong Gede (Bogor) dengan panjang saluran sekitar ± 76 km dan kali Angke dengan panjang ± 83 km. Luas DAS kali Angke di titik pertemuan dengan Cengkareng Drain adalah berkisar 107 km2.

Pada kawasan Cipondoh Tangerang, Kalideres, Cengkareng dan Kapuk yang topografinya relatif datar, dengan sistem drainase mikro dan sub makro cukup panjang dengan kelandaian yang kecil, sehingga terjadi genangan banjir daerah tersebut dengan waktu yang lama, untuk itu perlu kajian mengenai pembuatan sodetan yang dapat mengalirkan sebagian debit dari saluran tersebut ke laut. Sodetan yang dapat dibuat adalah dari sekitar Kali Angke di sekitar kawasan Duri Kosambi ke arah Utara mengikuti batas wilayah DKI Jakarta – Tangerang kemudian memotong Saluran Mookervaart menuju Kali Kamal dan akhirnya ke laut.

Dalam rencana ini terdapat 3 alternatif trase rencana sudetan yang ditawarkan seperti pada Gambar 2.7 , yaitu :

  1. Saluran baru antara Saluran Mookervaart kearah K.Kamal di pantura dengan panjang 11,5 km.
  2. Sudetan Kali Angke dialirkan menuju K.Kamal di Pantura dengan memotong Saluran Mookervaart. Kali Angke disudet mulai dari Desa Kresek ke Sal.Mookervart dan dilanjutkan ke K.Kamal.
  3. Sudetan K.Angke dimulai dari Desa Pondok Bahar Ke Sal.Mookervart dan dilanjutkan sampai K.Dadap dan ke K.Kamal. Rencana sodetan ini (dan Alternatif 2) panjangnya kurang lebih 16,2 km.

Rencana sodetan akan melewati beberapa saluran irigasi diantaranya adalah Kali Semanan. Rencana sodetan juga akan memotong 2 (dua) jalan raya yaitu Jalan KH. Ahmad Dahlan dan Jalan Ki Hajar Dewantara.

Rencana pembuatan sodetan tersebut dikaji dengan mempertimbang-kan aspek teknis seperti bentuk penampang sodetan yang menyangkut masalah hidrolis, kondisi tanah, kondisi geografis, topografi dan nantinya sesuai dengan rejim sungainya serta mengikuti morfologis kali yang dipotongnya.

Gambar 2 44. Rencana Alignment Sodetan Untuk Alternatif 1, 2 dan 3

 

Berdasarkan pemaparan hasil studi dan perencanaan dalam kajian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Kali Angke sangat terpengaruh oleh back water Kali Pesanggrahan dan Mookervaart pada pertemuan dengan Cengkareng Drain

2. Sodetan sangat optimal digunakan untuk mengurangi genangan di sekitar Kali Angke (tanpa adanya normalisasi) dan mengurangi beban drainase yang akan masuk ke Cengkareng Drain.

Adapun genangan yang terjadi sebelum bangunan pembagi sodetan (Kali Angke bagian hulu), genangan banjir tidak berkurang secara signifikan, ini diakibatkan permasalahan drainase lokal kawasan dan luapan kali Angke karena rendahnya kapasitas layanan Kali Angke.

Gambar 2 45. Prediksi Area Genangan yang Berkurang untuk Alternatif 1

Gambar 2 46. Prediksi Area Genangan yang Berkurang untuk Alternatif 2

3. Secara teknis dan pertimbangan efisiensi biaya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Luas genangan yang dapat berkurang (prediksi) untuk alternatif 1 (L=11,85 km) sama dengan alternatif 2 (L=17,98 km). Sedangkan biaya yang diperlukan untuk alternatif 1 hampir seperempat dari biaya untuk alternatif 2.

Alternatif 3 (L=16,12 km) dapat mengurangi genangan 8,8 Ha lebih luas dibanding dengan alternatif 2. Namun biaya yang diperlukan hampir 3 (tiga) kali lipat dari biaya alternatif 2.

Berdasarkan pertimbangan biaya dan luas reduksi genangan, maka alternatif 1 lebih efektif dan efisien untuk dipilih.

4. Rencana sodetan alternative 2 dapat juga dilaksanakan, dengan catatan:

  • Kondisi Kali Angke tidak dinormalisasi (tetap seperti awal)
  • Debit Kali Angke yang dialirkan ke sodetan sebesar 101,4 m3/det
  • Debit Mookervaart yang dialirkan ke Cengkareng Drain sebesar 75 m3/det
  • Dari Mookervaart, debit yang dialirkan ke Sodetan ke arah Kali Kamal sebesar 202,63 m3/detik
  • Penampang rencana sodetan yang dapat diaplikasikan :

1. Kali Angke s.d saluran Mookervaart :

• Dimensi : B = 30 m, H = 4,5 m

• Kemiringan dasar : 0,00034

• Level di hulu : + 1,01 mPP

• Level di hilir : – 1,06 mPP

2. Saluran Mookervaart s.d Kali Kamal (laut)

• Dimensi : B = 30 m, H = 3,5 m

• Kemiringan dasar : 0,00021

• Level di hulu : – 1,06 mPP

• Level di hilir : – 3,00 mPP

5. Usulan struktur bangunan air yang dibutuhkan adalah

  • Kali Semanan → pintu air
  • Saluran irigasi Cisadane timur → talang

6. Usulan jembatan atau utilitas yang perlu ditinggikan adalah

 

B. Kajian Koneksi Banjir Kanal Barat, Kali Ciliwung dan Banjir Kanal Timur

Rencana pembuatan interkoneksi Ciliwung – BKT sebagai salah satu usulan pengendalian banjir di wilayah Tengah antara lain didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

  • Kondisi hidrologi BKB yang sepanjang tahun mendapat suplai air dari sungai Ciliwung, walaupun musim kemarau masih terdapat aliran air yang cukup. Sedangkan di BKT karena sungai yang masuk adalah sungai kecil-kecil maka jika musim kemarau akan cenderung tidak ada aliran.
  • Pada kondisi banjir besar (seperti pada tahun 2002) BKB tidak dapat menampung air yang dialirkan dari sungai Ciliwung sehingga pada daerah-daerah tertentu terjadi luapan.

Sehingga untuk membagi beban di Banjir Kanal Barat maka diberikan 3 alternatif/pemodelan interkoneksi sungai Ciliwung – Banjir Kanal Timur sebagai berikut :

  1. Rencana interkoneksi yang menghubungkan Sungai Ciliwung langsung ke Banjir Kanal Timur (hulu Banjir Kanal Timur )
  2. Rencana interkoneksi yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur melalui Sungai Cipinang (antara hulu Banjir Kanal Timur dan Kalimalang).
  3. Rencana interkoneksi yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur melalui Kalimalang.

Layout dari Rencana Interkoneksi alternative 1,2 dan 3 dapat diperiksa pada Gambar berikut :

Gambar 2 48. Skema Lokasi Alternatif Interkoneksi Sungai Ciliwung – Banjir Kanal Timur

• Alternatif 1

Alternatif 1 adalah pemodelan interkoneksi yang menghubungkan Sungai Ciliwung dangan BKT dengan menggunakan input kondisi eksisting. Panjang interkoneksi ini adalah 1.394 m dengan lebar rencana saluran sebesar 6 m. Pada rencana interkoneksi alternatif 1 ini dibuat pintu air untuk mengontrol debit yang akan dialirkan dari Sungai Ciliwung ke BKT.

Rencana alignment interkoneksi alternatif 1 ini dari ruas Sungai Ciliwung di daerah Bidara Cina sampai dengan Hulu Banjir Kanal Timur melewati wilayah kelurahan Cipinang Cempedak.

Pada alternatif ini kondisi topografi yang dilalui mempunyai kontur yang agak menggunung sehingga apabila pembangunan interkoneksi dilaksanakan akan diperlukan penggalian sebesar 117.100 m3.

Berikut adalah rencana alignment untuk alternatif 1 :

Gambar 2 49. Rencana Alignment Interkoneksi untuk Alternatif 1

• Alternatif 2

Alternatif 2 adalah pemodelan interkoneksi yang menghubungkan Sungai Ciliwung dangan BKT melalui Sungai Cipinang terlebih dahulu. Panjang interkoneksi ini adalah 1.219 m dengan lebar rencana saluran sebesar 6 m. Pada rencana interkoneksi alternatif 2 dibuat pintu air untuk mengontrol debit yang akan dialirkan dari Sungai Ciliwung ke BKT.

Rencana alignment interkoneksi alternatif 2 ini dari ruas Sungai Ciliwung di daerah Bidara Cina (Otista 7 / Taman Indah) sampai dengan Sungai Cipinang di Kel. Cipinang Besar (Otista 3) melalui kampung Kebon Nanas.

Pada alternatif ini kondisi topografi yang dilalui mempunyai kecenderungan kontur yang mendatar sehingga apabila pembangunan interkoneksi ini dilaksanakan hanya akan diperlukan penggalian sebesar 96.485 m3.

Gambar 2‑50. Rencana Alignment Interkoneksi untuk Alternatif 2

• Alternatif 3

Alternatif 3 adalah pemodelan interkoneksi untuk mengalirkan air dari Sungai Ciliwung ke BKT dengan memanfaatkan jalur trase terowongan air bersih dari Saluran Tarum Barat ke Ciliwung yg tidak berfungsi lagi. Panjang interkoneksi ini adalah 1.340 m dengan lebar rencana saluran sebesar 6 m. Pada rencana interkoneksi alternatif 3 dibuat pintu air untuk mengontrol debit yang akan dialirkan dari Sungai Ciliwung ke BKT.

Rencana interkoneksi alternatif 3 sudah memiliki trase di Dinas Tata Kota. Pada trase ini terdapat saluran berbentuk gorong-gorong yang menghubungkan Kali Ciliwung dengan Kali Malang. Konturnya berbentuk menggunung sehingga apabila dilaksanakan sebagai lokasi interkoneksi memerlukan penggalian dengan volume sebesar 124.085 m3.

Gambar 2 51. Rencana Alignment Interkoneksi untuk Alternatif 3

Selain mengkaji konsep interkoneksi sebagai flood way, studi ini mengkaji pula potensi interkoneksi sebagai water way.

Kesimpulan yang didapatkan dari studi ini adalah :

  1. Wacana pembuatan interkoneksi sebagai sarana manajemen banjir hanya efektif bila curah hujan di hulu tidak merata antara DAS Ciliwung dengan DAS BKB yang meliputi DAS Cideng, DAS Krukut, DAS Grogol, DAS Sekretaris, DAS Angke dan DAS Pesanggrahan serta DAS BKT yang meliputi DAS Cipinang, DAS Sunter, DAS Buaran, DAS Jatikramat, dan DAS Cakung dengan mengoperasikan pintu air yang ada pada saluran koneksi.
  2. Apabila hujan di hulu merata, keberadaan interkoneksi kurang bermanfaat, karena pada debit periode ulang 25 tahunan BKB dan BKT belum mencapai bankfull, sedangkan pada periode ulang 100 tahunan, BKB dan BKT rencana akan mencapai bankfull.
  3. Secara hidraulis, ketiga alternatif interkoneksi yang ditawarkan memenuhi konsep floodway.
  4. Rencana interkoneksi alternatif 1 memenuhi konsep floodway dan merupakan alternatif terbaik dalam konsep water way, namun konturnya berbentuk agak menggunung sehingga diperlukan penggalian sebesar 117.100 m3 untuk membuat interkoneksi.
  5. Rencana interkoneksi alternatif 2 memenuhi konsep floodway dan merupakan alternatif terbaik kedua dalam konsep waterway, konturnya berbentuk mendatar sehingga diperlukan penggalian sebesar 96.485 m3 untuk membuat interkoneksi.
  6. Rencana interkoneksi alternatif 3 memenuhi konsep flood way namun hampir tidak mungkin diterapkan sebagai water way karena draftnya kecil (± 1 m), kecuali dengan membangun banyak pintu air dan weir. Rencana interkoneksi alternatif 3 sudah memiliki trase di Dinas Tata Kota. Pada trase ini terdapat saluran berbentuk gorong-gorong yang menghubungkan Kali Ciliwung dengan Kalimalang. Konturnya berbentuk menggunung sehingga apabila diwujudkan sebagai lokasi interkoneksi memerlukan penggalian dengan volume sebesar 124.085 m3.

C. Waduk Ciawi

Salah satu upaya untuk mengendalikan banjir di DKI Jakarta adalah dengan membangun waduk (bendungan) di hulu sungai. Terdapat beberapa ipe bendungan berdasarkan atas fungsi dan tujuan dari pembangunannya, apakah bendungan dibangun untuk tujuan tunggal (single purpose dam) atukah unuk tujuan serbaguna (multipurpose dam). Dari studi-studi yang pernah dilakukan terhadap rencana Waduk Ciawi, tujuan dari pembangunannya untuk keperluan serbaguna, yaitu :

  1. Terdapat 4 alternatif tinggi bendungan yang akan berpengaruh terhadap input maupun output dari Waduk Ciawi, antara lain volume tampungan, kapasitas pemenuhan kebutuhan air baku, kapasitas pembangkitan tenaga listrik dll. Keempat alternatif tersebut adalah berdasarkan atas ketinggian bendungan yaitu 90,5 m, 70 m, 65 m, dan 64,5 m.
  2. Pemenuhan kebutuhan air baku. Studi tahun 2003 menyebutkan untuk alternatif 1 kapasitas 5,2 m3/detik sedang studi tahun 2005 hanya akan dapat memenhi kebutuhan 2 m3/dtk saja
  3. Pengendalian banjir DKI Jakarta. Volume tampungan banjir rencana Waduk Ciawi hanya 17,25 juta m3 (alternative 1, untuk banjir periode ulang 50 tahun) yang berada antara elevasi +551,90 m sampai + 567,5 m (MAN). Pengoperasian waduk untuk pengendalian banjir ini adalah bahwa dimusim hujan ketinggian muka air waduk dipaksa untuk maksimum sampai +551,90 m saja, sehingga setiap penambahan volume air diatas + 551,90 m tersebut harus segera dikeluarkan. Pengeluaran debit banjir sebesar 17,25 juta m3 (dari elevasi +551,90 m sampai + 567,5 m) tersebut adalah selama 15 hari.
  4. Pembangkitan listrik sebesar 2,4 – 5,0 MW tergantung pada tingi bendungan
  5. Pemeliharaan sungai dan penggelontoran 2 m3/dtk
  6. Konservasi air

Analisa Kapasitas Waduk Ciawi

a. Studi tahun 2003 dan 2005 menyebutkan bahwa borrow pit untuk material timbunan tubuh bendungan berupa batu gamping pack stone yang diambil dari Gunung Cibodas di Ciampea yang haul time memerlukan waktu 1,50 jam dari lokasi bendungan (kurang lebih jarak angkut sekitar 30-40 km). Kemungkinan haul road akan mengunakan jalan raya (jalan umum) sehingga akan mengalami kendala keterlambatan dan gangguan terhadap lalu lintas yang cukup padat. Material pasir juga diambil dari lokasi yang jauh (25 km – 80 km)

b. Studi tahun 2003 menyebutkan bahwa Waduk Ciawi akan dapat menurunkan debit di bendung Katulampa menjadi 175 m3/dtk dan K. Ciliwung di Pintu Air Manggarai sebesar 491 m3/dtk

c. Dalam analisis Review Master Plan Pengendalian Banjir dan Drainase 2009 dengan Hec Ras didapatkan bahwa penurunan debit banjir K.Ciliwung di PA Manggarai hanya akan mengurangi debit Q100 dari 512 m3/detik menjadi 495,8 m3/dtk.

d. Dari kedua analisis ini terdapat kemiripan bahwa pengurangan debit banjir bagi kota Jakarta dapat dikatakan terbatas.

Dari studi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan kaji ulang (review) terhadap rencana Waduk Ciawi, antara lain:

  • Tujuan pembangunan Waduk Ciawi adalah multipurpose, dengan tujuan pokok untuk penyediaan air baku bagi Kota Bogor dan Jakarta. Tujuan lainnya adalah untuk pembangkitan tenaga listrik, konservasi sumber daya air dan lingkungan (pemeliharaan sungai).
  • Diperlukan analisis ekonomi yang hati hati. Pengurangan manfaat pengendalian banjir akan berdampak pada nilai EIRR.
  • Jauhnya quarry (borrow pit area) akan berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas dan diperlukan studi Andal untuk mengetahui dampaknya terhadap lingkungan
  • Dicari kemungkinan lain dari pembangunan Waduk Ciawi ini, antara lain:
    1. Pencarian alternatif lokasi baru
    2. Pencarian tipe bendungan, apabila lokasi dan analisis geoteknik memungkinkan, misalnya dengan pembangunan bendungan dengan tipe concrete arch dam
    3. Pembangunan seri waduk – waduk kecil yang tersebar di beberapa anak sungai K.Ciliwung
    4. Pembangunan bentuk konstruksi lain yang dapat mengurangi dbit K.Ciliwung misalnya Terowong alih Ciliwung-Banjir Kanal Barat (BKB) dan Interkoneksi Cliwung-Cipinang-Banjir Kanal Timur (BKT)

5.4.2. Usulan Prasarana Pengendali Banjir dengan Analisis Debit Rencana yang baru

Konsep Dasar

Masalah banjir tidak mungkin diatasi tuntas 100% sehingga upaya yang bisa dilakukan berupa flood management atau flood damage management dalam rangka menekan besarnya kerugian. Upaya mengatasi masalah banjir adalah bertujuan untuk mengurangi besarnya kerugian/bencana yang disebabkan oleh terjadinya banjir dan tidak untuk menghilangkan masalah secara mutlak.

Konsep untuk penanggulangan banjir di DKI-Jakarta prinsipnya terdiri dari tiga pola, yaitu menahan banjir dari hulu, menampung sebagian banjir di tengah jalan dan melimpahkan sisanya keluar daerah DKI-Jakarta, dimana debit yang masuk ke DKI-Jakarta harus menjadi kira-kira nol, dengan ini Jakarta akan aman dari banjir hulu.

Konsep yang diterapkan pada Pola Induk 1997 diharapkan merupakan penanganan komprehensif yang tinjauannya didasarkan atas satu sistem wilayah sungai dengan jenis kegiatan menyeluruh yang merupakan kombinasi upaya struktur dan nonstruktur. Untuk merealisasikannya perlu melibatkan berbagai instansi terkait dan juga partisipasi aktif dari masyarakat.

Upaya Struktur

Sampai saat ini upaya untuk menangani masalah banjir yang telah diketahui oleh masyarakat luas adalah jenis upaya yang bersifat struktur (fisik) dengan bangunan-bangunan pengendali banjir (flood control structures); yang antara lain berupa pembangunan waduk, tanggul banjir, sudetan, interkoneksi antar sungai, normalisasi sungai, banjir kanal, dsb. Dimensi bangunan-bangunan tersebut didasarkan atas besaran debit banjir rencana tertentu (bukan debit banjir maksimum yang mungkin terjadi), sekaligus menggambarkan tingkat pengendalian banjir yang layak. Masyarakat sering beranggapan bahwa dengan upaya tersebut masalah banjir telah sepenuhnya terkendali sehingga aman dan bebas banjir. Sehubungan dengan itu sering terjadi overconfidence dan over investment di daerah dataran banjir.

Berbagai negara di dunia yang mengalami masalah banjir nampaknya semakin menyadari akan adanya keterbatasan upaya struktur tersebut. Upaya yang berupa rekayasa pengendalian alam itu hanya dapat mengurangi besarnya masalah/kerugian akibat banjir sampai batas tertentu. Oleh sebab itu maka pada saat ini terdapat kecenderungan bahwa untuk mengatasi masalah banjir diperlukan upaya secara komprehensif yaitu gabungan upaya struktur dan non struktur secara menyeluruh dan terpadu dalam satu sistem ( wilayah sungai).

Alternatif Prasarana Pengendalian Banjir

1. Banjir dari hulu

Prinsip pemecahannya terdiri dari analisa statistik debit maksimum tahunan dan aspek-aspek hidrolis lainnya seperti tinggi tanggul, erosi pier jembatan. Disain hidrograf banjir harus sudah diketahui juga sebelumnya pada lokasi tertentu, termasuk bagian mana dari curve ini yang ingin kita kendalikan.

2. Banjir badan sungai

Prinsip pemecahan terdiri dari rektifikasi profil sungai seperti asalnya, jadi kembali pada bentuk alam, atau kembali pada geometri atau bentuk semula di masa lampau.

Perbandingan besaran debit untuk periode ulang 100 tahunan antara studi terdahulu dengan analisa studi WJEMP 3-10 :

 

3. Banjir hilir sungai

Pasang surut mengakibatkan adanya arus balik ( backwater ) ke bagian hulu, sehingga akan mengakibatkan perlambatan aliran sungai dibagian hilir. Persoalan ini hanya dapat dipecahkan dengan pompa. Sampai dimana Contour line atau elevasi diatas permukaan laut) pengaruh arus balik ini terjadi harus diketahui. Ini akan menentukan stretch atau alignment mana yang harus dikeruk secara periodik.

4. Banjir dalam kota, atau genangan

Hujan di bulan Februari 1996 dan 2007 yang menyebabkan banjir dengan tipe genangan berkisar sekitar 230 mm, dan ini merupakan suatu data maksimum yang pernah tercatat dan tentu saja bukan merupakan nilai desain yang wajar. Rumah yang mempunyai sumur resapan-pun tidak mampu menampung hujan ekstrim ini. Kriteria hidrolis dapat diterapkan dalam membuat desain dari pada cross-section ideal jalanan-rumah-selokan-trotoar-, cross-section dan long section ideal menurut Einstein (hasilnya: pasti harus pakai pompa), tanggul ideal dalam kota dstnya. Untuk desain mini-polder, sebagai acuannya dapat dipilih hujan hari pertama sebesar 200 mm, diikuti oleh hujan hari kedua 100 mm, dan hari ketiga 50 mm.

Bangunan Pengendali Banjir

1. Bendungan dan Waduk Pengendali Banjir

Biasanya volume yang harus ditampung waduk pengendali banjir harus jauh lebih besar (misalnya dua kali lipat) dari pada volume hidrograf banjir dan memakan biaya pembebasan tanah yang besar sekali.

Fungsi dari suatu waduk banjir adalah untuk memperkecil puncak banjir pada suatu titik dan menampung sebagian aliran dan volume banjir.

Beberapa studi yang menyangkut perencanaan di daerah hulu Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Sungai Angke adalah sebagai berikut :

a. Rencana Dam Ciawi pada Sungai Ciliwung

Berdasar Studi Kelayakan Waduk Ciawi Bogor tahun 2003, disimpulkan bahwa studi dengan alternatif Bendungan Ciawi di Hulu Sungai Ciliwung adalah sebagai berikut dalam tabel berikut :

Arah studi ini lebih diprioritaskan untuk penyediaan air baku termasuk penggelontoran dan PLTA, sehingga untuk program pengendalian banjir kurang prioritas. Walaupun demikian peran penyediaan air baku bagi penggelontoran, river maintenance dan navigasi air diperkirakan cukup penting terutama pada musim kemarau yang juga menunjang pengendalian banjir dengan pembersihan sungai dari sampah dan sedimen.

b. Rencana Dam Pada Sungai Pesanggrahan

Berdasar studi Master Plan Pengendalian banjir Jabotabek oleh Jica tahun 1997, diidentifikasi adanya 3 lokasi kemungkinan Dam pada sungai Pesanggrahan, yaitu Rencana Dam Limo A, Rencana Dam Limo B dan Rencana Dam Limo C.

Pada Kondisi saat ini rencana dam Limo A dan B mungkin sudah makin kecil kemungkinannya untuk diteruskan karena pada lokasi rencana Dam dan waduknya sudah banyak digunakan sebagai komplek perumahan dan hunian perorangan.

Sedang pada lokasi Rencana Dam Limo C berdasar observasi dalam studi ini diperkirakan masih memungkinkan dan mengingat volume dan luasan genangannya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dam pengendali banjir dan penyediaan air baku. Adapun perkiraan data teknis dapat digambarkan sebagai berikut :

Alternatif tersebut diperkirakan dapat mengurangi banjir yang sering terjadi di hilir sungai Pesanggrahan pada pertemuan dengan sungai Angke, disamping peran penyediaan air baku bagi penggelontoran, river maintenance dan navigasi air diperkirakan cukup penting terutama pada musim kemarau yang juga menunjang pengendalian banjir dengan pembersihan sungai dari sampah dan sedimen namun untuk ini perlu di teliti lebih lanjut.

c. Rencana Dam Pada Sungai Angke

Dalam studi ini diidentifikasi adanya kemungkinan lokasi Dam atau Waduk sebagai pengendali banjir pada Sungai Angke di Marung Dusun dengan perkiraan data teknis sebagai berikut :

Alternatif tersebut diperkirakan dapat mengurangi banjir yang sering terjadi di hilir sungai Angke pada pertemuan dengan sungai Pesanggrahan, disamping berperan sebagai penyediaan air baku bagi penggelontoran, river maintenance dan navigasi air yang diperkirakan cukup penting terutama pada musim kemarau yang juga menunjang pengendalian banjir dengan pembersihan sungai dari sampah dan sedimen. Namun untuk ini perlu di teliti lebih lanjut.

d. Rencana Dam (Waduk) Pada Sungai Cisadane

Rencana Dam pada Sungai Cisadane yang potensial dalam kaitannya dengan pengendalian banjir dan penyediaan air baku untuk Jakarta, antara lain Waduk Genteng, Wadung Parung Badak dan Wadung Sodong. Kemungkinan pembangunan dam tersebut adalah sebagai berikut :

Waduk Genteng

Waduk ini terletak pada S. Cisadane hulu manfaatnya akan dapat memasok air untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Untuk pembangunannya memerlukan pemindahan rel kereta api Bogor-Sukabumi.

Waduk Parung Badak

Waduk ini terletak pada S. Cisadane dihilir rencana Waduk Genteng dan sangat potensial manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi daerah Bogor, Banten dan Jakarta. Kendalanya adalah besarnya penduduk yang harus dipindahkan, apabila dam ini dibangun.

Waduk Sodong

Waduk ini terletak pada S. Ciaten yaitu anak sungai Cisadane letaknya dihulu, dan manfaatnya akan dapat memasok air untuk daerah Bogor, banten dan Jakarta. Kendalanya ada kebocoran melalui formasi batu kapur akibat dari kondisi geologi setempat.

Kemungkinan Rencana Pengembangan

Kemungkinan rencana pengembangan kaitannya dengan pengendalian banjir Jakarta, Pembangunan Waduk Parung Badak sangat potensial apabila dikaitkan dengan rencana sudetan dari S. Ciliwung ke Cisadane berdasar Studi JWRMS yang belum dapat dilaksanakan. Beberapa keuntungan dari alternatif tersebut adalah sebagai berikut :

  • Sudetan dari S. Ciliwung ke Cisadane cukup dekat dengan potensi sumber air yang cukup besar (debit rata-rata 7 m3/det, debit banjir 100 m3/det) untuk mengisi rencana waduk yang cukup besar, disamping sumber air dari hulu Cisadane.
  • Sudetan sekaligus mengurangi terjadinya banjir di hilir sungai Ciliwung terutama wilayah Jakarta pada musim penghujan.
  • Waduk Parung Badak juga akan mengendalikan banjir yang terjadi di hilir Cisadane terutama daerah Tangerang, Banten pada musim penghujan.
  • Air dari waduk Parung Badak dapat dialirkan kembali ke S. Ciliwung pada musim kering untuk penyediaan air baku bagi industri, irigasi dan air minum di wilayah Bogor dan Jakarta yang berada sekitar Ciliwung, serta untuk penggelontoran, juga untuk kebutuhan navigasi sungai di Jakarta.
  • Air dari Waduk Parung Badak juga dapat dialirkan melalui S. Cisadane pada musim kering untuk penyediaan air baku bagi industri, air minum di wilayah Bogor, Banten dan Jakarta yang berada sekitar Cisadane, serta untuk irigasi dan penggelontoran, juga untuk kebutuhan navigasi sungai di Cisadane dan Saluran Mokevart di Jakarta.

Lokasi rencana Dam/Bendungan atau Waduk tersebut diatas seperti terlihat pada peta lokasi rencana Dam berikut dibawah.

2. Dam Parit

Dam parit merupakan struktur bangunan pengendali run off di hulu-hulu sungai yang memotong alur-alur sungai dan umumnya tidak mempunyai tampungan air yang besar. Bentuknya seperti Cek Dam atau bendung kecil. Pada pengamatan yang telah dilakukan umumnya lebih berfungsi sebagai pengendali sedimen dan membantu meningkatkan resapan air kedalam tanah.

Untuk pengendalian banjir bentuk dam parit tersebut dirasa kurang banyak perpengaruh dalam mengurangi puncak banjir, namun dapat membantu ketersediaan air pada musim kemarau, dengan munculnya mata air–mata air disekitarnya. Beberapa pengembangan dam parit yang sudah dilaksanakan oleh BBWS Ciliwung Cisadane di hulu Sungai Ciliwung adalah seperti terlihat dalam tabel berikut :

Jumlah Potensi Dam Parit di Sungai Ciliwung sebanyak 25 lokasi yang terdapat pada 14 anak sungai dan sebanyak 10 lokasi prioritas telah dilaksanakan pembangunannya.

Pengendalian Banjir Berdasarkan Sistem Pewilayahan

1. Wilayah Barat

Banjir tahunan yang sering terjadi di sistem wilayah barat adalah di hilir Sungai Angke dan Pesanggrahan pada pertemuan sungai tersebut dan juga disekitar Cengkareng Drain dan saluran Mokervart. Banjir besar tahun 2002 dan tahun 2007 genangan banjirnya seperti pada peta banjir yang di kemukakan di Bab depan. Sedang penyebaran lokasi Area genangan yang berada di sekitar rencana sodetan, Kali Angke, saluran Mookervaart dan sekitar Cengkareng Drain pada banjir-banjir tahunan antara lain seperti pada peta berikut dibawah.

Gambar 2 52. Peta Penyebaran Lokasi Daerah Genangan Banjir Tahunan

Penyebaran daerah genangan banjir berada di wilayah Jakarta Barat, DKI dan sebagian berada di wilayah Tangerang Propinsi Banten.

Penanganan banjir sistem Wilayah Barat, yang terdiri dari interkoneksi Sungai Pesanggrahan, S. Angke, S. Sepak, S. Grogol dan Seketaris, serta yang terkait dengan saluran Mokervart dan Cengkareng drain,  diperoleh beberapa alternatif penanganan sebagai berikut :

a.  Optimasi Cengkareng Drain, K. Angke dan Pesanggrahan

b.  Sudetan Angke-Mokervart-Kamal tarse I dan trase II

Untuk analisis kondisi saat ini dan rencana pengembangan dianalisis dengan menggunakan Program HEC-RAS pada masing-masing alternatif pengembangan tersebut.

1)   Optimasi Cengkareng Drain, K. Angke dan Pesanggrahan

Sebagai latar belakang Upaya Optimasi Cengkareng Drain ini dikemukakan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi banjir yang masih terjadi  pada daerah layanan system Cengkareng Drain dan Mookervaart. Usulan ini sudah merupakan program usulan dari Studi Master Plan sebelumya. Perkembangn tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Berdasarkan studi Masterplan JICA tahun 1997, kapasitas rencana awal Cengkareng Drain untuk debit 100 tahunan sebesar 390 m3/detik, dalam kajian tersebut, debit maksimum dapat mencapai 620 m3/detik untuk periode ulang 100 tahun.

Peningkatan debit yang cukup besar ini dapat mengakibatkan genangan di sepanjang kawasan jalan Daan Mogot, dan mengatasi banjir yang terjadi di pertemuan Sungai Angke – Pesanggrahan. Kondisi system pengendalian banjir wilayah barat saat ini adalah sebagai berikut :

Sungai Pesanggrahan

  • Kapasitas awal Sungai Pesanggrahan adalah sebesar 210 m3/detik dengan periode ulang 25 tahun.
  • Kondisi kapasitas eksisting Sungai Pesanggrahan saat ini hanya mencapai 75 m3/dt, sedangkan debit yang harus dilayani Sungai Pesanggrahan untuk periode 25 tahun saat ini adalah sebesar 198.9 m3/dt sehingga selau terjadi limpasan terutama karena backwater dari Cengkareng Drain dan luapan papa pertemuan Sungai Pesanggrahan dan Sungai Angke.

Sungai Angke

  • Perencanaan awal kapasitas rencana Kali Angke dengan menggunakan periode ulang 100 tahun adalah sebesar 210 m3/detik. Sedangkan debit layanan untuk periode 25 tahun S. Angke saat ini sebesar 239.5 m3/dt
  • Pada kondisi di lapangan, area di sekitar S.Angke terdapat genangan yang sering terjadi pada saat terjadi banjir, yaitu daerah Rawa Buaya akibat rendahnya kapasitas Kali Angke dan backwater dari Sungai Pesanggrahan hilir.

Cengkareng Drain

  • Cengkareng drain pada awalnya direncanakan untuk Q100 sebesar 470 m3/dt dengan debit perencanaan awal 390 m3/dt.
  • Kondisi kapasitas eksisting Cengkareng Drain saat ini hanya mampu menampung debit 250 m3/dt, sedangkan debit rencana Cengkareng Drain saat ini untuk periode ulang 100 th adalah sebesar 593.3 m3/dt.

Saluran Mookervart

  • Kapasitas rencana awal Saluran Mookervaart adalah sebesar 100 m3/detik dengan periode ulang 25 tahun.
  • Kondisi kapasitas eksisting Mookervaart saat ini mencapai 130 m3/dt, sedangkan debit layanan saluran Mookervart untuk periode 25 tahun adalah sebesar 129.2 m3/dt, jadi pada saluran ini tidak terjadi masalah.

Skematisasi interkoneksi sungai dan rencana perbaikan sistem penanggulangan banjir dengan Optimasi Cengkareng Drain, Sungai Pesanggrahan dan Sungai Angke seperti dalam Skema berikut :

 

 

 

Hasil analisis kondisi saat ini dan rencana pengembangan dianalisis dengan menggunakan Program HEC-RAS dari alternatif-alternatif tersebut adalah sebagai berikut :

Normalisasi Cengkareng Drain dari Muara sampai Pintu Air

Untuk menormalisasi Cengkareng Drain dengan kapasitas debit sebesar 593.3 m3/dt, perlu pengerukan saluran sepanjang 5.5 km mulai dari km 0 dari muara sampai km 5.5 pada pintu Cengkareng Drain, dengan lebar dasar saluran 58 m, serta tindakan penanggulan pada beberapa tempat.

 

Normalisasi Sungai Pesanggrahan

Untuk menormalisasi Sungai Pesanggrahan, perlu Perbaikan sungai Pesanggrahan sepanjang 28 km dari pertemuan dengan Cengkareng Drain ke hulu, dengan lebar dasar sungai 40 m, dan selebar 20 m pada bagian hulunya, serta tindakan penanggulan pada beberapa ruas sungai.

 

Normalisasi Sungai Angke dari Km 3.32 s/d Km 23.9

Sebelum dinormalisasi Sungai Angke terlihat meluap ke tebing kiri pada km 3,32 dan meluap ke tebing kiri dan kanan pada km 23,9, yang berarti terjadi genangan banjir yang cukup luas disekitar Sungai Angke.

 

Sungai Angke Setelah dinormalisasi

Untuk menormalisasi Sungai Angke, perlu perbaikan sungai Angke sepanjang 20,58 km dari pertemuan dengan Sungai Pesanggrahan ke hulu, dengan lebar dasar sungai 23 m, dan selebar 23 m pada bagian hulunya, serta tindakan penanggulan pada beberapa ruas sungai.

Berdasar hasil analisis pada alternatif penanganan masalah banjir di sistem barat atau sistem Cengkareng Drain dapat disimpulkan sebagai berikut :

• Dari Hasil Analisa Hec Ras, Banjir di Pertemuan antara Kali Angke dan Pesanggrahan dapat di atasi dengan peningkatan kapasitas Cengkareng Drain, kali Angke dan Kali Pesanggrahan.

• Alternatif penanganan banjir ini belum mempertimbangkan adanya kemungkinan sudetan dari Angke ke Cisadane dan adanya kemungkinan pembangunan Dam Limo C di Kali Pesanggrahan dan Potensi Dam Marunggunung di Kali Angke.

• Permasyalahan yang mungkin terjadi adalah besarnya pelebaran sungai di Pesanggrahan ( 40 m) dengan panjang 28 km dan pelebaran di Sungai Angke selebar 23 m, dengan panjang 20,58 km dalam pelaksanaan mungkin akan mengalami kesulitan dalam pembebasan lahan dan masyalah social, mengingat padatnya pemukiman dan jumlah penduduknya, serta sudah adanya penanganan di kali Pesanggrahan dengan penanggulan .

 

2) Sudetan Angke-Mokervart-Kamal trase II dan trase III

Pembangunan Sudetan Angke-Mokervart-Kamal atau Cengkareng Drain 2, berdasar studi yang telah dilakukan terdahulu, telah diusulkan dengan 3 Alternatif trase sudetan yaitu sebagai berikut :

a. Saluran baru antara Saluran Mookervaart kearah K.Kamal di pantura dengan panjang 11,5 km, sebagai Trase I

b. Sudetan dari Kali Angke menuju K.Kamal di memotong Saluran Mookervaart. Kali Angke disudet mulai dari Desa Kresek ke Sal. Mookervart dan dilanjutkan ke K.Kamal, dengan alur menyusur batas DKI. Total panjang rencana sodetan ini 16 km, sebagai alternatif Trase II.

c. Sudetan K.Angke dimulai dari Desa Pondok Bahar lurus ke utara Ke Sal.Mookervart dan dilanjutkan ke K. Dadap sampai ke K.Kamal. Rencana sodetan ini panjangnya kurang lebih 16,2 km, sebagai alternatif Trase III.

Dalam uraian pada studi ini hanya akan di reanalisis 2 alternatif trase saja (Trase II dan Trase III), karena Trase I dalam analisa sebelumnya kurang dapat memecahkan masalah genangan banjir di di sekitar Sungai Angke dan Pesanggrahan yang cukup luas.

Kondisi sistem pada saat ini seperti yang sudah disampaikan didepan pada sub bab sebelumnya.

 

a) Alternatif Trase II

Skematik sistem trase sudetan II seperti pada gambar berikut dibawah ini :

 

Sedang peta lokasi trase sudetan yang sudah disepakati oleh dinas Tata Kota DKI seperti terlihat pada peta berikut :

Pemerintah DKI Jakarta menghadapi permasalahan pada Cengkareng Drain dan saluran Mookervaart dalam pengendalian air, dimana masih terjadinya banjir yang cukup luas dan lama di wilayah DAS tersebut. Banjir atau genangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain meliputi faktor alam seperti karakteristik saluran dimana mempunyai kapasitas alur sungai yang kecil, pasang surut air laut yang menahan aliran sungai maupun kondisi topografi kawasan yang relatif rendah dibandingkan muka air di saluran sehingga sebagian wilayah DAS Angke, Cengkareng Drain dan Mookervaart menjadi dataran banjir/genangan.

Selain daerah resapan yang telah dipadati oleh gedung dan hunian bangunan beton, faktor non alam yang menyebabkan banjir yaitu daerah bantaran sungai dalam garis sempadan sungai dipenuhi oleh bangunan rumah. Selain dan pada itu DAS Cengkareng Drain dan Mookervaart juga dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup tinggi sehingga run off yang terjadi cukup besar.

Dalam rangka untuk pengaturan dan pengendalian air di wilayah tersebut, maka diperlukan perencanaan yang matang dan terpadu dari aspek drainase dan perencanaan wilayah. Perencanaan ini harus bersifat jangka panjang dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah agar tidak menimbulkan kondisi yang tumpang tindih di kemudian hari kelak.

Untuk mengatasi masalah genangan banjir yang terjadi pada daerah permukiman, industri, fasilitas jalan dan lain-lain, maka perlu dibuat sistem pengendali banjir dengan periode ulang tertentu dan dapat mengakomodasi seluruh sistem drainase yang ada dengan mempertimbangkan :

• Trace rencana sodetan mulai dari saluran Mookervaart mengikuti batas wilayah DKI Jakarta – Tangerang ke arah Utara, bermuara di Kamal.

• Kondisi sosial masyarakat setempat yang menyangkut masyarakat bagian hulu (Kali Deres & Cengkareng) dan bagian muara (Kapuk & Kamal), tentang masalah banjir dan genangan.

• Permasalahan penanganan sampah dan limbah masyarakat yang ada menjadi pertimbangan untuk menetapkan lokasi-lokasi pengganti apabila sodetan tersebut dibuat, seperti lokasi penampungan/instalasi limbah.

• Kondisi jaringan utilitas yang ada (telkom, listrik, gas, PAM dan lain-lain).

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sebuah kajian tentang Rencana pembuatan sodetan dan Saluran Mookervaart ke laut.

Adapun Saluran Mookervart dibuat pada tahun 1978 yang menghubungkan Kali Cisadane sampai Kali Angke dengan tujuan untuk transportasi air, pembangkit mikro hidro (di sekitar Pintu Air Sewan Tangerang), penggelontoran (flushing) ke wilayah kota dan sarana drainase bagian hulunya. Sesuai Master Plan 1973 untuk wilayah Jakarta bagian Barat yang sistem drainasenya tidak masuk sistem Banjir Kanal Barat – Angke – Laut, dibuat sistem terpisah, yaitu Cengkareng Drain yang menampung debit Kali Pesanggrahan, Kali Sepak, Kali Angke Hulu dan Saluran Mookervaart langsung ke lout dan diimplementasikan pada tahun 1980an.

Dengan semakin berkembangnya daerah perkotaan semakin menyempitnya tampungan air/situ/waduk yang berubah fungsi menjadi perumahan, maka limpasan air hujan (run off) menjadi besar dan daerah resapan hampir tidak ada.

Perlu kajian mengenai pembuatan sodetan yang dapat mengalirkan sebagian debit dan saluran tersebut ke lout. Sodetan yang dapat dibuat adalah dari sekitar Kali Angke di sekitar kawasan Dun Kosambi ke arah Utara mengikuti batas wilayah DKI Jakarta – Tangerang kemudian memotong Saluran Mookervaart menuju Kali Kamal dan akhirnya ke laut.

Rencana pembuatan sodetan tersebut harus dikaji dengan mempertimbangkan aspek teknis seperti bentuk penampang sodetan yang menyangkut masalah hidrolis, kondisi tanah, kondisi geografis, topografi dan nantinya sesuai dengan rejim sungainya serta mengikuti morfologis kali yang dipotongnya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, maka dapat diketahui permasalahan yang mungkin timbul akibat adanya rencana pembuatan sodetan sebagai berikut :

• Adanya genangan/banjir di sekitar area rencana sodetan baik yang disebabkan oleh kapasitas yang kurang memadai maupun permasalahan teknis yang lain.

• Tingginya muka air laut saat pasang sampai pada level +1,76 mPP yang dapat memberikan pengaruh backwater ke rencana sudetan.

• Level dasar saluran eksisting antara Kali Angke (+1,01 mPP), saluran Mookervaart (-1,20 mPP), kali Kamal (-2,96 mPP) dan dasar lout (-3,9 mPP) membatasi slope dasar rencana sodetan yang akan direncanakan. Maksimum slope yang dapat direncanakan antara 0,0002 s.d 0,00054.

• Padatnya permukiman penduduk dan banyaknya bangunan dan utilitas eksisting di sekitar jalur rencana sodetan.

Berdasarkan perencanaan semula, debit yang akan dialirkan melalui sodetan rencana Q = 101,4 m3 untuk rencana di ruas Kali Angke s.d Saluran Mookervaart.

Dari informasi diatas dan hasil analisis sebelumnya, maka kondisi lapangan yang digunakan untuk mendukung dalam analisis selanjutnya adalah :

• Kali Angke eksiting

o Dasar saluran : + 1,01 mPP

o Muka air maksimum : + 4,51 mPP

o Tanggul minimum : + 5,03 mPP

• Saluran Mookervaart eksiting

o Dasar saluran : – 0,20 mPP

o Muka air maksimum : + 2,85 mPP

o Tanggul minimum : + 3,40 mPP

• Kali Kamal eksiting

o Dasar saluran : – 1,80 mPP

o Muka air maksimum : + 1,76 mPP

o Tanggul minimum : + 2,08 mPP

o Dasar laut : – 2,90 mPP

• Rencana Sodetan

o Ruas kali Angke s.d Saluran Mookervaart

 Panjang rencana : 6.130 m

 Kemiringan rencana : 0.00034

 Hulu

• Dasar saluran : + 1,01 mPP

• Muka air maksimum : + 3,51 mPP

• Tanggul minimum : + 4,50 mPP

 Hilir

• Dasar saluran : – 1,20 mPP

• Muka air maksimum : + 2,30 mPP

• Tanggul minimum : + 3,32 mPP

• Ruas kali Mookervaart s.d laut Jawa :

 Panjang rencana : 11.850 m

 Kemiringan rencana : 0.00021

 Hulu

• Dasar saluran : – 1,06 mPP

• Muka air maksimum : + 2,30 mPP

• Tanggul minimum : + 3,32 mPP

 Hilir

• Dasar saluran : – 3,00 mPP

• Muka air maksimum : + 1,76 mPP

• Tanggul minimum : + 2,20 mPP

 

Saluran Mookervaart, saat ini dipakai untuk menampung air dan daerah kanan dan kiri saluran tersebut, untuk itu pembangunan/ perbaikan di Mookervaart perlu disesuaikan.

 

Hasil analisis Alternatif Trase II kondisi analisa debit saat ini, dan rencana pengembangan dianalisis dengan menggunakan Program HEC-RAS dari alternatif-alternatif tersebut adalah sebagai berikut :

Pada Alternatif II ini saluran Kamal-Mokervart dibuat dengan lebar dasar saluran 27 m di bagian hilir dan ditengah sampai saluran Mokervart selebar 32 m, dengan desain debit Q100 sebesar 243.7 m3/det serta dihulu dari Saluran Mokervart ke Sungai Angke selebar 32 m, dengan desain debit sebesar 189,5 m3/det, dan dianalisis sesuai desain debit saat ini, dengan beberapa tanggul di ruas-ruas tertentu.

Hasil analisa Hec Ras pada kondisi Sungai angke sebelum dan setelah pembangunan Saluran Angke-Kamal Drain ( Cengkareng Drain 2).

Terlihat bahwa pada ruas 140 air meluap ke tebing sebelah kiri dan pada ruas 434 air meluap ke tebing kiri dan kanan, cukup parah kapasitas sungai tidak mencukupi.

Berdasar analisa tersebut terlihat bahwa kondisi Sungai Angke sebagai sumber banjir, sesudah dibangunnya Angke-Kamal Drain (Cengkareng Drain II) dengan trase dan penampang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

• Cengkareng Drain II dengan desain lebar dasar saluran 32 m, dari saluran Mookervart ke Sungai Angke, ternyata air tidak melimpas,

• Limpasan di Sungai Angke berkurang cukup banyak, sehingga debit Angke hilir tinggal 50 m3/det.

• Genangan banjir di daerah DKI dapat teratasi namun genangan banjir di daerah Tangerang banten sebagian belum dapat diatasi

• Sudetan Mookervart ke Kamal dengan saluran lebar dasar 27m dihilir dan lebar 32 m dihulunya, hasilnya air tidak melimpas,

• Saluran Mookervart di hulu sudetan agak sedikit melimpas akibat back water pada pertemuan Mokervart dan Angke-Kamal (Cengkareng Drain II)

 

b) Alternatif Trase III

Skematik sistem trase sudetan III seperti pada gambar dibawah. Skematik sistem Sudetan trase III, tidak banyak berbeda, hanya trase dari Mookervart ke hulu yang semula menyusuri batas DKI, trasenya diluruskan sampai Sungai Angke dengan jarak yang hampir sam, perubahan trase dapat dilihat seperti pada gambar berikut dibawah ini :

Berdasar analisa pada trase III tersebut terlihat bahwa kondisi Sungai Angke sebagai sumber banjir, sesudah dibangunnya Angke-Kamal Drain (Cengkareng Drain II) dengan trase dan penampang yang hampir sama adalah sebagai berikut :

• Cengkareng Drain II dengan desain lebar dasar saluran 32 m, dari saluran Mookervart ke Sungai Angke, ternyata air tidak melimpas,

• Limpasan di Sungai Angke berkurang cukup banyak, sehingga debit Angke hilir tinggal 64.1 m3/det.

• Genangan banjir di daerah Tangerang banten sebagian dapat diatasi

• Saluran Mookervart di hulu sudetan agak sedikit melimpas akibat back water pada pertemuan Mokervart dan Angke-Kamal (Cengkareng Drain II)

Kesimpulan secara menyeluruh untuk pengendalian banjir sistem wilayah barat adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Cengkareng Drain II dalam jangka pendek diperkirakan sudah dapat mengatasi banjir yang terjadi, dalam jangka panjang perlu alternatif lain yang perlu dikaji.

2. Dengan pembangunan Cengkareng Drain, debit hilir sungai Angke menjadi 50 m3/dt untuk alternatif 2 dan 64 m3/dt untuk alternatif 3, sehingga penurunan banjir dengan pembangunan Cengkareng Drain alternatif 2 akan lebih baik

3. Pembangunan Cengkareng Drain alternatif 2 dibangun di dalam wilayah administrasi DKI sehingga masalah sosial dalam pelaksanaan yang mungkin terjadi akan lebih kecil, namun genangan banjir didaerah Tangerang Banten belum berkurang

4. Alternatif pengendalian banjir Sistem wilayah Barat, dengan Sudetan dari Sungai Angke ke Cisadane melalui trase Pakujaya maupun melalui Trase Ciater Jlentreng, serta alternatif pembangunan Waduk Limo C di Sungai Pesanggrahan atau Waduk Marung Dusun di Sungai Angke perlu dikaji lebih lanjut mengingat dampak sosialnya kemungkinannya lebih berat.

 

2. Wilayah Tengah

Kabupaten Bogor dan Kota Depok merupakan wilayah yang dialiri Kali Ciliwung, dimana wilayah Kabupaten Bogor berada di daerah hulu sedangkan Kota Depok terletak dibagian tengah aliran sungai. Di bagian hilir Kali Ciliwung mengalir melewati Kota Jakarta sebelum bermuara di lout jawa. Dalam pengalirannya, Kali Ciliwung pada musim kemarau debit airnya kecil sehingga air sungai tidak sampai ke Kota Jakarta yang mengakibatkan debit sungai diruas hilir hanya menerima limpahan atau aliran dasar (base flow) yang kecil. Debit kecil ini tidak cukup menggelontor limbah dan polutan yang masuk ke Kali Ciliwung dad saluran drainase kota. Akibat dad kondisi itu maka pada musim kemarau Kali Ciliwung di bagian hilir menjadi hitam oleh limbah dan berbau.

Namun sebaliknya, pada musim hujan ruas hilir Kali Ciliwung yang melewati Kota Jakarta menerima limpahan debit banjir dan daerah hulu (Bogor dan Depok) yang relatif besar hampir setiap tahun. Hal ini jelas membebani badan sungai di bagian hilir dimana kapasitas pengalirannya dan tahun ke tahun cenderung menurun mengakibatkan muka air banjir melimpas tebing sungai dan terjadilah genangan banjir. Contoh aktual adalah kejadian banjir besar dimana pada saat kejadian banjir diruas hulu dan tengah, yaitu wilayah Bogor dan Depok ketinggian air sungai rata-rata 1,0 – 1,50 m dan tidak menyebabkan banjir di wilayah tersebut.

Dari fenomena alam tersebut diupayakan untuk dapat direkayasa sedemikian sehingga pada musim hujan tidak menimbulkan limpahan air atau banjir di daerah hilir (Jakarta) dan dimusim kemarau daerah hilir masih mendapat suplesi debit air don daerah hulu don tengah Sungai Ciliwung.

 

1) Rencana Normalisasi Sungai Ciliwung Sejauh 25.42 km dari PA Manggarai

2) Peningkatan Kapasitas Pintu Air Manggarai

Perkiraan debit banjir 100 tahunan K. Ciliwung masuk ke Pintu Air Manggarai sebesar 580 m3/det, sedang kemampuan pintu-pintu air Manggarai mengalirkan debit banjir ke Banjir Kanal Barat hanya sebesar 360 m3/det. Balai Besar Wilayah sungai Ciliwung Cisadane setelah mulai meningkatkan kapasitas Banjir Kanal Barat mulai dari Pintu Air Manggarai ke Pintu Air Karet sebesar 580 m3/det.

Dengan peningkatan kapasitas Banjir Kanal Barat menjadi 580 m3/det maka sebaiknya Pintu Air Manggarai perlu ditingkatkan kapasitasnya menjadi 580 m3/det, untuk rencana ini selayaknya Pintu Air Manggarai ditambah pintu ke Banjir Kanal Barat untuk dapat mengalirkan air banjir sebesar 580 m3/det. Dengan peningkatan kapasitas Manggarai ini sekaligus menyempurnakan pintu-pintu kearah Kali Ciliwung lama dan pintu kearah Kali Surabaya. Untuk Kali Ciliwung lama dan Kali Surabaya pada saat banjir ditutup total dan pintu hanya dipakai untuk aliran pemeliharaan sungai dan penggelontoran.

Dengan ditambahnya pintu air Manggarai dapat mengurangi muka air di PA Manggarai dan di Sungai Ciliwung, seperti terlihat dari hasil running Hec-Ras berikut ini :

 

Kondisi Existing PA Manggarai Kondisi Setelah

3) Peningkatan Pintu Air Karet

Banjir Kanal Barat mulai dari Bendung Manggarai sedang ditingkatkan dengan melebarkan saluran tersebut untuk menampung debit banjir dari 360 m3/det menjadi 580 m3/det. Dengan meningkatnya kapasitas Kali Banjir Kanal Barat menjadi 580 m3/det maka Bendung Karet juga harus ditinjau kembali. Banjir Kanal Barat sampai di Bendung Karet juga menampung debit banjir dari Kali Krukut. Kali Krukut bermuara dahulu bendung Karet. Untuk menampung debit Banjir Kanal Barat, Kali Krukut, Cideng dan pompa-pompa drainase lain di kanan kiri Banjir Kanal Timur, Bendung Karet perlu ditingkatkan dengan menambah pintu. Pintu ditambah mungkin 2 (dua) buah dan untuk ini perlu kajian lebih lanjut.

Bendung Karet diperlukan karena masih ada pengambilan air untuk air minum Jakarta yang lokasinya ada di Hulu Bendung Karet tersebut, disamping itu Bendung Karet perlu ; dioperasikan untuk memasukkan air ke K. Krukut Hilir guna dipakai untuk pemeliharaan aliran dan kemungkinan diperlukan air K. Krukut Hilir untuk keperluan pemadam kebakaran, sewaktu-waktu diperlukan didaerah tersebut.

 

Sungai Krukut (Q25 : 163.4 m3/dt)

 

Peningkatan saluran Banjir Kanal Barat Hilir

Mulai dari Bendung Karet debit banjir masuk ke banjir kanal hilir ditambah beberapa kali lain masuk ke kali angke dan selanjutnya masuk di banjir kanal barat hilir, sehingga debit banjir kanal hilir di muara harus dapat menampung banjir Q 100 = 698,9 m3/det.

 

4) Rencana Sudetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur

Kali Ciliwung sebelum Manggarai ke Banjir Kanal Timur secara teknik dapat dilakukan. Maka diusulkan untuk memperpanjang Banjir Kanal Timur 1.6 km kearah Barat melalui Sungai Cipinang sampai ke kali Ciliwung sebagai solusi yang lebih efektif. Perkiraan debit banjir 100 tahunan di Manggarai sebesar 557 m3/det dapat dibagi menjadi 360 m3/det ke Banjir Kanal, diperlukan tambahan pintu pada pintu Manggarai.

Beberapa penyesuaian perlu dilakukan pada perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang sedang berjalan untuk dapat menerima aliran tambahan ini dan penyesuaian itu dapat ditampung didalam pelaksanaan Banjir Kanal Timur rencana garis sempadan yang tersedia. Perbedaan dalam pengaliran debit dari kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur dapat digunakan untuk pengoptimasian dimensi saluran pembawa. Karena itu pembagian aliran kali Ciliwung sebelum Manggarai dapat memberikan hasil optimal.

• Alternatif 1 à dari S. Ciliwung ke hulu Banjir Kanal Timur

• Alternatif 2 à Lokasi di hilir Banjir Kanal Timur, dari S. Ciliwung ke K. Cipinang (antara hulu Banjir Kanal Timur dan Kalimalang)

• Alternatif 3 à Lokasi di hulu Banjir Kanal Timur, dari S. Ciliwung ke Kalimalang

Konsep interkoneksi perlu dikaji kembali karena kapasitas BKT diruas Cipinang (BKT Hulu) saat ini terbatas (Q100=100 m3/dt)

 

a. Langsung dihubungkan Ke hulu BKT

b. Melalui Sungai Cipinang

Kondisi sungai Ciliwung pada alternatif ini sama dengan pada alternatif 1 (sebelumnya). Yang berbeda yaitu kondisi Sungai Cipinang yang disebabkan oleh pengalihan sebagian debit dari Sungai Ciliwung.

3. Wilayah Timur

Dengan dilaksanakannya Banjir Kanal Timur, memotong sungai-sungai kecil antara lain :

• Sungai Cipinang

• Sungai Sunter

• Sungai Buaran

• Sungai Jati Kramat

• Sungai Cakung

Dengan terpotongnya sungai-sungai tersebut, dihilir Banjir Kanal Timur perlu ditata kembali. Sungai Cipinang bersatu dengan Sungai Sunter, untuk ini pada Sungai Sunter perlu dibangun semua rencana Waduk Sunter. Waduk Sunter I dan Sunter III sudah dibangun, perlu dibangun lagi Waduk Sunter II untuk menampung drainase didaerah sekitarnya.

Sedang K. Buaran, K. Jatikramat don K. Cakung ditingkatkan dengan merehabilitasi kali-kali tersebut dan juga masih diperlukan pembangunan waduk untuk mengatasi masalah drainase setempat, antara lain Waduk Marunda yang lokasinya masih memungkinkan dibangun dalam waktu dekat karena masih jarang penduduk tinggal di daerah tersebut.

Cakung Drain perlu ditingkatkan untuk menampung air banjir di daerah sekitarnya.

Apabila sudetan dan S. Ciliwung ke Banjir Timur akan dilaksanakan maka diperlukan analisa lebih lanjut dan persiapan K. Cipinang bila alternatif lewat Cipinang yang dipakai.

 

Hasil Analisa HEC-RAS :

Normalisasi Sungai Sunter (outlet BKT)

Januari 14, 2011

Dinas PU DKI Jakarta (2)

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 7:13 am

MATER PLAN PENGENDALIAN BANJIR (2)

Sumber: Review Masterplan Pengendalian Banjir dan Drainase, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, 2009.

5. Konsep Pengendalian Banjir di DKI  Jakarta

Penanggulangan banjir dilakukan dengan kegiatan yang ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat banjir tersebut dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemulihan akibat bencana dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup serta sistem prasarana sumber daya air. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan sistem prasarana sumber daya air tersebut diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Peningkatan kesiapan dan ketahanan pemilik kepentingan menghadapi segala akibat banjir dan perubahan iklim global. Masyarakat perlu menyadari dan memahami gejala perubahan iklim global yang saat ini tengah berlangsung, dan mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi gejala perubahan iklim ini perlu diketahui oleh masyarakat.

Perlindungan dan pengamanan kawasan budidaya dari bencana banjir dengan urutan prioritas daerah permukiman, daerah produksi, dan prasarana umum. Daerah permukiman perlu mendapatkan prioritas dalam perlindungan dan pengamanan dari bencana banjir, karena kerugian yang terjadi di kawasan tersebut bukan hanya berupa harta-benda yang sangat bernilai, melainkan juga ada resiko jatuhnya korban jiwa. Daerah produksi yang dapat berupa kawasan industri, perdagangan, maupun lahan pertanian, mendapatkan prioritas kedua, karena kerugian yang terjadi akibat bencana daya rusak air dapat menyebabkan kerugian material berupa penurunan atau kegagalan produksi. Perlindungan untuk prasarana umum, meskipun mendapatkan prioritas yang terakhir, tetapi sangat penting dilakukan karena gangguan terhadap prasarana umum berarti juga gangguan terhadap kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kebijakan seperti yang disampaikan, maka untuk meningkatkan pengendalian dan mengurangi resiko akibat banjir perlu dilaksanakan serangkaian strategi sebagai berikut :

1. Dalam hal pencegahan bencana akibat banjir:

a. Mencegah terjadinya peningkatan banjir melalui pengaturan dan pengendalian aliran air di sumber air.

b. Menghambat peningkatan besaran debit banjir dengan berbagai cara peresapan air hujan ke dalam tanah.

c. Melakukan penataan ruang dan pengaturan pengoperasian prasarana sumber daya air pada wilayah sungai, untuk menjaga keseimbangan antara hulu dan hilir.

d. Meningkatkan penegakan hukum secara konsisten atas pelanggaran tata ruang, tata kota dan tata bangunan.

e. Mengendalikan pemanfaatan lahan untuk perkotaan, perumahan, industri dan keperluan lainnya dengan penerapan rasio lahan terbangun.

f. Menerapkan mekanisme insentif-disinsentif antara daerah hulu dan daerah hilir.

g. Mempertahankan fungsi lahan basah, sebagai prasarana pengendali banjir dan pemurnian air secara alamiah sesuai daya dukungnya.

h. Melakukan pencegahan perubahan fungsi daerah manfaat mata air, palung sungai dan daerah sempadan menjadi tempat bangunan sementara, tanaman keras dan kegiatan yang mengganggu aliran.

2. Dalam hal penanggulangan banjir

a. Menyusun dan menetapkan prusedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat banjir pada sumber air di wilayah sungai.

b. Menyosialisasikan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air kepada masyarakat.

c. Meningkatkan kemampuan dan kesiap-siagaan badan penanggulangan bencana nasional, propinsi, dan kabupaten/kota dalam menghadapi terjadinya bencana di wilayah tugas masing-masing.

d. Mengalokasikan jumlah anggaran yang memadai untuk penanggulangan banjir yang bersumber dari dana APBN dan/atau APBD serta sumber dana lain yang sah.

3. Dalam hal pemulihan akibat bencana

a. Merehabilitasi kerusakan, baik secara struktural maupun nonstruktural.

b. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pemulihan akibat bencana.

4. Dalam hal peningkatan kesiapan dan ketahanan pemilik kepentingan

a. Menerapkan sistem peringatan dini kepada masyarakat, yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat segera apabila diperkirakan bahwa bencana akan terjadi.

b. Menyiapkan sistem evakuasi dan menyelenggarakan simulasi menghadapi banjir sekali dalam setahun.

c. Mendorong gerakan kebersihan lingkungan agar tidak membuang limbah padat/sampah yang menghambat pengaliran air menjelang musim hujan.

d. Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap bahaya daya rusak air sebagai akibat perubahan iklim global.

5. Dalam hal perlindungan dan pengamanan kawasan budidaya

a. Meningkatkan pemberian informasi mengenai kawasan rawan bencana akibat banjir.

b. Melakukan perlindungan daerah permukiman, prasarana umum, dan daerah produksi nonpertanian dengan prasarana pengendalian banjir terhadap banjir tahunan dengan resiko sama atau lebih besar 4 (empat) persen serta perlindungan daerah produksi pertanian terhadap banjir dengan resiko sama atau lebih besar 10 (sepuluh) persen.

c. Mengintegrasikan pengelolaan drainase perkotaan, pengendalian limpasan langsung di tingkat kawasan dengan prasarana pengendalian banjir.

d. Melakukan pemisahan prasarana pembuangan limbah cair dan drainase, terutama pada daerah pengembangan baru.

 

5.1. Pengendalian Banjir Berbasis Tata Ruang

Berdasarkan Undang-Undang no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), terdapat 3 Kawasan Andalan di sektar DKI Jakarta, yaitu Kawasan perkotaan Jakarta dsk, Kawasan Bopunjur dsk dan Kawasan andalan laut P.Seribu, dengan sector unggulan industry, pariwisata, perikanan, perdagangan, jasa, dan pertambangan. Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) termasuk Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu. Kawasan strategis nasional dimaksudkan sebagai kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Sebagai tindak lanjut dari PP no 26 tahun 2008 tersebut, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta dan kawasan Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, Puncak dan Cianjur pada tanggal 12 Agustus 2008 telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dari penatan ruang di wilayah Jabodetabekpunjur adalah untuk mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir. Sedang sasaran dari penataan ruang di Jabodetabekpunjur antara lain adalah tercapainya kesepakatan antar daerah untuk mengembangkan sektor dan kawasan prioritas menurut tingkat kepentingan bersama.

Peraturan Presiden ini meliputi kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana tata ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan pemanfaatan ruang, kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaan. Penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur memiliki peran sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan dengan upaya konservasi air dan tanah, upaya menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, penanggulangan banjir, dan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Strategi penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur adalah mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.

Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur berisi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Didalam rencana struktur ruang terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana, dimana jaringan prasarana termasuk sistem drainase dan pengendalian banjir serta sistem pengolahan sampah.

Didalam arahan pengembangan sistem jaringan prasarana drainase dan pengendalian banjir diarahkan untuk mengurangi bahaya banjir dan genangan air bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, dan persawahan, serta jalan.

Lokasi dari kawasan strategis nasional Jabodetabekpunjur dapat dilihat pada Gambar 2.33 berikut.

Gambar 2 33. Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur

 

Dari Gambar diatas dapat dicatat bahwa :

  1. Kawasan strategis nasional Jabodetabekpunjur berada seluruhnya di Wilayah Sungai Nasional Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum
  2. Kawasan berada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
  3. Ibukota Negara berada di kawasan ini

Dari pertimbangan tersebut diatas maka perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Jabodetabekpunur harus dilaksanakan secara terpadu antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan.

Strategi drainase dan pengendalian banjir dilaksanakan dengan pengelolaan sungai terpadu dengan sistem drainase wilayah, pengendalian debit air sungai dan peningkatan kapasitas sungai, peningkatan fungsi situ-situ dan waduk sebagai daerah penampungan air dengan sistem polder, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budi daya yang dilaksanakan dengan ketat di kawasan hulu hingga sepanjang daerah aliran sungai, pembuatan sudetan sungai, dan pengendalian pembangunan di sempadan sungai. Pengembangan sistem jaringan prasarana drainase dan pengendalian banjir di kawasan Jabodetabekpunjur dilakukan melalui upaya-upaya :

  • rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan tangkapan air;
  • penataan kawasan sempadan sungai dan anak-anak sungainya;
  • normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya;
  • pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ serta daerah retensi air;
  • pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan
  • pembangunan prasarana drainase.

Sistem pengelolaan persampahan dikembangkan secara terpadu di Kawasan Jabodetabekpunjur melalui :

  1. kerja sama antar daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
  2. strategi pengelolaan persampahan Kawasan Jabodetabekpunjur diselenggarakan dengan pemanfaatan kembali, daur ulang, dan pengolahan sampah dengan memperhatikan kriteria teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. arahan pengelolaan persampahan terpadu pada Kawasan Jabodetabekpunjur harus memperhatikan penentuan lokasi tempat pembuangan akhir dan pengolahan sampah terutama incinerator yang tidak mencemari lingkungan.
  4. penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan Jabodetabekpunjur harus memperhatikan daya tampung dan volume sampah domestik dan nondomestik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur serta berada pada jarak aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.

Matriks sistem jaringan prasarana drainase, pengendalian banjir dan pengelolaan sampah, upaya yang dapat dilakukan, Pemerintah Daerah Provinsi terkait dan instansi terkait dapat diperiksa pada Table 2.1.

5.2. Usulan Optimasi Tata Ruang

Permasalahan di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang terkait dengan banjir di DKI Jakarta adalah terjadinya perubahan penggunaan lahan di kawasan Bopunjur dan Jabodetabek, yang diyakini memberikan dampak negatif terhadap terjadinya banjir di DKI Jakarta. Tabel berikut adalah perubahan penggunaan lahan di sebagian WS hulu Ciliwung-Cisadane, yang masuk dalam kawasan Bopunjur dan perubahan penggunaan lahan di Jabodetabek dalam kondisi eksisting (2001) dengan Rakeppress Jabodetabek (2002).

Kawasan Bopunjur merupakan kawasan yang terkait erat dengan kepentingan nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan kepentingan dunia usaha. Karena itu, perlu adanya strategi perencanaan yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan tersebut. Kondisi perkembangan pembangunan di kawasan Bopunjur pada dasarnya adalah bahwa telah terjadi konflik kepentingan diantara seluruh pelaku pembangunan dikawasan ini. Kecenderungan perkembangan kota-kota di Kawasan Bopunjur dipengaruhi oleh :

  1. Perubahan struktur ekonomi ke sektor industri pada lokasi zona industri dan kawasan industri dengan akses ke Kota Cibinong, Citeureup dan Gunung Putri.
  2. Meningkatnya kebutuhan perumahan yang mendorong pembangunan real estate skala menengah dan besar serta pembangunan kota baru Sentul.
  3. Efisiensi pemanfaatan lahan perkotaan yang dinilai dan harganya makin mahal, menyebabkan peluang perkembangan kota di wilayah sekitarnya, baik yang terencana maupun yang tak terkendali seperti terjadi di seluruh kawasan Bopunjur, kecuali di kecamatan Cisarua dan Megamendung yang dikendalikan terbatas dalam pengembangannya.

5.3. Prasarana Pengendali Banjir

5.3.1. Retensi dan Detensi Aliran Permukaan (Situ/Waduk)

1. Gambaran Umum

Situ telah dibangun sejak pertengahan abad ke -18, dimana pembangunan situ dimaksudkan untuk penyediaan air bagi irigasi pada musim kemarau. Pembangunan situ dimulai dengan telah diselesaikannya saluran Slokkan Timur pada tahun 1753, yang mengambil air dari sungai Ciliwung pada pengambilan di udik bendung Katulampa. Namun pada kenyataannya pada musim kemarau debit sungai Ciliwung sangat kecil sehingga tidak dapat menyediakan air yang cukup bagi daerah persawahan yang diairi dari Slokkan Timur.

Situ – situ kemudian banyak dibangun pada alur atau lembah yang menyempit dimana pada musim hujan mengalir parit kecil. Dengan membangun tanggul maka terbentuk kolam tandon yang dapat diisi dari saluran Slokkan Timur. Bangunan situ banyak dijumpai disebelah selatan Jakarta sampai Depok dan Cibinong. Meskipun pada saat ini fungsi situ tersebut sudah banyak berubah karena berkurangnya lahan pertanian. (sumber : Perkembangan Pembangunan Pengairan di Indonesia, Dep PU 1999 / 2000, Ir. Soebandi Wirosoemarto ) .

Dengan berkembangnya kota Jakarta, demikian pula dengan meningkatnya penduduk serta pertumbuhan daerah permukiman yang menjadi daerah perkotaan, maka kebanyakan situ pada saat ini sudah berubah fungsi. Banyak situ umumnya menjadi tempat wisata atau pemeliharaan ikan, namun banyak pula yang sudah hilang karena diurug untuk menjadi daerah perumahan.

Sesudah terjadinya banjir pada bulan Februari 2002, dibuat Rencana Penanganan Pasca Banjir Jabodetabekjur 2002 atau yang disebut sebagai program 2002 direncanakan untuk merehabilitasi situ-situ dan pembangunan waduk Halim.

Program tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengoptimalkan keberadaan situ-situ sebagai pengendali banjir. Optimalisasi situ tersebut merupakan bagian dari konsep Pengelolaan Aliran Permukaan (Storm Water Management) dimana air hujan yang turun ditahan selama mungkin di suatu tempat sebelum masuk ke saluran pembuangan. Diharapkan aliran air hujan yang menjadi limpasan dan masuk kedalam saluran pembuangan atau sungai berkurang jumlahnya untuk mengurangi besar banjir pada daerah aliran pembuangan atau sungai tersebut.

2. Permasalahan Situ

Keberadaan situ yang dibangun pada abad ke 18 tersebut pada saat ini mengalami berbagai masalah, antara lain :

  • berkurangnya lahan pertanian yang diairi dari situ,
  • penggantian pengelola atau penyerahan pengelolaan kepada instansi lain,
  • kerusakan daerah tangkapan air yang disebabkan peningkatan pemukiman di daerah genangan atau disekitar situ yang mengakibatkan berkurangnya luas genangan situ,
  • pembangunan pemukiman yang tidak mempertimbangkan lingkungan,
  • sedimentasi yang terjadi karena kerusakan hutan di daerah hulu yang mengakibatkan erosi,
  • gulma di daerah genangan ,
  • adanya kerusakan pada bangunan pelengkap situ.

Pada tahun 2004 dibuat Kesepakatan Bersama oleh 7 ( tujuh ) pemerintah daerah yang terdiri dari : Kota Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang serta Kabupaten Bekasi, Bogor dan Tangerang, untuk melaksanakan kegiatan melindungi dan melestarikan situ-situ yang ada di daerah Jabodetabek.

Sampai dengan tahun 2010 telah diformulasikan program yang akan dilaksanakan oleh setiap Pemda yang terdiri dari tahap perlindungan, perencanaan, monitoring dan evaluasi. Program tersebut meliputi pula kegiatan inventarisasi, sertifikasi, pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, survey dan investigasi pengembangan situ-situ, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan situ-situ, operasi dan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan situ-situ.

Dalam Rencana Aksi Penanganan Masalah Banjir 2007 Jabodetabekjur yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2007 , maka tugas Pemda DKI Jakarta terkait situ-situ, adalah merehabilitasi, mengelola dan membangun situ-situ didalam wilayah DKI Jakarta, sedang tugas Departemen Pekerjaan Umum adalah merehabilitasi, mengelola dan membangun situ-situ di Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane. Demikian pula dengan Pengembang Pemukiman mempunyai kewajiban untuk membangun situ-situ baru didalam wilayah pemukiman yang dikembangkan sesuai Tata Ruang. Pengelolaan situ-situ baru yang berada dibawah Pengembang Pemukiman diatur dengan Perda yang ada di masing-masing daerah atau diserah terimakan kepada Pemda setempat.

3. Pengertian

Situ-situ selain terdapat diwilayah selatan Jakarta, didaerah Depok dan Cibinong, maka telah dibangun pula situ-situ yang terletak di dataran rendah Jakarta. Dari karakteristik pembangunannya, situ-situ ini berbeda dengan situ-situ yang dibangun di wilayah selatan Jakarta atau di daerah dengan elevasi tinggi. Situ di dataran rendah Jakarta awalnya berupa daerah cekungan atau daerah depresi yang terisi air, dan kemudian dikembangkan atau diperluas untuk memperoleh kapasitas tampungan atau volume yang lebih besar.

Di dataran rendah Jakarta, situ dibangun dengan cara menggali tanah dasar untuk kolam tampungannya, dengan demikian perbedaan tinggi tekanan antara aliran diatas pelimpah dengan daerah sekitarnya rendah. Sedang di daerah dengan elevasi tinggi, pembuatan situ dilakukan dengan cara membuat tanggul pada alur sungai kecil atau celah antara dua dataran tinggi, bangunan pelimpah pada situ tipe ini umumnya mempunyai beda tinggi tekanan terhadap daerah sekitarnya cukup besar. Dengan perbedaan tinggi tekanan cukup besar tersebut, maka apabila terjadi keluarnya aliran bertekanan tidak terkendali akan sangat besar potensi bahayanya.

Disamping dibangun situ yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, maka dibangun pula situ-situ atau waduk tampungan di dataran rendah Jakarta yang berfungsi sebagai tempat menampung air drainasi daerah sekitarnya. Sistim ini diterapkan pada daerah dengan elevasi rendah sehingga pembuangan air ke badan air dihilirnya dengan menggunakan graviti tidak dapat dilakukan. Daerah dengan elevasi rendah didesain sebagai kawasan polder yang merupakan kawasan dimana drainasinya ditampung pada waduk yang dibangun di areal terpilih dalam kawasan tersebut. Air yang ditampung di waduk polder hanya dapat dibuang ke sungai didekatnya dengan menggunakan pompa.

Pengertian atau definisi situ diambil berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, sebagai berikut :

  1. Situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.
  2. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  3. Waduk retensi di DKI Jakarta mempunyai pengertian yang sama dengan situ.

Sedang untuk pengertian waduk yang berada di dalam kawasan polder sebagai berikut :

Waduk polder adalah wadah yang menampung air drainasi dari kawasan polder dengan dibangunnya tampungan berupa galian pada tanah dasar, dan di alirkan keluar dengan pompa .

Terkait dengan situ-situ, maka beberapa Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan disini antara lain adalah :

  1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya .
  2. Air adalah semua air yang terdapat pada , di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
  3. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan / atau buatan yang terdapat pada , di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
  4. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 72 / PRT / 1997 Tentang Keamanan Bendungan dapat disebutkan disini beberapa pengertian yang terkait dengan situ-situ, antara lain adalah :

  1. Bendungan adalah setiap bangunan penahan air buatan, jenis urugan atau jenis lainnya yang menampung air atau dapat menampung air, termasuk pondasi, bukit / tebing tumpuan, serta bangunan pelengka dan peralatannya, yang dalam pengertian ini termasuk juga bendungan limbah galian, tetapi tidak termasuk bendung dan tanggul.
  2. Bangunan pelengkap dan peralatannya adalah bangunan atau komponennya dan fasilitas yang secara fungsional berkitan dengan bendungan, antara lain berupa bangunan pelimpah, bangunan pengeluaran, bangunan sadap utama dan conduit, pintu air dan fasilitas pembangkit tenaga listrik yang merupakan bagian dari bendungan, termasuk semua peralatan bendungan,
  3. Waduk adalah wadah yang dapat menampung air baik secara alamiah maupun buatan karena dibangunnya bendungan.
  4. Klasifikasi Bahaya Bendungan adalah peringkat bahaya bendungan yang didasarkan pada kepadatan hunian dan tingkat pengembangan bagian hilir yang terpengaruh oleh banjir bila terjadi keruntuhan bendungan.

Ruang lingkup pengaturan keamanan bendungan berlaku untuk bendungan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 72 / PRT / 1997 Tentang Keamanan Bendungan sebagai berikut :

  1. bendungan yang mempunyai ketinggian 15 meter atau lebih, diukur dari dasar lembah terdalam dan dengan daya tampung sekurang-kurangnya 100.000 meter kubik ; atau
  2. bendungan yang mempunyai ketinggian kurang dari 15 meter, diukur dari dasar lembah terdalam dan dengan daya tampung sekurang-kurangnya 500.000 meter kubik; atau
  3. bangunan penahan air lainnya di luar ketentuan yang disebut dalam butir a dan atau b ayat ini yang ditetapkan oleh Komisi Keamanan Bendungan.

4. Situ di Bawah Pengelolaan Dinas PU DKI Jakarta

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PU DKI Jakarta , dapat disampaikan nama dan kondisi situ dan waduk retensi / detensi yang berada dibawah pengelolaan Dinas PU DKI Jakarta. Tercatat terdapat sekitar 18 situ dan 14 waduk retensi yang dikelompokkan sebagai berikut.

Luas seluruh tampungan situ dan waduk retensi eksisting ( 30 lokasi ) yang telah diinventarisir sebesar 149,92 ha , sedang total seluruh tampungan rencana sebesar 325,70 ha yang berarti sekitar 2 kali lipat luas tampungan yang ada.

Kondisi situ-situ dan waduk retensi di DKI Jakarta pada umumnya diklasifikasikan sebagai ”aman ” , kecuali situ Pedongkelan ( Arman ) yang diklasifikasikan berpotensi menimbulkan bahaya yang dapat mengancam pemukiman di daerah hilirnya.

Saat ini beberapa situ sedang dalam perencanaan pengembangan dengan perluasan daerah genangan yang akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan antara lain yaitu :

Kajian dan inventarisasi situ-situ eksisting maupun potensial yang berada di DAS yang masuk wilayah DKI Jakarta telah mulai dilaksanakan pada tahun 2007, yaitu untuk DAS kali Pesanggrahan, kali Sunter, kali Cipinang dan DAS kali Krukut. Jumlah situ-situ eksisting hasil inventarisasi di empat DAS sebanyak 30 lokasi, sedang situ potensial berjumlah sekitar 21 lokasi.

5. Situ di Wilayah Jabodetabek yang Masuk Dalam DAS Sungai di DKI Jakarta

Berdasarkan studi Western Java Environmental Management Project (WJEMP) yang dilaksanakan pada tahun 2005 oleh Nippon Koei bekerja sama dengan Kwarsa Hexagon, telah diidentifikasi sekitar 149 (seratus empat puluh sembilan) situ yang terletak di wilayah DKI Jakarta, yang terdiri dari 134 situ eksisting dan sekitar 15 situ potensial dengan total area 394,2 ha. Jumlah total seluruh situ eksisting di wilayah Jabodetabek berjumlah sekitar 1016 dengan jumlah situ potensial sebanyak 310 lokasi. Identifikasi situ-situ tersebut dilakukan dengan menggunakan penginderaan jarak jauh.

Berikut ini adalah tabel jumlah situ dan luas area yang terletak di DKI dan beberapa Kota dan Kabupaten yang diperoleh dari studi tahun 2004 tersebut (Tabel 2.14).

Data yang diperoleh dari BBWS-CC pada studi ini di tahun 2004, terdapat 18 situ dan 17 waduk polder di DKI Jakarta, sehingga dalam Project Data Base (PDB) jumlah situ yang dicantumkan hanya sebanyak 18 lokasi. Sedang hasil situ mapping dengan metoda penginderaan jauh, diperoleh sekitar 149 lokasi situ seperti yang dapat diperiksa pada Tabel 2.12. Jumlah seluruh situ tersebut cukup besar dan dapat dipertimbangkan sebagai potensi yang besar apabila seluruh situ dapat difungsikan untuk pengendalian banjir.

Dari sejumlah 134 lokasi situ eksisting di wilayah DKI Jakarta berdasarkan studi WJEMP Pusat tahun 2005 (yang diidentifikasi menggunakan penginderaan jarak jauh ), maka diperkirakan jumlah situ yang ada di DKI lebih kecil. Dengan meniadakan identifikasi situ yang berupa lapangan golf serta tempat wisata seperti Ancol dan waduk – waduk yang ada didalam kawasan polder, maka jumlah situ eksisiting di DKI Jakarta sekitar 56 buah. Sedang situ potensial di DKI Jakarta diperkirakan hanya sekitar 23 buah.

Situ yang berada di wilayah DKI Jakarta umumnya dipertimbangkan sebagai bagian dari pengendalian banjir , dengan demikian maka sejumlah situ lain yang terletak di DAS sungai – sungai yang masuk DKI Jakarta dapat diperhitungkan pula sebagai bagian dari pengendali banjir. Lokasi situ yang masuk dalam daerah aliran sungai yang masuk Wilayah DKI Jakarta tersebut umumnya terletak pada Kota atau Kabupaten lain yang masuk wilayah Provinsi Jawa Barat atau masuk dalam wilayah Provinsi Banten.

Untuk wilayah DKI Jakarta tabulasi situ dan jumlahnya dapat diperiksa pada tabel 2.16. untuk situ eksisting dan untuk situ potensial pada tabel 2.17. Berdasarkan lokasinya maka situ eksisting yang terletak di Jakarta Utara sekitar 10 buah, Jakarta Barat 5 buah,Jakarta Selatan 9 buah, Jakarta Timur 30 buah dan Jakarta Pusat 2 buah, dengan jumlah total 56 buah. Luas daerah genangan total situ eksisting sebesar 188,19 ha, dengan rencana pengembangan dari beberapa situ di wilayah DKI Jakarta menjadi sebesar 303,8 ha atau sekitar 1,6 kali.

Saat ini terdapat sekitar 21 lokasi yang diidentifikasi sebagai berpotensi untuk situ yang terletak di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Kondisi topografi di daerah tersebut merupakan daerah rawa-rawa atau daerah depresi yang memungkinkan untuk dibangun menjadi situ. Luas daerah genangan total situ potensial sebesar 104,52 ha.

Dengan adanya situ potensial, maka luas daerah genangan situ eksisting ditambah rencana pengembangan maka dapat diperoleh sekitar total luas 408,32 ha. Apabila diperkirakan setiap situ dapat berfungsi sebagai situ detensi dengan kedalaman air sekitar 1,0 m sampai 1,50 m maka jumlah air yang dapat ditahan oleh seluruh situ pada 1 kali waktu banjir sekitar ± 4,0 juta m3 sampai 6,0 juta m3, dimana jumlah yang dapat ditahan oleh situ eksisting pada saat ini sekitar ± 2,0 juta m3 sampai 3,0 juta m3 atau sekitar setengahnya.

Didalam DAS Ciliwung, terdapat sekitar 38 situ sebelum masuk Muara Karang, dengan luas total daerah genangan sebesar 173,37 ha, atau hampir sama dengan luas total situ eksisting DKI Jakarta sebesar 188,19 ha. Jumlah tersebut lebih kurang sama dengan jumlah banjir yang dapat ditahan oleh situ-situ di DKI Jakarta.

Dalam rangka Master Plan DKI Jakarta tahun 2030, pengembangan situ-situ dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dengan rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ-situ eksisting dimana jumlah situ eksisting tersebut meliputi 56 buah. Pengembangan yang diterapkan pada beberapa situ dengan memperluas daerah genangan maupun pembangunan baru situ dan waduk retensi, dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya dalam waktu yang bersamaan.

Perlu dipertimbangkan pula penggunaan waduk atau situ retensi untuk manfaat lain selain pengendalian banjir, yaitu sebagai penyedia air baku maupun sebagai waduk resapan atau recharge bagi sumur penduduk dan recharge bagi muka air tanah di daerah disekitarnya.

6. Fungsi Situ

a. Fungsi Umum

Pada umumnya situ-situ dan beberapa waduk di wilayah DKI Jakarta difungsikan sebagai situ dan waduk retensi untuk merecharge daerah sekitarnya .Fungsi tersebut terkait dengan fungsi kawasan konservasi didaerah hulu sungai yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dengan terbangunnya kawasan tersebut, maka luas daerah resapan air menjadi berkurang dan berubah menjadi permukiman . Untuk menambah daerah resapan air maupun penggunaan situ sebagai bagian pengendalian banjir, diperlukan beberapa tindakan .

Disamping fungsi diatas maka fungsi situ dapat dikelompokkan sebagai berikut :

  • tempat parkir air / banjir
  • recharge
  • penyediaan air baku
  • budi daya perikanan
  • wisata atau fungsi sosial lainnya
  • pelestarian lingkungan.

Dalam konsep Pengelolaan Aliran Air Permukaan (Storm Water Management), yaitu pengendalian aliran air pada sumbernya dengan menggunakan prinsip ” tidak ada penambahan aliran ” dari keadaan sebelum ada pembangunan, misalnya pembangunan pemukiman baik di dataran banjir maupun di kawasan resapan. Pengendalian aliran air tersebut dapat diterapkan pada berbagai tempat misalnya : rumah perorangan, komplek perumahan atau daerah komersial dan daerah aliran sungai.

Dengan mengoptimalkan fungsi situ diharapkan run off air hujan yang turun dapat ditahan sebelum masuk ke badan air atau sungai. Selanjutnya aliran air hujan yang menjadi limpasan dan masuk kedalam badan air atau sungai akan berkurang jumlahnya, dengan cara memangkas besar puncak banjir yang terjadi di daerah aliran sungai tersebut.

Berdasarkan konsep tersebut, situ-situ dimanfaatkan untuk dapat dioptimalkan fungsi detensi dan fungsi retensinya. Fungsi detensi yaitu menahan air hujan berlebih di dalam suatu ruang pengontrol untuk suatu jangka waktu tertentu sampai air hujan dapat disalurkan ke badan air atau sungai . Dengan demikian kapasitas badan air atau sungai tersebut tidak terlampaui dan banjir dapat dihindarkan.

b. Fungsi Retensi

Situ dengan fungsi retensi diharapkan dapat menggantikan atau menambah infiltrasi ke dalam tanah. Berkurangnya lahan terbuka yang menjadi pemukiman dan perkotaan mengakibatkan berkurangnya resapan atau infiltrasi air hujan. Dengan kapasitas atau kemampuan situ dalam menampung air, diharapkan dapat meningkatkan infiltrasi.

Pada situ dengan dasar tampungan semi lulus air, maka air dapat meresap kedalam tanah dalam waktu yang relatif singkat dan jumlah yang relatif cukup besar. Tidak seluruh situ mempunyai karakteristik yang sama dalam fungsi resapan atau infiltrasi, terutama yang dibangun diatas tanah kedap air atau lempung. Demikian pula untuk situ-situ yang digunakan atau dimanfaatkan sebagai kolam ikan atau wisata, maka fungsi retensi tidak dapat diandalkan sebagai bagian dari pengendalian banjir.

Untuk mengoptimalkan fungsi recharge dalam tampungan situ retensi, disarankan untuk mengadakan penyelidikan pada tanah dasar atau tampungan untuk mengetahui keberadaan jenis tanah dasar berupa lapisan porous yang berada dibawah lapisan kedap air. Pada kelompok situ yang mempunyai lapisan porous ini diberi beberapa pipa perforated yang ditanam pada dasar sampai kedalaman lapisan porous. Dengan pipa porous ini diharapkan air yang masuk dalam tampungan situ dapat diteruskan sebagai recharge kedalam lapisan lulus air tersebut.

Fungsi situ yang diperoleh dengan cara ini adalah fungsi recharge dan fungsi detensi. Dianggap fungsi detensi, karena air yang tertampung diteruskan ke lapisan porous dibawahnya sehingga permukaan air situ diharapkan tidak pernah tinggi.

c. Fungsi Detensi

Dalam laporan Western Java Environmental Management Project (WJEMP) Pusat 3 – 10, tahun 2005, telah dilakukan analisa pengurangan puncak banjir dengan cara mengoptimasi dimensi outlet situ-situ. Analisa dilakukan dengan menggunakan HMS model pada sekitar 64 bangunan outlet situ-situ. Bangunan outlet yang dimaksud adalah pelimpah dan pintu, sedang peningkatan volume dibatasi oleh luasan masing-masing situ.

Sebagai contoh, pada beberapa situ, lebar pelimpah dapat dikurangi menjadi 0,00 m atau tidak diperlukan pelimpah sama sekali untuk meningkatkan fungsi detensi situ. Namun hal ini akan mengurangi nilai keamanan dari bangunan situ terutama tanggul maupun keamanan pemukiman di daerah hilirnya.

Untuk menghitung fungsi detensi situ diperlukan dimensi bangunan outlet yang ada, luas genangan dan tinggi muka air diatas mercu pelimpah. Dari data yang ada maka dimensi bangunan outlet hanya meliputi lebar pelimpah dan lebar pintu pengeluaran, tidak diperoleh besaran elevasi atau ketinggian mercu pelimpah maupun pintu terhadap elevasi tanggul. Ketinggian muka air diatas mercu pelimpah untuk keperluan analisa akan dilakukan dengan asumsi.

Untuk mengasumsi tinggi muka air diatas pelimpah, dapat dipertimbangkan penggunaan kriteria bangunan embung dimana ditetapkan tinggi jagaan minimum 0,50 m. Bangunan embung yang dimaksud adalah bangunan dengan tinggi tanggul sekitar 10,00 m dan volume 500.000 m3 . Dengan tinggi jagaan 0,50 m maka tinggi muka air yang diperhitungkan untuk situ dengan luas genangan lebih kecil dari 1 ha, diperkirakan sebesar 0,25 m. Sedang untuk situ dengan luas antara 10 ha sampai 30 ha diperkirakan berkisar antara 0,50 m sampai 1,00 m.

Dalam WJEMP 3 – 10, telah dilakukan optimasi fungsi detensi pada situ-situ yang terletak pada DAS Banjir Kanal Barat dan sub DAS K. Krukut dengan model HMS. Optimasi fungsi detensi yaitu meningkatkan volume banjir yang dapat ditahan pada situ-situ dengan memperkecil dimensi bangunan outletnya, seperti pengurangan lebar pelimpah situ Babakan dari 4,5 m menjadi 1,0 m.

Dari hasil optimasi tersebut pengaruh penurunan debit puncak sungai di hilirnya yaitu, untuk sub daerah aliran K. Krukut dengan 6 situ perbedaan debit puncak sesudah optimasi sebesar 1,2 % dan untuk daerah aliran sungai Ciliwung – Banjir Kanal Barat diperoleh angka sebesar 1 %. Dari hasil analisa disimpulkan bahwa optimasi fungsi detensi situ-situ mempunyai peran dalam pengurangan puncak banjir.

Apabila volume detensi akan dioptimalkan atau ditingkatkan untuk mengurangi banjir yang akan terjadi di badan air atau sungai di hilir situ, dapat dilakukan dengan mengganti fungsi retensi menjadi fungsi detensi. Dengan demikian volume air yang dapat ditahan sebagai fungsi detensi meningkat

Berikut ini adalah tabel dimensi bangunan outlet situ yang diperoleh dari studi WJEMP Pusat 3-10 tahun 2005. Sedang untuk menganalisa besar volume detensi dan retensi situ, digunakan asumsi untuk memperkirakan ketinggian muka air diatas mercu pelimpah dan untuk memperkirakan kedalaman retensi situ. Perkiraan volume detensi dan retensi situ diperoleh dengan mengalikan tinggi detensi dan retensi dengan luas genangan.

 

Gambar 2‑34. Pelimpah dan pintu outlet situ untuk fungsi detensi (Gbr. a), Pelimpah dan pintu outlet situ Parigi, pelimpah cukup lebar (10 m) (Gbr.b)

Untuk menggantikan fungsi retensi menjadi detensi pada situ, diperlukan operasional pengendalian banjir. Untuk dapat melaksanakan operasional tersebut, diperlukan antara lain :

  1. rehabilitasi pada bangunan pengeluaran
  2. penambahan pintu pengatur yang ditempatkan di atas tampungan sedimen atau pada elevasi di atas dasar situ
  3. penggunaan pompa untuk mengosongkan situ setelah terjadi banjir. Penggunaan pompa dapat dilakukan juga apabila fasilitas pengaturan banjir tidak tersedia namun operasional dengan pompa memerlukan biaya O & P yang cukup tinggi.

Gambar 2 35. Sketsa Penambahan Pintu Outlet di Dasar Situ atau Pompa Untuk Mengosongkan Tampungan, dan Pipa Perforated untuk Recharge

Pengosongan tampungan pada awal musim hujan maupun selama musim hujan sebagai bagian dari pengendali banjir, merupakan bagian untuk mengaktifkan fungsi detensi situ. Air yang tertampung pada awal musim hujan harus dikeluarkan secara berkala untuk menyediakan tampungan detensi untuk banjir berikutnya yang masih terjadi pada musim hujan. Pada akhir musim hujan, tampungan situ dapat disediakan untuk berbagai keperluan penyediaan air di musim kemarau, dan yang akan dikosongkan lagi untuk perioda musim hujan berikutnya.

Untuk merubah fungsi situ retensi menjadi fungsi detensi seperti yang dijelaskan diatas, digambarkan pada sketsa berikut (Gambar 2.34), dengan menambah bangunan outlet di dekat dasar situ atau menggunakan pompa.

Untuk menambah fungsi situ retensi sebagai situ recharge dapat dilakukan dengan menerapkan pemasangan pipa – pipa perforated sampai lapisan yang porous. Tinggi pipa sampai elevasi yang didesain atau sampai elevasi muka air normal, pipa diisi dengan pasir kerikil . Konsep ini sama dengan pembuatan sumur resapan.

7. Pertimbangan Terhadap Keamanan Daerah Sekitar Situ

Situ yang terletak di sebagian wilayah DKI Jakarta umumnya dibangun dengan cara menggali dan mengembangkan daerah cekungan atau daerah depressi sehingga daerah sekitarnya berada diatas muka air situ. Bangunan pengatur atau regulasi pada situ berupa pintu regulator dan atau pelimpah.

Namun pada beberapa situ, selain diperlukan bangunan pengatur tersebut, diperlukan pertimbangan terhadap keamanan daerah sekitarnya terhadap kemungkinan runtuhnya tanggul maupun tidak berfungsinya pelimpah dan pintu outlet tersebut. Pada beberapa situ, antara lain situ Pedongkelan diperlukan perhatian karena potensi bahaya terhadap daerah sekitarnya yang umumnya sudah berkembang menjadi pemukiman yang padat.

Pertimbangan terhadap keamanan situ antara lain :

  • tinggi jagaan diatas muka air banjir
  • tinggi jagaan disaluran pelimpah
  • stabilitas tanggul terhadap longsoran
  • stabilitas tanggul terhadap rembesan
  • pintu –pintu yang tidak berfungsi

Untuk menentukan skala prioritas terhadap kemungkinan perbaikan atau rehabilitasi situ-situ disarankan untuk memantau keamanannya dengan melakukan inspeksi visual dan apabila diperlukan dapat dilakukan analisa pada tempat yang dicurigai mengalami penyimpangan. Dengan mengadakan inspeksi visual rutin maka dapat segera dilakukan tindakan apabila dijumpai kondisi yang menghawatirkan.

Demikian pula pengaturan pintu banjir atau regulator memerlukan petugas yang akan mengoperasikan pintu-pintu tersebut, dengan kata lain diperlukan kegiatan pemeliharaan bangunan maupun kolam tampungannya sendiri. Dengan adanya Institusi yang berwenang untuk mengelola situ-situ diharapkan perlindungan dan pelestarian situ-situ dapat berlangsung.

8. Program Pelestarian, Pengelolaan Dan Pembangunan Situ

a. Program Jangka Pendek

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008, Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta,Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, maka situ merupakan salah satu bentuk kawasan lindung. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Salah satu amanat dalam Perpres tentang sasaran penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna dengan ketentuan : a) tingkat peresapan air hujan dan tingkat pengaliran air permukaan menjamin tercegahnya bencana banjir dan ketersediaan air sepanjang tahun bagi kepentingan umum ; b) situ berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sumber air baku, dan sistem irigasi.

Program jangka pendek merupakan program untuk menangani masalah yang mendesak terkait dengan pengelolaan, pelestarian dan perlindungan situ di wilayah DKI Jakarta. Program tersebut dapat dijadwalkan untuk 1 tahun sampai 5 tahun mendatang .

Dengan demikian program jangka pendek disusun sebagai berikut :

1. Inventarisasi Situ

  • melaksanakan survey topografi daerah genangan dan rencana pengembangan
  • melaksanakan survey kedalaman situ, volume genangan dan luas
  • menginventarisasi bangunan pelengkap
  • mengidentifikasi potensi bahaya
  • menginventarisasi kondisi tanggul, bangunan pelengkap ( outlet, intake, pelimpah)

2. Pembuatan Data Base

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap situ dapat disusun data base situ, yang akan meliputi data teknis situ serta gambar-gambar daerah genangan maupun bangunan pelengkap situ.

Data lain yang dianggap penting dapat masuk dalam data base seperti Institusi Pengelola, histori atau catatan perbaikan, rehabilitasi dan kejadian penting lainnya dalam masa layan situ terkait.

Data Base akan meliputi :

  • data teknis
  • Institusi pengelola
  • historis atau catatan perbaikan, rehab, perbaikan dan kejadian penting lainnya

3. Pengelolaan situ termasuk kegiatan pemantauan

Kegiatan pemantauan yang dimaksud yaitu pemantauan terhadap keamanan situ dan bangunan pelengkapnya, yang dimaksud disini antara lain :

  • pelestarian situ
  • pengurangan luas situ
  • kondisi lingkungan
  • perubahan fungsi situ
  • keamanan tanggul dan bangunan pelengkap
  • Potensi keamanan daerah pemukiman di hilir atau disekitar situ.

4. Peninjauan Peraturan dan Kebijakan

Upaya yang diperlukan dalam rangka pelestarian dan pengelolaan situ-situ antara lain :

  • Peninjauan terhadap Perda yang ada terkait dengan pelestarian, pengelolaan dan pembangunan situ,
  • Penyusunan Perda baru, Pedoman dan Petunjuk yang diperlukan terkait pelestarian, pengelolaan dan pembangunan situ,
  • Kemungkinan diperlukannya Sertifikasi situ baik sertifikasi kepemilikan atau pengelola ( Pemerintah, Swasta, Perorangan)

5. Penyelenggaraan dan Penyediaan dana O & P

Penyelenggaraan dan penyediaan dana yang cukup secara rutin untuk keperluan operasi dan pemeliharaan situ, termasuk dalam hal ini adalah untuk biaya petugas pengoperasian situ, penjaga, perlengkapan penerangan atau genset bila diperlukan, pembersihan sedimen, pembersihan semak dan sebagainya.

  • gaji / upah petugas
  • perlengkapan penerangan , genset, suku cadang

• pembersihan areal situ ( semak, sampah, dll )

• penggalian sedimen

Penyediaan dana bagi pekerjaan perbaikan dan rehabilitasi pada situ yang mengalami kerusakan atau dalam kondisi kritis .

6. Penyusunan perencanaan situ-situ baru disesuaikan kondisi pengendalian banjir di sungai-sungai yang masuk kedalam wilayah DKI Jakarta

7. Pengembangan dan Rehabilitasi situ-situ pada 24 lokasi sesuai rencana DKI dan kondisi lingkungan

8. Pembangunan situ-situ baru yang telah diidentifikasi sebanyak 23 lokasi .

b. Program Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Program Jangka Menengah dan Panjang untuk pelestarian, pengelolaan dan pembangunan situ, selain melanjutkan program yang telah dilaksanakan dan diperlukan dalam Program Jangka Pendek, akan selaras dan terkait dengan program Master Plan Pengendalian Banjir DKI Jakarta yang telah direncanakan sampai tahun 2030.

  1. Melanjutkan program jangka pendek antara lain melalui pengelolaan (O&P)
  2. Meninjau dan menyusun peraturan dan kebijakan terkait
  3. Pemantauan terhadap penerapan kebijakan di lapangan
  4. Pembangunan dan Rehabilitasi situ yang disesuaikan dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sistem drainase wilayah, peningkatan kapasitas sungai, dan pengendalian debit sungai
  5. Sejalan dengan Rencana Aksi Penanganan Masalah Banjir 2007 JABODETABEKJUR, direncanakan pembangunan sekitar 50 situ yang tersebar di beberapa daerah aliran sungai di Jakarta

Gambar 2 36. Peta Masterplan Situ/Waduk

5.3.2. Sumur Resapan

Konsep dasar sumur resapan adalah memberi kesempatan dan jalan pada air hujan yang jatuh di atap atau lahan kedap untuk meresap ke dalam tanah dengan jalan air ditampung pada suatu sistem resapan air. Berbeda dengan cara konvensional dimana air hujan dibuang / dialirkan ke sungai terus ke laut, cara ini mengalirkan air hujan ke dalam sumur-sumur resapan yang di buat di halaman rumah. Sumur resapan ini merupakan sumur kosong dengan maksud kapasitas tampungannya cukup besar sebelum air meresap ke dalam tanah. Dengan adanya tampungan, maka air hujan mempunyai cukup waktu untuk meresap ke dalam tanah, sehingga pengisian tanah menjadi optimal.

Berdasarkan konsep tersebut, maka ukuran atau dimensi sumur yang diperlukan untuk suatu lahan atau kapling sangat tergantung dari beberapa faktor, sebagai berikut:

  1. Luas permukaan penutupan, yaitu lahan yang airnya akan ditampung dalam sumur resapan, meliputi luas atap, lapangan parkir dan perkerasan-perkerasan lain.
  2. Karakteristik hujan, meliputi intensitas hujan, lama hujan, selang waktu hujan. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi hujan, makin lama berlangsungnya hujan memerlukan volume sumur resapan yang makin besar. Sementara selang waktu hujan yang besar dapat mengurangi volume sumur yang diperlukan.
  3. Koefisien permeabilitas tanah, yaitu kemampuan tanah dalam melewatkan air per satuan waktu. Tanah berpasir mempunyai koefisien permeabilitas lebih tinggi dibandingkan tanah berlempung.
  4. Tinggi muka air tanah. Pada kondisi muka air tanah yang dalam, sumur resapan perlu dibuat secara besar-besaran karena tanah benar-benar memerlukan pengisian air melalui sumur-sumur resapan. Sebaliknya pada lahan yang muka air tanahnya dangkal, pembuatan sumur resapan kurang efektif, terutama pada daerah pasang surut atau daerah rawa dimana air tanahnya sangat dangkal.

Sejauh ini telah dikembangkan beberapa metode untuk mendimensi sumur resapan, beberapa diantaranya adalah yang dikembangkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman, Departemen Pekerjaan (1990) telah menyusun standar tata cara perencanaan teknis sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan yang dituangkan dalam SK SNI T-06-1990 F.

Perencanaan sumur resapan berdasarkan standar PU mengikuti tahapan sebagaimana dilukiskan dalam bagan alir gambar di bawah ini.

Gambar 2‑37. Bagan Alir Pembuatan Sumur Resapan Air Hujan

Konstruksi Sumur Resapan

Pada dasarnya sumur resapan dapat dibuat dari berbagai macam bahan yang tersedia di lokasi. Yang perlu diperhatikan bahwa untuk keamanan, sumur resapan perlu dilengkapi dengan dinding. Bahan-bahan yang diperlukan untuk sumur resapan meliputi :

  1. Saluran pemasukan/pengeluaran dapat menggunakan pipa besi, pipa pralon, buis beton, pipa tanah liat, atau dari pasangan batu.
  2. Dinding sumur dapat menggunakan anyaman bambu, drum bekas, tangki fiberglass, pasangan batu bata, atau buis beton.
  3. Dasar sumur dan sela-sela antara galian tanah dan dinding tempat air meresap dapat diisi dengan ijuk atau kerikil.

Gambar 2‑38. Salah Satu Contoh Konstruksi Sumur Resapan

Persyaratan Sumur Resapan

Sekalipun sumur resapan banyak mendatangkan manfaat, namun pembuatannya perlu memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Persyaratan umum:

  1. Sumur resapan air hujan dibuat pada lahan yang lulus air dan tahan longsor
  2. Sumur resapan air hujan harus bebas kontaminasi/pencemaran limbah
  3. Air yang masuk sumur resapan adalah air hujan
  4. Untuk daerah sanitasi lingkungan buruk, sumur resapan air hujan hanya menampung dari atap dan disalurkan melalui talang
  5. Mempertimbangkan aspek hidrogeologi, geologi dan hidrologi.

Sumur Resapan di Jakarta

Wilayah DKI Jakarta secara topografi terdiri dari dataran rendah di kawasan pantai yang berada bagian utara dengan ketinggian mulai dari nol meter dari muka air laut (m dpl). Semakin ke arah selatan elevasi tanah makin tinggi dan mencapai krtinggian 100 m dpl di sekitar Kota Depok. Berdasarkan kondisi topografi tersebut, maka pembuatan sumur resapan tidak dapat dilakukan secara efektif di semua wilayah DKI Jakarta. Dengan asumsi bahwa tinggi muka air tanah relatif datar, maka sumur resapan hanya dapat diterapkan pada wilayah dengan elevasi di atas 5 m dpl.

Jumlah sumur resapan yang diperlukan persatuan luas lahan. Disamping tergantung pada posisi muka air tanah, juga ditentukan oleh permeabilitas tanah. Jenis tanah di wilayah DKI Jakarta dengan ketinggian lebih dari 5 m dpl, terutama terdiri dari latosol, dengan permeabilitas rendah sampai sedang. Dengan demikian jumlah sumur resapan yang diperlukan untuk berbagai jenis kapling dapat menggunakan Tabel 2.14 di bawah.

Untuk mengurangi jumlah sumur pada kapling dengan ukuran besar, maka ukuran diameter sumur dapat ditingkatkan, atau jika posisi muka air tanah cukup dalam (> 3 m), sumur resapan dapat dibuat lebih dalam. Dengan diameter sumur 140 cm, hanya diperlukan jumlah sumur setengahnya dari Tabel 2.19.

Gambar 2 39. Topografi DKI Jakarta, memperlihatkan wilayah yang dapat dibuat Sumur Resapan

5.3.3. Banjir Kanal (Floodway)

Banjir Kanal (Floodway) atau istilah yang lebih tepat adalah saluran banjir, yang dibuat untuk mengalirkan secara terpisah dari sungai utamanya langsung menuju laut, danau ataupun sungai lainnya.

Pembangunan saluran banjir tersebut dilakukan apabila debit banjir rencana terlalu besar dan tidak dimungkinkan kapasitas alur sungai yang ada. Adapun tujuan pembangunan saluran baru tersebut dapat digunakan berbagai tujuan, namun biasaya mempunyai tujuan utama untuk melindungi suatu daerah yang pemukiman padat penduduk ataupun daerah penting lainnya, dari ancaman bahaya banjir yang sering melanda daerah tersebut. Pertimbangan lain pembangunan saluran baru tersebut adalah agar permasalahan pembangunan

yang timbul dapat ditekan dengan dimungkinkannya merencanakan beberapa alternatif trase yang lebih tepat. Saluran banjir dapat dibuat untuk mengalirkan sebagian atau bahkan seluruh debit banjir rencana.

Pada saluran banjir yang mengalirkan sebagian debit banjir, debit banjir dibagi dengan menggunakan ambang bebas atau menggunakan pintu air pembagi banjir.

Perencanaan saluran ini perlu dilakukan dengan seksama karena untuk saluran banjir yang besar diperkirakan akan dapat merubah resim bagian hilir sungai yang sudah ada dan daerah pantai yang akan menjadi muaranya.

Komponen utama banjir kanal (Floodway), adalah :

  • Saluran banjir

Saluran banjir pada umumnya dibuat dengan penampang majemuk (compound cross-section), untuk mengalirkan debit muka air rendah dan air tinggi (banjir).

  • Tanggul
  • Ambang bebas atau dilengkapi dengan pintu air

 

Gambar 2‑42. Contoh Pintu Pembagi Debit Banjir

Banjir Kanal Barat (Floodway) di Jakarta yang telah dibangun van Breen pada tahun 1920, dimaksudkan untuk melindungi wilayah kota Batavia yang sedang berkembang pada saat itu. Saluran banjir tersebut dilengkapi dengan pintu air untuk dapat membagi debit, khususnya pada waktu musim kemarau, yang dimaksudkan untuk pengglontoran kota. Pintu air tersebut dikenal dengan pintu air Manggarai, sampai saat ini masih berfungsi dengan baik dengan kondisi seperti foto berikut. Selanjutnya, berdasarkan review tentang M/P Banjir Jakarta, pintu air ini direncanakan akan ditambah dengan 1 pintu untuk memperbesar kapasitas pengalirannya.

Gambar 2‑43. Foto Kondisi Pintu Air Manggarai pada saat ini (Mei 2009)

Telah diuraikan pada bab sebelumnya, seiring dengan perkembangan kota Jakarta, telah disusun Masterplan Pengendalian Banjir dan Drainase DKI Jakarta (Nedeco 1973). Dalam uraiannya, disamping pembangunan Banjir Kanal Barat yang telah dibangun, juga akan dibangun Banjir Kanal Timur. Sejak gagasan pembangunan yang dituangkan dalam Masterplan 1973, Banjir Kanal Timur baru dapat direalisir pembangunannya mulai tahun 2007, dan pada saat ini masih dalam pelaksanaan.

Adapun tujuan utama dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) adalah untuk melindungi bagian timur kawasan Kota Jakarta dari banjir akibat dari meluapnya K.Cipinang, K.Sunter, K.Buaran, K.Jatikramat dan K.Cakung. Salah satu tujuan dari pembangunan BKT adalah untuk keperluan transportasi sungai untuk mengurangi tekanan transportasi jalan raya di daerah tersebut. BKT pertama kali diusulkan oleh NEDECO (1973) melalui Study of Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta dan selanjutnya dilanjutkan dengan beberapa studi dan desain rinci antara lain oleh Nikken (1989, 1993), NEDECO (1996), JICA (1997) dan baru-baru ini, The Design Review of East Banjir Canal (2003) oleh PT Virama Karya, TGP dan Wiratman Associates.

BKT dirancang untuk menampung banjir dari kali Cipinang, mengalir ke arah timur sepanjang Jl.Kol Sugiono dan Jl. Jend. R.S. Soekanto terus ke timur kemudian membelok ke arah utara ke Laut Jawa, memotong kali Sunter, K.Buaran, K.Jatikramat, K.Cakung dan K.Blencong. Total panjang BKT adalah 23,6 km dan direncanakan akan mampu melindungi kawasan seluas 16.500 ha dari banjir dan genangan. Trase memanjang dari saluran dibagi menjadi beberapa bagian dengan kemiringan, lebar dasar dan debit rencana yang berbeda.

Pembangunan BKT ini masih harus diiukuti dengan penataan sistem drainase daerah disebelah hilir BKT, karena banyak bagian dari daerah tersebut merupakan daerah rendah ataupun cekungan, serta sistem drainase yang ada pada saat ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Normalisasi Sungai (Tanggul, Pengerukan dan Sudetan)

Permasalahan tata air perkotaan yang juga dihadapi oleh kota-kota di Indonesia adalah semakin banyak dan semakin seringnya terjadi banjir dan genangan. Ada beberapa penyebab terjadinya banjir dan genangan.

  1. Semakin luasnya penutupan lahan oleh prasarana jalan, bangunan, dan tempat parkir berdampak pada meningkatnya limpasan langsung, dan berkurangnya resapan air ke dalam tanah.
  2. Pembangunan rumah di sepanjang sungai telah mempersempit palung sungai dan mengurangi kapasitas pengaliran air banjir.
  3. Penurunan permukaan tanah telah mengubah sistem drainase yang mengakibatkan terjadinya genangan di berbagai tempat.
  4. Meningkatnya kegiatan konstruksi dan pengelupasan lahan di daerah perkotaan telah meningkatkan erosi, yang pada gilirannya mengakibatkan sedimentasi di sungai.
  5. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, yang pada akhirnya terkumpul di sungai, semakin mempercepat pendangkalan sungai yang berarti pengurangan kapasitas aliran.

Terjadinya banjir dan genangan, ternyata tidak saja mengganggu kenyamanan, tetapi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar di daerah perkotaan. Banjir yang merendam kota mengakibatkan kerusakan bangunan dan harta benda. Situasi itu juga memaksa orang tidak bisa bekerja dengan normal, dan bahkan harus mengungsi. Genangan yang terjadi pada beberapa ruas jalan di berbagai sudut kota, telah mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas dimana-mana. Hilangnya waktu produktif di jalan, kecapaian, dan volume bahan bakar yang terbakar percuma ketika terjadi kemacetan di jalan merupakan bentuk kerugian ekonomi akibat banjir dan genangan pada sebuah kota.

Normalisasi, pengaturan sungai dan perbaikan alur adalah metode umum untuk menurunkan tinggi muka air banjir pada suatu lokasi sungai dengan cara mereduksi panjang sungai, kekasaran alur atau elevasi dasar sungai.

Normalisasi, pengaturan sungai dan perbaikan alur meliputi cut off, pengerukan, pengendalian alinemen sungai.

Debit rencana untuk penanganan ini berkisar dari debit dominan (bankfull) untuk cut off sampai debit rencana untuk pengendalian erosi pada jenis tertentu dari pengaturan sungai dan perbaikan alur (contoh kala ulang 25 tahun untuk tebing sungai dan kala ulang 50 tahun untuk talud tanggul). Perencanaan fasilitas-fasilitas ini harus memasukkan pertimbangan-pertimbangan teknik sungai sebagai berikut.

  • Menentukan kendala geologi yang terdapat di sepanjang sungai dan trase cut off yang diusulkan.
  • Identifikasi bahan-bahan alami di dalam saluran yang akan digali.
  • Mencari demensi yang stabil untuk saluran baru berdasarkan pada hubungan bentukan sungai.
  • Memperkirakan respon jangka pendek dan jangka panjang dari alur sungai akibat penanganan perbaikan alur.
  • Menentukan kebutuhan usaha pengendalian untuk mereduksi dampak dari perubahan bentuk alur sungai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk perencanaan dalam analisis adalah sebagai berikut :

  • Erosi di hulu yang disebabkan oleh penurunan muka air sungai
  • Perubahan bentuk sungai
  • Sedimentasi di daerah hilir
  • Erosi tebing
  • Stabilitas tebing
  • Pemeliharaan

 

 

Januari 13, 2011

Dinas PU DKI Jakarta (1)

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 10:28 am

MATER PLAN PENGENDALIAN BANJIR (1)

Sumber: Review Masterplan Pengendalian Banjir dan Drainase, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, 2009.

1. Umum

Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, selain memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, ternyata pada sisi lainnya dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan, apabila kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak memperhitungkan faktor daya dukung lahan. Bencana banjir (flood) ataupun genangan air (inundation) merupakan salah satu contohnya.

Permasalahan banjir pada umumnya sangat terkait erat dengan berkembangnya kawasan perkotaan yang selalu diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk, aktifitas dan kebutuhan lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan ekonomi. Karena keterbatasan lahan di perkotaan, terjadi intervensi kegiatan perkotaan pada lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau. Akibatnya, daerah resapan air semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi. Hal ini berdampak pada pendangkalan (penyempitan) sungai, sehingga air meluap dan memicu terjadinya bencana banjir, khususnya pada daerah hilir.

Terkait dengan permasalahan tersebut diatas, bencana banjir yang terjadi di DKI Jakarta, pada hakekatnya memiliki korelasi dengan pesatnya perkembangan kawasan perkotaan di Jabodetabek Punjur, yang pada kenyataannya tidak lagi sesuai dengan fungsi yang seharusnya.  Penyimpangan / ketidaksesuaian perkembangan kawasan ini didapati pada daerah hulu maupun hilir Jabodetabek Punjur.

Pada Kawasan Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur) yang secara geografis merupakan daerah hulu, penyimpangan tersebut tercermin dari adanya pertambahan  daerah terbangun secara signifikan.  Seharusnya, fungsi kawasan Bopunjur merupakan kawasan konservasi air dan tanah, yang memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya untuk menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan dan penanggulangan banjir bagi kawasan Bopunjur dan daerah hilirnya (KepPres No. 114,  tahun 1999).

Adapun penyimpangan pemanfaatan lahan untuk kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) sebagai daerah hilir, antara lain ditunjukan dengan perubahan pemanfaatan menjadi daerah terbangun pada lahan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan tempat resapan/penyimpanan/ penampungan air.

Terjadinya penyimpangan pemanfaatan lahan, baik pada daerah hulu maupun hilir Jabodetabek Punjur, tentunya tidak terlepas dari adanya tuntutan kepentingan sektor ekonomi yang mengabaikan faktor lingkungan. Selain itu, masalah permukiman liar di sepanjang sungai dan budaya masyarakat yang memposisikan sungai sebagai tempat pembuangan (limbah dan sampah) juga menyebabkan kondisi sungai tidak terpelihara. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan  banjir.

Akibat dari bencana banjir yang terjadi setiap tahun adalah kerugian ekonomi dan kadang-kadang juga jatuhnya korban jiwa. Banjir yang terjadi di daerah perkotaan telah mengakibatkan kerugian, bukan saja rusaknya harta benda yang terendam air banjir, tetapi juga kemacetan lalu lintas, merebaknya penyakit menular, hilangnya waktu produktif, dll. Sementara itu, kerugian akibat banjir di daerah pertanian berupa gagal panen, yang seringkali harus pula dilakukan penanaman ulang.

Meningkatnya limpasan langsung yang memperbesar debit banjir maksimum di satu pihak, ternyata juga berarti berkurangnya air hujan yang meresap ke dalam tanah yang berdampak pada mengecilnya debit minimum pada sebuah sungai. Hal ini berdampak pada masalah kekurangan air di berbagai daerah pada musim kemarau, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok air bersih maupun untuk pertanian.

Masalah drainasi termasuk di dalamnya adalah system drainasi desa dan kota pada daerah genangan banjir. Sistem ini dibutuhkan untuk memindahkan air dari aliran permukaan setempat. Tanpa daerah banjir atau drainasi kota, aliran permukaan setempat dapat menyebabkan banjir besar terutama jika outlet drainasi alam yang menuju ke sungai utama tertutup. Sistem drainasi meliputi drainasi gravitasi ( saluran terbuka atau pipa-pipa dalam tanah ), pintu gorong-gorong yang melalui tanggul pengendali banjir, dan sistem-sistem pemompaan untuk memindahkan air dari suatu bagian yang rendah pada daerah banjir menuju sungai yang letaknya mungkin sangat lebih tinggi.

Perencanaan sistem drainasi didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut ini:

  • Luas, topografi dan karakteristik infiltrasi dari suatu daerah.
  • Tingkat dan waktu terjadinya hujan serta limpasan.
  • Periode banjir ketika aliran gravitasi terhenti.
  • Volume air yang tergantung pada waktu penggenangan yang diperbolehkan.
  • Elevasi pintu pembuang ke sungai selama banjir.
  • Tersedianya tenaga listrik.
  • Biaya.

Saluran terbuka merupakan cara yang umum untuk mengalirkan air banjir ke lokasi pintu pembuang. Saluran-saluran terbuka direncanakan dengan menggunakan persamaan Manning (atau yang sejenis). Bangunan pintu pembuang direncanakan sebagai bangunan drainasi gravitrasi atau stasiun pompa, tergantung pada kondisi setempat.

Sedangkan upaya untuk memperkecil aliran permukaan (run off) yang masuk ke sungai dapat dilakukan diantaranya dengan :

Pengelolaan Aliran Air Permukaan

Pengelolaan Aliran Air Permukaan (storm water management); yaitu pengelolaan aliran air hujan ke tempat penerima air; sungai atau alur aliran. Dalam definisi, itu merupakan pengontrolan aliran air menuju sungai bukan aliran pada sungainya sendiri yang biasa disebut sebagai pengendalian banjir. Dengan demikian permasalahan drainase dan banjir dapat dikontrol langsung pada sumbernya dengan menggunakan prinsip “tidak ada penambahan aliran” dari keadaan sebelum pengembangan (pembangunan). Sistim drainase alamiah tidak dapat menerima peningkatan debit aliran. Hal itu disebabkan dataran banjir yang ada khususnya dibagian hilir telah banyak terbangun.

Pengendalian dari peningkatan aliran ini dapat dilakukan pada tingkat yang berbeda; rumah perorangan, komplek perumahan atau daerah komersial, pada daerah aliran sungai, dan lain-lain. Detensi setempat (OSD=On site detention) pada 50 mm curah hujan akan mengoptimalkan kapasitas hidrolik dari hampir seluruh saluran drainase utama. Jumlah ini setara dengan volume 500 m3/ha, 5 m3/100m2, atau kira-kira 50% dari curah hujan rencana. Hal tersebut dapat dicapai dengan detensi menggunakan daerah cekungan terbuka, tangki atau tong air, simpanan air atap rumah, kolam-kolam, situ-situ, sumur resapan, biopori dan penataan ruang untuk retensi maksimum.

Penting sekali bahwa volume tersebut disediakan untuk menahan sedikitnya 50% dari curah hujan rencana, dan tidak rnelepasnya sebelum aliran masuk ke saluran­-saluran/sungai. Diusulkan juga untuk fasilitas tersebut pemasangannya agar berada diatas tanah guna memudahkan pemeriksaan dan pengamatan. Kriteria-kriteria berdasar volume tersebut harus digunakan untuk seluruh pembangunan berskala kecil dan kegiatan pembangunan kembali. Selanjutnya pemasangan fasilitas tersebut agar masuk dalam persyaratan untuk perolehan ijin membangun. Untuk pembangunan lebih besar, misal lebih dari 10 ha, suatu Rencana pengelolaan aliran air permukaan yang lebih balk harus di buat berdasar pada prinsip tiada peningkatan aliran. Prinsip ini sedang diangkat dalam Kebijakan Sumber Daya Air yang sedang dikembangkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kebijakan ini disebut sebagai “zero delta q”. Kira-kira 3 – 5 % dari daerah pembangunan atau pengembangan harus disisihkan untuk pembangunan kolam detensi atau situ tergantung dari kedalaman yang dipilih.

Infiltrasi

Peningkatan kekedapan akibat urbanisasi telah menimbulkan pengaruh yang besar pada debit puncak dan volume dari aliran dan pada pengisian kembali air tanah dan tinggi muka air tanah. Debit puncak dapat dikurangi dengan tampungan detensi tapi jumlah volume aliran hanya dapat dikurangi dengan retensi dan peresapan.

Sumur resapan yang diwajibkan oleh Gubernur DKI sejak 2001 ditetapkan dengan volume 1 m3 untuk tiap 25 m2  luas atap. Ketetapan tersebut setara dengan 40 mm curah hujan jika sumur dapat beroperasi efektif yaitu jika tinggi muka air tanah selalu dibawah dasar sumur dan kosong kembali dalam satu hari. Keadaan efektif tersebut dapat dijumpai pada kurang dari separo luas Jakarta dan pemetaan lebih detail sangat diperlukan untuk menetapkan lokasi yang berpotensi untuk penerapan efektif keputusan tersebut. Penerapan sumur resapan dengan mengikuti konsep Sumur Resapan Tirta Sakti harus lebih mendapat perhatian untuk lokasi dimana sumur resapan dangkal tidak efektif.

Sumur dangkal hanya efektif pada hampir seluruh tapi tidak semua tempat di kota Jakarta Selatan. Diseluruh daerah Jakarta penerapan sumur resapan dangkal tidak akan lebih efektif dibanding dengan upaya detensi. Diusulkan perbaikan terhadap Keputusan Gubernur. Daerah dimana sumur resapan efektif harus ditetapkan tempatnya; seluruh daerah lainnya harus menerapkan sumur resapan dalam untuk bangunan komersial dan detensi permukaan untuk daerah hunian.

Tata Guna Lahan dan Perencanaan Tata Ruang

Pertumbuhan daerah kota Jakarta sangat pesat. Berbeda dengan perencanaan semula dimana diarahkan perkembangan ke arah Timur-Barat, perkembangan mengarah ke selatan. Perkembangan ke arah Selatan akan merubah rasio antara daerah konservasi dan daerah perkotaan yang kedap air di hulu daerah tangkapan air sungai-sungai yang mengalir ke Jakarta. Perbangunan ini akan secara langsung menciptakan aliran banjir lebih tinggi yang akan menimbulkan permasalahan banjir pada kota Jakarta.

Umumnya permasalahan perencanaan tata ruang adalah akibat ketidakkonsistenan tata ruang, Iemahnya penegakan hokum dalam mengendalikan pelaksanaan tata ruang, dan ketiadaan kesadaran masyarakat dan lembaga-lembaga dalam hal isu-isu lingkungan. Pembangunan yang pesat di Jakarta telah memaksa masyarakat miskin untuk membangun permukiman dekat sungai dan drainase yang menyebabkan permasalahan lebih banyak pada sungai dan drainase yang pada akhirnya meningkatkan masalah banjir. Oleh karena pembangunan dan pertumbuhan tidak dapat dihentikan maka direkomendasikan beberapa  hal untuk mengendalikan dampak pertumbuhan dan pembangunan perkotaan :

  • Lakukan beberapa tindakan untuk merubah orientasi pembangunan kembali ke arah Timur – Barat dengan membangun sistem jaringan jalan Timur – Barat dan secara sungguh-sungguh rnengembangkan Jonggol (di arah Tenggara) sebagai alternatif baru kota;
  • Melakukan beberapa tindakan penyeimbang (membangun kolam-kolam, situ, sumur penyerapan dan lain-lain) untuk pembangunan di atas tanah basah atau daerah konservasi in kawasan hulu daerah resapan sungai untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan;
  • Meningkatkan kepedulian lembaga, organisasi, dinas dan masyarakat atas isu-isu lingkungan sehingga mampu melestarikan keseimbangan ekosistem daerah Jakarta dan sekitarnya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki kegunaan dalam merencanakan dan melaksanakan kampanye pemberdayaan masyarakat dalam memfasilitasi penyampaian informasi dan pembelajaran komunitas melalui berbagai media terkait Tanggap Darurat terkait dampak banjir. Selanjutnya, hal tersebut diarahkan untuk menyampaikan instruksi pada komunitas untuk tidak membuang sampah ke dalam sistem drainase.

Isu-isu yang tercakup adalah :

  • Penyiapan dan Tanggap Darurat oleh masyarakat terhadap banjir,
  • Pemberdayaan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan penyempitan drainase dan tidak membuang sampah padat kedalam drainase,
  • Kemauan masyarakat untuk mendukung program pengurangan banjir.

2. Sistem Pewilayahan Dalam Pengendalian Banjir

Seperti telah diketahui, wilayah DKI Jakarta merupakan muara dari 13 sistem sungai / saluran makro yaitu :

  1. Kali Mookervart
  2. Kali Angke
  3. Kali Pesanggrahan
  4. Kali Grogol
  5. Kali Krukut
  6. Kali Baru/Pasar Minggu
  7. Kali Ciliwung
  8. Kali Baru Timur
  9. Kali Cipinang
  10. Kali Sunter
  11. Kali Buaran
  12. Kali Jatikramat
  13. Kali Cakung

Sistem pewilayahan dalam pengendalian banjir di wilayah Jakarta, dibagi dalam tiga bagian yaitu : Barat, Tengah dan Timur. Level penanganan banjir untuk tiap wilayah dibahas di bawah ini.

A. Wilayah Barat

Di wilayah barat mengalir 4 (empat) sungai dan 1 (satu) floodway yang nantinya bermuara di Pantai Utara Jakarta.

Nama Sungai Panjang Sungai(km)
Kali Mookervart 13
Kali Angke 83,9
Kali Pesanggrahan 76,3
Kali Grogol 35
5. Cengkareng Drain 6,9

Floodway ini dibuat tahun 1986 untuk mengalirkan debit banjir 390 m3/dt. Sedangkan studi JICA 1997 mengaktualkan dengan banjir rencana menjadi 620 m3/dt untuk pengamanan 100 tahunan, sedangkan kapasitas yang ada diperkirakan 290 m3/dt.

Sekalipun Cengkareng Floodway sendiri kapasitasnya cukup sewaktu banjir 2002, namun peningkatan kapasitas diperlukan untuk mengakomodir penambahan debit setelah implementasi Pesanggrahan dan Angke nantinya.

Dalam master plan level penanganan banjir dilakukan 100 tahunan untuk Cengkareng Drain (Floodway) dan 25 tahunan untuk Mookervart, Angke, Pesanggrahan dan Grogol.

B. Wilayah Tengah

Di wilayah tengah mengalir 4 (empat) sungai dan 1 (satu) floodway/banjir kanal yang nantinya bermuara di Pantai Utara Jakarta.

Nama Sungai Panjang Sungai(km)
1. Kali Krukut 31,3
Kali Baru 5,7
3. Kali Ciliwung 126
4. Kali Baru Timur 5,7
5. Banjir Kanal Barat 17,2

Peningkatan kapasitas Banjir Kanal Barat telah selesai dilakukan oleh pihak BBWS Ciliwung-Cisadane melalui penurapan dan pengerukan.

C. Wilayah Timur

Di wilayah timur mengalir 5 (empat) sungai dan 1 (satu) floodway/banjir kanal yang nantinya bermuara di Pantai Utara Jakarta.

Nama Sungai Panjang Sungai(km)
1. Kali Cipinang 31,3
Kali Sunter 38
3. Kali Buaran 126
4. Kali Jatikramat 13,8
5. Kali Cakung 22,9
6. Banjir Kanal Timur 210

Rencana banjir kanal timur akan menggabung sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat dan Cakung di catchment bagian hulu. Dibagian hilir rencana BKT sungai Sunter dan Cakung sudah dilaksanakan konstruksinya didasarkan kapasitas tampung setelah adanya BKT. Implementasi konstruksi Cipinang sampai Cakung akan dilaksanakan setelah BKT selesai, untuk ini perlu penanggulangan sementara dengan potensi detensi yang ada untuk mengamankan dibagian bawah. Dari hasil pengukuran sediment terindikasi kapasitas yang ada tersisa 60%. Biaya konstruksi dari BKT diperkirakan Rp. 1,6 Trilliun.

3. Pola Pemanfaatan Ruang Untuk Pengendalian Banjir

3.1. Rencana Penataan Ruang Provinsi DKI

Rencana penataan ruang Provinsi DKI sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 6 Tahun 1999 tentang RTRW Provinsi DKI, mengarahkan pada upaya untuk memantapkan peran dan fungsi kota jakarta secara politk, ekonomi, ekologis dan sosial, sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Provinsi DKI yang menekankan pada empat kebijakan sebagai berikut :

  1. Memantapkan fungsi kota Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional
  2. Memprioritaskan arah pengembangan kota ke arah koridor timur, barat, utara dan membatasi pengembangan ke arah selatan agar tercapai keseimbangan ekosistem
  3. Melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup di dalam penataan ruang dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
  4. Mengembangkan sistem prasarana dan sarana kota yang berintegrasi dengan sistem regional, nasional dan internasional.

Wilayah Pengembangan Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, Jakarta dibagi atas 3 (tiga) Wilayah Pengembangan (WP) utama (Gambaran selengkapnya mengenai wilayah pengembangan pada Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar 3.4).

Kebijakan pembangunan untuk masing-masing Wilayah Pengembangan (WP) dapat diuraikan sebagai berikut :

1.   Wilayah Pengembangan (WP) Utara terdiri atas :

a. WP Kepulauan Seribu (WP-KS), dengan kebijakan pengembangan yang terutama diarahkan untuk meningkatkan kegiatan pariwisata, kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut dan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove.

b. WP Pantai Utara (WP-PU), dengan kebijakan meliputi:

1. Pantai Lama :

  • Meningkatkan dan melestarikan kualitas lingkungan Jakarta Utara;
  • Mempertahankan permukiman nelayan;
  • Mengembangkan fungsi pelabuhan dan perniagaan

2. Pantai Baru : melalui pengembangan reklamasi yang terpisah secara fisik dari pantai lama dengan kegiatan utama jasa dan perdagangan berskala internasional, perumahan, pelabuhan serta pariwisata.

Gambar 2 1. Rencana Wilayah Pengembangan Provinsi DKI

2.   Wilayah Pengembangan (WP) Tengah terdiri dari:

a. WP Tengah Pusat (WP-TP), dengan kebijakan pengembangan yang diarahkan untuk pusat pemerintahan, pusat kegiatan perdagangan dan jasa serta permukiman intensitas tinggi

b. WP Tengah Barat (WP-TB), dengan kebijakan pengembangan untuk permukiman yang ditunjang dengan pengembangan Sentra Primer Baru Barat

c. WP Tengah Timur (WP-TT), dengan kebijakan pengembangan untuk pusat industri / pergudangan serta permukiman yang ditunjang dengan pengembangan Sentra Primer Baru Timur.

3.  Wilayah Pengembangan (WP) Selatan terdiri atas:

a. WP Selatan Utara (WP-SU), dengan kebijakan untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas sedang sampai tinggi

b. WP Selatan Selatan (WP-SS), dengan kebijakan untuk pengembangan permukiman secara terbatas dengan penerapan Koefisien Dasar Bangunan rendah untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan resapan air.

Sedangkan Strategi Pegembangan Tata Ruang Propinsi Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah, maka strategi pengembangan Tata Ruang yang ditempuh adalah :

  1. Mengembangkan pemanfaatan ruang secara terpadu dengan pola penggunaan campuran di kawasan ekonomi prospektif dan sistem pusat kegiatan kota
  2. Mengembangkan Sentra-Sentra Primer Baru di Timur, Barat, dan Utara
  3. Menata kawasan Taman Medan Merdeka untuk bangunan umum pemerintahan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial
  4. Mengembangkan kawasan pantai utara sebagai kawasan pusat niaga terpadu skala internasional di masa depan
  5. Mengembangkan sistem angkutan umum massal sebagai moda angkutan utama antar pusat-pusat kegiatan dan antar bagian-bagian kota
  6. Mengembangkan dan mengoptimalkan penataan ruang daerah aliran 13 sungai, situ, waduk, bajir kanal dan lokasi tangkapan air sebagai orientasi pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi Wilayah Pengembangan (WP) tempat badan air tersebut berlokasi
  7. Mempertahankan dan mengembangkan RTH di setiap wilayah kotamadya baik sebagai sarana kota maupun untuk keseimbangan ekologi kota
  8. Mengembangkan dan mengoptimalkan penataan ruang berdasarkan tipologi kawasan.

Misi Dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Kotamadya Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Propinsi DKI Jakarta, maka misi pengembangan tata ruang Kotamadya adalah :

1. Kotamadya Jakarta Pusat:

a. Mewujudkan pusat kota jasa terpadu dengan mendorong pembangunan fisik secara vertikal dan terkendali

b. Meningkatkan Jakarta Pusat sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa.

2. Kotamadya Jakarta Utara:

a. Mengembangkan Jakarta Utara sebagai kota pantai dan kawasan wisata bahari dengan menjaga kelestarian lingkungannya;

b. Mendukung pengembangan kawasan pelabuhan, industri selektif di bagian timur dan pusat niaga terpadu berskala internasional di bagian tengah Pantura.

3. Kotamadya Jakarta Barat :

a. Mengembangkan kawasan permukiman kepadatan sedang dan tinggi di wilayah bagian barat;

b. Mewujudkan pusat wisata budaya-sejarah, kota tua, serta melanjutkan pengembangan Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat kegiatan wilayah.

c. Mengembangkan kawasan permukiman kepadatan sedang dan tinggi di wilayah bagian barat;

5. Kotamadya Jakarta Selatan:

a. Mempertahankan wilayah bagian selatan Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air.

b. Mewujudkan wilayah bagian utara Jakarta Selatan sebagai pusat niaga terpadu.

6. Kotamadya Jakarta Timur:

a. Mengembangkan kawasan permukiman dan mempertahankan kawasan hijau sebagai resapan air.

b. Mengembangkan kawasan industri selektif dan melanjutkan pengembangan Sentra Primer Baru Timur di Pulo Gebang sebagai pusat kegiatan wilayah.

Untuk mewujudkan misi pembangunan Kotamadya sebagaimana tersebut, maka strategi pengembangan Tata Ruang yang ditempuh di masing-masing Kotamadya adalah :

1. Kotamadya Jakarta Pusat :

a. Mendorong pengembangan kawasan strategis skala Nasional dan Internasional pada kawasan ekonomi prospektif terutama di kawasan sekitar Medan Merdeka, Thamrin-Sudirman, Senayan, Kemayoran, Karet Tengsin, dan Waduk Melati.

b. Mengembangkan sarana/fasilitas transportasi yang mendukung pengembangan sistem angkutan umum massal.

c. Mendorong penataan kawasan sekitar daerah aliran 13 sungai dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan tersebut.

d. Mengembangkan program peremajaan lingkungan kawasan permukiman kumuh berat dengan peremajaan terbatas untuk pembangunan rumah susun murah dan penyediaan ruang terbuka hijau.

2. Kotamadya Jakarta Utara:

a. Mendorong revitalisasi kawasan kota tua sebagai objek wisata dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukungnya guna mendorong pengembangan pusat niaga baru bertaraf internasional di kawasan reklamasi.

b. Menata kembali kawasan pantai lama secara terpadu dengan pengembangan reklamasi.

c. Mempertahankan kelestarian lingkungan kawasan perairan dan pulau-pulau di Kepulauan Seribu.

d. Menata kawasan hilir sungai dengan badan air lainnya sebagai upaya pengendali banjir dengan penyediaan permukiman bagi penduduk sekitarnya.

e. Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat dan laut untuk angkutan penumpang dan angkutan barang secara terpadu dengan sistem transportasi makro.

3. Kotamadya Jakarta Barat:

a. Mendorong revitalisasi kawasan kota tua sebagai objek wisata dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukungnya.

b. Memberikan kemudahan untuk terwujudnya Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat perkantoran, perdagangan dan jasa.

c. Mendukung pembangunan jalan lingkar luar dan sistem jaringan jalan Barat-Timur, serta pembangunan terminal angkutan penumpang dan angkutan barang di Rawa Buaya yang terintegrasi dengan pengembangan sistem angkutan kereta api.

4. Kotamadya Jakarta Selatan:

a. Mendorong pengembangan kawasan strategis skala nasional dan internasional pada kawasan ekonomi prospektif di kawasan Segitiga Kuningan, Casablanca, Manggarai dan penataan kawasan Blok M Kebayoran Baru.

b. Mengakomodasikan permukiman dengan kepadatan sedang pada wilayah bagian utara Jakarta Selatan dan mempertahankan pengembangan permukiman dengan kepadatan rendah pada wilayah bagian selatan Jakarta Selatan.

c. Mendukung pembangunan jalan lingkar luar ke arah barat dan mengembangkan sarana/fasilitas transportasi yang mendorong pengembangan sistem angkutan umum massal penataan terminal Blok M, serta sistem jaringan jalan Selatan-Utara.

d. Mengembangkan kawasan hijau pada daerah aliran 13 sungai dengan pola hijau yang mendukung wisata lingkungan di wilayah bagian selatan Jakarta Selatan serta memanfaatkan badan air untuk atraksi wisata.

e. Mengembangkan pusat pembibitan tanaman dan perikanan serta pengembangan kegiatan penelitian agro dan pengembangan wisata agro.

Kotamadya Jakarta Timur:

a. Mendorong pembangunan Sentra Primer Baru Timur dengan menyelesaikan pembangunan jalan arteri dan pendukungnya.

b. Mengoptimalkan pengembangan kawasan industri selektif di Pulo Gadung, Ciracas, Pekayon dan membatasi perkembangan baru kegiatan industri pada jalan-jalan arteri.

c. Mendukung pembangunan jalan lingkar luar dan sistem jaringan jalan Timur-Barat serta pembangunan terminal penumpang dan barang sebagai titik simpul bagian timur yang menunjang pengembangan pelabuhan dan industri.

d. Mengembangkan kawasan hijau pada daerah aliran 13 sungai dan melestarikan kawasan hijau, situ dan rawa untuk pengendalian banjir.

3.2. Arahan Pola Pemanfaatan Ruang Untuk Pengendalian Banjir

Pembahasan arahan pola ruang untuk pengendalian banjir tidak dapat difokuskan pada DKI, tetapi juga harus melihat kawasan atas DKI yaitu bopunjur. Pada Kawasan Bopunjur telah terjadi perubahan panggunaan lahan akibat tekanan sistem kependudukan dan ekonomi yang sangat tinggi pada kawasan Jabodetabekpunjur menyebabkan permasalahan ikutan yang sangat menggangu keberadaan Jakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, diantaranya adalah :

1.  Perubahan Lahan yang sangat cepat

Data menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan penggunaan lahan di Jabodetabek sebesar 10% untuk permukiman antara tahun 1992 hingga 2001. Pada kurun waktu yang sama, juga terjadi pengurangan luasan kawasan lindung hingga 16%. Secara keseluruhan terjadi penyimpangan sebesar 20% terhadap arahan penggunaan lahan pada RTR Kawasan Jabodetabek.

Sementara itu, untuk Kawasan Bopunjur yang merupakan hulu (up-stream) dari Kawasan Jabodetabek, berdasarkan informasi citra landsat tahun 2001 telah terjadi penyimpangan pemanfaatan lahan sebesar 79,5% dari arahan yang ditetapkan dalam Keppres No.114/1999. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan kawasan permukiman/perkotaan yang cukup pesat dengan luas mencapai 35.000 ha atau 29% dari total luasan Kawasan Bopunjur. Bentuk-bentuk penyimpangan lainnya diantaranya adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai untuk permukiman pada sepanjang bantaran sungai-sungai dan pemanfaatan ruang untuk permukiman pada wilayah retensi air, seperti rawa-rawa dan lahan basah.

Dampak langsung yang dirasakan adalah bencana banjir dan longsor yang menimpa kawasan Jabodetabek pada awal tahun 2002 silam, merupakan salah satu fakta yang menarik untuk memperlihatkan terjadinya konflik dan ketidakserasian pemanfaatan ruang, khususnya antara pemanfaatan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan lindung. (Sumber : Makalah Kebijakan Penataan Kawasan Jabodetabek, 2004)

2.  Permasalahan Sumber Daya Air

a. Penyempitan sungai akibat sedimentasi dari partikel-pertikel yang terbawa, yang berdampak pada meningkatnya aliran air permukaan (run-off).

b. Perubahan lahan alami ke lahan terbangun menimbulkan bahaya erosi dan menurunkan infiltrasi air tanah.

c. Terjadinya genangan di kawasan pantai lama yang mengalami amblesan (land subsidance) Apabila land subsidance mencapai 2 m, sementara kenaikan muka air laut mencapai 60 cm, diperlukan upaya untuk memompa air di daerah genangan yang kedalamannya mencapai 2,6 m di bawah permukaan laut.

d. Hingga tahun 2002, situ-situ mengalami penyusutan yang cukup signifikan (sebesar 65,8%).

Untuk mengatasi hal tersebut, maka arahan penataan ruang pada kawasan Jabodetabekpunjur adalah mengembalikan fungsi kawasan bopunjur sebagai kawasan resapan air, tentu saja pengembalian fungsinya harus menggunakan pendekatan teknologi, mengingat sangat tidak mungkin (terlalu mahal) apabila mengembalikan kawasan resapan air dengan pendekatan vegetatif, kecuali ada reformasi agraria pada kawasan ini.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan rob, pada kawasan utara provinsi Jakarta maka mau tidak mau pemerintah bersama masyarakat harus berupaya keras untuk meningkatkan fungsi hijau pada kawasan ini, penanaman mangrove pada kawasan pesisir sebagai pertahanan alami terhadap abrasi serta ancaman banjir rob merupakan salah satu opsi yang dapat diusulkan dalam rangka antisipasi banjir di DKI.

4. Analisa Banjir

4.1. Evaluasi dan Analisis Data Meteorologi/Hidrologi Perubahan Iklim Global

Meteorologic Model merupakan data curah hujan (presipitation) efektif dapat berupa 15 menitan atau jam-jaman. Perlu diperhatikan bahwa curah hujan kawasan diperoleh dari hujan rerata metode Thiessen dengan memperhatikan pengaruh stasiun curah hujan pada kawasan tersebut. Bila satu kawasan mendapat pengaruh dua dari tiga stasiun hujan yang digunakan, maka hujan rerata kawasan tersebut dihitung dari hujan rencana dua stasiun hujan tersebut. Data hujan yang dipakai merupakan data dari hasil studi FHM-2. Pada studi tersebut menggunakan data dari beberapa stasiun hujan yang tergambar pada peta Gambar 2.1.  Sedangkan sebagai acuan digunakan data dari stasiun AWLR yang ada. Dalam studi ini diusulkan juga pembangunan beberapa sta AWLR baru yang digambarkan dalam Gambar 2.2.

Gambar 2‑2. Peta Stasiun Hujan Eksisting

4.2. Evaluasi dan Analisis Data Sosial Ekonomi

4.2.1. Kependudukan

Secara langsung data kependudukan tidak dapat memberikan makna (angka pasi) bagi suatu kebutuhan. Data ini hanya bersifat proyeksi kebutuhan dan intensitas kebutuhan. Semakin padat penduduk suatu wilayah, makin tinggi dan makin banyak ragam kebutuhan. Namun juga sekaligus makin tinggi tantangan untuk pengadaan lahan dan bangunan fisik dalam wilayah itu kerena adanya berbagai benturan kepentingan.

Dari data  pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di tahun 2007 adalah Kabupaten Bogor sebesar 4,251,838 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Bogor 855,085 jiwa. Wilayah administrasi terluas adalah Kabupaten Bogor sebesar 2388.93 km2 administrasi terkecil adalah Jakarta pusat sebesar  47.89 km2 . Jumlah rumah tangga terbanyak di Kabupaten Bogor sebanyak 1,018,210 KK, dan jumlah rumah tangga tersedikit di Kota Bogor sebanyak 94,357 KK. Kepadatan penduduk tertinggi adalah Jakarta Pusat  yaitu 17,022  jiwa per km2, sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah kabupaten Bogor sebanyak 1,596 jiwa per km2. Jumlah rata-rata anggota keluarga tertinggi di  Jakarta Utara yaitu 5.10 jiwa per KK, sedangkan jumlah rata-rata anggota keluarga terendah di  di Jakarta Pusat yaitu 3.45 jiwa per KK.

Gambar 2‑4. Grafik Kenaikan Jumlah Penduduk Jakarta Barat

Gambar 2‑5. Grafik Kenaikan Jumlah Penduduk Jakarta Pusat

Gambar 2‑6. Grafik Kenaikan Jumlah Penduduk Jakarta Timur

Gambar 2‑7. Grafik Kenaikan Jumlah Penduduk Jakarta Selatan

Gambar 2‑8. Grafik Kenaikan Jumlah Penduduk Jakarta Utara

Gambar 2‑9. Grafik Kenaikan Jumlah Penduduk Bogor

Gambar 2‑10. Grafik Kenaikan Jumlah Penduduk Tangerang

Gambar 2‑11. Grafik Kenaikan Jumlah Penduduk Bekasi

Gambar 2‑12. Grafik Kenaikan Jumlah Penduduk Kota Bogor

Gambar 2‑13. Grafik Kenaikan Jumlah Penduduk Kota Tangerang

Sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2‑4.  Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kab/Kota Tahun Penduduk (jiwa) Jumlah Total(jiwa) Rasio Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan
Jakarta Barat 2003 795,998 773,030 1,569,028 103
2004 793,781 779,838 1,573,619 102
2005 792,096 771,467 1,563,563 103
2006 792,327 773,620 1,565,947 102
2007 829,894 805,591 1,635,485 103
Jakarta Pusat 2003 453,961 443,828 897,789 102
2004 449,325 443,870 893,195 101
2005 422,686 438,843 861,529 96
2006 441,029 384,892 825,921 115
2007 410,790 404,376 815,166 102
Jakarta Selatan 2003 892,059 809,317 1,701,376 110
2004 894,784 812,983 1,707,767 110
2005 914,951 830,244 1,745,195 110
2006 908,537 826,137 1,734,674 110
2007 911,691 830,486 1,742,177 110
Jakarta Timur 2003 1,112,904 981,789 2,094,693 113
2004 1,116,604 986,921 2,103,525 113
2005 1,123,925 995,295 2,119,220 113
2006 1,135,474 1,005,754 2,141,228 113
2007 1,148,397 1,020,204 2,168,601 113
Jakarta Utara 2003 601,767 577,559 1,179,326 104
2004 605,018 577,731 1,182,749 105
2005 601,567 572,368 1,173,935 105
2006 604,737 576,186 1,180,923 105
2007 642,389 577,383 1,173,497 111
Kab Bogor 2003 1,936,322 1,855,459 3,791,781 104
2004 1,936,874 1,861,338 3,798,212 104
2005 1,937,790 1,864,158 3,801,948 104
2006 2,012,745 1,889,136 3,901,881 107
2007 2,030,651 1,944,384 3,975,035 104
Kab Tangerang 2003 1,620,018 1,575,719 3,195,737 103
2004 1,624,354 1,579,937 3,204,291 103
2005 1,663,185 1,654,145 3,317,330 101
2006 1,745,395 1,689,810 3,435,205 103
2007 1,766,979 1,729,023 3,496,002 102
Kab Bekasi 2003 956,825 920,591 1,877,416 104
2004 996,150 954,059 1,950,209 104
2005 1,040,957 986,945 2,027,902 105
2006 1,047,691 1,007,104 2,054,795 104
2007 1,088,144 1,037,816 2,125,960 105
Kota Bekasi 2003 930,143 914,862 1,845,005 102
2004 957,717 956,598 1,914,315 100
2005 997,622 1,000,277 1,997,899 100
2006 1,041,960 1,029,484 2,071,444 101
2007 1,076,163 1,067,641 2,143,804 101
Kota Bogor 2003 419,252 401,455 820,707 104
2004 424,819 406,752 831,571 104
2005 430,386 412,049 842,435 104
2006 431,862 423,223 855,085 102
2007 437,429 428,520 865,949 102
Kota Depok 2003 680,306 655,428 1,335,734 104
2004 693,527 670,456 1,363,983 103
2005 706,748 685,483 1,392,231 103
2006 719,969 700,511 1,420,480 103
2007 733,190 715,539 1,448,729 102
Kota Tangerang 2003 747,757 718,820 1,466,577 104
2004 752,505 711,872 1,464,377 106
2005 759,996 728,670 1,488,666 104
2006 774,978 762,266 1,537,244 102
2007 781,098 767,191 1,548,289 102

Sumber : Biro Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumah penduduk tertinggi adalah di tahun 2007 adalah Kabupaten Bogor sebesar  4,251,838 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Bogor  855,085 jiwa. Jumlah rasio Rasio Jenis Kelamin tertinggi terdapat pada kota Jakarta Timur yaitu 112.57, sedangkan terendah pada  Kota Bekasi yaitu 100.80. Keadaan ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk pria masih lebih bayak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

4.2.2. Fasilitas Pendidikan

Perkembangan jumlah fasilitas pendidikan yang ada di DKI Jakarta tiap tahunnnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2‑5.  Banyaknya SD, SLTP, SLTA dan SMK Negeri/Swasta

Kab/Kota Tahun SD SLTP SLTA SMK
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Jakarta Barat 2003 468 188 241 108 117
2004 468 197 49 175 110 117
2005 465 186 49 175 112 115
2006 465 186 49 175 118 116
2007 472 184 50 181 114 112
Jakarta Pusat 2003 294 129 36 99 13 57 11 50
2004 288 124 36 92 13 57 11 50
2005 287 126 36 96 13 59 12 49
2006 285 121 36 93 13 52 13 56
2007 285 125 36 91 13 53 14 56
Jakarta Selatan 2003 tad tad tad tad tad tad tad tad
2004 tad tad tad tad tad tad tad tad
2005 tad tad tad tad tad tad tad tad
2006 tad tad tad tad tad tad tad tad
2007 tad tad tad tad tad tad tad tad
Jakarta Timur 2003 tad tad tad tad tad tad tad tad
2004 tad tad tad tad tad tad tad tad
2005 tad tad tad tad tad tad tad tad
2006 tad tad tad tad tad tad tad tad
2007 tad tad tad tad tad tad tad tad
Jakarta Utara 2003 161 151 33 130 17 62 8 63
2004 149 162 37 135 17 54 8 48
2005 149 162 37 135 17 64 8 65
2006 148 162 37 145 17 65 8 66
2007 160 162 37 135 17 62 8 65

Sumber : Biro Pusat Statistik

4.2.3. Infrastruktur

Kondisi dan perkembangan infrastruktur fisik (jalan, jembatan dan jaringan listrik dan air) dalam suatu daerah akan mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Faktor dominan yang dapat mendorong perkembangan wilayah dengan cepat adalah pra sarana transportasi. Semakin panjang jalan negara maka semakin ramai lalu lintas dan semakin tinggi kapasitas / daya angkut serta jenis kendaraan alat transportasi.

Tabel 2‑6.  Panjang Jalan Menurut Klasifikasinya

Kab/Kota Tahun Panjang Jalan
Arteri Kolektor Lokal Tol
Jakarta Barat 2003 103.63 184.75 877.55 17.67
2004 81.83 199.12 968.09 17.67
2005 103.63 184.75 879.51 17.67
2006 103.63 184.75 879.51 17.66
2007 103.63 184.75 879.51 17.66
Jakarta Pusat 2003 129.31 172.88 559.23 tad
2004 129.31 172.88 559.23 tad
2005 129.31 172.88 559.23 tad
2006 129.31 172.88 559.23 tad
2007 129.31 172.88 559.23 tad
Jakarta Selatan 2003 141.31 221.02 1,273.69 21.88
2004 141.31 321.02 1,273.69 21.88
2005 144.38 256.09 1,538.27 9.68
2006 144.38 256.09 1,538.27 9.68
2007 144.38 256.09 1,538.27 9.68
Jakarta Timur 2003 337.82 tad 1,063.00 35.56
2004 337.82 tad 1,136.00 35.56
2005 337.82 tad 1,884.68 35.56
2006 397.81 tad 1,915.74 66.51
2007 397.81 tad 2,047.27 66.51
Jakarta Utara 2003 89.71 192.74 1,359.37 34.59
2004 90.71 192.99 1,359.37 34.59
2005 97.27 192.74 1,360.57 34.59
2006 89.71 192.74 1,359.58 34.59
2007 89.71 192.74 1,359.58 34.59

Sumber : Biro Pusat Statistik

Infrastruktur lain yang berkaitan yaitu situ. Jumlah Situ terkait dengan sistem Flood Control adalah sebanyak 66 buah seperti yang tergambarkan pada diagram sebagai berikut. Jumlah situ terbanyak di Kota Depok sebanyak 21 buah, sedangkan yang tersedikit terdapat di Kab Bekasi yaitu 1 buah situ.

Gambar 2‑14. Grafik Jumlah Situ Terkait

Sementara itu, jumlah fasilitas penampungan sampah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2‑7.  Jumlah Lokasi Penampungan Sampah Sementara

Kab/Kota Tahun DIPO Transito Bak Beton LPS / Bak Container
Jakarta Barat 2003 30 79 20 52
2004 30 79 20 27
2005 30 85 20 27
2006 29 63 14 46
2007 24 63 14 46 0
Jakarta Pusat 2003 30 79 20 52 181
2004 30 79 20 27
2005 30 85 20 27
2006 29 63 14 46 0
2007 24 63 14 46 0
Jakarta Selatan 2003 30 39 76 42 135
2004 69 36 76 42 166
2005 31 40 76 48 158
2006 31 35 76 48 155
2007 31 40 29 36 112
Jakarta Timur 2003 35 97 319 1478 228
2004 34 97 364 1778 235
2005 37 100 389 2328 198
2006 38 104 389 2384 247
2007 39 61 370 2252 175
Jakarta Utara 2003 16 30 28 26 150
2004 16 29 47 40 147
2005 17 29 47 40 144
2006 17 17 9 44 140
2007 17 17 9 22 133

Sumber : Biro Pusat Statistik

4.2.4. Analisa Pendapatan Daerah

PDRB menurut sektor dapat menunjukkan pada bidang usaha atau sektor manakah suatu kegiatan ekonomi wilayah berpusat. Semakin besar prosentase sumbangan suatu sektor terhadap PDRB total, hal itu mengindikasikan bahwa mayoritas kegiatan berada pada sektor tersebut. Pada negara agraris seperti Indonesia, dominasi penyumbang PDRB dan kegiatan produksi berpusat pada sektor pertanian. Makin besar proporsi sumbangan suatu sektor maka makin besar dominasi sektor tersebut pada kegiatan ekonomi pada satu wilayah.

PDRB menunjukkan jumlah produk (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh penduduk suatu wilayah pda kurun waktu tertentu (dalam hal ini 1 tahun). PDRB per kapita dengan demikian adalah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh seorang penduduk wilayah tertentu selama 1 tahun. Makin tinggi jumlah PDRB makin tinggi secara relatif kemakmuran penduduk pada wilayah tersebut.

Secara total wilayah, maka wilayah yang menghasilkan PDRB dalam jumlah banyak adalah wilayah yang relatif lebih makmur dibanding wilayah yang menghasilkan PDRB lebih kecil, karena wilayah yang PDRB totalnya besar menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah nilai yang lebih banyak. Berikut ini disajikan PDRB Total per wilayah Kabupaten / Kota.

Tabel 2‑8.  Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan per Kab.

No Kota/Kab PDRB Tahun
2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Jakarta pusat 62,359,196 71,609,431 75,964,763 80,548,604 85,780,643 91,987,148
2 Jakarta Barat 49,840,992 41,670,597 44,184,036 45,798,827 49,762,618 47,442,859
3 Jaksel 58,900,107 62,191,038 65,946,354 69,896,626 74,377,051 77,860,078
4 Jaktim 45,033,277 38,921,546 50,495,912 53,489,026 56,886,295 60,447,266
5 Jakut 14,657,319 52,659,305 55,829,604 59,105,202 92,038,236 103,220,253
6 Tangerang 4,316,731 13,600,137 14,659,370 15,785,784 20,957,104 24,503,743
7 Bekasi 35,906,419 38,086,340 40,435,729 42,886,292 45,150,947 47,479,848
8 Kota Bekasi 10,545,455 11,112,519 11,729,946 12,452,714 13,255,154 13,847,035
9 Kota Bogor 3,168,241 3,360,866 3,553,491 3,746,117 3,938,742 4,131,367
10 Kota Tangerang 19,224,897 20,332,135 21,528,379 22,702,372 23,876,364 25,050,357
11 Bogor tad tad tad tad tad tad
12 Kota Depok tad tad tad tad tad tad

Sumber : Biro Pusat Statistik

PDRB tertinggi pada tahun 2007 di miliki oleh Jakarta Utara sebesar 92,038,236, terendah adalah Kota Bogor sebesar 3,964,187. Pada tahun 2006 tertinggi adalah Jakarta Selatan 69,896,626 terendah adalah Kota Bogor 3,764,664. Pada tahun 2005 tertinggi adalah Jakarta Pusat 75,964,763 terendah adalah  Kota Bogor 3,567,231. Pada tahun 2004 tertinggi adalah Jakarta Pusat 71,609,431 terendah adalah Kota Bogor  3,361,439.  Pada tahun 2003 tertinggi adalah Jakarta Pusat  62,359,196 terendah adalah  Kota Bogor  3,168,186.  Hal ini secara lebih terperinci daat dilihat pada diagram sebagai berikut :

Gambar 2‑15. Grafik PDRB Atas Dasar Harga Konstan

4.3. Prinsip Perhitungan Design Flood

Simulasi hujan menjadi aliran permukaan merupakam simulasi yang rumit karena proses yang sebenarnya terjadi di bumi adalah suatu proses yang sangat rumit, oleh karena itu perlu dilakukan penyederhanaan dan asumsi-asumsi dari seluruh kejadiannya ke dalam sebuah model. Model analisis hujan-aliran yang sederhana dan penggunaannya mudah, adalah model Rasional. Model ini menganalisa hubungan hujan-limpasan permukaan dengan keluaran berupa debit puncak. Penerapan model ini hanya dibatasi pada DAS kecil (Sobriyah, 2005; Iman Subarkah, 1978 dan Ponce, 1989).

Modifikasi model Rasional untuk DAS ukuran sedang, dilakukan dengan membagi DAS menjadi sub DAS – sub DAS dengan garis isochrone yang melintang sungai ada;ah model time area. Untuk model rasional, waktu konsentrasi sub DAS samadengan interval waktu hujannya (Viessman, 1977, Ponce, 1989, Wanieliesta, 1990).  Besarnya nilai koefisien limpasan C di tentukan berdasarkan tataguna lahannya dan menggunakan sistim grid (Sobriyah dan Sudjarwadi, 1998).

Permasalahan menarik yang kemudian muncul yaitu bagaimana memperkirakan debit banjir DAS besar.  Daerah aliran sungai ciliwung dapat dikatagorikan DAS besar, oleh karena itu pemodelannya dilakukan dengan menggunakan model hidrograf satuan sintetik SCS yang dikembangkan oleh “U.S. Soil Concervation Service” (sekarang Natural Resources Conservation Service, NRCS).  Parameter dari model ini berupa harga CN dan persen tutupan lahan dari suatu sub-das.  Parameter ini ditentukan denan menggunakan peta topografi (Rupa Bumi), Peta satelit, peta jenis tanah dan data DEM.

Analisa hidrologi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak hidrologi HEC-HMS.  Pemodelan hidrologi menggunakan teknik hidrograf sintetik SCS untuk 13 daerah aliran sungai yang termasuk didalam wilayah sungai Ciliwung dan dibagi dalam 450 sub-das.  Analisan aliran dari ketiga belas sungai tersebut di lakukan secara bersamaan dalam suatu jejaring dengan menggunakan teknik “steady non-uniform flow”.

Basin model pada perangkat lumak HEC-HMS disusun atas gambaran fisik daerah tangkapan air dan sungai. Elemen-elemen hidrologi yang saling berhubungan merupakan jaringan yang mensimulasikan proses terjadinya limpasan permukaan (run off). Permodelan hidrograf satuan pada luas area yang besar perlu dilakukan pemisahan atau pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi beberapa sub-DAS berdasakan percabangan sungai, dan perlu diperhatikan batas-batas topografi daerah yang berpengaruh pada DAS tersebut.

Pada basin model ini dibutuhkan peta background yang dapat diimport dari CAD (Computer Aided Design) maupun GIS (Geografic Information System). Elemen-elemen yang digunakan untuk mensimulasikan limpasan adalah subbasin, reach, dan junction. Berikut ini adalah gambaran Sub DAS pada daerah studi.  Langkah – langkah dalam perhitungan debit banjir rencana dengan HEC-HMS :

  1. Membuat basin model, untuk menggambarkan DAS dan elemen-elemennya
  2. Membuat meteorologic model sebagai input data bagi basin model.
  3. Membuat control spesification yang digunakan sebagai control terhadap data pada meteorologic model.
  4. Menjalankan program dengan run manager untuk mendapatkan hasil simulasi.

4.4. Basin Model (Model Daerah Tangkapan Air)

Pada basin model tersusun atas gambaran fisik daerah tangkapan air dan sungai. Elemen-elemen hidrologi berhubungan dengan jaringan yang mensimulasikan proses limpasan permukaan (run off). Permodelan hidrograf satuan sintetik memiliki kelemahan pada luas area yang besar, maka perlu dilakukan pemisahan area basin menjadi beberapa sub basin berdasakan percabangan sungai, dan perlu diperhatikan batas-batas luas daerah yang berpengaruh pada DAS tersebut.

Pada basin model ini dibutuhkan peta background yang dapat diimport dari CAD (Computer Aided Design) maupun GIS (Geografic Information System). Elemen-elemen yang digunakan untuk mensimulasikan limpasan adalah subbasin, reach, dan junction. Berikut ini adalah gambaran Sub DAS pada daerah studi.

Gambar 2‑16. Basin Model Pada Lokasi Pekerjaan

Gambar 2 17. Peta Sub Das

4.5. Proses Kehilangan Air Pada Sub-Das

Model untuk perhitungan kehilangan air hujan pada sub-das adalah pemodelan untuk menghitung kehilangan air yang terjadi karena proses intersepsi dan pengurangan tampungan. Metode yang digunakan pemodelan ini  adalah SCS Curve Number. Limpasan permukaan dalam model HEC-HMS merupakan hujan efektif yang didapat dari curah hujan dikurangi dengan intersepsi, infiltrasi, tampungan detensi, evaporasi dan transpirasi.  “Soil Conservation Service (SCS) Curve Number (CN) model adalah salah satu model infiltrasi yang merupakan fungsi komulatif dari curah hujan, tutupan tanah, dan kandungan air sebelumnya yang dihitung dengan rumus berikut.

Dimana;

Pe        =          Akumulasi tinggi hujan efektif pada waktu t,

P          =          Akumulasi tinggi hujan pada waktu t,

Ia         =          Kehilangan awal,

S          =          Potensi maximum retensi

Limpasan permukaan atau larian akan terjadi bila curah hujan telah melebihi kehilangan awal.  Dari analisis dan penelitian yang ada, SCS mengembangkan suatu formula empiris hubungan Ia dan S.

Jadi rumusan hujan efektif dapat di rubah menjadi rumusan seperti berikut;

Nilai maksimum retensi S dan sifat dari daerah aliran sungai dapat di perkirakan dengan parameter “Curve Number (CN) yang harganya dapat ditentukan atau di estimasi berdasarkan penggunaan lahan, jenis tanah dan kandungan air tanah awal.

Nilai CN berkisar dari 100 (untuk badan air) dan nilai CN sekitar 30 untuk tanah yang lolos air.  Tabel pedoman harga CN untuk setiap kondisi tanah dan penggunaan lahan dapat dilihat pada lampiran.  Nilai CN composit pada suatu daerah aliran sungai dapat dihitung dengan rumus berikut;

Dimana:

  • CNcomposite = nilai CN yang digunakan dalam model HECHMS
  • i = indek dari sub-divisi daerah aliran sungai yang penggunaan lahan dan jenis tanahnya sama atau seragam.
  • CNi = Nilai CN untuk sub-divisi i.
  • Ai = luas daerah aliran sungai sub-divisi i.

4.6. Hidrograf Satuan Sintetis SCS

Air hujan yang tidak terinfiltrasi atau jatuh secara langsung ke permukaan tanah akan menjadi limpasan permukaan. Limpasan permukaan yang terjadi akan mengalir ke palung sungai suatu DAS, limpasan permukaan tersebut (direct runoff) mengalir sesuai dengan gradien kemiringan tanah kea rah sungai. Transform method (metode transformasi) digunakan untuk menghitung aliran langsung dari limpasan air hujan. Dalam studi ini teknik transformasi yang digunakan adalah teknik hidrograf satuan sintetik  SCS.

Pada pemodelan ini  parameter yang dibutuhkan  adalah Lag, yaitu tenggang waktu (time lag) antara titik berat hujan efektif dengan titik berat hidrograf. Parameter ini didasarkan dan diturunkan pada data dari beberapa daerah tangkapan air wilayah pertanian. Parameter tersebut dibutuhkan untuk menghitung puncak dan waktu hidrograf, secara otomatis model HEC-HMS akan membentuk ordinat-ordinat hidrograf dan fungsi waktu.

Lag (Tp) dapat dicari dengan rumus :

Dimana :

L          =  Panjang lintasan maksimum

S          =  Kemiringan rata-rata

tc         =  Waktu konsentrasi

4.7. Debit Rencana 13 Sungai Makro di DKI Jakarta

Pada studi ini, debit rencana dihitung dengan menggunakan software HEC-HMS. Digunakan metode HEC–HMS karena pengoperasiannya menggunakan sistem yang dapat digunakan sejalan dengan “Windows Environment” sehingga penyiapan data, eksekusi model, dan melihat hasilnya dapat dalam berbagai bentuk (dalam bentuk tabel dan grafik satuan waktu) yang dapat dilakukan dalam model ini. Peta background dan data daerah tangkapan air dapat dengan mudah dimasukkan kedalam model dengan teknologi Geographic Information System

(GIS) dan Computer Aided Design (CAD ).

HEC–HMS adalah software yang dikembangkan oleh U.S Army Corps of Engineering. Software ini digunakan untuk analisa hidrologi dengan mensimulasikan proses curah hujan dan limpasan langsung ( run off ) dari sebuah wilayah sungai. HEC–HMS di desain untuk bisa diaplikasikan dalam area geografik yang sangat luas untuk menyelesaikan masalah, meliputi suplai air daerah pengaliran sungai, hidrologi banjir, dan limpasan air di daerah kota kecil ataupun kawasan  tangkapan air alami. Hidrograf  satuan yang dihasilkan dapat digunakan langsung ataupun digabungkan dengan software lain yang digunakan dalam ketersediaan air, drainase perkotaan, ramalan dampak urbanisasi, desain pelimpah, pengurangan kerusakan banjir, regulasi penanganan banjir, dan sistem operasi hidrologi (U.S Army Corps of Engineering, 2001).

Model HEC–HMS dapat memberikan simulasi hidrologi dari puncak aliran harian untuk perhitungan debit banjir rencana dari  suatu DAS (Daerah Aliran Sungai).

Model HEC–HMS mengemas berbagai macam metode yang digunakan dalam analisa hidrologi. Dalam pengoperasiannya menggunakan basis sistem windows, sehingga model ini menjadi mudah dipelajari dan mudah untuk digunakan, tetapi tetap dilakukan dengan pendalaman dan pemahaman dengan model yang digunakan. Di dalam model HEC–HMS mengangkat teori klasik hidrograf satuan untuk digunakan dalam permodelannya, antara lain  hidrograf satuan sintetik Synder, Clark, SCS, ataupun kita dapat mengembangkan hidrograf satuan lain dengan menggunakan fasilitas user define hydrograph (U.S Army Corps of Engineering, 2001). Sedangkan untuk menyelesaikan analisis hidrologi ini, digunakan hidrograf satuan sintetik dari SCS (soil conservation service) dengan menganalisa beberapa parameternya, maka hidrograf ini dapat disesuaikan dengan kondisi di Pulau Jawa.

Konsep dasar perhitungan dari model HEC–HMS adalah data hujan sebagai  input air untuk satu atau beberapa sub daerah tangkapan air ( sub basin ) yang sedang dianalisa. Jenis datanya berupa intensitas, volume, atau komulatif volume hujan. Setiap sub basin dianggap sebagai suatu tandon yang non linier dimana inflownya adalah data hujan. Aliran permukaan, infiltrasi, dan penguapan adalah komponen yang keluar dari sub basin.

Dari analisa HEC-HMS didapatkan debit banjir 2 tahun, 5 tahun, 50 tahun dan 100 tahun dari sungai-sungai utama yang ada di wilayah DKI yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2‑9.  Debit Banjir Rencana Hasil Analisis

Sungai Debit (m³/s)
Q 2 Q 25 Q 50 Q 100
Cengkareng Drain 466.90 537.70 563.60 593.30
Mookervart 79.10 129.20 143.50 157.20
Angke 192.00 239.50 259.50 281.60
Pesanggrahan 152.10 198.90 217.30 237.10
Sepak Meruya 45.00 66.30 72.10 77.90
Grogol 23.50 30.00 32.50 35.30
Sekretaris 29.70 56.20 65.50 76.20
Banjir Kanal Barat 503.30 623.20 661.40 699.80
Krukut 103.50 163.40 180.00 196.60
Ciliwung (Pintu Manggarai) 397.00 478.10 512.10 557.00
Kali Baru Timur 45.50 72.80 80.20 88.10
Inlet BKT (Cipinang) 56.00 79.30 86.20 93.20
Inlet BKT (Sunter) 87.60 131.50 145.40 159.60
Inlet BKT (Buaran) 30.00 52.10 59.30 66.80
Inlet BKT (Jatikramat) 26.00 43.80 49.80 55.90
Inlet BKT (Cakung) 37.40 64.40 72.30 80.00
BKT (Muara) 355.30 505.60 548.70 591.20
Sunter 81.10 159.40 187.50 219.80
Cakung 78.40 129.70 144.40 159.50
Cakung Lama 16.80 22.10 23.60 25.20

Sumber : Olahan Hec-HMS

Gambar 2‑18. Skema Debit Hasil Analisis

Gambar 2‑19. Hidrograf Banjir Cengkareng Drain

Gambar 2 20. Hidrograf Banjir Saluran Mookervart

Gambar 2‑21. Hidrograf Banjir Sungai Angke

Gambar 2 22. Hidrograf Banjir Sungai Sepak

Gambar 2‑23. Hidrograf Banjir Sungai Pesanggrahan

Gambar 2‑24. Hidrograf Banjir Sungai Sekretaris

Gambar 2‑25. Hidrograf Banjir Sungai Grogol

Gambar 2‑26. Hidrograf Banjir Sungai Krukut

Gambar 2‑27. Hidrograf Banjir Sungai Ciliwung

Gambar 2‑28. Hidrograf Banjir Banjir Kanal Barat

Gambar 2‑29. Hidrograf Banjir Sungai Sunter

Gambar 2‑30. Hidrograf Banjir Sungai Banjir Kanal Timur

Gambar 2‑31. Hidrograf Banjir Sungai Cakung

4.8. Pengendalian Banjir Terpadu dengan Konsep Zero Debit

Analisa pendistribusian bamjir akibat hujan ini perlu dibantu dengan pemodelan hidrologi dan pemodelan hidrolika.  Pemodelan hidrolika digunakan untuk menganalisis berapa kapasitas pengaliran dari sungain yang ada, sedang pemodelan hidrologi untuk menganalisis berapa air yang dapat di tahan oleh situ atau embung serta berapa bagian air hujan yang harus ditahan di lokasi turunnya oleh sarana detensi dan retensi yang perlu dibangun untuk setiap sub-DASnya.

4.8.1.  Pendekatan Teknis

Pola pikir dan konsep pemecahan masalah di dalam meriview merencana dan merancang sistim drainase dan pengendalian banjir perlu mengacu pada Undang-undang No. 7/2004 tentang sumber daya air, yang cakupannya meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Perencanaan dan perancangan  sistim drainase dan pengendalian banjir, merupakan salah satu aspek yang ada di dalam UU No. 7 Tahun 2004 yaitu pengendalian daya rusak air, mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan daya rusak air.  Aspek pengendalian daya rusak air adalah pengendalian banjir, pencegahan erosi dan sedimentasi, tanah longsor, dan intrusi air laut. Jadi rencana induk drainase dan pengendalian banjir perlu mengkaji dan disusun secara terpadu dan menyeluruh.  Di dalam undang-undang No. 7 Tahun 2004, diuraikan bahwa pengendalian daya rusak air merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.  Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan di dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan daya rusak air. Berikut ini adalah beberapa hal yang dirancang sebagai kebijakan dari pemeritah di dalam mengendalikan daya rusak air :

  1. Meningkatkan kesiapan pemilik kepentingan dalam menghadapi daya rusak air, dengan mencegah perubahan fungsi daerah manfaat sungai serta melaksanakan kebersihan lingkungan untuk kelancaran aliran air.
  2. Melindungi kawasan budidaya dari banjir, prioritas daerah pemukiman, daerah produksi dan prasarana umum.  Keterkaitan kebijakan ini terhadap lokasi pekerjaan adalah melakukan perlindungan daerah pemukiman, prasarana umum dan daerah produksi non pertanian terhadap banjir.
  3. Mengintegrasikan pengelolaan drainase perkotaan dan pengendalian banjir.
  4. Pengalokasian ruang di dalam rencana tata ruang perlu memperhatikan banjir.
  5. Melakukan pemisahan pembuangan air limbah dengan air hujan terutama pada daerah pemukiman baru.

Menghambat peningkatan besaran debit banjir dengan menerapkan konsep “zero delta Q policy”, yaitu  memasukkan norma tersebut kedalam standar, pedoman dan manual perencanaan dan pengembangan kawasan serta melakukan upaya pengendalian erosi dan sedimentasi pada daerah yang dikembangkan.

Dilihat dari sisi keseimbangan siklus hidrologi, maka dewasa ini telah terjadi degradasi sumberdaya air sedemikian tak terkendali dan dalam skala yang cukup luas, sehingga menyebabkan ke-tidak-seimbangan alam dari proses daur hidrologi seperti diindikasikan dengan meningkatnya debit banjir yang terjadi di sebagian besar DAS di Indonesia, terjadinya periode kekeringan (yang lebih lama, lebih meluas), serta menurunnya ketersediaan air permukaan serta air tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai air baku. Disisi lain, karena keterbatasan dalam pemeliharaan sarana-prasarana bangunan air seperti bangunan pengaman sungai yang sangat terbatas, maka terdapat kondisi umum yaitu degradasi kualitas infrastruktur bangunan air yang ada. Kondisi demikian akan menyebabkan manfaat bangunan air tersebut menjadi tidak optimal. Beberapa permasalahan akibat terbatasnya perhatian dan beaya untuk operasi dan pemeliharaan bangunan keairan adalah kondisi bangunan makin rusak, tidak dapat berfungsi optimal, kemanfaatan berkurang, bisa membahayakan, dan sangat merugikan. Akan tetapi, mengingat bahwa air lebih merupakan sebagai barang sosial, maka upaya untuk meningkatkan “recovery” dari pengusahaan air akan sangat sulit. Hal demikian memerlukan pendekatan sosial dan budaya supaya keterlibatan masyarakat dapat diharapkan.   Dari karakteristik seperti tersebut di atas, maka salah satu kunci pokok dari keberhasilan pengelolaan sumberdaya air adalah keterpaduan (integrasi) pengelolaan dan keterlibatan semua parapihak. Sebagai ilustrasi dari peranan berbagai pihak (stakeholders) disajikan di atas.

Gambar 2‑32. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Kompleks

Ketika pengelolaan Sumber Daya Air (termasuk sarana-prasarananya) telah kehilangan integritas dan keterpaduannya, maka ke-tidak-seimbangan antara sumber daya alam, tindakan manusia (stakeholders), serta budaya masyarakat setempat dapat mengakibatkan permasalahan banjir, kekurangan air, penurunan kualitas air, dan degradasi bangunan-bangunan drainase, serta lainnya yang semakin kompleks. Pengelolaan Sumberdaya Air merupakan sesuatu yang kompleks.

Pengelolaan banjir merupakan hal yang rumit karena melibatkan banyak parapihak, nilai air masih lebih sebagai barang sosial daripada barang ekonomi (padahal tingkat kepentingan dan ketergantungan kita pada air sangat vital), serta tidak mengenal batas administrasi.

4.8.2. Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir Terpadu

Permasalahan mendasar yang dihadapi pada sistem drainase atau pengendalian banjir perkotaan adalah meningkatnya beban sistem (debit) akibat terjadinya alih fungsi lahan, yang diperberat dengan tingginya laju sedimentasi akibat meningkatnya erosi lahan maupun sistem persampahan yang belum baik.  Di lain pihak, penyelesaian masalah banjir perkotaan dengan jalan meningkatkan kapasitas sistem, sangat sulit dilakukan karena keterbatasan lahan. Saat ini pengelolaan banjir terpadu merupakan suatu sisyim pengendalian banjir yang paling cocok.

Prinsip pengelolaan banjir terpadu adalah pengelolaan banjir yang menyeluruh melalui kegiatan fisik dan/atau non-fisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir serta pengalokasian curah hujan pada satu DAS dan/atau beberapa DAS yang terhubung.

Penanganan aliran permukaan dilakukan menganut prinsip mengutamakan pengurangan aliran permukaan akibat air hujan pada subdas-subdas dengan mempertimbangkan kapasitas pengaliran dari sungai-sungai utama.  Sedang penanganan ROB dilakukan dengan menahan masuknya air pasang ke daratan.  Untuk mengelola banjir mengacu pada peraturan Sumber Daya Air dan Tata Ruang yang berlaku secara terpadu perlu dilakukan upaya-upaya seperti berikut ;

  • Pembangunan sarana fisik pengendali banjir merupakan upaya fisik, Kegiatan fisik dalam rangka pengelolaan banjir komprehensif dilakukan melalui pembangunan prasarana dan sarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana banjir.  Kegiatan fisik pengendalian banjir tersebut dapat berupa kegiatan konservasi sumber daya air dan perbaikan sungai.  Kegiatan konservasi sumber daya air ditujukan untuk mengendalikan aliran permukaan, dapat dilakukan dengan pembangunan sarana retensi dan sarana detensi, serta rekayasa pelestarian sumber daya air (check dam, terasering, reboisasim dan lainnya).  Kegiatan perbaikan sungai ditujukan untuk memaksimalkan kapasitas pengaliran sungai, dapat dilakukan dengan perbaikan alur, pembuatan tanggul dan perbaikan tebing.
  • Kegiatan non-fisik dalam rangka pengelolaan banjir komprehensif dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.  Pengaturan sebagaimana dimaksud meliputi:
    • Penetapan kawasan rawan bencana pada setiap DAS dan/atau beberapa DAS yang terhubung;
    • Penetapan sistem peringatan dini pada setiap DAS dan/atau beberapa DAS yang terhubung;
    • Penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian banjir;
    • Penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat banjir.
  • Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi:
    • Penyebarluasan informasi dan penyuluhan pencegahan banjir;
    • Pelatihan tanggap darurat akibat adanya banjir; dan
    • Penyuluhan konsep hidup harmoni dengan banjir
  • Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi:
    • Pengawasan penggunaan lahan pada satu DAS dan/atau beberapa DAS yang terhubung;
    • Pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian banjir.
  • Pengendalian sebagaimana dimaksud meliputi:
    • Pengendalian penggunaan lahan pada satu DAS dan/atau beberapa DAS yang terhubung sesuai dengan kriteria dan peraturan yang bersangkutan;
    • Upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan banjir.
    • Upaya Penyeimbangan Hulu-Hilir pada satu DAS dan/atau beberapa DAS yang terhubung dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan. Penyeimbangan hulu dan hilir adalah penyelarasan antara upaya kegiatan konservasi di bagian hulu dengan pengurangan resiko banjir di daerah hilir.  Pengelolaan banjir komprehensif pada daerah urban mengalami kendala-kendala antara lain keterbatasan lahan untuk pengembangan/pembangunan sarana dan prasarana baru, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir. Hal ini mengakibatkan terbatasnya kapasitas pengaliran sungai dan/atau kanal banjir.  Dengan demikian perlu dilakukan upaya retensi dan detensi air permukaan di lokasi turunnya hujan, mengacu pada konsep zero delta Q policy. Penanganan aliran permukaan dilakukan dengan prinsip mengutamakan penanganan aliran permukaan akibat air hujan pada subdas-subdas dengan mempertimbangkan kapasitas pengaliran dari sungai-sungai utama.

Mekanisme penataan ruang dalam pengelolaan banjir komprehensif dilakukan melalui penetapan dan penerapan norma dan standar ruang yang meliputi tata letak, pola ruang (kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan penyangga) dan struktur ruang (sistem pengendalian banjir).  Mekanisme penataan ruang dalam rangka pengelolaan banjir terpadu dengan pendekatan kelembagaan dan keterlibatan masyarakat dilaksanakan dengan pengendalian pemanfaatan ruang berupa aturan zonasi,  insentif dan disinsentif; perizinan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang; sanksi terhadap pelanggaran yang berlaku; serta menetapkan kawasan retensi air sebagai kawasan lindung prioritas dan melaksanakan konsolidasi tanah, yang dilaksanakan per sub DAS.  Kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilakukan dengan pendekatan kelembagaan dan keterlibatan masyarakat.

Peningkatan debit banjir akibat alih fungsi lahan dari lahan hijau menjadi lahan terbangun bisa berkali lipat, sementara peningkatan kapasitas sistem hampir tidak mungkin mengejar peningkatan debit, karena kepadatan penduduk yang meningkat terus. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengatasi permasalahan banjir di perkotaan kecuali dengan jalan membatasi beban / debit banjir yang masuk ke sistem drainase dengan menahan limpasan permukaan dilokasi turunnya air hujan.

Detensi dan retensi adalah dua upaya dalam menahan limpasan permukaan untuk menurunkan puncak banjir sehingga berkurangnya kerusakan yang di akibatkannya.  Penggunaaan dua istilah ini seringkali tertukar artinya satu dengan yang lain, meskipun keduanya mempunyai artiyang berbeda.  Kolam detensi adalah suatu kolam yang dimanfaatkan untuk menampung kelebihan air banjir yang kemudian secara perlahan dialirkan sesuai dengan penurunan aliran yang ada di saluran drainasi atau sungai.  Sehingga arti dari kolam detensi adalah kolam penampungan sementara aliran banjir, yang merupakan upaya konservasi dari cara pengendalian banjir terpadu.  Kolam retensi adalah satu upaya penampungan permanen air hujan, karena air hujan yang ditampung sebagian diresapkan, sebagian diuapkan tetapi masih diperlukan limpasan langsung sebagai pengamanan sistim.  Tujuan pemanfaatan kolam retensi dan kolam retensi adalah untuk menurunkan puncak banjir dan memperbaiki kandungan air tanah suatu wilayah.

Cara konservasi sumberdaya air  yang sudah banyak dikembangkan dan dipraktekkan adalah pengelolaan atau pemanenan air hujan (rainwater harvesting = RWH).  Konsep dasar dari metode tersebut adalah bagaimana mengelola air hujan supaya limpasan minimal, dan/atau limpasan yang masuk ke sistem saluran dapat diatur, dengan jalan meningkatkan resapan dan/atau penampungan sementara.

4.8.3. Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting = RWH)

Upaya pendistribusian banjir atau air hujan perlu menerapkan teknologi pemanenan air hujan yang tepat memungkinkan mengubah air hujan sebagai sumber bencana menjadi barang bernilai. Sebenarnya fasilitas pemenenan air hujan sudah diterapkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Hal ini terlihat pada tata permukiman tempo dulu, di mana di halaman kanan, kiri, dan belakang rumah selalu ada parit atau kolam (bhs Jawa belumbang) sebagai panampung air hujan. Juga adanya larangan mengurug sumur-sumur tua yang sudah tidak difungsikan. Konsep pemanenan air hujan adalah penerapan konsep detensi dan retensi, yaitu menahan atau menampung air hujan yang selanjutnya di serapkan ke dalam tanah.

Detensi dan retensi adalah dua upaya dalam menurunkan puncak banjir sehingga berkurangnya kerusakan yang di akibatkannya.  Penggunaaan dua istilah ini seringkali tertukar artinya satu dengan yang lain, meskipun keduanya mempunyai arti yang berbeda.  Kolam detensi adalah suatu kolam yang dimanfaatkan untuk menampung kelebihan air banjir yang kemudian secara perlahan dialirkan sesuai dengan penurunan aliran yang ada di saluran drainasi atau sungai.  Sehingga arti dari kolam detensi adalah kolam penampungan sementara aliran banjir, yang merupakan upaya konservasi dari cara pengendalian banjir terpadu.  Kolam retensi adalah satu upaya penampungan permanen air hujan, karena air hujan yang ditampung sebagian diresapkan, sebagian diuapkan tetapi masih diperlukan limpasan langsung sebagai pengamanan sistim.  Tujuan pemanfaatan kolam retensi dan kolam retensi adalah untuk menurunkan puncak banjir dan memperbaiki kandungan air tanah suatu wilayah.

Tujuan pengembangan dan penerapan fasilitas pemanenan air hujan diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan keberlanjutan ketersediaan air permukaan dan air tanah
  2. Konservasi air dengan menampung kelebihan air yang akan masuk sungai dan mengurangi air yang terbuang percuma ke laut selama musim penghujan
  3. Mengamankan kawasan perkotaan maupun perdesaan dari banjir dengan menahan air di daerah tangkapannya
  4. Menurunkan laju erosi
  5. Memperbaiki lingkungan perkotaan maupun perdesaan
  6. Memperbaiki kualitas air.

Komponen di dalam sistim pemanenan air hujan, adalah seperti berikut.

  1. Hujan : hujan merupakan sumber air yang dipanen
  2. Daerah tangkapan: areal di mana hujan terjadi
  3. Sistem pembawa : fasilitas yang membawa air dari daerah tangkapan ke peresapan atau penampungan
  4. Fasilitas penyimpanan : di permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, atau akifer.

4.9. Kondisi Eksisting Sungai

Berikut ini adalah gambaran kondisi existing pada masing2 sungai yang ditunjukkan dengan potongan memanjang disertai dengan beberapa cross section sungai. Analisis dilakukan pada sungai dengan penampang sesuai kondisi existing. Sesudah itu dilakukan analisa sesuai dengan konsep/usulan penanganan banjir pada masing-masing sungai. Berikut ini adalah hasil analisa yang telah dilakukan.

 

November 30, 2010

PP 43 / 2008

Filed under: — Sahroel Polontalo @ 11:08 am

PP NO. 43 TAHUN 2008 TENTANG AIR TANAH

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2008
TENTANG
AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 12  ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3),  Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 Undang-  Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Air Tanah;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber  Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4377);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
  2. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat   menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
  3. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi   oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian   hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
  4. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air   yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
  5. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air   tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
  6. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang   bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
  7. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan,   melaksanakan, memantau, mengevaluasi   penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
  8. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
  9. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara   keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan   fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas   dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan   makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
  10. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan,   penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan   pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
  11. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk   mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan   kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
  12. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur   bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman   teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan,   pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
  13. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur   gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan   air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman    teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan,   pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
  14. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak   guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
  15. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
  16. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
  17. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
  18. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk   memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
  19. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
  20. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
  21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah   Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan   pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana   dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  22. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola   secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan   hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air   yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 3

(1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola dengan prinsip keterpaduan dengan air permukaan.

(2) Ketentuan mengenai air permukaan sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

BAB II
LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2   didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan   berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 5

(1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud   dalam Pasal 4 ditujukan sebagai arahan dalam   penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan   air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem   informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.

(2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air.

(3) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. kebijakan nasional sumber daya air;
b. kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi; dan
c. kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota.

(4) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air.

Pasal 6

(1) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.

(2) Kebijakan teknis pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional;
b. kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi; dan
c. kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/ kota.

(3) Menteri menyusun dan menetapkan kebijakan teknis   pengelolaan air tanah nasional dengan mengacu pada   kebijakan nasional sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.

(4) Gubernur menyusun dan menetapkan kebijakan teknis   pengelolaan air tanah provinsi dengan mengacu pada   kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional   sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman   pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat   provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.

(5) Bupati/walikota menyusun dan menetapkan kebijakan   teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota dengan   mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah   provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan   berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air   pada tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c.

(6) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah oleh   Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana   dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan   sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik   dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur  masyarakat terkait.

Bagian Ketiga
Cekungan Air Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

(1) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai:

a. cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota;
b. cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
c. cekungan air tanah lintas provinsi; dan
d. cekungan air tanah lintas negara.

(3) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud   pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada kriteria dan tata cara penetapan cekungan air tanah.

Paragraf 2
Kriteria Cekungan Air Tanah

Pasal 8

Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah;
b. mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; dan
c. memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Paragraf 3
Tata Cara Penetapan Cekungan Air Tanah

Pasal 9

(1) Menteri menyusun rancangan penetapan cekungan air tanah.

(2) Penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah dilakukan melalui:

a. identifikasi cekungan air tanah;
b. penentuan batas cekungan air tanah; dan
c. konsultasi publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan   penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Rancangan penetapan cekungan air tanah dapat   diusulkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

(2) Rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) harus disusun melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(3) Rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana   dimaksud pada ayat (2) sebelum diajukan kepada Menteri   harus dikonsultasikan dengan dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah.

(4) Dalam hal dewan atau wadah koordinasi pengelolaan   sumber daya air daerah tidak atau belum terbentuk,   rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana   dimaksud pada ayat (3) langsung disampaikan kepada Menteri.

(5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat   (1), ayat (2), dan ayat (3) atau ayat (4) Menteri melakukan evaluasi.

(6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada   ayat (5), Menteri dapat menolak atau menyetujui usulan rancangan penetapan cekungan air tanah.

Pasal 11

(1) Rancangan penetapan cekungan air tanah, baik yang  disusun oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9 ayat (1) maupun yang diusulkan oleh gubernur  dan/atau bupati/walikota yang disetujui oleh Menteri  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6)  disampaikan oleh Menteri kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk mendapatkan pertimbangan.

(2) Rancangan penetapan cekungan air tanah yang telah  mendapat pertimbangan Dewan Sumber Daya Air  Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  disampaikan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan.

(3) Cekungan air tanah yang telah ditetapkan oleh Presiden  menjadi dasar pengelolaan air tanah oleh Menteri,  gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengelolaan air tanah di luar cekungan air tanah yang  telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 12

Cekungan air tanah yang telah ditetapkan dapat ditinjau  kembali apabila ada perubahan fisik pada cekungan air tanah  yang bersangkutan dan/atau ditemukan data baru berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat
Strategi Pengelolaan Air Tanah

Pasal 13

(1) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 4 merupakan kerangka dasar dalam  merencanakan, melaksanakan, memantau, dan  mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah,  pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.

(2) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi  dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

(3) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) terdiri atas pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai:

a. dalam satu kabupaten/kota;
b. lintas kabupaten/kota;
c. lintas provinsi;
d. lintas negara; dan
e. strategis nasional.

(4) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air.

Pasal 14

(1) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 13 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah.

(2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan pada setiap cekungan air tanah.

(3) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) terdiri atas strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada:

a. cekungan air tanah lintas provinsi atau lintas negara;
b. cekungan air tanah lintas kabupaten/kota; dan
c. cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 15

(1) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:

a. potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis cekungan air tanah yang bersangkutan;
b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
c. perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

(2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat:

a. tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan;
b. skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah;
c. dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih  dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan skenario pengelolaan air tanah.

Pasal 16

(1) Menteri menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan  pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas  provinsi atau cekungan air tanah lintas negara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf  a  berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah  nasional dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(2) Gubernur menyusun dan menetapkan strategi  pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air  tanah lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berdasarkan kebijakan  teknis pengelolaan air tanah provinsi dan mengacu pada  pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Bupati/walikota menyusun dan menetapkan strategi  pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air  tanah dalam satu kabupaten/kota sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c berdasarkan  kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota  dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(4) Penyusunan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah  oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui  konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 17

Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:

a. disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
b. dikondisikan dalam masa 25 (dua puluh lima) tahun  kedepan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

BAB III
PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan  prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

(2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan  konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(3) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana  dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur, dan  bupati/walikota dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

(1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk  menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang  berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan  konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan  rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis  wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.

(3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana  kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana  pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 20

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disusun melalui tahapan:

a. inventarisasi air tanah;
b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2
Inventarisasi

Pasal 21

(1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 20 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.

(2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kuantitas dan kualitas air tanah;
b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;

c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.

(3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.

(4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan:

a. pemetaan;
b. penyelidikan;
c. penelitian;
d. eksplorasi; dan/atau
e. evaluasi data.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 22

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur,  atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan pihak lain.

Pasal 23

(1) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh  bupati/walikota dilaporkan kepada Menteri dan gubernur.

(2) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh  gubernur dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada bupati/walikota.

(3) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan milik negara.

Paragraf 3
Penetapan Zona Konservasi

Pasal 24

(1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.

(2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri, gubernur,  atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya  setelah melalui konsultasi publik dengan  mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

(3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.

(4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:

a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah  imbuhan air tanah; dan
b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.

(5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau  kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas,  dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan  zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4
Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 25

(1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c memuat pokok-pokok program  konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:

a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan;
b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

(3) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) terdiri atas rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah:

a. lintas provinsi atau lintas negara;
b. lintas kabupaten/kota; dan
c. dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 26

(1) Menteri menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan  air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi atau  cekungan air tanah lintas negara sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a berdasarkan strategi  pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air  tanah lintas provinsi atau cekungan air tanah lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

(2) Gubernur menyusun dan menetapkan rencana  pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas  kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25  ayat (3) huruf b berdasarkan strategi pelaksanaan  pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas  kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

(3) Bupati/walikota menyusun dan menetapkan rencana  pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam  satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal  25 ayat (3) huruf c berdasarkan strategi pelaksanaan  pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam  satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

(4) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah oleh Menteri,  gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai  dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan  mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 27

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26:

a. disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
b. terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah,  dan jangka pendek yang jangka waktunya masing-masing  diserahkan kepada kesepakatan pihak yang berperan  dalam perencanaan di setiap cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
c. dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan strategi  pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 28

(1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi kegiatan  pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam  kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh  Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya dengan mengacu pada rencana  pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

(3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam  melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.

(4) Selain Menteri, gubernur, dan bupati/walikota,  pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan  oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.

(5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada  zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan  lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 29

(1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 28 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.

(2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 30

(1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 28 ditujukan untuk  mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan,  pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah.

(2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:

a. pemeliharaan cekungan air tanah;
b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

(3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan  pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.

(4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air  tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. operasi prasarana pada cekungan air tanah yang  terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah  yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi,   operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 32

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

(2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam  melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air  tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain.

(3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui:

a. pengamatan;
b. pencatatan;
c. perekaman;
d. pemeriksaan laporan; dan/atau
e. peninjauan secara langsung.

(4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan  pelaksanaan pengelolaan air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 33

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.

(2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Pasal 34

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan  sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja  dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima
Konservasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

(1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga  kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.

(2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.

(3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air  tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:

a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
b. pengawetan air tanah; dan
c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air
tanah.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan  konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 36

(1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.

(2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.

(3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:

a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.

(4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.

(5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada  ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang  merupakan bagian dari sistem informasi air tanah nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

(6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada  ayat (5) digunakan oleh Menteri, gubernur, atau  bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai  bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 37

(1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36  digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.

(2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  wajib disediakan dan dipelihara oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

(1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36  ayat (3) dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan  oleh Menteri dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:

a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 2
Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 39

(1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a ditujukan  untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.

(2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur,  atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.

(3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 40

(1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan  air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:

a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian  atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

(2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan  dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.

(3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah  pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:

a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi  secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
c. menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf 3
Pengawetan

Pasal 41

(1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 35 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.

(2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. menghemat penggunaan air tanah;
b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
c. mengendalikan penggunaan air tanah.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 42

(1) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
f. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 43

(1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan  dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbuhan buatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 44

(1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok seharihari;
d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.

(2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:

a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4
Pengelolaan Kualitas dan
Pengendalian Pencemaran

Pasal 45

(1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)  huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan  memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.

(2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air  tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. mencegah pencemaran air tanah;
b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 46

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air  tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Bagian Keenam
Pendayagunaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

(1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk  memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan  pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

(2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.

(3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penatagunaan;
b. penyediaan;
c. penggunaan;
d. pengembangan; dan
e. pengusahaan.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2
Penatagunaan

Pasal 48

(1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 47 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan  zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah  pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.

(2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. sebaran dan karakteristik akuifer;
b. kondisi hidrogeologis;
c. kondisi dan lingkungan air tanah;
d. kawasan lindung air tanah;
e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
g. ketersediaan air permukaan.

(3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana  pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan  pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya menetapkan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana  dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan  memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi  pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air  pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan air tanah dapat langsung  dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 49

(1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud  dalam pasal 48 ayat (1) disusun oleh Menteri, gubernur,  atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan :

a. kuantitas dan kualitas air tanah;
b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertambahannya;
d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.

(2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air  tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi  pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air  pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk,  penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air  tanah dapat langsung dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan  ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Penyediaan

Pasal 50

(1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  47 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi  kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk  berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.

(2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah  dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:

a. kebutuhan pokok sehari-hari;
b. pertanian rakyat;
c. sanitasi lingkungan;
d. industri;
e. pertambangan; dan
f. pariwisata.

(3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.

(4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.

Pasal 51

(1) Rencana penyediaan air tanah disusun dengan  memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada  wilayah sungai yang bersangkutan.

(2) Rencana penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Penggunaan

Pasal 52

(1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.

(2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.

(3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan  penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.

(4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air  tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak  melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.

(5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:

a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
b. kondisi dan lingkungan air tanah;
c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
d. penggunaan air tanah yang telah ada.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 53

(1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.

(2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis  dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan  potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.

(3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona  perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 54

(1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah  yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.

(2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.

(3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

(4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk  kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh bupati/walikota.

(5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada  ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 55

(1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.

(2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk  memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan sebagai berikut:

a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m3/bulan per  kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.

(3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk  memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per  kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 5
Pengembangan

Pasal 56

(1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.

(2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

(3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air  tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta  tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.

(4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.

(5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :

a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
b. kondisi dan lingkungan air tanah;
c. kawasan lindung air tanah;
d. proyeksi kebutuhan air tanah;
e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
g. ketersediaan air permukaan.

(6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:

a. survei hidrogeologi;
b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 6
Pengusahaan

Pasal 57

(1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 47 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan  penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:

a. bahan baku produksi;
b. pemanfaatan potensi;
c. media usaha; atau
d. bahan pembantu atau proses produksi.

(2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah  untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat
masyarakat setempat terpenuhi.

(3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.

(4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:

a. rencana pengelolaan air tanah;
b. kelayakan teknis dan ekonomi;
c. fungsi sosial air tanah;
d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

(2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui  izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh bupati/walikota.

(3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada  ayat (3) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 59

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air  ikutan dan/atau pengeringan (dewatering) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 60

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah  pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Daya Rusak

Pasal 61

(1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk  mencegah, menanggulangi intrusi air asin, dan  memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin,  serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.

(2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan  pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah  imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 62

(1) Untuk mencegah terjadinya intrusi air asin sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan  membatasi pengambilan air tanah di daerah pantai yang  mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara muka  air tanah tawar dan muka air tanah asin.

(2) Untuk menanggulangi terjadinya intrusi air asin  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilarang mengambil air tanah di daerah pantai.

(3) Untuk memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)  dilakukan dengan cara menciptakan resapan buatan atau  membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.

Pasal 63

(1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan  mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin  pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

(2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.

(3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air  tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 65

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Menteri,  gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 66

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan  lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah  yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan intrusi  air asin dan pemulihan akibat intrusi air asin sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 62 dan/atau melakukan tindakan  penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 67

(1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin  pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan  permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:

a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya  pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai  dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin  pengusahaan air tanah, pemohon dikenakan retribusi  perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 68

(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah
diterbitkan oleh bupati/walikota dengan ketentuan:

a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan  lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;
b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota  setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari gubernur; atau
c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah  kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi  teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten/kota yang membidangi air tanah.

(2) Menteri, gubernur atau dinas yang membidangi air tanah  wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) yang berisi persetujuan atau  penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat  paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi  rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian  atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri dan gubernur.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan rekomendasi teknis diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 70

(1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin  pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.

(2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:

a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 71

(1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin  pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan  pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.

(2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh  instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha  yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.

(3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran  atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:

a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

(4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan  klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian  air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 72

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin  pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 73

(1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72  diberikan oleh bupati/walikota setelah memperoleh  rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Menteri, gubernur, atau dinas dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:

a. ketersediaan air tanah; dan
b. kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 74

(1) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap izin  pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

Pasal 75

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74  dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang  dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan  dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam  izin.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.

(3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian  air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 76

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin  pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 77

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib:

a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada bupati/walikota;
b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri atau gubernur;
c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh bupati/walikota;
e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
f. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan
g. melaporkan kepada bupati/walikota apabila dalam  pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta  pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan halhal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 78

(1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib  memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari  batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah  yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

(2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh bupati/walikota.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Izin

Pasal 79

(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena :

a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
b. izin dikembalikan; atau
c. izin dicabut.

(2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin  pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 80

(1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Menteri,  gubernur, dan bupati/walikota menyelenggarakan sistem informasi air tanah.

(2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber  daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :

a. konfigurasi cekungan air tanah;
b. hidrogeologi;
c. potensi air tanah;
d. konservasi air tanah;
e. pendayagunaan air tanah;
f. kondisi dan lingkungan air tanah;
g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 81

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

a. pengambilan dan pengumpulan data;
b. penyimpanan dan pengolahan data;
c. pembaharuan data; dan
d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 82

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota menyediakan  informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi  pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan  badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan  dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil  kegiatannya kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

(3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan  atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan  dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 83

(1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.

(2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:

a. biaya sistem informasi;
b. biaya perencanaan;
c. biaya pelaksanaan konstruksi;
d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk  pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan  pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.

(4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk  kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.

(5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan  sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam  kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk  pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

(7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan  masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e  merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan  mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan  untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 84

(1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air  tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat berupa:

a. anggaran Pemerintah/pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
b. anggaran swasta; dan/atau
c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.

(2) Anggaran Pemerintah atau pemerintah daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

a. APBN untuk membiayai kegiatan pengelolaan air  tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara.
b. APBD provinsi untuk membiayai kegiatan pengelolaan  air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota
c. APBD kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan  pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota.

(3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran
sertanya dalam pengelolaan air tanah.

(4) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan  dana yang dipungut oleh Pemerintah dari pemegang izin  untuk biaya pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi air tanah.

(5) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(6) Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara  pemungutan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penggunaan PNBP  dari biaya jasa pengelolaan air tanah diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 85

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan  air tanah pada cekungan air tanah lintas negara, lintas   provinsi, lintas kabupaten/kota, dan dalam satu  kabupaten/kota pembiayaan pengelolaannya ditetapkan  bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan  pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dalam bentuk kerjasama.

BAB VII

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN,
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan

Pasal 86

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan  kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan  kinerja dalam pengelolaan air tanah.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.

(3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat  melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.

(4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk  kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 87

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan   kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.

(2) Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan   pengendalian penggunaan air tanah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

(3) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 88

(1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan  untuk  menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan  pengelolaan air tanah dengan peraturan perundangundangan  terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 89

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan  penyelenggaraan pengelolaan air tanah ditingkat nasional.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah di wilayahnya.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap pelaksanaan:

a. konservasi air tanah,
b. pendayagunaan air tanah,
c. pengendalian daya rusak air tanah, dan
d. sistem informasi air tanah.

(4) Menteri atau gubernur melakukan pembinaan dan  pengawasan pemakaian dan pengusahaan air tanah  berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam rekomendasi   teknis bagi penerbitan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah oleh bupati/walikota.

Pasal 90

(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan  atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama  berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan  lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan  pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

(1) Bupati/walikota mengenakan sanksi administratif kepada  setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 77, atau Pasal 78.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
c. pencabutan izin.

Pasal 93

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a  dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan  pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 77 atau Pasal 78.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan  sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masingmasing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

(3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya  setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis  ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara  seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya  setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara  seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua  perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang  telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan  Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua  peraturan perundang-undangan di bidang air tanah yang  merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah  Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) dinyatakan  masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum  dikeluarkan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 97

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 83

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2008
TENTANG
AIR TANAH

I. UMUM

  1. Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan   penghidupan rakyat Indonesia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari.
    Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, tetapi tidak di   setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan.
    Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan   dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti   sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah.
    Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (saturated zone),   lapisan tidak jenuh air (unsaturated zone), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah
    batugamping.
    Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer.
    Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan.
  2. Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah hanya   apabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang   dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah;   mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam   satu sistem pembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan sistem akuifer.
    Berdasarkan kriteria tersebut, sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-   Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, cekungan air tanah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah.
    Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,   pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan   pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan   untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.
  3. Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah, yang   diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan   air tanah, dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan   air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan   pengelolaan sumber daya air baik di tingkat nasional, provinsi,   maupun kabupaten/kota oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber   daya air. Kebijakan pengelolaan air tanah selanjutnya dijabarkan   lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang   disusun dan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota   sebagai arahan dalam teknis pengelolaan air tanah meliputi kegiatan   konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah.
  4. Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan   keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air   tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan   dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatan, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan   air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang   pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam   pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.
  5. Pengaturan konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya   menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah,   pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
    Upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena   penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air   tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan   dampak negatif berupa pencemaran air tanah, intrusi air asin, kekeringan, dan amblesan tanah.
  6. Pengaturan pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung   upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah   yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi   kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak tertutup   kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, sanitasi lingkungan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata.
    Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan,   penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah. Akan tetapi, karena terletak di bawah permukaan tanah,   pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan   atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan   pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian atau pengeboran, pemasangan konstruksi sumur, dan sebagainya.
  7. Pada dasarnya air tanah tidak mempunyai potensi merusak   sebagaimana pada air permukaan, namun, daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu,   baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya,   pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah   berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi   pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila   dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan.
  8. Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan   hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di   bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali   dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan   air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari   bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan   persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang   pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor,   menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan   lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, diperoleh harus   dengan izin. Demikian pula dengan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.
  9. Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk   menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah   berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi   air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang   bersifat mengikat yang diberikan kepada bupati/walikota dalam   menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air   tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah dalam satu   kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari instansi   setempat yang berwenang.Izin yang diterbitkan pada cekungan air  tanah lintas kabupaten/kota   harus memperoleh rekomendasi teknis dari gubernur. Izin yang   diterbitkan pada cekungan air tanah lintas provinsi atau lintas negara harus memperoleh rekomendasi teknis dari Menteri.
  10. Pengaturan sistem informasi air tanah ditujukan untuk menyimpan,   mengolah, menyediakan, dan menyebarluaskan data dan informasi   air tanah dalam upaya mendukung pengelolaan air tanah. Data dan informasi tersebut terdiri atas konfigurasi cekungan air tanah,   hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan   air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan   pengawasan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah,   dan kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan   air tanah. Data dan informasi tersebut diperoleh dari kegiatan   inventarisasi, baik melalui pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, maupun evaluasi data.
  11. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi:   penetapan kebijakan pengelolaan air tanah, penetapan cekungan air   tanah, penetapan strategi pengelolaan air tanah, pengelolaan air tanah sistem informasi air tanah, dan pemberdayaan, pengendalian serta pengawasan pengelolaan air tanah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan dalam
ketentuan ini meliputi penyelenggaraan konservasi,
pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah yang
dilaksanakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung
jawab instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang   bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan   atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Termasuk yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai   pengelolaan sumber daya air, antara lain, proses penyusunan   dan penetapan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air sebagai acuan dalam proses penyusunan dan penetapan kebijakan, strategi, dan rencana pengelolaan air tanah

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a
Yang dimaksud dengan “batas hidrogeologis” adalah batas fisik wilayah pengelolaan air tanah.
Batas hidrogeologis dapat berupa batas antara batuan lulus dan   tidak lulus air, batas pemisah air tanah, dan batas yang   terbentuk oleh struktur geologi yang meliputi, antara lain, kemiringan lapisan batuan, lipatan, dan patahan.

Huruf b
Daerah “imbuhan air tanah” merupakan kawasan lindung air   tanah, di daerah tersebut air tanah tidak untuk didayagunakan,   sedangkan daerah lepasan air tanah yang secara umum dapat didayagunakan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “sistem akuifer” adalah kesatuan   susunan akuifer, termasuk lapisan batuan kedap air yang berada di dalamnya. Akuifer dapat berada pada kondisi tidak tertekan (unconfined) dan/atau tertekan (confined).

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Identifikasi cekungan air tanah, antara lain, meliputi kegiatan survei dan evaluasi data hidrogeologi.

Huruf b
Penentuan batas cekungan air tanah, antara lain, meliputi   kegiatan deliniasi batas cekungan air tanah, pembuatan legenda cekungan air tanah, penamaan cekungan air tanah, dan penentuan geometri.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kewenangannya” adalah untuk:
a. cekungan air tanah lintas provinsi atau lintas negara sebagai kewenangan Menteri;
b. cekungan air tanah lintas kabupaten/kota sebagai kewenangan gubernur; dan
c. cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota sebagai kewenangan bupati/walikota.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Perubahan fisik cekungan air tanah, antara lain, dapat berupa   perubahan batas cekungan air tanah dan perubahan batas administrasi pemerintahan.

Pasal 13

Ayat (1)
Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran
yang konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk
mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “wilayah sungai yang bersangkutan”
adalah merupakan tempat cekungan air tanah berada.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “wilayah sungai yang bersangkutan”
adalah merupakan tempat cekungan air tanah berada.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “wilayah sungai yang bersangkutan”
adalah merupakan tempat cekungan air tanah berada.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Peninjauan kembali strategi pengelolaan air tanah dapat dilakukan dalam hal, antara lain:
1. terjadi perubahan fisik cekungan air tanah
2. ditemukan data baru cekungan air tanah
3. terjadi perubahan sosial ekonomi

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Air tanah yang dikelola meliputi air tanah pada lapisan jenuh air
(saturated zone), lapisan tidak jenuh air (unsaturated zone), dan
sungai bawah tanah di daerah batugamping.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Pemetaan air tanah bertujuan untuk memperoleh data
keterdapatan, sebaran, dan produktivitas akuifer, serta
kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk
peta.

Huruf b
Penyelidikan air tanah bertujuan untuk memperoleh data
kondisi dan lingkungan air tanah, antara lain, konfigurasi
dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan
lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah,
dan/atau dampak pengambilan air tanah.

Huruf c
Penelitian air tanah bertujuan untuk memperoleh data yang
lebih rinci dari penyelidikan air tanah.

Huruf d
Eksplorasi air tanah bertujuan untuk memperoleh data air
tanah mencakup, antara lain, sebaran dan sifat fisik batuan
yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi
sumur, debit optimum, kualitas air tanah, dan lain-lain,
melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan
sumur, uji pemompaan, dan pemeriksaan laboratorium.

Huruf e
Evaluasi data air tanah bertujuan untuk mengetahui
sebaran, kuantitas, dan kualitas air tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah instansi atau
lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan
usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.
Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah”
adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah
sangat penting sehingga dilindungi seperti kawasan lindung.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah”
adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan
seperti kawasan budi daya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Rencana jangka panjang pengelolaan air tanah dapat disusun
untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.
Rencana jangka menengah pengelolaan air tanah dapat disusun
untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Rencana jangka pendek pengelolaan air tanah dapat disusun
untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah instansi atau
lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan
usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.
Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pemegang izin” adalah perseorangan,
badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang
memiliki izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air
tanah.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan, antara lain,
dengan pengeboran, penggalian, pengadaan alat pantau air
tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah instansi atau
lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan
usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.
Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ”secara berkala sesuai dengan
kebutuhan” misalnya dilakukan setiap awal dan pertengahan
tahun untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan
dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “sumur pantau” adalah sumur yang
dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam
perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah
kedalaman atau ketinggian muka air tanah diukur dari
permukaan tanah.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud ”amblesan tanah” merupakan gejala
perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena
kosongnya kandungan air tanah pada lapisan penutup
akuifer (confining layer) yang umumnya berupa lapisan
lempung.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang
berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan
pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai
sumur pantau.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan
kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air
tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Termasuk daerah imbuhan air tanah adalah daerah
imbuhan mata air.
Huruf b
Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain
untuk pertambangan dan energi serta konstruksi sipil
bawah permukaan tanah ditunjukkan dari hasil analisis
mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan
lingkungan (UKL) dan upaya pemantuan lingkungan (UPL)
maupun analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Imbuhan air tanah dapat dipertahankan, baik secara alami
maupun dengan buatan manusia.
Huruf b
Pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada
areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan
mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air
tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat
mempengaruhi pemunculan mata air.
Yang termasuk “kegiatan lain”, antara lain, penambangan
batuan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem
akuifer” adalah, antara lain, pembuatan terowongan atau
penambangan batuan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian.
air tanah didasarkan pada kondisi hidrogeologis setempat.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Degradasi atau penurunan kondisi air tanah ditunjukkan
oleh penurunan muka air tanah yang sangat cepat,
pencemaran air tanah, intrusi air asin, dan amblesan tanah.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar dapat
dilakukan dengan:
1. mengisolasi sumber pencemaran;
2. menguras air tanah yang telah tercemar; atau
3. membilas (flushing) air tanah yang telah tercemar.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan
di bidang lingkungan hidup” adalah Peraturan
Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air.

Pasal 46
Pengguna air tanah merupakan instansi pemerintah, perseorangan,
badan sosial, atau badan usaha yang menggunakan air tanah baik
dengan izin maupun yang tidak memerlukan izin.
Penutupan sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya
telah tercemar dapat dilakukan antara lain dengan cor semen.
Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah meluasnya pencemaran
terhadap air tanah.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain,
meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis”, antara lain,
meliputi sistem akuifer, pola aliran air tanah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”,
antara lain, adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang
mengandung air tanah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”, antara
lain, daerah imbuhan air tanah (recharge area), zona kritis
dan zona rusak.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari”
mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci,
peturasan, dan ibadah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah
merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai
komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura,
perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang
dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan
airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala
keluarga.
Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak
membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, antara lain,
palawija dan jagung.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Penyediaan air tanah untuk pariwisata, antara lain,
pemanfaatan sungai bawah tanah atau penggunaan air
tanah untuk hotel serta rumah makan.
Ayat (3)
Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi
yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber
daya air di atas semua kebutuhan. Akan tetapi, untuk daerah
yang sangat sulit air, penyediaan air tanah diutamakan untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ”akuifer dalam” adalah akuifer yang pada
umumnya bersifat tertekan.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”alokasi penggunaan air tanah”
merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan
pengusahaan air tanah.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Pengeboran atau penggalian air tanah ditujukan untuk
mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur
gali atau dengan cara lainnya.
Ayat (2)
Jenis dan sifat fisik batuan, antara lain, batu gamping berrongga
memiliki sifat berpotensi kehilangan air (water loss), pasir lepas
memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah
mengembang.
Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta zona konservasi air
tanah dan zona pemanfaatan air tanah, antara lain, meliputi
sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi
air tanah, dan kedudukan muka air tanah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Yang termasuk kegiatan bukan usaha, antara lain, meliputi
pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan air permukaan tidak mencukupi dari
segi kuantitas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain,
meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan
pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air
tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat:
a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau
penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah
antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah,
penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah,
penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer;
atau
b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang
memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi
ketentuan
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “badan sosial”, antara lain, yayasan,
rumah ibadah, dan sekolah.

Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas .
Huruf c
Cukup jelas .
Huruf d
Dalam pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air
tanah apabila kualitas air tanah kurang memenuhi syarat,
maka dilengkapi dengan instalasi pengolah air.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ”bahan baku produksi”, antara lain,
air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman,
dan obat-obatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”bahan pembantu atau proses
produksi”, antara lain, air untuk pendingin mesin, proses
pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan
industri, pertambangan, pariwisata.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ”lokasi tertentu” merupakan lokasi
sesuai dengan izin.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ”ketentuan peraturan perundangundangan”,
antara lain, peraturan yang terkait dengan
ketentuan mengenai gangguan (HO).
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang termasuk dalam izin pengusahaan air tanah, antara lain,
meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan
pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pengusahaan air
tanah.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59
Yang dimaksud dengan “air ikutan” adalah air tanah yang keluar
dengan sendirinya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang
pertambangan dan energi.
Yang dimaksud dengan “pengeringan (dewatering)” adalah proses
penurunan muka air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti
pengusahaan gas metana batu bara (Coalbed Methane).
Pengusahaan gas metana batu bara pada tahap awal perlu dilakukan
kegiatan pengeringan (dewatering) terhadap lapisan batu bara di
bawah permukaan tanah yang tujuannya adalah agar lapisan
batubara tersebut dapat merekah (permeable) sehingga gas metana
dapat mengalir. Lapisan batubara dimaksud tidak dapat dilepaskan
dari kegiatan pengeringan (dewatering) yang akan sangat
menentukan terhadap volume gas metana batu bara yang dapat
diproduksi.
Penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan
(dewatering) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan ekplorasi
dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, serta panas
bumi tidak memerlukan izin.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air tanah”
adalah pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Yang dimaksud dengan “intrusi air asin” (salt water
encroachment) adalah penyusupan air asin (salt water), baik
berupa air tanah asin (saline groundwater) maupun air laut
terhadap air tanah tawar dalam suatu sistem akuifer.
Ayat (2)
Penurunan muka air tanah menyebabkan ketidakseimbangan
kondisi hidrogeologi, apabila terjadi terus menerus dapat
mengakibatkan terjadinya intrusi air asin dan/atau amblesan
tanah.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “imbuhan buatan” (artificial recharge)
adalah resapan yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas
pengisian air tanah pada akuifer dalam suatu cekungan air
tanah melalui, antara lain, sumur resapan, parit resapan,
dan/atau kolam resapan.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Yang dimaksud dengan “keadaan yang membahayakan lingkungan”
adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti
semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau
merusak fasilitas umum.
Yang dimaksud dengan “tindakan darurat”, antara lain,
menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan
keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut.
Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
Setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air
tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Huruf a
Rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air
tanah atau izin pengusahaan air tanah, antara lain, berisi:
lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air
tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap, debit
pengambilan air tanah, kualitas air tanah, dan peruntukan
penggunaan air tanah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar apabila
pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter
per detik.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan
air tanah pada cekungan air tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Penampangan sumur (well logging) akan menunjukkan
jenis, sifat fisik, dan kedalaman batuan yang mengandung
air tanah sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi
saringan.
Huruf b.
Hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas
atau mutu air tanah.
Huruf c
Hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air
tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur
tersebut.
Huruf d . . .
– 25 –
Huruf d
Gambar konstruksi sumur akan menunjukkan posisi
saringan dan kerikil pembalut (gravel pack).
Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “berperan serta”, antara lain, kewajiban
pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan
sumur pantau di lokasi lahannya.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “biaya jasa pengelolaan air tanah” adalah
biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada cekungan air tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”paling sedikit 10% (sepuluh persen)”
adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat
setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin.
Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah
masyarakat setempat di lokasi pengusahaan air tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air tanah.
Huruf c . . .
– 26 –
Huruf c
Izin dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang
ditetapkan di dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan serta tidak mampu
memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang
diberikan setelah ada peringatan tertulis, dan penghentian
sementara semua kegiatan dari pemberi izin.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Informasi air tanah mencakup informasi hidrogeologis sebagai
bagian dari informasi sumber daya air.
Ayat (3)
Cukup jelas .

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang
dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan air
tanah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk
menjamin keberlanjutan fungsi air tanah.
Ayat (2)
Setiap jenis pembiayaan dimaksud mencakup tiga aspek
pengelolaan air tanah yaitu konservasi air tanah,
pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air
tanah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “hasil penerimaan biaya jasa
pengelolaan air tanah” adalah hasil penerimaan biaya jasa
pengelolaan sumber daya air pada cekungan air tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 85
Yang dimaksud dengan ”kepentingan mendesak” adalah merupakan
kepentingan yang memerlukan penanganan cepat dan menjadi
permasalahan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
Bentuk kerja sama, antara lain, berupa pembagian beban biaya atau
bentuk lainnya sesuai dengan kondisi kepentingan yang mendesak.

Pasal 86
Ayat (1)
Yang dimaksud “para pemilik kepentingan”, antara lain, aparat
pengelola air tanah, pemegang hak guna pakai dan hak guna
usaha air dari pemanfaatan air tanah, asosiasi profesi, asosiasi
perusahaan pengeboran air tanah, dan kelompok masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah,
antara lain, berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah
pengguna air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan
penggunaan air tanah, dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan air
tanah dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau
pengaduan.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran,
penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan
air tanah, antara lain, meliputi:
1. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air
tanah;
2. pemasangan konstruksi sumur;
3. pelaksanaan uji pemompaan air tanah;
4. analisis kualitas air tanah;
5. jumlah pengambilan air tanah;
6. peruntukan pemanfaatan air tanah;
7. kewajiban membangun sumur resapan; dan
8. pajak pemanfaatan air tanah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4859

Older Posts »