BebasBanjir2015

RW Hijau

RW Hijau

RW Hijau adalah nama generik untuk program / aksi / gerakan pengendalian banjir dan pelestarian fungsi DAS (daerah aliran sungai) berbasis rukun warga (RW). Penamaan RW hijau diinspirasi oleh program Departemen Kesehatan, yaitu RW Siaga,  yakni suatu program untuk membangun kemandirian masyarakat di bidang kesehatan.  RW Hijau juga dapat dianggap sebagai bentuk implementasi di tingkat lokal dari Program Pemerintah (Kementerian Negara Lingkungan Hidup), yaitu Program Warga Madani dan : “Menuju Indonesia Hijau“.

Program RW Hijau diawali dengan Lokakarya Forum Warga RW

Sebagai sebuah program, RW Hijau berisi sekumpulan kegiatan yang dapat dijalankan oleh warga RW dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan komunitas masing-masing RW dan hasilnya dinikmati oleh komunitas RW yang bersangkutan dan komunitas masyarakat  di sekitarnya.  Sebagai sebuah kumpulan kegiatan, maka program itu tentu saja harus merupakan kesepakatan bersama komunitas RW yang bersangkutan. Untuk itu, pengadaan Forum Warga RW, sebagai sebuah  forum untuk mendiskusikan hal ini dapat menjadi aktivitas awal.

Insiatifi pelaksanaan Forum Warga komunitas RW itu dapat berasal dari internal  RW yang bersangkutan, dan dapat berasal dari pihak eksternal. Output yang diharapkan dari forum warga seperti itu adalah kesepakatan tentang:

  • Kondisi lingkungan RW yang diimpikan oleh warga
  • Adanya sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengkoordinir aksi kolektif lokal di tingkat RW untuk mewujudkan mimpi-mimpi warga.
  • Rencana aksi yang disepakati bersama.

Secara umum, yang diharapkan dari dari Program RW Hijau adalah:

  1. Di tiap RW  terbentuk “Komite/Pokja RW Hijau”, yaitu kumpulan warga RW yang peduli terhadap upaya-upaya pengendalian banjir dan pelestarian fungsi DAS di RW yang bersangkutan.
  2. Keanggotaan Komite/Pokja RW Hijau dihasilkan dari “Lokakarya Forum Warga RW” yang bersangkutan
  3. “Komite / Pokja RW Hijau” memiliki buku panduan tentang pengelolaan Program RW Hijau
  4. “Komite / Pokja RW Hijau” memiliki / mengoleksi berbagai peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan sebagainya), serta pedoman-pedoman lain yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan pelestarian fungsi DAS, kebersihan dan lingkungan hidup
  5. “Komite / Pokja RW Hijau” mengelola perpustakaan (konvensional dan digital) tentang pengendalian banjir, pelestarian fungsi DAS, kebersihan dan Lingkungan Hidup.
  6. Komite / Pokja RW Hijau” memiliki Rencana Aksi (Action Plan) tentang Pengendalian Banjir, Pelestarian Fungsi DAS, Kebersihan dan Lingkungan Hidup RW, sebagai hasil kesepakatan bersama, yang dihasilkan dari “Lokakarya Forum Warga RW ”
  7. Komite / Pokja RW Hijau  memiliki Peta RW yang memuat informasi yang ikhtiar pengendalian banjir dan pelestarian fungsi DAS.
  8. Komite / Pokja RW Hijau memiliki Daftar Relawan RW Hijau
  9. Setiap rumah di tiap RW memiliki buku panduan tentang perilaku (di rumah/kantor) yang berwawasan lingkungan.
  10. Jalan-jalan, sungai-sungai, selokan-selokan dan pekarangan di tiap RW bersih dari sampah
  11. Setiap rumah tangga di tiap RW mengumpulkan sampah anorganik yang masih bisa dijual dan menjualnya secara kolektif ke lapak atau melakukan usaha daur ulang.
  12. Setiap rumah tangga di tiap RW mengelola sampah organiknya (dengan keranjang takakura, komposter, dan atau lubang resapan biopori)
  13. Setiap rumah di tiap RW yang memiliki tanah terbuka ditanami rumput gajah mini / rumput golf.
  14. Setiap rumah di tiap RW memiliki minimal 20 pot tanaman (tanaman hias, tanaman buah, tanaman obat).
  15. Setiap rumah yang masih memiliki pekarangan menanam minimal satu pohon buah produktif dan satu pohon tanaman langka lokal.
  16. Di kanan kiri jalan di tiap RW ditanami pohon dengan jarak tanam 5 meter
  17. Setiap jalan kecil (gang) di tiap RW dijejeri dengan beragam tanaman dalam pot.
  18. Setiap rumah / kantor di tiap RW memiliki septik tank dengan disain yang benar
  19. Setiap rumah/kawasan di tiap RW mengolah limbah cair dari rumah tangganya baik secara individual (bagi yang masih punya lahan) maupun secara komunal.
  20. Di lokasi-lokasi yang memungkinkan di tiap RW dibuat taman untuk ruang interaksi sosial warga sekitar
  21. Setiap rumah di tiap RW memiliki fasilitas penampungan (pemanenan) air hujan baik di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah
  22. Setiap rumah di tiap RW memiliki fasilitas resapan air hujan (sumur resapan dan / atau lubang resapan biopori)
  23. Di ruas jalan di tiap RW dibuat Lubang Resapan Biopori sebagai resapan drainase
  24. Di tiap RW terdapat pembibitan tanaman penghijauan
  25. Setiap rumah di tiap RW memiliki fasilitas penampungan (pemanenan) air hujan baik di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah
  26. Semua perusahaan yang terdapat di tiap RW yang wajib memiliki UKL dan UPL memiliki dokumen UKL / UPL.
  27. Semua pabrik yang terdapat di tiap RW mengolah limbah padat, cair dan udaranya
  28. Semua usaha yang terdapat di tiap RW yang wajib Amdal melaporkan pelaksanaan RKL dan RPLnya.
  29. Semua kendaraan di tiap RW memeriksakan emisi gas buangnya secara rutin.
  30. Setiap perusahaan, unit kerja instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan LSM di memiliki RW dampingan untuk mewujudkan RW Hijau.

Tentu saja, pencapaian RW  Hijau yang diimpikan dilaksanakan secara bertahap dan dimulai dari hal-hal yang paling mudah dilakukan. Prinsipnya adalah membangun keberhasilan-keberhasilan kecil dari hari ke hari.

Rukun Warga (RW) berdasarkan Perda

(Contoh Perda Kota Depok / Nomor: 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

………..

BAB III

RUKUN WARGA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 11

  1. Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh kelurahan.
  2. Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) RT
  3. Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah pengurus RT
  4. Hasil pembentukan RW dikukuhkan oleh Lurah.

BagianKedua

Tata Cara Pemilihan Pengus

Pasal 12

  1. Pemilihan pengurus dilaksankan secara demokratis oleh anggota masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus RT setempat
  2. pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui musyawarah pengurus RT si wilayah RW setempat yang ditetapkan oleh Kelurahan
  3. Hasil pemilihan pengurus diajukan oleh musyawarah pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Lurah untuh mendapat pengukuhan

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 13

  1. Pengurus RW berkewajiban untuk:a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.b. melaksakan keputuan musyawarah RTc. membina kerukunan hidup warga

    d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali kepada musyawarah RT.

    e. melaporkan hal-hal yang gterjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Kelurahan

  2. Pengurus RW berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Rukun Warga (RW)

Pasal 14

  1. RW adalah organisasi kemasyarakat yang dibina oleh Pemerintah dan berada di wilayah Kelurahan
  2. Tugas Pokok RW adalah:a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;b. membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan kelurahan
  3. Untuk melaksanakan tugas pokok RW memiliki fungsi:a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnyab. pelaksanaan dan menjembatani hubungan antara RT dan masyarakat dengan pemerintah

Pasal 15

Susunan Pengurus RW ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah Pengurus RT.

Baguian Kelima

Masa Bakti

Pasal 16

  1. Masa Bhakti Pengurus RW ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah pengurus RT di kelurahan setempat.
  2. Apabila kesepakatan sebagamana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka dilakukan dengan mengambil suara terbayak peserta musyawarah yang hadir pada saat itu.

Bagian Keenam

Syawat-syarat menjadi pengurus

Pasal 17

  1. Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat:a. Pengurus RT setempatb. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  2. Persyaratan tambahan sebagai pelengkap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan hasil musyawarah pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

…………………………….

Program Warga Madani

PROGRAM WARGA MADANI (Program Pemberdayaan Masyarakat)

I. PENDAHULUAN

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap. MPR RI) Nomor VI/MPR/2002, yang memberikan rekomendasi atas laporan pelaksanaan Putusan MPR RI antara lain oleh Presiden, menyebutkan bahwa eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup. Hal ini disebabkan tidak konsistennya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup dan sumber daya alam, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme dan kelembagaannya.

Dengan memperhatikan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, pengelolaan di bidang pelestarian lingkungan hidup mempunyai beberapa ciri khas, yaitu tingginya potensi konflik, tingginya potensi ketidaktentuan (uncertainty), kurun waktu yang sering cukup panjang antara kegiatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta pemahaman masalah yang tidak mudah bagi masyarakat luas. Karena ciri-ciri ini, usaha pelestarian akan selalu merupakan suatu usaha yang dinamis, baik dari segi tantangannya yang dihadapi maupun jalan keluarnya.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut Tap. MPR RI Nomor VI/MPR/2002 antara lain merekomendasikan untuk menerapkan prinsip-prinsip good environmental governance secara konsisten dengan menegakkan prinsip-prinsip rule of law, tranparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam hubungan ini, perlu diusahakan agar masyarakat umum sadar dan mempunyai kesadaran pada kelestarian lingkungan hidup, mempunyai informasi yang cukup tentang masalah-masalah yang dihadapi, dan mempunyai keberdayaan dalam berperan serta pada proses pengambilan keputusan demi kepentingan orang banyak. Sejalan dengan otonomi daerah, pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta dalam intensitas tinggi oleh masyarakat umum inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam pengelolaan lingkungan, sehingga pengelolaan ini mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Mekanisme peran serta masyarakat ini perlu termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme demokrasi.

II. MASALAH, TANTANGAN DAN PELUANG

2.1. Masalah

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada masa depan akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas, dinamika dan keragaman persoalan social ekonomi, dan politik yang bersifat kontradiktif yang memerlukan perhatian dan penanganan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta seluruh potensi masyarakat di berbagai daerah.

Pola pikir yang terbentuk sebagai akibat pengalaman selama ini dengan sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, lemahnya pengawasan, ketidaktanggapan dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan, serta ketidak selarasan antara kebijakan dan pelaksanaan pada berbagai bidang pembangunan dan terjadinya krisis ekonomi telah menyebabkan melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom, tidak terdesentralisasinya kegiatan pelayanan masyarakat, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan di berbagai daerah.

Di samping itu, pembangunan sektoral yang terpusat cenderung kurang memperhatikan keragaman kondisi sosial ekonomi daerah menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, lemahnya pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat, dan kurang efektifnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Di pihak lain, kondisi lingkungan hidup sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan kecenderungan yang terus menurun. Penyebab utamanya adalah, karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan. Hal ini terjadi mengingat kelemahan kekuatan politik dari pihak-pihak yang menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Seperti diketahui, pada saat ini perjuangan untuk melestarikan lingkungan hanya didukung sekelompok kecil kelas menengah yang kurang mempunyai kekuatan politik dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pendekatan sektor dan cenderung terpusat, menyebabkan pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu,

  1. kekuatan pelestarian lingkungan perlu mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan politik primer;
  2. demi keberhasilan usaha pelestarian lingkungan, masyarakat luas perlu mempunyai keberdayaan, mampu dan aktif berperan serta secara efektif melalui mekanisme demokrasi;
  3. pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, perlu memiliki kemampuan ketataprajaan di bidang lingkungan hidup (good environmental governance), agar mampu menjawab tantangan dari masyarakat yang sudah diberdayakan.
  4. usaha peningkatan penaatan dalam pengelolaan lingkunan hidup adalah penting. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek utama dalam peningkatan penaatan di samping pemanfaatan instrumen-instrumen pengelolaan lainnya.

2.2. Tantangan

Upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidak mampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagaian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat.

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian mayarakat luas dalam memcahkan masalah kemasyarakatan.

Potensi masyarakat tersebut di atas, dalam hal ini diartikan sebagai “Masyarakat Madani” yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keberdayaan masyarakat Warga Madani dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa, meraka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya. Kemudian, berdaya yaitu mampu melakukan tuntutan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya. Dan, secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus, tetapi juga melakukan inisiatif lokal.

Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat menuntut (demand) kepada pemerintah daerah melayani (supply) masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat dapat digambarkan sebagai berikut :

Prasyarat untuk terwujudnya Warga Madani adalah bahwa, masyarakat :

  1. sadar dan paham lingkungan;
  2. mendapatkan informasi yang benar;
  3. memotivasi untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan umum sebagai pencerminan sumbangan individu/kelompok terhadap nasionalisme lingkungan;
  4. tahu caranya;
  5. tidak ada risiko;
  6. mendapat respons yang cukup dari Pemerintah Derah dan DPRD.

Mewujudkan Warga Madani adalah upaya yang perlu dilakukan secara terus menerus (processual). Untuk itu perlu dikembangkan suatu kondisi yang kondusif antara DPRD sebagai reperesentasi berbagai kekuatan politik, mayarakat yang merupakan fokus kegiatan pemberdayaan, dan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dalam perwujudan lingkungan yang baik dan sehat.

Agar DPRD kondusif, maka prasyarat untuk termanifestasikannya anggota DPRD yang aktif memperjuangkan pelestarian lingkungan adalah :

  1. sadar dan paham lingkungan;
  2. peran popularitas menunjang terpilihnya kembali sebagai anggota DPRD untuk masa bakti berikutnya;
  3. insentif

2.3. Peluang

Masalah dan tantangan di atas mengharuskan pemerintah mengubah paradigma dalam mewujudkan setiap kebijakan dengan mengutamakan pola-pola keberpihakan pada msyarakat.

Melalui perwujudan good governance, di mana salah satu karakteristiknya adalah mendorong partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat, maka pembangunan harus melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, tidak akan ada strategi yang mampu bertahan lama. Peran masyarakat madani harus dipandang sebagai hal yang dinamis dan memberikan suatu peluang bagi pemerintah yang bermaksud membangun kredibilitas negara (goog governance) melalui potensinya dalam membangun koalisi dan aksi kolektif.

Demikian pula halnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan dan peran berbagai kelompok/organisasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi masyarakat ke DPRD melalui mekanisme demokrasi telah menciptakan suatu momentum menuju suatu rasa memiliki dan berkehendak serta berkelanjutan bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan perwujudan good environmental governance.

III. MISI

  1. Menciptakan tuntutan (demand) dari masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan inisiatif lokal dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup. Pencapaian misi tersebut di atas dilakukan melalui:

(a) pengarusutamaan isu lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan;

(b) pendekatan proses tanpa mengabaikan orientasi produk (out put);

(c) penentuan target lokasi berdasarkan “cluster”

IV. TUJUAN

Tujuan dari Program Warga Madani adalah agar masyarakat :

a. Melakukan tuntutan (demand) secara aktif untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, dengan indikator :

    • peningkatan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola SDA dan melestarikan LH; dan
    • meningkatkan keberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat dan budaya.

b. Melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan hidup di sekitarnya, dengan indikator :

    • pola kemitraan yang berkembang di antara berbagai lembaga masyarakat dan pemasyarakatan pembangunan berwawasan lingkungan,
    • hak-hak adat dan ulayat yang terlindungi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup,
    • pengkajian keadaan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat adat dan lokal, pemanfaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap teknologi tradisional dan ramah lingkungan, serta
    • peningkatan kepatuhan dunia usaha dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan tata nilai masyarkat lokal yang berwawasan lingkungan hidup.

V. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam Program Warga Madani adalah :

a. Terwujudnya masyarakat yang mampu mengartikulasikan/menyatakan kehendaknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui antara lain:

    • Penyediaan dukungan politik untuk mengurangi segala bentuk eksploitasi;
    • Penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan lembaga dan organisasi keswadayaan masayarakat.

b. Meningkatnya gerakan dan jumlah masyarakat peduli lingkungan melalui pengembangan akses bagi masyarakat untuk dapat berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup secara substansial, melalui antara lain:

    • Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan kehidupan sosial-ekonomi kelompok masyarakat dan keluarga miskin secara terpadu.
    • Peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota; – Peningkatan upaya penanggulangan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial;
    • Penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi penyediaan pendampingan miskin dan untuk mengembangkan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup produktif;
    • Pengembangan system perlindungan social yang sudah ada di masyarakat, usaha swasta dan pemerintahan;
    • Pengembangan forum komunikasi antar tokoh penggerak kegiatan keswadayaan;
    • Pengembangan kemitraan lintas pelaku dalam kegiatan keswadayaan;

c. Meningkatkan jumlah masyarakat yang menjalankan dan melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan hidup di sekitarnya, melalui antara lain :

    • Penyediaan bantuan pendampingan;
    • Penyediaan informasi kepada organisasi social dan ekonomi masyarakat;
    • Pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultan baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat, maupun antar-lembaga masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan publik;
    • Peningkatan kapasitas daerah untuk mengelola bantuan sistem perlindungan sosial;
    • Pengembangan kapasitas lembaga-lembaga keswadayaan.

VI. STRATEGI

Agar Warga Madani dapat terwujud, maka keberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan melalui mekanisme demokrasi dan berbagai saluran dalam kehidupan masyarakat dilakukan dalam konteks :

  1. Penguatan inisiatif, yang mengarah pada upaya agar aspirasi timbul dari dalam masyarakat sendiri dan mendorong aspirasi tersebut untuk tersalurkan;
  2. Posisi tawar dari masyarakat sebagai manifestasi kemampuan untuk mengorganisasikan kepentingannya, kemampuan untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang benar, sadar dan paham akan haknya sert mengerti bagaimana menggunakan haknya tersebut;
  3. Orientasi “gerakan” melalui penemukenalan simpul-simpul startegis pada masyarakat, sehingga sesuatu rangsangan akan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat dapat menjalar dan menggerakkan seluruh masyarakat serta terus bergulir dan masyarakat terus berusaha agar tujuan tercapai;
  4. Peran serta aktif, yang dilakukan masyarakat secara kontinu untuk mengartikulasikan tuntutannya secara sistematis melalui saluran-saluran demokrasi dan melakukan inisiatif lokal untuk menangani masalah lingkungan di sekitarnya.

Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, startegis yang ditempuh adalah :

6.1. Mengembangkan komunikasi lingkungan

Pengembangan komunikasi lingkungan meliputi berbagai pendekatan seperti penemukenalan tokoh masyarakat (public figure) yang mampu menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat, pembentukan “kantor berita” lingkungan hidup, pengembangan kelompok penyunting hijau (green editor club), dan pemberian insentif kepada kalangan jurnalis.

6.2. Mengintegrasikan aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan

Pengintegrasian aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan peran kelompok masyarakat secara aktif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan dukungan dan pengakuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai potensi tawar (barganing power) untuk mengarusutamakan isu lingkungan.

6.3. Melakukan pendekatan langsung kepadal kelompok sasaran

Pendekatan langsung kepada kelompok sasaran dilakukan kepada : kelompok profesi (pekerja/buruh, petani, nelayan, pengusaha) melalui masing-masing asosiasi dengan membuat nota kesepahaman untuk bekerjasama; DPR/DPRD – melalui jalinan hubungan kerjasama dengan Kaukus Lingkungan; dan organisasi kemasyarakatan – melalui dialog, pendidikan dan pelatihan pelestarian lingkungan hidup.

VII. KEBIJAKAN

Dengan memperhatikan masalah dan tantangan yang dihadapi serta peluang yang ada dan berdasarkan misi yang diemban, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat dirumuskan sebagai berikut:

  1. Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penyelenggaraan mekanisme demokrasi;
  2. Pemberdayaan masyarakat didasarkan atas sumber daya organisiasi dan budaya lokal;
  3. Untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya pemberdayaan masyakat dilakukan melalui pengembangan inisiatif local;
  4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dijalankan dengan cara fasilitasi, komunikasi, penguatan inisiatif, dan pemberian penghargaan;
  5. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, DPRD didorong untuk melaksanakan fungsi dan peranannya.

VIII. FOKUS KEGIATAN

Fokus kegiatan Program Warga Madani adalah memberdayakan masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, baik dengan cara penyampaian tuntutan melalui mekanisme demokrasi maupun dengan cara melakukan inisiatif local.

Dalam hal pemberdayaan mekanisme demokrasi, keberdayaan masyarakat ini dimanifestasikan dengan penyaluran aspirasi lingkungan kepada DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Aspirasi masyarakat harus mempunyai kekuatan legislasi supaya efektif. Oleh karena itu, dengan posisi dan fungsi strategisnya DPRD perlu menginkorporasikan secara proporsional aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk itu, diperlukan anggota Dewan yang memiliki visi lingkungan dan secara konsisten memihak kepada kepentingan unum pelestarian lingkungan. Dewan menampung, memahami, dan secara konsisten menyalurkan kepada Pemerintah untuk menerjemahkan tuntutan masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat secara operasional ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

Dalam hal penyelenggraan inisiatif local, keberdayaan masyarakat ini dimanifestasikan dengan kiprah dan kinerja dari berbagai individu atau kelompok masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan hidup di sekitarnya. Pengakuan terhadap motivasi mereka untuk mengambil inisiatif dan caranya melakukan penanganan masalah akan menguatkan daya replikasi inisiatif individu atau kelompok masyarakat lain.

Di samping itu, kelompok-kelompok representatif yang bersentuhan secara langsung dengan pentingnya kelestarian lingkungan seperti komunitas masyarakat nelayan, petani, petani, pekerja, hunian, dan pengusaha, perlu menambil inisiatif local untuk secara aktif memberikan “tekanan” (pressure) kepada para pengambil keputusan. Pada akhirnya, masyarakat dapat menilai bahwa, anggota yang duduk di legislatif adalah mereka yang mampu membawa aspirasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat (green legislator).

IX. RENCANA KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, kegiatan yang perlu dilakukan adalah :

  1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui diseminasi dan sosialisasi informasi tentang prosedur dan tata cara untuk kepentingan umum;
  2. Mengadakan dialog dan mendorong pembentukan kakukus lingkungan di DPRD.
  3. Melakukan penilaian sensitivitas Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap tuntutan masyarakat;
  4. Membentuk parliament watch;
  5. Memberikan penghargaan kepada masyarakat dan mitra strategis;
  6. Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat;
  7. Menetapkan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  8. Pengakuan kelembagaan adat dan local dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terhadap setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut:

  1. Kelompok profesi seperti pekerja/buruh, petani, nelayan :

    (i) melalui masing-masing asosiasi, mengadakan “nota kesepahaman/piagam kerja sama”  (memorandum of understanding);

    (ii) menyusun buku panduan masing-masing profesi, yang berisikan antara lain penjelasan mengenai:

      • kondisi lingkungan yang cenderung terus menurun;
      • kesejahteraan hidup masyarakat sangat tergantung kepada kualitas lingkungan hidupnya;
      • hak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
      • apa (prosedur) yang akan dilakukan; (iii) mendorong pemberian inisiatif/penghargaan sebagai recognition atas kegiatan pelestarian lingkungan yang telah dilakukan.
  2. Kelompok masyarakat

    (i) mempublikasikan hasil kegiatan pelestarian lingkungan, baik secara langsung maupun melalui media massa, yang didukung pembentukan green journalist “kantor berita” lingkungan

    (ii) memberikan penghargaan dan inisiatif secara recognition atas kegiatan pelestarian lingkungan yang telah dilakukan;

    (iii) mengadakan kerja sama dengan instansi pembina (misalnya, Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal pengajaran susbstansi lingkungan untuk anak sekolah), lembaga terkait (misalnya, Pramuka)

  3. DPRD

    (i) mengadakan komunikasi dengan wakil partai politik;

    (ii) memelihara hubungan yang intensif dengan Kaukus Lingkungan di DPR/DPRD melalui komunikasi berkala, penyampaian informasi lingkungan dan buku Laporan Tahunan Kualitas Lingkungan;

    (iii) mengadakan dialog dengan para anggota DPRD;

    (iv) melibatkan secara aktif anggota DPR/DPRD melalui :

      • pengikutsertaan atau pengiriman ke luar negeri untuk menghadiri konferensi internasional; •
      • penokohan anggota DPR/DPRD yang membela kepentingan pelestarian lingkungan.
  4. Partai politik: dialog untuk meningkatkan pemahaman para kader akan lingkungan hidup.
  5. Organisasi kemasyarakatan: (i) dialog untuk meningkatkan pemahaman para anggota organisasi akan lingkungan hidup; (ii) pemaparan isu lingkungan hidup; (iii) pelatihgan dan study tour masalah lingkungan hidup.

X. LOKASI KEGIATAN

Oleh karena Program Warga Madani dan Program Bangun Praja merupakan program kembar dalam konteks mendorong penyelenggaraan tata praja lingkungan dalam otonomi daerah, maka kegiatan Program Warga Madani akan dilaksanakan di lokasi-lokasi tempat berlangsungnya kegiata Program Bangun Praja. Di samping itu, Program Warga Madani akan diarahkan pada daerah-daerah strategis pemberdayaan masyarakat di luar lokasi Program Bangun Praja. Derah-daerah ini merupakan sentra-sentra wilayah yang menjadi basis kelompok masyarakat yang dapat meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Daerah-daerah strategis ini meliputi antara lain kabupaten/kota di sepanjang Pantai Utara Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Sumber: http://www.menlh.go.id/i/Warga%20Madani.pdf

Menuju Indonesia Hijau

SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG

PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

a. bahwa kualitas lingkungan yang cenderung semakin menurun sebagai akibat meningkatnya kerusakan lingkungan telah menimbulkan  bencana banjir dan tanah longsor;

b. bahwa penurunan kualitas lingkungan merupakan akibat dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan serta pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan yang tidak dilaksanakan secara konsisten;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan peningkatan penaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Menuju
Indonesia Hijau;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    3501);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on
    Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3556);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
    Nomor 3699);
  6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United nations
    Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja
    Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
  9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to
    the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas
    Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4437);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Program Menuju Indonesia Hijau adalah suatu program pengawasan kinerja pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan
    pengendalian kerusakan lingkungan.
  2. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
  3. Instansi teknis adalah Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
  4. Deputi Menteri adalah Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.
  5. Gubernur adalah kepala pemerintah provinsi.
  6. Bupati adalah kepala pemerintah Kabupaten.

Pasal 2

  1. Program Menuju Indonesia Hijau bertujuan untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah Kabupaten dalam peningkatan penaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
    bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan
    lingkungan.
  2. Sasaran Program Menuju Indonesia Hijau :
    a. meningkatnya tutupan vegetasi yang diikuti dengan perbaikan tata air dan kualitas air pada sumber air, menurunnya resiko terjadi bencana banjir dan tanah longsor, serta tertahannya laju kerusakan
    wilayah pesisir;
    b. meningkatnya konservasi energi melalui pemanfaatan energi biofuel dan energi bio massa ( bio-mass) dari kegiatan penambahan tutupan vegetasi;
    c. menurunnya laju kemerosotan keanekaragaman hayati; dan
    d. Meningkatnya perlindungan terhadap lapisan atmosfer.

Pasal 3

Ruang lingkup Program Menuju Indonesia Hijau meliputi:

a. pengendalian kerusakan hutan dan lahan;
b. pengelolaan kuantitas dan kualitas sumber daya air yang terdiri dari mata air, sungai (termasuk estuari), danau/waduk dan rawa;
c. pengendalian kerusakan pesisir dan laut;
d. pengelolaan keanekaragaman hayati;
e. pengendalian sumber kerusakan atmosfir; dan
f. konservasi energi dan penggunaan energi alternatif.

Pasal 4

Program Menuju Indonesia Hijau dilaksanakan melalui kegiatan penilaian kinerja pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Pasal 5

  1. Mekanisme pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau secara nasional sebagai berikut :a. Deputi Menteri bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau.b. Dalam rangka pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau sebagaimana dimaksud pada huruf a, Deputi Menteri melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program serta melaporkannya kepada Menteri sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali.c. Menteri mengkoordinasikan pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau.d. Menteri dan Menteri teknis terkait melakukan pembinaan pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau.
  2. Dalam rangka menunjang Program Menuju Indonesia Hijau di daerah, Gubernur melakukan evaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan
    lingkungan, serta menyampaikan hasil evaluasi kebijakan tersebut kepada Menteri.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau, Menteri berwenang:

a. melakukan penyusunan dan publikasi baseline data mengenai konservasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan; dan

b. menetapkan pedoman pelaksanaan konservasi sumber daya alam
dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Pasal 7

  1. Menteri memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten yang melaksanakan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan dengan kinerja yang sangat baik.
  2. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pemerintah Kabupaten.
  3. Penilaian kinerja pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemantauan dan penilaian yang tertuang dalam pedoman umum Program Menuju Indonesia Hijau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
  4. Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
    dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

  1. Menteri menetapkan Tim Pengarah dan Dewan Pertimbangan Penilaian Program Menuju Indonesia Hijau.
  2. Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat setingkat Eselon I dari instansi teknis.
  3. Dewan Pertimbangan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pemerhati lingkungan dan beranggotakan dari unsur pemerintah, pemerhati lingkungan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.

Pasal 9

  1. Penilaian terhadap kinerja pemerintah Kabupaten dalam peningkatan penaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan
    lingkungan dilakukan oleh Tim Penilai.
  2. Deputi Menteri menetapkan Tim Penilai dan Sekretariat Program Menuju Indonesia Hijau.
  3. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kementerian Negara Lingkungan Hidup, pemerintah provinsi, perguruan tinggi setempat, dan lembaga swadaya masyarakat.
  4. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Deputi Menteri.

Pasal 10

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau dibebankan kepada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk kegiatan di tingkat nasional.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk kegiatan di tingkat daerah.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Juni 2006
Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd
Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,

Hoetomo, MPA.

1 Komentar »

  1. kita dukung dan sukseskan program menuju Indonesia hijau

    Komentar oleh djoemadi S Rama — November 9, 2011 @ 10:20 am


Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 170 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: