BebasBanjir2015

Departemen Pekerjaan Umum

BANJIR

( Bagian I : Pendekatan Penanganannya )

Musim hujan menjadi musim yang banyak membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Namun belakangan ini musim hujan menyebabkan bencana banjir sehingga mengganggu kegiatan manusia. Menanggapi kondisi ini, kita perlu memahami kembali teori siklus air yang menguraikan bagaimana proses perputaran air di bumi, menyikapi dengan bijak tentang ancaman pemanasan global dan mendesain penataan ruang yang memberikan perhatian lebih besar kepada fungsi air.

Banjir, Siapa yang salah ?

Hampir setiap musim hujan di beberapa kota besar di Indonesia terjadi banjir, baik dalam skala genangan yang besar maupun kecil. Sekecil apapun genangan air akan menimbulkan dampak gangguan ketidaknyamanan bagi warga. Penyebab banjir dapat berasal dari limpahan air hujan maupun air pasang untuk daerah permukiman yang berada di tepian pantai, yang keduanya merupakan fenomena alam serta sudah menjadi bagian kehidupan manusia selama proses siklus hidrologi berlangsung.

Selama ini penanganan banjir lebih banyak pada bagaimana tindakan mitigasi dan penyelamatan korban pada saat banjir terjadi, sementara itu tindakan pencegahan dan antisipasi masih kurang dilakukan. Memang atmosfer untuk mencari siapa yang salah tak seharusnya mendominasi kejadian bencana banjir yang telah terlanjur terjadi. Langkah penyelamatan dan mitigasi terhadap korban banjir memang adalah yang paling utama, namun pemikiran dalam menyikapi setiap peristiwa yang terjadi tidak boleh hilang.

Banyak dari kita berasumsi bahwa banjir yang kerap kali datang adalah kesalahan alam. Alam diyakini memiliki siklus tertentu yang menghasilkan curah hujan sangat tinggi sehingga menjadi penyebab utama banjir. Ditambah lagi terjadinya pemanasan global yang mengakibatkan es kutub mencair, sehingga tinggi permukaan air laut naik berakibat pada saat air pasang menggenangi kawasan permukiman di tepian pantai. Bijaksanakah apabila kita “menyalahkan” alam atas terjadinya bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini?

Penyelesaian suatu permasalahan secara menyeluruh hanya dapat dilakukan apabila permasalahan tersebut sudah dapat dikenali dan diidentifikasi dengan baik. Begitu juga dalam kasus banjir, perlu bagi kita untuk lebih mengenal lebih baik mengenai akar permasalahan penyebab terjadinya banjir, bagaimana kaitannya dengan siklus air, bagaimana pengaruh kegiatan di daratan terhadap kejadian banjir, serta bagaimana kebijakan penanganan banjir yang diberlakukan selama ini sangat menentukan keberhasilan dalam mengatasi persoalan banjir. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hal-hal tersebut, maka diharapkan di masa mendatang paradigma menangani bencana banjir yang selama ini digunakan dapat diubah, sehingga dampak banjir dapat diminimasi bahkan secara bertahap dapat dieliminasi.

Pemahaman Tentang Siklus Air dan Penyebab Banjir

Dalam perjalanannya di alam, air membentuk suatu siklus yang sering disebut siklus air. Siklus air didefinisikan sebagai sirkulasi air secara terus menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfir melalui hujan (precipitation), pengembunan (condensation), penguapan (evaporation) dan pernafasan tumbuhan (transpiration). (www.id.wikipedia.org/wiki/Siklus_air)

Dari definisi di atas disebutkan bahwa hujan merupakan salah satu bagian dari siklus air. Pada saat hujan, penyebab terjadinya banjir adalah air terperangkap di daratan akibat terhambatnya proses run off menuju bagian hilir. Idealnya, besaran run off menuju hilir dengan jumlah hujan yang turun ke daratan berada dalam keadaan seimbang. Permasalahan terjadi ketika air hujan jatuh ke bumi namun tidak banyak diserap tanah karena proses infiltration terhambat akibat minimnya daerah resapan air. Kondisi ini menyebabkan penambahan volume air yang bergerak di atas permukaan tanah mengikuti aliran sungai menuju ke hilir. Apabila kondisi saluran air yang membawa air permukaan menuju ke hilir tidak cukup menampung volume air, maka air akan mencari jalannya sendiri. Air akan melewati bahkan menggenangi daerah-daerah yang secara topografi rendah, ‘tanpa peduli’ apakah kawasan tersebut dihuni atau tidak.

Selain itu, kondisi siklus air dapat mengalami perubahan karena terpengaruh oleh peningkatan temperatur bumi secara global. Pemanasan global akan menimbulkan perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya peningkatan intensitas curah hujan yang diprediksi mencapai 2%-3% per tahun di Indonesia. (Ratag et.al, 2001 dalam Laporan Bank Dunia, 2007). Musim penghujan diperkirakan berlangsung lebih singkat (jumlah hari musim hujan tahunan berkurang) dengan intensitas yang tinggi sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor. Bersamaan dengan itu pemanasan global membuat es di kutub mencair, mengakibatkan semakin tingginya permukaan air laut dan semakin banyak daratan yang memiliki topografi lebih rendah di bawah permukaan air laut. Singkatnya ancaman pemanasan global membuat perubahan siklus air yang menjadikan peluang kejadian bencana banjir di Indonesia yang semakin sering, serta dengan kemungkinan skala wilayah yang semakin luas.

Pendekatan Penanganan Banjir

Banyak cara ditempuh manusia untuk melakukan usaha preventif terhadap bencana banjir karena memahami filosofi siklus air di atas. Teknik yang dipakai dapat berupa pemeliharaan alam secara alami, atau dengan teknologi buatan. Teknik yang pertama sudah berumur ribuan tahun, yaitu berupa upaya memelihara daerah resapan air baik di bagian hulu maupun hilir dari suatu daerah aliran sungai (DAS), antara lain dengan melestarikan hutan. Artinya, sebanyak mungkin air hujan dapat meresap ke dalam tanah karena bantuan akar pepohonan yang dapat menghambat laju run off menjadi lambat.

Pada prinsipnya pemecahan masalah banjir dilakukan secara fisik dan non fisik bersama-sama dalam jangka panjang untuk menyeimbangkan siklus air. Pendekatan pembangunan fisik melalui teknologi buatan manusia selama ini adalah pembuatan waduk buatan (situ, danau, embung air) dan sumur resapan. Pembuatan waduk dan sejenisnya memerlukan lahan yang sekarang sulit didapatkan di kota-kota besar khususnya Jakarta, demikian juga penerapan sumur resapan juga sulit dilaksanakan secara masal.

Sementara pendekatan non fisik melalui perencanaan tata ruang dan tata kelola air yang baik, selaras dengan kegiatan manusia. Tata ruang air tidak berarti menata ruang airnya, akan tetapi lebih kepada penataan ruang yang memberikan perhatian lebih kepada siklus air agar keseimbangan air terjaga. Pada musim hujan air tidak menimbulkan masalah besar di daratan dan sebaliknya pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan atau kekurangan air. ( PUSTRA/ BPI/ Mei/ 2008 )

PENANGGULANGAN MASALAH BANJIR PERLUKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Departemen Pekerjaan Umum (PU) Siswoko mengatakan masyarakat sudah terlanjur berasumsi, pemerintah tidak membangun sesuatu untuk mengatasi banjir, padahal sebenarnya pemerintah sudah berbuat banyak baik fisik maupun struktur. Bangunan-bangunan seperti Banjir Kanal Timur (BKT) dan tanggul belum tentu dapat menyelamatkan Jakarta dari masalah banjir karena semua bangunan tersebut secara fisik memiliki keterbatasan.

“Pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta sejak November sudah melakukan piket banjir dan tentunya kami mengharapkan masyarakat dapat berpartisipasi,” ucap Siswoko pada Dialog Interaktif di TVRI, minggu lalu.

Aktivis peningkatan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan banjir Indraswari Guritno mengungkapkan pemerintah harus berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menanggulangi masalah banjir. Hal tersebut mengingat secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih rendah.

“Setiap keluarga melalui RT/RW harus selalu melakukan koordinasi di daerahnya masing-masing terutama di daerah rawan banjir untuk mengurangi resiko yang mereka hadapi” terang Indraswari.

Pemda DKI Jakarta sendiri terus memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penanganan masalah banjir. Menurut Kepala Dinas PU DKI Jakarta Wisnu Subagyo menjelaskan sejak September sudah aktif mengadakan pemantauan di sungai-sungai yang bermuara di Jakarta. Ada lima titik yang dipantau 24 jam yaitu Barat Kali Angke, Kukus, Sanggrahan Ciliwung, Cipinang dan Sunter.

Hasil pemantauan tersebut akan selalu diinformasikan kepada masyarakat. Sementara itu upaya pemerintah dalam rangka mencegah masalah banjir secara fisik mengalami keterbatasan karena didesain dan direncanakan dengan debit tertentu.

Wisnu Subagyo juga mengatakan agar masyarakat tidak berkesimpulan banjir yang menimpa Jakarta adalah banjir kiriman dari daerah tertentu. Selama ini yang menyebabkan masalah banjir adalah perubahan lingkungan yang tidak dicermati oleh masyarakat setempat.

Indraswari mengatakan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dari UU No. 7 tahun 2004 tentang SDA. Pemberian sanksi harus diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut. Pemberian sanksi sebaiknya tidak hanya denda secara materi, tetapi dapat berupa kerja sosial seperti membersihkan sampah di sungai atau saluran air. (Humas SDA, 20 Desember 2006)

MENGENDALIKAN BANJIR MELALUI PENGENDALIAN SIKLUS HIDROLOGI

Pengendalian bencana banjir yang sering terjadi dan saat ini mengancam berbagai daerah di Indonesia akibat curah hujan tinggi dapat dilakukan melalui pengendalian siklus hidrologi. “untuk mengendalikan banjir, kita harus mengendalikan siklus hidrologinya secara keseluruhan” jelas Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto usai melantik 4 pejabat eselon II & III di Jakarta (11/1). Menurut Djoko, air hujan yang turun akan menjadi dua yakni meresap kedalam tanah dan menjadi air permukaan. Apabila air yang meresap kedalam tanah berkurang, maka air permukaan akan lebih banyak masuk sungai yang dapat mengakibatkan bencana banjir.

Sementara untuk mengantisipasi bencana banjir itu sendiri, Departemen PU telah mengaktifkan Posko Banjir yang siaga 24 jam untuk memantau ketinggian air di berbagai pintu air seperti di DAS Ciliwung, Brantas, Bengawan Solo, Cimanuk dan Citanduy. Selain itu peta rawan banjir dan longsor juga telah dibagikan kepada pemerintah daerah sehingga pihak pemda dapat waspada terhadap daerahnya yang rawan bencana banjir dan longsor.

Pentingnya dilakukan konservasi di daerah tangkapan air telah disepakati oleh 11 menteri pada masa pemerintahan Presiden Megawati dan dilanjutkan dengan pencanangkan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk perbaikan Daerah Aliran Sungai (DAS). 4 DAS telah ditetapkan sebagai pilot project program GN-KPA yakni DAS Ciliwung, Citarum, Citanduy dan Cimanuk. “Departemen PU telah membangun bendung, tanggul, cek dam, tetapi tidak akan bermanfaat kalau didaerah tangkapan airnya tidak diperbaiki. Kita tidak bisa memperbesar sungai jika konservasi hutan tidak dilakukan yang tentunya tidak bisa selesai dalam waktu singkat”katanya.

Pada kesempatan lain, Sekjen Departemen Kehutanan, Boen Purnama juga sependapat mengenai pentingnya konsevasi daerah tangkapan air untuk memulihkan banyak DAS kritis. “Kita juga meminta kepada Departemen PU untuk pembangunan waduk-waduk baru misalnya waduk Jatigede kita minta rehabilitasi lahan didaerah hulu, dapat dimasukan kedalam komponen proyek. Manfaatnya umur pakai waduk bisa sesuai rencana atau mungkin lebih lama” katanya pada acara sosialisasi hutan sebagai penyangga kehidupan di Jakarta (11/1).

Badan Meteorologi dan Geofisika sendiri memperkirakan intensitas curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia selama Januari 2006 meningkat. Dengan intensitas curah hujan yang tinggi pemerintah daerah diminta waspada akan kemungkinan datangnya bencana didaerahnya. (gt)

SANKSI TEGAS PERLU DITERAPKAN DALAM MENGANTISIPASI BANJIR DKI

Penanganan masalah banjir di Ibukota Jakarta tidak mungkin lepas dari masalah penegakan aturan, pengawasan dan sanksi seperti yang tertuang dalam UU Penataan Ruang. Kenyataan dilapangan menunjukkan upaya yang dijalankan pemerintah (penanganan struktural) sering terganjal akibat kurangnya penegakan sanksi yang jelas-jelas telah menyalahi aturan tata ruang.

Tersendatnya, pembangunan Kanal Timur dan pelebaran badan sungai di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung ditengarai akibat lemahnya pengawasan dan sanksi bagi pelanggarnya. Hal tersebut disampaikan, Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Departemen Pekerjaan Umum Iwan Nusyirwan Diar saat berbicara dalam Temu Pers bertajuk Upaya Non Struktural Penanggulangan Banjir Jakarta, Kamis di Jakarta (13/12).

Dirjen SDA menyatakan pendekatan struktural yakni pembangunan fisik (perbaikan drainase, pelebaran badan sungai, pembuatan tanggul) ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal.

Oleh karena itu upaya-upaya non struktural seperti pembuatan peta banjir, partisipasi masyarakat dan membangun komunikasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan sebagai penyeimbang.

“Aturan sudah jelas daerah sungai adalah kawasan lindung yang tidak boleh dibangun rumah tinggal. Tapi akibat lemahnya penerapan aturan dan rendahnya kesadaran warga menyebabkan aktivitas di bantaran sungai terus saja berkembang,” tegas Dirjen SDA.

Peta banjir yang berfungsi sebagai dasar penyusunan tata ruang dan alat untuk menata kembali daerah dataran banjir perlu dikembangkan guna meminimalisir kerugian pasca bencana banjir.

Selain itu, rendahnya kesadaran akan resiko banjir, belum terintegrasinya program penanggulangan banjir ditambah hambatan komunikasi antar pemangku kepentingan merupakan kendala utama penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Bahkan ditaksir baru sekitar 10 persen dari total kelurahan di Jakarta yang bisa efektif berkomunikasi.

Pemerintah bersama pemprov DKI juga telah membangun, merehabilitasi dan memelihara prasarana pengendali banjir dan mengupayakan merestorasi sungai dan drainase sepanjang 600 km serta situ-situ di Jakarta dan sekitarnya.

Sementara itu, pemimpin Flood Hazard Mapping Component Jakarta Flood Project JanJaap Brinkman memperingatkan, warga ibukota khususnya Jakarta Utara untuk waspada terjadinya banjir pasang air laut (rob) pada akhir Desember ini. Jakarta Flood Team memprediksi banjir ini akan terjadi pada 23-24 Desember.

Puncak banjir pada 23 Desember dan 24 Desember diprediksi terjadi pukul 09.24 WIB dan 10.00 WIB. Banjir akan mulai surut pada 25 Desember setelah pukul 10.36 WIB. Namun JanJaap Brinkman tidak mau menjamin apakah banjir tersebut akan lebih besar dari sebelumnya.

“Kalau (pada tanggal itu) hujan, tak ada yang bisa memastikan (apa yang akan terjadi),” ujar JanJaap Brinkman.

Namun JanJaap Brinkman menegaskan, banjir rob ini tak disebabkan oleh perubahan iklim. Penyebab air pasang kali ini lebih merupakan siklus 18 tahunan dan akan kembali terjadi pada 2015. JanJaap Brinkman juga mengungkapkan, air pasang kali ini juga diperparah turunnya permukaan tanah Jakarta.

Ketika banjir pada 26 November lalu, ketinggian air pasang mencapai 220 cm, lebih tinggi 30 cm dari ketinggian tanggul. Kondisi ini pernah terjadi pada 1989 namun tak membanjiri Jakarta. Saat itu, Jakarta lebih tinggi 50 cm dari permukaan laut, tetapi saat ini ketinggian Jakarta berkurang 40-60 cm akibat penurunan tanah.

Bila penurunan ini terus berlangsung hingga 20 tahun mendatang maka Jakarta akan tenggelam pada 2025. Kala itu ketinggian air laut akibat pasang dan perubahan iklim mencapai 225 cm. “Akan menyebabkan masalah yang besar. Jika ada badai dan Indonesia tak melakukan apapun, ketinggian air bisa 255 cm,” jelas dia. Penurunan tanah hingga 2025 diprediksi mencapai 50 cm.

Bantuan Belanda

Permasalahan banjir DKI telah mendorong pemerintah Belanda mengucurkan bantuannya berupa hibah untuk upaya non struktural seperti pemetaan banjir, strategi komunikasi dan partisipasi masyarakat. Peta bencana banjir dikenal dengan model SOBEK.

Strategi Komunikasi berisi penyusunan 6 langkah strategi komunikasi, disain & strategi kampanye publik, alur komunikasi dari pemerintah ke masyarakat dan pemetaan kelembagaan mulai di tingkat pusat sampai daerah berikut tugas dan wewenangnya.

Sedangkan Partisipasi Masyarakat yang diusulkan pemerintah Belanda berisi: pembentukan kelompok terkait dengan pengelolaan risiko banjir, penyusunan peta permasalahan dan susulan kegiatan struktural misalnya normalisasi Kali Krukut dan Banjir Kanal Barat di-ikuti dengan upaya pengerukan sedimentasi, perbaikan drainase induk dan mengatasi masalah sampah. (rnd/son)

Pusat Komunikasi Publik, 13 Desember 2007

MEMBANGUN KESADARAN WARGA AKAN BANJIR SAMA PENTING DENGAN MEMBANGUN TANGGUL

Upaya membangun kesadaran warga terhadap bencana banjir yang akan dihadapi (upaya non struktural) sama pentingnya dengan membangun sarana fisik pengendali banjir seperti tanggul atau kanal. Kesadaran warga tentang fakta bahwa banjir tidak bisa dihindari diperlukan agar warga dapat melakukan persiapan yang akan meminimalisir terjadinya korban jiwa maupun hilangnya harta benda. “Berapapun besar tampungan air yang kita bangun tidak bisa (efektif) tanpa dilakukannya upaya non struktural” jelas Dirjen Sumber Daya Air Iwan Nursyirwan dalam temu pers di Jakarta, Kamis (01/11).

Melalui kerjasama dengan Pemerintah Belanda, pemerintah lebih meningkatkan kampanye kesadaran masyarakat akan bencana banjir. Di Jakarta yang menjadi langganan banjir & genangan tiap tahunnya, upaya warga untuk mencegah terjadinya genangan di lingkungannya, dapat dimulai dengan hal sederhana yakni membersihan saluran air/got yang ada serta tidak membuang sampah ke sungai. “Ini yang harus kita galakan. Paling tidak air hujan yang turun dapat segera mengalir sehingga tidak sampai menjadi genangan.” tukasnya.

Selain itu penggunaan daerah sempadan sungai yang menjadi “jalan air” sebagai tempat hunian, menurut Iwan Nursyirwan apabila hujan derasturun akan mengakibatkan air meluap dan membahayakan jiwa penghuni rumah dan merugikan orang lain.

Sementara untuk menghadapi terjadinya bencana banjir, warga diberikan pengetahuan bagaimana caranya menolong diri sendiri maupun menolong secara berkelompok. Pemetaan bencana banjir di Jakarta juga diperlukan agar masyarakat mengetahui penyebab, dampak, frekuensi serta daerah mana saja yang menjadi daerah rawan banjir dan genangan.

Sementara itu Aart Van Nes yang menjadi Tenaga Ahli Komunikasi Jakarta Flood Management, mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 lalu disebabkan hujan deras yang terjadi baik di hulu maupun hilir Jakarta pada waktu yang berdekatan. Dampaknya 70% wilayah Jakarta terkena banjir dimana 30% -nya mengalami tergenang dengan kedalaman lebih dari 20 centimeter dengan waktu lebih dari satu hari. Menurutnya dalam menghadapi musim hujan tahun ini, komunikasi antar instansi/lembaga juga perlu ditingkatkan agar keputusan dapat diambil secara efisien baik sebelum, pada saat maupun setelah bencana banjir. (gt)

Pusat Komunikasi Publik, 02 November 2007

PENANGANAN BANJIR DKI JAKARTA HARUS KOMPREHENSIF

Tidak mudah menangani bencana banjir di Ibukota Jakarta. Meski ancaman banjir yang melanda Kota Jakarta periodenya 5 tahunan. Namun banjir 2006 lalu sempat memandegkan hampir seluruh aktivitas warga di kota ini. Selain kegiatan perekonomian lumpuh total, kerugian material yang ditimbulkan akibat banjir nilainya mencapai triliunan. Penyebabnya, selain geografi DKI Jakarta 40% berada pada dataran rendah juga 13 sungai yang melintasi kota Jakarta ini tidak mampu menampung limpasan air hujan akibat sedimentasi.

Pemimpin Induk Pelaksana Kegiatan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Pitoyo Subandrio menyatakan penanganan masalah banjir di Jakarta harus komprehensif dan integral. Penanganannya pun meliputi kegiatan struktural (membangun saluran, folder, pompa) dan kegiatan yang terkait dengan budaya masyarakat bantaran sungai.

“Kami sudah punya master plan termasuk menangani kali pasangrahan, tapi kapan rencana itu dapat terlaksana belum tahu,” ucap Pitoyo saat bincang-bincang di Metro TV, kemarin (23/10).

Menurutnya, untuk mengendalikan bencana banjir Kota Jakarta dibutuhkan dana Rp 9,5 triliun dimana 3,5 triliun diantaranya berasal dari partisipasi swasta. Dana itu sudah termasuk untuk merehabilitasi 2 buah jembatan yang melintasi sungai di Kampung Melayu dan Kalibata.

Panitia Anggaran dan aggota Komisi V DPR-RI, Enggartyasto Lukita menilai upaya yang dilakukan Departemen Pekerjaan Umum dalam mengurangi masalah banjir di DKI Jakarta sudah maksimal. Dan bila saat ini hasilnya belum seperti yang diharapkan itu semata-mata karena keterbatasan dana. Sementara itu, pemerintah baru akan mengalokasikan dana yang cukup besar pada anggaran tahun jamak (multy years) dan dimulai tahun 2008.

“Sulit memang membebaskan Jakarta dari masalah banjir. Kami sudah memfasilitasi pejabat dan tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya. Tapi untuk merealisasikan master plan yang telah disepakatinya tetap saja membuat kita sakit kepala,” ujar Enggartiasto saat bincang-bincang di Metro TV.

Diakui, pembebasan tanah dibantaran sungai untuk pekerjaan normalisasi dirasakan sangat melelahkan. Disamping belum ada kesadaran dari penghuni bantaran sungai, mereka juga sulit diarahkan untuk direlokasi ke rumah susun. Dirinya, pesimis warga bantaran sungai bersedia dipindahakan ke rusun yang telah disediakan Pemda DKI. Terkait dengan masalah itu, ke depan dirinya menghimbau kesadaran mereka agar bersedia dipindahkan.

Budi Santoso, Kasubdit Perencanaan Teknik Sungai Danau & Waduk Ditjen Sumber Daya Air Departemen PU menilai perlunya singkronisasi antara penanggulangan banjir di DKI Jakarta dengan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Pasalnya, UU ini telah mengamanatkan kegiatan penanganan banjir disesuaikan dengan konservasi dan pendayagunaan SDA. Menurutnya, ada 3 faktor penyebab masalah banjir di DKI Jakarta yaitu tersendatanya aliran air ke laut akibat sedimentasi sungai, tumpukan sampah dan kerusakan lingkungan di daerah hulu.

“Saya pikir ada benarnya tumpukkan sampah menjadi salah satu factor penyebab terjadinya banjir,” ujarnya.

Menyinggung penanganan Kali Pesangrahan terkait dengan upaya meminimalisir banjir di DKI Jakarta, baik Pitoyo dan Budi Santoso Subandrio sama-sama berpendapat perlunya menormalisasi sungai ini. Sedimentasi di sungai Pesangrahan cukup kritis. Bahkan badan sungai ini mengalami penyempitan hingga mencapai tinggal 7 meter dari 20 meter yang seharusnya. Dampaknya banjir besar 2006 lalu, kawasan Studio Metro TV terkurung banjir.

Terkait dengan meminimalisir cakupan banjir di Kompelk Metro TV, Pimpinan Induk Pelaksana Kegiatan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Pitoyo Subandrio menyatakan, perlunya dibuat tanggul pengaman di sepanjang sungai Pesangrahan (normalisasi) mulai dari Metro TV sampai Cengkaren Drain. Dia melihat, kondisi bantaran sungai Kali Pesangrahan sangat padat dengan bangunan rumah.

“Lebar sungai sudah menyempit dan saya liat tinggal 7 meter saat ini. Ini menjadi masalah pelik untuk ditangani,” ujar Pitoyo.

Dikatakan, kali pesangrahan yang memiliki Cathment Area seluas 9.598 ha dan panjang lebih dari 7 km perlu dinormalisasi. Soal besaran dana pihaknya menunggu laporan dari hasil survey yang dilakukan pihak konsultan. Menurutnya, dari hasil survey itu baru dapat ditentukan besaran dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan normalisasi. (Sony)

Pusat Komunikasi Publik, 24 Oktober 2007

PENERAPAN SISTEM POLDER KURANGI DAERAH BANJIR

Penerapan sistem polder dapat memecahkan masalah banjir perkotaan. Sistem polder adalah suatu subsistem-subsistem pengelolaan tata air yang sangat demokratis dan mandiri yang dikembangkan dan dioperasikan oleh dan untuk masyarakat dalam hal pengendalian banjir kawasan permukiman mereka.

“Unsur terpenting di dalam sistem tersebut adalah organisasi pengelola, tata kelola sistem berbasis partisipasi masyarakat yang demokratis dan mandiri, serta infrastruktur tata air yang dirancang, dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat,” ucap Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen PU Supardi membacakan sambutan Kepala Balitbang pada Semiloka Pengembangan Sistem Polder di Kawasan Metropolitan sebagai Bagian dari Pengelolaan Sistem Tata Air di Jakarta, Selasa (3/7).

Kepala Balitbang mengatakan, dengan cara tersebut, Pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap pengintegrasian sistem-sistem polder, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sungai-sungai utama. Hal tersebut merupakan penerapan prinsip pembagian tanggung jawab dan koordinasi dalam good governance.

Problema penanganan banjir di lapangan untuk kota-kota di Indonesia rumit karena ruang terbuka untuk resapan air semakin langka. Kondisi tersebut merupakan akibat dari Tata Ruang Wilayah dan Kawasan tidak dikelola secara memadai dan alih fungsi lahan dan situ-situ menjadi permukiman penduduk semakin tidak terkendali.

Kepala Balitbang juga mengkritik para peneliti dan ahli teknik hidraulik yang hanya melakukan pendekatan struktural dalam pengendalian banjir. Penelitian yang dilakukan tidak terstruktur dan bukan untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Hal ini mengakibatkan kemajuan penanganan banjir perkotaan selalu tertinggal oleh permasalahan baru yang timbul.

Menurut Kepala Balitbang, masyarakat makin apatis dan tidak percaya pada Pemerintah dalam upaya penanganan banjir. Masyarakat mulai bertindak sendiri-sendiri tanpa terkendali guna menyelamatkan rumah dan harta benda mereka tanpa memikirkan respon negatif sistem tata air dan lingkungan disekitarnya.

Sementara itu Penasihat Utama Kementerian Transportasi dan Pengairan Belanfa Bart Schultz menyarankan perlunya pemerintah mengoptimalkan sistem polder dengan memasang tanggul pengaman untuk kawasan rendah dan mengembangkan drainase di perkotaan yang masih memiliki gravitasi, guna mengurangi kawasan banjir akibat genangan.

Bart Schultz mengatakan, kawasan perkotaan seperti Jakarta, Semarang dan kota lain yang berada di kawasan rendah selalu dilanda banjir sehingga masyarakat setempat akan selalu mendapat masalah. Situasi tersebut diperparah drainase yang kurang baik dan penumpukan sampah pada saluran air akibat warga kurang memiliki kesadaran lingkungan.

Isu pemanasan global dan perubahan iklim juga berakibat terjadi naiknya air laut dan turunnya permukaan tanah akibat pengambilan air tanah, akan semakin menambah luasan kawasan genangan. Bart Schultz mengungkapkan berdasarkan penelitian, dalam satu abad permukaan air laut naik sekitar 19-58 cm, perubahan kondisi sungai dan debit puncak sekitar 10-30 persen serta meningkatnya curah hujan rata-rata hingga 45 persen.

Peneliti Madya Pusat Litbang Sumber Daya air (SDA) Departemen PU Joyce Marha Widjaya mengatakan, dalam mengembangkan sistem polder perkotaan harus dilakukan secara terintegrasi antara rencana tata ruang dan tata air utamanya pada kota-kota pantai yang memiliki cekungan.

Setiap tetes air buangan yang jatuh pada kawasan polder harus didrainase dengan bantuan pompa, dan untuk itu perlu disosialisasikan konsep pengendalian pengembangan sistem polder berkelanjutan sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan akibat pembangunan yang sangat mempengaruhi dan berdampak pada lingkungan. (rnd)

Pusat Komunikasi Publik, 03 Juli 2007

KEBERADAAN SITU HARUS DILESTARIKAN

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen PU Siswoko mengatakan, sebagai pengelola sumber air Departemen PU telah menyusun program untuk mengatasi situ-situ di Jabodetabek dalam rangka menangani kelangkaan air dan mengatasi banjir.

“Hal tersebut perlu dilakukan mengingat banjir yang melanda Jakarta dan sekitar tahun 2007 ini. Selain itu, Wakil Presiden juga telah memerintahkan untuk merehabilitasi situ dan sumber air lain guna mengatasi banjir,” ucap Siswoko di Bogor Selasa (8/5).

Dari 200 situ di wilayah Jabodetabek, masih terdapat 130 situ yang perlu direhabilitasi guna mengembalikan fungsinya sebagai daerah resapan air (cathment area).

“Kegiatan merehabilitasi tepat sekali karena Situ-Situ memang harus dilestarikan. Selain itu penghijauan agar cathment area tidak mendangkal”, terang Dirjen SDA.

“Ini tepat sekali, Situ harus dilestasikan dengan melakukan penghijauan agar tidak mendangkal, cathment area harus dipelihara agar air lestasi. Situ bisa meresap air sehingga memberi green water recharge menjadi sumber air di Jakarta,” tegas Siswoko.

Siswoko melanjutkan, masalah konservasi SDA bukan hanya tanggung jawab Departemen PU, tapi seluruh pemangku kepentingan mengenai SDA. Untuk itu, besok (9/5) Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Pertanian Anton Priantono, Menteri Kehutanan M.S. Kaban akan menandatangani kesepakatan bersama dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis.

Penandatangan tersebut sebagai penegas komitmen mengenai upaya konservasi air dan tanah dengan pelaku utama 3 instansi tersebut serta masyarakat.

”Departemen PU untuk melaksanakan sipil teknis, misalnya di daerah kritis membuat penahan dengan membuat check dam. Agroteknis dengan membuat terasering, penghijauan, reboisasi yang merupakan lingkup kerja Departemen pertanian dan Departemen kehutanan,” jelas Siswoko.

Lebih lanjut, Siswoko mengungkapkan Departemen PU berperan sebagai pemberi semangat dalam hal pengelolaan sumber air. Menurut Dirjen SDA kondisi air di sungai kerap di pengaruhi kondisi di luar sungai yaitu DAS, river basin atau cathment area karena pencemaran dan kurangnya penghijauan. (ind)

Pusat Komunikasi Publik, 08 Mei 2007

BANJIR TAK BISA DIHILANGKAN HANYA BISA DIKURANGI

Pemerintah akan merehabilitasi 133 situ yang tersebar di wilayah Jabodetabek sebagai salah satu program mendesak pencegahan bencana banjir di Jakarta. Tindakan tersebut untuk menyelamatkan situ-situ tersebut yang saat ini kondisinya banyak yang beralih fungsi. Selain itu pembuatan sumur resapan juga dapat menjadi pengganti fungsi tanaman menyerap air hujan sehingga meminimalkan aliran air yang mengalir ke sungai.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Siswoko dalam temu wartawan, minggu lalu di Jakarta. Selain rehabilitasi situ, program mendesak lainnya yakni percepatan pembangunan Banjir Kanal Timur, pengerukan dan peninggian tanggul Banjir Kanal Barat, penanganan sungai utama termasuk peninggian perlintasan diatas sungai seperti jembatan serta optimalisasi kapasitas waduk folder dan perbaikan system drainase kota.

Pelaksanaan program tersebut akan dilakukan secara bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Besarnya dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk membantu penanganan banjir di Jakarta sebesar Rp2,7 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk penyelesaikan program mendesak tersebut.

Siswoko juga menyatakan agar pemanfaatan ruang didataran banjir harus diatur untuk mengurangi kerugian yang timbul dan dihimbau untuk tidak membangun prasarana penting di daerah tersebut. Sementara bagi penduduk yang tinggal di bantaran sungai, akan di relokasi ke rumah susun yang lebih manusiawi.

Namun berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah sama sekali tidak menjamin Jakarta akan terbebas dari banjir. Karena Jakarta sendiri memang amat rentan ancaman banjir. Selain berlokasi di daerah hilir yang dilalui 13 Sungai, 40% kawasan di Jakarta bahkan lebih rendah dari permukaan laut.

Kondisi tersebut, menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Siswoko, menjadi salah satu penyebab banjir yang biasa disebut sebagai kondisi alam statis yakni berhubungan dengan geografis, topografi dan geometri alur sungai. Selain faktor statis tersebut, banjir juga dapat disebabkan oleh faktor dinamis yakni peristiwa alam seperti curah hujan tinggi, pembendungan, amblesan tanah atau pendangkalan. Faktor dinamis lainnya tentu saja adalah kegiatan manusia seperti pembangunan permukiman di bantaran sungai atau dataran banjir.

“Yang kita lakukan hanya mengurangi, tidak bisa menghilangkan banjir sama sekali” jelas Siswoko.

Pusat Komunikasi Publik, 19 Pebruari 2007

SUNGAI CILIWUNG AKAN DITATA & DILEBARKAN

Dirjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, Siswoko mengungkapkan pemerintah akan melakukan penataan Sungai Ciliwung guna mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Pelebaran Sungai Ciliwung yang saat ini hanya sekitar 10 meter akan dilakukan menjadi sekitar 30 meter. Pada sisi kanan-kiri sungai masing-masing akan dibangun jalan inspeksi dengan lebar 15 meter. Dengan model seperti itu maka sangat dimungkinkan dilakukan pengerukan bila Sungai Ciliwung mengalami sedimentasi.

“Penataan Sungai akan dilakukan mulai dari Pintu Air Manggarai sampai Kalibata,” jelas Siswoko, kemarin di Jakarta.

Dikatakan, program mendesak pemerintah dalam menangani masalah banjir di DKI Jakarta yakni mempercepat pembangunan Banjir Kanal Timur dan meninggikan tanggul di Banjir Kanal Barat (BKB) setinggi satu meter, dimulai dari pintu air Karet sampai Jembatan Latumenten, Jakarta Barat.

Menurut Dirjen SDA, meski program mendesak itu nantinya rampung dikerjakan, tidak berarti Jakarta terbebas dari masalah banjir. Pasalnya, selain karena topografinya DKI Jakarta berada di dataran rendah, juga banyak faktor lain yang menyebabkan Ibukota negara dilanda banjir.

Faktor lain seperti tumpukan sampah di sungai, rumah dibantaran sungai, bangunan silang (jembatan) dan meningkatnya tingkat kerusakan lingkungan di daerah hulu juga menjadi penyebab banjir lainnya.

Siswoko menegaskan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah hanyalah bersifat meminimalisir meluasnya genangan akibat banjir. Bukan menghilangkan banjir. Pada prinsipnya, tambah Dirjen SDA air selalu mengalir ketempat yang lebih rendah. Sementara itu Jakarta 40% wilayahnya terletak di dataran rendah. “Bukan hal aneh bila banjir melanda Jakarta,” ungkapnya.

Sementara program jangka panjang yang akan dilakukan pemerintah yakni merelokasi permukiman disepanjang bantaran sungai ke rumah susun yang disediakan Pemda DKI Jakarta. Selain itu, pembuatan sumur resapan dan kolam-kolam penampung air hujan di kawasan hunian dibagian hulu (Bopuncur). “Dengan cara itu diharapkan dapat mengerem (membatasi) laju air yang mengalir ke wilayah hilir. ” tegas Siswoko.

Diakui Siswoko, tidak mudah memulihkan lingkungan di hulu yang kini terlanjur rusak. Terlebih lagi, mereka telah mengantongi izin. Menurutnya, lebih bijak bila mereka bersedia memberikan insentif dan dis-insentif sebagaimana yang akan digariskan dalam UU Penataan Ruang.

Penanganan masalah banjir merupakan urusan bersama. Untuk itu kepedulian dan kesepahaman sangat diharapkan dari semua pihak. Proyek BKT akan berjalan lancar bila masyarakat memahami upaya yang dilaksanakan pemerintah. “Kami percaya bila semuanya telah saling memahami, maka persoalan banjir di DKI dapat segera teratasi,” tegas Siswoko. (Sony)

Pusat Komunikasi Publik, 13 Pebruari 2007

MENGATASI BANJIR DENGAN MENATA KEMBALI RUANG

Banjir Jakarta, Kapan Berakhir? pertanyaan tersebut menjadi topik program Save Our Nation yang akan ditayangkan Metro TV pada malam ini Rabu (7/2) pukul 20.00 WIB yang telah direkam satu hari sebelumnya. Acara tersebut mengahadirkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Deputi Menneg Lingkungan Hidup Nelly Masneliwati, Anggota Pansus RUU DKI Jakarta Drajat Wibowo serta Anggota DPD DKI Jakarta Marwan Batubara.

Selain para pembicara tadi, turut hadir para bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang diminta komitmennya untuk penanganan banjir di Jakarta yakni Faisal Basri, Sarwono Kusumaatmaja dan Adang Daradjatun serta Wakil Bupati Bogor Albert Pribadi dan juga masyarakat korban banjir Jakarta.

Dalam dialog tersebut mengemuka bahwa rencana tata ruang antara Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur tidak bisa dipungkiri lagi memiliki keterkaitan erat. Sebagai sebuah kesatuan, penataan ruang terpadu di Jabodetabekjur dapat menyelesaikan banyak masalah pada daerah tersebut seperti bencana banjir yang terjadi saat ini.

Menurut Menteri PU, menata kembali ruang merupakan suatu cara untuk menangani banjir dengan mengacu kepada master plan yang harus dibuat secara bersama-sama oleh semua sektor dan disepakati bersama.

Berkurangnya daerah ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air di Puncak Bogor yang berubah menjadi permukiman dituding menjadi salah satu penyebab banjir. Jakarta sendiri sangat bergantung pada daerah resapan air yang ada di Bogor karena akan mengurangi debit air yang mengalir ke Jakarta sekaligus sebagai tempat cadangan air di dalam tanah. Selain itu ruang terbuka hijau di Jakarta yang hanya 9% dari idealnya 30%, sangat sulit bertambah luasnya.

Oleh karena itu dalam dialog tersebut dikatakan perlu penegakan hukum yang tegas bagi yang menggunakan ruang terbuka hijau sebagai permukiman atau keperluan lain.Terlebih dalam UU Penataan Ruang yang baru akan diberlakukan sanksi kepada pemberi ijin dan pelanggar pemanfaatan ruang.

Untuk mengkoordinasi pemanfaatan ruang di Kawasan Jabodetabekjur, usulan yang dikemukakan para pembicara seperti perlu adanya pejabat setingkat menteri untuk mengkoordinir penataan ruang di kaawasan tersebut atau cukup hanya ditugaskan kepada Menteri terkait.

Sementara proyek Banjir Kanal Timur seoanjang 23 KM juga diharapkan bisa diselesaikan karena meski tidak menjamin Jakarta bebas banjir namun akan signifikan melindungi banyak kawasan di Jakarta Timur dari genangan air. (ind/gt)

Pusat Komunikasi Publik, 07 Pebruari 2007

PENANGANAN BANJIR PERLUKAN PENATAAN RUANG TERPADU

Untuk penanganan bencana banjir yang melanda kawasan ibukota, diperlukan suatu penataan ruang yang terpadu antara DKI Jakarta, dengan wilayah penyangga sekitarnya. Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan hal tersebut pada Rakyat Bicara di Stasiun TPI Jakarta, Senin malam (05/02).

Hermanto Dardak menjelaskan, DKI Jakarta merupakan daerah hilir sementera daerah hulu sendiri terletak di Bogor dan Cianjur. Segala perubahan lingkungan yang terjadi di daerah hulu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi Jakarta.

“Menyadari hal tersebut, diperlukan penataan ruang yang terintegrasi untuk penanganannya,” ucap Dirjen Penataan ruang.

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mengungkapkan secara geografis dan tipologi, Jakarta memiliki ‘cacat bawaan’. Kekurangan tersebut yaitu berupa dialiri oleh 13 sungai dan 40 % wilayahnya yang berada di bawah permukaan laut.

“Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa Jakarta memiliki kekurangan, sehingga sudah waktunya kita rubah paradigma berupa living harmony with water,” ucap dosen Trisakti tersebut.

Pendapat serupa juga dituturkan Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Wishnu Subagio, misalnya dengan membuat rumah yang bertingkat. Jadi saat menerima peringatan dini akan datangnya banjir, maka warga dapat segera menyelamatkan diri ke lantai diatasnya. Menurut Wishnu, sistem peringatan dini bencana banjir sudah berjalan cukup baik.

Kepala Dinas PU DKI Jakarta mengatakan salah satu penyebab banjir besar kali ini yaitu curah hujan yang sangat tinggi. Menurutnya, curah hujan normal sebesar 50 ml, namun pada akhir pekan lalu, curah hujan di Jabodetabek mencapai 320 ml. Angka ini lebih besar dari curah hujan di kota Queensland, Australia yang juga dilanda banjir sebesar 280 ml.

Wishnu juga membantah, tentang kesengajaan ditutupnya beberapa pintu air demi mencegah luapan air di kawasan tertentu, seperti istana presiden. Proses buka tutupnya pintu air mempunyai aturan main tertentu.

Langkah–langkah pengendalian banjir secara struktural terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Pembebasan lahan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Untuk konstruksi fisiknya sendiri dilakukan pemerintah pusat melalui Departemen PU.

Pemprov juga akan membangun beberapa twin blok di rumah susun sewa, sebagai tempat tinggal pengganti untuk warga yang tinggal di bantaran sungai dan daerah rendah. Wishnu mengharapkan warga mau tinggal di Rusunawa, sehingga bantaran sungai dapat dinormalisasi.

Hermanto Dardak menjelaskan konsep tempat tinggal vertikal merupakan solusi menyiasati terbatasnya luas lahan di ibukota. Dengan bangunan vertikal, maka nantinya jumlah ruang terbuka hijau akan bertambah. Keberadaan ruang terbuka dirasa sangat penting sebagai daerah resapan dan daerah evakuasi.

“saat ini ruang terbuka hijau Jakarta hanya 9%, diharapkan kedepannya dapat bertambah menjadi 14%,” tutur Hermanto Dardak.

Dirjen Penataan Ruang juga menerangkan akan diberlakukannya UU Penataan Ruang dalam waktu dekat. UU yang merupakan revisi terhadap UU No. 24 tahun 1992 ini diantaranya berisi sanksi yang lebih tegas. Sanksi dikenakan tidak hanya bagi penerima ijin, tetapi juga bagi pihak pemberi ijin. (rnd)

Pusat Komunikasi Publik, 06 Pebruari 2007

SUMUR RESAPAN SELAMATKAN AIR

Hujan merupakan salah satu siklus hidrologi yang dapat membantu pelestarian air tanah (khususnya air tanah dangkal). Ketika musim hujan turun, sebagian besar air akan terbuang langsung ke laut, selain juga menimbulkan daerah-daerah genangan dan banjir. Sebaliknya, ketika musim kemarau, sumber air milik warga banyak yang mengalami kekeringan. Padahal hingga kini, masih banyak masyarakat yang menggunakan air tanah. Secara alami, kekurangan air tanah dapat diatasi, apabila sistem/metode pengelolaannya ditangani secara baik. Salah satu cara yang paling efektif adalah peran serta masyarakat untuk ikut aktif di dalam penerapan langsung melestarikan air tanah karena dari semua pencemaran yang terjadi manusialah yang paling merasakan akibatnya. Untuk itu, perlu diadakan sosialisasi mengenai sumur resapan penampung air hujan dalam mengatasi masalah air tanah tersebut.

Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia Salah tahun 2006, baru-baru ini dilakukan satu kegiatan yakni Pemasyarakatan Sumur Resapan dengan target para guru/kepala sekolah dan murid-murid tingkat Sekolah Dasar. Pengenalan terhadap murid SD harus ditanamkan sejak dini dan guru menjadi mediator dalam menyampaikan pesan-pesan penyelamatan air melalui kurikulum yang diajarkan di sekolah.

Kepala Seksi Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cimanggis, H. Suwito, mewakili Camat Cimanggis mengatakan, peringatan Hari Air Dunia tahun ini sangat baik sekali untuk dijadikan satu acuan dalam memelihara air, mengingat persediaan air yang sangat terbatas. Lebih lanjut Suwito mengatakan dengan sosialisasi tentang sumur resapan ini, diharapkan seluruh masyarakat Cimanggis dapat lebih peduli akan kondisi air dan bermanfaat bagi para siswa/siswi agar sedini mungkin melestarikan air yang berguna untuk masa depan mereka.

Dalam kesempatan yang sama Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Ditjen Bina Pengelolaan Sumber Daya Air (mewakili Direktur BPSDA) Suko Rahardjo menyatakan sumur resapan merupakan suatu upaya untuk meresapkan air hujan dalam rangka menambah cadangan air tanah. hal ini mengingat persediaan air di negara ini sudah sangat menipis, ditambah lagi dengan masalah air lainnya seperti kelebihan air di saat musim hujan yang mengakibatkan masalah banjir dan musim kemarau sering kekurangan air, sehingga seluruh masyarakat harus segera mungkin menyadari dan menyelamatkan air.

Suko juga mengatakan sumur resapan dapat berfungsi untuk mencegah penurunan tanah, mengurangi genangan banjir dan aliran air di permukaan tanah, mengurangi meluasnya penyusupan/instrusi laut ke arah daratan, menambah potensi air tanah. Sumur resapan merupakan sistem resapan buatan, yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan berupa lantai bangunan maupun dari halaman yang di-plester. Selain itu, sumur resapan berfungsi untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpasan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau dan sekaligus mengurangi timbulnya banjir. (tine/humas SDA)

Pusat Komunikasi Publik, 04 Mei 2006

Menteri PU: KERUSAKAN DAS SEBABKAN BENCANA BANJIR

Bencana banjir dan longsor yang terjadi pada tahun 2005 telah menyebabkan 255 orang hilang dan meninggal dunia 239 orang. Tercatat 131 kali bencana alam yang tersebar di 20 propinsi telah menyebabkan rusaknya beberapa jaringan insfrastruktur seperti jalan/jembatan, saluran, tanggul dan bendung. Penyebab utama dari musibah itu akibat menurunnya kualitas (degradasi) lingkungan, yang dirasakan setiap tahun bertambah parah. Hasil penelitian mencatat saat ini terdapat 62 Daerah Aliran Sungai (DAS) 17 DAS diantaranya berada di Pulau Jawa yang kondisinya kritis. Itulah sebabnya Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 28 April 2005 mencanangkan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA).

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menyatakan hal itu usai menghadiri Rapat Kerja yang membahas penanganan banjir 2006 menghadapi musim hujan di Jakarta beberapa waktu lalu di Jakarta. Djoko menyatakan, banjir bisa terjadi akibat curah hujan tinggi yang berlangsung lama. Sementara daya serap dan kapasitas tampung lapisan tanah terhadap air makin mengecil, akibat tingginya aliran permukaan. Kondisi itu masih ditambah lagi dengan badan sungai yang makin kecil akibat sedimentasi, yang menjadikan daya tampung terhadap air juga mengecil. “Belum sampah padat hasil buangan penduduk yang tinggal di bagian tengah dan hilir sungai,” tambah Menteri PU.

Menurutnya, hasil penelitian membuktikan adanya bencana banjir dan longsor tidak lepas dari masalah rusaknya DAS. Pasalnya, rusaknya DAS telah menimbulkan dampak dimana aliran permukaan menjadi makin meningkat sebagai akibat dari menurunnya kondisi DAS tersebut. “Meningkatnya aliran permukaan itu terjadi akibat penggundulan hutam di bagian hulu. Ironisnya, kondisi yang kritis itu masih diperparah lagi dengan kesalahan pola bercocok tanam masyarakat pada lereng-lereng kemiringan 40%. Hal ini menjadi penyebab meningkatnya intensitas atau magnitude bencana alam banjir dan tanah longsor,” ungkap Djoko Kirmanto.

Guna mensuskseskan GN-KPA yang telah dicanangkan Presiden pemerintah telah membuat program jangka pendek (2005-2006) dengan ditetapkannya 6 DAS menjadi lokasi percontohan untuk diperbaiki (DAS Ciliwung, Citarum, Cimanuk, Citanduy, Bengawan Solo dan DAS Brantas). Program Jangka Menengah (2006-2009) khususnya pada tahun ini pemerintah telah menginstruksikan kepada setiap propinsi untuk menangani satu buah DAS yang dinilai paling kritis.

Sementara itu Dirjen Sumber Daya Air, Siswoko menilai kejadian banjir yang terjadi setiap tahun terutama di musim hujan merupakan kejadian alam biasa. Karena, bencana banjir juga dialami oleh negara-negara lain. Namun demikian, kata Siswoko bencana banjir dapat juga dinilai sebagai kejadian yang luar biasa. Dikatakan, apabila upaya manusia untuk mengendalikan dan mengamankan terhadap daya rusak air banjir yang telah direncanakan dan disiapkan tidak lagi memadai. “Kalau sudah seperti itu kondisinya maka timbulnya kerugian tidak lagi bisa dicegah. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengurangi dampak kerugian akibat bencana itu,” ungkap Dirjen SDA.

UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan penanganan bencana bisa dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Tahapan pencegahan dilakukan dalam rangka pembangunan sistem pengedalian banjir sesuai kaidah-kaidah perencanaan dan overall concepts. Diharapkan dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir baik secara struktural (normalisasi, sudetan, membuat tanggul, waduk polder, pompa dan perbaikan drainase) dan penanganan secara non struktural (peringatan dini, flood plain mangement, tata ruang, pengelolaan DAS, penetapan sempadan sungai dan prakiraan) upaya pengendalian daya rusak air dapat dilakukan.

Tahap penanggulangan dibagi menjadi, saat terjadi bencana dan tahap paska kejadiaan bencana. Saat terjadi bencana, tahapan penanggulangan dilakukan melalui koordinasi Barkornas (TK.Nasional), Satkorlak ( Tk. Propinsi) dan Satlak (Tk. Lokal) dengan maksud meminimalkan kerusakan prasarana yang timbul oleh daya rusak air. Pasca bencana dilaksanakan dengan 2 tahap (darurat dan rehabilitasi). Penanganan darurat ditujukan mengurangi dan mencegah kerusakan yang lebih parah dan mengembalikan fungsi sementara. Adapun tahap rehabilitasi dilakukan setelah adanya evaluasi dan perencanaan teknis rehabilitasi prasarana yang rusak.

“Selanjutnya tindakan yang telah dilakukan di atas dijadikan bahan evaluasi dan review bagi langkah-langkah peningkatan sistem pengendalian banjir serta upaya-upaya pencegahan untuk dimasa datang,” ujar Siswoko. (Sony)

Pusat Komunikasi Publik, 08 Pebruari 2006

JAKARTA TIDAK MUNGKIN BEBAS BANJIR

Jakarta yang dilintasi 13 sungai yang mengalir dari hulu di Wilayah Bogor, 50%-nya merupakan dataran banjir. Untuk mengatasi banjir di Jakarta sebenarnya telah dibuat master plan tahun 1973 yang kemudian direvisi tahun 1997. Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Siswoko kepada wartawan pada acara Press Briefing (19/1), dalam mengatasi banjir dalam UU 7/2004 tentang sumber daya air mengatur aspek konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak yang didalamnya terdapat masalah banjir. Dalam pengendalian daya rusak ada tiga kegiatan antara lain pencegahan yang bersifat preventif, penanggulangan pada saat kejadian yang dilakukan oleh Bakornas di tingkat pusat dan Sakorlak di tingkat daerah dan upaya rehabilitasi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dep.PU Siswoko mengatakan bahwa Jakarta tidak mungkin bebas banjir. Jika hujan lebat sungai akan cepat meluap, oleh karena itu secara rutin warga yang ada di bantaran sungai tiap tahun mengalami kebanjiran.

Saat ini dibeberapa sungai di Jakarta sudah ada dipasang alat telemetri sebagai early warning system yang memantau ketinggian air pada masing-masing pintu air secara real time. Sehingga apabila banjir besar datang tiba-tiba, masyarakat punya waktu untuk mengungsi. Pengamatan dilakukan melalui posko banjir setiap hari selama 24 jam.

Saat ini jumlah DAS kritis menjadi 60 DAS. Siswoko menambahkan Menteri PU telah mengarahkan agar di setiap provinsi di Indonesia yang terdapat DAS kritis menangani banjir dengan pendekatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) menggunakan pendekatan teknis, ekonomis dan sosial serta dikerjakan oleh berbagai instansi dengan upaya yang inovatif agar mendapatkan hasil yang jelas. Siswoko mencontohkan proyek irigasi di Jawa Timur. pada tahun lalu, dalam rangka menyelamatkan Waduk di Bojonegoro masyarakat yang melakukan penebangan pohon di daerah resapan air diberikan kompensasi dengan memberikan ternak dan cara pengelolannya sehingga masyarakat tidak menebang hutan lagi yang semula merupakan mata pencaharian mereka. (ind)

Pusat Komunikasi Publik. 19 Januari 2006

REHABILITASI SITU SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN BANJIR

Pemimpin Induk Pelaksana Kegiatan – Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (IPK-PWSCC) Departemen Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio mengakui pemanfaatan situ-situ (danau) sebagai sistem pengendalian banjir memang belum begitu besar. Sejauh ini pemanfaatan situ lebih banyak untuk keperluan pertanian, irigasi serta konservasi sumber daya air. Namun demikian sesuai dengan fungsinya, situ mampu memberikan kontribusi dalam pengendalian banjir.

Menurutnya saat ini ada 200 situ di Jabotabek yang masih memerlukan perhatian ekstra dari IPK-PWSCC dan beberapa diantaranya dalam kondisi kritis. Seperti pendangkalan yang terjadi di Situ Gunung Putri, kemudian pendirian bangunan di tepian situ seperti yang terjadi di Situ Rawa Badung.

Pada tahun 2004, telah direhabilitasi 36 situ dan di tahun 2005 dilanjutkan dengan merehabilitasi 4 buah situ, pembuatan 5 buah dam parit dan 14 sumur resapan. Selain itu, Satuan Kerja Sementara –Pengelolaan & Pengembangan Sumber Daya Air (SKS-PPSA) juga melakukan penghijauan di 3 lokasi dan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada 10 buah situ. Sosialisasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta menjaga fungsi situ juga telah dilakukan. “Kedepan kegiatan seperti itu akan ditingkatkan dan ditambah pula dengan pembanguan dua waduk resapan” jelasnya.

Antisipasi Banjir

Berkenaan dengan ancaman banjir pada musim penghujan, Pitoyo menghimbau kepada masyarakat yang rumahnya di bantaran sungai untuk waspada dengan menyimpan barang-barang berharga ditempat yang lebih tinggi. “Semua daerah dataran rendah rawan banjir khususnya di DKI yang 40% – 50% merupakan daerah dataran rendah . Berdasarkan monitoring kami ada 82 titik rawan banjir di DKI Jakarta” jelasnya.

Pihaknya telah berupaya untuk mengendalikan banjir secara menyeluruh dan terpadu. Menyeluruh dalam arti pengendalian banjir dilakukan mulai dari hulu sungai hingga pengamanan pantai. Sedangkan terpadu, pengendalian banjir dilakukan secara sistematik dengan membangun bendungan, memotong aliran sungai, membangun kanal, membuat polder, serta mengelola dan mengembangkan situ-situ yang merupakan antisipasi sebelum terjadi banjir.

“pada saat terjadi banjir, kita telah menyiapkan banyak pompa dan dapat dipinjam masyarakat secara gratis melalui nomor telepon 8196945. Yang terbaru ada 11 pompa dari jepang dengan kemampuan terbesar 400 liter/det.” Katanya. Banjir yang sering terjadi di permukiman disebabkan rumah mereka berada di dataran banjir, bahkan berada di bawah permukaan laut dan dataran sungai sehingga apabila terjadi banjir harus dilakukan pemompaan air. Pembangunan Banjir Kanal Timur sepanjang 23,5 km yang ditargetkan selesai 2007 juga tidak akan sepenuhnya membebaskan Jakarta dari masalah banjir. “BKT hanya akan mengamankan daerah di Jakarta Timur dan Utara seluas 270 km2 yang dibatasi jalan tol Cawang-Tj. Priok dan saluran BKT itu sendiri. Di dalam kawasan itu sendiri masih terdapat 13 kawasan rawan banjir karena daerahnya yang lebih rendah dari permukaan air laut” jelas Pitoyo.

Mengenai progres pembangunannya sampai saat ini telah sudah digali saluran sepanjang 5,5 km. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan Pemda DKI yang akan membebaskan tanah dengan dana yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp2,4 triliun. “kami tidak akan melakukan pembangunan sebelum lahannya dibebaskan karena itu masih hak milik masyarakat” katanya. Pembangunan Banjir Kanal Timur akan memotong lima sungai yakni Sungai Cipinang, Sungai Sunter, Sungai Buaran, Sungai Kramat dan Sungai Cakung. (gt)

Pusat Komunikasi Publik, 15 Desember 2005

PERLUNYA PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU

Sampai saat ini pemanfaatan ruang masih belum sesuai dengan harapan yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Menurunnya kualitas permukiman di perkotaan bisa dilihat dari kemacetan yang semakin parah, berkembangnya kawasan kumuh yang rentan dengan bencana banjir/longsor serta semakin hilangnya ruang publik untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat. Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengutarakan hal tersebut disela-sela Seminar bertema “Percepatan Perwujudan Ruang Nusantara yang Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui Penataan Ruang” (29/11) di Jakarta.

Menteri PU Djoko Kirmanto dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Jenderal Dep.PU Roestam Syarief mengharapkan hasil dari seminar itu dapat menjadi sumbangan dalam rancangan perubahan UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang yang menjadi bekal pencapaian masyarakat yang aman, damai, adil, dan demokratis. Menurut Djoko Kirmanto, ruang terbuka hijau bisa memberikan manfaat di bidang ekonomi dan sosial. Penataan ruang diharapkan mampu menciptakan suatu ruang yang nyaman, terbuka hijau dan produktif dalam arti proses produksi murah dan terjangkau serta berkelanjutan.

Dikatakannya, implementasi penataan ruang yang nyaman belum sepenuhnya dapat diselenggarakan mengingat masih banyaknya kendala. “Kami berharap dari kegiatan ini bisa ditemukan jalan keluarnya,” tegas Menteri PU. Ditambahkan, ruang terbuka hijau yang idealnya 30 % dari luas wilayah, saat ini kondisinya semakin menurun. Ruang terbuka hijau, saat ini baru mencapai 10%. Padahal ruang terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olah raga dan komunikasi publik. Diingatkan, pembinaan ruang terbuka hijau harus mengikuti struktur nasional atau daerah dengan standar-standar yang ada. Keberlanjutan penataan ruang secara umum telah disosialisasikan di kawasan barat dan timur Indonesia bersama pemerintah daerah, kabupaten/kota diantaranya melalui forum seminar.

Dalam seminar tersebut, dipaparkan pula beberapa hal pokok yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan Undang-Undang 24/1992 tentang penataan ruang. Hal itu antara lain menyangkut pengaturan hirarki yang jelas dalam penataan ruang. Secara administratif, adanya perbedaan muatan antara RTRW Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kota (hubungan bersifat komplementer) seiring dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ditegaskan pula di dalam penataan ruang nasional termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau/Kepulauan sebagai operasionalisasi RTRWN. Selain itu, penyusunan RTRWN mempertimbangkan kondisi fisik dengan orientasi sosial budaya, ekonomi maupun lingkungan dengan kerangka Pengembangan Strategis yang berwawasan serta orientasi kerjasama ekonomi regional dan sub regional, antara lain di Asia Pasifik, ASEAN, maupun sub-ASEAN. Pada dasarnya, pembagian ini menegaskan pentingnya koordinasi kelembagaan. “Dalam UU 32/2004 ditegaskan, sebelum RTRW di-Perda-kan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri yang membidangi Penataan Ruang,” tambah Djoko Kirmanto.

Secara sistem, hirarki penataan ruang dikelompokkan atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan untuk membagi secara tegas fungsi pelayanan regional dan fungsi pelayanan internal perkotaan. Secara fungsi kawasan, pengaturan hirarki penataan ruang dibedakan atas kawasan perkotaan dan perdesaan dengan memperhatikan banyak kawasan perkotaan yang tidak sesuai dnegan batas administrasi yang ada, serta dalam rangka meningkatkan keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan perdesaan. Sedangkan secara strategis kawasan, pengaturan hirarki penataan ruang dikelompokkan atas kawasan strategis nasional, strategis provinsi, strategis kabupaten dan strategis kota untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan bagi kawasan khusus, misalnya kawasan perbatasan.( ind)

Pusat Komunikasi Publik, 29 November 2005

BANJIR DAN UPAYA PENANGANANNYA

Masalah banjir dihadapi hampir di seluruh negara di dunia. Namun, lahan yang terdapat di kawasan rawan banjir umumnya subur dan menyimpan berbagai potensi serta kemudahan sehingga memiliki daya tarik yang tinggi untuk dibudidayakan. Hal tersebut menyebabkan sebagian kota-kota besar seperti kawasan industri, pariwisata, prasarana perhubungan dan sebagainya tumbuh berkembang serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun, dataran banjir juga dapat menimbulkan kerugian bagi manusia berupa genangan banjir yang menyebabkan kerusakan dan bencana. Dengan laju pertumbuhan pembangunan di dataran banjir maka kerusakan dan bencana yang terjadi kemungkinan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Adapun proses terjadinya banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam yang statis seperti geografis, topografis dan geometri alur sungai; peristiwa alam yang dinamis seperti curah hujan yang tinggi, pembendungan dari laut/pasang dari sungai induk, amblesan tanah dan pendangkalan; serta kegiatan manusia yang dinamis seperti tata ruang/peruntukan dataran banjir yang tidak sesuai, permukiman di bantaran sungai, prasarana pengendalian banjir yang terbatas, amblesan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut akibat global warming.

Hampir seluruh kegiatan penanganan masalah banjir dilakukan pemerintah dengan beberapa proyek yang lebih mengandalkan upaya-upaya yang bersifat struktur (structural measures). Kebijakan pembangunan selama ini cenderung sentralistis dan top-down, serta adanya berbagai kendala/keterbatasan di masyarakat sendiri yang menyangkut kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Guna mengatasi masalah banjir dan genangan, masih menggandalkan upaya bersifat represif dengan melaksanakan kegiatan fisik dengan membangun sarana dan prasarana pengendali banjir dan atau memodifikasi kondisi alamiah sungai sehingga membentuk sisteM pengendali banjir (in-steam) yang hampir diterapkan hampir di seluruh negara yang mengalami masalah banjir.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dep.PU Siswoko menyebutkan kegiatan struktur tersebut antara lain pembangunan tanggul banjir untuk mencegah meluapnya air banjir sampai tingkat/besaran banjir tertentu sehingga terbentuk penampang sungai yang tersusun untuk mengalirkan debit banjir. Selain itu dilakukan normalisasi alur sungai, penggalian sudetan, banjir, kanal dan interkoneksi antar sungai untuk merendahkan elevasi muka air banjir di sungai. Upaya lainnya yakni melalui pembangunan waduk penampungan dan atau retensi banjir, banjir kanal dan interkoneksi untuk memperkecil debit banjir; serta pembangunan waduk/polder, pompa dan sistem drainase untuk mengurangi luas dan tinggi genangan.

Lebih lanjut Siswoko menyebutkan, kegiatan non struktur yaitu konservasi tanah dan air di DAS hulu untuk menekan besarnya aliran permukaan dan mengendalikan besarnya pendangkalan/sedimentasi di dasar sungai. Kegiatan lainnya yakni pengelolaan dataran banjir (flood plain management) berupa penataan ruang dan rekayasa di dataran banjir yang diatur dan disesuaikan sedemikian rupa untuk memperkecil resiko/kerugian/bencana banjir. Selain itu perlu juga dilakukan penataan ruang dan rekayasa di DAS hulu dengan pertimbangan tertentu, sehingga pembudidayaan/pendayagunaan lahan tidak merusak hidrologi DAS dan tidak memperbesar debit serta masalah banjir. Upaya lainnya berupa penanggulangan banjir (flood-fighting) untuk menekan bencana dan mengatasinya secara darurat.

Siswoko juga mengatakan untuk menangani masalah banjir perlu diterapkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk menekan besarnya bencana serta Flood proofing dengan membangun tanggul keliling, polder dan pompa. Peran masyarakat pun sangat diperlukan disamping penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu perlu dilakukan penetapan sembada sungai dengan didukung penegakan hukum. Tidak ketinggalan, dalam menangani banjir, penyuluhan dan pendidikan masyarakat melalui media serta penanggulangan kemiskinan (poverty alleviation) sangat mutlak dilakukan.

Kondisi dan permasalahan setiap sungai selalu berbeda, agar penerapan sistem pengendalian banjir optimal maka setiap sungai harus melalui kajian yang menyeluruh dengan membandingkan beberapa alternatif/ kombinasi. (ind/sda)

Pusat Komunikasi Publik, 27 Pebruari 2005

KONSEP PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENANGANAN BANJIR

Konsep pemerintah dalam mengatasi banjir di Jabotabek antara lain dengan mengimplementasikan rencana induk pengendalian banjir yang tertuang pada “Master Plan (MP) 73″ (Master Plan For Drainage and Flood control of Jakarta) dan “Master Plan 97” (Master For Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek).

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Basuki Hadimoeljono menjawab pertanyaan pada acara Dengar Pendapat antara Komisi V DPR-RI dengan Dirjen SDA, Dirjen Perhubungan Darat dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dipimpin Ketua Komisi V M.Sofhian Mille dari Golkar hari ini Rabu (16/2) di Jakarta.

Lebih lanjut Dirjen Sumber Daya Air (SDA) mengatakan, pada dasarnya konsep pengendalian banjir mempertimbangkan penanganan secara menyeluruh dan terintegrasi yakni mulai dari bagian hilir sampai hulu. Menurutnya, kegiatan di hulu telah dilakukan dengan melakukan rehabilitasi situ-situ, dam, parit dan rencana pembuatan waduk Ciawi di kali Ciliwung serta penghijauan di sekitar situ.

Sedangkan kegiatan di hilir dilakukan melalui normalisasi Banjir Kanal Barat, rencana penambahan pintu air di Manggarai dan Karet, pembangunan Banjir Kanal Timur dan normalisasi sungai-sungai lainnya. Implementasi MP 73 baru mencapai sekitar 20%. ” Kendala yang dihadapi adalah pemilikan daerah bantaran sungai oleh masyarakat saat ini, sehingga menyulitkan pemerintah dalam pembebasan lahan dan besarnya pendanaan”, ujar Basuki.

Menurutnya, dana yang diperlukan untuk Banjir Kanal barat dan Banjir Kanal Timur diperkirakan sebesar Rp 2,8 Triliun, sedang untuk normalisasi sungai-sungai Grogol, Krukut, Pesanggrahan, Angke, Cengkareng Drain, Mookervart, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat dan Cakung diperlukan Rp 1,9 Triliun.

Menjawab pertanyaan tentang koordinasi Pemerintah Pusat ( Dep.PU) dengan Prop.Jabar dan Banten Basuki mengatakan, telah dilakukan koordinasi terutama dalam penyampaian program kegiatan pengendalian banjir yang terkait dengan wilayahnya.

Koordinasi tersebut antara lain dalam bentuk Rencana pembangunan Waduk Ciawi, Waduk Genteng, rehabilitasi situ-situ di Depok, Bogor dan Tangerang dan jalur komunikasi radio dengan pos piket pusat (PWS Ciliwung-Cisadane) untuk pemantauan banjir. Untuk perlindungan dan pelestarian situ-situ terpadu di Jabodetabek, telah dibuat kesepakatan bersama antara 3 menteri, 3 gubernur, 4 walikota dan 3 bupati. (jons)

Pusdatin, 16 Pebruari 2005

DEPKIMPRASWIL TAWARKAN TIGA PROGRAM ATASI BANJIR

Pekanbaru, 18/12 Depkimpraswil menawarkan tiga pilihan untuk mengatasi banjir diwilayah rendah pemukiman dan di Jalan Lintas Timur (Jalintim) di Riau, yakni pembangunan tanggul disertai pompa air, peninggian jalan secara maksimal dan pengerukan sungai.

Menkimpraswil Soenarno mengemukakan hal itu seusai mengunjungi lokasi banjir di Jalintim di Kabupaten Pelalawan, Riau dan di kota Pekanbaru, Kamis sore yang didampingi Gubernur Riau HM Rusli Zainal, Dirjen Sumberdaya Air Dr.Ir.M Basoeki Hadimoeljono,M.Sc. dan Dirjen Prasarana Wilayah Ir. Hendrianto Notosoegondo.

Menurut menteri, dari ketiga pilihan program mengatasi banjir di Riau yang paling murahbiayanya adalah pembuatan tanggul di tepi Jalintim sepanjang sekitar +10 km hanya sekitar Rp34 miliar, sedang peninggian jalan membutuhkan biaya mahal karena harus membanguan konstruksi beton.

Kendati demikian, pilihan program mengatasi banjir masih akan dibicarakan antara Pemerintah Provinsi Riau dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil) dalam waktu dekat. “Jika mengacu pada pembangunan sesuai ‘master plan’ di Riau, maka membutuhkan waktu enam tahun, sehingga pembangunan penggunaan lahan, air dan permukiman di Riau dapat ditata secara menyeluruh dan berkesinambungan,” katanya.

Dengan demikian, katanya, melalui pembangunan selama enam tahun, Pemerintah Riau dapat merancang pembangunan sesuai skala prioritas guna menyelamatkan sarana prasarana permukiman dan prasarana wilayah dari ancaman bahaya banjir dan tanah longsor. Menkimpraswil Soenarno menambahkan, Depkimpraswil akan membantu pembangunan rumah bagi penduduk di Riau yang tinggal di bantaran sungai atau mengalami banjir di musim hujan dengan syarat lahan baru permukiman penduduk itu disediakan oleh pemda setempat. “Penduduk yang tinggal di daerah rawan banjir akan merugikan dirinya karena terganggu dalam bekerja, kesehatan dan tidak mampu bekerja secara maksimal,” katanya.

Pada kesempatan itu, Menkimpraswil menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp100 juta kepada Gubernur Riau HM Rusli Zainal untuk selanjutnya dapat digunakan membiayai kebutuhan darurat korban banjir yang mengungsi di sejumlah kabupaten di Riau.

Sementara itu, Gubernur HM Rusli Zainal mengatakan, banjir yang terjadi sejak awal Desember 2003 di Riau itu mengakibatkan tujuh kabupaten, 28 kecamatan dan 124 desa tergenang air serta memutuskan jalan transportasi lintas timur Sumatera sepanjang +10 km. Kerugian material akibat banjir di Riau saat ini mencapai ratusan miliar rupiah, sedang pihak Pemerintah Provinsi dan sejumlah Pemerintah Kabupaten di Riau kini tengah menggerakkan sumber daya yang ada untuk penanganan darurat korban banjir dan memperbaiki infrastruktur yang rusak.

Pusdatin 18 Desember 2003
Sumber: http://www.pu.go.id

2 Komentar »

  1. Untuk masalah sampah cara atasinya http://teknologitpa.blogspot.com sedangkan untuk banjir urun rembuk sy atur aliran sungai bageikan menyisir rambut(bila mengerti)Dua cara itu aja jaminan di Indonesia tidak akan ada masalah sampah juga tidak akan ada banjir yg berarti.

    Komentar oleh salikun — Januari 28, 2014 @ 12:26 pm

  2. khusus masalah sampah,sy sdh melakukan lebih dari 200 tempat pd masyarakat,misalnya perumahan,sekolahan,ponpes,pasar pabrik dan bahkan Rs.dan yg sdh menggunakan tdk ada lagi persoalan dgn sampah,krn segala sampah dlm kondisi apapun teratasi 100 persen,cara sy : sebanyak berapapun sampah hanya sy anggap dua bagian saja dst.baca postingan sy trima kasih……

    Komentar oleh salikun — Januari 28, 2014 @ 12:32 pm


Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Blog di WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 170 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: