BebasBanjir2015

Departemen Kehutanan

PEDOMAN TEKNIS GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL/Gerhan), DEPARTEMEN KEHUTANAN 2007

(Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 22/Menhut-V/2007 Tanggal : 20 Juni 2007)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya hutan dan lahan memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, oleh karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga kelestarian fungsi dan kualitas sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat.

Akhir-akhir ini kondisi sumberdaya hutan dan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) cenderung menurun, yang menimbulkan dampak negatif seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor yang terjadi di berbagai tempat di tanah air, sehingga peranannya sebagai penyangga kehidupan kurang optimal.

Untuk memulihkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan, Departemen Kehutanan telah menetapkan lima kebijakan prioritas, antara lain Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Dalam kerangka implementasinya, ditetapkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam Rencana Strategis dan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan RHL sejak tahun 2003 dilaksanakan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan) yang selanjutnya disebut Gerhan. Gerakan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat RHL sebagai gerakan moral bangsa menuju percepatan pemulihan keberadaan dan fungsi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberi pemahaman kepada para pihak pelaksana agar mencapai keberhasilan yang optimal dalam penyelenggaraan Gerhan tahun 2007 dan selanjutnya, diterbitkan Pedoman Teknis Gerhan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penerbitan pedoman teknis kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk memberikan arahan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Gerhan, dengan tujuan agar kegiatan Gerhan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan, sasaran dan
kaidah teknis kegiatan yang ditetapkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis kegiatan ini meliputi perencanaan, pembuatan tanaman (reboisasi, hutan rakyat, hutan kota, turus jalan dan penghijauan lingkungan), pengembangan model RHL, pembuatan bangunan konservasi tanah, pembinaan dan pengendalian.

D. Pengertian

  1. Bangunan pengendali jurang (gully plug) adalah bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada parit-parit melintang alur parit dengan konstruksi batu, kayu atau bambu.
  2. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten tertinggal yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain secara nasional, yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
  3. Dam pengendali adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air) dengan konstruksi lapisan kedap air, urugan tanah homogen, beton (type busur) untuk pengendalian erosi, sedimentasi, banjir dan irigasi serta air minum dan dibangun pada alur sungai/anak sungai dengan tinggi maksimal 8 meter.
  4. Dam Penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau trucuk bambu/kayu yang dibuat pada alur sungai dengan tinggi maksimal 4 meter.
  5. Damija adalah lahan milik negara yang berada dikiri-kanan jalan, yang membatasi antara jalan dan areal sekitarnya.
  6. Dawasja adalah lahan milik masyarakat yang berada dikiri-kanan jalan, yang membatasi antara jalan dan areal sekitarnya.
  7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
  8. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di daerah Provinsi.
  9. Embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan/air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau.
  10. Hutan mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis : Avicennia spp. (Api-api), Soneratia spp. (Pedada), Rhizophora spp. (bakau), Bruguiera spp. (tanjang), Lumnitzera excoecaria (tarumtum), Xylocarpus spp. (Nyirih) dan Nypa fruticans (nipah).
  11. Hutan pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh di tepi pantai dan berada di atas garis pasang tertinggi. Jenis-jenis pohonnya antara lain : Casuarina equisetifolia (cemara laut), Terminalia catappa (ketapang), Hibiscus tiliaceus (waru), Cocos nucifera (kelapa) dan Arthocarpus altilis (nangka/cempedak).
  12. Hutan kota adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
  13. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %.
  14. Jenis Kayu-Kayuan adalah jenis-jenis tanaman hutan yang menghasilkan kayu untuk konstruksi bangunan, meubel dan peralatan rumah tangga.
  15. Jenis Tanaman Unggulan Lokal (TUL) adalah jenis-jenis tanaman asli atau eksotik, yang disukai masyarakat karena mempunyai keunggulan tertentu seperti produk kayu, buah dan getah dan produknya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan
    rekomendasi BPTH atas nama Dirjen RLPS.
  16. Jenis Tanaman Endemik adalah jenis-jenis tanaman asli daerah yang memiliki ciri khas tertentu dan ditetapkan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)/Balai Taman Nasional (BTN).
  17. Jenis Multi Purpose Tree Species (MPTS) adalah jenis-jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu.
  18. Jenis Tanaman Turus Jalan adalah jenis-jenis tanaman yang digunakan untuk penanaman turus (kanan kiri) jalan atau untuk penghijauan kota.
  19. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
  20. Kelompok tani adalah kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang mereka kuasai dan berkepentingan untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan produktifitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.
  21. Kelompok Bakau/Mangrove adalah jenis-jenis tanaman yang tumbuh di suatu areal yang kondisinya terpengaruh oleh pasang surut air laut.
  22. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara
    lestari.
  23. Penghijauan adalah kegiatan RHL yang dilaksanakan di luar kawasan hutan.
  24. Penghijauan lingkungan adalah usaha untuk menghijaukan lingkungan dengan melaksanakan penanaman di taman, jalur hijau, pemukiman, perkantoran dan lain-lain.
  25. Penanaman pengkayaan adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada
    kawasan hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon sejumlah 500 – 700 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.
  26. Rancangan Teknis adalah desain lapangan/pola kegiatan teknis secara rinci (bestek) dari setiap komponen pekerjaan yang meliputi rancangan pekerjaan fisik, tata waktu dan anggaran.
  27. Reboisasi adalah upaya pembuatan tanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang, atau semak belukar dan hutan rawang untuk mengembalikan fungsi hutan.
  28. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
  29. Rencana Teknis RHL adalah rencana yang memuat arahan teknis pelaksanaan penyelenggaraan RHL yang disusun menurut DAS sebagai unit analisis dalam satuan wilayah pengelolaan DAS, dan atau wilayah administrasi pemerintahan di tingkat makro dan semi detil dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
  30. Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau
    tanaman budidaya.
  31. Sabuk hijau ( green belt) adalah hutan yang tumbuh pada kawasan sekitar waduk/danau pada daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk/danau. Areal sabuk hijau berjarak + 20 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan lebar 50 – 100 m (Keppres No. 32 tahun 1990).
  32. Sistem Cemplongan adalah suatu teknis penanaman dengan pembersihan lapangan tidak secara total, yaitu dilakukan disekitar lobang yang akan ditanam yang diterapkan pada lahan miring yang tanahnya peka erosi.
  33. Sistem Jalur adalah pola penanaman dengan pembersihan sepanjang jalur yang didalamnya dibuat lubang tanaman dengan jarak tertentu.
  34. Sistem Tumpangsari adalah suatu pola penanaman yang dilaksanakan dengan menanam tanaman semusim dan tanaman sela diantara larikan tanaman pokok (kayu-kayuan/MPTS).
  35. Sumur Resapan Air adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air yang dibuat sedemikian rupa menyerupai sumur pada daerah pemukiman dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah.
  36. Turus Jalan adalah penghijauan yang dilakukan di kiri kanan jalan.5

BAB II PERENCANAAN

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan melalui Gerhan ini merupakan salah satu upaya strategis pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.

Agar kegiatan dimaksud dapat mencapai tujuan dan sasarannya secara optimal, diperlukan sistem perencanaan yang tepat guna sebagai acuan bagi para pihak pelaksana kegiatan di daerah. Sebagai bagian dari Program RHL maka sistem perencanaan Gerhan mengacu kepada sistem perencanaan RHL yang berlaku.
Hirarki, mekanisme dan teknik perencanaan RHL, sebagai berikut :

A. Hirarkhi Perencanaan RHL

Perencanaan RHL/Gerhan mengacu pada Sistem Perencanaan Kehutanan dan (Permenhut No. 28/Menhut-II/2006) dan kaidah teknis perencanaan RHL, dengan hirarkhi : Pola Umum, Rencana Teknis RHL Lima Tahun, Rencana Teknik Tahunan (RTT) serta Rancangan Teknis Kegiatan.

1. Pola Umum RHL

Pola Umum sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan no. SK.20/Menhut-V/2001 merupakan landasan bersama mengenai pendekatan dasar, prinsip-prinsip dan pola penyelenggaraan pelaksanaan agar diperoleh hasil dan dampak yang efektif sesuai dengan tujuan RHL.

a. Pendekatan dasar

Untuk mengambil posisi politik dan kelembagaan penyelenggaraan RHL/Gerhan maka dipergunakan pendekatan dalam fase prakondisi dan fase aksi sebagai berikut:

  1. Memaksimumkan dukungan dan komitmen politik, yaitu dimaksudkan untuk mengakomodasi tekanan global menjadi peluang dan memperoleh dukungan dan komitmen politik yang cukup dalam
    penyelenggaraan RHL.
  2. Mendasarkan pendekatan ekosistem dalam kerangka pengelolaan DAS dengan memperhatikan daya dukung lahan ( land capability) dan kesesuaian lahan ( land suitability) serta memperhatikan keanekaragaman jenis dan tingkat kerentanan terhadap hama penyakit.
  3. Membangun kapasitas kelembagaan pemerintah, masyarakat dan kelembagaan ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi, meningkatkan kesempatan ekonomi,
    kesesuaian sosial-budaya dan teknologi lokal serta menempatkan sistem penguasaan lahan dalam kepastian hukum yang menjamin kelangsungan penggunaan dan pengelolaannya.

b. Prinsip-Prinsip

Penyelenggaraan RHL menggunakan prinsip-prinsip:

  1. Terpadu antar sektor untuk meminimumkan kegagalan birokrasi
  2. RHL sebagai bagian kebutuhan masyarakat
  3. Kegiatan berkelanjutan dalam tahun jamak ( multiyears)
  4. Pembiayaan partisipatif ( cost sharing)
  5. Memaksimalkan inisiatif masyarakat, teknologi lokal dan kinerja manajemen yang bertanggung gugat (akuntable).

c. Pola penyelenggaraan

Pada fase prakondisi RHL diselenggarakan dengan:

  1. Memaksimumkan dukungan dan komitment politik,
  2. Membangun dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah, masyarakat dan lembaga ekonomi.

Pola penyelenggaraan pada fase aksi RHL diselenggarakan dengan :

  1. Memaksimumkan inisiatif masyarakat, teknologi lokal, manajemen rehabilitasi.
  2. Mengoptimalkan strategi monitoring dan pengendalian melalui penataan sistem informasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
  3. MEnitikberatkan sisi hasil dari pada proses yang sesuai kondisi lokal ( site spesifik), berkelanjutan ( multi-years) dan partisipatif (multi pihak).
  4. Integral dalam perencanaan kehutanan yang mengarah kepada pembentukan unit pengelolaan hutan (KPH)
  5. Berfokus kepada kinerja dari pada proses administratif semata.

d. Pengendalian

  1. Mengoptimalkan fungsi kriteria dan standar teknis dalam dimensi manajemen sebagai rambu-rambu baku dalam penyelenggaraan RHL menurut kawasan (DAS sebagai unit rencana, tenurial sebagai
    penempatan penguasaan lahan/tenurial sistem, dan fungsi kawasan sebagai rambu baku kegiatan), kelembagaan, dan teknologi masyarakat.
  2. Pengendalian perencanaan dilaksanakan secara berjenjang baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Rencana RHL 5 Tahun

Rencana RHL 5 tahun adalah rencana teknis semi detil yang disusun berdasar unit DAS diseluruh wilayah kerja BPDAS, dengan kedalaman analisis tingkat Sub DAS.

a. Sasaran Lokasi Kegiatan

Kegiatan RHL/Gerhan direncanakan di dalam dan di luar kawasan hutan negara sesuai dengan tenurial dan fungsinya. Sasaran rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai adalah kawasan hutan pantai di dalam dan
di luar kawasan hutan negara yang terdegradasi karena pemanfaatan  atau abrasi pantai. Sedangkan pembuatan Bangunan konservasi tanah dan air dilaksanakan di wilayah hulu DAS terutama di luar kawasan
hutan negara.

Sasaran lokasi dalam kawasan hutan adalah hutan konservasi, hutan lindung yang terdeforestasi dan hutan produksi yang tanahnya miskin (kritis) dan tidak dibebani hak serta tidak dicadangkan untuk pembangunan hutan tanaman (HTI/HTR). Sedangkan di luar kawasan hutan adalah pada lahan milik dan diarahkan pada kawasan lindung.

b. Sasaran Areal RHL

Sasaran areal RHL ditentukan menurut kriteria:

  1. Urutan prioritas penanganan DAS/Sub DAS yang dapat ditentukan dari tingkat kekritisan DAS setempat (SK Menhut No. 284/KPTSII/ 1999).
  2. Sasaran indikatif rehabilitasi hutan dan lahan, diindikasikan dari penutupan lahan hasil interpretasi citra satelit dan data lahan kritis (data spatial lahan kritis) yang diverifikasi dengan pengecekan
    lapangan untuk akurasi sesuai kondisi aktualnya.
  3. Kerawanan bencana yang diindikasikan dari frekuensi banjir, tanah longsor dan kekeringan di wilayah DAS pada 3 tahun terakhir, terjadinya tsunami/abrasi air laut di daerah pantai yang nyata maupun potensial dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat.
  4. Perlindungan bangunan vital di DAS untuk kehidupan masyarakat seperti waduk, danau, sumber mata air dan sungai sebagai sumber air dan energi yang perlu dilestarikan fungsinya.

c. Pertimbangan Teknis dan Manajerial

Dalam perencanaan teknis RHL 5 tahun perlu memperhatikan Rencana Pembangunan Kehutanan jangka menengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Master Plan (MP) RHL, Pola dan Rencana Teknik Lapangan (RTL) Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT), dan rencana pengelolaan DAS terpadu dan pertimbangan manajerial antara lain kesiapan kelembagaan daerah dan masyarakat, komitmen daerah,
sumber dana lain yang tersedia (DAK-DR/Bagi Hasil, APBD dll.), serta pertimbangan khusus untuk kondisi daerah kabupaten tertinggal.

d. Metoda, Teknik dan Mekanisme Perencanaan.

  1. Metoda perencanaan dipergunakan paduan metoda pengindraan jauh, deskriptif dan terestris. Metoda pengindraan jauh dengan teknik analisis spatial (interpretasi citra satelit dan peta dasar, overlay peta-peta tematik dan administratif), sedangkan metoda deskriptif untuk analisis data kualitatif dan numerik (uraian, analisis, penjelasan, tabel, diagram dan lain-lain), dan terestris (survey lapangan) untuk memperoleh akurasi data lapang. Basis analisis rencana RHL adalah unit DAS dengan kedalaman analisis tingkat sub DAS dan wilayah adminitrasi pemerintahan (Provinsi/Kab/Kota).
  2. Mekanisme Perencanaan dilakukan secara terpadu, yang melibatkan BP DAS, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya. Rencana RHL 5 Tahun disusun oleh BP DAS, disetujui oleh Gubernur dan disahkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS).

e. Spesifikasi Rencana

Rencana disusun menurut fungsi kawasan hutan negara (kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi,) dan di luar kawasan hutan negara (areal penggunaan lain/APL) sesuai fungsi kawasannya (fungsi
lindung dan budidaya) dan unit kelola arealnya. Rencana RHL 5 tahun dijabarkan secara runtut menurut :

  1. Wilayah sasaran (DAS/Sub DAS, Provinsi, Kabupaten/Kota).
  2. Sasaran indikatif luas RHL (total sasaran, sasaran 5 tahun dan proyeksi tahunan).
  3. Rencana RHL 5 Tahun dipetakan dalam skala 1:50.000 s/d 1 : 100.000.

Rencana RHL 5 Tahun disajikan dalam bentuk buku naskah, data numerik dan peta rencana RHL 5 tahun.

3. Rencana Teknik Tahunan (RTT)

a. RTT merupakan rencana fisik semi detil dalam pembuatan tanaman (di dalam dan di luar kawasan hutan) dan bangunan konservasi tanah setiap tahun pada satu atau lebih DAS dalam wilayah Kabupaten/Kota.

b. RTT memuat tentang letak dalam wilayah Kabupaten/Kota, DAS/Sub DAS, luas lahan kritis, lokasi dan volume kegiatan menurut fungsi kawasan hutan dan pola penyelenggaraannya (pola RHL insentif, pola RHL subsidi/biaya penuh dan pola RHL model/spesifik), jenis kegiatan, kondisi fisik lapangan, pola perlakuan, sarana prasarana, jenis tanaman dan jumlah bibit per kegiatan/Ha.

c. RTT disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat mengacu kepada Rencana Teknik RHL 5 Tahun dan memperhatikan acuan lain yang relevan, dengan pertimbangan Dinas terkait (PU, Kelautan dan Perikanan, Pertanian).

d. Kawasan konservasi (taman hutan raya, taman nasional dan kawasan konservasi lainnya) dan turus jalan nasional/provinsi, RTT disusun oleh pemangku kawasan (Kepala Sub Dinas yang menangani perencanaan Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA)/Balai Taman Nasional (BTN).

e. RTT digambarkan dalam peta rencana dengan skala 1 : 25.000

f. RTT yang telah disusun dan disetujui/ditandatangani oleh Kepala Dinas/Instansi penyusun, disampaikan kepada Kepala BP DAS, selanjutnya dilakukan pencermatan/pemantapan bersama oleh BP DAS dan Instansi Penyusun yang dikoordinir/difasilitasi oleh BP DAS dengan kriteria yang disepakati bersama Dinas/Instansi terkait.

g. RTT Hasil pencermatan/pemantapan yang disepakati tersebut direkap oleh BP DAS dan ditandatangani bersama Kepala Dinas/ Instansi penyusun dan BP DAS.

h. RTT dimaksud selanjutnya dipadu-serasikan dengan RTT indikatif nasional melalui rapat konsultasi perencanaan regional, dan selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal RLPS sebagai bahan proses penyusunan satuan 3 Rencana Nasional RHL/Gerhan. Contoh format RTT Gerhan sebagaimana Tabel 3, 9, .. dst.

B. Mekanisme Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana RHL/Gerhan dilaksanakan secara terpadu dari atas dan dari bawah ( top down and bottom up planning) dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Di Tingkat Pemerintah Pusat

a. Berdasarkan kondisi hutan dan lahan sasaran RHL pada DAS prioritas yang secara indikatif perlu direhabilitasi seluas 60,9 juta Ha (Baplan, 2003), disusun Rencana RHL DAS 5 Tahun (2003-2007) seluas 3 juta Ha sebagaimana sasaran yang tercantum dalam Kerangka Acuan Gerakan Nasional RHL terlampir pada Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor : 09/Kep/Menko/ Kesra/III/2003, Nomor : Kep. 16 /M.Ekon /03/2003, Nomor : Kep. 08 /Menko/Polkam/III/2003, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional (TKPLRRN), dan Lampiran Keputusan Menko Kesra/Ketua TKPLRRN Nomor : 18/Kep/MENKO/KESRA/X/2003 yang menetapkan sasaran 5 tahun seperti pada Tabel 1 sebagai berikut:

b. Rencana lokasi dan luas sasaran disusun berdasarkan kriteria fisik dengan sistim skor dan pertimbangan manajemen daerah yaitu:

  1. Kriteria Fisik :
    a) DAS Prioritas (SK Menhut no. 284 tahun 1999)
    b) Indikasi Hutan dan Lahan yang perlu direhabilitasi
    c) Daerah rawan bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan
    d) Bangunan vital (waduk/danau) yang perlu dilindungi
    e) Prioritas khusus adalah pada : (1) sempadan sungai, (2) daerah perlindungan mata air, (3) daerah pantai rawan bencana tsunami, intrusi air laut dan abrasi pantai.
  2. Syarat : Masuk dalam RTT yang disusun oleh Dinas/Instansi Kehutanan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah.
  3. Pertimbangan Manajemen:
    a) Kinerja RHL Daerah
    b) Kelembagaan dan Komitmen Daerah
    c) Sumberdana RHL lainnya di daerah.
    d) Volume alokasi sumber dana RHL lainnya (Dana Alokasi Khusus-DR/Dana Bagi Hasil-SDA Kehutanan DR dan lain-lain).
  4. Pertimbangan khusus bagi Daerah Kabupaten tertinggal

c. Rencana lokasi memperhatikan saran pertimbangan inter-departemen yaitu Departemen Pekerjaan Umum/Kimpraswil, Kelautan dan Perikanan, Pertanian. Alokasi indikatif tahunan (pulau/provinsi) secara nasional didasarkan atas proporsi luas areal indikatif hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi.

2. Perencanaan di Daerah

a. Berdasarkan kerusakan hutan dan lahan (penutupan lahan dan spatial lahan kritis) DAS di wilayah kerja BP DAS, disusun Rencana RHL 5 Tahun, yang secara indikatif prioritas untuk direhabilitasi selama 5 tahun (2003-2007), dengan mempertimbangkan kriteria rencana lokasi pusat (butir 1 b) dan data terkini lahan kritis DAS.

b. Mengacu kepada Rencana RHL 5 Tahun tersebut, sasaran kegiatan RTT Kabupaten/Kota disusun berdasarkan pada nilai skor kriteria fisik yang disepakati Dinas/Instansi Kehutanan terkait di daerah terhadap sasaran tahunan DAS/Provinsi dengan memperhatikan sasaran Gerhan nasional tahun yang bersangkutan.

c. Dalam penentuan alokasi sasaran (jenis kegiatan dan volume), mempertimbangkan:

  1. Kinerja pelaksanaan Gerhan tahun sebelumnya.
  2. Kelembagaan dan komitmen daerah.
  3. Sumber dana lainnya (Bagi Hasil/DAK-DR, APBD) dan
  4. Pertimbangan khusus daerah kabupaten/kota tertinggal yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

d. Syarat : Masuk dalam RTT yang disusun daerah dan disepakati bersama dinas/instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, Dinas Kehutanan Propinsi, BPDAS, BKSDA/BTN) e. Pertimbangan manajemen:

  1. Kinerja Kabupaten, semakin baik semakin kuat dipertimbangkan
  2. Komitmen Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota), semakin ada perhatian/kepedulian, semakin kuat dipertimbangkan.
  3. Kegiatan RHL yang dibiayai dengan dana lainnya (DAK-DR/Bagi hasil, APBD, BLN, dan lain-lain)
  4. Pertimbangan khusus (daerah tertinggal, hasil chek lapangan, dan lain-lain)

Untuk skor penetapan lokasi prioritas di Wilayah Kabupaten agar disusun oleh BPDAS berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten/Kota.

Contoh skoring prioritas penetapan alokasi sasaran kegiatan oleh BPDAS dengan mempertimbangkan plafon sasaran dan rencana alokasi pusat dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

G E R H A N

Apa itu Gerhan?

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan disingkat GNRHL atau popular dengan sebutan Gerhan adalah suatu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang terkodinasi dengan mendayagunakan segenap kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah daerah aliran sungai (DAS) prioritas.

Gerhan dirancang dan dikemas sedemikian rupa sehingga merupakan kegiatan yang rasional, dan dapat dilaksanakan.Gerhan juga merupakan kegiatan pionir (baru berusia tiga tahun) sehingga diharapkan dapat dijadikan pijakan pelaksanaan kegiatan RHL berikutnya. Karena posisinya yang strategis maka Gerhan didudukkan sebagai program nasional yang bersifat terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi.

Dalam implementasinya, Gerhan bertujuan mewujudkan perbaikan lingkungan dalam upaya reboisasi dan rehabilitasi lahan untuk menanggulangi bencana banjir, tanah longsor, kekeringan secara terpadu, transparan dan partisipatif semua semua pihak baik dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha, LSM, kelompok tani, maupun unsur-unsur masyarakat lainnya. Lebih jauh, kegiatan Gerhan diarahkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

SebenArnya pada tahap awal ini tujuan Gerhan juga diharapkan tumbuhnya motivasi seluruh komponen masyarakat untuk menggerakkan sumber dayanya agar terlaksananya perbaikan lingkungan.

Apa Latar Belakang Lahirnya Gerhan?

Kerusakan Hutan dan Lahan

Dalam kurung waktu tiga dasawarsa terakhir ini, sumbangan pembangunan sector kehutanan terhadap pembangunan nasional terasa sangat signifikan baik dalam hal peningkatan penerimaan devisa Negara maupun penyerapan tenaga karja serta tidak kalah pentingnya dalam peranannya membuka eksesibilitas wilayah-wilayah terpencil.

Sayangnya, penerapan paradigma pembangunan sektor kehutanan masa lalu yang masih cenderung dan didominasi oleh pertimbangan dan kepentingan ekonomi serta kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan secara lestari dan telah menimbulkan sebagai dampak nagatif yang akhirnya kondisi tersebut selalu dikaitkan dengan angka kerusakan hutan sangat tinggi (59,17 juta ha) dan lahan (41,47 juta ha), dengan terjadinya kerusakan lingkungan secara luas. Bahkan selalu dituding sebagai asal-muasal timbulnya berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, kemarau panjang, dan lain-lain.

Memasuki tahun 2000 laju pembangunan sektor kehutanan semakin terusik dengan makin maraknya praktek pembalakan liar (illegal logging), terjadinya kebakaran hutan dalam skala yang luas dan perambahan kaeasan hutan. Menyikapi hal ini, departemen kehutanan (sebelum tahun 2003) telah menetapkan suatu kebijakan prioritas yang meliputi : (1). Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal; (2). Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan; (3). Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan; (4). Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; (5). Pemantapan kawasan hutan.

Gerhan Mulai Diperkenalkan

Sejalan dengan kebijakan prioritas Departemen Kehutanan tentang rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dan bercermin dari berbagai pengalaman masa lalu tentang; (a). pelaksanaan berbagai kegiatan RHL dengan tingkat keberhasilannya dirahasiakan masih belum memuaskan ; (b). sifatnya masih sangat sektoral dan ; (c). belum melibatkan segenap komponen masyarakat, maka mulai tahun 2003 kegiatan RHL dikemas dalam suatu kegiatan yang sifatnya lebih sistematis dan skalanya lebih besar daik dalam hal luasan maupun keberagamaan pihak pelaksananya, sejak saat itu diperkenalkan Gerhan.

Besarnya kegiatan Gerhan tercermin dari target pencapaian luas Gerhan yang mencapai tiga juta ha yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2003 : 300.00 ha, tahu 2004 : 500.000 ha, tahun 2005 : 600.000 ha, tahun 2006 : 700.000 ha dan akhirnya pada tahun 2007 : seluas 900.000 ha.

Untuk mewujudkan Gerhan, pemerintah melalui tiga menteri koordinator (kesejahteraan rakyat, perekonomian dan politik dan keamanan) pada masa pemerintahan megawati telah menerbitkan SKB tiga menko yaitu No. 09/KEP/MENKO/KESRA/III/2003 ; Kep.18/M.EKON/03/2003 ; dan KEP.08/MENKO/POLKAM/III/2003 tanggal 31 maret 2003 tenteng tim koordinasi perbaikan lingkungan melalui rehabilitasi dan reboisasi nasional. Tindak lanjut dari SKB tiga MENKO tersebut maka diselenggarakan temu nasional yang menghasilkan “tekad malino 2003.” Pertemuan tersebut melibatkan banyak pihak seperti Menko Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kimpraswil, Menteri dalam Negeri, Anggota DPR, Gubernur/wakil Gubernur, Asisten Territorial Kodam, dan seluruh peserta Temu Nasional yang berjumlah 350 orang. Tekad malino 2003 menginspirasikan sekaligus mangamanatkan tiga kesepakatan “tekad luhur”yaitu (a) melakukan pencegahan kerusakan lingkungan, (b) melakukan perbaikan lingkungan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan, dan (c) mensukseskan gerhan.

Dukungan nyata juga secara langsung diberikan oleh presiden republik Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk perancangan Gerhan secara simbolik pada bulan januari 2004 di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gerhan Merupakan Komitmen Bangsa

Gerhan dapat dikatakan sebuah “Gerakan Moral” yang berskala Nasional. Idealnya Gerakan Moral ini memerlukan komitmen politik, komitmen institusional, komitmen kelompok masyarakat dan akhirnya komitmen masyarakat/ public. Komitmen-komitmen ini penting agar pada saatnya nanti masyarakat menjadi tahu,mau,mampu dan sadar melaksanakan upaya RHL secara mandiri.

Dalam hal komitmen politik, Gerhan telah dibekali dengan SKB tiga menko dan pencanangannya dilakukan sendiri oleh megawati soekarno putri selaku presiden RI.

Selanjutnya mengenai komitmen institusional, di tingkat nasional (pusat), provinsi maupun kabupaten/ kota, gerhan sudah memiliki institusi ini diwujudkan dengan dibentuknya tim koordinasi perbaikan lingkungan melalui rehabilitasi dan reboisasi nasiona (TKPLRRN) yang merupakn sebuah tim dengan keanggotaan yang sifatnya interdepartemen. TKPLRRN kedudukannya kuat karena dibentuk melalui surat keputusan bersama tiga menko yang telah dikemukakan di muka di tingkat provinsi dibentuk sebuah institute yang disebut sebagai tim pengendali / tim koordinasi dan pengendalian gerhan provinsi dengan penanggungjawab gubernur. Sedangkan tingkat kabupaten/kota dibentuk tim Pembina/ tim koordinasi dan pengendalian kabupaten/kota.

Tentang komitmen kelompok masyarakat, gerhan dalam mekanisme kelembagaannya dirancang dan bahkan sampai pada pelaksanaan telah cukup merangkul dan sekaligus memberikan peran kepada ; (a). setiap kelompok masyarakat mulai dari kelompok tani dalam dan sekitar lokasi kegiatan ; (b). TNI dengan sifat kepeloporannya ; (c). BUMN/BUMD/BUMS ; (d). Perguruan Tinggi ; (e). LSM ; (f). kalangan professional kehutanan yang terlibat dalm penilaian bibit dan kinerja.

Disamping itu, tidak kalah pentingnya institusi birokrasi baik ditingakat pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota senantiasa memberikan dukungan dan fasilitas untuk suksesnya Gerhan. Keberagamaan dan keterpaduan kelompok masyarakat ini diharapkan dapat mempercepat terbentuknya komitmen masyarakat terhadap Gerhan secara luas.

Berbicara tentang komitmen masyarakat terhadap Gerhan pada saat ini, tidak ada salahnya apabila ditelusuri keberhasilan dari sebuah Gerakan Nasional keluarga berencana (kb). Sekarang ini gerakan tersebut sudah sangat popular di seluruh lapisan masyarakat dengan tingkat keberhasilan yang sangat memadai, bahkan sudah ada kecenderungan anggota masyarakat akan merasa malu apabila tidak melaksanakan program kb. Pada hal tahap awalnya, gerakan tersebut menuai banyak protes, tantangan dan hambatan dari sebagian besar komponen masyarakat sampai akhirnya gerakan ini nampak berhasil mulai tahun ke-16. belajar dari pengalaman tersebut maka gerhan merupakan sebuah Gerakan Nasional yang “relative baru lahir.” Kondisi ini seyogyanya disadari oleh semua pihak bahwa gerhan baru memasuki tahun ke tiga. Perubahan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan upaya RHL secara mandiri dalam skala yang nasional dan merata diseluruh tanah air diharapkan menjadi salah satu dampak positif pelaksanaan gerhan. Akan tetapi yang tidak bisa dipungkiri saat ini, secara kasat mata dihampir seluruh provinsi dan kabupaten /kota lokasi di selenggarakannya kegiatan Gerhan telah mulai kelihatan kegairahan upaya masyarakat yang secara swadaya/ mandiri bekerja dan berusaha dalam kegiatan reboisasi hutan dan rehabilitasi lahan meliputi kegiatan pembibitan, penanaman dan pemelihara.

Bagaimana Upaya RHL Sebelumnya?

Pada jaman kolonial belanda, kegiatan RHL mulai dilakukan dengan dilakukannya kegiatan reboisasi pada areal bekas tebangan hutan jati di pulaujawa. Sejak itu kegiatan rhl mulai dikembangkan dalam skala yang lebih besar dengan cara melibatkan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam kegiatan rhl di kawasan hutan tersebut (Dephut, 2003).

Pada masa penjajahan jepang dan revolusi fisik kemerdekaan, praktis kegiatan RHL tidak dilakukan. Justrun sebaiknya,pada masa ini terjadi eksploitasi secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah jepang untuk keperluan perang sehingga laju deforestasi semakin meningkat.

Pada tahap awal pemerintah ri, di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, pembangunan sektor kehutanan masih kurang diperhatikan. Walaupun demikian bukan berarti pula diabaikan begitu saja. Terbukti mulai bulan Oktober1951 telah mulai dilakukan upaya rhl dengan dibentuknya gerakan karang kitri. Pada gerakan ini diberikan bantuan berupa bibit kepada masyarakat dan selanjutnya mayarakat diikutsertakan dalam kegiatan rhl. Gerakan karang kitri inilah yang boleh disebut sebagai pionir atau pelopor dari kegiatan atau upaya RHL pasca kemerdekaan ri.

Perhatian dan pelaksanaan upaya RHL menjadi lebih intensif lagi pada masa Orde Baru. Pada kurun waktu berjalannya pelita II dicanangkan national crash program yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan penghijauan dan reboisasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan proyek inpres penghijauan dan Reboisasi.

Dengan terbentuknya Departemen Kehutanan pada Tahun 1983, upaya RHL ditangani oleh Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi lahan (RRI). Mulai tahun 1999 Direktorat Jenderal RRL dikembangkan peran dan kewenangannya serata berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Pengembangan peran dan kewenangan ini dilakukan untuk mengantisipasi semakin kompleksnya permasalahan reboisasi dan rehabilitasi lahan yang tidak lagi sekedar penanganan degradasi fisik hutan dan lahan melainkan juga harus mempertimbangkan aspek social dan ekonomi masyarakat. Upaya rhl secara nasional dicanangkan dalam bentuk pecan penghijauan nasional (PPN), kemudian berubah menjadi pekan penghijauan nasional (PPKAN), dan berubah lagi menjadi Gerakan Penghijauan dan Konservasi Alam (GPKA).

Sejak tahun 2003, dengan kesadaran bahwa bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang cenderung meningkat dan menimbulkan kerugian yang besar baik kerusakan instrastruktur/ asset pembangunan maupun terganggunya tata kehidupan masyarakat, pemerintah yang direpresentasikan dengan surat keputusan tiga menteri kordinator seperti yang telah disampaikan dimuka.

Kebijakan RHL masa lalu telah terganggu oleh;
(a) dipandang terlalu sentralistik, sehingga daerah otonom kurang berkembang ;
(b) trickle down effect economy tetap tidak terwujud sehingga kesenjangan ekonomi semakin melebar ;
(c) sejak tahun 1997 telah terjadi euphoria reformasi sehingga terjadi kesenjangan birokrasi ;
(d) telah terjadi pemahaman yang berbeda tentang perpepsi otonomi daerah ;
(e) dan sektor kehutanan dipandang sebagai sumber PAD, sehingga penebangan sangat tidak terkendali. Perusakan hutan sangat cepat meluas maka gerhan merupakan program yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Gerhan Dimana Lokasinya?

Gerhan dilaksanakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan. Pelaksanaan di dalam kawasan meliputi kegiatan reboisasi di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Di luar kawasan meliputi pembuatan hutan rakyat, hutan kota, penanaman terus jalan, rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.

Untuk tahun 2003 telah dilaksanakan di15 provinsi (29 DAS), tahun 2004 di 31 provinsi (141 DAS) dan 2005 di 33 provinsi (184 DAS).

Bagaimana Pembibitan untuk Gerhan?

Jenis Bibit Untuk Gerhan

Jenis bibit yang akan ditanam untuk kegiatan Gerhan disesuaikan dengan kondisi fisik calon lokasi tanaman berdasarkan aspirasi masyarakat. Juga harus memenuhi persyaratan kualitas yang baik serta dalam jumlah yang cukup.

Jenis jenis yang ditentukan berupa :

Jenis kayu-kayuan, diambil sebagai penghasil kayu baker, konstruksi bangunan, meubel, bahan baku industri dan peralatan rumah tangga.
Jenis Tanaman Unggulan LOkasi (TUL), merupakan jenis tanaman asli atau eksotik yang mempunyai keunggulan tertentu seperti produk kayu, buah atau getah.
Jenis tanaman endemik, merupakan tanaman asli daerah yang mempunyai cirri khas tertentu, dan ditetapkan oleh Kepala BKSDA/ BTN.
Jenis Multi Purpose Tree Species (MPTS), jenis tanaman yang sekaligus menghasilkan kayu dan non kayu.

Penyedia Bibit

Proses pengadaan bibit dilakukan oleh “Pengada Bibit” (BUMN/BUMD,BUMS,Koperasi,masyarakat) berdasarkan surat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh BPDAS/BPTH didalamnya memuat jenis, jumlah, kualitas, harga bibit serta waktu dan tempat penyerahan bibit. Pengada bibit tersebut pada pelaksanaan tahun 2003 dan 2004 dilakukan melalui penunjukan langsung yang berpedoman Kepada Keppres No.80 Tahun 2003 tantang pedoman pelaksanaan pangadaan barang /jasa pemerintah. Sedangkan pelaksanaan pada tahun 2005 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penetapan Harga Bibit Tanaman Gerhan

Kegiatan Gerhan untuk RHL membutuhkan bibit yang berkualitas dan dalam jumlah yang mencukupi sesuai kebutuhan luas areal peneneman. Agar bibit yang diperoleh dari pengada/pengedar bibit diperoleh dengan harga yang wajar, maka telah ditetapkan harga bibit yang diatur dalam SK Menteri Kehutanan No.159/Kpts-II/2003 tentang Standar Harga Bibit dan untuk tahun 2005 disesuaikan lagi melalui Peraturan Menteri Kehutanan No.P.34/Menhut-V/2005 jo. Permenhut No. P.42/Menhut-V/2005 dan Permenhut No. P.42/Menhut-V/2006 tentang Standar Harga Bibit untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005.

Dalam penentuan harga bibit telah dilakukan pengelompokan harga bibit berdasarkan kelompok jenis akasia, kelompok jenis jati, kelompok jenis meranti dan kelompok jenis tanaman serba guna (MPTS). Harga masing-masing bibit untuk tiap kelompok jenis tersebut kemudian dibagi lagi berdasarkan asal usul benih, cara perbanyakan dan lamanya waktu pemeliharaan bibit di persemaian.

Bagaimana Gerhan Direncanakan?

Hirarki Perencanaan

Pada prinsipnya perencanaan Gerhan selalu diselaraskan dengan kaidah teknis perencanaan RHL yang mengangkut sistem hirarki yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Menhut-V/2000 tenteng Pola Umum RHL, diikuti Rencana Teknis RHL Lima Tahun dan dilaksanakan melalui RTT>

Rencana RHL Lima Tahun pada pokoknya memuat sasaran lokasi kegiatan, sasaran arealRHL, pertimbangan teknis dan manajerial, teknis dan mekanisme perencanaan dan spesifikasi rencana. Menarik untuk disimak adalah dalam hal teknis dan mekanisme perencanaan antara lain ditekankan dan “bahkan diharuskan” agar secara procedural perencanaan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan BPDAS, Pemerintah Provinsi, Peemrintah Kabupaten/kota, dan berbagai instansi terkait lainnya. Hal ini tentunya sangat sajalan dengan salh satu filosofi Gerhan yaitu program nasional yang bersifat terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi. Institusi penyusun perencanaan RHL adalah BPDAS, disetujui oleh Gubernur dan disahkan oleh Direktur Jenderal RLPS.

RTT pada pokoknya memuat sacara detail letak kegiatan RHL menurut administrasi pemerintah kabupaten/kota, Das/Sub DAS, luas lahan kritis, lokasi dan volume kegiatan menurut pola penyelenggaraannya, Janis kegiatan, kondisi fisik lapangan, pola perlakuan, sarana prasarana, jenis tanaman dan jumlah bibit perkegiatan perhektar.

Dengan mengacu pada Rencana RHL Lima tahun dan acuan lainnya yang relevan, Dinas yang mengurus Kehutanan Kebupaten/ kota dengan memperhatikan pertimbangan dari dinas-dinas terkait seperti PU, kelautan dan perikanan, pertanian, dana lain-lain menyusun RTT, sedangkan untuk kawasan hutan konservasi dan terus jalan nasional/ provinsi RTT disusun oleh pengaku kawasan dan Balai Konsevasi Sumberdaya Alam (BKSDA) atau Balai Taman Nasional (BTN). Dokumen RTT yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas/ Instansi penyusun selanjutnya diserahkan kepada Kepala BPDAS yang kemudian secara bersama-sama melakukan percematan atau pemantapkan. RTT hasil pemantapan tersebut ditandatangani bersama Kepal BPDAS dan Kepala Dinas/ Instansi penyusun dan akhirnya diusulkan Kepala Direktur Jenderal RLPS sebagai bahan proses penyusunan Rencana Nasional Gerhan.

Mekanisme dan Teknik Perencanaan

Pada prinsipnya penyusuna rencana Gerhan dilaksanakan secara terpadu dari atas dan dari bawah dengan mempertimbangkan masing-masing kewenangan pemerintah pusat dan daerah berasaskan prioritas, manfaat dan akurasi lokasi sasaran. Merkanisme dan teknik perencanaan di tingkat pemerintah pusat dilaksanakan berdasarkan pada kondisi kerusakan hutan dan lahan pada DAS prioritas yang secara indikatf perlu dilakukan rehabilitasi adalah seluas 60,9 ha (Baplan, 2003) direncanakan Gerhan lima tahun (2003-2007) seluas tiga juta ha. Selain itudalam hal rencana lokasi dan luas sasaran Gerhan disusun dari hasil scoring berdasarkan kriteria fisik dan pertimbangan manajemen daerah. Tak kalah pentingnya dalam rangka tetap menjaga prinsip keterpaduan, rencana lokasi juga memperhatikansaran dari inter-departemen yaitu Deparemen Kimpraswil, Kelautan dan Perikanan dan Pertanian.

Penetapan RencanLokasi dan Luas Sasaran Gerhan:

Kriteria Fisik

  • DAS Prioritas (SK Menhut-V No.284 tahun 1999)
  • Indikasi hutan dan lahan yang perlu di rehabilitas.
  • Daerah rawan bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan
  • Bangunan vital (waduk/bendung/danau) yang perlu dilindungi
  • Khusus untuk rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai, memepertimbangkan kriteria kerusakan hutan mangrove dan hutan pantai serta kerawaan bencana, abrasi atau tsunami.

Syarat: masuk dalam RTT yang disusun oleh dinas/instansi/provinsi/kabupaten/kota di daerah.

Pertimbangan Manajemen :

  • Kinerja RHL Daerah
  • Kelembagaan dan Komitmen Daerah
  • Sumber dana RHL lainnya di daerah
  • Pertimbangn khusus bagi daerah kabupaten tertinggal

Mekanisme dan teknik perencanaan di daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi kerusakan hutan dan lahan kritis di wilayah BPDAS sebagai bahan penyusun Rencana RHL lima tahun dengan mempertimbangkan kriteria rencana lokasi dari pemerintah pusat dan tentunya kondisi terakhir lahan kritis DAS. Dengan mengacu pada rencana RHL lima tahun dan menyelaraskan dengan sasaran Gerhan Nasional pada tahun yang bersangkutan, maka direncanakan sasaran kegiatan RTT kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kinerja Gerhan tahun sebelumnya, kelembagaan dan komitmen daerah, sumber dana lainnya dan pertimbangan khusus sesuai ketetapan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Tahap akhir dari bagaimana Gerhan direncanakan, dilakukan padu-serasi alokasi Gerhan yaitu alokasi indikatif pemerintah pusat dengan RTT yang diusulkan daerah melalui BPDAS. Pembahasan pemadu-serasian ini dilaksanakan dalm suatu Rapat Konsultasi Teknis Perencanaan Gerhan baik regional maupun nasional. Hasil Rapat Konsultasi teknis ini akan menjadi bahan usulan Gerhan di tingkat Pemerintah Pusat kepada DPR untuk mendapatkan komitmen politik dan persetujuan anggaran.

Apa Dasar Hukum Gerhan?

RHL memiliki dasar hukum sebagai berikut;

  1. UU No.23 Tahun 1997 tenteng Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. UU No.32 Tahun 2004 tenteng Pemerintahan Daerah.
  3. UU No.41 Tahun 1999 tenteng Kehutanan.
  4. KeppresNo.3 Tahun 2001 tenteng BAKORNAS PBP.
  5. Keputusan Bersama Menko Kesra, Menko Ekuin dan Menko Polkam No.09/Kep/Menko/Kesra/III/2003, No.16/M.Ekon/03/2003,KEP.08/MENKO/POLKAM/III/2003tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilisasi dan Reboisasi Nasional.

Tahun 2003

Untuk tahun 2003, Menteri Kehutanan menerbitkan 4 (empat) Keputusan sebagai dasar hokum pelaksanaan Gerhan tahun 2003,yaitu:

  1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 340/KPTSV/2003 tenteng Petunjuk Pelaksanaan Gerhan Tahun 2003.
  2. Surat keputusan menteri kehutanan No. 304/ KPTS-II/2003 tentang penunjukan Pembina Wilayah penyelenggaraan GN-RHL tahun 2003.
  3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 429/KPTS-V/2003 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Pendamping Kelompok Tani
  4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 37/ Menhut-V/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tanaman dan Bangunan Konservasi Tanah serta Petunjuk Pelaksanan Pelaporan GNRHL.

Tahun 2004

Bercermin dari berbagai kekurangan dan ketimpangan baik dalam proses maupun hasil pelaksanaan Gerhan pada tahun 2003, Menteri Kehutanan pada tahun 2004 telah menerbitkan lagi lima kebijakan yang terdiri dari dua Peraturan Menteri Kehutanan dan tiga Keputuan Menteri Kehutanan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Gerhan tahun 2004, yaitu:

  1. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-V/2004 tentang penyelenggaraan Gerhan tahun 2004.
  2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-V/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerhan tahun 2004.
  3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 270/Menhut-V/2004tentang Pembina Penyelenggaraan GERHAN tahun 2004 pada 31 Propinsi dan Kegiatan RHL Sumber Dana DAK-DR.
  4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 271/Menut-V/2004 tentang Metode Pemilihan Penyedia Bibit, Penyedia Jasa Konsultasi Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Gerhan.
  5. Keputusan Menteri Kehutanan No. 272/Menhut-V/2004 tentang Standar harga bibit untuk Gerhan.

Tahun 2005

Setelah berbagai pembenahan kebijakan penyelenggaraan Gerhan telah dilakukan pada tahu 2004, pada tahun 2005 penyempurnaan kebijakan Gerhan terus bergulir dengan diterbitkannya empat kebijakan yang berupa tiga Peraturan Menteri Kehutanan dan satu Keputusan Menteri Kehutanan yang berkaitan langsung dengan Gerhan,yaitu:

  1. Peraturan Menteri kehutanan No. P.32Tahun 2005 tentang penyelenggaraan dan Sasaran Kegiatan Gerhan Tahun 2005.
  2. Peraturan Menteri Kehutanan No.33 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.
  3. Peraturan Menteri Kehutanan No.34 Tahun 2005 tentang Standar Harga Bibit Gerhan Tahun 2005.
  4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.383/Menhut-V/2005 tanggal 15 November 2005 tentang Pembina Penelenggaraan Gerhan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan).

Gerhan Siapa yang Menanam?

Sebagai suatu “Gerakan moral”, maka kata partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Gerhan sejak awal telah dirancang untuk sebanyak mungkin melibatkan masyarakat melalui kelompok-kelompok tani baik yang berada di dalam atau di sekitar lokasi. TNI dengan atributnya sebagai pelopor juga dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman terutama pada kegiatan rehabilitasi kawasan hutan yang rusak. Hal ini dimaksudkan untuk memancing dan memacu percepatan partisipasi aktif masyarakat disamping tertentu memberikan contoh kepeloporan kepeda masyarakat di sekitarnya.

Pembuatan tanaman hutan rakyat yang dilaksanakan di lahan milik dilakukan oleh kelompok tani hutan rakyat. Demikian pula kegiatan pemeliharaan tanaman dan pemenfaatannya akan atau seyogyanya dokelola langsung oleh masyarakat. Sedangkan pada kegiatan penanaman reboisasi yang berlokasi di kawasan hutan Negara, masyarakat terlibat dalam bentuk kerjasama antar masyarakat (kelompok tani) dengan dinas kahutanan setempat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendir

Siapa yang memelihara Hasil tanaman Gerhan ?

Kegiatan pemeliharaan tanaman hasil Gerhan meliputi kegiatan penyulaman tanaman, penyiangan dan pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta pengamanan.

Untuk hasil tanaman kegiatan hutan rakyat, kelompok tani merupakan pelaksana utam kegiatan pemeliharaan tanaman dengan dibimbing oleh petugas dari dinas/ instansi yang mengurus kahutanan kabupaten/ kota. Sedangkan untuk pemeliharaan tanaman hasil reboisasi di hutan lindung dan hutan produksi dilaksanakan oleh dinas yang mengurus Kehutanan Kabupaten/ kota dengan tenaga kerja dari masyarakat setempat atau kelompok tani. Adapun reboisasi di hutan konservasi pemeliharaan tanaman dilakukan oleh BKSDA atau BTN. Reboisasi di Taman Hutan Rakyat (Tahura) pelaksana pemeliharaan tanamannya adalah Dinas yang mengurus Kehutanan Provinsi dengan tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air di Gerhan

Mengapa harus dibangun?

Upaya untuk menjaga kelestarian tanah dan air selain dengan cara vegetatif kegiatan penanaman juga dengan secara sipil teknis dengan membuat bangunan konservasi tanah dan air.
Apa saja bangunan konservasi tanah dan air yang dibangun?

Bangunan konservasi tanah dan air dibuat sebagai upaya perbaikan serta pencegahan lahan kritis dan potensial kritis agar kembali dapat berfungsi optimal sebagai pengatur tata air dan produksi. Jenis bangunan konservasi tanah dan air yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gerhan meliputi:

  • Embung air, yaitu bangunan berbentuk kolam yang berfungsi sebagai penampung air hujan/ limpasan di lahan tadah hujan juga berfungsi sebagai sumber air pada musim kemarau.
  • Dam pengendali, merupakan bendungan kecil yang menampung air dengan konstruksi lapisan kedap air, urgan tanah homogen atau beton (type busur) yang berfungsi sebagai pengendali erosi, sedimentasi, banjir dan irigasi.
  • Dam penahan, yaitu bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada alur sungai dengan konstruksi bronjong batu atau trucuk bambu/ kayu.
  • Gully plug, adalah bendungan kecil yang lolos air yang dibuat melintang pada parit-parit dengan konstruksi batu, kayu atau bambu.
  • Sumur Resapan, bangunan berbentuk sumur dengan kedalaman tertentu yang di buat di areal pemukiman sebagai tempat menampung air hujan dan meresapkannya kedalam tanah.

Bangunan konservasi tanah dan air dibuat sesuai dengan aspek fisik dan budaya wilayah setempat sehingga pelaksanaan mencapai tujuan dan sasaran. Pemilihan lokasi pembuatan rancangan bangunan teknis ditetapkan dalam RTT yang disusun oleh Kepala Sub Dinas yang menangani perencanaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten/ kota dan sebagai penilai adalah BPDAS dan disahkan oleh Kepal Dinas Kehutanan Kabupaten/ kota.

Bagaimana Kelembagaan Dalam Gerhan?

Berangkat dari pengertian dan filosofi Gerhan (dicirikan dengan sifat keterpaduan, menyeluruh, koordinatif dan merupakan gerakan moral) maka kelembagaan yang telah dan sedang terus dikembangkan dalam Gerhan adalah sebuah kalambagaan yang berjenjang dan merupakan keterpaduan yang sifatnya menyeluruh dalam suatu system yang koordinatif.

Melalui surat Keputusan bersama tiga Menko tanggal 31 Maret 2003 telah dibentuk kelembagaan Gerhan di tingkat pemerintahan pusat yang berupa Tim Koordinasi Perbaikan kelembagaan Gerhan di tingkat pemerintah pusat yang berupa Tim koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan reboisasi Nasional (TKPLRRN) yang merupakan sebuah tim interdept. Kedudukan Menteri Kehutanan dalam TKPLRRN adalah sebagai Ketua Kelompok Kerja Sektor Penanaman Hutan dan Rehabilitasi sekaligus penanggungjawab Program Gerhan dengan tugas dan tanggungjawab menyiapkan perencanaan dan pembibitan, Pembina teknis dalam penanaman dan pemeliharaan serta sebagai koordinator dalam pelaksanaan Gerhan.

Di daerah untuk tingkat provinsi, kelembagaan Gerhan diwujudkan dalam bentuk Tim Pengendali/ Tim Koordinasi dan Pengendalian Gerhan provinsi dengan penanggungjawab Gubernur. Di tingkat kabupaten kota kelembagaan Gerhan diwujudkan dalam bentuk Tim Pembina/ Tim Koordinasi dan Pengendalian Kabupaten/ kota.

Di tingkat lapangan, pembagian peran para pihak secara tepat dan proposional sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan Gerhan dilakukan dengan lentur dan fleksibel. Begitu juga dalam hal distribusi manfaatnya. Kelompok tani sebagai subjek peserta pengembangan kelembagaan masyarakat secara harmonis didampingi oleh LSM, tokoh masyarakat, ulama, sarjana terdidik, organisasi pecinta lingkungan dan berbagai organisasi masyarakat lainnya. Para pendamping ditunjuk oleh Bupati/ Walikota agar bersama melakukan “belajar bersama” dalam berbagai bidang seperti teknologi dan produksi, pelatihan teknis sistem usaha tani, pengembangan kelembagaan dan sistem informasi. Bahkan lebih jauh dalam hal bantuan atau kerjasama permodalan. Dalam penguatan kelembagaan masyarakat telah dilaksanakan berbagai bentuk pelatihan petani Kader Gerhan di seluruh Kabupaten/ kota. Departemen Kehutanan melalui Direktorat Jenderal RLPS senantiasa mendukung dan memfasilitasi kegiatan pengembangan kelembagaan masyarakat ini dengan menerbitkan berbagai modul pelatihan yang bersifat teknis. Apresiasi, interpretasi dan implementasi yang lentur dan fleksibel terhadap berbagai modul pelatihan tersebut sesuai dengan kondisi spesifik local dilakukan oleh stakeholder secara harmonis dalam rangka penguatan kelembagaan kelompok.

Dimuka telah disampaikan keikutsertaan Tni dalam Gerhan. Ketertiban Tni sesuai dengan kapasitasnya sebagai pelopor dan penggerak masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Gerhan terutama kegiatan penanaman. Kepeloporan TNI bukan hanya dilakukan pada level pelaksanaan kegiatan di lapangan melainkan juga bahkan sampai pada aspek perencanaan kegiatannya. Wujud partisipasi dan dukungan aktif dari anggota TNI secara organisasi dilaksanakan melalui koramil/ babinsa setempat. Mulai dari tahap persiapan lapangan, pembagian bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman.

Pembagian peran serta aktif masyarakat setempat baik dari unsur : (1) masyarakat luas di dalam dan di sekitar kawasan hutan; (2) kelompok tani di luar kawasan hutan negara; (3) LSM; (4) BUMN; (5) BUMD; (6) BUMS dan koperasi secara fleksibel di lapangan telah dilaksanakan sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing pihak. LSM banyak berfungsi sebagai pendamping atau fasilitator. Masyarakat luas dan atau kelompok tani menikmati perannya sebagai tenaga kerja, pelaksana lapangan, dan bahkan pengelola kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan Gerhan yang dilaksanakan di lokasi tersebut. BUMN, BUMD, BUMS dan koperasi mendapat dan menikmati peranya dalam Gerhan sebagai pihak ketiga atau rekanan Gerhan.

Penilaian Gerhan Apa dan Bagaimana?

Dalam Gerhan, kegiatan penilaian dilakukan terhadap kegiatan pengadaan bibit dan kegiatan penilaian kinerja pelaksanaan Gerhan.

Kegiatan penilaian pengadaan bibit dilakuakn oleh Perguruan Tinggi (tahun 2003 dan 2004) dan Lembaga Penilai Independen (LPI) Pengadaan Bibit yang berupa perusahaan konsultan dan koperasi (tahun 2005). Instansi yang menangani pengadaan dan pengendalian kegiatan penileian pengadaan bibit ini adalah BPTH di provinsi-provinsi tempat kedudukannya. Sedangkan di provinsi-provinsi yang tidak terdapat BPTH ditangani oleh BPDAS.

Sistem dan teknik penilaian pengadaan bibit dari tahun ke tahun senantiasa disempurnakan dalam rangka perbaikan dan penyederhanaan proses dan hasil penilaiannya. Penilaian pengadaan bibit dan kualitas bibit di tempat pengumpulan sementara atau titik bagi.

Penilaian kinerja pelaksanaan Gerhan padsa prinsipnya dilakukanoleh Dinas di provinsi yang menangani bidang kehutanan terhadap kinerja pelaksanaan Gerhan disetiap kabupaten/ kota (Satker) yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh dengan lembaga penilai independen (LPI) baik perusahaan konsultan atau pun koperasi.

System dan teknik penilaian kinerja pelaksanaan Gerhan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No.P.33/Menhut-V/2005 Lampiran II bagian kelima tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005. pada prinsipnya penilaian kinerja dilakukan terhadap ketetapan proses/ produser dan hasil pelaksanaan kagiatan. Metode penilaian dilakukan dengan sistem scoring dengan mengacu pada standar produser, standar hasil dan standar penilaian masing-masing kegiatan.

Bagaimana Realisasi Gerhan 2003-2005 ?

Pengadaan Bibit

Realisasi pengadaan bibit tahun 2003 yang dilaksanakan secara penunjukan langsung (PL), sejumlah 266.840.703 batang (99,4%). Tahun 2004 dengan sistem yang sama terealisasi 366.903.483 batang (99,9%). Sedangkan tahun 2005 yang pelaksanaannya dengan sistem lelang terealisasi (tahap 1) sampai dengan bulan September 2006 setara luasan 468.812 Ha (57,8%).

Kegiatan penanaman

Tahun 2003 terealisasi seluruh tanaman seluas 295.4bulan September 2006 setara luasan 468.812 Ha (57,8%).

Kegiatan penanaman

Tahun 2003 terealisasi seluruh tanaman seluas 295.455 Ha (98,5%) yang terdiri dari 160.153 Ha tanaman reboisasi, tanaman hutan rakyat 135.302 Ha sedangkan penanaman terus jalan telah dilaksanakan sepanjang 250 Km. tahun 2004 realisasi luas tanaman seluruhnya 454.044 Ha (91,73%) yang terdiri dari reboisasi di kawasan hutan seluas 193.558 Ha (88,97%) dan di luar kawasan hutan seluas 260.486 Ha (93,9%). Penanaman terus jalan sepanjang 390 Km (92,85%) dan pembuatan tanaman mangrove seluas 4.594 Ha (90,52%).

Realisasi tahun 2005 (sampai September 2006), realisasi luas tanamannya sejumlah 256.604 Ha (42,9%). Realisasi di dalam kawasan hutan seluas 110.010 Ha (40,17%) dan di luar kawasan seluas 128.099 Ha (44,5%). Penanaman terus jalan sepanjang 911 Km (52,1%) dan rehabilitasi mangrove/ hutan pantai seluas 18.495 Ha (50,1%).

Realisasi Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Bangunan konservasi pada tahun 2003 telah dibangun sebanyak 1.609 unit (91,2%) yang terdiri dari dam pengendali 58 unit, dam penahan 236 unit, gully plug 52 unit dan sumur resapan 1.263 unit.

Pemeliharaan Tanaman

Tahun 2004 realisasi pemeliharaan tanaman tahun 2003 seluas terdiri dari pemeliharaan tanaman di kawasan hutan seluas 48.224 Ha (70,57%) dan di luar kawasan seluas 135.895 Ha (80,91%).

Tahun 2005 realisasi luas pemeliharaan tahun I adalah 3.854 Ha (13,77%) terdiri dari pemeliharaan tanaman di dalam kawasan seluas 3.179 Ha (16,25%) dan diluar kawasan seluas 675 Ha (8,01%). Untuk pemeliharaan tahun II seluas 11,175 Ha (5,59%) dengan perincian seluas 3.374 Ha (4,58%) di kawasan hutan dan 7.801 Ha (6,02%) di luar kawasan hutan.

Kegiatan Tanaman Spesifik

Di tahun 2005 terdapat kegiatan spesifik berupa pembuatan tanaman dengan sistem Silvikultur intensif (tanaman unggulan) yang dilakukan didalam maupun diluarkawasan hutan. Tanaman tersebut adalah jenis garahu (Kalimantan Timur), panggal buaya (Bali), Eboni (Sulawesi Selatan), dan jati muna (Kab. Muna, Kab. Bone dan Kab. Konawe Selatan).

Gerhan Apa Masalah-masalahnya?

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Gerhan dapat dikelompokan menjadi permasalahan teknis dan permasalahan non teknis.

Masalah Teknis

Permasalahan teknis yang dihadapi Gerhan antara lain terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan masih dipisahkannya pelaksanaan kegiatan bibit dan penanaman, pelaksanaan reboisasi kawasan hutan “remote area”, proses pembuatan tanaman serta pemeliharaan pada lokasi-lokasi reboisasi yang terisolir. Ketersediaan tenaga kerja yang sangat terbatas, dan pembibitan kualitas bibit

Pemisahan Pelaksanaan Kegiatan

Pemisahan pelakasanaan kegiatan pengadaan bibit dengan kegiatan penanaman antara lain menyebabkan tersendatnya alur pelaksana kagiatan pembuatan tanaman secara keseluruhan. Belum terjadinya sinkronisasi sistem birokrasi antara instansi BPDAS sebagai penyedia bibit dengan dinas yang mengurusi kehutanan kabupaten/ kota dilain pihak seringkali menyebabkan bibit yang sudah disediakan menjadi “terlantar” karena tidak langsung ditanam. Tentunya keadaan ini akan menurunkan kualitas bibit dan pada ujungnya akan mempengaruh tingkat keberhasilan tanaman dilapangan .

Permasalahan Reboisasi Kawasan Hutan di “Remote Area”

Khusus untuk kegiatan reboisasi yang dilakukan di kawasan hutan “Remote Area” dengan jumlah penduduk yang relative sangat sedikit (terutama reboisasi di luar jawa), maka pelaksanaan kegiatan mulai dari proses pengankutan bibit sampai dengan penanaman dan pemeliharaan tanamannya akan mengalami kesulitan. Tersendatnya proses distribusi bibit maupun penanaman dan pemeliharaan tanaman ini tentunya akan secara langsung berakibat pada rendahnya pencapaian kinerja penanaman hutan.

Permasalahan Pembibitan

Kegiatan pembibitan Gerhan tahun 2003-2005 menganut sistem pengadaan bibit. Dalam sistem.ini, pihak BPDAS membeli bibit siap tanam dari pengusaha pengada bibit yang menjadi pemenang tender baik melalui proses Penunjukan Langsung (2003-2004) maupun proses Pelelangan Umum (2005). Titik Krusial dari penerapan sistem pengadaan bibit ini adalah pada penelusuran keabsahan aspek asal usul benih yang dalam hal ini tidak bisa semata-mata percaya pada keterangan yang diberikan oleh pengusaha pengada bibit, walaupun BPTH telah mengembangkan sistem sertifikasi bibit tetapi penerapannya di lapangan tidak mudah. Jadi dengan sistem pengadaan bibit jaminan diperolehnya bibit yang berkualitas dalam kuantitas tertentu tidak sepenuhnya terjamin. Oleh karena itu dari beberapa pendapat yang berhasil dihimpun diusulkan agar kegiatan pembibitan sistem pengadaan diubah menjadi pelelangan umum kegiatan pembuatan bibit sehingga proses pengawasan dan penilaiannya bukan lagi dilakukan oleh LPI melainkan oleh LPPI. Sehingga baik proses maupun hasil pembibitan dapat terawasi secara kontinyu dan ternilai secara bertahap, periodis dan yang paling penting terjamin baik kuantitas maupun kualitasnya.

Masalah Non Teknis

Dalam aspek non teknis, maka beberapa masalah yang dihadapi Gerhan antara lain meliputi : (a). terlambat turunnya dokumen anggaran Gerhan (2004 dan 2005) : (b). masih belum optimalnya peran Tim Pengendali Provinsi dan Kabupaten/ kota : (c). masih rendahnya dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ kota terutama dalam penyediaan anggaran pendamping : (d). sampai dengan saat ini Departemen Kehutanan masih “sendiri” dalam menyelenggarakan Gerhan departemen terkait lainnya bahkan belum mengalokasikan anggaran untuk Gerhan : (e). masih lemahnya koordinasi antara instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota : (f). masih lemahnya kelembagaan masyarakat dan : (g). masih belum lancarnya aliran laporan dari daerah.

Permasalahan Tata Waktu Anggaran

Terlambatnya turun anggaran untuk Gerhan terutama pada tahu 2004 dan 2005 secara langsung berpengaruh pada pencapaian tingkat keberhasilan Gerhan. Disadari oleh semua pihak bahwa idealnya sistem penganggaran untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan RHL tidak semata-mata harus mengikuti tahun anggaran. Kegiatan Gerhan pada intinya adalah aktifitas tanam menanam, sehingga factor iklim menjadi factor penentu keberhasilan Gerhan. Demikian pula kesinambungan kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaannya juga harus terus dijaga agar tingkat keberhasilan tanamannya tidak menurun.oleh karena itu sistem pengangaran yang berkesinambungan seyogyanya dipertimbangkan untuk diterapkan untuk kegiatan Gerhan ini minimal sampai dengan pemeliharaan tahun ke-2. Dengan perkataan lain sistem penganggaran Gerhan disarankan melalui sistem multi year.

Permasalahan Kelembagaan di Daerah

Peran Tim Pengendali Provinsi dan Tim Pembina Kabupaten/ kota masih belum optimal dalam proses pembinaan dan pengendaliannya. Hasil FGD di tiga lokasi (Bandung, Palembang dan Makasar) terungkap bahwa proses pelaporan Tim Pembina kabupaten/ kota masih belum lancer atau tersendat sehingga secara langsung akan menghambat proses pengambilan keputusan di tahap selanjutnya. Rendahnya dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dalam penyediaan anggaran pendamping juga menjadi permasalahan tersendiri dalam percepatan program Gerhan.

Permasalahan Kelembagaan Pusat

Baik dalam SKB tiga Menko maupun dalam “Tekad Malino 2003” serta dalam SK Menko Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/KEP/MENKO/KESRA/III/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerhan. Dalam penyelenggaraan Gerhan telah diamanatkan bahwa beberapa departemen secara langsung terkait dengan kegiatan Gerhan. Akan tetapi ditingkat pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan seolah-olah “berjalan sendiri” dalam menyelenggarakan Gerhan. Bahkan lebih ironis lagi, ternyata departemen lainnya sampai sekarang belum pernah mengalokasikan anggarannya. Diharapkan pada tahun mendatang departemen-departemen terkait minimal telah mengalokasikan anggaran sektor untuk menunjang program tersebut.

Permasalahan koordinasi provinsi-kabupaten/ kota

Masih lemahnya koordinasi antar instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota menjadi permasalahan tersendiri yang harus dihadapi program Gerhan Fingsi koordinasi yang seharusnya berjalan baik dan harmonis antara pengendalian dan pembinaan yang diemban oleh pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dan fungsi pembinaan yang disandang oleh pemerintah kabupaten/ kota dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan belum terjalin dengan baik. Akibatnya berbagi masalah seperti tersendatnya pelaporan dan lain-lain masih saja terjadi.

Permasalahan Kelembagaan Masyarakat

Persoalan kelembagaan masyarakat yang fokus kepada upaya Gerhan juga muncul dalam FGD di Bandung dan Makasar. Proses pendamping oleh pihak non birokrat belum mencapai hasil yang optimal, contoh kasus di Sulawesi Selatan oleh sebuah LSM ada yang kurang demokratis. Norma-norma kelompok yang diekspetasikan terwujud, nyatanya kelompok masyarakat hanya jadi follower yang statis dalam Gerhan

Gerhan, Apa Manfaatnya?

Sejalan dengan pengertian, maksud dan tujuan dilaksanakannya Gerhan, dalam jangka panjang pelaksanaan Gerhan diharapkan memberikan manfaat, yakni terpulihkannya, bertahanya dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Sedangkan manfaat Gerhan diharapkan dalam jangka menengah adalah “terwujudnya semangat kemandirian” segenap unsur masyarakat atau lebih spesifiknya stakeholder Gerhan untuk tahu, mau, mampu secara sadar melaksanakan kegiatan RHL secara mandiri. Dalam jangka pendek,pelaksanaan Gerhan tahun 2003-2005 mminimal telah memberikan perluasan kesempatan kerja dan berusaha bermuara pada peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesempatan kerja secara langsung diperoleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan Gerhan, yakni dalam pembuatan tanaman reboisasi. Sedangkan kesempatan berusaha diperoleh oleh pengusaha bibit dan mitranya (para petani penangkar bibit, pengusaha local peralatan pertanian, dan pengusaha angkutan). Disamping itu khusus untuk pelaksanaan Gerhan di luar kawasan hutan Negara atau di lahan milik maka dalam jangka waktu tertentu sesuai jenis dan umur tanamannya. Si pemilik lahan akan menikmati hasilnya baik dalam bentuk antara lain kayu, buah, getah dan lain-lain.

Bagi pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan Gerhan Tahun 2003-2005 antara lain berupa tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha lokal yang mendukung kegiatan Gerhan seperti usaha pembuatan dan atau pengadaan bibit, usaha pengadaan peralatan tanam menanam, usaha angkutan dan lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut berperan serta dalam meningkatkan kesempatan kerja. Secara otomatis akan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang pada ujungnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan adanya kenyataan aktifitas BPDAS setempat untuk memfasilitasi oemerintah kabupaten/ kota akan lebih memperlancar hubungan dengan pemerintah untuk hak ikhwal yang terkait dengan Gerhan. Bagi pemerintah provinsi, manfaat yang dirahasiakan dari pelaksanaan gerhan Tahun 2003-2005 antara lain berupa makin sinkronnya pelaksanan maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerhan.

Dalam usia Gerhan yang baru tiga tahun, terlepas dari berbagai kekurangan yang masih menyelimuti pelaksanaan Gerhan tahun 2003-2005, tidak bisa dipungkiri bahwa gaung Gerhan secara nasional telah cukup mampu “membangun” segenap komponen masyarakat untuk mulai berfikir dan bertindak dalam upaya RHL/ menanam pohon produktif. Keadaan ini antara lain terindikasi dari sudah mulai tumbuh dan berkembang di hamper seluruh daerah usaha pembibitan tanaman. Apalagi dalam beberapa tahun belakangan ini kalangan industri perkayuan sudah mulai melirik pada potensi kayu di hutan rakyat. Walaupun hal ini bukan semata-mata dampak dan manfaat dari pelaksanaan Gerhan saja tetapi sedikit banyak gerhan juga telah mempengaruhi opini publik untuk secara mandiri melakukan upaya RHL yang berorientasi ekonomis.

Gerhan Apa Kata Mereka?

Rangkuman Hasil Focus Group Discussion (FGD) Di Tiga Daerah FGD Jawa Barat (Bandung). Dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2006 jam 14.00-17.00 WIB bertempat di kantor BPDAS Cimanuk-Citanduy.
Diikuti oleh 20 peserta antara lain terdiri dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat, Kepala BP-DAS Cimanuk – Citanduy, Kepala BPTH Jawa Madura, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, Kuningan dan Ciamis, Pelaku Bisnis Perkayuan, Asosiasi Pengusaha Kayu Rakyat, Perguruan Tinggi (UNWIM dan Universitas Garut), LSM Katur Nagari, Staf ITTO dan Tim PT. Wanacipta Lestari.

Proses pelaksanaan FGD dimulai dengan pengantar Oleh kepala BPDAS Cimanuk-Citanduy, lanjutan dengan pernyataan kunci dari Tim PT. Wanacipta Lestari, Curah Pendapat dari semua peserta, catatan akhir dari Tim PT. Wanacipta Lestari dan akhiri dengan penutup oleh Kepala BPDAS Cimanuk-Citanduy.

Hasil-hasil pokok dari pelaksanaan FGD antara lain adalah:

  • Gerhan sebagai gerakan moral untuk menggerakan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk kegiatan RHL sangat dibutuhkan dan layak dilanjutkan.
  • Implementasi kegiatan kurang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, utamanya koordinasi antar pemangku kepentingan.Implementasi Gerhan memerlukan perbaikan yang menyangkup :
  • Peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan
  • Perbaikan tata-waktu penyediaan anggaran
  • Fokus pada peningkatan pemberdayaan masyarakat
  • Peningkatan Gerhan sebagai satu kesatuan sistem pengelolaan lahan dan usaha yang intergratif

Sumber: Gerhan OnLine http://sim-rlps.dephut.go.id/gerhan/

Design By GN-RHL On Line © 2006 – 2010, All rights reservedDesign By GN-

    CATATAN PENTING HASIL LOKAKARYA BANJIR DAN LONGSOR

    Di JAKARTA, 8 JANUARI 2008

    1. Banjir dan longsor merupakan bencana yang predictable disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor alam dan kegiatan manusia yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya daya alam yang menyebabkan menurunnya fungsi hdrologis ekosistem DAS. Dalam kejadian banjir, hujan bukan satu-satunya penyebab banjir tetapi juga tergantung pada daya dukung lingkungan. Sedangkan tanah longsor sangat terkait dengan kerentanan gerakan tanah (faktor geologi) dan curah hujan.
    2. Pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan kondisi DAS melalui berbagai program dan kegiatan baik menyangkut kegiatan fisik di lapangan (rehabilitasi hutan dan lahan, bangunan struktural) maupun non fisik seperti penguatan kapasitas kelembagaan diberbagai tingkat dan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi hasilnya masih belum memadai.
    3. Penanggulangan bencana banjir dan longsor meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanggulangan banjir dan longsor tersebut tidak bisa dilakukan oleh hanya satu sektor atau satu departemen teknis saja, melainkan harus bersifat multisektor dan multi pihak serta melibatkan beberapa wilayah administrasi pemerintahan. Dengan demikian diperlukan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) para pihak tersebut dalam tingkat perumusan kebijakan, perencanaan program, implementasi kegiatan dan penganggaran/ pembiayaannya, termasuk mengoptimalkan peran TKPSDA, Forum DAS, MKTI dan Masyarakat Hidrologi Indonesia.
    4. Biaya rekunstruksi dan rehabilitasi pasca bencana relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk pencegahan dan dan mitigasi. Karena itu perlu penekanan pada upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dengan cara mengurangi risiko bencana berupa : integrasi penanggulangan bencana dlm.pembangunan nasional, risk assessment dan system peringatan dini, membiasakan budaya keselamatan dan ketahanan/resilence, mengurangi faktor penyebab dasar bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
    5. Strategi pencegahan dan penanggulangan banjir dan longsor antara lain :
      • Review RTRW berdasarkan kemampuan lahan, mempertimbangkan faktor geologi dan hidrologi DAS.
      • Pencegahan penyimpangan tata ruang
      • Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelangar peraturan.
      • Klasifikasi sumberdaya lahan berdasarkan kemammpuannya
      • Penggunaan lahan berdasarkan kemampuan lahan
      • Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (Grand Design/ Management Plan) dan Rencana Tindak.
      • Menerapkan teknologi konservasi tanah dan air secara memadai baik secara vegetative maupun structural.
      • Mempercepat pembuatan Undang-undang Konservasi Tanah, serta peraturan perundangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan DAS Terpadu dan peraturan tentang System Standar Operasi Prosedur Pengendalian Banjir dan Tanah Longsor
      • Departemen terkait perlu memprogramkan pencegahan degradasi lahan dan rehabilitasi lahan rusak/kritis sebagai prioritas (mainstreaming)
      • Memasukkan materi pencegahan degradasi lahan/penerapan teknologi konservasi tanah dan air, serta pengelolaan DAS dalam kurikulum pendidikan dan latihan.
    6. Dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAS harus menggunakan data spatial/peta yang baik (memenuhi standar). Untuk itu diperlukan pembagian tugas dalam perpetaan baik antara pusat dan daerah maupun antar sektor/instansi di pusat serta pengembangan jaringan data spatial diantara instasi terkait, sehingga terjadi komunikasi antar para pihak berkepentingan yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan efisiensi.
    7. Kejadian banjir di wilayah Indonesia pada Desember 2007 belum disebabkan oleh kondisi atmosfir yang ekstrim. Untuk perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya banjir yang lebih besar sampai bulan Januari Februari 2008.
    8. Data peringatan dini tentang bencana alam sangat penting bagi banyak pihak, karena itu data tsb harus dapat diakses dengan mudah baik untuk perencanaan, (RPJMP) maupun dalam rangka kesiapsiagaan daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana yang mungkin terjadi. Salah satu instrument dalam mengantisipasi bencana alam banjir dan longsor adalah “Pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi banjir dan tanah longsor” yang dikembangkan oleh Badan Litbang Kehutanan.
    9. Dalam KISS penanggulangan bencana banjir, longsor dan pengelolaan DAS perlu ditentukan siapa instansi yang memimpin (leader institution). Kemudian dalam implementasi kegiatan pemanfaatan lahan perlu ditetapkan hak dan kewajiban para pihak berkepentingan termasuk pemilik lahan.
    10. Sangat diperlukan komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah dan para pihak lain yang berkepentingan (BUMN/BUMD/BUMS dan masyarakat) dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan pengelolaan DAS secara berkelanjutan.Demikian catatan penting lokakarya ini sebagai salah satu bahan pertimbangan atau masukan dalam menanggulangi banjir dan longsor oleh para pihak berkepentingan.

    Tim Notulis /Perumus :

    1. Dr. Saeful Rachman, MSc.
    2. Dr. Syaiful Anwar, MSc.
    3. Prof Totok Gunawan
    4. Ir. Yuli Utami, MS
    5. Ir. Nurul Iftitah, MSi

      BERBAGAI FAKTOR PENYEBAB BANJIR DI KAWASAN JABOTABEK

      S I A R A N P E R S  Nomor: 129/II/PIK-1/2002

      Curah hujan di atas normal yang berlangsung secara terus menerus selama tiga hari merupakan penyebab terjadinya banjir di kawasan Jabotabek. Curah hujan yang mencapai lebih dari 100 mm/hari menyebabkan kejenuhan tanah di semua wilayah dan menghasilkan aliran permukaan (run off) yang tinggi, melebihi daya tampung sungai dan kali yang ada.

      Saat ini kondisi tataguna lahan di daerah hulu sungai sebagai kawasan resapan air kurang mendukung untuk mengurangi aliran permukaan air yang masuk ke sungai. Luas kawasan hutan DAS Ciliwung dan DAS Cisadane misalnya, hanya 12%, sedangkan kawasan permukiman mencapai 27,8%. Luas hutan ini jauh dari kondisi ideal yaitu sekitar 30% dari luas DAS seperti tercantum dalam ketentuan UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kondisi ini diperparah juga oleh adanya penebangan liar di daerah hulu.

      Penggunaan lahan di perkotaan yang banyak terdapat bangunan dan permukiman menyebabkan kemampuan tanah meresap air sangat rendah, sedangkan lahan basah yang berfungsi sebagai kantong-kantong air seperti rawa, mangrove dan situ/danau alam, banyak yang kurang berfungsi atau bahkan berubah fungsi menjadi permukiman atau bangunan lainnya, sehingga curah hujan di atas normal di Jakarta dan Depok saja, tanpa disertai hujan dari Bogor, bisa menyebabkan banjir di Jakarta.

      Penyebab lainnya yaitu penyempitan alur sungai daerah hilir karena bantaran sungai dihuni oleh masyarakat dengan mendirikan bangunan tempat tinggal, serta sedimentasi pada sungai di daerah yang relatif datar yang pada akhirnya menurunkan daya tampung/kemampuan sungai mengalirkan air.

      Perilaku sebagian masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke selokan dan kali yang berakibat penyumbatan gorong-gorong dan pintu air berakibat menghambat aliran air. Aliran air sungai juga terhambat akibat adanya pasang air laut yang tinggi, terlebih pada saat bulan purnama.

      Dari segi penegakan hukum, belum ada penindakan secara tegas terhadap para pelanggar Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota baik di Jakarta maupun di daerah hulu sungai seperti berdirinya vila-vila, restoran dan bangunan lain di daerah Puncak.

      Untuk menanggulangi bencana banjir dan mencegah terjadinya banjir di masa-masa mendatang perlu dilakukan berbagai upaya seperti :

      1. Perencanaan makro pembangunan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) yang komprehensif/menyeluruh dan terintegrasi dengan fasilitasi, regulasi dan pengendalian pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.
      2. Perlu juga diadakan pengkajian/peninjauan kembali RTRW/K Jabotabek termasuk AMDAL pembangunan perumahan dan bangunan lainnya agar pelaksanaannya konsisten dan sesuai dengan kemampuan lahan. Melarang bangunan di kawasan bantaran sungai dan kawasan lindung lainnya baik yang terletak di daerah rendah (Jakarta) di daerah hulu seperti di daerah Puncak maupun di daerah antara Puncak dan Jakarta. Bagi bangunan/perumahan yang sudah ada perlu diadakan relokasi. RTRW/K yang sudah ada harus dilaksanakan dengan konsisten dan sanksi hukum bagi para pelanggar dilakukan tanpa pandang bulu dan ini memerlukan dukungan politik yang kuat dari pihak pemerintah sehingga kondisi penggunaan lahan dalam DAS bisa lebih mendukung kelestarian lingkungan.
      3. Pelaksanaan Keppres nomor 114 tahun1999 tentang Penataan Ruang Bopuncur secara konsisten dengan akuntabilitas publik disertai dengan penegakkan hukumnya.
      4. Perlu dilakukan percepatan upaya rehabilitasi daerah-daerah resapan air seperti hutan yang rusak, lahan pertanian kritis, perkebunan kosong/gundul di daerah hulu dan tengah DAS melalui penanaman pohon-pohon yang berakar dalam dan mampu menyimpan air.
      5. Perlu pengembangan suatu system pengelolaan DAS secara terpadu dan holistik melalui konsep “Satu Rencana Satu Pengelolaan DAS” yang melibatkan pemerintah daerah di hulu dan hilir DAS. Dalam konteks ini harus dikembangkan sistem insentif dan disintennsif antara daerah hilir yang menerima manfaat dan daerah hulu yang mengkonsevasi DAS.
      6. Revitalisasi fungsi danau dan situ yang ada di Jabotabek dan bila perlu menambah jumlah situ, melalui upaya mempertahankan fungsi rawa-rawa dan lahan basah sebagai kantong air, tidak mengkonversinya menjadi daerah permukiman atau industri yang menyebabkan berkurangnya kemampuan menyimpan air.

      Jakarta, 14 Pebruari 2002

      Kepala Pusat Informasi Kehutanan,

      ttd.

      Koes Saparjadi
      NIP 080027173

      Tinggalkan sebuah Komentar »

      Belum ada komentar.

      Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

      Berikan Balasan

      Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

      WordPress.com Logo

      You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

      Twitter picture

      You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

      Facebook photo

      You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

      Google+ photo

      You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

      Connecting to %s

      The Shocking Blue Green Theme. Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

      Ikuti

      Get every new post delivered to your Inbox.

      Bergabunglah dengan 170 pengikut lainnya.

      %d blogger menyukai ini: