BebasBanjir2015

Wartawan Kompas

Hutan Dihabisi, Banjir Makin Menjadi-jadi

Dalam tiga tahun terakhir sejak 2006, Pulau Kalimantan boleh dikatakan luput dari bencana besar kebakaran hutan dan lahan serta dampak serbuan kabut asap. Itu bukan karena tidak ada kegiatan pembakaran hutan atau lahan, melainkan selama itu pulau tersebut beruntung karena tidak dilanda kekeringan panjang.

Namun, bagi yang berdiam di pulau yang kaya sumber daya alam ini bukan berarti bebas dari bencana. Pulau Kalimantan yang seharusnya sejak Juli 2008 memasuki kemarau, bahkan puncaknya September ini, justru terjadi sebaliknya.

Hujan terjadi hampir setiap hari. Tak heran bila sebagian wilayah di Kalimantan justru terjadi banjir beberapa kali karena perubahan iklim ini. Parahnya, banjir yang terjadi tidak hanya di satu lokasi, tetapi terjadi di beberapa daerah pada setiap provinsi dan cenderung terus meluas. Genangan banjir pun tidak hanya berlangsung lama, tetapi juga dalam dan sebagian berarus deras.

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Palangkaraya Hidayat mengungkapkan, iklim tahun ini di Kalimantan akan turun sepanjang tahun, termasuk pada bulan-bulan musim kemarau. Kondisi ini disebut kemarau basah.

Masalahnya, hujan lebat yang turun seperti bulan Agustus lalu dua kali lipat dari kondisi normal. ”Normalnya, pada bulan Agustus cuma 100-an milimeter per bulan. Sejauh ini malah sampai 200 milimeter,” katanya.

Karena kondisi itulah, Hidayat sebelumnya mengimbau agar daerah di sisi hilir juga mewaspadai banjir kiriman dari hulu. Peringatan itu ternyata benar-benar terbukti ketika selama dua minggu kemudian banjir kiriman dari hulu menerjang kecamatan-kecamatan hilir Sungai Katingan.

Berdasarkan data Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), tercatat 19.814 keluarga di delapan kecamatan di Kabupaten Katingan terkena dampak banjir tersebut. Banjir juga menggenangi rumah milik 2.613 keluarga di empat kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hampir bersamaan waktunya, banjir juga melanda Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Timur (Kaltim). Pada Agustus dan awal September ini, misalnya, tiga kabupaten penghasil pertambangan batu bara dan bijih besi di provinsi Kalsel, yakni Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, dilanda banjir besar. Banjir di sana tidak hanya merendam rumah penduduk, tetapi menewaskan empat warga yang terjebak banjir berarus deras.

Selain kerusakan jalan trans- Kalimantan pada ruas Banjarmasin-Batulicin semakin parah, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kalsel melaporkan sedikitnya lebih dari 1.000 hektar tanaman padi puso. Kerusakan tanaman padi seluas itu akibat banjir sejak Januari hingga September terjadi enam kali. Dari 13 kota/kabupaten, sebanyak 11 kabupaten hampir setiap tahun dilanda beberapa kali banjir. Tak heran bila Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana memasukkan Kalsel pada 11 provinsi di Indonesia yang rawan bencana.

Banjir tidak hanya menggenangi dataran rendah atau pinggiran sungai. Di Balikpapan, Kaltim, yang memiliki sebagian wilayah berbukit-bukit, misalnya, juga dilanda banjir. Banjir besar yang terjadi saat bersamaan dengan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Kaltim pada Juli lalu, misalnya, disertai longsor sehingga menewaskan dua anak akibat tertimpa reruntuhan rumah.

Di Kalbar, banjir terparah justru terjadi bulan September yang melanda tiga kabupaten, yakni Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi. Banjir yang paling parah, berdasarkan laporan, terjadi di Kabupaten Melawi karena merendam 10.000 rumah yang dihuni sekitar 50.000 warga. Sebagian dari mereka terisolasi selama sepekan akibat kepungan banjir.

Banjir di Kalimantan ternyata tidak hanya terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan catatan Kompas, selama sembilan bulan dalam tahun 2008 hampir setiap bulan terjadi banjir. Hanya bulan Februari dan Mei yang tidak ada laporan banjir.

Kondisi ini membuktikan bahwa banjir di Kalimantan bukan sekadar besaran curah hujan lagi sebab kalau itu masalahnya, dari dulu orang di sini telah mengantisipasi dengan mendirikan rumah panggung. Yang terjadi justru ini adalah buah dari kerusakan alam semakin parah. Kondisi ini setidaknya diakui Gubernur Kalsel Rudy Ariffin saat rapat mitigasi bencana beberapa waktu lalu di Banjarmasin, Kalsel.

Kondisi kerusakan lingkungan yang paling masif adalah terus berlangsungnya pembabatan hutan. Pada Januari-Februari di Kalbar, misalnya, digemparkan dengan penangkapan 34.500 batang kayu log ilegal di Sungai Kapuas. Kayu-kayu itu diklaim hasil tebangan sekitar 800 warga Kabupaten Kapuas Hulu. Tangkapan kayu itu merupakan yang terbesar sekaligus melibatkan pelaku terbanyak dalam sejarah penangkapan pembalakan liar di Kalbar.

”Kami terpaksa menebang kayu di sekitar Sungai Kapuas untuk bertahan hidup setelah hampir sebulan pada Desember 2007 desa kami tergenang banjir hingga 4 meter. Gara-gara terendam banjir, ladang kami gagal panen, menoreh getah karet tidak bisa, mencari ikan juga sulit,” kata Jor (30), warga Kecamatan Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu, yang ditemui beberapa waktu lalu.

Pembabatan hutan secara ilegal tidak hanya dilakukan warga di Kabupaten Ketapang, Kalbar, tetapi juga melibatkan pejabat dinas kehutanan dan kepolisian setempat. Jaringan perdagangan pun tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tetapi juga untuk penyelundupan kayu ke Malaysia.

Tebang pohon

Menebang pohon untuk bertahan hidup pada saat banjir sudah menjadi mekanisme bertahan hidup turun-temurun masyarakat yang bermukim di daerah aliran Sungai Kapuas. Semakin tinggi dan lama banjir itu merendam permukiman dan ladang penduduk, hampir dipastikan semakin banyak pula kayu yang ditebang.

Memanfaatkan banjir untuk memilirkan kayu-kayu itu tidak hanya dilakukan rakyat, tetapi juga perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH). Cara ini ditempuh hampir di semua daerah aliran sungai (DAS) Kalimantan dan berlangsung puluhan tahun karena biayanya paling murah. Cara inilah yang dikenal banjir kap.

Semakin banyak kayu di DAS Kapuas yang ditebang, ini berarti semakin besar pula potensi banjir dengan frekuensi dan intensitas yang lebih banyak. Bencana banjir di Kalbar yang beberapa kali berlangsung dalam dua tahun terakhir ini setidaknya membuktikan hipotesis itu.

Dr Ir Gusti Zakaria Anshari MES, Ketua Pusat Penelitian Kehati dan Masyarakat Lahan Basah (PPKMLB) Universitas Tanjung Pura, Pontianak, sekaligus Ketua Forum DAS Kapuas, menilai, DAS Kapuas cukup mengkhawatirkan karena sumber daya hutan yang menjadi sumber tangkapan air juga sudah rusak. Pasalnya, selain pembabatan hutan, sekarang sebagian konversi lahan di DAS Kapuas menjadi perkebunan juga tidak direncanakan dan dilakukan dengan baik. Kondisi ini semakin parah dengan adanya penambangan emas tanpa izin (peti) di Sungai Kapuas.

”Sungai Kapuas sudah mengarah ke kondisi genting. Perlu penanganan serius agar jangan telanjur parah dan akan semakin sulit untuk mengobatinya,” kata Gusti.

Panjang Sungai Kapuas, kata Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Suhartadi, sekitar 1.086 kilometer dan memiliki DAS 10,15 juta hektar. Sekitar 2,2 juta dari DAS itu termasuk kritis dan bahkan 607.253 hektar di antaranya dalam kondisi sangat kritis. DAS Kapuas yang tergolong agak kritis mencapai 4,24 juta hektar dan yang berpotensi kritis 2,89 juta hektar. ”Deforestasi, penambangan liar, serta perubahan fungsi lahan turut memengaruhi kekritisan DAS Kapuas,” kata Suhartadi.

Data Dinas Kehutanan Kalbar menunjukkan, dari total kawasan hutan di Kalbar yang mencapai 9,1 juta hektar, sekitar 2,1 juta hektar di antaranya tergolong lahan kritis. Di luar kawasan hutan, ada sekitar 3 juta hektar lahan yang kritis. Pada pertengahan tahun lalu, Masyarakat Perhutanan Indonesia Komda Kalbar sempat merilis, laju kerusakan hutan di Kalbar hampir 165.000 hektar per tahun atau 23 kali luas lapangan sepak bola per jam.

Jumlah kasus pembalakan liar di Kalbar yang turut mempercepat laju kerusakan hutan tergolong memprihatinkan. Dinas Kehutanan Kalbar mencatat, terdapat 406 kasus pembalakan liar di Kalbar dalam kurun waktu 2005-2007. Selain itu, kegiatan penambangan emas ilegal di pinggir-pinggir sungai di Kalbar juga cukup memprihatinkan. Data Dinas Pertambangan Kalbar tahun 2005 mencatat ada 1.480 peti yang melibatkan sekitar 10.093 penambang.

Keberadaan peti itu juga banyak memakai bahan kimia merkuri yang berpotensi mencemari sungai. Kerusakan lingkungan ini terus bertambah karena rehabilitasi lahan di Kalbar melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan dalam kurun waktu 2004-2006 sendiri baru 40.090 hektar.

DAS Kritis

Kondisi DAS yang sebagian kritis juga ada di 26 sungai besar lainnya di Kalbar. Tercatat dari 27 sungai di Kalbar yang memiliki DAS 14,86 juta hektar, sekitar 1,34 juta hektar pada kondisi sangat kritis, 2,1 juta hektar dalam kondisi kritis, 6,14 juta hektar dalam kondisi agak kritis, dan 3,73 juta hektar dalam kondisi potensial kritis.

”Jika kondisi ini tidak segera ditangani oleh berbagai pihak, bencana banjir yang lebih luas bisa menjadi ancaman serius bagi wilayah Kalbar,” kata Suhartadi.

Ironis lagi, di tengah parahnya kerusakan hutan Kalbar, ternyata masih ada sedikitnya 62 izin perkebunan kelapa sawit di Kalbar yang diterbitkan di kawasan hutan seluas 430.810 hektar. Jika persoalan tumpang tindih izin ini tidak ditangani serius, bukan mustahil banjir yang terjadi semakin meluas akibat konversi hutan tersebut.

Fakta kerusakan DAS yang paling parah juga terjadi di Kalsel. Meski daerah ini hanya tinggal satu HPH yang beroperasi, kerusakan hutan terus berlangsung akibat pembukaan lahan untuk pertambangan batu bara dan bijih besi berlangsung besar-besaran sejak tahun 80-an. Tak heran bila kawasan Pegunungan Meratus yang menjadi daerah sumber aliran utama sungai-sungai di Kalsel dipenuhi lubang-lubang tambang yang menganga. Ironisnya, sebagian besar yang sudah tidak ditambang lagi ditinggalkan tanpa reklamasi.

Semestinya, kata Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalsel Rakhmadi Kurdi, DAS yang baik itu minimal 30 persen berupa hutan utuh pada satu wilayah kabupaten.

Akan tetapi, fakta di Kalsel, hutan gundul sangat luas, lubang bekas tambang yang tidak direklamasi juga terus bertambah. Dampaknya, erosi pun semakin besar, sungai-sungai akhirnya mendangkal dan bisa dipastikan ketika banjir air meluap ke mana-mana bahkan berarus deras. ”Untuk mengatasi ini, kuncinya tidak hanya menghentikan pembabatan kayu dan pengendalian pembukaan tambang, yang lebih penting bagaimana semua pihak serius mengembalikan daerah-daerah yang mengalami kerusakan tersebut, termasuk lahan kritis menjadi hijau kembali. Jika tidak, bencana banjir semakin menjadi-jadi,” katanya.

Budi, warga Katingan, Kalteng, menambahkan, pihaknya meminta kepada pemerintah lokal agar dalam melakukan reboisasi hutan yang gundul di pedalaman melibatkan masyarakat. ”Jangan mereka diam saja dan hanya bisa mendirikan pos kesehatan dan kasih sedikit bantuan saat banjir tiba,” ujarnya.(M Syaifullah/ C wahyu Haryo PS/ C Anto Saptowalyono)

Sumber: Kompas – 20 September 2008

Ibu Kota Menyongsong Banjir

Oleh Sri Hartati Samhadi

Ketika terjadi heboh penolakan warga Pondok Indah terhadap rencana pembangunan koridor bus transjakarta yang melintas di wilayah mereka, sebagian orang melihat itu hanya cerminan arogannya warga kelas atas Pondok Indah yang tak mau lingkungannya yang sudah tertata rapi diintervensi “untuk kepentingan umum yang lebih besar”.

etapi, ada persoalan lebih besar dari sekadar persoalan arogansi di sini. Jakarta mengatasi satu masalah dengan mengundang malapetaka baru. Pondok Indah bukan satu-satunya. Kaukus Lingkungan Hidup mencatat, ada 52 titik wilayah resapan atau tangkapan air yang dialihfungsikan selama kurun 2006-2007, tanpa pemerintah mempersiapkan penggantinya.

Secara sistematis dan terstruktur, pemerintah menjadi aktor utama dalam penghancuran ekologi dan ekosistem Jakarta. Jakarta tengah menggali kuburnya sendiri, dan banjir yang semakin meningkat frekuensi dan intensitasnya adalah salah satu akibatnya.

Alih fungsi lahan secara progresif terus berlangsung, bahkan setelah terakhir banjir menenggelamkan 80 persen wilayah Ibu Kota pada Februari tahun ini. Padahal, tanpa ini pun Jakarta dengan posisi geografis dan struktur tanahnya sudah rawan banjir.

Dalam kampanye sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menjanjikan untuk mengatasi banjir Jakarta, kendati ia mengakui banjir di Ibu Kota tidak akan dapat diselesaikan secara menyeluruh dalam lima tahun ke depan.

Orang banyak berharap ia akan membuat terobosan karena latar belakang ilmu perencanaan kota yang dimilikinya. Namun, kasus Pondok Indah dan beberapa kasus lain, dinilai pakar kehutanan dari Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodihardjo dan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Slamet Daroyni memunculkan kesan kuat, Fauzi hanya melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Proyek jalur bus transjakarta yang melintasi Pondok Indah, menunjukkan dalam proyek-proyek Pemerintah Provinsi DKI sendiri pun, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) hanya jadi pelengkap.

“Jika proyek pemerintah saja seperti itu, bagaimana proyek- proyek lainnya? Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal jelas bahwa dokumen amdal adalah prasyarat untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan pembangunan. Ini amdalnya belum ada, kegiatan pembangunan infrastruktur sudah terjadi,” ujar Daroyni.

Hariadi dan Daroyni juga mencatat inkonsistensi dari program- program pengendalian banjir yang dibuat oleh pemerintah, baik Pemprov DKI maupun pemerintah pusat. Sejak banjir besar tahun 2002, tidak ada langkah strategis yang implementatif di lapangan.

Contohnya, konsep Megapolitan serta berbagai aturan atau keputusan menyangkut penataan wilayah Bogor, Puncak, dan Cianjur dalam upaya mengatasi banjir dari wilayah hulu, baik dalam bentuk keputusan presiden (keppres), peraturan presiden (perpres), rancangan perpres atau aturan lain. “Tidak ada yang jalan sampai hari ini,” ujar Hariadi dan Daroyni.

Berbagai gagasan untuk mengurangi sumber banjir di Jakarta juga hanya berakhir sampai gagasan. “Contohnya Ciliwung Bersih, sampai sekarang Ciliwung masih tumpukan sampah,” ujarnya. Demikian pula janji normalisasi 13 sungai serta waduk dan situ. Menurut mereka, mandulnya semua prakarsa mengatasi banjir Jakarta adalah bentuk nyata kegagalan birokrasi pemerintah.

“Pola-pola penanganan banjir yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Sutiyoso. Jadi tidak ada sesuatu yang baru yang dilakukan oleh Fauzi. Sampai sekarang tidak ada evaluasi terhadap penanganan banjir sebelumnya dan contingency planning menghadapi ancaman banjir yang akan datang. Kalau cara penanganannya tak jauh berbeda seperti tahun kemarin, bencana banjir akan tetap menjadi ancaman paling serius di Kota Jakarta,” ujar Daroyni.

Kebijakan yang ditempuh pemprov, baik dari sisi penganggaran, kebijakan tata kota dan perilaku birokrasi, menurut Daroyni dan Hariadi, menunjukkan pemerintah tidak pernah belajar dari bencana-bencana banjir sebelumnya, dan tidak menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk memprioritaskan penanganan banjir. DPRD bisa begitu gigih ngotot soal tunjangan gaji, tetapi soal banjir nyaris tak kedengaran suaranya.

Kondisi yang dihadapi Jakarta sebenarnya hanya ekses dari kebijakan Pemprov DKI yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi tinggi ketimbang kualitas dari pembangunan itu sendiri. Pertumbuhan dicapai dengan menghancurkan lingkungan. Pembangunan mega-megaproyek besar yang mengabaikan keseimbangan tutupan lahan hanya salah satunya.

Sosio-ekonomis

Tetapi jelas Pemprov DKI bukan satu-satunya yang pantas dipersalahkan di sini. Banjir dan hancurnya lingkungan Jakarta bukan semata-mata karena kebijakan Pemprov DKI. Jakarta juga korban kebijakan pembangunan nasional yang terlalu berpusat di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya.

Selain minimnya wawasan dan kepedulian birokrasi dan warganya pada lingkungan, bencana banjir dan pertumbuhan Jakarta yang cenderung tak terkendali hingga melebihi daya dukung ekologisnya tidak bisa dilepaskan dari fenomena urbanisasi yang diakibatkan oleh orientasi kebijakan pembangunan nasional ini.

Karena kemiskinan, puluhan ribu penduduk—sebagian besar pendatang—terpaksa mengokupasi wilayah-wilayah resapan air dan menghuni bantaran-bantaran sungai. Ditambah kebiasaan masyarakat Jakarta yang suka menyampah, ini menjadi sumber penting penyebab banjir di Jakarta. Sekitar 40 persen dari 6.000 ton sampah yang dibuang lebih dari 12 juta penduduk Jakarta setiap harinya dibuang ke sungai.

Anehnya, upaya pengendalian banjir yang dilakukan pemerintah cenderung menekankan pada perbaikan infrastruktur semata dan mengabaikan faktor sosio-ekonomis ini. Banjir bukan datang secara dadakan, tetapi dampak dari salah urus ekosistem dan infrastruktur tata air perkotaan, dan kebijakan lain yang cenderung meminggirkan orang dan lingkungan selama berdekade-dekade.

Masyarakat hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan. Akibatnya, masyarakat juga cenderung merasa tidak berkepentingan untuk ikut menjaga lingkungannya.

Dalam kasus banjir, itu antara lain sangat kelihatan dari respons mereka yang cenderung berusaha mencari selamat sendiri-sendiri, antara lain dengan berlomba-lomba meninggikan rumah untuk mencegah banjir masuk ke tempat tinggal mereka. Mereka yang miskin tak punya pilihan lain kecuali beradaptasi dan berkompromi dengan banjir yang setiap kali mampir.

Sampai sekarang, tidak jelas peran pemerintah pusat dalam ikut memecahkan problem Jakarta, termasuk persoalan banjir ini. Salah satu contohnya, komitmen pendanaan Rp 9,5 triliun untuk 10 tahun guna mengatasi banjir Jakarta, yang sampai sekarang tidak jelas tindak lanjutnya.

Pascabanjir besar 2002, pemerintah pusat melalui Bappenas juga menganggarkan dana Rp 15 triliun untuk mengatasi banjir Jakarta dalam 10 tahun, atau Rp 1,5 triliun per tahun. Namun, reaksi publik waktu itu sangat negatif terhadap rencana ini. Mereka menduga dana ini akan kembali di korup oleh oknum pemerintah seperti terjadi pada proyek-proyek lain sebelumnya. Akibatnya, nasib program tidak jelas.

Pada 2007, kembali berembus dugaan manipulasi dana pembebasan lahan untuk Banjir Kanal Timur. Lamban dan korupnya birokrasi membuat masyarakat pun semakin kehilangan kepercayaan dan keyakinan pada kemampuan dan keseriusan pemerintah untuk mengatasi banjir Jakarta.

Sumber: Kompas, 10 November 2007

Banjir Kepung Kota-kota Kita

Banjir telah menjadi satu titik yang hendak dituju oleh kota-kota kita di daerah, dengan Jakarta sebagai “pemimpinnya”. Saat ini hampir semua kota di Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi dihantui banjir. Penyebabnya memang beragam, tetapi semuanya menunjukkan pada ketidaksigapan kita menata lingkungan.

amis (8/11), Sungai Mempawah meluap di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hulu, Pontianak, Kalimantan Barat. Sedikitnya 80 keluarga diungsikan. Bulan sebelumnya, lebih dari 1.000 rumah warga di Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, terendam air setinggi 1,5-2 meter. Kerusakan hutan di kawasan hulu sungai-sungai di Kalimantan Barat menjadi penyebab banjir yang melanda kawasan ini.

Di Jawa Tengah, hujan deras yang mengguyur pada Rabu lalu telah menyebabkan bencana banjir dan longsor di sejumlah desa di Kecamatan Ayah, Kebumen. Lebih dari 100 rumah dilaporkan rusak.

Banjarmasin, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, selalu menjadi langganan banjir. Peristiwa terakhir, banjir melanda kawasan ini pada akhir Juli lalu. Harap dicatat, peristiwa itu adalah yang ketiga kalinya dalam dua bulan terakhir. Banjir akibat hujan yang turun dalam tiga hari merendam 300-an rumah di Desa Jilapatan dan Asam-asam. Tidak ada korban jiwa, tetapi ratusan warga terpaksa mengungsi.

Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kalsel menilai, enam dari 12 daerah aliran sungai pada empat kabupaten di provinsi itu dalam keadaan sangat kritis. Kondisi itu diakibatkan hilangnya sebagian besar hutan yang berfungsi sebagai penyangga dan kawasan penyimpan air bagi sungai. Kini, keenam sungai tersebut mengalami pendangkalan yang cukup serius. Keenam daerah aliran sungai (DAS) itu kerap kekeringan pada musim kemarau dan tak bisa menampung luapan air saat musim hujan.

Di Medan, banjir bisa dipastikan terjadi tiap tahun. Rabu (19/9) dini hari, banjir akibat luapan Sungai Deli sedikitnya telah merendam ratusan rumah di enam kelurahan. Ketinggian air mencapai dua meter. Humas Pemerintah Kota Medan, Arlan Nasution, mengatakan, banjir di Medan susah diatasi karena sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. “Kami hanya bisa antisipasi kemungkinan jatuhnya korban,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah dinilai membiarkan kerusakan DAS Deli, khususnya di Kota Medan. Akibatnya, banjir semakin besar dan sering terjadi di beberapa daerah yang memang menjadi langganan banjir.

Wilayah “endemis”

Fakta di atas hanya sebagian kecil dari bencana banjir yang sempat muncul di media massa. Masing-masing desa dan kota punya catatan panjang, terutama terkait derita yang harus dipikul warganya di balik genangan air yang merendam wilayah hunian mereka. Kota Semarang adalah salah satunya.

Beruntung Kota Semarang memiliki orang seperti Jongkie Tio. Pemilik Restoran Semarang itu dikenal memiliki koleksi foto-foto lama Kota Semarang. Salah satunya yang dimuat dalam bukunya Kota Semarang dalam Kenangan (tanpa tahun terbitan). Dalam foto hitam putih tahun 1920 itu tampak jelas Stasiun Tawang di kawasan Semarang Utara itu kebanjiran. Riak-riak genangan air di halaman stasiun yang berdiri tahun 1914 itu membuat halaman stasiun seperti lautan.

Sekarang, 87 tahun kemudian, stasiun itu masih tergenang saat musim hujan. Saat awal hujan deras yang berlangsung antara satu hingga dua jam, Kamis (1/11) malam, halaman luar dan teras dalam stasiun kembali tergenang air. Pengelola stasiun sampai membuat “jembatan” darurat dari kayu untuk membantu penumpang naik ke kereta api.

Hingga Kamis siang, sejumlah wilayah “endemis” banjir masih tergenang walaupun matahari bersinar terik. Sebutlah seperti daerah di Jalan Ronggowarsito yang menuju Pelabuhan Tanjung Emas, atau di sekitar rel Jalan Raya Kaligawe. Padahal, kedua lokasi itu merupakan daerah vital. Akses menuju Pelabuhan Tanjung Emas untuk arus penumpang dan perdagangan barang ekspor impor praktis terhenti. Jalan Raya Kaligawe adalah akses utama jalur pantai utara Jawa Tengah.

Salah satu kawasan industri di Kota Semarang, Lingkungan Industri Kecil (LIK) Bugangan, juga kebanjiran. Beberapa perusahaan terpaksa harus bekerja di atas genangan air.

Bengkel BJ di Blok X, LIK Bugangan, air yang sudah semata kaki dirasa mengganggu usaha mereka. Sejak Jumat, belum ada satu pun pelanggan yang datang mereparasikan mobilnya. Dalam kondisi normal, paling tidak setiap hari ada 6-12 mobil yang diperbaiki.

“Jalan masuk saja sudah tergenang air, mana ada pelanggan yang mau masuk ke sini,” kata Andi Susanto, pemilik Bengkel BJ.

Seusai hujan deras yang mengguyur Kota Semarang pada Kamis malam lalu, jalan-jalan dan permukiman di 12 kelurahan pada enam kecamatan—dari 16 kecamatan di Kota Semarang—tercatat terendam air. Bahkan, Kecamatan Semarang Tengah yang terkenal dengan kawasan “Simpang Lima”-nya juga digenangi air setinggi 30-70 sentimeter. Puluhan pengendara sepeda motor terpaksa menuntun tunggangan mereka dan pengendara mobil terpaksa membayar orang untuk mendorong mobilnya.

Kepala Subdinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Fauzi berpendapat, banjir di Kota Semarang beberapa hari terakhir ini bukan karena luapan sungai. Banjir itu disebabkan mampatnya saluran-saluran di perkotaan karena sampah dan endapan lumpur.

“Kali Semarang sebagai pusat buangan air dari saluran-saluran tengah kota tidak meluap, bahkan tidak berada di titik tertinggi tanggul. Hal itu membuktikan saluran-saluran tersumbat sampah,” kata dia.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan Kota Semarang, produksi sampah di Kota Semarang saat ini 4.651 meter kubik. Hal itu diperparah dengan jumlah sampah yang tidak terangkut.

Tahun 2005, Dinas Kebersihan Kota Semarang tidak mampu mengangkut sekitar 1.500 meter kubik sampah per hari. Apabila satu truk kontainer berisi 10 meter kubik, berarti sampah yang tidak terangkut ada 150 truk per hari.

Pada 2007, sampah yang tidak terangkut melonjak dua kali lipat menjadi 3.000 meter kubik. Hal itu menunjukkan sampah yang tidak terangkut ada 300 truk per hari. Beberapa sampah yang tidak terangkut itu diperkirakan tersebar di tempat buangan liar dan saluran-saluran di permukiman.

Banjir struktural

Pada umumnya, banjir itu disebabkan masalah struktural. Struktur Kota Semarang yang terdiri atas 60 persen kawasan perbukitan dan 40 persen daerah dataran rendah membuat kota ini memang hidup dengan banjir, terutama di Semarang bawah.

Secara struktural, kota ini juga dilalui 32 sungai yang setiap saat dapat meluap. Dua banjir kanal yang dibuat pada abad ke-19 oleh pemerintahan Hindia Belanda, yakni Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat, semakin tidak mampu menampung air karena sedimen yang dibiarkan menumpuk.

Ada dua masalah lagi yang melengkapinya, yakni penurunan tanah di Kota Semarang yang mencapai 1-20 sentimeter setiap tahun dan naiknya permukaan air laut 3-11 milimeter per tahun. Oleh karena itu, tak heran di Semarang dikenal istilah rob, yang mungkin kurang dikenal di luar Kota Semarang, yakni limpasan air laut ke daratan.

Ringkasnya, kata Robert J Kodoatie—ahli hidrologi dari Universitas Diponegoro—banjir di Kota Semarang tidak sekadar disebabkan sampah dan endapan lumpur. Banjir itu disebabkan juga perubahan tata guna lahan dari hutan menjadi permukiman, penurunan tanah, pengambilan air tanah, dan pengurukan daerah tambak.

Untuk menangani banjir di Kota Semarang, lanjut Robert, Pemerintah Kota Semarang dapat menerapkan dua cara, yaitu adaptasi dan mitigasi. Adaptasi sangat cocok diterapkan di kawasan Semarang bagian utara yang membentang dari Banjir Kanal Barat hingga Banjir Kanal Timur.

“Adaptasi berarti mau menerima kenyataan bahwa kawasan itu selalu banjir. Masyarakat di kawasan itu tidak dapat lepas dari banjir, tetapi harus hidup bersama banjir,” katanya.

Salah satu sistem adaptasi yang dapat diterapkan adalah konsep water front city. Konsep tersebut menghendaki masyarakat membuat rumah panggung dengan kondisi air di sekeliling mereka bersih.

Untuk menerapkan konsep ini, Pemkot Semarang perlu menyosialisasikan dan menjadi pemain utama penerapan konsep itu. Pemerintah dapat mencoba konsep itu di salah satu kawasan di Semarang bagian utara sebagai media percontohan.

Adapun mitigasi atau penanggulangan bencana, lanjut Robert, dapat diterapkan baik di Semarang bagian utara (Semarang bawah) maupun Semarang bagian selatan (Semarang atas). Di Semarang bagian bawah, pemerintah dapat memperbaiki sistem drainase kota dan pengerukan sungai-sungai. Di Semarang bagian atas, pemerintah dapat membuat daerah tangkapan air, seperti embung, sumur resapan, dan waduk.

Boleh jadi, resep serupa juga bisa diterapkan di kota-kota lain yang ada di tepi laut seperti Semarang. Meski tak harus selalu persis dalam penerapannya, paling tidak semangat dari gagasan semacam ini perlu dijadikan bahan renungan oleh para pengambil kebijakan…. (Aik/HEN/GAL/BUR)

Sumber: Kompas, 10 November 2007

Teknologi dan Kearifan Lokal

Oleh YUNI IKAWATI

Banjir bagi Jakarta adalah suatu keniscayaan setiap kali tiba masa puncak hujan pada Januari dan Februari. Maka, upaya yang mungkin dilakukan adalah menekan dampak kerugian harta benda dan jiwa raga setiap kali bencana itu melanda. Salah satunya dengan sistem prediksi dan peringatan dini banjir.

Jakarta rawan banjir. Predikat bagi ibu kota negeri ini telah lama tersemat, bahkan sejak masa kolonial dulu. Ancaman itu dapat segera terlihat dari banyaknya sungai yang melintasinya. Jumlahnya sampai 13. Padahal, wilayah kota metropolitan ini tidak seberapa luas, hanya sekitar 600 kilometer persegi.

Potensi meluapnya air sungai-sungai itu pada musim hujan juga ditunjang dengan topografi wilayah Jakarta yang landai karena terbentuk dari endapan material yang dibawa dari hulunya di pegunungan, antara lain di Bogor-Puncak-Cianjur.

Kondisi inilah yang mendorong Pemerintah Hindia Belanda ketika itu telah memikirkan cara penanganan banjir di Jakarta. Dari Laboratorium Hidrodynamisch yang didirikan tahun 1936 oleh Departement voor Verkeer en Waterstaat—kini bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air atau Puslitbang SDA—muncul rancangan sistem pengendalian banjir yang terdiri dari tiga zona, yaitu barat, tengah, dan timur.

Untuk itu, pola arus 11 sungai diarahkan ke Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur, yaitu pada jalur aliran Sungai Ciliwung dan Cisadane. Dengan adanya sistem drainase seperti itu diperkirakan dapat mengurangi ancaman banjir yang disebabkan karena lonjakan debit air dari hulu.

Sayangnya, rencana pembangunan kanal banjir yang telah tersusun puluhan tahun lalu itu belum juga terealisasi, khususnya untuk kanal timur.

“Pelaksanaan pembangunan sistem kanal banjir di DKI ibarat berjalan merayap, namun perubahan tata guna lahan di kawasan hulu dan hilir berlari cepat,” ujar Kepala Puslitbang SDA Departemen Pekerjaan Umum Eddy A Djajadiredja, Rabu (7/2).

Bahaya banjir itu selama ini diketahui terjadi karena lonjakan debit atau volume air sungai dari kawasan hulu dan hujan lokal pada masa puncak hujan bulan Januari-Februari. Belakangan kuantitas air itu kian meningkat sejalan dengan berkurangnya tutupan hutan dan daerah vegetasi di hulu dan hilir karena berubah menjadi daerah permukiman dan industri.

Kondisi ini sulit dipulihkan mengingat konflik sosial yang harus ditanggung bila harus menggusur permukiman yang sudah telanjur berdiri di sana.

Selain itu, dari sisi sistem drainase juga muncul masalah penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah, tidak adanya penanganan sedimentasi di daerah aliran sungai, saluran makro dan mikro, serta pembuangan sampah ke badan sungai kian memperburuk dampak banjir.

Banjir 2007

Banjir yang terjadi di Jakarta belakangan ini diduga kuat akibat faktor tersebut, yang menyebabkan sekitar 40 persen wilayah kota ini kini tergolong rawan banjir. Pantauan di 11 pos pengamatan hujan milik Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), seperti dijelaskan Achmad Sasmita, Kepala Bidang Analisa Meteorologi BMG, menunjukkan, hujan yang terjadi pada Jumat (2/2) malam lalu mencapai rata-rata 235 mm, bahkan tertinggi di stasiun pengamat Pondok Betung mencapai 340 mm.

Hujan rata-rata di Jakarta yang mencapai 235 mm itu sebanding dengan periode ulang hujan 100 tahun dengan probabilitas kejadiannya 20 persen. “Bahkan, curah hujan 340 mm di Pondok Betung itu sebanding dengan curah hujan dengan periode ulang 200 tahun,” ulas Kepala Balai Hidrologi Departemen PU Agung A Ibrahim.

Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk menurunkan muka air genangan akibat hujan lebat di beberapa wilayah DKI, dan mempercepat penurunan muka air banjir di sungai serta mempersingkat surutnya genangan di Jakarta. Dari segi konstruksi, harus dilakukan perencanaan ulang sistem drainase, yaitu memperbanyak lubang pembuangan air dari badan jalan.

Untuk daerah yang lebih rendah permukaan tanahnya dibandingkan dengan muka laut, diperlukan pompa dorong agar aliran air sungai dapat lebih cepat masuk ke laut.

Waduk-waduk retensi perlu dikeringkan menjelang musim penghujan tiba sehingga dapat menampung lebih banyak air hujan saat puncak hujan. Dan yang lebih penting, meningkatkan kriteria desain saluran yang ada dari desain untuk periode ulang banjir 25 tahun menjadi 50 tahun atau 100 tahun.

Sistem peringatan dini

Berdasarkan kajian Balai Hidrologi dan Tata Air itu juga dibuat solusi pengendalian banjir secara menyeluruh, yaitu berupa rencana sistem pengendalian banjir kiriman, banjir lokal, banjir di sungai, di saluran makro dan mikro. “Dalam penanggulangan banjir di DKI, jaringan sungai diskematisasikan dalam 10 sistem dengan tiga wilayah tata air, yaitu di barat, tengah, dan timur,” ujar Agung.

Metode yang digunakan terdiri dari gabungan beberapa model hidrologi dan hidrolik yang dipadukan dengan sistem informasi geografis agar dapat dilakukan analisis spasial tiga dimensi. Model elevasi yang dapat menginformasikan tinggi genangan banjir bila digabungkan atau di-overlay dengan peta wilayah kelurahan dapat menunjukkan luas genangan tiap kelurahan untuk berbagai periode ulang banjir.

“Untuk memprediksi datangnya banjir dan merintis pembangunan sistem peringatan dini banjir dengan menerapkan teknologi modern,” menurut Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pembuatan Hujan Mahally Kudsy, “telah dirintis Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sejak tahun 2002, bekerja sama dengan Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung.”

Prediksi banjir ini menggunakan sistem komputer yang dilengkapi dengan program jaringan saraf tiruan yang disebut ANFIS (adaptive neuro fuzzy inference system). Metode yang digunakan mengacu pada sistem yang dikembangkan dua peneliti Jepang, M Sugeno dan T Takagi, tahun 1985.

Dengan menirukan cara kerja otak manusia, ANFIS yang menerapkan jaringan saraf tiruan dapat menemukan kesalahan dan gangguan berdasarkan data yang diterima sebelumnya dan dapat melakukan pengendalian dan dapat memprediksi terjadinya anomali, misalnya lonjakan tinggi muka air atau curah hujan.

Pengembangan prediksi banjir juga dirintis Kedeputian Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT bekerja sama dengan Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology atau Jamstec, ungkap Fadli Syamsudin, peneliti BPPT yang juga koordinator tim peneliti Indonesia pada program kerja sama yang disebut Harimau (hydrometeorological array for intraseasonal variation monsoon automonitoring) yang diluncurkan Selasa (6/2).

Dengan memasang radar doppler (C-band Doppler Radar) di Serpong, pergerakan dan pertumbuhan awan hujan di atas Jakarta terpantau setiap 6 menit. Ditambah pemasangan alat tomografi di badan sungai yang memantau debit air di bagian hulu Sungai Ciliwung, kejadian banjir dapat diketahui bahkan 12 jam sebelum kejadian.

Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah penyebaran informasi atau peringatan dini bahaya banjir kepada masyarakat, misalnya lewat media TV, Radio, SMS, pengeras suara di masjid, hingga sirene yang bekerja secara telemetri yang dipasang di sepanjang bantaran sungai dan lokasi lain yang rawan banjir.

Selain menggunakan teknologi informasi dan komunikasi modern, cara tradisional pun harus diangkat kembali dengan memadukan peran teknologi dan kearifan lokal. Dengan menggunakan kentongan sebagai produk kearifan lokal dalam peringatan dini bencana, banjir bandang di Jember beberapa waktu lalu dapat menekan jumlah korban.

Sumber: http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0702/10/Fokus/3304606.htm, Kompas 10 Pebruari 2007

KEMBALI KE ILMU-ILMU ANTIBANJIR

Oleh: Ninok Leksono

“Gelombang panas dan hujan lebat akan semakin sering.” (Dokumen Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim, Paris, 2007)

Ketika bayang-bayang banjir masih menghantui banyak warga Jakarta, beberapa kearifan ilmiah dapat dipetik dari peristiwa yang amat menyesakkan dada ini. Kearifan yang dimaksud terkait dengan potensi beberapa disiplin ilmu yang relevan dengan musibah banjir, tetapi kurang diapresiasi. Ilmu-ilmu ini sesungguhnya telah dikenal tidak saja di kalangan masyarakat, tetapi juga di kalangan para pengambil keputusan, namun masih sering dilupakan dalam kehidupan sehari-hari, yang akibatnya lalu terjadi berbagai bencana, termasuk banjir.

Yang pertama tentu saja soal-soal cuaca. Dalam hal ini, media massa perlu memperbanyak dan mempersering menerbitkan laporan tentang ilmu cuaca agar masyarakat semakin terbiasa. Di dunia internet, The Franklin Institute, misalnya, punya situs yang secara komprehensif menyediakan berbagai info tentang cuaca yang bisa digunakan oleh pelajar, mahasiswa, pendidik, pemimpin, dan mitra kerja sama.

Di situs itu pula terdapat pameran tentang gejala alam El Nino, juga pemantauan Bumi (Earth Watch), weather on demand, peta cuaca, Pusat Hurricane Nasional. Selain itu, ada pula info latar belakang, antara lain tentang angin, kilat, tornado, suhu, dan pelangi. Sementara itu, untuk menghadapi cuaca buruk (severe weather), dimuat pula petunjuk keselamatan ketika menghadapi tornado, kilat, dan hurricane.

Dalam kaitan ini pula, pemahaman akan ilmu yang lebih luas dari ilmu cuaca, yakni meteorologi, juga semakin dirasakan relevan. Adanya BMG yang secara teratur memberikan prakiraan dan analisis cuaca terasa betul amat membantu, dan ke depan peranannya akan semakin besar. Oleh sebab itu, di negara dengan wilayah geografis besar dan unik, lembaga seperti BMG patut terus dikembangkan, dilengkapi sarana dan prasarananya dengan teknologi canggih, untuk mendukung aktivitasnya sehingga menghasilkan prakiraan cuaca yang lebih akurat dari waktu ke waktu.

Sekadar mengingatkan kembali, meteorologi adalah studi mengenai gerakan dan interaksi kompleks atmosfer, termasuk pengamatan gejala seperti suhu, angin, awan, dan penguapan. Atmosfer bumi-dalam sejarahnya yang panjang-telah mengalami rangkaian perubahan, misalnya saja karena sejumlah letusan gunung api besar telah menyemburkan abu dan debu ke atmosfer yang menyebabkan terjadinya pendinginan periodik iklim.

Kebutuhan untuk semakin mendalami ilmu cuaca, meteorologi, dan juga klimatologi, semakin mendesak justru ketika dewasa ini berbagai peristiwa memperlihatkan bahwa gejala pemanasan global semakin nyata. Kenyataan ini terakhir dikukuhkan dalam Sidang Panel Perubahan Iklim Antarpemerintah (IPCC) pekan lalu di Paris. Di antara fenomena alam yang diyakini akan terjadi adalah meningkatnya frekuensi gelombang panas dan hujan lebat. Tudung es kutub akan menciut; taifun dan hurricane akan menurun jumlahnya, tapi makin kuat terjangannya. Bagaimana akan menghadapi perubahan iklim seperti itu kalau untuk menghadapi yang ada sekarang ini saja sudah kedodoran?

Ekologi

Ilmu lingkungan adalah bidang yang mempelajari kaitan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Bidang yang dipelopori oleh biolog Jerman Ernst Haeckel pada tahun 1866 ini makin dirasakan relevansi dan aktualitasnya justru ketika lingkungan fisik tempat makhluk hidup berada semakin memburuk akibat ulah manusia.

Meskipun secara umum acap ditafsirkan sebagai cabang biologi, tetapi semangat ekologi adalah harmoni antara makhluk hidup dan alam. Termasuk dalam pemahaman ini tentu saja bagaimana manusia mengatur tata hubungan dan perilakunya dengan alam. Sayangnya–seperti juga disinggung oleh YF La Kahija dalam artikelnya di harian ini, Selasa (6/2) kemarin– justru semakin banyak orang yang kehilangan kapasitas untuk terhubung (connected) dengan alam, sesama, dan Tuhan.

Connectedness yang dimaksud pada era sekarang tampaknya semakin tergerus oleh ketamakan, yang membuat hutan dibabat tanpa kendali. Hal itu diperburuk pula dengan sikap melecehkan lingkungan, seperti menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, dan udara terus disemprot dengan polutan.

Menghadapi agresi manusia terhadap biosfer (sering disebut “The Fourth Envelope” setelah hidrosfer, litosfer, dan atmosfer), lapisan tipis yang terbentang dari 11.000 meter di bawah permukaan laut hingga 15.000 meter di atasnya ini makin tak berdaya. Sebagai konsekuensinya, akan makin susutlah kemampuan biosfer untuk menjalankan fungsinya menopang makhluk hidup.

Perencanaan kota

Ilmu perencanaan tata kota dan wilayah dikenal sebagai Planologi, dan disiplin ini sudah mulai menjadi satu pendidikan sejak hampir 50 tahun silam. Tahun 2004 diselenggarakan peringatan 45 tahun pendidikan planologi di Indonesia di ITB. Selain ITB, pendidikan planologi kini juga telah ada di sejumlah perguruan tinggi lain.

Perkembangan dan dinamisme perkotaan serta wilayah pada satu sisi tak bisa dihindari karena berbagai faktor, seperti jumlah penduduk yang terus bertambah dan ekonomi yang terus tumbuh. Namun, hukum perencanaan harus tetap ditaati, dan sebagaimana disiplin-disiplin lain, planologi jelas ilmu yang memberi pedoman tentang bagaimana ruang harus diatur, selain demi kemaslahatan manusia, juga agar harmoni dengan alam dapat terus dipertahankan.

Bagaimana sebaiknya lokasi industri harus ditetapkan, di mana sebaiknya untuk pertanian, bagaimana kebutuhan ideal warga bisa ditopang dengan baik oleh alam, mana kawasan hijau yang harus dipertahankan, itu antara lain wilayah planologi. Tetapi, masuk juga di dalamnya bagaimana perencanaan jalan, perumahan, sistem drainase, dan fasilitas umum lainnya.

Sebagai satu ilmu, planologi tak perlu diragukan. Munculnya istilah “daerah peruntukan” (bisa untuk perumahan atau daerah resapan) menjadi salah satu wujud upaya menata kota dan wilayah. Sayangnya setelah eksis hampir lima dekade, tidak sedikit pihak yang masih sering bertanya, “Di manakah planologi?” Misalnya ketika melihat kota-kota besar di Indonesia yang diandaikan bisa tumbuh baik dengan dukungan ilmu ini, dalam kenyataannya justru sering acak-acakan.

Tetapi, para planolog tak perlu kecil hati karena ilmu yang mereka pelajari tetap hal penting dan benar. Yang dibutuhkan adalah komitmen untuk menerapkannya secara konsekuen oleh otoritas pemerintahan, di daerah maupun di pusat.

Ilmu-ilmu yang menerangi

Ilmu cuaca, ilmu lingkungan, dan ilmu planologi jelas ilmu-ilmu yang apabila diikuti dengan penuh disiplin, besar artinya dalam upaya pencegahan banjir. Dengan memahami cuaca lebih baik, para birokrat bisa membantu masyarakat dalam merencanakan aktivitas mereka, juga membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur dan persiapan menghadapi keadaan darurat bencana. Pada sisi lain, memahami ilmu lingkungan baik untuk meningkatkan kesadaran agar senantiasa hidup harmonis dengan alam, tidak merusaknya. Sementara dengan planologi bisa diperoleh perencanaan dan penataan kota serta wilayah yang tidak saja baik bagi warga, tetapi juga selaras dengan alam.

Ilmu-ilmu tersebut telah lama hidup di negeri ini dan banyak dipelajari. Ada keyakinan kalau ilmu-ilmu tersebut diterapkan dengan baik, Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia tak perlu sengsara setiap kali mengalami banjir dahsyat. Sebaliknya juga diyakini, kalau ilmu-ilmu tersebut diabaikan, tidak menerangi mereka yang duduk di pemerintahan, bencanalah yang akan menjelang.

Kini, sambil menunggu hujan reda dan mendung pergi, ulurkan tangan ke para korban banjir. Jangan khawatir, “Post Nubila Jubila”, setelah mendung, ada kegembiraan.

Sumber: Kompas,  7 Februari  2007

Banjir dan Kesadaran yang Terlambat

BENCANA banjir bandang dan longsor di Bohorok, Sumatera Utara, masih belum hilang dari ingatan ketika berbagai daerah di Nusantara dilanda banjir dalam 10 hari terakhir. Bisa disebut, hampir seluruh wilayah di Sumatera kebagian kiriman air akibat meluapnya berbagai sungai di kawasan itu. Begitu pula beberapa daerah di Kalimantan dan Pulau Jawa.

Menjelang dan sesudah Lebaran, banjir dan longsor merenggut jiwa dan menimbulkan kerugian harta benda warga di Kabupaten Malang (Jawa Timur) dan kawasan Pelabuhan Ratu (Jawa Barat) yang menyebabkan 1.050 rumah terendam. Di Provinsi Jambi, Sungai Batanghari meluap dan menggenangi wilayah Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi, sedikitnya menyebabkan 500 hektar tanaman terendam dan tak bisa dipanen.

Banjir bukan hanya melanda daerah aliran sungai (DAS) di pedesaan, tetapi juga merambah perkotaan. Kota Palembang di Sumatera Selatan, yang memang bermula dari kawasan rawa yang ditimbun, juga dilanda banjir pada awal Desember ini. Banjir setinggi pinggang ini menggenangi ribuan rumah warga kota berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa.

Menyusul banjir yang merendam dua desa di Kabupaten Pandeglang, Banten, setelah sepekan sebelumnya dua desa di wilayah itu juga dilanda banjir. Pada saat bersamaan, Sungai Kampar di Riau meluap sehingga 1.420 rumah penduduk di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, terendam.

Bencana banjir dan longsor pun mulai mengancam Pulau Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia. Awal Desember ini, 11 sungai besar di Kalimantan Tengah meluap. Sebagian besar permukiman penduduk di daerah aliran sungai itu tergenang. Sungai Barito juga meluap, menyebabkan Kota Muara Teweh, ibu kota Kabupaten Barito Utara, terendam setinggi 1,5 meter.

Sungai Kahayan, masih di Kalteng, juga ditengarai meluap. Ketinggian air naik dari 12 meter menjadi 16 meter. Arusnya pun lebih deras sehingga alur pelayaran terganggu dan balok kayu ikut mengarus.

Hujan berkepanjangan yang mengguyur Kalimantan dua pekan terakhir antara lain menyebabkan ruas jalan Kota Sintang dan Putussibau di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sepanjang 265 kilometer, rusak parah dan nyaris tak bisa dilalui. Kendaraan terjebak, tak bisa melanjutkan perjalanan.

Kamis pekan lalu jalur darat menuju pedalaman Dayak Meratus di Kalimantan Selatan longsor di beberapa titik. Akibat diguyur hujan beberapa jam saja, Sungai Alai yang melewati Kecamatan Batang Alai Timur hingga Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel, langsung meluap, memutus akses jalan darat menuju pedalaman, dan Kota Barabai sewaktu-waktu terancam banjir. Keganasan Sungai Panghiki yang menjadi bagian DAS Alai menyebabkan jebolnya bendungan pembangkit tenaga listrik di Kiu.

Pada saat hampir bersamaan, Sungai Mempawah di Kalimantan Barat juga meluap. Sebanyak 784 rumah yang dihuni 928 keluarga di tujuh dusun di dua desa, Kecamatan Mempawah Hilir, terendam air setinggi 50 cm-180 cm.

Di Purbalingga, Jawa Tengah, hujan deras yang mengguyur Kamis pekan lalu membuat Sungai Ranu dan Sungai Lebak meluap. Sebanyak 306 rumah di dua desa terendam air setinggi 1-1,5 meter. Hujan yang terus-menerus mengguyur sejak Sabtu hingga Minggu (7/12) malam juga menimbulkan genangan air di berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas di selatan Kota Banyumas pun ikut tergenang.

MEMANG, musibah banjir dan longsor sejauh yang dilaporkan tidak “sedramatis” bencana yang menimpa kawasan Bohorok di Kabupaten Langkat, Sumut, awal November 2003, yang merenggut sekitar 200 jiwa tewas.

Meski demikian, longsor dan banjir tetap merupakan bencana yang menimbulkan kerugian harta benda. Rumah rusak dan tanaman pertanian tak bisa dipanen. Belum lagi akses ke daerah bencana putus sehingga terisolasi. Seperti dialami 4.952 penduduk di tujuh desa di Kampar, Riau, yang terancam kelaparan setelah dua jembatan menuju ke daerah itu putus.

Bencana banjir atau longsor akan merusak prasarana seperti jalan dan jembatan. Untuk memperbaikinya perlu waktu, sedangkan dana sering kali tidak bisa diperoleh dalam seketika. Jika genangan banjir berlangsung beberapa lama dan menyebabkan warga terpaksa mengungsi, akan menimbulkan persoalan sosial sendiri.

Terlepas dari persoalan itu muncul pertanyaan, kenapa musibah banjir, juga longsor, seolah-olah terjadi “serentak” di berbagai daerah belakangan ini. Jawaban yang paling masuk akal adalah sebagian besar wilayah di Tanah Air kita saat ini tengah mengalami musim penghujan, setelah agak “terlambat” dari kebiasaan.

Musim penghujan masih akan berlangsung empat bulan lagi. Ini, bagi sebagian wilayah rawan bencana (banjir dan longsor), menjadi peringatan untuk waspada dan melakukan langkah-langkah antisipasi.

Kesadaran itu antara lain menyangkut tidak terkendalinya pembangunan permukiman di perkotaan, pengalihan fungsi lahan, ataupun pembabatan hutan di wilayah penyangga, yang semua pada intinya tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Seperti ancaman banjir dan longsor di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, sebagai akibat pembabatan hutan.

Koordinator Aliansi Meratus Muhammad Saleh menegaskan, kondisi di hulu Meratus saat ini benar-benar kritis dan harus diselamatkan. Mengenai pembangunan bendungan untuk menahan limpahan air (banjir) DAS Meratus, oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA) Kalsel Yasir Al Fatah, dinilai sebagai percuma. Lebih baik menyelamatkan hutan-hutan di Pegunungan Meratus daripada membangun bendungan. (Tim Kompas

URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/08/UTAMA/726935.htm

Sumber: Kompas, 08 Desember  2003

Ancaman Banjir Berada di Sekitar Kita

APAKAH sudah begitu menakutkannya bahaya banjir itu sampai harus diangkat dalam ulasan kali ini? Kalau kita bandingkan dengan banjir yang terjadi di Marseille, Perancis, atau Melbourne, Australia, memang belum ada apa-apanya.

Banjir di Marseille bukan hanya merusak ribuan hektar tanaman pertanian, tetapi juga menyebabkan beberapa orang tewas. Sementara banjir yang tiba-tiba melanda Melbourne digambarkan membuat beberapa pengendara mobil harus naik ke atas kap mobilnya untuk menunggu datangnya bantuan.

Dalam kasus kita di Indonesia, banjir yang terjadi belumlah sehebat yang terjadi di dua negara maju itu. Namun, seperti digambarkan laporan Kompas hari Senin, begitu banyak tempat yang sudah menderita karena banjir.

UNTUK memberikan gambaran yang jelas, mari kita lihat daerah-daerah yang dilanda banjir itu. Mulai dari yang paling utara, kita tentunya belum lupa banjir bandang yang melanda kawasan wisata alam Bohorok di Sumatera Utara, yang menewaskan sekitar 200 orang.

Kemudian banjir ternyata juga melanda Provinsi Jambi karena meluapnya Sungai Batanghari. Setidaknya 500 hektar tanaman penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi tidak bisa dipanen. Dilaporkan pula, banjir melanda ibu kota Sumatera Selatan, Palembang, serta Kabupaten Kampar, Riau, yang merendam sedikitnya 1.420 rumah penduduk.

Di wilayah Pulau Jawa, banjir dilaporkan terjadi mulai dari wilayah Pandeglang, Banten, hingga Malang, Jawa Timur. Sementara di wilayah Kalimantan, banjir terjadi mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Kalimantan Tengah.

KECUALI banjir di Bohorok, memang belum ada korban tewas yang dilaporkan akibat banjir di tempat-tempat lain itu. Namun, banjir tersebut jelas telah membuat banyak keluarga harus kehilangan harta benda dan rumah yang mereka huni pun membutuhkan perbaikan sebelum bisa ditempati kembali.

Hal yang paling berat dari akibat banjir itu adalah faktor kesehatan. Lumpur yang terbawa oleh banjir merupakan tempat berkembang biak paling baik dari bakteri-bakteri yang bisa menurunkan kualitas kesehatan.

Apalagi kalau kita ingat, setelah banjir melanda, biasanya tidak tersedia cukup air bersih yang bisa dipergunakan baik untuk membersihkan badan, pakaian, maupun untuk kebutuhan hidup.

KALAU sekarang kita ingatkan persoalan ancaman banjir ini, setidaknya kita ingin mengajak semua pihak untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi di depan. Peluang terjadinya bencana banjir sangatlah besar karena pada bulan-bulan mendatang curah hujan akan semakin tinggi, sementara seperti kita selalu ingatkan, daya dukung lingkungan sekitar kita tidak memadai lagi untuk mencegah terjadinya banjir itu.

Antisipasi itu dimulai dari sesuatu yang paling mudah, yakni setiap pemimpin daerah yang daerahnya biasa dilanda banjir, misalnya, menentukan lokasi yang paling baik untuk menampung ratusan atau ribuan orang yang harus mengungsi karena banjir kelak. Bukan hanya lokasi yang tinggi dan mudah dijangkau, tetapi cukup ada naungannya dan tersedia fasilitas mandi, cuci, kakus, yang memadai.

Lebih baik lagi jika ditetapkan orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempersiapkan menyelamatkan para korban banjir. Mereka harus menyusun semacam prosedur operasi standar, yang menjadi pegangan setiap anggota dalam bertindak, sekaligus menyiapkan peralatan-peralatan standar yang dibutuhkan untuk menangani korban banjir.

SUDAH saatnya bagi kita untuk bekerja lebih tersistematis. Apalagi banjir itu merupakan langganan setiap tahun dan akan terus terjadi, sepanjang kita belum memperbaiki kondisi lingkungan sekitar ini.

Pemerintah pusat tentunya tidak boleh ketinggalan untuk bersiap diri. Setidaknya, biaya-biaya tak terduga harus betul-betul dianggarkan dan kebutuhan pokok para korban banjir segera disediakan.

Masyarakat tentunya akan dengan ringan tangan mengulurkan bantuan bagi saudara-saudara mereka. Hanya saja, semua itu harus dikoordinasikan agar tidak menjadi sesuatu yang mubazir, tetapi benar-benar membangkitkan rasa senasib sepenanggungan, mengentalkan rasa kesetiakawanan nasional.

YANG juga harus mulai kita pikirkan adalah bagaimana membantu para korban banjir untuk bisa menata kembali kehidupannya setelah bencana lewat. Sering kali kita hanya memikirkan membantu pada saat musibah tiba, tetapi lupa bahwa setelah bencana lewat, mereka pun membutuhkan modal untuk memulai kembali kerja mereka.

Pada negara-negara yang lebih mapan, pemerintah pusat biasanya memberikan ganti rugi secara penuh kepada para korban. Pemerintah AS, misalnya, selalu membayarkan perolehan yang biasanya diterima petani ketika terjadi banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Mississippi. Dengan modal itulah, petani AS selalu bisa memulai kembali untuk kerja mereka, setelah bencana terjadi.

Kita jarang sekali melakukan hal itu. Alasannya, selalu pemerintah tidak memiliki anggaran. Padahal, itulah yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan di negeri ini semakin menjadi karena para petani itu tidak mempunyai modal lagi untuk melakukan kegiatannya.

KITA jujur sangat membutuhkan pemimpin yang memahami betul akan bangsanya. Pemimpin yang paham bahwa sebagian besar dari warga bangsa ini adalah petani. Ketika terjadi bencana alam, mereka pulalah yang paling menderita.

Yang mereka butuhkan hanyalah keberpihakan yang jelas. Ketika kita berpihak kepada mereka, maka masa depan bangsa ini pasti akan lebih terjamin. Mengapa? Karena mereka bukan hanya akan memenuhi kebutuhan pangan dari seluruh bangsa ini, tetapi menciptakan juga ketenangan sosial.

URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/09/opini/728339.htm

Sumber: Kompas, 09 Desember 2003

Banjir Air, Banjir Reformasi

MUSIM hujan belum mencapai puncaknya, namun bencana banjir sudah melanda sejumlah kawasan produktif, seperti daerah pertanian di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatera, dan Kalimantan. Malah di Jakarta, tempat bergulirnya 80 persen duit republik, banjir sudah sangat mengganggu aktivitas ekonomi karena melanda banyak wilayah. Padahal, banjir pada Selasa (30/12) malam, misalnya, dari 13 sungai yang mengaliri etalase negeri ini, hanya Kali Sunter yang meluap. Dibandingkan dengan serangkaian bencana yang mungkin muncul di republik ini, banjir dan longsor diprakirakan menjadi ancaman terbesar sepanjang tahun 2004.

KERUSAKAN hutan yang dahsyat di kawasan hulu sungai dituding sebagai penyebab utama bencana itu. Departemen Kehutanan mengakui, laju kerusakan hutan seluas 1,6 juta hektar per tahun (1985-1997) telah meningkat tajam di era reformasi menjadi lebih dari 3 juta hektar per tahun (1998-2001). Malah, di era otonomi daerah, salah satu agenda reformasi yang juga “kebanjiran” itu, hutan menjadi sasaran overexploitation yang melampaui ketahanannya, baik tersistem maupun penebangan hutan secara liar (illegal logging).

Kerusakan hutan lebih merupakan cermin dari kondisi republik ini. “Sekarang ini mana sih sektor yang beres, enggak ada. Kita sedang berada dalam masa transisi struktur sosial dari sebuah “kerajaan” menuju struktur sosial yang demokratis, tetapi struktur itu belum terbentuk. Yang ada, anarki. Ketika kita menertibkan, kita dimusuhi masyarakat, didemo, pos kita dibakar,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Koes Saparjadi.

Begitu reformasi bergulir, nilai-nilai sosial juga bergeser. Ironisnya, kepatuhan pada hukum justru semakin pudar. Dalam kondisi seperti itu, pengelolaan sumber daya alam berjalan kurang efektif. Bukan sistem pengelolaan yang salah, tetapi lingkungan di mana kita harus melaksanakan sistem itu yang juga tidak mendukung.

Potret rusaknya nilai-nilai sosial bisa dilihat dari hancurnya jaringan drainase yang memperparah genangan banjir di Ibu Kota. Kesadaran warga atau aparat yang berkompeten untuk memelihara jaringan pembuang air itu semakin samar-samar. Buruknya sistem drainase dan banyaknya sampah yang menyumbat saluran air menyebabkan air bah menggenangi jalan-jalan protokol di Ibu Kota, yang dialiri 13 sungai itu.

Padahal, banjir secara berulang sangat merepotkan semua pihak, terutama karena menimbulkan kemacetan di mana-mana. Limpahan air menggenangi beberapa ruas jalan protokol, seperti di Jalan A Yani, Jalan Letjen Soeprapto, Jalan Kolonel Soegiyono, Jalan Yos Sudarso, Jalan Raya Gunung Sahari, Jalan Raya Mangga Dua, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan RE Martadinata, dan jalan-jalan di sekitar Pluit.

Selain merusak harta benda dan jaringan jalan bernilai miliaran atau bahkan triliunan rupiah, banjir juga telah merusak 16.327 hektar areal padi di seluruh Indonesia, 4.240 hektar di antaranya dinyatakan puso. Ribuan hektar sawah dan tambak yang hancur itu bisa dilihat di 10 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Di daerah ini saja kerugian sementara akibat bencana sekejap di pengujung tahun 2003 ditaksir lebih dari Rp 103 miliar.

Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Jafar Hafsah menyatakan, setiap tahun Departemen Pertanian mengalokasikan dana Rp 1 miliar-Rp 2 miliar untuk mengantisipasi akibat banjir. Namun, dana itu tidak cukup untuk mengganti semua kerugian petani.

BENARKAH kerusakan hutan merupakan penyebab utama bencana banjir? Benarkah hutan memiliki kemampuan maksimal (bahkan sendirian) menahan dan menginfiltrasikan sebagian besar presipitasi air hutan sehingga berapa pun besarnya curah hujan akan tetap terkendali run-off-nya? Sesungguhnya, Kehutanan sedang menghadapi dilema dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban menyangkut konservasi lingkungan, khususnya banjir yang sekarang sedang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Selama ini, berkat promosi pihak kehutanan sendiri, hal tersebut telah menjadi keyakinan masyarakat mulai dari tingkat bawah sampai pucuk pimpinan. Akibat yang kini justru diterima oleh pihak pengelola Kehutanan adalah bahwa setiap terjadi bencana banjir, tanggung jawab dibebankan kepada Kehutanan (Departemen Kehutanan/Dinas Kehutanan). “Senjata makan tuan”, itulah kira-kira ungkapan yang terlontar di lapangan.

Padahal, dalam proses pengamanan hutan, banyak pihak yang ikut berperan menentukan keselamatan hutan. “Bahkan banyak pihak pula yang selalu ’memaksakan’ keinginannya untuk mengalihfungsikan atau bahkan mengalihstatuskan kawasan hutan, dan justru Kehutanan-lah yang selalu berteriak agar hutan dilestarikan,” ujar rimbawan Transtoto Handadhari.

Ironisnya lagi, perusakan hutan semakin sulit dicegah karena berbagai alasan di luar kemampuan Kehutanan. Kerusakan hutan kemudian selalu dijadikan kambing hitam meskipun senyatanya lahan milik masyarakat atau lembaga lain di sekitar kawasan hutan tidak jarang kondisinya lebih parah, padahal seharusnya lebih memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Dalam hal terjadi bencana banjir, Menteri Kehutanan dan pejabat publik yang menangani Kehutanan selalu akan menjadi sasaran kesalahan.

Contoh paling dekat adalah ketika Menteri Kehutanan, Gubernur Jawa Barat, dan Perum Perhutani dijatuhi hukuman oleh pengadilan untuk membayar kerugian Rp 30 miliar akibat bencana longsor di Garut, Jawa Barat. Masyarakat, bahkan para cerdik pandai dan penegak hukum, tampaknya tetap enggan melihat sejarah dan proses keterjadian bencana tadi, bahwa sesungguhnya, di samping faktor alam dan lingkungan yang rusak, terdapat kebersamaan perusakan hutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif yang adil.

Memang, tidak ditutup kemungkinan pihak Kehutanan sendiri ikut “bermain” dalam kerusakan hutan tersebut ataupun paling tidak telah memberikan peluang dengan sengaja ataupun karena kelemahan aparatur maupun rendahnya integritas moral oknum-oknumnya.

Untuk itulah tampaknya Kehutanan harus mampu menunjukkan angka kuantifikasi yang sebenarnya atas peran dan kemampuan hutan dalam penyerapan air hutan, pengendalian banjir, kekeringan, dan kelongsoran secara benar. “Lebih dari itu, ke depan harus disosialisasikan kesadaran umum bahwa keamanan dan pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama yang praktik operasionalnya dilakukan oleh lembaga publik kehutanan,” ujar Transtoto yang juga Kepala Balai Pemetaan Kehutanan Jawa-Madura.

Dan benar atau tidak, bahwa hutanlah yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya banjir dan bencana lingkungan. Karena itu, selayaknya Kehutanan didukung dan dibantu dalam tugas praktis tadi. Termasuk di lingkungan kabinet ataupun lembaga legislatif yang terkadang terkesan mengucilkan pihak Kehutanan apabila telah menyangkut kebijakan pelestarian kawasan hutan.

Kasus tambang di hutan lindung, perluasan perkebunan, keinginan “reklamasi” rawa-pantai oleh pemerintah daerah, penjabaran Undang-Undang (UU) Agraria 1960, penjabaran otonomi daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999, dan lainnya adalah contoh aktual tertekannya pihak Kehutanan oleh banyak koleganya sendiri.

Kasus aktual bisa dilihat dari analisis tata ruang yang dilakukan Greenomics Indonesia di Riau. Hasil analisis itu menunjukkan, 36 titik di kawasan hutan provinsi itu telah mengalami alih fungsi dan status. Dari jumlah lokasi itu, setengahnya berada di kawasan hutan lindung, bahkan tujuh di antaranya berada dalam kondisi paling kritis.

Kondisi inilah yang menyebabkan Riau selalu dilanda banjir setiap musim hujan sejak beberapa tahun terakhir ini. Daerah yang tergenang banjir pun meluas sejalan dengan penurunan luas kawasan hutan. Saat ini, delapan kabupaten/kota terendam, meningkat dari tahun sebelumnya, tujuh kabupaten/kota.

Oleh karena itu, banjir saat ini memberikan dampak ekonomi lebih buruk, meningkat 35 persen. Total kerugian bencana tahun ini mencapai Rp 1,12 triliun atau setara dengan 57 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2003. Dengan adanya peningkatan kerugian setiap tahun itu, maka pada tahun 2006/2007 nilai kerugian akibat terjadinya banjir diperkirakan di atas Rp 2,5 triliun.

“Jika hutan tersisa di Riau tidak diselamatkan, banjir akan menjadi ’hadiah Tahun Baru’ setiap akhir tahun bagi 5,3 juta penduduk di Riau, dengan tingkat kerugian yang lebih dahsyat lagi,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi.

Dalam kaitan ini, pemerintah daerah harus segera menyusun rencana tindak yang konkret menyangkut pemberantasan praktik kejahatan hutan, seperti penebangan hutan secara liar, konversi kawasan lindung, dan pembakaran hutan. Riau tergolong daerah yang kaya, tetapi rawan secara ekologis. “Gubernur Riau harus memprioritaskan pemberantasan kejahatan hutan yang sudah sangat luar biasa,” ujar Elfian.

Penebangan hutan secara ilegal itu telah menimbulkan kerugian sangat besar bagi daerah tersebut, yaitu Rp 144,4 miliar-Rp 252,8 miliar per tahun. Padahal, pendapatan atau APBD dari hasil hutan yang berasal dari hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) tahun 2003 hanya Rp 15,5 miliar.

Pada tahun 2001, luas hutan di Riau sekitar 4 juta hektar, namun yang masih dalam kondisi baik hanya 800.000 hektar atau 21 persen dari luas total. Dengan terjadinya deforestasi yang pesat, mencapai 100.000-200.000 hektar, menurut skenario terburuk Greenomics Indonesia, tahun 2004 hutan yang tersisa 229.000 hektar atau 6,7 persen.

Untuk menghentikan kejahatan hutan, paling tidak, perlu dilakukan tiga langkah penting, yaitu mengeluarkan semacam deklarasi publik pemberantasan kejahatan hutan, membuat rencana aksi para pihak, dan membentuk sistem pengawasan publik untuk memonitor pelaksanaan rencana aksi itu. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bersama dengan organisasi nonpemerintah perlu membentuk komite para pihak dalam menangani kejahatan hutan.

DAERAH pertanian terluas yang dilanda banjir tahun ini adalah Provinsi Jambi, yakni 3.700 hektar dengan puso 1.530 hektar. Banjir terbesar dalam sejarah provinsi itu tidak terlepas dari kejahatan manusia terhadap hutan. Penebangan hutan secara membabi buta di daerah hulu sungai dan rusaknya daerah aliran sungai memberi andil paling besar dalam timbulnya musibah yang membawa sengsara bagi ratusan ribu jiwa manusia.

Sejak akhir tahun 1980-an, hutan di Jambi dieksploitasi secara besar-besaran oleh pengusaha HPH, pemegang izin hak pemanfaatan hasil hutan (HPHH), izin pemanfaatan kayu (IPK), dan lainnya dengan aneka macam nama. Saat itu, di provinsi yang dibelah Sungai Batanghari itu sedikitnya ada 32 perusahaan pemegang HPH.

Akibatnya, perilaku Batanghari-sungai terpanjang di Sumatera-berubah. Perubahan perilaku sungai ini bukan hanya pada turun naiknya permukaan, tetapi juga alur atau arah arusnya.

Air dengan cepat naik pada saat (musim) hujan datang, sebaliknya cepat surut saat memasuki musim kemarau. Di dataran rendah, seperti Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Muaro Jambi, air bisa naik satu hingga satu setengah meter sehari, begitu juga sebaliknya.

Air sungai yang berwarna kuning kecokelatan merupakan tanda banyaknya tanah, pasir, lumpur, dan material lainnya yang masuk ke dalam sungai setelah terbawa air hujan. Kini, setelah 20 tahun kemudian, hutan di Provinsi Jambi sudah punah ranah. Hanya ada dua perusahaan HPH yang masih aktif. Sebaliknya, reboisasi dan penghijauan nyaris gagal.

Pada tahun 2003, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Provinsi Jambi dilaksanakan di Kabupaten Tebo dan Bungo di areal 2.500 hektar. Karena waktunya sangat mendesak-daftar isian proyek (DIP) diterima 8 Desember 2003-kegiatan hanya dilakukan di areal seluas 250 hektar. Sisanya direncanakan dilaksanakan tahun 2004.

Uangnya belum cair, waktunya sudah habis. Jika setiap tahun GN-RHL bisa melaksanakan rehabilitasi 2.500 hektar, diperlukan 232 tahun untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis karena provinsi itu memiliki 581.539 hektar lahan kritis.

Tentu tidak hanya kegiatan eksploitasi yang menyebabkan hutan alam di Jambi habis (rusak), tetapi juga konversi untuk berbagai kepentingan, seperti perkebunan karet dan kelapa sawit, permukiman, jalan, kantor, sekolah, dan pasar.

Sekitar 600.000 hektar lahan (semula hutan) yang dicadangkan bagi berbagai perusahaan untuk dikonversi menjadi areal perkebunan kelapa sawit ternyata perkebunannya tidak terwujud. Padahal, kayu yang ada di areal yang dimaksud sudah habis ditebang. Karena ditelantarkan, masyarakat secara sporadis masuk dan menggarap lahan.

PUDARNYA kepatuhan pada hukum yang merebak di era reformasi ini juga menyebabkan inkonsistensi dalam melaksanakan tata ruang. Dirjen Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Moch Basuki Hadimuljono mengakui sikap inkonsistensi sangat menghambat pengelolaan SDA. Tata ruang yang sebenarnya baik sudah ada, tetapi tidak secara konsisten dipatuhi. Sebanyak 410 kabupaten/kota di Indonesia tidak taat melaksanakan tata ruang yang mengatur peruntukan lahan.

Semua itu terjadi justru pada saat prasarana pengelolaan SDA tidak memadai. Indonesia memiliki sedikitnya 90 satuan wilayah sungai, hanya Brantas (Jawa Timur) dan Jatiluhur (Jawa Barat) yang mempunyai prasarana waduk yang memadai. Memang ada prioritas, Batutegi, Jenebrang (Sulawesi Selatan), Bengawan Solo, Serayu Bogowonto, misalnya, yang sedikit demi sedikit sudah mulai ada waduk/pengatur, tetapi masih sangat kurang.

Penyediaan waduk menjadi suatu keharusan karena bisa mengatur air. Sering orang mengatakan, waduk tidak diperlukan, asalkan hutannya ditanami lagi. “Itu betul, tetapi kita mesti menunggu bertahun-tahun sampai hutan yang baru ditanam itu bisa berfungsi,” ujar Dirjen SDA. Pada area tangkapan (catchment area) suatu DAS, kerusakan hutan masih dapat ditoleransi sampai batas 15 persen. Jika kerusakan hutan lebih dari 15 persen, prasarana pengairan pun tidak dapat berfungsi. Waduk juga tidak berfungsi pada area DAS yang kerusakan hutan resapannya lebih dari 15 persen.

Waduk dan hutan harus saling melengkapi. Kalaupun pada waduk-waduk itu terjadi kekeringan, bukan berarti tidak berfungsi sama sekali. Akan lebih parah lagi jika tidak ada waduk, tidak ada air. Ketersediaan hutan sebagai area resapan atau tangkapan air mestinya dijamin dengan tata ruang yang ditaati.

Banjir besar yang terus berulang dengan kerugian yang luar biasa hendaknya dijadikan momentum secara sungguh-sungguh untuk menjaga kelestarian alam. Di kawasan hutan, keberadaan industri primer hasil hutan (industri kayu) perlu dikaji kembali. Harus ada keberanian untuk mengurangi konsumsi kayu, mengurangi penyerapan industri, dengan melakukan restrukturisasi atau pengurangan secara signifikan industri kayu. Harus ada keseimbangan antara kebutuhan industri dan pasokan yang bisa disediakan hutan secara lestari.

Hutan hendaknya tidak lagi dilihat sebagai SDA yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menggelembungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kerugian akibat banjir yang terjadi setiap tahun, bahkan dua hingga tiga kali setahun, sangat tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan eksploitasi hutan,” kata Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin.

Kerugian yang diderita masyarakat, baik materiil maupun moril, sungguh sangat besar. Jauh sebelum terjadi banjir, Zulkifli sudah berteriak agar para pelaku, cukong, atau penadah kayu liar dihukum mati. Sayangnya, teriakan itu bak anjing menggonggong kafilah berlalu. (nat/day/dmu)

Sumber: Kompas, 3 Januari 2004

Menghadapi Ancaman Banjir Besar

HARI demi hari di bulan Januari dan Februari memang membuat sebagian atau bahkan seluruh penduduk Jakarta deg deg plas. Pasalnya, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memprakirakan puncak tingginya curah hujan terjadi di antara dua bulan itu. Itu belum termasuk pengaruh pasang naik air laut yang mengakibatkan backwater di muara sungai. Sampai hari ini, genangan cukup besar dan luas baru terjadi sekali, yaitu saat Kali Sunter meluap pada Selasa (30/12) lalu. Namun, warga sebaiknya tetap lebih waspada.

JIKA hujan yang turun tidak meluapkan air sungai, genangan memang relatif kecil. Namun, hal itu tetap sangat mengganggu dan merugikan, karena jangkauannya sangat luas, bisa seluruh Jakarta. Jalan-jalan pun rusak dan aktivitas warga sangat terganggu.

Jika sungai-sungai sudah “mengamuk”, akibat yang ditimbulkannya menjadi sangat hebat, seperti pernah terjadi pada tahun 1996 dan 2002 yang sempat “menenggelamkan” Jakarta.

Sebenarnya, pada tahun 2003 beberapa penggal sungai memang sudah dinormalkan, antara lain dengan pelebaran dan pengerukan sungai. Kali Cipinang, misalnya, telah dikeruk dan diturap sejauh 2.500 meter. Begitu pula dengan Banjir Kanal Barat dari pintu air Karet hingga Angke. Bantaran Kali Adem juga sudah ditertibkan.

Sedimentasi di penggal Kali Sunter, Kali Item, dan Kali Buaran juga sudah dikeruk. Normalisasi waduk tahun ini sudah dilakukan di 28 lokasi. Sementara itu, normalisasi badan kali dikerjakan di 23 lokasi dengan dana Rp 53 miliar.

“Normalisasi kali dan waduk itu sangat besar manfaatnya, terutama meningkatkan kapasitas sungai. Jika hujan deras turun dengan curah hujan tinggi, air bisa dengan cepat dilepaskan di laut,” papar Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta IGK Suena.

Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Air Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur Agus Karsono Dawoed menambahkan, pihaknya juga telah menormalisasi Waduk Ria Rio di Pedongkelan, menyusul penggusuran warga yang tinggal di bantaran waduk. “Memang, sepertinya tidak ada pekerjaan apa-apa di waduk itu. Namun, malam hari pun sebenarnya kami beraktivitas, bahkan sekarang sudah selesai,” ujarnya.

Sudin PU Tata Air Jaktim juga telah membebaskan tanah dan menurap sisi saluran Tegal Amba yang akan melindungi daerah di sepanjang Jalan Kolonel Sugiono, Jaktim. Mengenai perbaikan dan pemeliharaan saluran, baik Suena maupun Agus mengatakan, tidak mungkin semuanya ditangani pemprov dan pemkot.

“Untuk saluran-saluran mikro, itu sebenarnya tanggung jawab masyarakat sendiri yang tinggal di sekitar saluran tersebut. Bahu jalan di samping saluran juga harusnya dipelihara warga. Kami ini menangani saluran penghubung, sungai, dan waduk. Dibutuhkan sumber saya yang sangat banyak jika semua kami tangani,” jelas Agus.

NAMUN, di lapangan, banyak saluran mikro yang masih tersumbat sampah, bahkan ada yang diuruk untuk didirikan lapak pedagang. Namun, warga sendiri mengeluhkan saluran penghubung yang penuh sampah dan bau. “Kalau melihat genangan setinggi mata kaki dan betis di jalan raya, tampaknya justru pemerintah yang belum optimal menormalisasi saluran dan drainase,” keluh Doni, warga Pondok Bambu.

Hujan yang mengguyur beberapa hari belakangan ini selalu menggenangi Jalan Pahlawan Revolusi. Air bahkan seperti “kebingungan” mencari tempat karena saluran mampet.

Jakarta Timur sendiri dilalui sembilan sungai, termasuk sungai kecil seperti Kali Cakung Lama, Kali Petukangan, dan Kali Baru Timur. Karena empat kali yaitu Kali Buaran, Cipinang, Sunter, dan Jati Kramat dinilai berpotensi meluapkan air, maka dibangunlah kanal memotong empat sungai tersebut hingga ke Marunda.

Sampai kini, pengerukan lahan untuk proyek Banjir Kanal Timur (BKT) masih terganjal pembebasan lahan. Dari anggaran sebesar Rp 100 miliar di tahun 2003, sekitar Rp 20 miliar belum dibayarkan.

Warga di beberapa kelurahan di Jakarta Timur, seperti Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Muara, belum sepakat dengan besarnya uang ganti rugi tanah. Bahkan, warga di Cipinang Besar Selatan terang-terangan meminta ganti rugi Rp 5 juta per meter persegi mengingat lokasi yang strategis.

“Kami di sini belasan tahun belum pernah kebanjiran. Kami bukannya menentang proyek ini. Namun kalau ganti rugi sedikit, kami mau pindah ke mana?” kata seorang warga.

Tahun ini, target pembebasan lahan ditingkatkan menjadi Rp 150 miliar, ditambah sekitar Rp 20 miliar berarti Rp 170 miliar. Melihat sulitnya membebaskan lahan warga, banyak yang pesimis proyek BKT ini akan selesai tepat waktu.

“Sebenarnya kalau konstruksi kanalnya sendiri mudah karena menggunakan teknologi yang sederhana. Kami hanya menggali sedalam empat meter atau lebih, membuat turap di sisi sungai, membuat jembatan di persimpangan dengan jalan, dan hal lain yang tidak perlu teknologi rumit,” ujar Pimpinan Proyek Banjir Kanal Timur Bambang Sucipto Yuwono.

Saat ini, penggalian sedang berlangsung di daerah Buluh Perindu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Menurut Suena, apa yang dilakukan Dinas PU untuk mengantisipasi banjir tahun lalu telah sesuai dengan program dan target. Tahun 2004, tentunya ada lagi anggaran dan upaya pengendalian banjir tahap selanjutnya, termasuk penggalian BKT.

Namun secara keseluruhan, menurut Agus, upaya pemerintah memang belum maksimal. Banyak waduk yang belum dibangun dengan ideal. Saat ini di Jakarta Timur terdapat empat waduk besar yang meliputi Waduk Ria Rio Pulo Mas, Waduk Rawa Badung, Waduk Halim, dan Waduk Kelapa Dua Wetan.

Waduk Ria Rio seluas lima hektar idealnya adalah sembilan hektar. Lalu, Waduk Kelapa Dua Wetan yang idealnya 10 hektar saat ini masih enam hektar.

Ke depan, meski masih mimpi, akan dibangun lima waduk tambahan di Makasar, Kramat Jati, Caglak, Kelurahan Tengah, dan Rorotan. Namun, untuk membangun waduk itu dibutuhkan pembebasan lahan yang tidak sedikit.

Menilik sejumlah persiapan itu, tampaknya sungai-sungai tidak akan meluapkan air dalam jumlah besar. Namun, beberapa daerah di Jakarta Utara tetap berisiko terkena backwater jika air laut pasang naik, seperti Kapuk Muara, Tanjung Priok, Pluit, Penjaringan, dan beberapa daerah lain.

Meski dapat diperkirakan, kondisi alam tetap tidak dapat dipastikan. Sebaiknya warga bersiap-siap. (IVV)

URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0401/09/metro/790983.htm

Sumber: Kompas. 09 Januari 2004

Banjir Mengepung Jakarta, Apa Peduli Kita!

PADA hari Jumat, 20 Februari, kemarin banyak karyawan terlambat tiba di kantor. Berjam-jam mereka dihadang jalan macet oleh banjir. Banjir semakin meluas di Jakarta, ibu kota negara. Banjir karena hujan sehari semalam. Air bah juga oleh kiriman air dari Bogor, Jawa Barat.

Puluhan ribu penduduk terpaksa mengungsi. Tiga warga tewas. Penyakit diare dan gatal-gatal mulai menyerang pengungsi. Banyak warga terisolir di tempat tinggalnya terkepung air. Perhatian, kepedulian, dan bantuan sangat diharapkan.

Bencana menyerang bertubi-tubi. Wabah flu burung belum lewat. Disusul demam berdarah. Perkembangannya begitu cepat sehingga oleh pemerintah diberlakukan keadaan luar biasa. Hari-hari ini meluasnya daerah Ibu Kota yang tertimpa banjir. Belum lagi gempa di Nabire, Papua, dan di Sumatera Barat. Tanah longsor di berbagai tempat.

ORANG pun bertanya, di mana pemerintah? Bahkan terlontar pula pertanyaan, di mana gerakan politik dan elite politik? Seberapa jauh ada kepedulian, perhatian, dan uluran tangan? Tampak di sana-sini, namun tidak pula terlampau nyata dan efektif.

Terus terang, pertanyaan itu terdengar di mana-mana dan semakin keras. Di mana kepedulian, perhatian, dan uluran tangan? Tandus dan gersang karena bertubi-tubinya bencana dan masalah yang menimpa. Atau bencana dan masalah silih berganti justru karena gersangnya kepedulian, perhatian, dan setia kawan kita.

SEJAUH ini curah hujan tahun ini di Jakarta tidak lebih lebat dari tahun lalu. Namun, banjir yang menimpa dan mengepung Ibu Kota lebih luas dari tahun lalu. Apa kesimpulannya? Kondisi lingkungan di Jakarta bertambah buruk. Kondisi yang bertambah buruk tidak mampu menyerap dan menyalurkan air.

Hal itu berarti, pekerjaan rumah tidak dilakukan. Tidak dilakukan oleh masyarakat, tetapi terutama juga oleh pemerintah. Meskipun demokrasi mewajibkan partisipasi warga lebih aktif, tugas menggerakkan, membuat rencana dan program yang efektif, tetap di tangan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Jakarta, terutama sejak banjir dahsyat tahun 2002, segera membuat rencana untuk mencegah dan mengatasi banjir. Berbagai rencana besar dan strategis maupun rencana yang lebih rutin disiapkan dan diumumkan kepada publik.

Seberapa jauh rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek itu sudah mulai dilaksanakan. Ataukah rencana-rencana itu terdesak oleh masalah-masalah lain yang benar dan tepat maupun yang kurang benar dan kurang tepat.

Maklumlah, kondisi Jakarta seperti halnya daerah-daerah lain terus-menerus tertimpa persoalan. Yang satu belum lenyap, sudah disusul yang lain. Belum lagi senantiasa hadirnya proyek-proyek yang lebih menjanjikan.

Prioritas tidak bisa lain kecuali harus dibuat dan dilaksanakan secara konsisten sampai di lapangan. Melakukan pekerjaan rumah sampai setuntas mungkin, itulah langkah yang harus ditempuh.

ALIBI pertama-tama dialamatkan kepada pemerintah. Biarpun bersistem demokrasi, apalagi demokrasi dalam transisi, posisi dan fungsi pemerintahan tetap menentukan. Dalam banyak hal dan persoalan, efektivitas pemerintahan lemah dan tidak berkinerja.

Pemerintah karena sosok dan gayanya juga memberi kesan kurang adanya kepedulian dan perhatian. Warga yang tertimpa musibah di Jakarta dan di daerah seperti dibiarkan sendiri. Bantuan memang memerlukan biaya. Namun, pernyataan dan gerak perhatian yang tulus, di samping tidak memerlukan biaya, sangat diperlukan warga yang tertimpa bencana.

TERDENGAR pula pertanyaan, di mana gerakan politik, partai politik, dan elite politik? Alibi mereka jelas. Sedang gencar-gencarnya mempersiapkan pemilihan umum. Pemilihan umum untuk anggota legislatif pada tingkat nasional dan pada tingkat daerah. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Jawaban itu masuk akal. Persiapan terpusat pada tingkat administratif dan teknis. Kabarnya persiapan juga disibukkan untuk mencari biaya sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Akan tetapi, bukankah, betapa pun persiapan-persiapan itu harus dilakukan, tugas pokok mereka yang bergerak dalam politik adalah menunjukkan kepedulian, perhatian, dan pelayanan kepada warga dan masyarakat.

Dalam konteks itulah, partai, elite politik, bahkan juga sementara pergerakan dan aktivis pergerakan disorot. Perhatian, sikap, dan wacananya belum menyentuh kepentingan warga dan masyarakat secara konkret.

Condong lebih kepada aktivitas dan sasaran “politik” yang tidak secara langsung atau belum langsung bertalian dengan perbaikan kondisi warga dan masyarakat sekarang. Tentu ada argumennya. Langkah strategis itu dulu. Misalnya, mencegah terpilihnya politisi bermasalah dulu.

Langkah itu diperlukan. Namun, langkah yang menunjukkan perhatian langsung kepada persoalan-persoalan mendesak yang menimpa warga dan masyarakat juga amat sangat diperlukan. Diperlukan bukan esok hari, tetapi kini dan di sini.

HUJAN tahun ini, sekurang-kurangnya di Jakarta, tidak lebih lebat dari tahun lalu. Mengapa banjir lebih dahsyat menggenangi Ibu Kota? Pastilah oleh kealpaan manusia.

Bencana bertubi-tubi, silih berganti, bahkan berebut perhatian. Mudah-mudahan kepedulian, perhatian, setia kawan, dan uluran tangan tidak semakin gersang.

Pemerintah terasa lemah dalam melaksanakan pemerintahan yang efektif, yang get things done, yang melaksanakan pekerjaan rumah secara tuntas.

Kelemahan itu terbatas pada pemerintahan atau jangan-jangan juga menghinggapi gerakan politik, partai politik, dan elite politik.

URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0402/21/opini/869587.htm

Sumber: Kompas, 21 Februari 2004

Tak Ada Kemajuan dalam Mengatasi Banjir

Ester Lince Napitupulu

Posisi geografis dan topografi Jakarta memang tidak memungkinkan ibu kota republik ini terhindar dari bencana banjir. Akan tetapi, itu mestinya tidak bisa menjadi alasan untuk tidak bekerja keras mengatasinya. Faktanya, dari tahun ke tahun persoalan banjir dan dampaknya bukannya berkurang, tetapi malah meningkat. Jumlah genangan bukannya berkurang, tetapi malah bertambah.

Mengendalikan banjir tidak bisa dilakukan sepotong-potong. Bukan pula soal pembangunan infrastruktur pengendalian banjir semata, tetapi juga harus menyinergikan dengan kebijakan tata ruang dan wilayah yang konsisten, dan perilaku manusia yang tinggal di dalamnya.

Keseringan dilanda banjir membuat warga yang tinggal di daerah rawan banjir menjadi terbiasa dengan prosesi tahunan itu. Ada yang meninggikan rumah sehingga bisa menyelamatkan barang-barang berharga, sekaligus tetap bisa beraktivitas meski air menggenangi jalan hingga rumah bagian bawah. Namun, kondisi itu tetap saja tidak mengenakan.

Bisa saja dengan mudahnya kita atau pemerintah berdalih, siapa suruh tinggal di bantaran sungai yang seharusnya bebas dari bangunan. Sungai menjadi sempit, dangkal, dan tersumbat sampah. Jadi masuk akal kalau air ”mengamuk”, lalu membanjiri rumah warga.

Warga pun disuruh pindah meski pemerintah daerah setempat sering menghadapi perlawanan dari warga yang tidak tahu harus pindah ke mana. Tetapi mengapa cuma mereka yang dikejar-kejar? Bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang membiarkan ruang terbuka hijau dijadikan permukiman dan pusat belanja oleh orang-orang bermodal besar. Di sinilah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak tegas dan tidak konsisten menentukan kebijakan.

Pemprov DKI sudah sering diingatkan mengenai penyebab banjir yang menimbulkan kemacetan lalu lintas dan segala kesulitan hidup warga, tetapi tampaknya tak mudah mengubah pola penyelenggaraan pembangunan maupun perilaku sosial di Ibu Kota. Tampaknya, Pemprov DKI masih menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang melawan hukum alam dan secara tidak langsung mendorong masyarakat terus berada dalam jalur bencana banjir.

Pemimpin Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (IPK-PWSCC), Departemen Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio, mengatakan, mengendalikan banjir itu mau tidak mau dengan membereskan sejumlah ”biang keladi”, baik teknis maupun nonteknis yang mengakibatkan banjir. Apalagi warga Jakarta sudah merasakan banjir besar yang mengerikan pada tahun 1996 dan 2002.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup DKI Kosasih Wirahadikusuma mengakui, dalam pengendalian banjir pemerintah kurang melibatkan segenap sektor. Penanganan program masih tertumpu secara teknis, misalnya pada Dinas Pekerjaan Umum saja. Semestinya pengendalian banjir itu diawali dengan program terencana dari wilayah hulu, seperti menjaga kawasan tangkapan hujan.

BKT bukan segalanya

Belakangan ini Pemprov DKI selalu mengaitkan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang belum selesai setiap kali membahas soal banjir. Pembangunan kanal sepanjang 23,6 kilometer itu sepertinya diyakini akan mampu membebaskan Jakarta dari banjir.

Padahal, BKT yang melintasi 13 kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Utara itu hanya akan mengurangi banjir di Jakarta bagian timur. Keberadaannya akan melengkapi Banjir Kanal Barat (BKB) yang sudah ada. Kedua kanal itu akan menjadi saluran yang menangkap dan mengubah aliran kali-kali yang masuk wilayah Jakarta untuk menuju laut agar tidak melalui tengah kota. BKB mengubah dan menangkap aliran air dari Kali Ciliwung, Krukut, dan Kalibaru Barat. Adapun BKT nantinya akan menampung air dari Kali Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.

Pemimpin proyek BKT dari Departemen Pekerjaan Umum Pitoyo Subandrio sendiri mengingatkan, BKT bukanlah segalanya. Kalaupun BKT selesai tahun 2008 atau paling lambat tahun 2010, persoalan banjir di Jakarta Timur dan sebagian Jakarta Utara masih tetap bergantung pada perilaku masyarakat Jakarta sendiri dalam mengelola lingkungannya.

Persoalannya, sampai sekarang proses pembebasan lahan untuk BKT masih menghadapi penolakan dari sebagian pemilik lahan. Meski demikian, Gubernur Sutiyoso optimistis pembebasan lahan akan selesai tahun 2007. Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan dukungan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Wali Kota Jakarta Timur Koesnan A Halim yakin, penolakan warga yang menuntut ganti rugi sesuai harga pasar itu hanya karena terpengaruh segelintir orang. Buktinya, sampai Februari 2006 dipastikan akan dikeluarkan anggaran Rp 200 miliar untuk pembayaran ganti rugi.

”Kami akan memprioritaskan yang setuju NJOP dulu. Baru akhir tahun 2007 pemilik lahan yang belum setuju akan dibereskan. Kalau mereka tetap tidak juga mau menerima ganti rugi sesuai NJOP, uangnya tinggal dititipkan ke pengadilan. Proyek ini harus tetap sesuai jadwal yang sudah ditentukan,” kata Koesnan yang menargetkan lahan BKT di wilayah Jakarta Timur siap 75 persen pada tahun 2006.

Sebagai pendukung, Pemprov DKI tahun ini menganggarkan Rp 450 miliar, naik sangat tinggi dibandingkan dengan tahun 2004 yang hanya Rp 100 miliar. Tahun depan sudah dimaklumatkan anggarannya minimal sama dengan tahun ini alias Rp 450 miliar. Bahkan, bisa lebih.

Menurut Pitoyo Subandrio, selesai atau tidaknya BKT memang sangat bergantung pada kecepatan DKI membebaskan lahan. Jika semuanya beres, pembangunan fisik bisa selesai dalam waktu satu tahun saja.

”Sekarang ini lahan yang sudah bebas langsung kami gali,” kata Pitoyo. Dengan sistem yang disebutnya gerilya itu, sekarang pekerjaan fisik sudah mencapai 5,5 kilometer dari total rencana BKT 23,5 kilometer. Lokasinya memang terpencar-pencar, sesuai dengan penyelesaian pembebasan lahan.

Menggali tanah dan mengangkutnya dari lokasi yang sebagian besar di antaranya belum berhasil dibebaskan itu bukan tanpa risiko. Warga yang merasa terganggu bisa menuntut macam-macam, seperti di Cipinang Besar Selatan, lokasi tempat BKT akan bermula.

Penanganan terpadu

Banjir di Jakarta diakui menjadi persoalan yang kompleks. Di musim hujan awal tahun ini saja banjir besar beberapa kali terjadi. Padahal, pengendalian banjir selalu ada.

Namun, penanganan banjir yang ditempuh Pemprov DKI seperti menormalisasi sungai-sungai yang ada di wilayahnya atau membuat drainase dinilai lebih bersifat jangka pendek. Padahal, persoalan Jakarta yang kini menjadi kota langganan banjir tidak bisa diselesaikan hanya di dalam wilayah Jakarta sendiri.

Yang sebenarnya mendesak dilakukan adalah menormalisasi sungai dari hulu ke hilir. Keuntungannya bukan saja untuk mengendalikan banjir yang mengancam wilayah Jabodetabek, tetapi juga menjadi konservasi air yang dibutuhkan masyarakat.

Prof Naik Sinukaban, guru besar dan Ketua Departemen Konservasi Tanah dan Air Institut Pertanian Bogor, mengatakan, banjir di Jakarta akan terus terjadi selama penggunaan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Untuk itu, Sinukaban mengusulkan perlunya dibentuk tim terpadu dari Pemprov DKI dan Jawa Barat dalam menata DAS Ciliwung.

Menurut Kepala Staf Pelaksana IPK-PWSCC Hari Suprayogi, meskipun soal pengurusan sungai lintas provinsi mengacu pada undang-undang ditangani Departemen Pekerjaan Umum, pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan. Semua pihak harus bersinergi dan bekerja sama karena mengerjakan sungai itu menyangkut kemampuan pendanaan, tenaga, dan lainnya.

Yayat Supriyatna, dosen Teknik Planologi Universitas Trisakti, pernah mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meniru Belanda, yakni bagaimana menyadarkan warganya bahwa mereka memang hidup di bawah ancaman banjir.

Karena itu, pemerintah pun diharapkan sangat berhati-hati dalam menerapkan setiap kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan air.

Intinya, kata Direktur Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Daerah Aliwongso H Sinaga, warga Jakarta juga sudah tahu bahwa kotanya sulit terbebas dari banjir. Yang diinginkan warga adalah hasil nyata bahwa dari tahun ke tahun persoalan banjir semakin berkurang. Bukan malah bertambah.
Sumber: Kompas, Senin, 19 Desember 2005

Setelah Banjir Usai

Oleh: Agnes Aristiarini

“Man has lost the capacity to foresee and to forestall. He will end by destroying the earth” (Manusia telah kehilangan kemampuannya meramal dan mencegah. Ia akan berakhir jika ia merusak Bumi.)

Albert Schweitzer, 1875-1965.

Sebagaimana makhluk hidup, manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bedanya, hewan mengandalkan adaptasi biologis, manusia dengan peradaban.

Namun, cara hewan berinteraksi dengan alam tak berubah, sementara perilaku manusia terus berkembang—walau tidak selalu pas. Kemajuan peradaban, misalnya, membuat manusia lepas kontrol mengeksploitasi alam. Hancurlah lingkungan, seperti yang diramalkan filsuf Jerman, Albert Schweitzer.

Begitulah yang terasa hari-hari ini, ketika air sempat merendam hampir 80 persen wilayah DKI Jakarta. Banjir itu datang ketika belum genap dua bulan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum menyatakan, situ di Jabodetabek sebagai daerah tangkapan air tinggal 30 persen. Awalnya 2.337 hektar kini 875 hektar.

Sebagian situ menghilang karena pendangkalan, penyempitan, atau beralih fungsi. Yang tersisa pun terus terancam oleh maraknya penyerobotan warga, perusahaan, bahkan instansi pemerintah, untuk dijadikan perumahan, industri, dan lahan garapan.

Masalah makin berlarut karena dari 7.000 ton sampah penduduk Jakarta setiap hari, hanya 18 persen yang terangkut ke tempat pembuangan resmi. Sisanya berakhir di lahan kosong dan sungai.

Maka, ada atau tidak La Nina—fenomena alam yang memicu hujan ekstrem di Indonesia—Jakarta tetap saja banjir. Penyebabnya memang lebih ke hilangnya daerah resapan, aliran yang terhambat sampah, dan pasang laut yang membuat air sungai tertahan meski curah hujan tinggi ikut menentukan. Apalagi, 40 persen wilayah Jakarta hanya 7 meter sampai minus 3 meter di atas permukaan laut.

Mitigasi banjir

Sebenarnya kemajuan peradaban juga membuat manusia mengembangkan mitigasi bencana untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana. “Untuk itu, perlu intervensi fisik maupun sosial,” kata Drs Lilik Kurniawan, peneliti muda mitigasi bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

BPPT pun telah memetakan daerah rawan banjir di Jakarta lengkap hingga tingkat RT/RW tahun 2001. Informasi disusun dengan teknologi pengindraan jauh (geographic information system/GIS) dan survei lapangan. Hasilnya, tahun itu diketahui ada 198 kawasan banjir.

Data ini telah dikirim ke Pusat Informasi Riset Bencana Alam (PIRBA) di bawah Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan diteruskan ke pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta. Namun, tindak lanjutnya memang belum terlihat. Padahal, sebagai salah satu upaya sistem peringatan dini, PIRBA yang didukung lembaga riset nondepartemen Kementerian Negara Riset dan Teknologi sudah menjalankan tugasnya: mengamati, membuat peta rawan bencana, dan menganalisis risiko.

PIRBA memang tak punya wewenang menegur pemerintah kabupaten, kota, maupun daerah istimewa yang mengabaikan peringatan dini itu. Maka sosialisasi menjadi penting karena faktor-faktor pemicu banjir sudah diketahui. Selain yang telah disebutkan, sudah lama diketahui kalau ketinggian air di Katulampa masuk siaga I, enam jam berikutnya Jakarta banjir.

Namun, sistem informasi peringatan dini ternyata belum sampai ke masyarakat di kawasan banjir. Inilah yang perlu dibangun pemerintah karena dalam waktu enam jam, masyarakat sebenarnya punya waktu untuk mengungsikan keluarga dan memindahkan barang.

Tentu saja dalam jangka panjang, penataan ruang yang terintegrasi dengan analisis risiko bencana mutlak perlu. Ini yang harus diimplementasikan dengan membenahi sistem pengelolaan air dari hulu ke hilir dengan mengosongkan bantaran dan normalisasi sungai, memperbaiki drainase, mengembalikan situ menjadi daerah resapan, serta membangun tanggul.

Sayang, pelaksanaannya bakal berat dan lama sehingga perlu solusi jangka pendek yang lebih realistis, salah satunya lapangan resapan air seperti usulan Tim Mitigasi Bencana BPPT.

Lapangan resapan

Mirip waduk raksasa kering, lapangan itu sehari-harinya bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat, dari tempat berolahraga sampai lomba 17 Agustusan.

Begitu hujan tiba, air sungai yang melimpah bisa “diparkir” di lapangan lewat saluran bawah tanah. Ini lebih menguntungkan daripada waduk, yang sepanjang tahun berisi air sehingga aktivitas masyarakat jadi terbatas.

Intervensi lain yang tak kalah penting adalah mengubah kebiasaan sosial masyarakat agar lebih sadar mengelola sampah, membangun sesuai tata ruang, dan menjaga lingkungannya.

Namun, menurut Al Andang L Binawan, pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, yang aktif di Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, membangun kebiasaan sosial perlu “pemaksaan”.

“Seperti sosialisasi antre yang awalnya menggunakan pagar, tali, dan satpam, negara perlu intervensi dengan peraturan agar masyarakat memiliki kebiasaan sosial baru yang mencegah banjir,” katanya.

Inilah pekerjaan rumah bersama setelah banjir usai, dengan negara sebagai ujung tombak.

URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0702/21/utama/3333163.htm

Agnes Aristiarini

Sumber: Kompas, 20 Pebruari 2007

Adaptasi Lingkungan: Mengukur Efisiensi Sejumlah Solusi Banjir

Nawa Tunggal

Serasah-serasah bekas bungkus rokok, kulit jeruk, dan kertas tisu dipungut Didin dari tempat sampah plastik di kiosnya dan dibuang satu per satu ke dalam aliran limpasan air hujan yang mengalir di pinggir ruas jalan persis di depan kiosnya. Jika perilaku seperti Didin ini tetap dipelihara, niscaya Jakarta akan terus menuai bencana. Warga jadi bulan-bulanan penderitaan.

Didin, yang berusia 40-an tahun, itu kembali seperti bocah. Sambil duduk, begitu asyik ia menikmati pelepasan satu per satu buangan serasah sampah itu. Itu seperti bermain kapal-kapalan yang dihanyutkannya ke sungai.

Kamis (15/2) sore itu, Jakarta memang diguyur hujan deras. Didin, pemilik kios rokok di pinggir Jalan Utan Kayu, Jakarta Pusat, itu ternyata tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membuang sampah, apalagi ia membuang sampah tanpa perlu beranjak keluar dari kios rokoknya yang memang sempit.

Didin tidak sadar ketika turun hujan, sampah yang di buang ke selokan jelas akan memicu mampet dan tersumbatnya aliran air. Ketika limpasan air hujan melebihi kapasitas saluran, banjir pun menyebar.

Di seantero kota Jakarta, sebenarnya pemerintah setempat tidak kurang-kurang menempelkan plakat atau poster imbauan agar masyarakat membuang sampah di tempatnya. Plakat “Kebersihan adalah bagian dari iman”, sama sekali tak menyentuh kesadaran Didin. Jangankan sampai iman, perilaku bersih agar badan sehat pun agaknya tak masuk jadi kesadarannya.

Didin malah mengakui memang terbiasa membuang sampah di selokan kecil di dekat kiosnya. Ia beralasan, sampahnya tidaklah banyak. Hanya bekas-bekas bungkus rokok yang dijual eceran. Kalaupun ada kulit jeruk atau sampah lain, itu hanya sesekali. “Habis, mau dibuang ke mana lagi?” tanya dia.

Perilaku Didin, boleh jadi, menjadi pola kebanyakan warga Jakarta. Pada akhirnya, membuang sampah sembarangan turut andil menciptakan banjir di Jakarta.

Volume sampah yang terbuang sembarangan di Jakarta amat mengkhawatirkan. Sebab, volume sampah per hari di Jakarta mencapai 6.000-7.000 ton, tetapi hanya 18 persen yang terbuang di lokasi pembuangan atau pengolahan secara resmi. Selebihnya, termasuk yang dibuang Didin itu, mampir di selokan-selokan, sungai-sungai, dan laut di Teluk Jakarta tentunya.

Banjir besar pada awal Februari 2007 memang ditimbulkan oleh kondisi sampah yang menyumbat saluran atau sistem drainase Jakarta. Di sisi lain memang banyak faktor penyebabnya, seperti intensitas curah hujan tinggi yang berlangsung antara 29 Januari 2007-3 Februari 2007.

Kemudian terjadi genangan selain akibat intensitas curah hujan tinggi, juga air laut di Teluk Jakarta sedang mengalami pasang. Permukaan air laut pun bisa naik antara 30-40 sentimeter menyebabkan permukaan air di daratan lebih rendah.

Genangan air bah pun betah bertahan di sebagian wilayah Jakarta. Genangan air kali ini diperkirakan berbagai pihak mencapai 70 persen luasnya, sedangkan banjir pada tahun 2002 diperkirakan menggenangi 50 persen wilayah Jakarta.

Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, menjadi contoh kawasan yang terperangkap air genangan selama lima hari. Menurut Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas, air bah datang terlalu cepat dan menyebabkan delapan pompa air di Kelapa Gading tidak dapat berfungsi.

Berbeda dengan wilayah Kemayoran dan Pademangan yang relatif tidak terperangkap genangan akibat aliran air lancar menuju wilayah Taman Impian Jaya Ancol. Pengelola tempat wisata tersebut menyediakan 34 pompa air untuk memompakan aliran air hujan ke Teluk Jakarta.

“Wilayah Ancol relatif tidak terkena banjir karena dilengkapi pompa otomatis yang mengalirkan air saluran pada ketinggian tertentu ke laut,” kata Harwanto, Manajer Umum Perencana Korporasi PT Pembangunan Jaya Ancol.

Volume Banjir

Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), curah hujan yang terjadi antara 29 Januari hingga 3 Februari 2007 memiliki volume air yang jauh lebih besar, dibandingkan pada tahun 2002. Volume air hujan yang turun lima hari berturut-turut itu terhitung mampu menggenangi 706,5 kilometer persegi dengan kedalaman satu meter.

Dibandingkan hujan deras yang menimbulkan banjir pada tahun 2002, volume banjir hanya mampu menggenangi 528,8 kilometer persegi dengan kedalaman satu meter pula.

Tingginya debit air hujan yang ditumpahkan dari langit, bukanlah satu-satunya tersangka penyebab banjir di Jakarta. Apalagi itu merupakan fenomena alam yang memang tidak patut untuk dipersalahkan.

“Peningkatan volume air hujan menjadi bagian dari perubahan iklim global. Peningkatan pemanasan secara global tentu memperbanyak massa uap air menjadi awan. Ketika turun menjadi hujan pun, airnya dari masa-masa nanti akan makin bertambah,” kata Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMG Mezak A Ratag.

Banjir akibat curah hujan terlalu berlimpah, akhirnya mendorong banyak pihak menunjuk atau menyalahkan perilaku masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mampu menjaga saluran air hujan bebas dari sampah. Setidaknya, saluran-saluran atau sungai yang ada tidak dijaga sehingga tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan secara lokal maupun dari dataran tinggi Bogor dengan lancar.

Mitigasi bencana

Banjir kini sudah berlalu. Namun, seperti dikatakan Ratag, pemanasan global berdampak pada peningkatan volume air hujan, itu menyiratkan pada masa-masa mendatang banjir bisa selalu datang tanpa permisi terlebih dahulu.

Mitigasi atau pengurangan potensi bencana menjadi soal tersendiri. Analisis iklim dan cuaca penyebab banjir seperti tahun-tahun sebelumnya sudah titumpahruahkan banyak ahli. Solusi mengatasi banjir di masa-masa mendatang menjadi sesuatu hal yang teramat penting.

Seperti beberapa pakar yang tergabung dalam Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), Rabu kemarin, pun berbagai saran dan pertimbangan untuk mitigasi bencana banjir di Jakarta.

Lambok Hutasoit, pakar hidrogeologi yang mengajar di Institut Teknologi Bandung (ITB) mengemukakan, solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta pada masa-masa mendatang ialah dengan menambah atau menciptakan ruang resapan air.

“Sumur resapan dan situ-situ memang harus ditambah sebanyak-banyaknya. Kemudian sistem tandon air dalam tanah perlu dibuat di Jakarta untuk menabung air selama musim hujan. Pada musim kemarau nanti, airnya bisa dipanen,” kata Lambok.

Pakar perubahan iklim ITB, Armi Susandi mengusulkan untuk menghentikan atau mengurangi dampak pemanasan global. “Jangan menggunakan sumber energi yang menghasilkan dampak gas rumah kaca. Pembabatan hutan harus dihentikan dan areal hutan diperluas,” kata Armi.

Atika Lubis, pakar hidrometeorologi ITB meyakinkan, daya serap tanah di Jakarta, memang rendah. Satu-satunya jalan untuk mengurangi limpasan air hujan dengan menahan air selama mungkin mulai dari dataran Bogor.

Fadli Samsudin, pakar dinamika Atmosfer dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), memberi solusi mengatasi banjir dengan peningkatan perhatian terhadap sistem peringatan dini yang dapat dipantau melalui pencitraan satelit.

Kini, menjadi tugas seluruh warga Jakarta dan aparat pemerintah, untuk mengubah sikap rendah yang tak menghargai alam lingkungan, menjadi hormat dan menjaga lingkungan.

Petugas sapu di jalanan, jangan diam-diam membuang onggokan sampah di bawah jembatan. Pemilik rumah jangan pura-pura buta, tidak melihat selokan rumah yang tersumbat. Setiap rumah sebaiknya membuat sumur resapan.

Untuk solusi-solusi besar, pemerintahlah yang bertanggung jawab. Seperti menciptakan kembali situ-situ, membuat tandon air dalam tanah, menormalisasikan sungai dengan pengerukan dan pembersihan sampah, serta peningkatan teknologi pompa air yang anti-ngadat.

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/22/humaniora/3334637.htm

Kamis, 22 Februari 2007

Proyek Kanal Banjir Bebaskan Jakarta dari Banjir?

Oleh: M Clara Westi dan Iwan Santosa

Seorang laki-laki keluar dari mobil dan langsung berdiri di jembatan TB Simatupang. Tiba-tiba sebuah tas berisi sampah lepas dari tangan laki-laki itu dan meluncur terjun ke Sungai Ciliwung yang mengalir di bawahnya

Awal Februari 2007, sebagian besar wilayah Jakarta terendam banjir selama hampir satu pekan. Banjir kali ini merupakan banjir yang terbesar dalam sejarah Jakarta, baik dari segi luas wilayah, maupun jumlah korban manusia dan rumah.

Walau yang terbesar, bencana banjir besar ini bukan yang pertama. Catatan sejarah banjir Jakarta sudah dimulai sejak tahun 1600-an. Sebelum banjir 2007, Jakarta telah dilanda banjir besar pada tahun 1621, 1654, 1918, 1979, 1996, dan tahun 2002.

Data geomorfologi memang menunjukkan Jakarta berdiri di atas dataran aluvial pantai dan sungai. Bentang alamnya didominasi dataran, sungai, rawa, pantai hingga genangan laguna.

Di Jakarta mengalir 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Tidak mengherankan, dengan geomorfologi yang seperti ini, kota seluas 65.000 hektar dan dihuni 7,5 juta orang ini secara alami rawan terhadap genangan dari pasang air laut di utara dan limpasan banjir dari pegunungan di selatan. Apalagi 40 persen wilayah Jakarta adalah dataran rendah yang ketinggiannya hanya 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang.

Melihat kondisi Jakarta yang rawan banjir, Belanda sudah memikirkan untuk membuat kanal yang bisa menampung air limpahan dari Sungai Ciliwung. Apalagi pada tahun 1918 terjadi banjir besar di Batavia. Untuk melindungi Batavia dari banjir, terutama daerah Batavia-Menteng, Belanda membuat kanal banjir yang dikenal dengan sebutan Banjir Kanal Barat (BKB).

Pada tahun 1923, BKB dibuat oleh Insinyur Herman van Breen. Belanda melihat, peningkatan debit Sungai Ciliwung yang sangat drastis dipicu konversi kebun karet menjadi kebun teh di kawasan Puncak pada abad ke-19.

Akar tanaman karet mengikat air lebih banyak dibandingkan teh yang lebih kecil. Konversi ini menimbulkan bertambahnya air permukaan yang tidak terserap tanah. Kelebihan air permukaan meningkatkan debit dan berujung pada banjir Ciliwung di dataran rendah (Batavia).

Saat ini kondisi BKB yang dibangun sejauh 17 kilometer dari Pintu Air Manggarai hingga arah Muara Angke di kawasan Teluk Gong itu, lebih parah. Pembangunan di kawasan hulu seperti Puncak, Depok, hingga Cibubur sangat pesat tanpa diberi kompensasi seperti sumur resapan.

Akibatnya, debit air di BKB meningkat hampir dua kali lipat, yakni 560 meter kubik per detik dibanding desain awal yang memiliki kemampuan mengalirkan air maksimal 300 meter kubik per detik.

Kanal Timur

BKB ternyata tidak menampung limpahan air sungai yang membanjiri wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Untuk itu, sejak tahun 1973 pemerintah telah mencanangkan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) sepanjang 23,5 kilometer. Dan, pada tahun 1987 dibuatkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk pembangunan BKT. Jika BKT selesai dibuat, wilayah seluas 270 kilometer persegi di Jakarta Timur dan Jakarta Utara diharapkan terbebas dari banjir akibat luapan Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.

Namun, hingga akhir tahun 2007 pembangunan BKT belum juga selesai. Pembangunan yang dilakukan masih menyebar di beberapa titik. Penyebabnya, pembebasan tanah yang berlarut-larut. Wali Kota Jakarta Timur Koesnan Abdul Halim pernah menargetkan, pembebasan tanah ini akan selesai pada akhir tahun 2007. Kenyataannya, hingga kini masih 900 persil tanah lagi yang belum dibayar. Selain itu, ada 152 persil tanah yang sengketa sehingga pembayarannya dikonsinyasi ke pengadilan. Tertundanya pembebasan tanah, selain prosedur penelitian yang harus sampai ke Departemen Dalam Negeri, juga disebabkan terlambatnya aliran dana ke juru bayar.

“Tahun ini saja anggaran baru turun bulan Juni. Dan, sempat terhenti dua bulan karena ada perubahan instansi yang mengurus pembebasan tanah, yakni dari wali kota menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional,” jelas Koesnan.

Pitoyo Subandrio, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang bertanggung jawab soal pembangunan kanal timur mengakui, persoalan tertundanya penyelesaian pembangunan BKT bukan saja masalah pembebasan tanah, tetapi juga adanya sebuah menara SUTET PLN di Jalan Basuki Rahmat yang bakal terkena jalur BKT.

“Seharusnya PLN yang bisa memindahkan menara itu, tetapi agaknya PLN enggan karena akan mematikan jaringan listrik di wilayah yang sangat luas. Tetapi, Pemerintah DKI Jakarta sudah menyatakan kesediaannya jika PLN tidak bersedia. Mereka yang akan memindahkan menara itu,” kata Pitoyo.

Pembangunan BKT sendiri, menurut Pitoyo, mudah karena tidak memerlukan teknologi yang canggih. “Pekerjaannya hanya mengeruk, lalu membuat turap untuk penguat bantaran. Setelah itu membuat jembatan dan bangunan-bangunan lain yang diperlukan,” katanya.

Dia berjanji, jika pembebasan tanah cepat selesai, pembangunan BKT yang anggarannya Rp 1,3 triliun ini akan selesai akhir tahun 2009. “Bahkan kalau lancar, sebelum akhir tahun 2009 sudah bisa selesai,” tegas Pitoyo.

Rekayasa sosial

Jika kanal timur selesai dibuat, apakah Jakarta akan bebas dari banjir? Pitoyo memastikan Jakarta tetap akan banjir. Penyebabnya, ulah manusia yang belum bisa menjaga lingkungannya. Pembuangan sampah ke sungai oleh warga masyarakat masih terus terjadi sepanjang hari.

Teguh Triyono, Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Balai Ciliwung-Cisadane mengatakan, upaya rekayasa sosial untuk menjaga sungai masih minim dilakukan. Rekayasa sosial ini berupa pendidikan, pemberdayaan, peraturan, dan penerapan peraturan agar sungai tidak dirusak oleh manusia.

Minimnya rekayasa sosial ini membuat masih banyak sampah menumpuk di sungai, bantaran kali masih dipakai sebagai tempat tinggal dan pusat aktivitas warga. Contohnya, sampah dalam kondisi normal saja di Pintu Air Manggarai mencapai tujuh truk per hari. Jumlah tersebut melonjak tajam pada musim hujan.

“Sebaiknya ada kebijakan yang mengharuskan warga dekat bantaran membangun rumah menghadap ke sungai agar mereka dipaksa merawat ’halaman depan’ yang bersih dan terawat,” kata Teguh.

Di sepanjang bantaran BKB, dalam pantauan tiga bulan terakhir, ribuan bangunan didirikan persis di tepi jalan inspeksi dan bahkan sebagian dibangun di atas lahan BKB.

Sesuai aturan, ujar Teguh, lahan lima meter dari bantaran BKB harus bersih dari bangunan dan kegiatan masyarakat.

Kondisi sebagian besar BKB kini diapit permukiman kumuh, seperti di Pejompongan hingga kawasan Kalijodoh, Jakarta Utara. Bahkan di sekitar Roxy, bantaran BKB dijadikan tempat pembuangan sampah yang membentang 200 meter.

Ahmad, warga di bantaran BKB dekat Tomang mengaku jengkel melihat perilaku warga yang tetap membuang sampah di kali. Untuk mengubah perilaku warga, beberapa orang berinisiatif membuat kebun di bantaran sungai.

“Biasanya orang tidak berani membuang sampah di bantaran yang dijadikan kebun,” kata Ahmad.

Selain pembangunan fisik, rekayasa sosial memegang peranan penting dalam penanggulangan banjir. Sayang, hingga kini rekayasa sosial belum dilakukan.

Misalnya saja, seluruh penduduk Jakarta yang belum juga sadar lingkungan dipindahkan ke Belanda, apakah Belanda yang sudah sangat maju sistem tata airnya akan kebanjiran? Atau dibalik, jika penduduk Belanda dipindahkan ke Jakarta, apakah Jakarta akan tetap kebanjiran?

URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/15/opini/4080154.htm
M CLARA WRESTI dan IWAN SANTOSA, Kompas
Sumber: Kompas, 15 Desember 2007

Banjir Bengawan Solo, Tidak Cukup Sekadar Tanggul

Oleh: Harry Damardono

Bertepatan dengan pergantian tahun, Sungai Bengawan Solo pun meluap. Sungai terpanjang di Pulau Jawa (527 kilometer, setara Jakarta-Bandung bolak-balik 3,5 kali) itu pun mendatangkan penderitaan. Rumah, ladang, dan sawah terendam. Jalan dan rel kereta api tidak dapat dilalui.

Meluasnya banjir Bengawan Solo terutama akibat fenomena alam, yakni tingginya curah hujan yang di luar perkiraan kami,” kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Departemen Pekerjaan Umum Imam Agus Nugroho, Senin (7/1) di Jakarta.

“Dulu pernah terjadi curah hujan seekstrem ini. Namun, kawasan genangan tidak seluas ini karena daya dukung lingkungan masih baik. Kini terjadi banyak alih fungsi lahan, misalnya, dari hutan menjadi areal pertanian, sehingga air langsung masuk badan sungai,” ujar Imam.

Berdasarkan data BBWS, curah hujan tempo hari di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo 80-135 milimeter/hari. Sejumlah rekor banjir pun tercipta.

Untuk wilayah upper Solo, banjir tahun ini terbesar kedua setelah 1966. Bagi wilayah lower Solo, seperti Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan Gresik, tinggi muka air yang tertinggi sejak tahun 1963 dengan ketinggian elevasi + 15,97 meter. Sementara untuk Madiun dan Ngawi, banjir ini terbesar sejak 1963.

Bagaimana meminimalisasi banjir Bengawan Solo? “Departemen PU akan membangun tanggul sepanjang 110 kilometer antara Cepu dan Babat. Dimulai 2008 selesai 2011,” kata Menteri PU Djoko Kirmanto.

Tanggul didesain tidak terputus pada kedua sisi sungai, setinggi 3-4 meter. Widagdo, Direktur Sungai, Danau, dan Waduk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen PU, memperkirakan, dana pembangunan berasal dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebagai bagian dari Solo River Improvement Project.

Bagi PU, membangun tanggul bukan hal baru di Bengawan Solo. Dari muara hingga Babat telah dibangun tanggul meski belum lengkap. Muara Bengawan Solo, yakni Delta Pangkah, pun hasil modifikasi, untuk mengurangi pendangkalan Selat Madura.

“Antara Cepu-Babat, kami desain jarak tanggul ke tanggul sekitar 220-230 meter. Itu lebar Bengawan Solo paling maksimal yang dapat didesain,” kata Imam. Ia mengatakan, sekitar 10.000 kepala keluarga harus direlokasi untuk tujuan tanggul.

Menurut Imam, lebar ideal Sungai Bengawan Solo 300 meter, tetapi mesti merelokasi 10.000 kepala keluarga. “Apa mungkin memindahkan 10.000 kepala keluarga?” Estimasi dana pembangunan tanggul sekitar Rp 1,2 triliun.

Waduk

Salah satu “kambing hitam” banjir Bengawan Solo ialah Waduk Gajah Mungkur. Mulai beroperasi tahun 1978 dan dibangun dengan menenggelamkan puluhan desa seluas 8.800 hektar, Gajah Mungkur gagal mengendalikan banjir akibat sedimentasi.

Menurut Imam, Gajah Mungkur tidak dapat dipersalahkan dalam kasus ini. “Gajah Mungkur mengalirkan air 250 meter kubik per detik, dari kemampuannya menahan 2.000 meter kubik per detik. Bila tidak ada, habis semua (kawasan di DAS Bengawan Solo),” kata Imam.

Ia menyebutkan dead storage Gajah Mungkur didesain untuk 120 juta meter kubik sedimen. “Waduk didesain untuk 100 tahun, termasuk kemampuan menampung sedimen. Namun, baru 30 tahun, dead storage terisi sedimen hingga 60 persen lebih,” kata Imam.

Dari pemaparannya, Imam ingin menegaskan kemampuan Waduk Gajah Mungkur berkurang terhadap kemampuan penampungan dead storage, bukan terhadap pengendalian banjir.

Marilah kita melongok debit Bengawan Solo. Di bagian hulu, debit Bengawan Solo 700 meter kubik per detik, tetapi memasuki kota Ngawi debitnya mencapai 1.900 meter kubik per detik. Di kota Ngawi, Bengawan Solo menerima tambahan air 1.500 meter kubik per detik dari Kali Madiun.

Dapat dibayangkan, betapa besar debit air yang memasuki Bojonegoro, Lamongan, hingga pesisir utara. Tidak heran, terjadi banjir besar. Artinya, Gajah Mungkur tidak mencukupi. Harus dibangun infrastruktur pengairan lain di hilir Bengawan Solo maupun DAS lain yang memasok air ke Bengawan Solo.

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo 2001 akan dibangun antara lain sembilan waduk irigasi pada anak sungai Bengawan Solo hulu, 16 waduk irigasi di hilir, dan tiga waduk irigasi pada anak sungai Kali Madiun.

Hal yang tidak kalah penting dari sekadar membangun tanggul dan waduk ialah keharusan merehabilitasi lahan kritis, dengan menjaga kelestarian hutan terutama di hulu sungai. Lalu, menanami tepian sungai, dengan tanaman yang mampu menahan laju air untuk masuk ke sungai.

Tanpa itu, percuma membangun infrastruktur pengairan seperti apa pun juga. Waduk Gajah Mungkur, misalnya, umurnya diperkirakan takkan mencapai 100 tahun karena kawasan hutan di hulu sungai telah rusak. Lalu mau membangun tanggul setinggi apalagi bila air begitu saja menggelontor masuk ke sungai.

“Tanggul Bengawan Solo rata- rata berketinggian 3-4 meter (setara tinggi atap rumah),” kata Imam. Departemen PU dapat saja mendesain tanggul setinggi lima meter atau bahkan 10 meter. Namun, hendaknya diketahui bahwa biayanya amat mahal. Dari mana anggarannya?

Padahal, di Indonesia tak hanya ada Bengawan Solo, tapi juga Sungai Kapuas, Batanghari, Barito, Musi yang sering kali airnya pun meluap sampai jauh….

URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0801/11/ekonomi/4155237.htm

Harry Damardono, Kompas

Sumber: Kompas, 11 Januari 2008

Air Salah Urus, Banjir Ada Terus

Oleh: Yuni Ikawati

Banjir menjadi masalah yang kian sulit tertangani di Jakarta. Persoalannya bukan hanya karena luapan air sungai itu, tetapi juga disumbang perilaku warga yang tak ramah lingkungan, pengelolaan air yang kurang becus, ditambah intensitas hujan yang melonjak.

Serbuan dan kepungan air di Ibu Kota Negeri ini terjadi secara alami setiap musim hujan. Itu terjadi sejak dulu di Betawi yang dilewati 13 sungai. Menghadapi ancaman lumpuhnya aktivitas di pusat kekuasaan ini akibat luapan air sungai, sistem pengendalian banjir telah dirancang sejak zaman Kolonial Belanda.

Saluran pengendalian banjir dibangun di sekitar Kota pada abad ke-18 oleh pemerintahan Jan Pieterszoon Coen yang berkuasa pada 1619-1629. Untuk mengatasi pasang air laut, pihak kolonial pada awal abad ke-19 membangun saluran Ancol yang masih ada hingga kini. Pembangunan Banjir Kanal Barat baru dibangun tahun 1920-an oleh Prof Herman Van Breen ketika menjabat Wakil Gubernur Batavia.

Pada masa kemerdekaan, persoalan bencana ini belum juga terselesaikan, meskipun Presiden Soekarno pada tahun 1965 mencanangkan Komando Proyek (Kopro) Banjir Jakarta. Sedangkan pada zaman Orde Baru dibuat dua rencana besar, yaitu Master Plan Pengendalian Banjir Jakarta oleh Nedeco Belanda (1973) dan Master Plan yang mencakup Jabodetabek ditangani JICA (Japan International Cooperation Agency).

Dua master plan itu mencakup pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dan penyelesaian Banjir Kanal Barat (BKB) serta pemasangan pompa-pompa air di daerah rendah.

Perencanaan yang dilakukan 34 tahun lalu itu belum juga terwujud seluruhnya, terutama pembangunan BKT yang akan memotong dan mengendalikan aliran Sungai Cideng, Mampang, Krukut, Ciliwung, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Pembangunan BKT terhenti karena kendala pembebasan tanah.

”Pembebasan lahan seluas 253,8 hektar untuk jalur kanal timur sepanjang 23,5 kilometer masih mencapai 66 persen. Sedangkan kanal yang terbangun baru 7,7 kilometer,” ujar Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Anggia Satrini.

Sementara proyek pengendalian banjir berjalan merambat, alih fungsi lahan di hulu dan hilir ”berlari”. Berkurangnya daerah tangkapan air di hulu karena berkurangnya vegetasi, ungkap Budi Santosa, Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen PU, terlihat pada peningkatan debit air dari daerah hulu.

Sementara itu, hingga kini kapasitas alur air di BKB baru 80 persen terbangun. Pada perencanaan awal tahun 1973, alur di BKB direncanakan untuk debit 370 meterkubik per detik (m>sup<3>res<>res<>wnres<. Namun, penelitian tahun 1997 sudah mencapai 570 m>sup<3>res<>res

Tingginya material yang tererosi di hulu berdampak munculnya sedimen di dasar sungai. Akibatnya, alur sungai semakin dangkal dan sempit sehingga tidak mampu mengalirkan debit. Upaya memperbesar kapasitas alur yang telah dilakukan pemerintah belum menjangkau seluruh sungai.

Bila ditelusuri, pertambahan penduduklah yang menjadi pangkal penyebab. Urbanisasi menyebabkan jumlah populasi di Jakarta dan sekitarnya meningkat tajam. Inilah yang memberi dampak pada perubahan tata guna lahan, yang semula sebagai daerah resapan air berubah fungsi menjadi kawasan permukiman dan industri.

Tampungan alam berupa situ dulu banyak ditemukan di sekitar Serpong, Pamulang, Cinere, Depok, Pondok Gede, dan Cilangkap. Namun, situ-situ ini telah hilang dan berganti menjadi daerah perumahan. Bahkan di wilayah antara Depok dan Bogor telah terjadi perubahan tata guna lahan yang sangat masif dan cepat.

Perubahan-perubahan ini mengakibatkan pembesaran debit banjir karena semakin banyak aliran hujan yang mengalir di permukaan tanah sebab tidak dapat diserap tanah. Sementara itu, kepedulian masyarakat yang rendah terhadap kelestarian lingkungan mendorong memburuknya kondisi sumber daya air.

Sistem drainase

Penyebab banjir di Jakarta dan kawasan Bodetabek umumnya memang karena bertambahnya aliran banjir dari hulu, serta adanya gangguan pada sistem drainase dan kurang lancarnya aliran ke laut karena masuknya sampah dan sedimentasi ke badan sungai.

Sebagai wilayah yang berbatasan dengan laut, wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi didominasi dataran rendah yang cukup luas. Di Jakarta ada sekitar 40 persen luas wilayah yang tergolong dataran rendah. Di dataran rendah ini alur sungai umumnya bertanggul baik secara alami maupun buatan. Karena itu, air hujan di banyak wilayah Jakarta sendiri tidak dapat mengalir secara bebas ke laut karena permukaannya lebih rendah dari permukaan air sungai sehingga perlu dipompa ke sungai.

Di wilayah DKI Jakarta ada lebih dari 30 pompa untuk tujuan ini. Namun, pompa ini tidak dapat berfungsi ketika banjir karena rusak atau tergenang banjir. Budi mengatakan, aliran menuju pompa juga kerap terhalang sampah atau sedimen sehingga tidak mampu menarik genangan dan memompanya ke sungai. ”Karena itu, peranan sistem pompa perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Sistem drainase lokal juga banyak terganggu oleh penurunan muka tanah. Penurunan terjadi karena pengambilan air tanah yang berlebihan dan terus-menerus. Muka tanah yang turun memperberat upaya drainase lokal wilayah Jakarta. Karena itu, pengambilan air tanah perlu dikurangi secara bertahap dengan membuat pasokan air minum melalui sistem pipa.

Faktor lain

Perilaku yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di sungai, menimbulkan ancaman banjir yang lebih besar, akibat pembangunan rumah yang menjorok ke alur sungai dan pemasangan trashrack penangkap sampah yang melintang di badan sungai.

Pemasangan instalasi trashrack yang bernilai hingga Rp 10 miliar antara lain dilakukan di Kali Sekretaris, Sunter, dan Kali Grogol. Menurut Budi, pihak Departemen PU sesungguhnya telah menyatakan sistem itu tidak layak dibangun di sungai. Karena ketika terjadi banjir, aliran sungai yang membawa material sampah justru akan mengubah sistem penangkap sampah itu menjadi bendungan sehingga menimbulkan banjir ke wilayah sekitarnya.

”Trashrack hanya cocok dipasang di waduk yang airnya tidak mengalir,” ujarnya menambahkan. Proyek semacam ini di Pulau Bali ditentang masyarakat yang lalu membongkar paksa instalasi itu.

Air pasang

Ancaman banjir di hulu ini belum cukup mengingat adanya kenaikan muka air laut akibat mencairnya es di kutub akibat pemanasan global. Menurut studi yang dilakukan Delft Hydaulics dan Departemen PU di pantura Jakarta tahun lalu kenaikan muka air laut sejak tahun 1989-2025 akan mencapai 15 sentimeter, jelas Anggia.

Karena itu, menurut Budi, perlu dipikirkan adanya saluran transversal di wilayah yang dekat dengan laut membentang arah timur-barat, seperti Kali Ancol yang telah ada saat ini. Saluran ini menghubungkan sungai-sungai yang mengalir ke utara untuk menangkap aliran banjir. Air sungai ini kemudian dipompa ke laut.

Untuk itu diperlukan adanya pompa-pompa dan pintu-pintu pasang (tidal gate). Jika air laut pasang, pintu-pintu ditutup dan pompa bekerja memompa air ke laut. Jika air laut surut, pintu-pintu dibuka dan air banjir mengalir secara bebas.

Pembuatan saluran transversal lengkap dengan pintu dan pompa tentu memerlukan biaya yang mahal, untuk itulah dulu muncul konsep reklamasi pantura. Reklamasi pantura sesuai awal kemunculannya pada tahun 1985 dimaksudkan untuk membangkitkan dana guna menata lingkungan pantai Jabodetabek menjadi lebih baik.

Daerah reklamasi yang berorientasi bisnis masa depan itu dibuat terpisah dari daratan dengan saluran besar dan berbentuk pulau-pulau. Jika itu direncanakan dan dilaksanakan dengan benar, justru akan memperlancar aliran banjir ke laut. Karena kekurangpahaman berbagai kalangan, termasuk instansi pemerintah sendiri, pelaksanaan reklamasi pantura menjadi semakin tak jelas dan menjadi wacana yang membingungkan masyarakat, urai Budi.

URL Source: http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.02.11.
Yuni Ikawati, Kompas

Sumber: Kompas, 10 Pebruari 2008

1 Komentar »

  1. Mari kita tingkatkan mengatasi banjir, dan mari kita tingakatkan reboisasi hutan yg dGunduli……

    Komentar oleh ال مربوي — Januari 25, 2012 @ 9:25 pm


Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Blog pada WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 164 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: