BebasBanjir2015

Transtoto Handadhari

Banjir Jakarta

Oleh: Transtoto Handadhari

Jakarta layak kebanjiran. Banjir terjadi karena terganggunya perimbangan antara air infiltrasi, run-off, dan evapotranspirasi akibat perubahan daya serap lahan. Gundulnya pepohonan dan massifnya permukaan lahan, apalagi pada lahan miring, merupakan faktor utamanya.

Hujan mengguyur Ibu Kota Jakarta sejak Kamis malam 31 Januari lalu dan seharian pada Jumat 1 Februari. Kejadian tahun 2004 terulang. Ketika itu, derasnya hujan juga menyebabkan terjadinya genangan yang melumpuhkan kehidupan kota Jakarta. Pada Jumat 1 Februari 2008, Jakarta pun lumpuh tergenang air. Kemacetan lalu lintas terjadi di mana-mana, penerbangan sangat terganggu, perekonomian terhenti, dan biaya hidup melonjak. Masyarakat menderita kembali.

Alam memang tidak pernah mengatur adanya banjir dalam siklus hidrologinya. Banjir terjadi justru karena \’\’kemajuan\’\’ peradaban manusia dan \’\’keberhasilan\’\’-nya membangun. Banjir telah menjadi rapor buruk yang tidak layak diperdebatkan karena merupakan hasil kerja kolektif semua pihak. Banjir, yang awalnya hanya dianggap air pasang karena akumulasi sesaat presipitasi yang akan cepat surut setelah hujan reda, kini menjadi bencana permanen. Banjir kini meluap dalam skala besar, menggenangi permukiman, menghanyutkan rumah dan harta benda, bahkan tak jarang menyebabkan korban jiwa.

Jakarta layak kebanjiran. Banjir terjadi karena terganggunya perimbangan antara air infiltrasi, run-off, dan evapotranspirasi akibat perubahan daya serap lahan. Gundulnya pepohonan dan massifnya permukaan lahan, apalagi pada lahan miring, merupakan faktor utamanya. Maka tidak salah, awalnya luapan air banjir Jakarta diduga karena rusaknya penutupan hutan dan lahan di hulu daerah aliran sungai (DAS). Namun kenyataan pada 1 Februari 2008 tadi tidak demikian. Hujan lokal telah menggenangi Jakarta. Bahkan tidak menyebabkan kota pelanggan banjir, Bekasi, kebanjiran.

Ancaman banjir DKI Jakarta berasal dari berbagai penjuru. Tercatat, air limpas kiriman dari hulu dan bagian tengah DAS Ciliwung berjumlah 500 juta meter kubik setiap tahun. Banjir juga terjadi karena pertemuan air limpas presipitasi hujan dengan naiknya air pasang laut di daerah hilir.

Pengurukan areal rawa pantai untuk permukiman dan aktivitas komersial ataupun wisata sekelompok warga kelas atas juga terbukti memindahkan air bah ke daerah bawah yang sebelumnya tidak menderita kebanjiran dan menenggelamkan ruas jalan tol Sedyatmo. Faktor intensitas curah hujan dan durasinya tentu sangat berperanan pula menciptakan bencana itu.

Faktor lain adalah akibat tidak tertatanya permukiman jutaan masyarakat yang mengais rezeki dari menumpuknya uang pembangunan negara di Jakarta. Permukiman dibangun di mana saja yang memiliki akses cepat ke sumber perekonomian. Daerah lembah yang basah di daerah hilir atau bantaran sungai justru diminati karena harganya terjangkau.

Terjadilah komunitas yang sangat padat di daerah itu, dengan perilaku kehidupannya yang tidak mudah ditertibkan. Permukiman yang padat di bawah garis ambang luap air (GALA) itu telah lama dibiarkan pemerintah menantang alam. Salah satunya adalah permukiman Rawa Buaya, yang namanya saja mengisahkan fungsi lahan itu dahulu.

Banjir Jakarta juga terjadi karena ulah pengelola kota itu sendiri yang tidak memahami atau tidak peduli pada ancaman bencana banjir. Rencana tata kota dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam prakteknya cenderung mudah diabaikan. Pemerintah setempat juga hanya mampu membangun jalan umum dari bekas jalan setapak yang berliku, bergunung, dan berlembah mengikuti alur topografi asli tanpa pemikiran masalah kebutuhan aliran air.

Saluran irigasi perkotaan tidak pernah terpikirkan lagi untuk dibuat. Peninggalah pemerintah kolonial Belanda zaman dulu pun mungkin telah tersumbat sampah dan tidak dirawat lagi. Izin pembangunan permukiman di daerah resapan di selatan terus diterbitkan tanpa pengawasan meluasnya bidang dasar bangunan. Danau, situ, dan rawa yang bermanfaat untuk peresapan dan ekosistem lingkungan telah tiada akibat diuruk dengan izin mendirikan bangunan yang sah. Perencanaan kota yang selayaknya bertujuan aman lingkungan terkalahkan oleh praktek manipulasi perizinan yang tidak berperi-social security.

Yang paling menyedihkan adalah ketika rawa-pantai diuruk dengan sebutan reklamasi oleh pemodal besar. Kegiatan yang kalau di Osaka, Jepang, menjadi pujian karena menghasilkan daratan baru yang aman dan dapat digunakan untuk membangun Bandar Udara (Bandara) Kansai yang megah dan pergudangan yang bermanfaat, di Jakarta justru menjadi sumber bencana banjir karena perhitungannya yang hanya pada tataran bisnis dan untuk kesenangan sekelompok kecil masyarakat. Pengurukan rawa menjadi permukiman mewah di pantai utara Jakarta menyebabkan pindahnya genangan air ke lokasi permukiman miskin dan menggenangi jalan tol Sedyatmo.

Kasus yang mencolok adalah pembangunan perumahan mewah Pluit, Pantai Indah Kapuk, dan sebuah permukiman mewah yang sedang gencar-gencarnya dipasarkan TV swasta untuk orang berduit. Sedangkan kasus yang paling kontroversial adalah rencana proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang dirilis sejak tahun 1985, yang konon akan menghilangkan muka air rawa-pantai seluas 27 juta meter persegi dan memerlukan sedikitnya 200 juta meter kubik tanah urukan.

Namun pemerintah terus mendorong pembangunan proyek tersebut. Bahkan, ironisnya, pada saat itu Menteri Negara Lingkungan Hidup dikalahkan oleh pengadilan tata usaha negara ketika mencoba menghalangi kelanjutan rencana megaproyek komersial yang diyakini publik akan menghasilkan keuntungan puluhan trilyun rupiah bagi pengembang dari aktivitasnya itu.

Banjir DKI Jakarta terjadi akibat akumulasi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan buruknya perangai penyelenggara pemerintahan, termasuk masyarakatnya, yang cenderung mementingkan individu. Banjir telah menjadi bencana struktural yang tidak akan pernah dapat dihentikan dan mendorong pemikiran untuk memindahkan ibu kota ke tempat lainnya yang lebih aman dan nyaman. Banjir juga menjadi Ikon pesatnya pembangunan Jakarta.

Pemerintah DKI Jakarta tidak visioner atau kebijakannya kandas oleh ulah oknum pemangku jabatan-jabatan strategis di birokrasi itu (?). Melihat kompleksitas masalahnya, banjir Jakarta tidak lagi bisa ditanggulangi hanya dengan cara teknis dan fisik. Harus dilakukan perubahan kultur sosial serta perbaikan moral dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Visi pembangunan harus diperbaiki. Rancangan dan sistem penataan ruang harus environmental based, bukan hanya berbasis ekonomi dan kemewahan metropolis. Objek penyejahteraan pemerintah adalah masyarakat banyak, yang kehidupannya relatif marjinal, bukan untuk melayani komunitas kalangan atas.

Kini, yang mendesak dan terbaik dilakukan adalah menata permukiman padat, khususnya yang dihuni atau akan dihuni masyarakat kalangan bawah. Untuk kelancaran menuju Bandara Soekarno-Hatta, layak saja dibangun jalan layang yang mahal di atas jalan tol Sedyatmo, meskipun untuk membeli kursi yang layak bagi calon penumpang di ruang tunggu Terminal I Bandara Soekarno-Hatta saja pemerintah tidak mampu.

Jalan raya ditinggikan untuk menghindari genangan air yang membuat mogok mobil-mobil mewah. Tanggul-tanggul dapat saja dibangun untuk menahan luapan air limpas ke jalan raya dan permukiman mewah. Tapi perlu dipertanyakan, apa yang akan dilakukan secara langsung untuk permukiman rakyat miskin yang selalu menjadi langganan banjir?

Konon, hal itu bukannya belum ada, hanya belum terpikirkan. Upaya membuat tower-tower rumah susun di sekitar jalan tol dalam kota lebih dimaksudkan agar permukiman kumuh tidak menjadi tontonan orang yang melintas masuk kota Jakarta setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Bukan semata untuk menghindarkan permukiman mereka dari banjir. Masyarakat di permukiman padat dan kumuh di daerah-daerah yang berada di bawah ketinggian GALA seharusnya segera dipetakan dan diberi perlakuan yang tepat.

Kepadatan penduduk di daerah itu harus dikurangi dan pertambahannya dicegah. Kalau tidak bisa direlokasi ke daerah yang lebih tinggi dan higienis, perlu dibuatkan rumah-rumah panggung dan jaringan jalan yang berada pada ketinggian di atas garis luap air maksimal. Pengusaha penguruk rawa-pantai harus ikut bertanggung jawab. Pemerintah pun harus memiliki armada pertolongan sosial yang mampu melakukan evakuasi dan mengurusi masyarakat yang menjadi korban kemiskinan dan tidak mampu mendiami daerah bebas banjir yang mahal –mereka yang tidak memiliki alternatif untuk hidup lebih baik.

Pemerintah juga jangan menjadi armada \’\’pemadam kebakaran\’\’ yang hanya pontang-panting panik pada saat terjadi banjir besar, dan kini tersenyum melupakan Jumat 1 Februari lalu yang dingin dan sangat basah itu. Penataan ruang Jakarta yang menjamin permukiman bebas dari luapan air limpas harus direevaluasi, dengan tetap dibarengi kesadaran bahwa kepentingan pribadi ataupun kelompok kecil masyarakat untuk bermewah diri harus dijauhi bersama.

Masyarakat luas harus dididik memahami masalah bencana lingkungan dengan tindakan-tindakan konservasi yang tepat, termasuk di-enforced untuk membangun sumur-sumur peresapan air hujan maupun air limbah rumah tangga agar jumlah air limpasan terkurangi, di samping untuk menabung reservasi air tanah di musim kemarau. Tindakan sipil-teknis terus dirancang secara tepat agar aliran air run-off dapat didistribusikan dengan baik dan tidak lagi merusak harta benda dan kehidupan penduduk dalam perjalanannya ke laut.

Pepohonan di perkotaan memang tidak selalu efektif membantu mencegah banjir, tapi perlu ditanam seluas-luasnya, didukung dengan daerah resapan air yang diperluas. Perencanaan dan tindakan terpadu hulu-hilir DAS yang masuk Jakarta tetap harus dilaksanakan, meskipun bukan lagi menjadi faktor utama banjir.

Pengulangan banjir besar Jakarta pada awal tahun 2008 itu mengingatkan tanggung jawab kita pada alam dan masyarakat. Pemerintah (DKI Jakarta) harus belajar ulang untuk menyusun pola dan program pembangunan yang lebih terencana, komprehensif, terarah, dan terpadu dalam pencegahan banjir Ibu Kota. Pemerintah pusat dan yang terkait agar bersama-sama membantu Pemerintah DKI Jakarta, setidaknya mengurangi intensitas banjir tersebut sejak dini.

Transtoto Handadhari, Forestry economist, pemerhati lingkungan, lulusan UGM, Yogyakarta, dan UW at Madison, Amerika Serikat

Majalah Gatra – 14 Februari 2008

Banjir adalah Keputusan Politik

Kompas, Senin, 16 Februari 2009
Transtoto Handadhari

Banjir ternyata bukan hanya fenomena alam, melainkan sudah merupakan akibat budidaya tangan manusia yang meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan alam yang dilakukan tanpa sadar sejak lama.

Hingga skala paling kecil pun, banjir adalah produk keputusan politik. Sebuah keputusan pembangunan yang laiknya dikatakan sebagai kemajuan peradaban masyarakat. Padahal, akibat perubahan keseimbangan alam untuk kepentingan pembangunan yang dilakukan tanpa mendahulukan kepentingan keselamatan lingkungan itulah yang selalu berujung terjadinya banjir. Yang fenomenal, rakyat menderita karena banjir, tetapi banyak kalangan justru menikmatinya.

Banjir Bengawan Solo merupakan salah satu puncak berita banjir, termasuk tahun 2009. Upaya sejak banjir besar tahun 1966, yang meningkatkan luas lahan berhutan sebesar 36 persen, atau sekitar 5.000 ha setiap tahun, pada periode tahun 1970-2003 ternyata diiringi meningkatnya luas permukiman dan pengembangan kawasan perkotaan dengan laju 4.169 hektar per tahun. Nilai koefisien air limpas (run-off) meningkat dari 0,34-0,56 tahun 1970 menjadi 0,49-0,66 tahun 2003.

Data perkembangan kemajuan pengembangan permukiman dan perkotaan di daerah lain, termasuk ibu kota Jakarta sendiri, serta rusaknya daerah aliran sungai (DAS) di mana-mana, amat korelatif dengan maraknya berita banjir setiap musim hujan.

Paling tidak ada 36 DAS yang telah kritis di hampir seluruh sungai besar di Indonesia, di antaranya DAS Solo, DAS Brantas, dan DAS Ciliwung di Pulau Jawa. Banjir yang sebelumnya tak terlalu terdengar di luar Jawa—yang di Banjarmasin, Kalsel, hanya disebut ”air pasang”—akhir-akhir ini menjadi berita yang tidak kalah menakutkan.

Penyebab banjir adalah hilangnya kemampuan DAS menyerap air presipitasi karena berkurangnya penutupan lahan oleh pepohonan. Suka atau tidak suka, kerusakan hutan alam yang menyebabkan 59 juta hektar kawasannya perlu direhabilitasi (2000), perluasan budidaya lahan pertanian dan kebun, serta kemajuan perkotaan yang tidak dikendalikan, termasuk faktor utama penyebab banjir di luar Jawa. Curah hujan yang ekstrem menjadi faktor lain, tetapi baru terdengar menjadi alasan terjadinya banjir pada waktu sekarang.

Ekohidraulik

Upaya fisik dan penanaman hulu DAS yang telah dilakukan dalam skala nasional sejak tahun 1970-an sebenarnya tidak memberi hasil nyata. Upaya itu lebih dapat disebut sebagai proyek konvensional yang bersifat tambal sulam. Umumnya dilakukan dengan membuat tanggul atau memasang pompa air, sodetan sungai, menormalkan arah aliran sungai, membuat talut dan bronjong kawat. Penanaman pohon dianggap memerlukan waktu yang terlalu lama untuk dapat berfungsi efektif.

Kini, negara-negara maju di Eropa, Jepang, dan lainnya telah melakukan penanggulangan banjir dengan metode ekohidraulik (ecological hydraulics). Metode itu diperkenalkan tahun 1980-an dengan mengutamakan peningkatan fungsi alam secara integral dalam pencegahan banjir.

Kunci pokok penanggulangan dan pencegahan banjir metode ekohidraulik adalah DAS yang sebenarnya juga telah diperkenalkan di Indonesia sebelum tahun 1970. Renaturalisasi sungai, mengembalikan belokan-belokan sungai yang sebelumnya diluruskan, menghidupkan bekas potongan sungai lama dengan membuka tanggul pelurusan sungai, memelihara kealamiahan sungai-sungai level menengah dan parit, serta melakukan penanaman pada daerah hulu dan sepanjang aliran sungai, merupakan langkah cara ekohidraulik, menggantikan cara konvensional yang lebih mementingkan cara teknik sipil itu.

Metode ekohidraulik dalam pengembangannya harus memasukkan unsur-unsur sosial-ekonomi dan kultural, bahkan faktor perilaku penyelenggaraan negara, yang untuk negara maju bukan merupakan faktor kunci dalam masalah banjir. Jelasnya, metode ekohidraulik menawarkan penyelesaian alamiah yang komprehensif integral tanpa mengorbankan unsur ekologi lainnya.

Namun, ada pertanyaan, apakah situasi kependudukan, sosial-budaya, dan perekonomian masyarakat Indonesia cocok untuk penanggulangan banjir cara ekohidraulik itu?

Keputusan politik

Fungsi legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan menetapkan keputusan politik yang membawa arah pembangunan dan peradaban bangsa. Ironisnya, para penyelenggara pemerintahan maupun pelaksana kontrol dan penganggaran di legislatif tidak paham atau mengabaikan pemahaman kelestarian lingkungan.

Eforia perilaku mengedepankan kepentingan ekonomi, terutama kepentingan ekonomi individual, telah menjerumuskan masyarakat yang harus selalu berhadapan dengan bencana alam dan banjir.

Selayaknya analisis dampak setiap rencana pembangunan dilakukan atas dasar untung rugi nilai rupiah dan tangibilitas nilai lingkungan (benefit-loss analysis), termasuk analisis kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang harus dibangun lebih baik. Dinamika pembangunan harus dikawal ketat meski akan tampak tidak populer. Kita berharap memperoleh titik terang perwujudan penanganan masalah banjir ini dari hasil demokrasi politik Pemilu 2009.

Transtoto Handadhari Pemerhati Ekosistem Lingkungan; Pengajar Pascasarjana Ekonomi Kehutanan

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/16/0025122/banjir.adalah.keputusan.politik

Ikon Kemajuan Pembangunan Itu Bernama Banjir

Transtoto Handadhari

MASYARAKAT sekitar Banjarmasin tidak mengenal banjir. Genangan yang meluap hanya disebutnya “air pasang”. Tidak ada yang khawatir apalagi terkejut saat air pasang. Air akan segera surut kembali sesaat hujan reda karena rawa-rawa di lingkungannya masih utuh, pohon dan semak masih luas, dan rumah kayu tradisional mereka tipe panggung dengan tanah dasar terbuka.

MEREKA sangat yakin, alam telah bijak mengatur lingkungan hidup ini untuk selalu aman. Meski ketenangan mereka sebenarnya telah terancam oleh maraknya pembangunan dan diuruknya rawa sepanjang jalan raya Bandara Syamsudin Noor-Banjarmasin.

Biarpun berbeda dengan apa yang dipikirkan warga Banjar tadi, senyatanya bencana banjir memang bukan lagi merupakan hal yang mengejutkan seluruh warga negeri ini. Nyaris semua lapisan masyarakat tahu banjir akan selalu datang, bahkan jadwal waktu serta lokasinya sekali pun. Yang tidak pernah disadari, banjir adalah bencana alam, yang terjadi justru oleh majunya peradaban dan pembangunan, bukan dikehendaki oleh alam.

Korban utamanya masyarakat (miskin) yang harus bertahan dalam kemajuan pembangunan ini dan harus rela memanipulasi kehidupannya menantang banjir, dan terjebak dalam alur bencana banjir (flood disaster track) yang jelas terjadwal tadi. Ironisnya masyarakat tingkat atas justru sering kali mendapat kesempatan kemakmuran dengan memanfaatkan derita publik, dan lebih diperhatikan kebutuhannya saat banjir datang menyapu permukiman dan jalanan perkotaan.

Banjir bukan hanya merupakan fenomena terganggunya alam dan sistem ekologi karena secara struktural dan sosial, masyarakat sendiri dan pemerintah telah bersama-sama mengabaikan kejadian banjir. Banjir Jakarta bahkan menjadi ikon “kemajuan” pembangunan nasional akhir-akhir ini (Kompas, 23/01/05). Maka, menjadi mimpi kalau banjir Jakarta akan dapat diatasi, apalagi dengan kebijakan tambal sulam yang dibarengi perilaku pembangunan fisik tidak ramah lingkungan.

Dan seperti biasa, rusaknya hutan dan keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung lalu menjadi pembicaraan hangat. Padahal, menyalahkan DAS kali Ciliwung saja, meskipun daerah tangkapan air (catchment area) bagian hulu atau tengahnya sudah tidak memiliki kemampuan resap air hujan yang baik, ternyata tidaklah cukup.

Karena daerah pembangunan dan permukiman yang tergenang banjir Jakarta umumnya memang semakin berada di bawah garis ambang luap air (GALA), lahan Jakarta dan sekitarnya sudah nyaris tidak ada yang terbuka, danau/situ/rawa bahkan dialihfungsikan menjadi permukiman daratan. Tinggi luapan air pun selalu meningkat dari kondisi normal. Karena itu, permasalahan penyebab banjir Jakarta harus diperlebar pada pola pembangunan daerah hilir serta perilaku pemerintahan dan masyarakatnya sebagai penyebab utama banjir di DKI Jakarta itu sendiri.

Apa yang terjadi di ibu kota Jakarta dan kota-kota lain di negeri ini memang sangat memprihatinkan. Pembangunan lapisan beton yang tidak menyisakan ruang serap air, permukiman di daerah rendah yang rawan genangan air, pembuangan sampah di sungai-sungai, pembukaan hutan dan lahan yang intolerantif, sampai dilakukannya pengurukan rawa dan pantai (Jakarta) untuk keserakahan pembangunan rumah mewah dan permukiman eksklusif semakin hari semakin sulit dicegah.

Jeritan masyarakat golongan bawah dan teriakan para konservasionis sudah jamak tidak didengarkan. Bahkan, Menteri Negara Lingkungan Hidup yang berupaya mencegah rencana pengurukan pantai utara Jakarta pun dikalahkan peradilan TUN tahun 2004.

PULAU Jawa yang sempit dengan kepadatan penduduk 150 juta jiwa dan luas hutan negara yang hanya 20 persen luas daratan menjadi daerah yang paling menderita oleh banjir dan bencana olah lahan lainnya. Hutan yang sebagian telah gundul dengan cepat dipersalahkan karena dianggap tidak mampu melindungi wilayah ini dari amukan run-off aliran hujan tersebut.

Masyarakat sendiri tabu disalahkan. Apalagi penjarahan hutan besar-besaran tahun 1999-2000 yang merusak hutan produksi dan hutan lindung di Jawa tersebut dipicu oleh pernyataan pemimpin negara waktu itu bahwa hutan dan lahan perkebunan adalah milik rakyat yang merepotkan pemangku kawasan dan aparat pengendalinya. Hutan juga tetap dituduh menjadi biang bencana meskipun luas lahan pertanian dan permukiman milik masyarakat di luar kawasan hutan Jawa yang rusak akibat ulah manusia mencapai 9 juta hektar, lebih luas daripada hutan yang perlu direhabilitasi seluas 1,7 juta hektar.

Mungkinkah banjir terjadi karena jumlah curah hujan sekarang bertambah? Secara teori tidak mungkin. Karena, banyaknya pengurangan pepohonan justru menyusutkan potensi jumlah awan presipitasi hujan sampai 30 persen. Teoretis penyebab utama banjir adalah terganggunya perimbangan antara air infiltrasi, run-off dan evapotranspirasi akibat perubahan daya serap lahan. Hilangnya pepohonan dan masifnya permukaan lahan di hulu maupun di hilir, apalagi pada lahan yang miring, hilangnya fungsi penyerap air limpas seperti rawa-pantai di hilir, dan tersumbatnya aliran air sungai adalah penyebab utama banjir yang hampir seluruhnya diciptakan oleh peradaban manusia.

Di luar itu, banjir juga terjadi karena pertemuan air limpas dengan naiknya pasang laut di daerah pantai. Sedangkan bencana tsunami yang menerjang sampai selebar 6 kilometer daratan pantai barat wilayah Sumatera merupakan kasus banjir yang lain meskipun kuatnya terjangan air itu terjadi karena hilangnya hutan mangrove akibat pengabaian manusia juga.

MESKI jelas informasinya, mencari akar penyebab banjir menjadi tidak mudah karena semakin kompleksnya permasalahan struktur pembangunan dan pola kehidupan sosial. Salah satu penyederhanaan dapat dilakukan dengan memilah faktor fisik dan perlakuan teknik yang terkait dengan bentang lahan. Satuan penilaiannya tentu ekosistem DAS atau ekosistem pulau. Perilaku pembangunan dan perilaku kehidupan masyarakat sebagai penentu utama kejadian banjir merupakan bagian penting dalam pencarian penyebab banjir.

Kebijakan pembangunan merupakan bagian yang memiliki peran paling signifikan terhadap terjadinya bencana banjir. Penetapan aturan permukiman, kebijakan pengelolaan hutan, penebangan pohon di areal sensitif bencana, kebijakan perizinan permukiman, perkantoran dan bahan galian, arah perluasan kota dan banyak lainnya sangat berpengaruh terhadap keamanan lingkungan. Karena itu, tidak keliru agar perkotaan juga harus dianggap sebagai ekosistem yang wajib memiliki studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), dan rancangan planologi pembangunan memuat sistem pengendalian banjir dan upaya penghindaran bencana tersebut sejak dini.

Yang relatif samar adalah peran masyarakat sendiri yang sering kali sulit diatur ketertibannya. Pluralitas komposisi dan tingkat sosial masyarakat kita mendorong bencana banjir semakin meluas dan meningkat kualitasnya. Apabila pun sudah jelas penyebab utama banjir adalah kurang terserapnya presipitasi air hujan, pemerintah dan masyarakat menutup mata terhadap pelanggaran kaidah penggunaan lahan (pertanian) di daerah hulu dan daerah sepanjang aliran air. Masyarakat harus dididik untuk ikut melestarikan lingkungan, termasuk tak membuang sampah sembarangan, sejak bangku sekolah dasar di seluruh pelosok.

Faktor alam berupa iklim, perpindahan udara, air pasang laut, dan patahan tektonik bumi merupakan penyebab yang tidak dapat dikelola oleh manusia. Satu-satunya yang dapat dijinakkan hanyalah siklus hidrologi dan jaringan pengaliran air daratan. Justru di situlah peran besar manusia berada, mau kebanjiran atau tidak semua berpulang kepada kita semua.

Pemerintah kiranya tidak boleh “panik” melakukan upaya penanggulangan hanya karena telanjur tidak antisipatif dan baru bergerak saat banjir terjadi. Metode penanganan banjir secara konvensional, seperti sodetan sungai, meluruskan arah aliran sungai, membuat talut dan beronjong kawat yang tidak digunakan lagi di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Eropa, Jerman, dan Jepang, perlu terus dialihkan menggunakan metode ekohidrolik (ecological hydraulics).

Saat ini, meskipun cara penanaman vegetasi memerlukan waktu panjang dan tidak cepat berfungsi efektif, metode yang sangat berbeda dengan teknik konvensional di atas justru perlu terus dipopulerkan, dibarengi dengan membuat sumur resapan air dan teknik konservasi kanan-kiri sungai (kakisu) serta manajemen peradaban manusia

Akan tetapi, bila banjir tak akan mampu dihadapi, solusi paling bijaksana adalah hindari saja wilayah itu untuk tidak berebut tempat dengan air bah. Namun, mungkinkah itu dilakukan warga Jakarta yang terpaksa harus tinggal di cekungan lembah sungai Ibu Kota dan bergulat setiap saat tertentu melawan banjir?

Oleh: Transtoto Handadhari, Kepala Pusat Informasi Kehutanan

Sumber: Kompas, Sabtu, 29 Januari, 2005.

HUTAN dan BANJIR

“Dulu, memang, pepohonan akar dalam dan hutan selalu dianggap merupakan penentu utama terjadi atau tidak terjadinya banjir di daerah hilir. Artinya, kalau hutan di hulu watershed sudah gundul, maka banjir pasti akan datang ke kota.

Kini keadaan telah berubah. Di pusat-pusat pemukiman, dengan contoh aktual kota metro Jakarta, masalah penyebab banjir ini, justru lebih banyak karena faktor pembangunan perkotaan serta faktor sosial-ekonomi, dan perilaku birokrat yang tidak peduli lingkungan”

(Transtoto)

ADK : Setelah bernapas lega terbebas dari bencana asap, suka tidak suka masyarakat di daerah-daerah tertentu, terutama Jakarta, segera kedatangan bencana banjir. Gubernur DKI saat itu, Sutiyoso, mengatakan bahwa banjir Jakarta adalah malapetaka yang tak akan kunjung berakhir, alasannya air berlimpah tersebut merupakan banjir kiriman dari Jawa Barat yang tak mungkin dicegah oleh Jakarta. Komentar Anda?

TH : Memang Ironis ya, umum menganggap bahwa rusaknya hulu maupun bagian tengah DAS Ciliwung yang menjadi sumber banjir Jakarta tersebut justru karena ulah orang Jakarta sendiri. Dan memang, lebih dari itu, penyebab banjir Jakarta dan kota-kota besar serupa sudah merupakan akumulasi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan penyelenggaraan kenegaraan yang cenderung bersifat individual. Banjir perkotaan bukan masalah rusaknya DAS hulu semata. Penanganannyapun tidak bisa dilakukan hanya secara phisik-tehnis lagi.

Dulu, memang, pepohonan akar dalam dan hutan selalu dianggap merupakan penentu utama terjadi atau tidak terjadinya banjir di daerah hilir. Artinya, kalau hutan di hulu watershed sudah gundul, maka banjir pasti akan datang ke kota. Kini keadaan telah berubah. Di pusat-pusat pemukiman, dengan contoh aktual kota metro Jakarta tadi, masalah penyebab banjir ini justru lebih banyak karena faktor pembangunan perkotaan serta faktor sosial-ekonomi dan perilaku birokrat yang tidak peduli lingkungan. Akibatnya, tanpa hujan di hulu-pun, dengan hujan sesaat saja telah diiringi air limpas (water run-off) yang melimpah. Padahal dalam kondisi normal, hujan deraspun hanya akan menghasilkan run-off maksimal 30% dari air presipitasi, yang 40% diserap tanah dan sedikit diuapkan ke udara. Namun di kota dan pusat pemukiman angka run-off sudah melampaui 60%. Artinya porsi air yang seharusnya diserap bumi sebagai cadangan air tanah, sebagian terbesar harus direlakan dibuang karena miskinnya pori-pori tanah permukaan. Akibatnya, di kota-kota besar yang posisinya di hilir seperti Jakarta dan Surabaya, maka air limpas ini akan tertahan dan mengganas berupa banjir di daerah-daerah rawan genangan.

Tidak berlebihan, banjir telah menjadi fenomena rantai bencana lingkungan yang semakin sulit dicegah karena perilaku pembangunan setelah didahului erosi tanah yang menurunkan produktifitas panenan di daerah hulu non perkotaan, dan akan diikuti kekeringan yang kini bahkan diiringi bencana asap.

ADK : Menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk merubah keadaan itu?

TH : Upaya apapun yang telah dan akan dilakukan saat ini, apabila hanya berfokus kepada kelestarian hutan di hulu, tidak akan mampu mencegah adanya banjir, khususnya di kota-kota hilir. Pengkajian sebab musabab banjir harus dilihat secara komprehensif dan menyeluruh. Termasuk akar masalah sosial, ekonomi masyarakat dan perilaku aparat pembangunan. Pencegahannya pun akan melibatkan segala upaya fisik, pembenahan masalah sosial-ekonomi dan penataan penggunaan lahan yang bukan hanya akan perlu waktu panjang dan mahal, tetapi juga di banyak tempat telah terlambat untuk dilakukan sekarang. Di tempat-tempat khusus langganan banjir bahkan tidak mustahil yang dapat dilakukan hanya kegiatan defensif, bersiap menunggu banjir dengan berharap cemas banjir yang akan datang semoga tidak terlalu ganas dan keadaan pembangunan baru tidak menambah parahnya bencana.

Berkali-kali saya mengungkapkan tentang peran manajemen DAS (daerah aliran sungai) yang secara alami dapat diandalkan untuk mengatur tata air dan mencegah banjir. Fokus kegiatan utama manajemen DAS secara konservasif adalah kegiatan vegetatif dan tehnik sipil. Namun dalam kondisi pertumbuhan penduduk, pemukiman dan alam pembangunan yang sangat pesat ini, berbagai tehnik pemolesan manajeman DAS harus dilakukan secara spesifik dan berani. Upaya tanam menanam saja sudah dianggap kuno. Penanganan masalah sosial-ekonomi, pengaturan konsentrasi dan distribusi pemukiman, enforcement kegiatan “pemaksaan” perbaikan tata air, input teknologi serta aspek hukum menjadi unsur penentu keberhasilan memfungsikan ekosistem DAS. Ini harus dilakukan terpadu.

Unsur perencanaan pembangunan kota dan pengawasan haruslah mendasarkan kepada kepentingan totalitas out-put tata air lingkungan. Bukan berorientasikan kepentingan ekonomi dan kekuasaan individu seperti halnya yang tengah melanda ibukota maupun kota-kota besar lain saat terakhir ini. Pemaksaan perluasan kota dan fasilitas ekonomi dengan memperluas daratan di daerah hilir apalagi di muara aliran air sangatlah riskan terhadap bencana lingkungan meskipun secara finansial akan mendatangkan keuntungan ekonomis yang amat besar. Namun siapakah yang mampu mecegah laju pembangunan seperti itu? Pemukiman padat kota Banjarmasin, Kalsel, yang tidak tenggelam oleh banjir meskipun hujan besar hanya dapat terjadi karena adanya lahan rawa luas yang belum dilirik pengusaha komersial. Bila nanti Banjarmasin berkembang menjadi kota niaga yang ekonomis, tidak pelak lagi lahan rawa hunian air limpas tadi akan berubah seperti pemukiman atau lahan komersial Pluit atau Pantai Indah Kapuk, dan bencana banjir akan menjadi bagian kehidupan masyarakatnya yang ratusan atau bahkan ribuan tahun sampai saat ini tidak mengenal banjir itu.

Penanganan dan pencegahan bencana banjir memerlukan keterpaduan semua aspek kehidupan dan lingkungan. Tidak hanya masalah penghutan tanah gundul saja. Banyak faktor lainnya yang lebih complicated yang harus kita pedulikan dalam mengatasi fenomena banjir ini. Termasuk political-will pemerintah dalam melaksanakan pembangunan phisik di lapangan dan menerapkan peraturan.

ADK : Dengan adanya fenomena banjir tetap ini, komunitas mana yang sebetulnya paling menderita ?

TH : Saya kira para petani kita ya. Memang tampaknya aneh, karena umumnya petani justru sangat menderita bila terjadi kekeringan. Banjir dalam skala parsial berupa air limpas akan menyebabkan erosi solum tanah yang mengakibatkan panenan pertanian menurun sepanjang tahun. Petani terpaksa memberikan input pupuk yang lebih besar dengan biaya produksi yang semakin tidak seimbang dengan hasil panennya. Di samping itu, pupuk kimia menyebabkan polusi air dan keracunan bagi manusia maupun satwa air.

Dalam bentuk banjir yang menggenang, lebih banyak lagi kerugian dan penderitaan yang harus ditanggung masyarakat, utamanya masyarakat lapisan bawah. Banjir menyebabkan cadangan air tanah terutama di hulu menurun drastis. Akibatnya, akan datang musim kekeringan yang menyebabkan penderitaan hampir semua lapisan masyarakat, kecuali masyarakat yang mampu menyedot air tanah dalam dengan alat mesin yang mahal atau membayar kehidupan biaya tinggi di kota. Pada saat kekeringan ini, kembali petani kita menjadi komunitas yang paling menderita.

Di Jakarta, di samping kota-kota metro serupa, baik di tanah air maupun di luar negeri, ancaman banjir jelas nampak sejak awal yang pasti akan datang di daerah-daerah tertentu, akibat perilaku pembangunan dan pemukiman yang terus berkembang pesat tanpa kepedulian kolektif lingkungan jangka panjang, yang telah dikalahkan oleh kepentingan ekonomi individu, oknum aparat, kebutuhan masyarakat bawah sendiri untuk bertahan hidup, serta ketidakmampuan kita menetapkan prioritas pembangunan yang lebih berpihak kepada keselamatan lingkungan jangka panjang.

Masyarakat lapis atas dengan kemampuan finansialnya mampu memilih di mana mereka ingin membangun tanpa memikirkan bencana lingkungan yang akan tercipta, tetapi masyarakat lapis bawah harus terpaksa memilih tinggal atau tetap tinggal di kawasan kumuh yang posisinya semakin berada di bawah garis ambang luapan air hujan (galah) dan jelas merupakan sasaran langganan bencana banjir ini. Masyarakat bawahlah yang harus menderita dan rela “membayar” external cost kerusakan lingkungan dengan tabungan hasil keringat yang relatif sudah sangat minim atau membayar dengan ketabahan saja asal masih dapat bertahan hidup dan belum digusur. Secara umum, aparat pemerintah nampaknya memang masih cenderung memilih yang lebih nampak “konstruktif” meskipun menimbulkan masalah lingkungan yang high cost, dibandingkan membiarkan daerahnya tumbuh “lamban” berhutan, dikelilingi rawa, tanpa pertumbuhan phisik dan kurang gemerlap.

Secara nasional, banjir yang melanda berbagai daerah akan menyebabkan penggunaan dana pembangunan tersedot ke daerah banjir yang seharusnya dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terutama di luar Jawa. Apalagi bila kembali ke kasus Jakarta, konsentrasi pembiayaan pembangunan nasional jelas akan semakin menumpuk di Jakarta, karena program tambal sulam untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana banjir yang selalu hadir, serta frekuensi datangnya akan semakin sering, karena akar permasalahan banjir yang semakin jauh dari sentuhan. Lebih jauh lagi, kalau kita membuka mata, program penyelamatan banjir sebagian besar justru untuk membantu masyarakat kalangan atas, bukan masyarakat bawah yang menjadi langganan kebanjiran. Membuat jalan layang atau menanggul pinggir jalan Tol ke Bandara Cengkareng telah menjadi bagian yang lebih “penting” daripada membuat program membangun rumah panggung beton di daerah kumuh di bawah galah yang selalu harus kebanjiran. Membiarkan kawasan Puncak dan bukit Sentul semakin padat bangunan untuk kepentingan si-kaya tentu merupakan pilihan yang dianggap lebih “tepat” daripada menghutankannya.

Perlu dipikirkan, membuat program khusus menyelamatkan masyarakat yang bermukim di daerah banjir tadi. Alternatif terbaik memberikan tempat bermukim yang aman, namun bukan dengan menggusurnya, karena toh daerah di bawah galah itu tidak akan lagi bebas murni dari ancaman banjir selamanya. (1) Hutan yang gundul, (2) DAS hulu yang rusak, (3) kota yang semakin tertutup beton, (4) hilangnya situ dan rawa, bahkan (5) hutan pantai yang menjadi pusat pemukiman, serta (6) laju penguasaan lahan untuk pemukiman yang tidak terencana dan tidak dikendalikan, merupakan penyebab utama timbulnya banjir. Secara kolektif, pemerintah dan masyarakat luas bertanggung jawab terhadap bencana banjir itu. Pemerintah dituntut lebih tegas mengendalikan pembangunan yang berwawasan lingkungan jangka panjang. Sebab enak atau tidak enak didengar, masih terlalu banyak aparat pemerintah dan bahkan juga individu masyarakat yang larut dalam kesenangan menantang kekuasaan lingkungan karena pertimbangan ekonomi pribadi semata. Kalau ini terus saja berlangsung banjir akan menjadi fenomena bencana lingkungan yang semakin sulit dikendalikan.

Bukan Kehendak Alam

ADK : Kalau begitu, lebih kepada akibat dari perbuatan manusianya itu sendiri daripada kehendak alam? Kaitannya dengan hutan, apakah kegagalan pengurusan hutan pun termasuk yang mengakibatkan maraknya bencana banjir?

TH : Kegagalan pengurusan hutan memang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam yang memakan biaya eksternalitas yang sangat mahal, serta penderitaan masyarakat dalam waktu yang panjang. Sebagai gambaran paling nyata, merosotnya fungsi ekosistem lingkungan hutan telah menyebabkan berbagai bencana banjir dan kekeringan, polusi udara serta menurunnya produktifitas lahan pertanian dan kesehatan masyarakat.

Masyarakat sekitar Banjarmasin tidak mengenal banjir. Genangan yang meluap hanya disebutnya “air pasang”. Tidak ada yang khawatir apalagi terkejut saat air pasang, air akan segera surut kembali sesaat hujan reda, karena rawa-rawa di lingkungannya masih utuh, pohon dan semak masih luas, dan rumah kayu tradisional mereka tipe panggung dengan tanah dasar terbuka. Mereka sangat yakin, alam telah bijak mengatur lingkungan hidup ini untuk selalu aman. Meski ketenangan mereka sebenarnya telah terncam oleh maraknya pembangunan dan diurugnya rawa sepanjang jalan raya Bandara Syamsudin Noor-Banjarmasin.

Biarpun berbeda dengan apa yang dipikirkan warga Banjar tadi, senyatanya bencana banjir memang bukan lagi merupakan hal yang mengejutkan seluruh warga negeri ini. Nyaris semua lapisan masyarakat telah tahu bahwa banjir akan selalu datang, bahkan jadwal waktu serta lokasinya sekalipun. Yang tidak pernah disadari adalah bahwa banjir tersebut adalah bencana alam, yang terjadi justru oleh majunya peradaban dan pembangunan, bukan dikehendaki oleh alam. Korban utamanya masyarakat (miskin) yang harus bertahan hidup dalam kemajuan pembangunan ini dan harus rela memanipulasi kehidupannya menantang banjir, dan terjebak dalam alur bencana banjir (flood disaster track) yang jelas terjadwal tadi. Ironisnya, masyarakat tingkat atas justru seringkali mendapat kesempatan kemakmuran dengan memanfaatkan derita publik, dan lebih diperhatikan kebutuhannya saat banjir datang menyapu pemukiman dan jalanan perkotaan.

Banjir bukan hanya merupakan fenomena terganggunya alam dan sistem ekologi, karena secara struktural dan sosial masyarakat sendiri dan pemerintah telah bersama-sama mengabaikan keterjadian banjir. Lucunya, banjir Jakarta bahkan menjadi icon “kemajuan” pembangunan nasional akhir-akhir ini. Maka menjadi mimpi kalau banjir Jakarta akan dapat diatasi, apalagi dengan kebijakan tambal sulam, yang dibarengi perilaku pembangunan fisik tidak ramah lingkungan. Dan seperti biasa, rusaknya hutan dan keseimbangan ekosistem daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung lalu menjadi pembicaraan hangat. Padahal menyalahkan DAS kali Ciliwung saja, meskipun daerah tangkapan air (catchment area) bagian hulu atau tengahnya sudah tidak memiliki kemampuan resap air hujan yang baik, ternyata tidaklah cukup. Karena daerah pembangunan dan pemukiman yang tergenang banjir Jakarta umumnya memang semakin berada di bawah garis ambang luap air (GALA), lahan Jakarta dan sekitarnya sudah nyaris tidak ada yang terbuka, danau/situ/rawa bahkan dialihfungsikan menjadi pemukiman daratan.
Tinggi luapan air pun selalu meningkat dari kondisi normal. Sehingga permasalahan penyebab banjir Jakarta harus diperlebar kepada pola pembangunan daerah hilir serta perilaku pemerintahan dan masyarakatnya sebagai penyebab utama banjir di DKI Jakarta itu sendiri.

Apa yang terjadi di ibukota Jakarta dan kota-kota lain di negeri ini memang sangat memprihatinkan. Pembangunan lapisan beton yang tidak menyisakan ruang serap air, pemukiman di daerah rendah yang rawan genangan air, pembuangan sampah di sungai-sungai, pembukaan hutan dan lahan yang intolerantif, sampai dilakukannya pengurugan rawa dan pantai (Jakarta) untuk keserakahan pembangunan rumah mewah dan pemukiman eksklusif, semakin hari semakin sulit dicegah. Jeritan masyarakat golongan bawah dan teriakan para konservasionis sudah jamak tidak didengarkan. Bahkan Meneg Lingkungan Hidup yang dulu berupaya mencegah rencana pengurugan Pantai Utara Jakarta pun dikalahkan peradilan TUN tahun 2004 lalu.

Bencana demi bencana yang menimpa berbagai daerah di Indonesia bahkan mengakibatkan terjadinya saling tuding di semua lapisan masyarakat. Saling menyalahkan menjadi barang lumrah, yang sayangnya akan berlalu begitu saja setelah bencana mereda. Lebih parah lagi, pertimbangan ekonomi akan kembali lebih diutamakan oleh yang berwenang daripada mencari dan memecahkan penyebab banjir secara sungguh-sungguh. Akibatnya, masyarakat yang harus terus membayar ongkos eksternalitas perangai pembangunan ekonomi kelas atas dengan rasa derita yang semakin meningkat.

ADK : Bagaimana dengan fenomena banjir di banyak daerah-daerah di Pulau Jawa?

TH : Pulau Jawa yang sempit dengan kepadatan penduduk 150 juta jiwa dan luas hutan negara yang hanya 20% luas daratan, menjadi daerah yang paling menderita oleh banjir dan bencana olah lahan lainnya. Hutan yang sebagian telah gundul dengan cepat dipersalahkan karena dianggap tidak mampu melindungi wilayah ini dari amukan run-off aliran hujan tersebut. Perum Perhutani harus menghadapi tuntutan kebijakan moratorium tebangan, padahal tidak selalu jelas hubungan banjir dengan fungsi dan letak hutan produksinya. Masyarakat sendiri tabu untuk disalahkan. Apalagi penjarahan hutan besar-besaran tahun 1999-2000 yang merusak hutan produksi dan hutan lindung di Jawa tersebut dipicu oleh pernyataan pemimpin negara waktu itu bahwa hutan dan lahan perkebunan adalah milik rakyat, yang akhirnya merepotkan pemangku kawasan dan aparat mengendalikannya. Hutan juga tetap dituduh menjadi biang bencana meskipun luas lahan pertanian dan pemukiman milik masyarakat di luar kawasan hutan Jawa yang rusak akibat ulah manusia mencapai 9 juta hektar, lebih luas dari hutan yang perlu direhabilitasi seluas 1,7 juta hektar.

Mungkinkah banjir terjadi karena jumlah curah hujan sekarang bertambah? Secara teori tidak mungkin. Karena banyaknya pengurangan pepohonan, justru menyusutkan potensi jumlah awan presipitasi hujan sampai 30%. Teoritis penyebab utama banjir adalah (1) terganggunya perimbangan antara air infiltrasi, (2) run-off dan (3) evapotranspirasi akibat perubahan daya serap lahan. Sedangkan (4) hilangnya pepohonan dan masifnya permukaan lahan di hulu maupun di hilir, apalagi pada lahan yang miring, (5) hilangnya fungsi penyerap air limpas seperti rawa-pantai di hilir dan (6) tersumbatnya aliran air sungai, merupakan penyebab utama banjir yang hampir seluruhnya diciptakan oleh peradaban manusia. Di luar itu, (7) banjir juga terjadi karena pertemuan air limpas dengan naiknya pasang laut di daerah pantai. Sedangkan bencana tsunami yang menerjang sampai selebar 6 kilometer daratan pantai barat wilayah Sumatera, merupakan kasus banjir yang lain, meskipun kuatnya terjangan air banjir tersebut terjadi karena hilangnya hutan mangrove akibat pengabaian manusia juga.

Meski jelas informasinya, mencari akar penyebab banjir menjadi tidak mudah karena semakin kompleksnya permasalahan struktur pembangunan dan pola kehidupan sosial. Salah satu penyederhanaan dapat dilakukan dengan memilah faktor fisik dan perlakuan tehnik yang terkait dengan bentang lahan. Satuan penilaiannya tentu ekosistem DAS atau ekosistem pulau. Perilaku pembangunan dan perilaku kehidupan masyarakat sebagai penentu utama keterjadian banjir merupakan bagian penting dalam pencarian penyebab banjir.

ADK : Anda tadi menyebutkan, akar penyebab banjir dapat disederhanakan dengan memilah faktor fisik dan perlakuan teknik. Praktisnya seperti apa?

TH : Untuk memperoleh akar penyebab banjir secara fisik murni dapat digunakan peta dasar land position map (LPM) terbitan kantor BPKH Wilayah XI Yogyakarta yang di-overlay dengan peta penutupan dan perlakuan lahan. LPM yang diciptakan secara computerized berdasarkan berbagai variabel lingkungan dan identifikasi karakteristik lahan yang memuat kelas lereng, kondisi klimat (curah hujan), jenis tanah, geologi, karakteristik fisik DAS serta posisinya dalam DAS/Sub DAS, sekaligus merupakan peta dasar yang berguna sebagai arahan makro tata guna lahan berbasis kelestarian lingkungan DAS untuk menghindari terjadinya bencana erosi, banjir, kelongsoran, kekeringan dan lainnya. LPM yang saya ciptakan bersama Sdr. Firman Fahada tersebut mampu secara ilmiah menunjukkan peran setiap posisi titik lahan pada koordinat bumi terhadap keterjadian bencana alam khususnya banjir, tanah longsor dan akibat lanjutannya, sekaligus rekomendasi perlakuannya.

Kebijakan pembangunan merupakan bagian yang memiliki peran paling signifikan terhadap terjadinya bencana banjir. Penetapan aturan pemukiman, kebijakan pengelolaan hutan, penebangan pohon di areal sensitif bencana, kebijakan perijinan pemukiman, perkantoran dan bahan galian, arah perluasan kota dan banyak lainnya sangat berpengaruh terhadap keamanan lingkungan. Karenanya tidak keliru agar perkotaan juga harus dianggap sebagai ekosistem yang wajib memiliki studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan rancangan planologi pembangunan memuat sistem pengendalian banjir dan upaya penghindaran bencana tersebut sejak dini.

Yang relatif samar adalah peran masyarakat sendiri yang seringkali sulit diatur ketertibannya. Pluralitas komposisi dan tingkat sosial masyarakat kita mendorong bencana banjir semakin meluas dan meningkat kualitasnya. Apabila pun sudah jelas penyebab utama banjir adalah kurang terserapnya presipitasi air hujan, maka pemerintah dan masyarakat menutup mata terhadap pelanggaran kaidah penggunaan lahan (pertanian) di daerah hulu dan daerah sepanjang aliran air, bahkan di daerah yang menurut LPM adalah daerah sensitif penyebab bencana. Masyarakat harus dididik untuk ikut melestarikan lingkungan, termasuk tidak menyampah sembarangan, sejak bangku sekolah dasar di seluruh pelosok.

Faktor alam berupa iklim, perpindahan udara, air pasang laut dan patahan tektonik bumi merupakan penyebab yang tidak dapat dikelola oleh manusia. Satu-satunya yang dapat dijinakkan hanyalah siklus hidrologi dan jaringan pengaliran air daratan. Justru disitulah peran besar manusia berada, mau kebanjiran atau tidak semua terpulang kepada kita semua.

ADK : Jadi, bagaimana sebaiknya kita semua menghadapi fenomena banjir ini?

TH : Banjir harus dihadapi dengan tenang dan cerdas. Akar penyebab banjir yang paling utama adalah terganggu atau rusaknya keseimbangan aliran presipitasi air hujan dalam setiap siklus hidrologi, yang sangat dipengaruhi pola pembangunan dan perilaku masyarakatnya sendiri. Penyebab lain adalah faktor alam lingkungan yang tidak terkuasai sehingga masing-masing harus dikenali dengan baik untuk diperoleh solusi yang memuaskan.

Pemerintah kiranya tidak boleh “panik” melakukan upaya penanggulangan hanya karena terlanjur tidak antisipatif, dan baru bergerak saat banjir terjadi. Metode penanganan banjir secara konvensional seperti sodetan sungai, meluruskan arah aliran sungai, membuat talut dan bronjong kawat yang telah tidak digunakan lagi di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Eropa, Jerman, Jepang dan lainnya perlu terus dialihkan menggunakan metode ekohidrolik (ecological hydraulics). Saat ini, meskipun cara penanaman vegetasi memerlukan waktu panjang dan tidak cepat berfungsi efektif, metode yang sangat berbeda dengan tehnik konvensional di atas justru perlu terus dipopulerkan, dibarengi dengan membuat sumur resapan air dan tehnik konservasi kanan-kiri sungai (KAKISU) serta manajemen peradaban manusia

Namun bila banjir tidak akan mampu dihadapi, maka solusi paling bijaksana adalah hindari saja wilayah itu untuk tidak berebut tempat dengan air bah. Terlampau riskan memaksakan diri hanyut tenggelam bersamanya. Tapi mungkinkah itu akan dilakukan warga Jakarta yang memang terpaksa harus tinggal di cekungan lembah sungai ibukota, dan bergulat setiap saat tertentu melawan banjir?

Jawa Dwipa Kebanjiran

ADK : Kembali ke fenomena banjir di daerah-daerah di Pulau Jawa, sepertinya semua telunjuk mengarah ke pengelola hutan dan DAS. Komentar Anda?

TH : Banjir yang melanda hampir seluruh jalur Jawa meskipun sangat menyedihkan bukanlah hal yang mengejutkan. Peringatan terhadap masalah ini memang telah acapkali disampaikan akibat kegiatan pembangunan di daerah hulu sampai hilir yang melampaui batas toleransi lingkungan. Hal lain, akibat luas, komposisi dan distribusi hutan Jawa, di samping geomorpfologi daratan yang relatif bergunung, dan luasnya lahan milik berupa pertanian lahan kering maupun pemukiman padat yang kedap air, memang tidak mendukung perlindungan lingkungan dari bencana banjir. Daerah pembangunan dan pemukiman yang tergenang banjir umumnya juga semakin berada di bawah garis ambang luap air (GALA). Menyalahkan kondisi daerah aliran sungai (DAS) dan hutan saja, ternyata tidaklah cukup. Permasalahan penyebab banjir harus diperlebar juga kepada perilaku pembangunan itu sendiri.

Jawa Dwipa yang konon artinya Jawa sebagai lumbung kesejahteraan telah semakin tidak terbukti. Banjir yang selalu berulang menenggelamkan harapan tadi. Padatnya penduduk menyebabkan pembangunan lapisan beton yang tidak menyisakan ruang serap air, pemukiman dibangun di daerah rendah yang rawan genangan air, rawa-rawa dan pantai diurug untuk pembangunan (rumah mewah eksklusif). Lebih parah lagi pertimbangan ekonomi dan pendapatan pribadi selalu lebih diutamakan para pejabat yang berwenang daripada memikirkan masa depan pelestarian lingkungan yang abstrak dan dianggap nisbi. Dan, masyarakat yang harus membayar ongkos eksternalitas atas perangai pembangunan dengan derita yang semakin meningkat.

Bencana demi bencana yang menimpa Jawa dan daerah lainnya di Indonesia bahkan telah mengakibatkan saling tuding di semua lapisan masyarakat. Seperti biasanya, pengelolaan hutan selalu yang disalahkan. Di wilayah Jawa, bencana banjir telah mengakibatkan kehutanan dan Perum Perhutani yang hanya menguasai 20% lahan hutan, itu pun 65%-nya berupa hutan produksi di daerah aman, menjadi sorotan kesalahan. Meski nyata-nyata tidak selalu jelas hubungan lokasi penyebab banjir dan letak hutannya. Apalagi kalau sudah menyangkut pihak mana yang sebenarnya merusak hutan, masyarakat sendiri menjadi tabu untuk disalahkan. Lahan miring di perbukitan milik rakyat telah terbiasa “telanjang” dan seringkali digarap intensif, namun luput dari cercaan pengamat lingkungan. Hutan juga tetap dituduh menjadi biang bencana meskipun luas indikasi kerusakan lahan milik di luar kawasan hutan Jawa hampir 4 kali lipat dari yang rusak di dalam hutan negara.

Mungkinkah banjir terjadi karena curah hujan sekarang bertambah? Secara teori tidak demikian. Karena dengan banyaknya pengurangan pepohonan yang terjadi sekarang, jumlah potensi awan presipitasi hujan justru dapat berkurang sampai 30%. Penyebab utama banjir adalah terganggunya perimbangan antara air infiltrasi, run-off dan evapotranspirasi akibat perubahan daya serap lahan. Gundulnya pepohonan dan masifnya permukaan lahan, apalagi pada lahan miring, merupakan penyebab utamanya. Banjir juga terjadi dapat karena pertemuan air limpas dengan naiknya pasang laut di daerah hilir. Namun pada situasi ekstrim seperti kasus Jember dan Banjarnegara, curah hujan dengan intensitas sangat tinggi dan durasi yang lama memang merupakan bencana yang benar-benar sulit dilawan.

Apabila kita melihat kembali kondisi DAS, rusaknya daerah hulu maupun bagian tengah dan hilir yang menjadi sumber air limpas (run-off) tersebut justru karena ulah manusia sendiri. Untuk kota-kota besar seperti Jakarta bahkan merupakan akumulasi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan penyelenggaraan kenegaraan yang cenderung bersifat individual, yang telah menjadi benang ruwet.

Banjir perkotaan bukan masalah rusaknya DAS hulu-hilir semata. Dulu, pepohonan akar dalam dan hutan di hulu selalu dianggap merupakan penentu utama terjadi atau tidak terjadinya banjir di daerah hilir. Artinya kalau hutan di hulu sudah gundul, maka banjir pasti akan datang ke kota. Kini keadaan telah berubah. Di pusat-pusat pemukiman, dengan contoh aktual kota metro Jakarta, Semarang, Surabaya dan lainnya masalah penyebab banjir ini justru lebih banyak karena faktor pembangunan perkotaan serta faktor sosial-ekonomi yang tidak peduli ancaman lingkungan. Akibatnya, tanpa hujan di hulu pun, bahkan apabila daerah hulu pun masih merupakan hutan lebat, maka dengan hujan sesaat saja telah terjadi genangan di sepanjang jalan raya dan pemukiman yang melumpuhkan dinamika kehidupan kota. Banjir telah menjadi bencana struktural yang tidak akan pernah dapat dihentikan. Penanganannya banjir tidak bisa dilakukan hanya secara phisik-tehnis lagi, harus komprehensif menyeluruh dan terpadu.

Tampaknya, upaya apapun yang telah dan akan dilakukan saat ini, apabila hanya berfokus kepada kelestarian hutan di hulu tidak akan mampu mencegah adanya banjir di daerah hilir. Pengkajian sebab musabab banjir harus dilihat secara komprehensif dan menyeluruh. Termasuk akar masalah sosial, ekonomi masyarakat dan perilaku aparat pembangunan. Pencegahannyapun akan melibatkan segala upaya fisik, pembenahan masalah sosial-ekonomi dan penataan penggunaan lahan yang bukan hanya akan perlu waktu panjang dan mahal, tetapi juga di banyak tempat telah terlambat untuk dilakukan sekarang. Redisain penggunaan lahan Jawa, khususnya, menyangkut penetapan fungsi dan kawasan hutan perlu dilakukan kembali. Luasnya daerah rawan penyebab bencana banjir yang berada di luar kawasan hutan negara perlu dibenahi kembali manajemennya. Juga pemukiman di daerah rawan bencana maupun di bantaran-bantaran sungai yang miring perlu ditangani pemerintah dengan sungguh-sungguh sebelum bencana menimpa mereka.

Peran manajemen DAS yang secara alami dapat diandalkan untuk mengatur tata air dan mencegah banjir tetap harus ditingkatkan dengan enforcement. Apalagi bila menyangkut lahan rakyat yang tidak dikuasai pemerintah. Fokus kegiatan utama manajemen DAS secara konservasif adalah kegiatan vegetatif dan tehnik sipil. Namun dalam kondisi pertumbuhan penduduk, pemukiman dan alam pembangunan yang sangat pesat ini berbagai tehnik pemolesan manajeman DAS harus dilakukan secara spesifik dan berani. Bila upaya tanam menanam saja dianggap sudah tidak efektif, penanganan masalah sosial-ekonomi, pengaturan konsentrasi dan distribusi pemukiman, kegiatan perbaikan tata air, input teknologi serta aspek hukum harus dipaksakan sebagai unsur penentu keberhasilan memfungsikan ekosistem DAS. Ini pun harus dilakukan terpadu, bersungguh-sungguh dan berlanjut. Hal ini memerlukan political-will dan keberanian pemerintah dalam menerapkan aturan-aturan berwawasan lingkungan.

Unsur perencanaan pembangunan kota dan pengawasan haruslah mendasarkan kepada kepentingan totalitas out-put tata air lingkungan. Bukan berorientasikan kepentingan ekonomi dan kekuasaan individu seperti halnya yang tengah melanda ibukota maupun kota-kota besar lain saat-saat terakhir ini. Pemaksaan perluasan kota dan fasilitas ekonomi dengan memperluas daratan di daerah hilir apalagi di rawa, pantai dan muara aliran air seperti reklamasi Pantura Jakarta sangatlah riskan terhadap bencana lingkungan meskipun secara finansial akan mendatangkan keuntungan ekonomis yang amat besar. Namun siapakah yang mampu mecegah laju pembangunan seperti itu? Maka, Jawa Dwipa akan semakin sulit terwujud, selama banjir tetap menjadi ancaman permanen.

ADK : Bagaimana dengan meluapnya air sungai Bengawan Solo yang merendam banyak kota di perbatasan Jateng – Jatim? Banyak pihak menuding karena rusaknya hutan yang dikelola Perhutani?TH : Ketika hujan datang dan terjadi banjir bandang dan longsor, maka hutan selalu menjadi hujatan masyarakat. Bencana alam selalu dikaitkan dengan kondisi kawasan hutan meskipun tidak selalu hutan sebagai penyebabnya. Terjadinya banjir besar Bengawan Solo menyebabkan hutan Perum Perhutani kini kembali menjadi sasaran kecurigaan, terutama orang-orang yang tidak memahami masalah hutan dan konservasi, meski fakta lapangan menunjukkan tutupan hutan Perum Perhutani cukup baik di daerah hulu sepanjang sungai Solo.

Kondisi lahan Pulau Jawa pada dasarnya memang sudah memprihatinkan. Dari seluruh wilayah Jawa seluas 13.411,2 ribu hektar, kurang lebih 23,4 % atau seluas 3.136 ribu hektar merupakan kawasan hutan, yang terdiri dari kawasan konservasi (KSA_KPA) seluas 454,4 ribu hektar atau 14,5 % dari luas kawasan hutan, Hutan Lindung (HL) seluas 750,9 ribu hektar (23,9 %), Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 1.558,9 ribu hektar (49,7 %) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 371,8 ribu hektar (11,8 %). Secara keseluruhan maupun prosentase luas kawasan hutan pada masing-masing propinsi yang ada di wilayah Jawa-Madura, masih jauh dari luas minimal sebesar 30 % yang ditetapkan oleh Undang-undang Kehutanan Nomor 41/1999, agar secara ekologis dapat berfungsi sebagai penyangga lingkungan di wilayah ini. Dari seluruh kawasan hutan yang ada di Jawa-Madura tersebut, seluas 2.170,4 ribu hektar (69,2 %) yang kondisi tutupan lahannya masih berhutan. Kalau dibandingkan dengan luas wilayah Jawa-Madura, kawasan hutan yang masih berhutan tersebut hanya sekitar 16,2 %.

Berdasarkan penafsiran citra landsat ETM 7+ tahun 2000, sempat diduga dari sekitar 10.730.919 hektar luas daratan atau 84,16 % dari luas wilayah yang terindikasi perlu direhabilitasi karena telah rusak. Meskipun data citra satelit tersebut sangat lemah, kondisi penutupan lahan Jawa memang telah memburuk. Pada tahun 2003, tercatat lahan kosong yang riil seluas 530 ribu hektar di hutan Perhutani, 65 ribu hektar di hutan negara lainnya, 210 ribu hektar di lahan perkebunan besar, dan 3,98 juta hektar di tanah milik masyarakat . Dari data itu saja sudah nampak persentase peran hutan terhadap kelestarian alam dan lingkungan dibanding lahan lainnya di luar kawasan hutan. Namun jawaban atas pertanyaan siapa dan lahan mana yang bertanggungjawab sebagai penyebab bencana alam tadi tidak pernah dapat diperoleh secara memuaskan.

Kini sudah ada alat untuk menbdeteksi lahan mana yang menyebabkan bencana alam dan siapa pemiliknya yang paling bertanggung jawab atas bencana alam tersebut. Alat tersebut Peta Posisi Lahan atau biasa disebut Land Position Map/LPM. Sebagai sebuah peta dasar, LPM mampu memberikan indikasi secara tehnis-ilmiah lahan mana yang potensial menjadi penyebab bencana lingkungan seperti banjir, erosi, kekeringan dan kelongsoran. Land Position Map (LPM) merupakan arahan makro tata guna lahan berdasarkan identifikasi karakteristik lahan yang memuat kelas lereng, kondisi klimat (curah hujan), jenis tanah, geologi, karakteristik fisik DAS serta posisinya dalam DAS/SUB DAS. Dengan LPM dapat diketahui peran dan fungsi masing-masing lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan terhadap ekosistem lingkungan pada suatu wilayah. LPM sekaligus dapat digunakan sebagai bahan utama pertimbangan rencana kegiatan pembangunan berbasis konservasi lingkungan, termasuk kegiatan eksploitasi hutan dan pembudidayaan lahan, maupun tata ruang wilayah.

ADK : Bagaimana LPM tersebut dapat menunjukan siapa dan dan lahan mana yang bertanggungjawab sebagai penyebab fenomena banjir di Jawa? Khususnya menepis tudingan bahwa Perhutani bertanggung jawab atas bencana tersebut?

TH : Berdasarkan 5 kategori kerawanan penyebab bencana tersebut, posisi lahan dengan kategori “sangat rawan”, “rawan” dan “agak rawan” dikelompokkan dalam sebutan “lahan sensitif (sensitive land)”. Posisi lahan dengan kategori “cukup aman” dan “aman” dikelompokkan dalam sebutan “lahan tidak sensitif (un-sensitive land)”.

Untuk wilayah Jawa-Madura, peta posisi lahannya nampak dalam gambar 1 berikut.

Berdasarkan perhitungan seluruh daratan Jawa-Madura seluas 11.968.505 hektar (tidak termasuk Propinsi DKI Jakarta) terdiri atas kawasan hutan seluas 3.020.645 hektar dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 8.947.860 hektar, menunjukkan bahwa:

1. Luas lahan yang dikategorikan “sangat rawan” untuk seluruh wilayah Jawa-
Madura adalah 1.615.582 hektar, kategori “rawan” seluas 2.765.325 hektar dan “agak rawan” seluas 3.991.790 hektar.

2. Luas kawasan hutan yang dikategorikan “sangat rawan” untuk seluruh wilayah
Jawa-Madura adalah 822.900 hektar (50,9%), kategori “rawan” seluas 871.846 hektar (31,5%) dan “agak rawan” seluas 859.111 hektar (21,5%).

3. Luas lahan di luar kawasan hutan (APL) yang dikategorikan “sangat rawan”
untuk seluruh wilayah Jawa-Madura adalah 834.673 hektar ( 49,1%), kategori “rawan” seluas 1.911.071 hektar ( 68,5%) dan “agak rawan” seluas 3.117.674 hektar ( 78,5 %).

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa luas lahan sensitif di dalam kawasan hutan adalah 2,55 juta hektar, sedangkan lahan sensitif di luar kawasan hutan terhitung seluas 5,863 juta hektar, atau 230 % dari luas hutan yang menjadi penyebab bencana lingkungan. Bahkan untuk kategori agak rawan, lahan sensitif di luar kawasan hutan jauh lebih dominan.

Total lahan sensitif Perum Perhutani (HP, HL), itupun termasuk hutan produksi dan hutan lindung yang dikuasai Dephut dan pihak lain serta hutan Daerah Istimewa Yogyakarta, berjumlah 2,16 juta hektar atau hanya 36,8% dibandingkan luas lahan sensitif di luar lahan hutan Perhutani yang luasnya 5,863 juta hektar. Itupun lahan hutan relatif penutupan tanaman kerasnya cukup baik. Hal ini merupakan kenyataan yang cukup menarik dan menghapuskan anggapan selama ini bahwa penyebab utama bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan erosi di Jawa hanya karena rusaknya kawasan hutan, khususnya hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani.

Khusus banjir sepanjang Bengawan Solo, sudah diketahui terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi di atas normal, 2 hari pertama hujan deras terjadi selama 15 jam per hari, dan jebolnya waduk Gadjahmungkur. Di samping itu kemampuan serap lahan di hulu dan sekitar Bengawan Solo memang buruk, karena merupakan lahan milik masyarakat yang ditumbuhi tanaman singkong milik penduduk, bahkan merupakan pemukiman yang berkembang cukup cepat, bukan lahan milik Perum Perhutani. Bantaran sungai dan pemukiman juga bukan merupakan tanggung jawab Perum Perhutani. Lebih merupakan tanggung jawab Pemda dan masyarakat sendiri.

Terkait dengan permintaan penggantian direksi Perum Perhutani dalam kasus banjir Bengawan Solo ini semakin nampak mengada-ada. Direksi yang baru bekerja 2,5 tahun bahkan menoreh prestasi besar dalam menghijaukan lahan kosong miliknya, yakni dengan program “Perhutani Hijau 2010″yang telah mampu menanami tanah kosong hampir 400.000 hektar dalam 2,5 tahun ini, dan bertekad menghijaukan seluruh tanah kosong Perhutani sebelum tahun 2010.

Justru selayaknya agar dihargai karena saat itu bersama Bupati Wonogiri juga sedang membantu menghijaukan hulu waduk Gadjahmungkur besar-besaran di luar kawasan hutan Perhutani. Ibaratnya pun terdapat lahan kosong di sepanjang dan hulu Sungai Solo, Direksi Perhutani yang baru berumur 2,5 tahun ini tidak dapat dipersalahkan. Karena meskipun Direksi Perhutani ini telah menanam pun tanamannya belum dapat berfungsi sekarang sebagai pelindung bencana alam banjir. Lahan kosong di Perhutani kalaupun ada, merupakan tanggung jawab pengurus yang lalu-lalu yang itupun karena tidak berdaya menghadapi aksi penjarahan oleh masyarakat di tahun 1998-2001.

Dengan kondisi aktual lahan sesuai LPM Jawa-Madura di atas, kalaupun hutan Perhutani ditanami rimbun dan tidak ditebang sekalipun, bencana banjir di Jawa akan tetap terjadi. Maka moratorium hutan Jawa-pun bukan merupakan pemecahan masalah bencana lingkungan di Jawa. Masalah utamanya adalah luasnya lahan milik yang didominasi tegalan kering yang tidak ditanami tanaman akar dalam, dan masalah kependudukan atau pemukiman yang sulit ditata. Karena penanggung jawab kelestarian lingkungan bukan hanya lahan hutan yang hanya sekitar 20% luas daratan, tetapi sebagian terbesar adalan lahan milik masyarakat yang tidak dilakukan konservasinya dengan baik. Harus ada redisain tataguna lahan, dan resettlement penduduk terutama yang tinggal dan memukimi lahan-lahan sensitif. Peta Posisi Lahan/LPM dapat menjadi solusi perencanaan yang tepat dan bermanfaat.

Metode Ekohidraulik

ADK : Anda pernah memperkenalkan konsep ekohidraulik dalam mengatasi banjir. Bagaimana konsep tersebut dapat bekerja mengatasi fenomena banjir rutin?

TH : Cara penanggulangan banjir maupun pencegahannya selama ini umumnya dilakukan secara konvensional. Yang paling banyak dilakukan dengan membuat tanggul atau memasang pompa air yang setiap kali harus disesuaikan mengikuti kuantitas banjir yang setiap tahun semakin besar. Padahal jumlah air yang tersedia melalui proses siklus air relatif tetap. Penanganan banjir hanya menggantungkan pada upaya tehnik sipil. Penanaman hutan di samping memerlukan waktu yang panjang juga diangap tidak cepat berfungsi efektif.

Namun metode penanganan banjir secara konvensional seperti membuat tanggul, sodetan sungai, menormalkan arah aliran sungai, membuat talut dan bronjong kawat telah tidak lagi digunakan di negara-negara maju seperti di Eropa antara lain Jeman, juga Jepang dan lainnya. Saat ini penggunaan metode ekohidraulik (ecological hydraulics) yang sangat berbeda dengan tehnik konvensional di atas sedang terus dipopulerkan.

Metode ekohidraulik mulai diperkenalkan tahun 1980-an dengan mengutamakan peningkatan fungsi alam secara integral dalam pencegahan banjir. Dalam penanggulangan banjir dengan konsep ekohidraulik, kunci pokok penanggulangan dan pencegahan banjir adalah daerah aliran sungai (DAS). Konservasi kanan-kiri sungai (kakisu) merupakan keharusan termasuk di dalamnya unsur sempadan dan badan sungai yang dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem integral. Melalui cara renaturalisasi sungai antara lain dengan mengembalikan belokan-belokan sungai yang sebelumnya diluruskan, menghidupkan bekas potongan sungai lama dengan membuka tanggul pelurusan sungai, memelihara kealamiahan sungai-sungai level menengah dan parit dan melakukan penanaman pada daerah hulu dan sepanjang aliran sungai merupakan langkah cara ekohidraulik yang harus dilakukan menggantikan cara konvensional yang lebih mementingkan cara tehnik sipil tersebut.

Metode ekohidraulik tersebut dilakukan secara komprehensif dengan metode menahan atau meretensi air di DAS bagian hulu, tengah dan hilir; serta menahan air di sepanjang wilayah sungai, sempadan sungai, dan badan sungai di bagian hulu tengah dan hilir secara seimbang dan merata. Pengaktifan danau, situ dan rawa dilakukan secara terpadu sehingga mampu menahan sebanyak dan selama mungkin air presipitasi dan terutama air limpas. Pelurusan sungai maupun pembuatan sodetan atau tanggul justru sangat bertentangan dengan prinsip menjaga retensi air limpas. Sungai yang berliku-liku (meander) bahkan perlu dipertahankan sehingga dapat menghambat laju aliran dan menyumbangkan retensi air serta mengurangi daya erosi. Komponen retensi alamiah DAS, kakisu dan badan sungai ditingkatkan dengan cara menanami atau merenaturalisasi kembali sempadan sungai yang telah rusak, memfungsikan daerah genangan atau polder alamiah dari hulu sampai hilir untuk menampung air.

ADK : Mengapa penanganan banjir harus beralih dengan menggunakan metode ekohidraulik dan meninggalkan metode konvensional?

TH : Karena berbeda dengan metode ekohidraulik, tehnik penanganan masalah banjir secara konvensional telah dianggap semakin merusak struktur alamiah lingkungan. Konsep konvensional melihat banjir sebagai bencana akibat daya rusak air yang besar pada suatu tempat tertentu. Akibatnya penanganan banjir secara konvensional lebih memandang bencana banjir sebagai problem lokal (local problem) saja. Secara sederhana konsep kon konvensional melakukan penanggulangan banjir dengan cara sodetan, pelurusan, pembuatan tanggul, pengerasan tebing menggunakan talut atau bronjong kawat, bahkan normalisasi aliran sungai dengan pembabatan vegetasi bantaran. Cara ini justru akan menciptakan bahaya banjir yang lebih besar dan frekuensi banjir yang lebih sering terutama di daerah hilir. Juga akan menyebabkan kerusakan yang serius bagi fungsi ekologi sungai secara keseluruhan.

Di samping akan memicu kecenderungan banjir di hilir yang lebih besar serta menurunkan tingkat retensi di sepanjang sungai, metode konvensional akan mengakibatkan kekeringan karena berkurangnya penyerapan air (water infiltration) dalam proses siklus air. Pendangkalan bekas-bekas sungai yang terpotong (oxbow) terjadi, dan akan menjadi lahan hunian masyarakat atau pertanian yang menambah beban lahan. Tidak adanya jalan aliran keluar pada oxbow menyebabkannya rawan banjir yang mengancam komunitas yang ada atau daerah bawahnya.

Di wilayah pantai, sodetan aliran sungai menyebabkan instabilitas garis pantai. Di daerah muara sungai yang lama akan terjadi abrasi secara besar-besaran sedangkan reklamasi akan terbentuk secara cepat di muara sodetan baru. Terjadi perubahan keseimbangan ekosistem yang dampaknya hampir selalu lebih buruk.

Konsep penanganan masalah banjir menggunakan metode ekohidraulik selayaknya dikembangkan di Indonesia. Kemudahan dan simplifikasi berpikir dalam penanggulangan banjir menggunakan cara konvensional seperti yang selalu ramai dilakukan melalui penyodetan sungai, pelurusan, penanggulan dan pembuatan beton dinding sungai selayaknya diubah dengan perlakuan alamiah melalui metode ekohidrolik. Meskipun ini tidak berarti meniadakan sepenuhnya cara-cara tehnik sipil konvensional yang kini masih digunakan untuk penanganan masalah banjir sungai Ciliwung-Cisadane, Citanduy, Citarum, Solo, Brantas, dan Code di Jawa yang sarat bencana banjir tersebut.

Lebih dari itu, metode ekohidraulik untuk ukuran Indonesia dalam pengembangannya harus memasukkan unsur-unsur sosial-ekonomi dan kultural, bahkan faktor perilaku penyelenggaraan negara, yang untuk negara-negara maju bukan merupakan faktor kunci dalam masalah banjir. Sekali lagi banjir adalah fenomena bencana ekologi lingkungan yang penanggulangannya, meskipun relatif lebih lambat, selayaknya dilakukan secara alamiah. Metode ekohidraulik menawarkan penyelesaian yang komprehensif integral tanpa mengorbankan unsur ekologi lainnya

Apabila tidak dilakukan segera, dikhawatirkan kuantitas dan kualitas banjir tidak akan berkurang. Sebaliknya akan semakin besar dan meluas akibat akumulasi faktor-faktor alam, lingkungan, sosial dan tehnik penanganannya yang semakin memburuk.

Tanggal Tulisan : Agustus 28, 2008 at 2:50 am
Sumber: http://transtoto.wordpress.com/2008/08/28/hutan-dan-banjir/

1 Komentar »

  1. Jakarta kapan berhenti banjir.,

    Komentar oleh Sewa Mobil Jakarta — Januari 8, 2014 @ 2:42 pm


Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Buat website atau blog gratis di WordPress,com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 164 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: