BebasBanjir2015

Gatot Irianto

Orang Jakarta Tenggelamkan Jakarta

Gatot Irianto

PERNYATAAN itu sepintas mungkin terlihat amat provokatif bila didengar oleh masyarakat. Namun, bila kita lihat kenyataan di lapangan, maka itulah kondisi yang sebenarnya terjadi. Salah satu indikatornya antara lain terlihat dari sebagian besar kegiatan pembangunan di Jakarta maupun wilayah hulu (Bogor) cenderung meningkatkan volume dan mempercepat akumulasi aliran permukaan (run off) di Jakarta. Pembangunan villa dan rumah mewah di kawasan Puncak, Jawa Barat, dengan menutup sebagian besar atau seluruh permukaan tanah dengan aspal adalah fakta yang banyak kita temukan. Demikian pula pengurukan alur-alur sungai di Jakarta untuk keperluan permukiman (pembangunan perumahan Pantai Indah Kapuk), pembangunan sarana transportasi jalan tol ke Bandara Soekarno-Hatta merupakan bukti, secara kolektif dan sadar kita sedang menenggelamkan Jakarta.

Sebagai salah satu kota terpadat di dunia sekaligus ibu kota negara, tentu masalah ini tidak boleh dianggap sederhana, karena bila masalah ini terus terjadi, maka bukan mustahil suatu saat ibu kota negara harus dipindahkan. Perpindahan kerajaan Demak Bintoro ke Pajang, Surakarta, akibat sering mengalami banjir dan genangan, merupakan ilustrasi yang baik tentang perlunya kita mengamankan Jakarta supaya tidak tenggelam akibat banjir dan genangan yang makin mengkhawatirkan. Berikut ini disajikan beberapa fenomena yang mendukung hipotesis bahwa Jakarta sedang menuju tenggelam.

Beberapa fenomena

Banjir dan genangan yang terjadi belakangan ini terus meningkat intensitas dan frekuensinya, sehingga sebagai daerah paling ujung, Jakarta akan menerima luapan air paling banyak. Hal ini diperburuk dengan adanya perubahan fenomena iklim global yang mengarah pada terjadinya hujan lebat dengan durasi lama. Dampaknya terlihat dari meningkatnya luas areal yang mengalami banjir atau genangan. Lebih mengkhawatirkan lagi, menurut catatan, tinggi air dan lama genangan terus meningkat. Daerah yang sebelumnya tidak pernah kebanjiran, kini harus menghadapi banjir yang amat mencemaskan. Peningkatan risiko dan bahaya genangan dan banjir ini akan menyebabkan kerugian lebih besar lagi, bila tidak ditangani lebih dini.

Penurunan permukaan tanah (subsidence) akibat ekploitasi air tanah Jakarta yang berlebihan, menyebabkan posisi Jakarta terhadap laut makin rendah. Kondisi ini diperburuk dengan kecenderungan meningkatnya muka air laut sampai hampir di sebagian besar kota-kota dunia akibat pemanasan global (global warming). Penurunan daratan di Ancol dan meningkatnya risiko terjadinya banjir dan genangan ini dapat dijadikan salah satu indikator tentang Jakarta sedang menuju tenggelam. Kejadian serupa juga dialami Kota Semarang, Jawa Tengah.

Peningkatan permukaan air laut dari tahun ke tahun menyebabkan lantai sebuah kantor pemerintah harus ditinggikan setiap tahun untuk meminimalkan terjadinya genangan. Sampai suatu saat, tahun 1995 lantai kantor itu tidak mungkin ditinggikan lagi, karena jarak lantai-plafon, tidak dapat digunakan untuk orang berdiri, sehingga kantor itu harus dipindah ke daerah yang lebih tinggi.

Siapa yang menenggelamkan Jakarta?

Orang Jakarta adalah penyebab utama tenggelamnya Kota Jakarta. Secara pribadi penulis amat tidak sependapat dengan tudingan selama ini bahwa masyarakat Bogor yang menenggelamkan Jakarta. Ada dua alasan penting yang dapat menjelaskannya: (1) Pembangunan rumah mewah yang cenderung tidak meloloskan air (impermeable) dan itu dilakukan orang berduit yang sebagian besar adalah orang Jakarta. (2) Peraturan perundangan dan penegakannya untuk mengamankan kawasan Bogor-Puncak-Cianjur dibuat dan dilanggar oleh sebagian besar orang yang berasal dari Jakarta. Sementara itu masyarakat di hulu, perambah hutan sekalipun, hanya menggunakan lahan itu untuk budidaya dan hanya sedikit saja yang digunakan untuk permukiman. Bahkan keberhasilan sosialisasi tentang peran hutan terhadap konservasi sumber daya air dan pencegahan banjir, mendorong masyarakat di beberapa kawasan hutan sudah menyadari sepenuhnya tentang perlunya mempertahankan hutan sebagai bagian dari sistem daerah aliran sungai (DAS).

Sebaliknya di Jakarta, akibat tuntutan bisnis yang kuat di satu pihak dan lemahnya penegakan hukum di lain pihak, menyebabkan banyak areal yang mestinya tidak layak bangun karena merupakan daerah bantaran banjir tetap didirikan areal permukiman. Demikian pula dengan penimbunan rawa yang sebenarnya dapat berfungsi sebagai penampung dan penyimpan air terus dilakukan, sehingga aliran air dari hulu ke hilir tertahan dan menyebabkan genangan. Penyempitan dan penyumbatan kanal dan sungai utama, juga merupakan pangkal penyebab genangan yang belakangan ini makin mengkawatirkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana antsipasinya, agar masalah proses tengelamnya Jakarta ini dapat dicegah lebih dini?

Strategi antisipasi

Pengalaman menunjukkan, antisipasi banjir dan genangan yang dilakukan pemerintah saja, selama ini tidak cukup tanpa didukung peran masyarakat. Sebaliknya, masyarakat sendiri tidak mampu mengatasi persoalan banjir dan genangan. Diperlukan perencanaan yang utuh dan transparan dengan melibatkan tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian agar dapat diperoleh masukan yang komprehensip.

Berikut ini diusulkan beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mencegah tenggelamnya Jakarta: (1) transfer air antar-DAS; (2) reformasi pemilikan lahan (land reform) untuk pertanian di bagian hulu; (3) menata kembali pembangunan Jakarta. Transfer air antar-DAS (water transfer from basin to basin) ini untuk kasus Jakarta dapat dilakukan dari Ciliwung yang basah ke Cisadane (Tangerang) yang relatif kering. Selain dapat menurunkan debit maksimum (peak discharge) dan waktu puncak (time to peak discharge) di Jakarta, maka dapat memberi tambahan pasokan air di wilayah Tangerang yang lebih kering. Upaya ini akan amat bermanfaat karena akan dapat mendorong pengembangan pertanian di wilayah itu. Lebih jauh transformasi air dapat dilakukan antarwilayah, sehingga risiko kebanjiran di daerah basah dapat ditekan dan dampak kekeringan di wilayah kering dapat diminimalkan. Pulau Lombok merupakan contoh yang baik bagaimana transfer air antar-DAS dilakukan.

Reformasi pemilikan lahan pertanian amat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas lahan bagian di hulu. Akumulasi pemilikan lahan kawasan hulu oleh masyarakat nonpetani akan mendorong sebagian besar lahan tidak dibudidayakan dan cenderung mengalihfungsikan lahan pertanian ke lahan nonbudidaya (permukiman, bangunan) dengan pertimbangan pemeliharaan yang lebih mudah. Pada kondisi itu, air kurang dihargai, karena di kawasan hulu umumnya tersedia sepanjang tahun. Sebaliknya, bila budidaya lahan untuk pertanian berhasil dilakukan, secara langsung akan meningkatkan apresiasi penggunaan air untuk budidaya.

Meski kawasan hulu sudah dikelola dengan baik, tanpa didukung pembangunan yang memadai di kawasan Jakarta, maka upaya itu akan kurang memuaskan. Perusakan alur sungai alamiah untuk keperluan apa pun, harus diakhiri. Bahkan, bila perlu dipikirkan normalisasi sungai utama di hilir agar tenggelamnya Jakarta dapat dihindari.

Dipublikasikan di Harian Umum Kompas. Kamis, 31 Januari 2002

Radar Hujan untuk Antisipasi Banjir

Pemerintah daerah yang wilayahnya sering dilanda banjir sehingga aktivitas masyarakatnya terganggu, sebaiknya memanfaatkan radar hujan yang bisa memprediksi curah hujan sesaat, sebagai bagian dalam sistem peringatan dini banjir. Alat ini dapat memprediksi intensitas dan lamanya hujan yang akan terjadi hingga H minus 4.

Demikian diungkapkan Gatot Irianto, doktor bidang pemodelan hidrologi dari ENSA Rennes Perancis yang juga Sekretaris Pokja Antisipasi Anomali Iklim, Badan Litbang Pertanian kepada Kompas pekan lalu. “Teknologi ini sudah lama diterapkan di negara-negara maju misalnya di Kota Nimes, Perancis,” tambahnya.

Menurut Gatot, hasil prediksi intesitas dan lamanya hujan yang akan terjadi dapat dikombinasikan dengan perhitungan karakteristik sistem DAS (Daerah Aliran Sungai), sehingga dapat diperkirakan berapa besar banjir yang mungkin terjadi. Bila kemungkinan banjir sudah diketahui sejak dini, maka masyarakat bisa mengantisipasinya.

“Peringatan dini banjir dapat dilakukan mulai H minus 4 sampai H minus 1 dengan menginformasikan pada instansi terkait, sehingga evakuasi korban dapat diantisipasi lebih dini dan kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan,” paparnya.

Ia mengakui, untuk itu memang dibutuhkan biaya yang relatif mahal, namun kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan tampaknya perlu memikirkan peluang aplikasinya.

Risiko banjir itu sendiri, dapat diminimalkan dengan perbaikan sistem DAS. Gatot menyarankan peningkatan jumlah dan kualitas vegetasi penutup tanah maupun daya tampung jaringan hidrologi DAS. Caranya antara lain dengan menanami kembali kawasan DAS dengan tanaman yang akarnya mampu meretensi air dan melakukan perbaikan bila terdapat penyempitan saluran air atau jaringan hidrologi.

“Panen hujan dan aliran permukaan (rainfall and runoff harvesting) yang sebagian besar bisa ditampung jaringan hidrologi DAS merupakan pilihan yang baik,” katanya.
Jaringan hidrologi yang optimal akan membantu menyediakan air secara merata di seluruh permukaan DAS, menurunkan banjir, memperpanjang waktu respons DAS berupa selang antara hujan maksimum dan debit maksimum. Serta dapat menambah cadangan air DAS di musim kemarau. Tanggal Publikasi : Selasa, 29 Januari 2002, Harian Umum Kompas

Pemerintah daerah yang wilayahnya sering dilanda banjir sehingga aktivitas masyarakatnya terganggu, sebaiknya memanfaatkan radar hujan yang bisa memprediksi curah hujan sesaat, sebagai bagian dalam sistem peringatan dini banjir. Alat ini dapat memprediksi intensitas dan lamanya hujan yang akan terjadi hingga H minus 4.

Demikian diungkapkan Gatot Irianto, doktor bidang pemodelan hidrologi dari ENSA Rennes Perancis yang juga Sekretaris Pokja Antisipasi Anomali Iklim, Badan Litbang Pertanian kepada Kompas pekan lalu. “Teknologi ini sudah lama diterapkan di negara-negara maju misalnya di Kota Nimes, Perancis,” tambahnya.

Menurut Gatot, hasil prediksi intesitas dan lamanya hujan yang akan terjadi dapat dikombinasikan dengan perhitungan karakteristik sistem DAS (Daerah Aliran Sungai), sehingga dapat diperkirakan berapa besar banjir yang mungkin terjadi. Bila kemungkinan banjir sudah diketahui sejak dini, maka masyarakat bisa mengantisipasinya.

“Peringatan dini banjir dapat dilakukan mulai H minus 4 sampai H minus 1 dengan menginformasikan pada instansi terkait, sehingga evakuasi korban dapat diantisipasi lebih dini dan kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan,” paparnya.

Ia mengakui, untuk itu memang dibutuhkan biaya yang relatif mahal, namun kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan tampaknya perlu memikirkan peluang aplikasinya.

Risiko banjir itu sendiri, dapat diminimalkan dengan perbaikan sistem DAS. Gatot menyarankan peningkatan jumlah dan kualitas vegetasi penutup tanah maupun daya tampung jaringan hidrologi DAS. Caranya antara lain dengan menanami kembali kawasan DAS dengan tanaman yang akarnya mampu meretensi air dan melakukan perbaikan bila terdapat penyempitan saluran air atau jaringan hidrologi.

“Panen hujan dan aliran permukaan (rainfall and runoff harvesting) yang sebagian besar bisa ditampung jaringan hidrologi DAS merupakan pilihan yang baik,” katanya.
Jaringan hidrologi yang optimal akan membantu menyediakan air secara merata di seluruh permukaan DAS, menurunkan banjir, memperpanjang waktu respons DAS berupa selang antara hujan maksimum dan debit maksimum. Serta dapat menambah cadangan air DAS di musim kemarau.

Sumber: Kompas, 29 Januari 2002

“Panen Hujan” untuk Atasi Banjir dan Kekeringan

KETUA Kelompok Tani Desa Bunder, Jiwo (60), dan anggotanya sebanyak 14 orang dari Desa Bunder, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, pertengahan bulan ini bersiap-siap melaksanakan panen perdana atas tanaman padi di lahan kering seluas 3 hektar. Semula seperti halnya lahan lain di seputar Gunung Kidul, lahan itu tidak begitu produktif karena hanya ditanami singkong.

Sejak awal bulan puasa pertengahan November 2001, kelompok tani di Desa Bunder menjadi proyek percontohan pengembangan Teknologi Panen Hujan dan Aliran Permukaan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Tanah dan Agroklimat Balitbang Pertanian Bogor dengan CIRAD, Lembaga Riset dan Pengembangan Pertanian Perancis yang didukung Kedutaan Perancis di Indonesia.

Teknologi itu sebenarnya sederhana saja, berupa upaya menampung air hujan dan aliran permukaan (air yang mengalir di permukaan tanah) pada jaringan hidrologi di sebuah penampungan air ukuran panjang 20 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman sekitar 3 meter.

“Waduk kecil” ini mampu menampung aliran air permukaan sekitar 300 meter kubik. Air inilah yang kemudian dipergunakan untuk mengairi lahan kering yang dicetak menjadi sawah untuk ditanami padi. Di lokasi proyek percontohan ini, dibangun dua “waduk kecil”.

“Kami gembira karena di lahan yang kami tanami padi ini, menunjukkan hasil nyata setelah memperoleh air secukupnya. Semula lahan di sini ditanami singkong melulu. Untuk padi hasilnya kurang baik,” kata Jiwo kepada Kompas yang bersama Dr Gatot Irianto meninjau perkembangan pilot proyek Teknologi Panen Hujan dan Aliran Permukaan, pekan lalu, di Desa Bunder.

Gatot adalah doktor bidang pemodelan hidrologi dari ENSA Rennes Perancis. Ia menyebutkan, pihaknya memberikan bantuan dana pembuatan model waduk kecil kemudian memberikan petunjuk cara menampung dan mengalirkan air. Pengerjaannya dilakukan oleh kelompok tani. Mereka pula yang menyediakan bibit padi dan pupuknya. Air yang mengalir pada jaringan hidrologi melewati Desa Bunder itu, sebelum masuk ke sungai utama dicegat dan ditampung dalam waduk kecil.
***

DENGAN waduk kecil tersebut, petani setempat dapat menanam padi varietas lokal karena tanahnya kini menjadi gembur. “Air yang disimpan dalam waduk kecil bukan hanya dapat dipergunakan pada musim hujan, tetapi juga dipergunakan untuk tanam padi pada musim kering, serta tanaman lainnya seperti sayuran, melinjo, dan mangga,” kata Gatot.

Teknologi panen hujan dan aliran air permukaan itu, menurut Gatot, memang multiguna. Teknik itu dapat menurunkan kecepatan aliran permukaan, mengurangi volume air yang mengalir, dan menyimpan air untuk musim kemarau.

“Teknologi panen hujan dan aliran permukaan sangat ideal untuk diterapkan di Puncak guna menahan laju aliran dan mengurangi volume air yang mengalir. Cara ini juga sangat tepat untuk mengembangkan usaha pertanian di lahan kering seperti Gunung Kidul, Cianjur Selatan maupun Sukabumi Selatan. Dananya tidak sebesar membangun bendungan,” tambahnya.

“Waduk kecil” yang sedang diuji coba ini, bila dibuat dalam jumlah ribuan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung dan Cisadane mulai dari hulu sampai hilir akan mampu menurunkan kecepatan aliran dan mengurangi volume air, dengan cara meretensi air di dalam waduk buatan itu.
“Di Indonesia saat ini tercatat sekitar 40 juta lahan kering, kalau 10 persen saja dari 40 juta itu dapat ditanami padi dengan teknologi panen hujan dan aliran permukaan, maka ada 4 juta hektar lahan kering jadi produktif. Bila 1 hektar sekurang-kurangnya menghasilkan 4 ton, maka dalam setahun diperoleh 16 juta ton padi,” kata Gatot Irianto. Tanggal Publikasi : Selasa, 12 Februari 2002, Harian Umum Kompas (pun)

KETUA Kelompok Tani Desa Bunder, Jiwo (60), dan anggotanya sebanyak 14 orang dari Desa Bunder, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, pertengahan bulan ini bersiap-siap melaksanakan panen perdana atas tanaman padi di lahan kering seluas 3 hektar. Semula seperti halnya lahan lain di seputar Gunung Kidul, lahan itu tidak begitu produktif karena hanya ditanami singkong.

Sejak awal bulan puasa pertengahan November 2001, kelompok tani di Desa Bunder menjadi proyek percontohan pengembangan Teknologi Panen Hujan dan Aliran Permukaan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Tanah dan Agroklimat Balitbang Pertanian Bogor dengan CIRAD, Lembaga Riset dan Pengembangan Pertanian Perancis yang didukung Kedutaan Perancis di Indonesia.

Teknologi itu sebenarnya sederhana saja, berupa upaya menampung air hujan dan aliran permukaan (air yang mengalir di permukaan tanah) pada jaringan hidrologi di sebuah penampungan air ukuran panjang 20 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman sekitar 3 meter.

“Waduk kecil” ini mampu menampung aliran air permukaan sekitar 300 meter kubik. Air inilah yang kemudian dipergunakan untuk mengairi lahan kering yang dicetak menjadi sawah untuk ditanami padi. Di lokasi proyek percontohan ini, dibangun dua “waduk kecil”.

“Kami gembira karena di lahan yang kami tanami padi ini, menunjukkan hasil nyata setelah memperoleh air secukupnya. Semula lahan di sini ditanami singkong melulu. Untuk padi hasilnya kurang baik,” kata Jiwo kepada Kompas yang bersama Dr Gatot Irianto meninjau perkembangan pilot proyek Teknologi Panen Hujan dan Aliran Permukaan, pekan lalu, di Desa Bunder.

Gatot adalah doktor bidang pemodelan hidrologi dari ENSA Rennes Perancis. Ia menyebutkan, pihaknya memberikan bantuan dana pembuatan model waduk kecil kemudian memberikan petunjuk cara menampung dan mengalirkan air. Pengerjaannya dilakukan oleh kelompok tani. Mereka pula yang menyediakan bibit padi dan pupuknya. Air yang mengalir pada jaringan hidrologi melewati Desa Bunder itu, sebelum masuk ke sungai utama dicegat dan ditampung dalam waduk kecil.
***

DENGAN waduk kecil tersebut, petani setempat dapat menanam padi varietas lokal karena tanahnya kini menjadi gembur. “Air yang disimpan dalam waduk kecil bukan hanya dapat dipergunakan pada musim hujan, tetapi juga dipergunakan untuk tanam padi pada musim kering, serta tanaman lainnya seperti sayuran, melinjo, dan mangga,” kata Gatot.

Teknologi panen hujan dan aliran air permukaan itu, menurut Gatot, memang multiguna. Teknik itu dapat menurunkan kecepatan aliran permukaan, mengurangi volume air yang mengalir, dan menyimpan air untuk musim kemarau.

“Teknologi panen hujan dan aliran permukaan sangat ideal untuk diterapkan di Puncak guna menahan laju aliran dan mengurangi volume air yang mengalir. Cara ini juga sangat tepat untuk mengembangkan usaha pertanian di lahan kering seperti Gunung Kidul, Cianjur Selatan maupun Sukabumi Selatan. Dananya tidak sebesar membangun bendungan,” tambahnya.

“Waduk kecil” yang sedang diuji coba ini, bila dibuat dalam jumlah ribuan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung dan Cisadane mulai dari hulu sampai hilir akan mampu menurunkan kecepatan aliran dan mengurangi volume air, dengan cara meretensi air di dalam waduk buatan itu.
“Di Indonesia saat ini tercatat sekitar 40 juta lahan kering, kalau 10 persen saja dari 40 juta itu dapat ditanami padi dengan teknologi panen hujan dan aliran permukaan, maka ada 4 juta hektar lahan kering jadi produktif. Bila 1 hektar sekurang-kurangnya menghasilkan 4 ton, maka dalam setahun diperoleh 16 juta ton padi,” kata Gatot Irianto. (pun)

Sumber: Kompas, 12 Februari 2002.

Peta Wilayah Rawan Banjir dan Genangan

Gatot Irianto

FAKTA menunjukkan, sebagian kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan, ada di hilir sungai dan tidak satu pun yang terbebas dari banjir dan genangan. Bahkan, hasil pemantauan menunjukkan, intensitas dan frekuensi banjir dan genangan di kota-kota itu cenderung meningkat.

WILAYAH banjir dan genangan yang sebelumnya menjadi monopoli kota-kota besar kini sudah merambah ke daerah yang sebelumnya tidak pernah mengalami masalah banjir dan genangan, seperti terjadi di Aceh dan Nias. Lebih ekstrem lagi, kondisi itu terjadi pada tahun El Nino (tahun kering) dengan intensitas lemah, seperti tahun 2002.

Meningkatnya ancaman banjir dan genangan juga dapat dilihat di Jakarta. Bila terjadi hujan dalam satu hari dengan intensitas tinggi dan durasi di atas lima jam, maka di beberapa wilayah Jakarta sudah mulai tergenang dan arus lalu lintas sudah terganggu. Anehnya, meski tiap tahun didera, diancam banjir dan genangan, tidak satu pun program nyata, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota, yang terukur (measurable) untuk mereduksi bahaya itu. Kalaupun ada program, sifatnya parsial dan tidak menyentuh esensi persoalan. Masyarakat hanya geram terhadap pemimpinnya saat terjadi banjir dan genangan, setelah itu tuntutan lenyap bagai ditelan bumi.

Bisa dibandingkan dengan negara-negara maju di Eropa, seperti Perancis, Jerman, Inggris, bahkan Irlandia yang relatif miskin, yang begitu care terhadap warganya, sehingga mereka tidak hanya memasang sistem peringatan dini tentang banjir (early warning system for flood), tetapi juga membuat peta evakuasi (evacuation plan), sekaligus sosialisasinya. Untuk meningkatkan tanggung jawab publiknya, pejabat terkait harus siap mempertanggungjawabkannya di depan tribunal bila terjadi banjir dan menelan korban jiwa. Wilayah yang kena banjir akan divalidasi bersama tim independen, apakah zona pembangunan untuk permukiman ada di luar wilayah rawan banjir dan genangan atau tidak. Sehingga, pemberian izin bangunan akan amat hati-hati karena ada pertanggungjawaban publik bila terjadi banjir dan genangan di kemudian hari.

Sementara itu, di Indonesia, pertanggungjawaban publik hampir tidak ada. Kebanjiran dan genangan yang banyak menelan korban jiwa, harta, dan menimbulkan trauma masyarakat dianggap musibah, sehingga tidak ada satu instansi yang harus dimintai pertanggungjawaban publik. Ironisnya, saat terjadi banjir pada Februari 2002, hampir semua sektor mengusulkan program, seperti, pembuatan sudetan dan memecah awan yang biayanya amat besar. Padahal, secara faktual, semua itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat, karena akhirnya rakyat yang harus menanggung beban itu.

Pertanyaannya, strategi apa yang harus diprogram untuk menekan risiko banjir dan genangan agar penanggulangan banjir dan genangan lebih terprogram? Penyusunan peta wilayah rawan banjir dan genangan merupakan salah satu jawabannya.

Peta wilayah rawan banjir dan genangan

Untuk menyusun peta rawan banjir dan genangan, diperlukan kuantifikasi besaran (magnitude) banjir dan genangan yang meliputi luas areal, tinggi, dan lamanya genangan, yang direpresentasikan dalam bentuk peta. Pemantauan kemungkinan perubahan magnitude banjir dan genangan akibat fluktuasi masukan (input) curah hujan dapat dikuantifikasi dan diprediksi dampaknya bila: (1) hubungan antara intensitas dan lama hujan atas magnitude banjir dan genangan (luas, tinggi, dan lama genangan) dapat diformulasikan; (2) perubahan magnitude banjir dan genangan (luas, tinggi, dan lama genangan) pada skenario tahun La Nina normal dan El Nino dapat direpresentasikan.

Hubungan intensitas dan lama hujan terhadap perubahan magnitude banjir dan genangan diperlukan untuk memprediksi fluktuasi wilayah yang rawan banjir dan genangan. Selanjutnya, informasi itu dapat bermanfaat untuk menyampaikan sistem peringatan dini tentang banjir dan genangan yang sampai saat ini belum dimiliki Indonesia. Sedangkan prediksi perubahan luas areal, tinggi genangan, dan lama genangan maksimum yang mungkin terjadi pada skenario tahun La Nina dan El Nino dapat digunakan sebagai alat bantu pengambil keputusan (decision support system) dalam mengintegrasikan penanggulangan banjir dan genangan dalam perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mereduksi risiko banjir dan genangan.

Mengapa skenario banjir dan genangan pada tahun El Nino harus dilakukan? Apakah pada tahun El Nino yang umumnya ditandai dengan penurunan curah hujan berpeluang terjadi banjir dan genangan? Demikian penjelasannya, terjadinya penurunan curah hujan tahunan seperti pada tahun 2002 dan meningkatnya lama musim kemarau akan berakibat singkatnya musim hujan. Meskipun volume air hujan mengalami penurunan, karena lama musim hujan yang singkat, maka intensitas hujannya menjadi amat tinggi dengan durasi singkat.

Akibatnya, kemampuan tanah dan tanaman untuk menyerap air amat terbatas sehingga bahaya banjir dan genangan yang ditimbulkan akan amat luar biasa, bahkan bisa melebihi tahun La Nina. Lebih jauh, pada tahun El Nino banyak tanaman dan semak mati akibat kekeringan, sehingga kemampuan menahan laju aliran permukaan dan mengintersepsi tajuk pada awal musim hujan sangat terbatas. Oleh karena itu, sebagian besar volume air hujan akan menimbulkan banjir dan genangan di hilir.

Untuk keperluan pembuatan peta wilayah rawan banjir dan genangan, diperlukan rekaman data citra satelit secara series. Dengan demikian, informasi menurut ruang dan waktu yang dikumpulkan dapat dipantau secara utuh dan diinterpretasi dengan jujur (fair). Berdasarkan pengalaman penggunaan citra satelit Landsat TM yang mempunyai resolusi spasial 30 x 30 meter dengan periode rekaman gambar dua kali dalam satu bulan yang divalidasi di lapangan, direkomendasikan dalam penyusunan peta wilayah rawan banjir dan genangan.

Penggunaan citra mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode klasik, karena dengan citra, deliniasi awal wilayah banjir dan genangan akan mudah dilakukan sebelum divalidasi di lapangan.

Wilayah yang tergenang dan kebanjiran mempunyai respons spektral yang berbeda (umumnya terlihat gelap) dibandingkan wilayah yang tak tergenang (terlihat terang/merah). Peta wilayah rawan banjir dan genangan ini akan lebih powerfull bila dapat ditumpangtindihkan (superimpose) dengan peta jaringan hidrologi sungai (hydrological network), peta topografi, karena dengan demikian dapat dipantau wilayah yang berpotensi mengalami genangan berikutnya bila debit sungai atau curah hujan terus meningkat.

Lebih jauh, wilayah penyumbang air utama dapat dirunut sehingga dapat dirancang strategi antisipasinya. Pendekatan ini selain akurat, juga akan mengurangi pemborosan tenaga, waktu, dan biaya. Bahkan, dengan telah tersedianya citra dengan resolusi tinggi (1 x 1 meter), maka tingkat ketelitian peta wilayah banjir dan genangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Prototipe peta wilayah banjir dan genangan ini sudah berhasil dilakukan untuk daerah aliran sungai (DAS) Brantas, dan secara ilmiah tentu dapat dilakukan untuk DAS Ciliwung untuk Jakarta, DAS Kali Garang untuk Semarang, dan DAS lain yang memerlukannya.

Pembuatan peta wilayah rawan banjir dan genangan ini akan lebih efisien bila dilakukan di tingkat nasional, karena: (1) seringkali antarwilayah ada dalam cakupan citra, sehingga pemanfaatan citra dapat dilakukan bersama (multiple users); (2) citra yang sama dapat digunakan untuk berbagai keperluan (multiple purposes), misalnya citra landsat dapat digunakan untuk pertanian (memantau kekeringan), kebanjiran (Kimpraswil) dan kebakaran hutan (Kehutanan), bahkan untuk memantau potensi sumber daya alam.

Manfaat peta wilayah

Di lapangan, peta wilayah rawan banjir dan kekeringan yang disajikan menurut ruang (spasial) dan waktu (temporal) amat besar manfaatnya, antara lain untuk: (1) zonasi wilayah rawan/endemik kebanjiran dan genangan secara akurat; (2) kecenderungan perubahan magnitude banjir dan genangan dalam DAS akibat alih fungsi lahan; (3) memantau hasil tindakan penanggulangan banjir dan genangan yang telah dilakukan; dan (4) menyusun strategi alokasi bantuan tanggap darurat apabila terjadi banjir dan genangan.

Manfaat pertama, zonasi wilayah banjir dan genangan secara transparan dapat digunakan untuk memberikan peringatan (warning) bagi masyarakat yang bermukim di wilayah itu tentang bahaya banjir dan genangan. Bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan atau kota dapat digunakan dalam menyusun rencana (plan) relokasi penduduk, dan sebagai pedoman dalam pemberian izin mendirikan bangunan. Lebih jauh, zoning juga dapat memberi petunjuk bagi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Manfaat kedua, kecenderungan perubahan/peningkatan magnitude banjir dan genangan dapat dijadikan acuan tentang daya dukung DAS akibat alih guna lahan. Paling tidak, dapat diestimasi berapa persen dan di mana alih guna lahan dari lahan berpenutup vegetasi ke lahan berpenutup permanen masih dapat ditoleransikan.

Manfaat ketiga, peta wilayah rawan banjir dan genangan yang diperbarui (update) akan dapat memantau apakah tindakan penanggulangan banjir dan genangan yang dilakukan sudah memberi hasil nyata atau tidak. Dengan kata lain, peta wilayah rawan banjir dan genangan dapat dijadikan alat evaluasi implementasi program penanggulangan banjir dan genangan yang telah dan akan dilakukan.

Manfaat keempat, tersedianya peta wilayah rawan banjir dan genangan dapat meminimalkan kesalahan alokasi dana untuk penanggulangan banjir maupun penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, peluang terjadinya penumpukan bantuan sosial yang sering terjadi selama ini dapat diantisipasi lebih dini.
Pertanyaan terakhir, maukah pemerintah melakukan itu agar penanggulangan banjir dan kekeringan dapat dilakukan lebih terencana?

Sumber: Kompas, 16 Desember 2002

Tanda-tanda Banjir Bandang di Tengah El Nino

Oleh: Gatot Irianto

SETELAH mengalami cekaman air (water stress) akibat kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak anomali iklim El Nino, tampaknya derita petani dan masyarakat kecil belum ada tanda-tanda akan berakhir. Ada dua masalah yang muncul sekaligus sebagai dampak anomali iklim El Nino dengan berakhirnya musim kering dan dimulainya musim hujan di sebagian wilayah Indonesia.

PERTAMA, curah hujan masih di bawah normal sehingga masa tanam belum dapat dimaksimalkan seperti terjadi di Kalimantan Timur (Babulu Darat, Kota Bangun), Sulawesi Tenggara (Asera, Kendari), Lampung (Blambangan Umpu, Menggala), bahkan hal itu terjadi di jalur pantura Sukamandi yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

Kedua, mulai meningkatnya curah hujan di sebagian wilayah Indonesia sehingga menimbulkan banjir, genangan, dan tanah longsor seperti di Aceh Singkil, Medan, dan Mojokerto, baru-baru ini.

Berkaitan dengan kondisi peralihan musim yang kurang menguntungkan dan dampak anomali iklim terhadap lamanya musim kering dan mundurnya awal musim hujan, maka wilayah yang perlu mendapatkan perhatian akan kemungkinan terjadinya kekurangan air adalah:

(1) Wilayah yang mempunyai curah hujan di bawah normal dengan awal hujan normal, berarti curah hujan bulanan akan lebih rendah dibandingkan rata-ratanya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian jenis tanaman dan pola tanamnya, karena secara faktual air yang tersedia tidak akan mencukupi untuk budidaya dengan pola tanam normalnya.

(2) Wilayah dengan curah hujan di bawah normal dengan awal musim hujan mundur. Kondisi ini akan berdampak terhadap menurunnya intensitas tanam dengan jenis tanaman yang berumur genjah dan hemat air.

(3) Wilayah dengan curah hujan di bawah normal dengan awal musim hujan mundur. Kondisi ini dapat menurunkan intensitas tanam sekaligus memunculkan ancaman baru berupa banjir dan genangan, karena meskipun curah hujan berkurang, namun karena periode hujannya singkat, maka intensitas hujan menjadi tinggi dan itu dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir dan genangan.

Sementara itu, wilayah yang perlu mendapatkan penekanan dalam hal kemungkinan terjadinya banjir, genangan dan tanah longsor adalah:

(1) Wilayah dengan curah hujan di atas normal dengan awal musim hujan normal. Wilayah ini secara potensial terletak di ujung barat Sumatera dan merupakan daerah bahaya banjir karena volume air hujannya sangat tinggi. Secara potensial wilayah ini dapat digunakan untuk perluasan areal tanam untuk mengompensasi penurunan luas tanam akibat kekeringan.

(2) Wilayah dengan curah hujan di atas normal dengan awal musim hujan mundur. Wilayah ini yang sangat berbahaya karena risiko banjir yang mungkin terjadi adalah yang terbesar diantara wilayah lainnya.

Berdasarkan dua peluang ketersediaan air (kekeringan dan banjir), maka pemerintah secara simultan harus menyediakan teknologi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kekurangan air di satu pihak dan menyediakan teknologi untuk menekan risiko banjir di lain pihak.

Untuk itu pemantauan perkembangan indikator anomali iklim perlu dilakukan agar masalah kekeringan dan peluang terjadinya banjir bandang di tengah El Nino dapat diantisipasi lebih dini.

Indikator anomali iklim di Indonesia

Ada empat indikator penting yang dapat digunakan untuk memantau perubahan iklim di Indonesia.

(1) Anomali suhu muka laut (Sea Surface Temperature/SST) di Nino 3.4.

(2) Indeks osilasi selatan (Southern Oscilation Index/SOI).

(3) Zona depresi sirkulasi angin pasat.

(4) Beda suhu muka laut antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik.

Berdasarkan seri pengamatan indikator pertama, yaitu anomali suhu muka laut di Nino 3.4 dari 23 Oktober sampai 12 Desember 2002 menunjukkan bahwa telah terjadi pendinginan suhu muka laut di Samudra Pasifik secara signifikan dari 2.5 oC menjadi 1.5 oC (Gambar 1a dan 1b), dan (2) anomali SST di Samudra Hindia berkisar 0.5-1 oC serta lebih hangat dibandingkan dengan SST di sekitar kepulauan Indonesia.

Artinya, kecenderungan anomali SST masih sebesar 1.0-1.5 oC (Gambar 2.) dan pengaruh anomali iklim sampai dengan akhir bulan Februari 2003 masih terasa meskipun lemah.

Indikasinya terlihat dari masih rendahnya pergerakan uap air (hujan) dari bagian barat Samudra Pasifik dan Lautan Hindia ke wilayah Indonesia sehingga peluang pembentukan awan hujan di atas wilayah Indonesia masih kecil dan curah hujan Indonesia cenderung di bawah normal sampai normal seperti yang kita alami sampai dengan pertengahan bulan Desember 2002.

Sementara itu kecenderungan fluktuasi SOI sebagai indikator kedua sejak Januari sampai akhir November 2002 masih konsisten negatif. Namun, memasuki awal bulan Desember SOI mulai bergerak konsisten menuju nol.

Kecenderungan nilai SOI tersebut perlu terus dipantau apakah kecenderungannya naik atau turun untuk mengetahui dampaknya terhadap curah hujan di Indonesia (Gambar 3). Tanda-tanda kecenderungannya positif berarti terdapat peluang terjadinya pergerakan massa uap air ke Darwin tampaknya belum meyakinkan, sehingga diprakirakan pengaruh terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia masih lemah. Artinya, Indonesia masih berpeluang mengalami curah hujan di bawah normal sampai normal.

Indikator ketiga adalah sirkulasi angin pasat, dari dasarian III-Oktober sampai dasarian II-Desember menunjukkan telah terjadi penghangatan permukaan laut di sekitar Kepulauan Papua dengan anomali SST yang makin rendah dari 2.5 oC menjadi 1.5 oC.

Penurunan suhu yang signifikan tersebut akan menggeser pusat tekanan rendah (zone konveksi) dari Pasifik Timur ke Barat, artinya belum terjadi peningkatan massa uap air di atas wilayah Indonesia secara signifikan. Artinya, penambahan curah hujan akibat gerakan massa uap air dari Pasifik Barat ke Indonesia masih belum signifikan. Oleh karena itu, arah pergeseran zone depresinya perlu terus diamati agar dampak anomali iklim dapat diantisipasi lebih dini.

Sementara indikator ke empat yaitu beda suhu muka laut antara Samudra Hindia dengan Samudera Pasifik tidak signifikan sehingga sulit diharapkan adanya gerakan uap air atau tambahan uap air ke wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan keempat parameter pengamatan tersebut di atas dapat diprakirakan dampak anomali iklim masih lemah sampai bulan Februari 2003.

Meskipun sifat hujan diperkirakan masih di bawah normal sampai normal, namun bahaya banjir bandang tetap harus dipantau. Penurunan curah hujan tahunan dengan musim kemarau lebih lama akan menyebabkan periode musim hujan semakin singkat. Penurunan curah hujan dengan diikuti periode musim hujan yang singkat akan menghasilkan hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi singkat.

Kondisi ini akan memicu terjadinya banjir bandang, tanah longsor, dan genangan. Untuk itu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir dan genangan, terutama di areal pertanian di sepanjang Pantai Utara Jawa, daerah hilir aliran sungai, cekungan, dan daerah endemik banjir.

Banjir bandang di tengah El Nino

Berdasarkan uraian tentang perkembangan indikator perubahan iklim tampaknya selain masalah kekurangan air sebagai dampak anomali iklim El Nino yang masih terasa, di sebagian wilayah Indonesia lainnya terutama yang daerah aliran sungainya telah rusak berpeluang mengalami banjir bandang di tengah kondisi El Nino.

Curah hujan di bawah normal dengan pola hujan berintensitas tinggi dan durasi singkat serta kemampuan intersepsi tajuk dan infiltrasi tanah terbatas merupakan tanda-tandanya. Kondisi ini sering tidak disadari karena El Nino sering kali dihubungkan dengan kekeringan, akibatnya antisipasi terjadinya banjir tidak dilakukan secara proporsional.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mitigasi bencana banjir, genangan, dan tanah longsor antara lain:

(1) Deliniasi wilayah rawan banjir dan genangan perlu dilakukan agar dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat dalam menekan risiko banjir dan genangan.

(2) Pemantauan cuaca perlu diintensifkan agar peluang terjadinya curah hujan eksepsionel dapat diinformasikan kepada masyarakat sehingga risiko banjir dapat diminimalkan.

Dalam kondisi keterbatasan ketersediaan air di satu pihak dan ancaman banjir di lain pihak, maka pemerintah bersama masyarakat perlu memikirkan penanganan banjir dan kekeringan secara menyeluruh.

Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dalam pengembangan dam parit (channel reservoir in cascade) tampaknya merupakan teknologi yang menjanjikan.

Air yang tersedia di hulu ditampung pada reservoir pertama dimanfaatkan untuk budidaya, kemudian air drainasenya ditampung pada reservoir berikutnya untuk dapat dimanfaatkan wilayah di bawahnya sehingga air benar-benar digunakan sangat efisien.

Salah satu indikatornya pada musim kemarau tahun 2002, wilayah ini terbebas sama sekali dari kekeringan bahkan sebaliknya dapat mengusahakan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi. Musim hujan ini merupakan saat yang tepat untuk menyimpan air sehingga tidak menimbulkan banjir dan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menekan kekeringan di musim kemarau. Konsep ini sangat mudah diucapkan, tetapi sampai saat ini implementasinya masih sangat rendah. Pertanyaannya, maukah kita mengatasi banjir dan kekeringan secara komprehensif?

Gatot Irianto PhD, Peneliti Agroklimat dan Hidrologi, tinggal di Bogor

URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/29/opini/103139.htm
Sumber: Kompas, 23 Januari 2003

Bagaimana Menanggulangi Banjir dan Kekeringan?

(Sebuah Pengalaman Nyata)

Oleh : Gatot Irianto, PhD
Masalah banjir dan kekeringan, sebenarnya merupakan persoalan klasik yang dihadapi Indonesia dengan dua musimnya yaitu: musim hujan dan musim kemarau. Persoalannya, tingkat gangguan iklim baik banjir maupun kekeringan itu terus meningkat intensitas dan frekuensinya, sehingga kalau sebelumnya fenomena klasik tersebut merupakan kejadian biasa, maka sekarang menjadi luar biasa. Kalau sebelumnya pejabat termasuk pers kurang tertarik untuk membicarakan dan membahasnya, maka sekarang hampir semua sektor memberikan perhatian yang luar biasa. Pertanyaannya mengapa masalah banjir dan kekeringan belum dapat diantisipasi sampai saat ini? Mampukah kita mengatasi atau paling tidak meminimalkan dampak
banjir dan kekeringan dengan teknologi dan sumberdaya yang kita miliki?

Masalah Banjir dan Kekeringan

Secara kuantitatif banjir dan kekeringan terjadi akibat kesenjangan dua hal yaitu: masalah distribusi dan kapasitas/stroge. Distribusi hujan yang tidak merata sepanjang tahun dan cenderung terakumulasi pada waktu yang singkat pada bulan Desember sampai Pebruari menyebabkan tanah dan tanaman tidak mampu menampung semua volume air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Akibatnya sebagian besar air hujan
dialirkan menjadi aliran permukaan, sehingga menyebabkan banjir di hilir. Peningkatan volume aliran permukaan ini diperparah dengan terjadinya alih guna lahan dari sawah, hutan, perkebunan ke lahan berpenutup permanen seperti perumahan, pabrik, jalan.

Perubahan yang tidak terkendali ini akan menyebabkan volume aliran permukaan meningkat luar biasa dan kecepatan aliran permukaan meningkat secara tajam, sehingga daya angkut, daya kikisnya menjadi luar biasa. Kondisi ini menyebabkan laju erosi, pencucian hara dan penurunan kesuburan tanah semakin cepat. Volume air yang sangat tinggi dengan waktu tempuh yang singkat, menyebabkan bahaya banjir di hilir menjadi sangat besar. Dampaknya terlihat dari penurunan kemampuan tanah memegang air akibat terkikisnya lapisan atas tanah merosot dengan cepat dan kebutuhan pupuk yang terus meningkat sementara kemampuan produksi lahan per satuan luasnya terus menurun. Kondisi ini sangat memberatkan petani, terutama yang berada di lahan kering bagian hulu DAS. Masalahnya diperburuk lagi dengan harga komoditi pertanian yang rendah terutama pada saat terjadi panen raya, karena sebagian besar masa tanam
terkonsentrasi pada musim hujan, sehingga panenpun terjadi pada selang waktu yang sama.

Terbatasnya volume air hujan yang masuk ke dalam tanah menyebabkan tambahan (recharging) cadangan air tanah menjadi sangat terbatas, sehingga pada musim kemarau dengan kehilangan air yang sangat tinggi melalui evapotranspirasi dengan kebutuhan yang hampir sama pada musim hujan, tentu cadangan air tersebut tidak akan mencukupi untuk satu periode musim kemarau. Kondisi ini terus berulang dari waktu
kewaktu, sehingga defisit yang terjadi terus meningkat dan dampak yang ditimbulkan semakin berat. Itulah sebabnya mengapa, daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah mengalami kekeringan belakangan ini terus didera kekeringan dan cenderung menjadi daerah endemik kekeringan. Sementara itu daerah yang sebelumnya merupakan endemik kekeringan cenderung meningkat intensitas kekeringannya maupun arealnya.

Penanggulangan Banjir dan Kekeringan DAS Kali Garang

Pengalaman adalah guru yang paling baik, demikian di antara kata bijak yang perlu kita cermati dan teladani. Pengalaman penanggulangan banjir dan kekeringan di DAS kali Garang, Semarang hulu yang sebelumnya terkenal sebagai daerah banjir dan kekeringan secara utuh.

Strategi yang dilakukan sangat sederhana yaitu: menampung kelebihan air hujan dengan membangun dam parit (channel resevoir) bertingkat (cascade) dan mendistribusikan kelebihan air untuk menekan resiko kekeringan. Kelebihan air yang digunakan pada hamparan di bagian atas, akan ditampung oleh dam parit di bawahnya, untuk selanjutnya didistribusikan ke areal yang memerlukannya.

Demikian selanjutnya untuk kelebihan air pada dam parit kedua akan ditampung di dam parit ketiga. Begitu seterusnya, sehingga sebagian besar volume air hujan akan berada dalam waktu yang lebih lama di DAS, dan dengan membangun dam parit dalam cascade kita dapat menurunkan laju erosi dan kecepatan aliran permukaan secara signifikan. Konsepsi ini merupakan transfer skala dan ruang dari konsepsi pendayagunaan sumberdaya air di teras sawah yang terintegrasi.

Pengalaman pengembangan dam parit bertingkat (channel resevoir in cascade) di DAS Kali Garang hulu tapatnya di desa Kaji, Kecamatan Klepu, Kabupaten Ungaran yang merupakan kerjasama antara Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Ungaran dan BAPPEDA Pemerintah Propinsi Jawa Tengah merupakan teladan yang
perlu diaplikasikan secara luas.

Melalui upaya tersebut, petani dapat mengelola lahannya pada musim kemarau, bahkan MK II (periode Juni-September) untuk budidaya komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi. Keberhasilan upaya ini terlihat
dari kondisi tanaman di lapangan saat ini yang berada pada pertumbuhan vegetatif maksimum yang semestinya apabila tidak dilakukan panen hujan dan aliran permukaan baru pada tahap pengolahan tanah. Komoditas yang diusahakan juga tidak semata-mata tanaman pangan, tetapi sudah mengarah ke cash crop (bawang merah, cabe, mentimun, daun bawang dsb) yang diharapkan harga jualnya lebih baik dibandingkan komoditas pangan klasik seperti jagung. Keberhasilan ini mendorong DPRD Jawa Tengah berkunjung untuk melihat dari dekat bagaimana penanganan banjir dan kekeringan di implementasikan.

Keberhasilan yang sangat nyata ini telah meningkatkan motivasi petani secara luar biasa, bahkan pada pembangunan dam parit yang berikutnya, patani mengambil porsi pembiayaan yang lebih besar, karena mereka menyadari manfaat langsung yang didapatkannya. Saat ini tim teknis telah merancang kebutuhan ideal dam parit untuk dapat mengelola sumberdaya air secara maksimal, dan diharapkan tahun 2003 sumber pendanaan dari masyarakat semakin meningkatkan ketersediaan air menurut ruang dan waktu. Untuk itu petani dibantu oleh tim teknis sedang merancang kelembagaan petani pemakai air untuk mendayagunakan sumber daya air, meminimalkan konflik penggunaan air dan memelihara infrastrukturnya. Berdasarkan pengalaman ini dapat disimpulkan bahwa secara teknologi, sumberdaya manusia dan pengalaman, kita mampu mengatasi masalah banjir dan kekeringan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana
mendesiminasikan hasil ini secara cepat dan benar.

G a t o t I r i a n t o , P h D. Kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Bogor.
Sumber; Tabloid Sinar Tani, 5 Pebruari 2003)

Sistem Peringatan Dini tentang Banjir

Gatot Irianto

TAMPAKNYA banjir pada akhir tahun 2002 dan diperkirakan berlanjut sampai tahun 2003 berpeluang lebih dahsyat dibandingkan dengan awal tahun 2002, karena selain terjadi banjir dan genangan juga diikuti terjadinya tanah longsor. Wilayah yang sebelumnya tidak pernah mengalami banjir dan longsor sekarang dibuat porak- peranda oleh kemarahan alam yang dirusak manusia.

Prakiraan ini diperkuat dengan hasil prediksi indikator curah hujan oleh NOAA, Amerika Serikat yang menunjukkan adanya peluang peningkatan gerakan uap air ke wilayah Indonesia. Menyedihkan lagi, awal tahun 2003 pemerintah sudah memutuskan untuk menaikkan harga bensin, tarif dasar listrik, dan telepon.

Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah seolah-olah menganggap banjir sebagai cerita lama dengan episode baru tanpa ada upaya konkret dengan target yang jelas untuk antisipasi dini banjir?

Banjir dan tanah longsor sebenarnya bukan merupakan masalah baru, justru karena seringnya terjadi, orang menyebut fenomena ini sebagai cerita lama episode baru yang semakin tidak menentu.

Korban dan kerugiannya terus tambah banyak namun kemampuan dan kecepatan antisipasi pemerintah harus diakui sangat rendah.

Indikatornya terlihat dari tindakan yang dilakukan pemerintah selama ini umumnya setelah semuanya babak belur, seperti pemadam kebakaran yang datang setelah semuanya hangus.

Padahal kalau mau jujur, dengan SDM Indonesia yang ada, kita mampu untuk melakukan antisipasi dini tentang banjir, genangan, dan tanah longsor asalkan didukung dengan komitmen pemerintah yang memadai. Lalu apa yang harus diperbuat pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terus terpuruk ini?

Pemasangan sistem peringatan dini di daerah rawan banjir seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Kerinci, Cilacap, dan wilayah rawan banjir lainnya merupakan salah satu alternatif pemecahannya.

Sistem peringatan dini

Sistem peringatan dini tentang banjir pada prinsipnya dimaksudkan supaya masyarakat yang bermukim di daerah endemik banjir agar: (1) dapat memperoleh informasi lebih awal tentang besaran (magnitude) banjir yang mungkin terjadi, (2) waktu evakuasi korban memadai sehingga risiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Besaran tersebut meliputi: besarnya debit puncak (peak discharge) dan waktu menuju debit puncak (time to peak discharge).

Akan lebih baik lagi apabila dilengkapi dengan informasi tentang tinggi genangan yang mungkin terjadi dan di mana wilayahnya. Informasi tersebut, selanjutnya pemerintah bersama masyarakat dapat merumuskan bagaimana cara dan prosedur evakuasinya.

Sistem peringatan dini tentang banjir di Indonesia sangat penting karena: (1) intensitas dan keragaman hujan menurut ruang dan waktu sangat tinggi sehingga banjir bisa terjadi secara tiba-tiba atau yang dikenal sebagai banjir bandang (flash flood), (2) hujan besar umumnya terjadi pada sore sampai malam hari sebagai akibat proses orografis, sehingga terjadinya debit puncak umumnya malam hari di saat masyarakat tidur lelap.

Menurut data penelitian, hampir sebagian besar banjir di Indonesia tidak dapat diantisipasi karena belum tersedianya sistem peringatan dini tentang banjir. Akibatnya, penanganan banjir lebih ditekankan pada rehabilitasi pascabanjir yang tentu memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang sangat besar karena korban cenderung meningkat dengan adanya efek pascabanjir.

Untuk membangun sistem peringatan dini tentang banjir, maka diperlukan otomatisasi peralatan pengukur curah hujan dan debit dalam suatu daerah aliran sungai (DAS).

Dalam bentuk yang sederhana, sistem peringatan dini dapat dirakit dengan menghubungkan: (1) alat ukur curah hujan otomatis (automatic rain gauge), (2) alat duga muka air sungai otomatis (automatic water level recorder/AWLR) di bagian hulu, (3) alat duga muka air sungai otomatis (automatic water level recorder/AWLR) di bagian hilir yang representatif dengan pusat kendali komputer yang dipantau oleh beberapa operator secara terus-menerus.

Bahkan, daerah di negara-negara maju seperti di Nimes, Perancis, operator sistem kendali dilengkapi beberapa peralatan komunikasi baik telephone mobile, pager yang siaga penuh 24 jam per hari, di mana pun berada.

Sistem peringatan dini dapat dirakit apabila persamaan hubungan antara curah hujan di hulu, tinggi muka air sungai di hulu serta tinggi muka air di hilir sudah dapat di-elaborate secara matematis. Persamaan tersebut dapat mengkuantifikasi mekanisme transfer hujan menjadi aliran permukaan dan debit puncak, serta waktu untuk mencapai debit puncak.

Lebih penting lagi hubungan itu harus divalidasi di lapangan. Penulis bersama tim telah melakukan pemodelan ini dan memvalidasinya di beberapa DAS seperti DAS Bunder, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta; DAS Kali Garang Semarang, DAS Kretek, Temanggung di Jawa Tengah; DAS Cikeruh, Sumedang, DAS Cisangkuy, Bandung, dan DAS Cikao, DAS Cilalawi, DAS Ciherang ketiganya di Purwakarta, Jawa Barat.

Model ini bekerja dengan mengintegrasikan hubungan klasik dalam pemodelan, yaitu (1) masukan (input) dalam hal ini curah hujan, (2) sistem yang meliputi parameter penggunaan lahan (interception), sifat tanah (infiltration), dan karakteristik fraktal jaringan hidrologi sungai (transfer air di sungai, kemiringan DAS), dan (3) keluaran (output) dalam hal ini: debit puncak dan waktu untuk mencapai debit puncak.

Dengan demikian setiap perubahan input maupun sistem seperti perubahan penggunaan lahan dari lahan bervegetasi (cultivated land) ke lahan tidak bervegetasi (non-cultivated land), model dapat mengintegrasikannya dalam simulasi besaran debit puncak dan waktu untuk mencapai debit puncak. Hubungan ini dapat diset secara otomatis dalam program di komputer.

Hasil prediksi tersebut selanjutnya oleh operator akan diinformasikan kepada pengambil kebijakan seperti gubernur, bupati, atau wali kota tentang kemungkinan yang akan terjadi untuk diputuskan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pembuatan prototipe sistem peringatan dini tentang banjir ini sedang dipersiapkan oleh Perum Jasa Tirta II bekerja sama dengan Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Badan Litbang Pertanian dan didukung oleh CIRAD Perancis serta kedutaan besar Perancis di Jakarta.

Sementara itu karena keterbatasan sarana untuk transmisi data curah hujan, muka air sungai/debit ke pusat kendali, maka mekanisme transfer data dari sensor hujan dan muka air ke sentral komputer digunakan jaringan telepon dengan bantuan modem, termasuk telepon tanpa kabel (wireless) yang menggunakan listrik untuk remote area.

Idealnya transmisi dilakukan melalui satelit, karena seringkali untuk remote area yang menggunakan telepon dengan bantuan listrik, pada saat hujan lebat listriknya padam. Kendala ini dapat diantisipasi dengan memanfaatkan sistem radio dengan frekuensi tertentu.

Sistem peringatan dini tentang banjir juga dapat dimodernisir apabila dilengkapi dengan radar hujan yang di pasang mencakup seluruh permukaan DAS, sehingga kemampuan forecasting curah hujan dapat dilakukan lebih dini.

Dengan radar hujan, maka kemungkinan terjadinya hujan luar biasa dapat diprediksi sampai 3 hari sebelum kejadian, sehingga antisipasi yang dilakukan dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan data prediksi curah hujan dan penyebarannya menurut ruang (spatial) dan waktu (temporal), maka dapat dihitung curah hujan wilayahnya sebagai masukan model dalam sistem peringatan dini.

Selanjutnya, berdasarkan karakteristik ukuran dan bentuk (morphometry) DAS, penggunaan lahan dan jenis tanah DAS, maka dapat disimulasi debit puncak dan waktu debit puncaknya.

Contoh sistem peringatan dini tentang banjir yang sudah berjalan dengan baik adalah di Nimes, Perancis.

Sistem tersebut dibangun karena wilayah Nimes merupakan endemik banjir seperti Jakarta, sementara infrastruktur yang sudah dibangun sangat besar, sehingga tidak mungkin ditinggalkan atau dipindahkan.

Sistem peringatan tentang banjir merupakan salah satu alternatifnya, selain perbaikan DAS bagian hulu tentunya.

Sistem penyampaian peringatan dini tentang banjir kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai peralatan komunikasi seperti telepon, radio, dan televisi.

Bagi negara maju dan dapat memprediksi curah hujan lebih awal, maka skenario peringatan dini dapat dilakukan sampai H minus 3 dengan diskripsi informasi dan sasaran yang terstruktur. Misalnya, saat H minus 3, maka penyampaian informasi dilakukan dengan pemberitahuan yang bersifat umum melalui televisi, surat kabar tentang kemungkinan curah hujan luar biasa dan debit puncak serta waktu terjadinya debit puncak berdasarkan hasil simulasi agar masyarakat waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir apabila prediksi curah hujan benar.

Saat H minus 2, maka masyarakat dan instansi terkait seperti palang merah, rumah sakit, dan polisi, diminta untuk mempersiapkan peralatan dan masyarakat mengamankan peralatan yang berharga. Saat H minus 1 di mana prediksi hujan mempunyai akurasi semakin tinggi, maka selain peralatan evakuasi juga disiapkan fasilitas pendukung untuk penampungan termasuk skema evakuasi (plan of evacuation), sehingga kepanikan masyarakat dapat diminimalkan.

Analog dengan model ini, sebenarnya sistem ini dapat juga digunakan untuk membuat sistem peringatan dini tentang genangan, tanah longsor. Peralatan dan sistem yang sederhana sangat diperlukan bagi Indonesia yang memerlukan banyak sistem peringatan dini tentang banjir, genangan, dan tanah longsor.

Lebih ideal lagi apabila kita mampu memproduksi peralatan tersebut dengan bahan dan sumber daya manusia lokal, sehingga ketergantungan terhadap material dan tenaga ahli asing dapat diminimalkan. Diperlukan komitmen yang kuat antara pengambil kebijakan, pelaksana, dan masyarakat untuk mewujudkan usaha yang mulia ini.

Gatot Irianto PhD Kepala Bagian Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Badan Litbang Pertanian

Sumber: Kompas, 22 Maret 2003

Menekan Banjir dan Kekeringan Dengan “Channel Reservoir”

Oleh : Gatot Irianto

Meskipun intensitas, frekuensi banjir dan kekeringan di Jakarta dan sebagian besar wilayah Indonesia terus meningkat, namun partisipasi dan tanggung jawab masyarakat untuk antisipasi banjir dan kekeringan masih jauh dari yang diharapkan.

Ekspresi sikap apatis, putus asa, apriori merupakan ilustrasi konkret dari respons negatif masyarakat terhadap upaya dan hasil penanggulangan banjir dan kekeringan yang dilakukan oleh pemerintah akan kurang efektif dan operasional di lapangan.

Apalagi pemerintah masih menggunakan pendekatan klasik, parsial, dan seremonial dalam penanggulangan banjir dan kekeringan serta hanya menguntungkan segelintir orang. Sudah bisa diprediksi bahwa pelan tapi pasti, upaya penanggulangan banjir dan kekeringan hanya menghabiskan tenaga, waktu dan biaya, tanpa hasil yang memadai.

Lalu pertanyaannya: apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyingkapi kondisi kondisi masyarakat yang sudah demikian apriori? Mengubah sikap masyarakat yang apriori menjadi aposteriori secara teoritis sangat mudah, namun implementasinya di lapangan sering kali banyak menghadapi kendala.

Diperlukan model, contoh, prototipe, teladan, bagi masyarakat agar program antisipasi banjir dan kekeringan dapat diadopsi dan dikembangkan masyarakat dan bila perlu dengan biaya masyarakat. Pemerintah menerapkan asas manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam merancang dan mengimplementasikan program antisipasi banjir dan kekeringan.

Pengembangan channel reservoir untuk menampung aliran permukaan dan hujan serta meningkatkan produktivitas lahan, tanaman, ternak, dan ikan adalah pilihannya.

Tanpa itu, maka upaya pemerintah seperti membangun kanal Jakarta dengan dana triliunan rupiah untuk menanggulangi banjir Jakarta akan menghabiskan dana, waktu, dan tenaga namun hasilnya akan sia-sia saja. Mengapa, karena masalah sedimentasi kanal akan menjadi persoalan baru yang menuntut penyelesaian meneyeluruh.

“Channel reservoir”

Secara konseptual, channel reservoir merupakan pengembangan dari sistem sawah dengan teras bertingkat yang sejak lama diketahui sangat ideal dalam menampung, menyimpan, dan mendistribusikan air di alam. Channel reservoir dibangun dengan membendung aliran air di alur sungai, sehingga air yang mengalir dicegat untuk mengisi reservoar maupun mengalir ke samping (seepage) untuk mengisi cadangan air tanah.

Ada 3 (tiga) manfaat yang bisa diperoleh dengan mengembangkan channel Reservoir: (1) menampung sebagian besar volume air hujan dan aliran permukaan, sehingga dapat menekan resiko banjir hilir rendah; (2) menurunkan kecepatan aliran permukaan, laju erosi dan sedimentasi sehingga waktu air menuju hilir (outlet) akan lebih lama, sendimenatasi rendah dan waktu evakuasi korban apabila terjadi banjir bisa lebih leluasa; (3) peningkatan cadangan air tanah pada musim hujan akan memberikan persediaan air yang memadai dimusim kemarau. Lebih ideal lagi apabila channel reservoir dapat dibangun secara bertingkat yang lazim dikenal sebagai channel reservoir linier in cascade.

Dengan kondisi channel reservoir bertingkat, maka pemadaman (attenuation) besaran (magnitude) banjir yaitu: debit puncak (peak discharge) dan waktu menuju debit puncak (time to peak discharge) akan dilakukan secara berlapis. Kelebihan air yang ditampung pada channel reservoir berikutnya dan seterusnya. Secara sistematis, model atenuasi magnitude banjir (penanggulangan banjir) dan antisipasi kekeringan dengan pengembangan channel reservoir bertingkat dapat diilustrasikan sebagai berikut:

 

dengan: Qn debit banjir pada channel reservoir ke n, Q0 debit banjir inisial, K tetapan reservoir, n jumlah channel reservoir, dan t adalah waktu.

Persamaan tersebut dapat divalidasi dengan jitu (accurate) dengan menggunakan pendekatan matematis maupun fisika. Secara matematis, apabila channel reservoir jumlahnya (n) sebanyak tak terhingga, maka besarnya limit Qn sama dengan Q0 (debit inisialnya).

Secara fisika, maka apabila channel reservoiri bertingkat sejumlah tak hingga, maka debit yang mengalir dari teras ke n (Qn) sama dengan debit dari channel reservoir ke n akan mendapatkan tambahan air secara kontinu dari channel dari atasnya. Itulah sebabnya mengapa teras sawah dengan sistem teras bertingkat diaplikasikan di seluruh dunia dengan bentuk dan nama yang bermacam-macam sesuai dengan tujuan, fungsi, dan kondisi wilayahnya.

Di Perancis teras diadopsi dalam bentuk “talud”, di Negara Malgreb (Tunisia, maroko, Aljazair) teras dikenal dengan “tabia”. Dengan mengaplikasikan channel reservoir in cascade, maka pasokan air secara kuantitas dan kontinuitas dapat dipertahankan dan fluktuasi debit yang dapat menyebabkan banjir dan kekeringan dapat diminimalkan. Lalu bagaimana meningkatkan nilai tambah air agar masyarakat dapat memperoleh keuntungan langsung maupun tidak langsung?

Pengembangan komoditas unggulan

Tersedianya air secara kuantitas dan kontinuitas menurut ruang dan waktu memungkinkan masyarakat untuk mendayagunakan sumber air untuk keperluan budidaya seperti: pengembangan sayuran dan buah-buahan, ternak dan perikanan.

Berdasarkan hasil penelitian Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Badan Litbang Pertanian di Sub-Das Bunder, DAS Oyo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Sub-DAS, Keji, DAS Kali Garang semarang bekerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa channel reservoir bertingkat selain dapat menekan risiko banjir dan kekeringan juga dapat: (1) mengubah pola tanam dari monokultur (singkong) sekali setahun menjadi multiple cropping (padi-padi dan cabe); (2) meningkatkan intensitas tanam; (3) meningkatkan pendapatan petani. Dalam hal pemanfaatan sumber daya air, maka penerapan channel reservoir memungkinkan terjadinya re-use air secara berkelanjutan, sehingga efisiensi penggunaan air dapat ditingkatkan. Secara fisik bentuk channel reservoir dapat dilihat pada gambar 1.

Uji keberhasilan channel reservoir ini dilakukan pada musim kemarau panjang 2002. saat itu ketersediaan air di Sub-DAS Bunder mangalami peningkatan 3 bulan dibandingkan musim kemarau sebelum ada channel reservoir, sehingga petani menanam cabe pada musim kemarau dengan hasil yang sangat memuaskan.

Adapun Sub-DAS keji, petani dapat mengembangkan komoditas cabe, mentimun, bawang merah, bawang daun pada musim kemarau. Lahan di luar areal yang tanpa channel reservoir kondisinya bera (tanpa tanaman). Meminjam istilah petani, dengan channel reservoir, maka mereka dapat mencuri start tanam dan mendiversifikasi jenis komoditas yang diusahakan serta menekan risiko kekeringan.

Oleh karena petani memperoleh manfaat langsung adanya channel reservoir, maka pembangunannya didukung secara luar biasa oleh petani baik dari segi pendanaan maupun bantuan tenaga kerja. Di kedua lokasi penelitian petani mengadopsi teknologi ini secara swadaya dan swadana. Dalam waktu relative singkat (2 tahun) jumlah channel reservoir yang dibangun di Sub-DAS Bunder meningkat drastic dari 2 buah menjadi 10 buah.

Suatu peningkatan yang fantastis. Wilayah seluas 40 hektar yang semula sering mengalami banjir besar pada musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau berubah drastic menjadi wilayah yang ketersediaan airnya lebih banyak dan lebih lama.

Lebih menggembirakan lagi karena komoditas yang diusahakan berubah secara alamiah dari singkong ke komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi. Kalau demikian menjanjikan dampak pengembangan teknologi channel reservoir, mengapa tidak kita adopsi saja untuk penanggulangan banjir dan kekeringan di Negara kita?

G a t o t I r i a n t o P H D Penulis adalah Kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi

Sumber: Kompas, 1 Mei 2003

Kekeringan Lebih Berbahaya daripada Banjir

Oleh Gatot Irianto

INDONESIA yang dahulu dikenal sebagai negara gemah ripah loh jinawi, ijo royo-royo, sebentar lagi akan menjadi wilayah gersang, kering kerontang, tandus, dan tidak produktif bila tidak ada usaha nyata memperbaiki pengelolaan sumber daya air menurut ruang (spasial) dan waktu (temporal). Mengapa demikian?

Argumentasinya amat jelas karena saat ini pemerintah, apalagi masyarakat terlihat tidak berdaya, masa bodoh, bahkan tidak merasa berkepentingan untuk mencegah apalagi memperbaiki pengelolaan sumber daya air dan sumber mata air yang semakin memburuk. Indikatornya amat kuat, yaitu jumlah sumber mata air dan kemampuan pasokan airnya terus merosot tajam, sementara kebutuhan air antarsektor terus meningkat kuantitas, kualitas, maupun kontinuitasnya.

Meruntuhkan pilar kekuasaan

Terjadinya kekeringan dan penurunan jumlah mata air serta kemampuan pasokan air ini amat penting karena sejarah mencatat, dampak kekeringan yang berkepanjangan pada tahun 1965 dan tahun 1997 telah memicu runtuhnya pilar kekuasaan pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh siapa pun. Fondasi yang dibangun kuat, kokoh, dan menggurita seolah tidak berdaya dan runtuh akibat kekeringan yang dampaknya luar biasa besar.

Anehnya, meski secara faktual dampak kekeringan lebih menakutkan dibanding banjir dalam hal besaran: luas wilayah, durasi kejadian, biaya, dan waktu pemulihannya, namun pemerintah dan masyarakat seolah lebih takut menghadapi banjir daripada kekeringan. Akibatnya proporsi penanggulangan dan tanggung jawab dalam penyelesaian masalah banjir lebih dominan dibanding kekeringan.

Lebih parah lagi, pemerintah yang seharusnya bertugas menegakkan peraturan perundangan di lapangan dalam rangka penanggulangan kekeringan dan banjir, justru mengambil alih peran yang semestinya dilakukan masyarakat. Dampak perusakan sumber daya lahan dan air terus berlangsung tanpa kontrol di satu pihak, sementara masyarakat semakin apatis, masa bodoh, dan selalu mengharap bantuan pemerintah karena menganggap tugas penanggulangan kekeringan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menyedihkan lagi upaya pemerintah seperti normalisasi sungai seringkali justru memicu terjadinya kekeringan karena mengurangi waktu air meresap ke dalam tanah sehingga cadangan air musim kemarau merosot tajam. Terlalu banyak argumen yang dikemukan untuk menjustifikasi terjadinya kekeringan mulai dari yang klasik seperti rusaknya daerah aliran sungai sampai akibat perubahan iklim global (global climate change).

Padahal kalau mau jujur, terjadinya kekeringan yang terus berulang merupakan representasi bahwa: pendekatan, strategi, dan teknologi yang diaplikasikan selama ini tidak menyelesaikan esensi persoalan kekeringan secara utuh. Buktinya luas areal, intensitas, dan durasi kekeringan meningkat secara spasial maupun temporal. Artinya, faktor dominan yang menjadi pengendali kekeringan dalam sistem tata air kita terus memburuk dan teknologi yang diimplementasikan berada di luar orbit persoalan yang sebenarnya.

Lalu apa penyebab terjadinya kekeringan yang amat mencemaskan dan membuat panik banyak orang saat ini? Jawabannya amat sederhana, defisit neraca air klimatologis dan hidrologis akut yang terus meningkat menurut ruang dan waktu.

Defisit neraca air spasial-temporal

Sulit membayangkan bagaimana bisa terjadi dan apa yang akan terjadi dengan Indonesia yang secara kuantitas memiliki curah hujan rata-rata 2.700 mm/tahun mengalami defisit neraca air klimatologis dan hidrologis yang terus meningkat kuantitas, durasi, dan frekuensinya.

Padahal kita tahu, air merupakan kebutuhan paling esensial yang tidak dapat digantikan dengan benda apa pun. Bahkan, tidak ada benda yang dapat digunakan untuk mensubstitusi air yang kebutuhannya terus meningkat.

Meski ketersediaan air menjadi amat strategis dan krusial saat ini, namun penggunaan air pada saat surplus cenderung boros. Apalagi di wilayah-wilayah yang curah hujannya tinggi, air seolah- olah merupakan barang bebas yang tidak ada harganya. Indikasinya, tidak ada upaya nyata untuk memanen dan menyimpan air saat kelebihan, sementara saat defisit antisipasi kekeringan lebih banyak mengandalkan kenekatan yang tidak cermat.

Optimasi pasokan penting dilakukan dengan mengembangkan rainfall and runoff harvesting secara spasial dan temporal, karena dengan meningkatnya volume air yang masuk ke dalam tanah maka dalam jangka panjang selain dapat meningkatkan cadangan air tanah juga dapat meningkatkan pendapatan petani karena air yang ditampung di musim kemarau dapat digunakan untuk budi daya komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi.

Sayangnya dalam kondisi air yang demikian scars ini, pemerintah kurang berpihak kepada masyarakat banyak, melainkan lebih berpihak kepada pemodal kuat dalam pendayagunaan sumber daya air seperti tercermin dalam undang-undang sumber daya air. Teknologi yang direkomendasikan itu-itu saja yang terbukti tidak jitu dalam menanggulangi masalah kekeringan. Akibatnya posisi masyarakat lemah semakin terpojok dan termarginalkan dalam akses, kontrol, dalam pendayagunaan sumber daya air. Kalau demikian kondisinya masalah kekeringan akan semakin pelik dan kompleks penyelesaiannya. Premanisme air di beberapa wilayah yang terjadi belakangan ini merupakan pelajaran yang harus diambil hikmahnya.

Kalau sebelumnya kekeringan merupakan hal biasa, maka kini sudah menjadi luar biasa karena selain sektor pertanian sebagai langganannya, kekeringan berdampak pada sektor energi, perekonomian, bahkan bukan tidak mungkin menyeret persoalan sosial politik yang biayanya akan amat mahal. Sayang, kita belum dengan jernih berpikir sektor-sektor mana yang harus bertanggung jawab bila terjadi kekeringan. Semuanya bicara hal yang normatif, umum yang tidak implemented di lapangan.

Defisit air yang terjadi sebelumnya masih bisa diatasi dengan menambah air dari mata air. Namun, untuk defisit kali ini, mata air pun kering dan justru yang muncul air mata petani yang tidak berdaya menghadapi deraan kekeringan. Pertanyaannya, dalam kondisi masyarakat yang apatis, apriori, dan masa bodoh, apa yang harus dilakukan untuk menekan dampak kekeringan secara signifikan. Pemetaan dan optimalisasi sumber mata air adalah jawaban praktisnya.

Pemetaan dan optimasi mata air

Pemetaan jumlah, posisi/lokasi, potensi, dan kondisi sumber mata air aktual merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Mengapa demikian, karena berdasarkan pengalaman, peningkatan ketersediaan air secara spasial dan temporal memungkinkan masyarakat melakukan improvisasi apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya?

Berdasar informasi itu, maka dapat dirancang skenario pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sumber mata air. Pengembangan sumber mata air dilakukan bila di wilayah itu belum ditemukan sumber mata air, namun secara potensial wilayah itu mempunyai peluang terjadinya mata air.

Peningkatan kuantitas dan durasi aliran dasar (base flow) dengan memasukkan air hujan dan aliran permukaan sebanyak mungkin menurut ruang dan waktu yang diikuti penanaman tanaman tahunan permanen, merupakan tahap awal yang perlu diimplementasikan.

Dalam jangka panjang kebutuhan air insitu diharapkan dapat dipenuhi sendiri (self sufficient) dengan memanfaatkan sumber daya air setempat. Sementara itu peningkatan sumber mata air difokuskan pada wilayah yang sudah memiliki sumber mata air, namun kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokannya menurun.

Untuk itu upaya peningkatan jenis, kualitas vegetasi, dan perlindungan sumber daya alam yang mendukungnya harus diintensifkan. Pemantapan sumber mata air dapat dilakukan dengan mempertahankan model pengelolaan yang sudah ada. Pekerjaan karakterisasi sumber mata air ini amat penting karena berdasarkan prediksi, diprakirakan kekeringan cenderung meluas wilayah, intensitas, dan durasinya. Akibatnya, kecenderungan terjadinya padang pasir desertification harus mendapat perhatian khusus agar besaran (magnitude): luas dan intensitas dapat dideteksi lebih dini dan diminimalkan dampaknya.

Semoga kekeringan saat ini menjadi pelajaran berharga bagi kita dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan kekeringan di masa datang.

Gatot Irianto Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi/PP Perhimpi

Sumber: Kompas, 21 Agusrtus 2003

Banjir di Musim Kemarau dan Megatren DAS

Oleh : Gatot Irianto

Sumber: Suara Pembaruan edisi Rabu, 04 Mei 2005)

Ada dua fenomena anomali yang perlu dicermati berkaitan dengan terjadinya banjir beruntun di daerah Kalimantan Tengah belakangan ini. Pertama, banjir terjadi pada wilayah pedalaman yang bervegetasi hutan “relatif lebih baik”. Kedua, banjir  terjadi pada musim kemarau.

Wilayah yang sebelumnya relatif aman terhadap banjir itu, kali ini harus menghadapi kenyataan kebanjiran dan menyelesaikan persoalan pascabanjir yang biasanya lebih berat. Pertanyaan esensial klasiknya adalah, mengapa banjir terjadi di mana-mana, mulai dari wilayah perkotaan (urban) maupun perdesaan (rural), semakin tidak terkendali bahkan terkesan tidak mungkin diatasi? Terjadinya megatren daerah aliran sungai (DAS) yang mengubah secara total kapasitas tampung air. DAS, sistem, pola dan mekanisme transfer air adalah jawabannya.

Megatrends DAS

Paling tidak ada tiga megatren DAS yang menyebabkan banjir semakin sulit diturunkan besarannya, bahkan tidak mungkin diatasi dengan teknologi yang tersedia saat ini. Hal itu terjadi karena degradasi jenis dan kualitas hutan dan lahan dari bervegetasi rapat kearah yang lebih jarang dengan luasan yang signifikan. Penyebab lain adalah perubahan orientasi pemanfaatan lahan dari sektor kehutanan yang bersifat komunal-sosial ke sektor fisik-pemukiman dengan orientasi individual-komersial. Kemudian terjadinya pergeseran perilaku masyarakat dari proaktifantisipatif menjadi pasif-reaktif.

Perubahan besar dan fundamental ini belum banyak dikuantifikasi dan diperhitungkan pengambil kebijakan dalam menyusun dan merancang bangun teknologi mitigasi banjir, sehingga ketiga faktor tersebut terus menguat pengaruhnya terhadap peningkatan besaran banjir baik debit puncak ( peak discharge), waktu menuju debit puncak ( time to peak discharge) dan koefisien aliran permukaan ( runoff coefficient). Tren pertama adalah, degradasi jenis dan kualitas hutan dan lahan yang terlihat dengan jelas melalui citra satelit akan berdampak penurunan laju infiltrasi, kapasitas tanah dan tajuk menahan air, sehingga secara total akan menurunkan kapasitas tanah dan vegetasi dalam menyerap dan menyimpan air.

Meskipun secara visual lahannya tampak tertutup hutan, namun kerapatannya ( density) menurun secara signifikan yang ditandai dengan indeks kehijauan vegetasi ( normal defference vegetation index) dan indeks kebasahan ( wetness index) yang rendah. Dampaknya, sebagian besar volume air hujan akan menjadi banjir, dan genangan apabila alur sungai alami ( natural river network) juga terputus akibat
penimbunan.

Banjir yang semakin tinggi besarannya ini semakin parah, karena tidak ada upaya signifikan untuk perbaikan kapasitas lahan dan hutan dalam menyerap air yang signifikan dan kontinyu. Dampaknya, banjir semakin besar dan biaya penanggulangan banjir menjadi mahal dan memerlukan waktu lama.

Teknologi terasering, mulsa, rorak di lahan pertanian yang mampu meningkatkan kapasitas tanah menampung air sekitar 20 persen, tentu tidak mampu mengimbangi laju alih fungsi hutan dan lahan ke arah pemukiman yang jauh lebih besar magnitude-nya. Pendek kata, metode dan teknologi yang ada saat ini tidak akan dan tidak pernah mampu mengatasi banjir secara maksimal apabila masalah megatrends DAS tidak dicari jalan keluarnya.

Tren kedua adalah perubahan orientasi pemanfaatan lahan dari sektor kehutanan ke sektor industri dan jasa yang relatif tidak ramah lingkungan. Kondisi ini diperburuk oleh sifat individualistik masyarakat yang berubah ke arah egois, mementingkan kepentingan sendiri sehingga masalah lingkungan seringkali diserahkan begitu saja ke alam.

Perubahan tersebut mendorong masyarakat bersikap apriori, apatis, skeptis dan masa bodoh atas penderitaan orang lain. Indikatornya, partisipasi masyarakat untuk kepentingan sosial seperti rehabilitasi hutan untuk penggulangan banjir semakin menurun, kalaupun ada mereka menuntut kompensasi yang seringkali sulit diterima oleh akal sehat.

Perubahan orientasi tersebut lebih lanjut akan meningkatkan biaya penanggulangan banjir menjadi sangat mahal dan tidak terjangkau oleh kemampuan pemerintah. Apalagi, masyarakat menganggap pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas penanggulangan banjir sehingga apabila kondisi ini terus berlangsung, maka sampai kapanpun masalah penanggulangan banjir tidak pernah terselesaikan.

Tren ketiga adalah pergeseran perilaku masyarakat dari proaktif antisipatif menjadi reaktif yang menyebabkan biaya fisik, sosial, ekonomi dan politik dalam penanggulangan banjir akan sangat mahal dan rumit. Faktanya, masyarakat baru tergerak nuraninya saat banjir sudah menerpa dan menelan korban. Mereka belum bersimpati dan berempati untuk menolong sesama untuk menanggulangi masalah sebelum banjir terjadi. Menyedihkan lagi, pascabencana banjir, masyarakat dan pemerintah sudah melupakan persoalan yang sangat menyayat hati itu.

Bahkan ada yang beranggapan bahwa banjir sudah merupakan tradisi sehingga kejadian banjir eksepsionalpun dianggap hal yang biasa. Peningkatan ketiga besaran banjir ini akan mempercepat rusahnya kualitas tanah sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Akibatnya, permukaan tanah menjadi tidak bervegetasi, kecepatan dan volume aliran permukaan semakin meningkat tajam.

Pertanyaan selanjutnya, teknologi apa yang dapat diimplementasikan untuk memitigasi banjir? Sistem multiagen adalah pilihannya.

Sistem multiagen

Sistem multiagen merupakan suatu sistem dinamis yang dibangun dengan merepresentasikan karakteristik fisik, nonfisik yang berperan dalam menentukan besaran banjir. Faktor tersebut selanjutnya disebut sebagai agen. Dengan demikian setiap DAS akan mempunyai komponen agen yang berbeda baik jenis, besaran maupun interaksinya menurut ruang dan waktu.

Agen dalam sistem DAS dapat berupa lahan, lereng, land use, manusia, pasar. Kemampuan representasi model secara temporal, spatial tentang arah, tren dan dinamika perubahan DAS serta implikasinya terhadap banjir memungkinkan prediksi sesaat dan skenarionya dapat dibuat lebih realistis.

Berdasarkan informasi tersebut, antisipasi banjir dapat dilakukan lebih dini sehingga resiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan dampaknya. Model sistem multiagen ini pertama dikemukakan peneliti CIRAD Prancis dan berhasil diimplementasikan dalam pencegahan erosi, banjir dan pengelolaan penggunaan lahan berkelanjutan di Thailand Utara.

Perencana dan pengambil kebijakan dapat membuka debat dan diskusi publik untuk mitigasi banjir dalam jangka pendek, menengah dan panjang, sehingga penanganan banjir lebih sistematis dan terarah. Pemecahan masalah banjir dengan pendekatan skenario linier reguler, masih dan artifisial sudah waktunya diganti dengan pendekatan dinamis yang lebih realistis. Tanpa perubahan pendekatan yang signifikan, penanganan masalah banjir di Indonesia akan berputar putar tanpa arah yang jelas dan hanya membuang tenaga, waktu dan biaya.

Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi telah mencoba menginisiasi sistem multiagen di Indonesia sehingga apabila diperlukan dapat membantu memfasilitasi kegiatan tersebut.

Gatot Irianto, PhD
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
(Telah dimuat pada Surat Kabar harian Suara Pembaruan edisi Rabu, 04 Mei 2005)

Titik Kulminasi Bencana Banjir

Oleh: Gatot Irianto

Rentetan bencana banjir luar biasa di Bima, Trenggalek, Sinjai, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Gorontalo, Bona Bolango, dan Tanah Laut, Banjar, Tanah Bumbu, Kotabaru di Kalimantan Selatan, Balikpapan, dan Samarinda di Kalimantan Timur, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara tampaknya belum mampu memacu adrenalin para pemangku kepentingan menyelesaikan masalah banjir secara menyeluruh.

Padahal alam telah memberikan alarm kuat dan langsung bahwa karakteristik: lokasi, pola, dan waktu banjir secara total telah mengalami perubahan fundamental. Berkaitan lokasi, terjadinya banjir eksepsional saat ini yang hampir menenggelamkan Sulawesi dan Kalimantan yang tutupan lahannya relatif lebih baik dibandingkan Jawa merupakan sinyal buruk yang mencemaskan. Propagasi banjir diprakirakan bergerak ke Sumatera dan Maluku sehingga praktis Indonesia di ambang tenggelam.

Banjir di desa Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, misalnya, secara historis bukan merupakan “daerah endemik banjir”, menunjukkan terjadi penambahan lokasi rawan banjir. Sementara itu, pola banjir juga mengalami transformasi dari banjir bandang (flash flood) yang sesaat ke banjir dan genangan (flood and inundation) dengan durasi lama. Konsekuensinya, terjadi peningkatan besaran korban, termasuk kerusakan pascabanjir. Waktu terjadinya banjir pada musim yang secara klimatologis merupakan musim kemarau mengindikasikan bahwa sekalipun tanah tidak jenuh, banjir dapat terjadi, termasuk di daerah yang selama ini merupakan daerah arid seperti Jeneponto di Sulawesi Selatan.

Akan terus meluas

Alarm perubahan alam secara ekstrem ini diprakirakan terus meluas karena destruktif sestemik lingkungan semakin tidak terkendali, apalagi pemerintah cenderung melupakan masalah banjir begitu kejadian berlalu. Perilaku destruktif diprakirakan akan meluas baik secara vertikal maupun horizontal, sampai banjir mencapai titik kulminasinya dan memunculkan keseimbangan baru dalam bentuk penyadaran pola pikir dan tindak dalam mitigasi banjir. Apabila hipotesis ini benar, maka masyarakat papa yang tiada berpunya harus membayar biaya sosial penyadaran akan perlunya mitigasi banjir secara menyeluruh. Argumen itu didasari fakta bahwa korban banjir terbesar adalah masyarakat marjinal pinggiran dan petani yang tidak berdaya.

BMG harus meningkatkan akurasi dan frekuensi prakiraannya sehingga terjadinya banjir eksepsional dapat dideteksi lebih dini. Masih rendahnya akurasi prakiraan BMG, terutama prediksi transisi musim hujan ke musim kemarau dan musim kemarau, menyebabkan masyarakat harus menerima dampak banjir. Untuk mereduksi risiko, maka wilayah potensial banjir dan penyimpangan iklim lainnya perlu diberikan prakiraan cuaca secara khusus agar masyarakat dapat melakukan antisipasi lebih dini.

Diperlukan penyusunan program bersama secara lintas sektoral sehingga tekanan dan fokus penanganan mitigasi banjir dapat diformulasikan dan dikoordina- sikan langsung dalam bentuk rencana aksi. Melalui penyusunan bersama rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) sektor terkait, maka sinergi lintas sektor dapat dimaksimalkan sekaligus duplikasi program yang selama ini banyak terjadi dapat dihilangkan. Pendekatan ini memungkinkan ego sektor dapat disinkronkan dan pembebanan tanggung jawab dapat dilakukan sehingga mimpi penanganan banjir yang terintegrasi dapat direalisasikan.

Pengelolaan wilayah

Apabila pendekatan tersebut masih belum memberikan hasil yang maksimal, pemerintah dapat membentuk Departemen Pengelolaan Wilayah seperti Perancis yang mempunyai Department d’Amenagement de Teritoire sebagai satu-satunya instansi resmi pengelola daerah aliran sungai, mulai pemberian izin bangunan, pengelolaan air dalam arti luas termasuk masalah banjir dan kekeringan.

Partisipasi publik dalam penanggulangan banjir dapat dilakukan dengan mengembangkan proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dengan pola padat karya. Argumennya, permintaan dana sektoral yang sangat besar dengan pola kontraktual terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah banjir karena sebagian besar pengelolaannya tidak partisipatif dan kurang transparan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan targetnya. Lebih jauh, proyek yang dibangun secara top down akan mendorong terjadinya ketergantungan absolut masyarakat terhadap pendanaan pemerintah. Dampaknya, rasa memiliki, tanggung jawab, dan keberlanjutan program akan sulit diharapkan.

Belajar dari pengalaman proyek besar kontraktual, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian mengembangkan pola padat karya untuk rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa, pembuatan embung, dan parit di seluruh kabupaten di Indonesia. Hasilnya, keluaran, dampak, dan penerima manfaatnya akan jauh sangat memuaskan karena respons masyarakat sangat tinggi, baik dalam hal partisipasi maupun pemeliharaannya.

Diperlukan kebesaran jiwa pemerintah di segala strata karena pergeseran model kontraktual ke pengembangan padat karya akan mereduksi para pemburu rente yang selama ini menikmati keuntungan tanpa mengeluarkan keringat.

Gatot Irianto Peneliti dan Pemerhati Masalah Kebencanaan
Sumber: Kompas, 6 Juli 2006

Banjir dan genangan eksepsional

Oleh: Gatot Irianto

Banjir dan genangan yang terjadi di sebagian wilayah Aceh, Sumatra Utara dan Riau dipastikan bukan merupakan banjir dan genangan biasa, tetapi merupakan kejadian yang luar biasa.

Pantauan satelit menunjukkan bahwa banjir terjadi akibat tingginya curah hujan yang terakumulasi dan tidak dapat drainase sehingga menyebabkan terjadinya genangan. Paling tidak ada empat argumen mengapa banjir dan genangan kali ini dikatakan luar biasa, yaitu waktunya, besarannya, lokasinya, dan kerugiannya.

Banjir dan genangan yang terjadi pada saat sebagian besar wilayah Indonesia masih ‘musim kemarau’ akibat mundurnya awal musim hujan 2006/2007 dengan curah hujan di bawah normal, dapat dikategorikan banjir di luar musim. Fakta ini didukung data bahwa awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia mundur satu sampai dua bulan.

Berkaitan dengan karakteristik banjir dan genangan, maka besaran banjir kali ini mengalami peningkatan besaran yang luar biasa dalam hal debit puncak dan waktu menuju debit puncak dan durasi banjir serta luas daerah genangan.

Kombinasi ketiga hal di atas menyebabkan risiko banjir menjadi semakin meningkat, jenis dan jumlah korban semakin besar dan meluas. Menyedihkan lagi, banjir dan genangan yang terjadi di Aceh, Sumut dan Riau kali ini tidak hanya di wilayah yang secara tradisional konvensional merupakan endemik banjir, tetapi juga pada wilayah yang secara historis tidak pernah mengalami banjir.

Penilaian besarnya kerugian akibat banjir dan genangan kali ini juga harus dibedakan dengan kejadian sebelumnya, karena selain menimbulkan kerugian ekonomi langsung, banjir kali ini juga menyebabkan social trauma dan political inconfident bagi pemerintah.

Terputusnya hubungan darat antara Medan dan Banda Aceh merupakan fakta konkret betapa ancaman banjir sudah sangat mencemaskan. Kejadian serupa dapat terjadi di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi bahkan Papua sekalipun, dan kalau itu terjadi, maka itu merupakan malapetaka bagi Indonesia.

Penanggulangan

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan di beberapa wilayah banjir di ketiga provinsi tersebut, paling tidak ada dua persoalan fundamental yang mendesak untuk dilakukan assesment yaitu penyebab dan penanggulangannya. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menilai faktor dominan penyebab terjadinya banjir secara kuantitatif.

Perubahan besaran, karakteristik banjir yang demikian dramatis mengilustrasikan adanya perubahan fundamental dalam tata kelola lingkungan nasional, regional dan lokal pada dekade terakhir ini. Berdasarkan data dan informasi penyebab banjir dan kekeringan, maka dapat dilakukan evaluasi kinerja sektoral secara fair dan transparan.

Model evaluasi ini penting karena berdasarkan pengalaman, adanya banjir justru dijadikan entry point untuk mengusulkan proyek penanggulangan yang terbukti tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan, maka semakin besar peluang proyek tersebut dapat diusulkan.

Diperlukan cara, metode, pendekatan dan semangat baru dalam penanggulangan banjir dan genangan yang terjadi saat ini. Argumennya, cara konvensional yang selama ini dilakukan terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah secara fundamental, bahkan sebaliknya banjir dan genangan semakin besar dan tidak terkendali.

Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dapat merosot secara tajam apabila masalah banjir dan genangan tidak terselesaikan. Diperlukan perubahan fundamental dalam hal kebijakan, jenis dan besaran program serta model pelaksanaannya. Model partisipatif dari, oleh dan untuk masyarakat merupakan pilihan yang menjanjikan dalam penanggulangan banjir dan genangan.

Reduksi secara maksimal peran pemerintah sebagai eksekutor program adalah implementasi konkretnya. Argumennya, masyarakat sebagai korban lebih paham apa yang harus diperbuat, termasuk pembiayaannya dibandingkan pemerintah.

Berdasarkan pengalaman padat karya Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian, model partisipatif dapat meningkatkan nilai tambah fisik, sosial dan ekonomi naik lebih dari 15% dibandingkan apabila dilakukan secara kontraktual.

Model padat karya

Model padat karya selain membuka peluang setara bagi masyarakat dalam memperoleh akses kesempatan kerja, juga meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam penanggulangan banjir. Perubahan rasa memiliki dan tanggung jawab akan memupuk modal sosial masyarakat, sehingga penanggulangan banjir menjadi bagian integral kegiatan masyarakat dan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata seperti yang terjadi selama ini.

Perubahan pendekatan dari program besar ke program berbasis kearifan lokal dengan pola padat karya ini memerlukan kebesaran hati semua pihak yang selama ini menikmati kue secara oligopolistis. Tanpa perubahan mendasar dalam penanggulangan banjir dan kekeringan, maka belanja pemerintah akan tersedot untuk penanganan bencana.

Posisi pemerintah akan menjadi sangat sulit apabila pembiayaan pembangunan habis terkuras pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam rangka mereduksi terjadinya bias antara perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan banjir, sudah saatnya pemerintah memisahkan secara tegas institusinya.

Dengan demikian tanggung jawab dan tugas sektoral dapat dibagi secara jelas, termasuk apabila terjadi bencana banjir seperti sekarang ini. Pendekatan tanggung jawab sektoral dalam wadah lintas sektor ini berhasil diterapkan dengan baik di Prancis Tenggara. Saat terjadi banjir bandang (flash flood) di wilayah Pyrenee yang menelan korban jiwa dan harta, maka pejabat publik yang terkait dengan terjadinya banjir dievaluasi secara transparan dan yang terbukti melakukan kesalahan diajukan ke pengadilan.

Pendekatan ini menjadikan pengambil kebijakan sangat cermat dan berhati-hati dalam memberikan perizinan termasuk dalam hal alih fungsi untuk permukiman atau bangunan berpenutup permanen lainnya. Kondisinya sangat kontras jika dibandingkan dengan Indonesia, karena di tempat yang secara kasat mata terlarang untuk permukiman sekalipun dapat dialih fungsikan sebagai tempat permukiman.

Ironisnya, pelaku pelanggarannya sebagian besar adalah orang yang semestinya menjadi teladan dalam mengelola lingkungan. Menyedihkan memang, tetapi itulah faktanya.

Gatot Irianto, Doktor bidang pemodelan banjir dari ENSA, Rennes, Prancis/Direktur Pengelolaan Air Ditjen PLA Departemen Pertanian
Sumber: Bisnis Indonesia, 10 Januari 2007

Proyek Banjir dan Banjir Proyek

Gatot Irianto,

Sungguh sangat ironis, menyedihkan dan memalukan, di saat banyak orang menderita, ada pihak lain yang menjual derita demi kepentingan dan keuntungan pribadi sesaat. Kalimat ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung para relawan yang tidak kenal lelah, membantu korban banjir.

Pelestarian proyek banjir ini secara fisik sulit dibuktikan, tetapi menilik dari pendekatan pengelolaan, metode penanggulangan, tingginya besaran dan korban banjir, indikasinya sangat kuat. Modus mengais rezeki dari banjir sudah lama dilakukan dan efek jangka panjangnya sangat berbahaya. Banjir makin menuju titik kulminasinya, sehingga semakin brutal, unmanageble dan uncontrolable, serta korban yang jatuh menjadi sangat besar.

Masalah periodikal ini penyelesaiannya semakin tidak jelas dengan tidak adanya pertanggungjawaban publik dalam penanggulangan banjir Jakarta. Ini memberi kesan bahwa pemangku kepentingan utama sektoral kurang bersungguh sungguh. Indikatornya, hampir semua desain proyek dilakukan untuk memperpanjang pelaksanaan proyek dan bukan mempercepat capaian ultimate goal-nya. Proyek proyek banjir seperti pengerukan sungai, muara, penggalian saluran, penimbunan, pengadaan pompa (persiapan menghadapi banjir), bantuan sosial, dan sebagainya tidak menyelesaikan inti pokok persoalan sebenarnya.

Dua penyebab utama banjir Jakarta yaitu penurunan kapasitas tampung air Jakarta akibat impermeabilisasi dan distruksi kanal drainase serta rusaknya lingkungan di hulu. Program mercusuar yang diusung pun tidak realistis yaitu banjir kanal timur (BKT), yang sampai saat ini belum selesai pembebasan lahannya sekalipun sudah memakan waktu lima tahun.

Review program

Di tengah runyamnya pelaksanaan pembangunan BKT, program dan harga satuan penanggulangan banjir lainnya yang diajukan hampir sebagian besar merupakan daftar keinginan dan daftar kemauan, bukan daftar kebutuhan riilnya. Begitu tingginya dana yang diajukan sehingga pemerintah tidak mampu memikulnya, dan terpaksa harus menggunakan pinjaman luar negeri. Pada tahap ini sebenarnya ‘para pelestari proyek penanggulangan banjir’ mulai menjerumuskan pemerintah. Apalagi mega proyek banjir harus dilakukan multiyears, karena usulannya sangat banyak dan biayanya sangat mahal.

Perilaku exagerated dalam penanggulangan banjir ini menyebabkan seorang pakar banjir sempat berseloroh: sampai kiamat pun banjir Jakarta tidak akan pernah terselesaikan, bahkan sebaliknya akan menjadi lebih dahsyat kalau model penanganannya bersifat ad hoc, parsial dan temporer seperti sekarang ini. Presiden perlu secepatnya me-review kembali secara mendalam usulan proyek raksasa penanggulangan banjir Jakarta dan proyek banjir lainnya. Kalangan universitas, lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat dapat membantu melakukan screening terhadap jenis program dan harga satuan, serta tujuan dan output yang akan dicapai. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah memperoleh dua manfaat secara simultan yaitu penajaman program dan efisiensi harga satuan.

Fenomena penggelembungan anggaran dan divergensi program mendapatkan entry point-nya setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji akan menghentikan banjir Jakarta termasuk memperbaiki kawasan puncak. Para oportunis dan petualang ekonomi akan memanfaatkan posisi pemerintah yang tersudut dan terpojok akibat tekanan publik untuk meloloskan proyek penanggulangan banjir. Padahal kita tahu teknologi penanggulangan banjir yang diusung adalah ‘teknologi wacana’ dengan output kambing hitam dan proyek banjir tiada akhir.

Pendeknya, mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara dan pendekatan untuk memproyekkan banjir agar terjadi banjir proyek. Bahkan apabila memungkinkan, proyek penanggulangan banjir dijadikan proyek yang berkelanjutan. Kondisi ini diperburuk dengan kurang bertanggungjawabnya para pemangku kepentingan saat banjir melanda Jakarta. Tidak ada satupun pihak yang berani pasang badan atas malapetaka tersebut. Semua berargumen bahwa banjir kali ini merupakan kejadian lima tahunan, sehingga harus diterima sebagai cobaan.

Paling banter, para pemangku kepentingan akan menyalahkan lingkungan yang rusak, bukan mencari kesalahan yang sudah dilakukan dan menemukan solusinya. Sebaliknya, pascabanjir dan setelah munculnya wacana proyek penanggulangan banjir, barulah semua pihak merasa paling berhak dan kompeten untuk menangani proyek tersebut.

Penanggulangan partisipatif

Secara konseptual, pemerintah harus mengubah secara fundamental model penangan banjir yang sentralistik dan top down menjadi model partisipatif dengan kombinasi top down and bottom up. Inti pokoknya dan titik tumpunya terletak pada partisipasi aktif dan pengawasan masyarakat, agar kinerja penanggulangan dan pemantauan dampak banjir dapat diketahui progresnya secara transparan.

Peran aktif masyarakat sejak dini dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, selain akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah, juga akan menghemat biaya sosial seperti pembebasan tanah yang seringkali unpredictable. Mundurnya pembebasan tanah BKT merupakan teladan faktualnya. Upaya konkretnya dapat dilakukan melalui intensifikasi pelaksanaan program pengelolaan daerah aliran sungai bagian hulu secara vegetatif yang selama ini tidak pernah ditangani secara proporsional, karena dianggap kurang menarik.

Melalui pengembangan program partisipatif dan bantuan langsung masyarakat (BLM), beban pembiayaan dan energi pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan banjir akan lebih ringan. Berdasar pemantauan langsung di lapangan, program pengelolaan infrastruktur pertanian dan pengelolaan air partisipatif di hampir 400 kabupaten di Indonesia, selain tingkat capaiannya lebih dari 100 persen akibat partisipasi masyarakat, juga menumbuhkan sense of belonging

Penumbuhan social capital ini dipandang sangat penting, karena kondisi keuangan pemerintah memang sangat terbatas. Keberhasilan model pengelolaan air partisipatif ini apabila dapat di upscale secara nasional dapat membantu percepatan penanggulangan banjir yang belakangan ini terus meningkat distribusi, luas wilayah dan kerugiannya.

Dalam kerangka partisipatif ini, maka pemerintah pusat sesuai UU No 7/2004 tentang Sumberdaya Air perlu mengambil langkah konkret untuk menerapkan konsep jasa lingkungan. Pajak dan pendapatan daerah hilir (Jakarta) secara fair harus diredistribusi ke pemukim di bagian hulu (Bogor dan sekitarnya) yang ditugasi menyelamatkan hutan, tanah, dan air untuk pengamanan kota Jakarta. Konsep subsidi silang ini akan menjadi jembatan ideal bagi pelaksanaan pemerataan pembangunan dan hasilnya. Tanpa partisipasi nyata masyarakat di bagian hulu DAS, upaya penanggulangan banjir Jakarta akan menjadi sia-sia. ***
Gatot Irianto, Doktor Bidang Pemodelan Banjir dari Ecole Nationale Superieure d’Agronomique, Rennes, Prancis.  Sumber: Sijori Mandiri, 13 Pebruari 2007

Banjir Eksepsional

Gatot Irianto

Istar Husain, seorang warga Banglades, menggambarkan bencana banjir yang mendera negerinya tahun 2007 dengan teramat getir: “Begitu banyak hujan saat ini yang menghanyutkan tepian sungai dengan cepat. Tidak ada tempat yang dapat dituju karena lahan kami menjadi sungai dan kini kami tak punya apa-apa lagi.”

Ilustrasi di atas relevan karena sama persis dengan yang dialami ratusan ribu atau bahkan jutaan warga Indonesia saat ini. Banjir yang menerjang sebagian besar kabupaten di Indonesia saat ini sungguh luar biasa.

Manusia terseret arus, tertimbun lumpur, dan terkubur hidup- hidup. Korban tewas terus berjatuhan, nyawa seakan tidak berharga, sawah dan permukiman mereka berantakan diterjang banjir. Bendung jebol, jembatan ambruk, jalan tertutup air dengan aliran yang sangat deras sehingga transportasi dan urat nadi perekonomian terputus.

Biaya tambahan akibat banjir ini harus ditanggung dan dibayar warga miskin, termasuk akibat kacaunya pasokan dan harga bahan pangan.

Dari kritis ke berisiko tinggi

Benarkah banjir yang terjadi kali ini memang dapat dikategorikan exceptional flood? Ditinjau dari besaran dan distribusinya, maka banjir kali ini memang di luar kelaziman. Banjir terjadi dari Sabang sampai Merauke, diperparah puting beliung, tanah longsor, genangan, gelombang pasang laut yang sangat besar sehingga luas wilayah yang terkena, jumlah korban dan dampak kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan banjir konvensional sebelumnya.

Banjir yang lebih dahsyat diprakirakan masih akan terjadi sampai bulan Januari 2008. Argumennya, berdasarkan prakiraan BMG, hujan dengan intensitas lebih tinggi disertai gelombang pasang laut berpeluang terjadi. Kondisi ini diperburuk dengan degradasi kualitas daerah aliran sungai yang bergeser dari kritis menjadi berisiko tinggi.

Data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (2007) menunjukkan bahwa dari 16 sungai utama di Pulau Jawa yang dipantau, rasio debit maksimum terhadap debit minimum (Qmak/Qmin) bervariasi dari 318 (Kali Brantas) sampai 12.500 (Sungai Citanduy). Artinya, semua sungai di Jawa yang dipantau telah bergeser dari kritis dengan (Qmak/Qmin) antara 30-100 menjadi berisiko tinggi dengan (Qmak/Qmin) melampaui 100.

Ilustrasi ini menunjukkan warming up banjir saja sudah demikian mengerikan, lalu bagaimana dengan puncak banjirnya?

Berhenti berwacana

Semua pihak di segala strata harus menahan diri, berhenti berwacana dan membuat pernyataan politik. Bekerja berdasarkan apa yang seharusnya dilakukan (must be done), bukan apa yang dapat dikerjakan (can be done). Kita harus yakin bahwa banjir bukan kejadian alamiah, tetapi merupakan buatan manusia sehingga pasti dapat diselesaikan.

Paling tidak ada tiga langkah fundamental untuk penyelesaian banjir yang mendesak dilakukan: (i) reorientasi basis pembangunan dari ekonomi ke lingkungan (ii) reformulasi desentralisasi/ otonomi, dan (iii) moratorium alih fungsi lahan.

Pemerintah harus melepas kacamata kuda mazhab ekonomi makronya yang lebih mengutamakan pengamanan nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi tanpa berpikir sumber pertumbuhan, kualitas, dan tingkat kesehatan pertumbuhannya. Pertumbuhan yang berbasis eksploitasi sumber daya alam dan tidak menyentuh akar rumput, sekalipun tinggi, dipastikan sangat rawan dan berisiko karena hasilnya akan digerogoti dan digerus bencana lingkungan seperti yang terjadi saat ini.

Revisi otonomi berkaitan tugas sektor lingkungan dari kabupaten/kota ke provinsi merupakan keharusan agar rentang kendali dan penyelesaian masalah pembangunan lingkungan dapat lebih cepat.

Semua pemangku kepentingan harus realistis menyikapi banjir karena realitasnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang/tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah bencana lingkungan. Selain biayanya mahal, memerlukan tenaga dan waktu banyak, benefit finansialnya tidak terukur.

Artinya, penyerahan pengelolaan lingkungan melalui mekanisme otonomi/desentralisasi sama saja menyerahkan bencana kepada mekanisme pasar. Dead lock akibat kesalahan menerjemahkan otonomi ini harus dibuka secara transparan, dianalisis dan dicari solusinya. Diskoneksi hubungan vertikal ini harus direformulasi agar masa depan bangsa dan generasi mendatang tidak musnah ditelan bencana lingkungan.

Betonisasi dan aspalisasi serta alih fungsi lahan bervegetasi menjadi lahan nonvegetasi merupakan masalah yang harus secepatnya diselesaikan. Moratorium alih fungsi lahan dalam segala bentuk, termasuk rencana pemerintah membangun ruas jalan tol, merupakan pilihan pahit yang harus ditelan pemerintah. Secara simultan, penanaman pohon dan pemulihan DAS harus terus dikembangkan, baik jumlah maupun lokasinya.

Prinsip alone we can do so little; together we can do so much yang dikumandangkan Helen Keller tampaknya dapat dijadikan pegangan bersama dalam mendobrak kebuntuan penyelesaian masalah banjir selama ini.

Gatot Irianto Alumnus ENSA Rennes, Perancis, Doktor Bidang Pemodelan Banjir
Sumber: Kompas

 

Banjir, Malapetaka Terencana

Gatot Irianto

Awal tahun ini, ada dua perubahan fundamental karakteristik banjir. Dua-duanya mencemaskan: peningkatan frekuensi dan peningkatan durasi banjir dua kali dalam satu musim hujan. Hal ini bisa dilihat saat banjir besar melanda Pati, Blora, Grobogan, dan Juwana, Jawa Tengah. Pada awal Januari, durasinya 7 hari, sedangkan di awal Februari menjadi 14 hari lebih. Di Pati dan Juwana, banjir bahkan belum surut meski sudah berlangsung lebih dari dua minggu.

Sinyal buruk ini mengindikasikan, bilamana degradasi daerah aliran sungai (DAS) mencapai titik nadirnya, banjir dapat terjadi sepanjang musim hujan. Petani dan masyarakat miskin korban banjir akan langsung merasakan akibatnya. Posisi mereka pasti bertambah sulit. Mereka harus mengeluarkan biaya pemulihan tanaman dan rumah dua kali lebih banyak. Padahal amat mustahil mengharapkan pemerintah membantu pemulihan pascabanjir lebih dari satu kali.

Pningkatan magnitude luar biasa ini terjadi akibat dua hal, yakni merosotnya daya sangga DAS dan rapuhnya infrastruktur pendukungnya, seperti waduk, bendung, dan tanggul. Tingginya laju erosi dan pemadatan tanah menyebabkan hanya lapisan atas tanah yang tersisa. Akibatnya, laju infiltrasi air ke dalam tanah amat minim karena porositasnya rendah—sehingga volume limpasan dan kecepatan sedimentasi melebihi kapasitas tampung sungai, waduk, dan bendung.

Jebolnya infrastruktur jalan, tanggul pengaman, serta bendungan di sepanjang Bengawan Solo, Brantas, dan Jratunseluna (Sungai Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juwana) merupakan keniscayaan. Rencana yang dijadikan dasar rancang bangun dan konstruksi infrastruktur fisik kalah oleh banjir.

Degradasi DAS dan daya sangga infrastruktur pendukungnya adalah akibat pelanggaran tata ruang komersial, seperti mal, perumahan mewah, hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Tapi cara ini paling banyak dipilih kepala daerah untuk mencari dana segar—apalagi pengawasan dari pusat melemah.

Akumulasi penghancuran lingkungan kian tidak terkendali jika penguasa wilayah hanya berpikir pada masa jabatannya. Sikap apatis penguasa wilayah di Jawa, misalnya, menyebabkan luas hutan kurang dari 3 persen, luas belukar 25 persen, dan permukiman 22 persen. Sisanya sawah dan perkebunan yang rawan alih fungsi dan penjarahan.

Komposisi tutupan lahan yang timpang terjadi di semua daerah dan terus memburuk. Alhasil, sebagian besar ibu kota kabupaten/kota lain di Indonesia pasti berubah menjadi wilayah rawan banjir dalam waktu cepat. Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat membiarkan penggalian lubang untuk mengubur diri sendiri secara sadar dan terencana.

Tidak adanya sanksi yang tegas—yang seharusnya ditetapkan oleh para pemegang otoritas kebijakan—menjadi penyebab degradasi lingkungan. Jika diurutkan, ketegasan ini harus dimulai dari presiden kepada gubernur, lalu gubernur terhadap bupati/wali kota, dan seterusnya. Dengan demikian, kesalahan pengelolaan yang menimbulkan degradasi dapat dicegah di depan. Penataan ulang konsep desentralisasi dan pembentukan pengadilan lingkungan adalah dua langkah konkret yang dapat ditempuh untuk menyetop kehancuran lingkungan.

Pada tahap awal, pemerintah harus merumuskan mekanisme kontrol (dari hierarki tertinggi pemerintahan, yaitu presiden, kepada lapisan-lapisan di bawahnya). Peradilan lingkungan dapat dilakukan dengan memperluas peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Mafia perusak lingkungan harus diberi pelajaran yang menjerakan sehingga kerusakan hutan dan alam kita dapat ditekan secepatnya.

Dukungan presiden dan DPR untuk perluasan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengadili kejahatan lingkungan mutlak diperlukan. Faktanya, pihak eksekutif dan legislatif tidak berdaya. Bahkan mereka sering diperdaya oleh para perusak lingkungan yang memiliki akses ekonomi dan politik luar biasa.

Gatot Irianto (Doktor modelling banjir dari ENSA Rennes, Prancis; pengajar analisis sistem hidrologi Sekolah PascasarjanaInstitut Pertanian Bogor)
Sumber: Majalah Tempo – 25 Februari 2008

Malapetaka Banjir

Oleh: Gatot Irianto

Belum pulih sawah dan permukiman yang rusak diterjang banjir Bengawan Solo pada awal 2008 masyarakat sudah dikejutkan oleh banjir bandang yang melanda Pasuruan dan Bondowoso. Banjir kali ini menerjang permukiman, persawahan, serta memutus arus transportasi dan urat nadi ekonomi. Bahkan menelan korban jiwa.

Jakarta juga tidak luput dari amukan Sungai Ciliwung, Cisadane, dan kali Pesanggrahan, sehingga transportasi dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta lumpuh total dua hari. Pertanyaannya, mengapa malapetaka banjir terjadi di mana-mana dan terus meningkat baik intensitas, frekuensi, durasi, lokasi dan korbannya.

Penyelesaian menyeluruh masalah banjir mutlak diperlukan, tetapi sebelum itu diformulasikan, terlebih dulu semua pihak perlu menyepakati faktor penyebab banjir. Selama ini banyak pihak selalu condong dan berlindung bahwa hujan merupakan faktor determinan penyebab banjir, bukan manusia. Sikap kurang bertanggung jawab ini harus secepatnya dihentikan agar kerugian dan korban akibat banjir tidak terus berjatuhan. Selama tidak ada kesadaran, penyadaran, serta pengakuan semua pihak bahwa penyebab utama banjir, belakangan ini, adalah manusia selama itu pula penyelesaian banjir tidak akan pernah memberikan hasil yang maksimal.

Secara matematis, banjir terjadi akibat asupan curah hujan yang tidak dapat ditampung oleh sistem daerah aliran sungai (DAS) dan dialirkan menuju laut (outlet). Berdasarkan pemahaman atas definisi tersebut maka hampir semua DAS di Pulau Jawa sangat sensitif terhadap asupan hujan. Yang menyedihkan lagi, tingkat sensitivitas itu terus meningkat, sehingga jangankan hujan deras dalam waktu lama, hujan dengan intensitas sedang dalam waktu dua jam saja langsung terjadi banjir.

Meningkatnya sensitivitas DAS terhadap asupan hujan ini akibat menurunnya luas lahan bervegetasi penyerap air secara signifikan. Alih fungsi lahan: sawah, hutan, pembangunan di bantaran sungai, menutup secara permanen daerah resapan air yang tidak terkendali merupakan pangkal utamanya. Ironisnya, prestasi utama gubernur, bupati dan wali kota yang dominan saat ini adalah membangun mal, apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, ruko, dan restoran sekalipun harus menabrak aturan tata ruang.

Pada awalnya pelanggaran tata ruang sekalipun terlihat, namun belum terasa dampaknya. Tetapi, akumulasi pelanggaran yang melebihi daya sangga DAS itu kini terlihat dan dirasakan langsung oleh semua orang dengan munculnya banjir bandang. Data kuantitatif rasio debit maksimum terhadap debit minimum juga mencerminkan memburuknya kualitas DAS di Jawa. Terjadinya pergeseran kualitas DAS dari kritis menjadi beresiko tinggi pada sungai utama di Pulau Jawa menunjukkan bahwa proses penghancuran lingkungan terus berlangsung. Investasi dalam berbagai bentuk, mulai penghutanan kembali, penghijauan, serta konservasi tanah dan air terbukti tidak berdaya menahan laju degradasi yang besarannya diprakirakan dua kali lipat dari kemampuan pemulihannya. Tidak ada lagi argumen untuk berkelit bahwa banjir merupakan fenomena alam, karena faktanya tidak ada satu DAS yang kualitasnya membaik. Sebaliknya hampir semua DAS kualitasnya cenderung menurun.

Aksi Nyata Terukur

Diperlukan tiga aksi nyata terukur yang transparan untuk menyelesaikan masalah banjir secara tuntas. Pertama, menurunkan volume air limpasan dan kecepatannya. Kedua, menumbuhkan tanaman berakar dalam di zona prioritas. Ketiga, mengedukasi pengambil kebijakan dan masyarakat akan perlunya penyelesaian masalah banjir.

Hasil penelitian beberapa kejadian banjir menunjukkan bahwa banjir terjadi apabila lebih dari 60 persen curah hujan tidak dapat disimpan oleh DAS dengan kecepatan aliran permukaan lebih dari 1.2 meter/detik. Untuk menurunkan besaran banjir kecepatan aliran permukaan secara bertahap harus diturunkan menjadi kurang dari 0.7 meter/detik agar cukup waktu bagi tanah dan vegetasi untuk menyerap air hujan. Apabila kecepatan limpasan dapat diturunkan menjadi kurang dari 0.1 meter/detik maka air hujan akan menjadi aliran bawah permukaan. Bahkan jika dapat diturunkan lagi menjadi kurang dari 0.01 meter/detik dapat menjadi penyumbang terbentuknya mata air tanah.

Untuk menurunkan kecepatan aliran permukaan dan volume limpasan harus dilakukan pemanenan aliran permukaan (runoff harvesting) baik secara sipil teknis maupun vegetatif. Supaya penurunan kecepatan aliran permukaan dan pemanen aliran permukaan efektif, maka lahan di zona prioritas harus bervegetasi, sehingga penanaman di zona ini menjadi agenda utama.

Aksi penanaman 10 juta pohon dalam rangka mendukung mitigasi dan adaptasi pemanasan global akan lebih optimal kontribusinya terhadap perubahan iklim serta penanggulangan banjir apabila dilakukan di zona prioritas. Wilayah dengan kerapatan alur aliran air paling tinggi merupakan penciri utama zona prioritas. DAS yang baik biasanya zona prioritasnya merupakan hutan lindung yang tidak boleh dijamah. Informasi perubahan kecepatan aliran permukaan, pemanen aliran permukaan secara vegetatif dan sipil teknis, serta implikasinya terhadap banjir harus diedukasikan kepada masyarakat dan para pengambil kebijakan agar dapat diimplementasikan secara bertahap di lapangan.

Satu Tujuan

Harus ada komitmen dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat bahwa masalah banjir harus diselesaikan secepatnya. Kalau tidak, dipastikan Indonesia akan semakin ketinggalan dari negara lain, yang kini melaju dengan kecepatan maksimalnya. Pemerintah bersama legislatif, yudikatif dan masyarakat harus menjadikan penyelesaian banjir sebagai top priority dalam pembangunan. Artinya penyelesaian banjir harus diposisikan tertinggi prioritasnya, karena apapun yang diperbuat, kalau banjir terus mendera, maka energi, dan pikiran akan terkuras habis untuk menyelesaikan banjir.

Penyelesaian banjir harus menggunakan hati, karena tanpa hati yang tulus, maka pekerjaan itu hanya menjadi proyek siang-malam yang menyedot energi, dan waktu, tetapi tidak ada bekas dan manfaatnya. Semua pihak harus berkontribusi secara nyata dan terukur dalam menyelesaikan masalah banjir.

Hasil pemantauan banjir di beberapa DAS menunjukkan bahwa pemangku kepentingan bergerak dengan arah yang berbeda, bahkan seringkali bertentangan satu dengan yang lain. Ada yang menanam, tetapi banyak yang menebang. Ironisnya yang ditanam jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang ditebang. Itulah sebabnya malapetaka banjir sampai kapanpun tidak akan pernah dapat diselesaikan, apalagi jika penebangan hutan dibekingi oknum aparat penegak hukum yang seharusnya mencegah terjadinya penebangan.

Akhirnya, harus dijatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran tata ruang, siapapun pelakunya. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota harus memberikan akses yang proporsional bagi masyarakat tentang rencana tata ruang kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang agar masyarakat dapat membantu mengawasi apabila terjadi pelanggaran. Kalau semuanya itu dilaksanakan maka cepat dan pasti malapetaka banjir dapat diminimalkan. Sebaliknya, jika itu tidak dilakukan, maka kita tinggal menunggu secara bergiliran tenggelam ditelan banjir.

Gatot Irianto Penulis adalah Doktor Modeling Banjir alumnus ENSA Rennes, Prancis, Direktur Pengelolaan Air, Ditjen PLA, Departemen Pertanian
Sumber:  Suara Pembaruan – 12 Februari 2008

PENDEKATAN MUTHAKIR DALAM ANTISIPASI BANJIR

Setelah berdebat panjang lebar dengan berbagai argumen untuk mencari penyebab terjadinya banjir dan genangan, kemudian dengan sekuat tenaga, waktu dan dana menolong korban, maka pertanyaan selanjutnya adalah mampukan kita mengatasi banjir dengan teknologi dan biaya sendiri? Apakah kita harus mendatangkan konsultan dan bantuan luar negeri seperti IMF untuk mengatasi banjir dan genangan?

Secara pribadi saya katakan tidak, karena dari segi sumberdaya manusia, pengetahuan dan teknologi kita memiliki semuannya. Demikian juga dengan komitmen masyarakat kita untuk antisipasi banjir sangat tinggi, sehingga sebenarnya yang diperlukan adalah pemimpin yang kredibel untuk mengimplementasikan konsep penanggulangan banjir yang dirumuskan bersama.

Masalah biaya, pemerintah tentu bisa meletakkan prioritas penanganan banjir ini sebagai hal yang utama, karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahkan lebih jauh dari itu, kemampuan antisipasi masalah banjir dan genangan sudah menyangkut kredibilitas pemerintah Indonesia di mata komunitas Internasional yang tinggal di Jakarta. Lengkaplah sudah predikat Jakarta sebagai ibukota negara yang tidak aman, macet dan tidak nyaman apabila banjir dan genangan kedepan tidak dapat diantisipasi dengan baik.

Tidak mesti dengan biaya yang besar Masalah banjir sepintas terlihat begitu rumit, komplek yang penanganannya memerlukan tenaga, waktu dan biaya sangat besar. Bahkan bagi orang yang pesimis, penanggulangan banjir seolah-olah seperti menegakkan benang basah.

Namun apabila dirunut lebih jauh, maka penyebab banjir sebenarnya berawal dari persoalan sederhana yaitu ketidaktertiban dan ketidaktaatan penyelenggara pemerintahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang terakumulasi dalam waktu tertentu dan dampak maksimumnya baru dirasakan sekarang.

Berdasarkan akar penyebab masalah tersebut, maka semestinya masalah banjir dan genangan dapat diatasi apabila ada komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat yang kuat. Dalam hal biaya penanggulangan, maka apabila direncanakan, dilaksanakan dan dipantau dengan transparan, peluang terjadinya pembengkakan biaya dapat dihindari.

Apalagi saat ini masyarakat sudah menyadari bahwa persoalan banjir tidak dapat ditangani dengan cara-cara klasik parsial, tetapi memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan peran serta masyarakat yang tinggi. Sistem proyek dengan penggelembungan volume dan biaya yang sangat tidak transparan dalam mengatasi masalah banjir selama ini secara faktual terbukti tidak efektif dan bahkan seringkali tidak mengenai sasaran, karena diperlukan tenggang waktu untuk alokasi anggaran. Biaya yang sudah dialokasikan seringkali tidak tepat waktu, karena terjadi perubahan masalah yang sangat cepat.

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan banjir sangat diperlukan, dalam pembiayaan penanggulangan banjir. Untuk itu perlu dirumuskan bersama antara pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan masyarakat tentang rencana kegiatan, strategi implementasi dan pemantauannya.

Diperlukan konsep pendekatan yang memadai agar permasalahan banjir dapat diantsipasi secara menyeluruh. Pendekatan System/Model Penanganan antsipasi banjir secara parsial kualitatif dan bersifat ad hoc yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah seharusnya diakhiri dan diganti dengan pendekatan konseptual kuantitaif dengan parameter yang measurable didukung time frame yang jelas.

Dengan demikian siapapun pemegang otoritas pemerintahan, masyarakat dapat memantau kinerjanya dalam penanggulangan banjir. Untuk itu pendekatan model, dengan menekankan hubungan hujan-limpasan (debit) perlu dilakukan, sehingga perubahan karakteristik banjir (debit maksimum, waktu respon) akibat perubahan input (curah hujan) dan sistem DAS (land use dan jaringan hidrologi) dapat dipantau lebih akurat.

Model deterministik dengan pendekatan mekanisme fisik perlu digunakan dalam antsipasi banjir karena mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan model lainnya antara lain: (1) dapat menjelaskan secara kuantitatif hubungan sebab-akibat dengan proses fisik yang berlaku secara universal (2) hasilnya dapat diaplikasikan pada DAS lain dengan melakukan adaptasi parameter. Dengan demikian tidak diperlukan penelitian yang detail untuk penanganan banjir dan genangan di daerah lain.

Khusus untuk banjir dan genangan Jakarta pendekatan sistem dapat dilakukan dengan membagi DAS menjadi 4 tipe penggunaan lahan utama yaitu: hutan, lahan sawah, lahan kering, dan lahan pemukiman. Pendayagunaan lahan hutan dapat dilakukan dengan menjaga kelestariannya. Sedangkan peningkatan daya tampung air sistem lahan sawah dan lahan kering dapat dilakukan melalui optimasi dimensi pematang sawah dan teras lahan kering.

Apabila konsep ini diadopsi, maka banir di hilir akan dapat ditekan, karena sebagian besar aliran permukaan ditampung di tiga tempat yaitu lahan sawah, teras lahan kering dan saluran hidrologi (hydrological network) secara bertingkat, sehingga kapasitas tampung air DAS dapat ditingkatkan, dan hanya sebagian kecil saja air yang dialirkan ke hilir.

Dengan demikian debit maksimum yang terjadi dapat diturunkan dan waktu respon dapat diperpanjang. Sedangkan sistem lahan pemukiman juga harus menampung aliran permukaan dari wilayahnya sendiri, sehingga volume genangan dan banjir di hilir lebih berkurang lagi. Implementasi konsep ini harus dipantau dari tataran masyarakat paling bawah, agar pendekatan sistem ini berhasil dengan baik.

Model reservoir linier bertingkat (reservoir in cascade) dengan input curah hujan dan sistem DAS sangat powerfull untuk skenario antisipasi banjir dan genangan. Dengan model ini setiap perubahan masukan pada suatu sistem dapat dikuantifikasikan keluarannya, sehingga perubahan debit dan waktu respon DAS sebelum dan sesudah perlakuan dapat dibandingkan.

Pendekatan mutakhir ini banyak diadopsi oleh negara-negara maju Eropa dan Amerika dalam menekan resiko banjir. Di Indonesia model ini sudah diuji kehandalannya dan dikembangkan sesuai dengan kondisi setempat oleh penulis dalam evaluasi pengaruh teras sawah terhadap modifikasi karakteristik debit DAS (debit maksimum dan waktu respon) di DAS Kali Garang, Semarang.

Evaluasi dan Revisi Rencana Induk (Master Plan) Jakarta Dalam jangka panjang, penanganan banjir harus dilakukan secara melekat (built in) dengan rencana induk dan pelaksanaan pembangunan kota Jakarta. Untuk itu pada tahap awal perlu dilakukan evaluasi dan revisi dari rencana induk kota Jakarta untuk membandingkan antara rencana dan pelaksanaannya.

Agar setiap pelaksana pembangunan dapat dipantau kinerjanya, maka dewan perwakilan rakyat bersama masyarakat perlu memanfaatkan rencana induk kota Jakarta sebagai alat evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan.

Masalah implementasi peraturan perundangan tampaknya perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah bersama masyarakat harus secara konsekuen tanpa pilih kasih memberikan sangsi terhadap pelanggar di lapangan. Komitmen itu harus ditindaklanjuti, karena apabila masalah tersebut ditorerir, maka kasus banjir dan genangan Jakarta akan terulang lagi dengan intensitas dan frekuensi yang lebih dahsyat.

Meskipun teknologi antisipasi banjir memerlukan pendekatan menyeluruh, penulis secara pribadi yakin kalau tenaga ahli Inonesia mampu menysun dan mengimplementasikannya. Tidak diperlukan konsultan asing untuk itu, yang diperlukan adalah kejujuran dan keterbukaan para pelaksana dan penegakan perundangan di lapangan.

Selebihnya masyarakat akan dapat membantu apa yang diperlukan untuk antisipasi banjir dan genangan. Mengingat banjir menjadi salah satu masalah penting dalam pembangunan kota Jakarta, maka kedepan calon Gubernur, Walikota perlu menyajikan konsep pembangunan Jakarta sebelum dipilih oleh wakil rakyat. Untuk itu diperlukan pencerahan (lightening) para anggota dewan tentang pengetahuan masalah banjir sebelum melakukan uji kelayakan (proper test) calon Gubernur.

Dengan demikian tidak ada lagi alasan seorang Gubernur untuk tidak dapat mengatasi masalah banjir dan genangan di masa mendatang.

Ditulis oleh Sumardjo Gatot Irianto Blog di 13:56
Sumber: http://gatotirianto.blogspot.com/2008/01/pendekatan-muthakir-dalam-antisipasi.html

ANTISIPASI BANJIR BENGAWAN SOLO

Oleh: Gatot Irianto

Sumber: Harian Tempo, Jumat 13 Februari 2009

Bengawan Solo kembali mengamuk, membalas dendam lama atas eksploitasi, destruksi, dan keserakahan manusia. Jembatan dan akses jalan putus. Permukiman, sawah, jalan di hulu (Sragen, Madiun) dan hilir (Lamongan, Tuban, Bojonegoro) terendam banjir. Rakyat miskin kedinginan, lapar, stres, bahkan terkubur hidup-hidup ditimbun tanah longsor. Tanaman puso, penyakit mewabah, menyebabkan mereka yang sudah tidak berpunya semakin merana. Tragisnya lagi, periode ulangnya setahun. Artinya, setiap tahun pemukim di Bengawan Solo harus mempertaruhkan nasib dan bahkan nyawa mereka dari amukan banjir. Kejadian banjir ini juga menunjukkan bahwa belum ada upaya rehabilitasi Bengawan Solo yang signifikan, sehingga yang dulunya merupakan pusat kerajaan di Jawa (Surakarta) dan Majapahit (Trowulan) kini menjadi tidak aman. Ironisnya, pihak yang seharusnya bertanggung jawab melempar tanggung jawab atas kejadian banjir dengan menyatakan bahwa banjir menjadi tanggung jawab bersama. Mengapa banjir Bengawan Solo dan lainnya semakin mencemaskan dan dipandang harus secepatnya diselesaikan: (i) banjir bergerak dari hilir menuju ke hulu, (ii) adanya ledakan volume air, lumpur, dan sampah yang terangkut banjir.

Propagasi

Ekspedisi Bengawan Solo Tim Kompas menunjukkan bahwa lokasi banjir bergerak dari hilir (Tuban, Mojokerto) ke hulu sungai Bengawan Solo (Wonogiri dan Sragen), sehingga secara apriori tidak ada wilayah yang aman dari banjir di daerah aliran Bengawan Solo. Kalau kondisi ini terjadi di sebagian besar daerah aliran sungai di Indonesia, secara keseluruhan wilayah Indonesia merupakan ring of flood yang siap menerkam siapa saja, kapan saja, sebagai korbannya. Melemahnya tanggung jawab sektoral dan lintas sektoral serta masyarakat yang semakin apatis, apriori, dan selalu membebankan banjir kepada pemerintah merupakan penyebabnya. Banjir lebih banyak dibicarakan, diseminarkan, dan dipublikasikan di media cetak maupun elektronik saat kejadian, diselesaikan masalah tanggap darurat dan pascabanjirnya, tetapi tidak secara serius dan signifikan ditangani masalah fundamentalnya. Hancurnya tutupan lahan bervegetasi hutan berganti hutan jagung dan beton, perubahan iklim dengan musim hujan cenderung semakin pendek dan intensitasnya semakin meningkat, menyebabkan daya serap tanah terhadap air hujan sangat rendah, volume dan kecepatan runoff meningkat tajam, menggerus tanah, sehingga lumpur dan tanah longsor terjadi di mana-mana.

Meningkatnya volume air, lumpur, dan sampah di setiap kejadian banjir merupakan fenomena baru yang mencemaskan. Pada 1980-an, banjir terjadi akibat volume air yang melebihi kapasitas tampung sungai, periode ulangnya 10 tahunan, bahkan 50 tahun, waktu menuju debit puncaknya lama, sehingga ada waktu untuk evakuasi korbannya. Akhir 1980 sampai akhir 1990-an, banjir tidak hanya akibat volume airnya yang tinggi, tetapi diikuti lumpur yang semakin  tinggi. Dampaknya, luapan air dan daya rusak banjir makin dahsyat karena badan sungai terisi lumpur. “Proyek banjir dan banjir proyek” menjadi modus berikutnya pascabanjir dengan menjual penderitaan masyarakat akibat banjir.

Banjir berikutnya semakin dahsyat ketika Departemen Teknis sebagai leading sector tidak mengambil tanggung jawab, tidak berdaya, dan mengalihkan persoalan dengan menuding sektor pertanian sebagai penyumbang utama lumpur akibat sistem budidaya tanaman pangan di daerah hulu tanpa tindakan konservasi yang memadai. Departemen Kehutanan menjadi sasaran tembak berikutnya, karena penghijauan dituding tidak berhasil. Kita lupa bahwa laju destruksi lingkungan terbesar terjadi melalui pemberian izin mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Meningkatnya besaran volume air dan lumpur ternyata diikuti volume sampah terangkut yang semakin tinggi sehingga kapasitas tampung sungai cepat terlampaui. Perilaku sebagian besar manusia yang memposisikan Bengawan Solo sebagai septic tank yang mudah dan murah menyebabkan semua jenis sampah ada dalam banjir, mulai sampah organik sampai anorganik (besi, kaca, plastik). Menggunungnya sampah yang terangkut di dalam sungai menyebabkan air sungai langsung meluap–sekalipun hujan turun tidak terlalu besar dan durasinya singkat.

Akumulasi banjir dengan volume air, lumpur, dan sampah yang sangat tinggi akan mempunyai daya dobrak luar biasa terhadap tanggul penahanan banjir Bengawan Solo. Apabila di suatu tempat lumpur dan sampah membentuk reservoir artifisial, jika jebol dapat menyebabkan banjir bandang yang dahsyat (flash flood). Estimasi di lapangan, peningkatan volume air, lumpur, dan sampah dalam aliran banjir berturut-turut dapat mencapai 30 persen, 15 persen, dan 10 persen menyebabkan risiko banjir meningkat secara progresif minimal 55 persen. Apa yang mendesak dilakukan agar banjir tidak menghancurkan peradaban manusia seperti yang terjadi pada masa kerajaan Indonesia di masa silam?

Tiga Pilar Utama

Pemerintah bersama masyarakat harus melakukan perubahan kebijakan, strategi, dan upaya penanggulangan banjir dengan terjadinya akumulasi peningkatan volume air, lumpur, dan sampah yang terus meningkat. Ada tiga pilar yang harus dibangun dalam penanggulangan banjir. Pilar pertama, menurunkan volume aliran permukaan dan mendayagunakannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secepatnya. Upaya ini harus dilakukan di lapangan sebelum berbicara masalah lumpur dan sampah. Indonesia harus mampu memasukkan kembali (recharging) aliran permukaan sampai 80 persen dari total aliran permukaan, agar cadangan air tanah terisi kembali dan volume banjir dapat direduksi secara nyata. Agar aliran permukaan dan lumpur dapat berkurang secara signifikan, tindakan menahan runoff dengan tanaman hidup (vegetatif) yang produktif, seperti tanaman tahunan buah-buahan, dan mengembangkan perangkap lumpur (sediment trap) untuk menyuburkan tanah di hulu, tengah, dan hilir, harus dilakukan secepatnya. Pilar kedua yang harus dilakukan adalah penurunan laju sedimentasi secara vegetatif. Redefinisi atas hutan sebagai tanaman tahunan produktif dan/atau berbuah, yang ditopang sediment trap yang memadai, perlu diintroduksi agar penanggulangan banjir dan peningkatan pendapatan masyarakat dapat diimplementasikan secara simultan..

Sumber sampah yang semakin meningkat jenis dan jumlahnya ditambah bahan beracun berbahaya semakin mempercepat kehancuran ekosistem Bengawan Solo, sehingga dipastikan peradaban dan masa depan manusia semakin tidak menentu, apabila tidak ada perombakan total dalam penanggulangan banjir. Untuk itu, pilar ketiga yang harus dibangun adalah mengubah sampah sebagai bahan pencemar menjadi bahan penghasil uang. Perubahan yang paling mendasar dapat dilakukan melalui pemisahan jenis sampah dan menyediakan daur ulangnya pada skala rumah tangga atau unit kelompok terkecil masyarakat. Selain akan mempermudah penanganannya, tidak memerlukan areal tempat pembuangan akhir sampah yang luas, mahal, dan sulit mencari lokasinya, sampah dapat memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat secara langsung. Saatnya kita berbuat, kalau kita tidak menginginkan bencana banjir dengan volume air, lumpur, dan sampah yang semakin dahsyat. Tidak ada pilihan bagi kita semua selain bertindak. Lebih baik terlambat daripada tidak. *

Penulis: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian/Doktor Modelling Banjir
Sumber: Harian Tempo, Jumat 13 Februari 2009





3 Komentar »

  1. pak ini sangat bagus

    Komentar oleh haidar karim — Januari 6, 2011 @ 6:15 pm

  2. bagaimana cara berbagi di facebook

    Komentar oleh Dhoni Shelter — Mei 7, 2011 @ 8:12 pm

  3. terima kasih pak untuk artikelnya. artikel bapak sangat kritis dan bermakna.

    Komentar oleh fk — Juli 20, 2014 @ 2:15 pm


Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 171 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: