BebasBanjir2015

Menteri Kimpraswil

KEBIJAKAN DAN PROGRAM TERPADU BIDANG PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DALAM RANGKA PENANGANAN BANJIR NASIONAL

Oleh: Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

Paper ini berisikan uraian mengenai kebijaksanaan dan program nasional terpadu bidang permukiman dan prasarana wilayah dalam kaitannya dengan penanganan banjir nasional. Kebijakan nasional tersebut meliputi 5 (lima) bidang utama, yakni : (1) penataan ruang, (2) pengembangan sumber daya air, (3) pengembangan prasarana perkotaan, (4) pengembangan perumahan dan permukiman, serta yang terakhir (5) peningkatan pelayanan masyarakat. Dimensi keterpaduan sendiri, baik yang sifatnya lintas sektor maupun lintas wilayah, dikembangkan melalui instrumen penataan ruang, guna menjamin tercapainya harmonisasi dan keseimbangan fungsi-fungsi ruang antara kawasan lindung dan budidaya, kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, maupun kawasan hulu dan hilir.

I. LATAR BELAKANG

Bencana banjir dan longsor pada musim basah dengan curah hujan yang melebihi rata-rata hujan normal antara bulan Nopember 2001 hingga Pebruari 2002 ini telah melanda 23 propinsi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan meluapnya beberapa sungai yang terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.

  1. Di Pulau Sumatera, propinsi yang terkena banjir meliputi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi dan Bengkulu.
  2. Di Pulau Jawa, seluruh propinsi mengalami bencana banjir dan longsor kecuali Yogyakarta. Di Propinsi DKI Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat dan Banten, terjadi luapan sungai Ciliwung, Cisadane dan sungai Citarum. Di propinsi Jawa Tengah, sungai-sungai yang meluap adalah Kali Serayu, Kali Gondang dan Kali Ijo, Kanal Barat dan Kanal Timur. Sementara di Jawa Timur, waduk Sampean jebol serta kerusakan tangkis pada Kali Klatakan dan Kali Sampean.
  3. Di Pulau Kalimantan, bahkan ditandai dengan terjadinya badai tropis dan angin, serta meluapnya sungai Barito. Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur terkena bencana tersebut.
  4. Di Pulau Sulawesi, terjadi luapan sungai-sungai di Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, terjadi bencana alam tanah longsor di Kabupaten Sangihe Talaud.
  5. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, maka propinsi yang terkena bencana banjir ini meliputi : Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur

Untuk kasus banjir di Kota Jakarta dan sekitarnya, puncak hujan terjadi pada periode antara 27 Januari hingga 3 Pebruari 2002, dimana curah hujan berkisar antara 47 – 250 mm, dan terjadi pasang laut tertinggi hingga mencapai 190 cm. Kejadian ini mengakibatkan seluruh aliran sungai meluap dan terjadi kerusakan pada beberapa tanggul sungai/kanal. Adapun hubungan antara curah hujan dan debit di salah satu sungai yang mengalir di wilayah Jakarta – dengan kasus Sungai Ciliwung – disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Selain skala wilayah bencana yang luas, dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut diatas adalah sangat serius. Hal ini ditunjukkan oleh adanya fakta-fakta bahwa bencana banjir dan longsor telah mengakibatkan 155 korban jiwa meninggal, 13 jiwa hilang, 383.919 jiwa terpaksa mengungsi, dan 7 orang luka parah. Disamping itu telah terjadi kerusakan di bidang prasarana dan sarana, seperti 172.859 ha lahan sawah tergenang ; 3166 buah rumah rusak parah ; 17.738 buah rumah tergenang ; 14 buah tempat ibadah rusak. Sementara itu untuk prasarana dan sarana transportasi, tidak kurang dari 29 buah jembatan dan 42 km jalan telah mengalami kerusakan yang serius yang sempat melumpuhkan roda perekonomian lokal, regional, dan bahkan nasional.

Disamping kerugian jiwa, material, dan harta benda yang telah disebutkan diatas, bencana banjir dan longsor masih menyisakan berbagai permasalahan lainnya seperti : (1) menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat penyebaran wabah penyakit menular, baik yang bersifat bawaan air (waterborne disease) maupun bawaan udara (airborne disease), (2) munculnya berbagai kerawanan sosial, serta (3) menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan skala dampak yang besar dan luas sebagai akibat terjadinya bencana banjir, serta dalam rangka mencegah terjadinya bencana pada masa yang akan datang yang lebih parah, maka perlu dikembangkan berbagai kebijakan dan strategi penanganan banjir khususnya bidang permukiman dan prasarana wilayah. Untuk itu, pada tahap awal perlu ditelaah terlebih dahulu berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya bencana banjir.


II. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BANJIR

Pada dasarnya bencana banjir dan longsor yang terjadi tidak terlepas dari perlakuan manusia terhadap sungai dan wilayah pengaruhnya, baik yang berada di daerah hulu, tengah maupun hilir yang merupakan satu kesatuan sistem aliran sungai, yang dikenal sebagai Satuan Wilayah Sungai (SWS). Meluasnya dampak banjir sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah aliran sungai, terutama kondisi daerah resapan airnya (catchment area), sedimentasi badan-badan air, dan kondisi waduk/danau/situ sebagai penahan air (water retention). Disamping itu tingkat urbanisasi yang tinggi di kota-kota besar semakin mengurangi daerah resapan air dan penahan air tadi, serta semakin menyempitkan bantaran sungai dan drainase karena tumbuhnya daerah permukiman dan timbunan sampah domestik.

Selain faktor manusia yang lebih dominan, terdapat faktor-faktor alam yang sifatnya kurang dominan namun turut mempengaruhi terjadinya banjir diantaranya adalah : kondisi geomorfologi (dataran rendah/ perbukitan, ketinggian dan lereng, bentuk sungai), geologi, hidrologi (siklus, kaitan hulu–hilir, kecepatan aliran), iklim (kelembaban, angin, durasi dan intensitas curah hujan), dan pasang surut air laut yang dipengaruhi oleh fenomena pemanasan global (global warming)

Secara umum, dengan memperhatikan faktor-faktor manusia dan alam diatas, maka beberapa kemungkinan luapan sungai yang dapat terjadi adalah :

  1. Luapan sungai akibat debit yang mengalir melebihi kapasitas alur sungainya.
  2. Luapan sungai atau pantai akibat back water dari laut pada saat pasang.
  3. Luapan akibat curah hujan tinggi dan kurang lancarnya aliran ke saluran drainase sehingga menimbulkan genangan.
  4. Luapan sungai akibat berkurangnya daerah parkir air (retarding basins).

Berkaitan dengan kondisi sungai-sungai, pada saat ini, perkembangan pemanfaatan ruang pada satuan-satuan wilayah sungai (SWS) di Indonesia menunjukkan kondisi yang kurang menguntungkan. Dari keseluruhan 89 SWS yang ada di Indonesia, hingga tahun 1984 saja telah terdapat 22 SWS berada dalam kondisi kritis. Pada tahun 1992, kondisi ini semakin meluas hingga menjadi 39 SWS. Perkembangan yang buruk terus meluas hingga tahun 1998, dimana 59 SWS di Indonesia telah berada dalam kondisi kritis, termasuk hampir seluruh SWS di Pulau Jawa. Seluruh SWS kritis tersebut selain mendatangkan bencana banjir besar pada musim hujan, juga sebaliknya menyebabkan kekeringan yang parah pada musim kemarau.

Khusus untuk Pulau Jawa yang mengalami dampak terparah dari bencana banjir tahun 2002 ini, perkembangan SWS-SWS kritis tentunya tidak terlepas dari intensitas pemanfaatan ruang yang sangat tinggi. Pada tahun 1984, jumlah SWS kritis berjumlah 12 SWS. Jumlah SWS kritis meningkat pada tahun 1992 hingga 14 SWS dan terus meluas hingga tahun 1998 yang berjumlah 20 SWS dari total 22 SWS yang ada di P.Jawa.

III. KEBIJAKAN PENANGANAN BANJIR NASIONAL

Penanggulangan banjir nasional dilakukan dengan pendekatan secara komprehensif melalui penataan ruang dalam satu kesatuan konsep Satuan Wilayah Sungai (SWS). Seperti telah diuraikan diatas dari keseluruhan 89 SWS di Indonesia, 59 SWS diantaranya mempunyai potensi banjir (kritis) terhadap perkotaan maupun lahan-lahan pertanian dan industri. Secara khusus kebijakan nasional penanganan banjir di bidang permukiman dan prasarana wilayah telah ditetapkan yaitu : (1) penataan ruang, (2) pengembangan sumber daya air, (3) pengembangan prasarana perkotaan, (4) pengembangan perumahan dan permukiman, dan (5) peningkatan pelayanan pada masyarakat.
1. Penataan Ruang

Berdasarkan UU No.24/1992 pengertian penataan ruang tidak hanya berdimensi perencanaan pemanfaatan ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Mengingat karakteristik penataan ruang terkait dengan ekosistem, maka upaya penataan ruang harus didekati secara sistem tanpa dibatasi oleh batas-batas kewilayahan dan sektor. Untuk itu dalam rangka penanganan banjir, ada 4 (empat) prinsip pokok penataan ruang yang perlu dipertimbangkan yakni : (a) holistik dan terpadu, (b) keseimbangan kawasan hulu dan hilir, (c) keterpaduan penanganan secara lintas sektor dan lintas wilayah – dengan skala propinsi untuk keterpaduan lintas Kabupaten/Kota dan skala pulau untuk keterpaduan lintas propinsi, serta (d) pelibatan peran serta masyarakat mulai tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas maka kebijakan pokok penataan ruang yang perlu dilaksanakan dalam rangka penanangan banjir adalah melaksanakan upaya revitalisasi dan operasionalisasi rencana tata ruang (RTR) yang berorientasi kepada pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang yang ada melalui kegiatan-kegiatan pokok seperti inventarisasi perubahan fungsi lahan penyebab banjir; pengkajian ulang rencana tata ruang yang ada; menyiapkan dukungan pemanfaatan rencana tata ruang; dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan demikian, kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll) serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

2. Pengembangan Sumber Daya Air

Pengendalian banjir dilakukan berdasarkan konsep pengelolaan sumber daya air secara utuh dalam kesatuan wilayah sungai dari hulu sampai dengan hilirnya melalui kerangka “Satu Sungai, Satu Rencana, dan Satu Pengeloaan Terpadu”. Kebijakan sumber daya air dengan pedoman pengendalian dan penanggulangan daya rusak air serta peningkatan kesiapan dan keswadayaan masyarakat menghadapi bencana banjir dan daya rusak lainnya guna mengamankan daerah produksi pangan dan permukiman serta memulihkan ekosistem dari kerusakan akibat daya rusak air.

3. Pengembangan Prasarana Perkotaan
Pengembangan prasarana perkotaan meliputi jaringan drainase, prasarana pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air bersih, jalan kota, dan utilitas lainnya. Prasarana kota dikembangkan untuk mendukung fungsi kota sesuai dengan arahan sistem perkotaan nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Prasarana kota perlu dikembangkan secara terpadu sehingga sinergis melayani kegiatan sosial ekonomi kota dan mendukung pelestarian lingkungan (mengurangi polusi, menghindari banjir dll) kota dan wilayah sekitarnya. Pembangunan prasarana kota harus diupayakan sinkron dengan pembangunan prasarana wilayah seperti jalan dan jaringan sungai (sistem makro/pengendalian banjir) serta perdesaan sekitar. Hal ini perlu agar dapat dihindari genangan/banjir di kawasan kota dan dapat diwujudkannya keterkaitan kota dengan wilayah sekitarnya, dan antar kota-desa (urban rural linkage)

4. Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan operasional bidang perumahan dan permukiman, khususnya yang terkait dengan penanganan strategis bencana banjir di tingkat daerah, berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP), antara lain pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang (RTR) Rencana Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D). Selanjutnya adalah pengembangan lembaga koordinasi lintas instansi sampai ke daerah ; pemberian bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pencapaian kualitas fisik perumahan dan lingkungannya.

5. Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat dalam rangka Good Governance
Kebijakan peningkatan pelayanan pada masyarakat dikembangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), melalui pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam era otonomi, kebijakan ini pun ditempuh melalui peningkatan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan yang sifatnya antisipatif-preventif maupun kuratif terhadap bencana yang timbul. Kebijakan ini diarahkan untuk menghindari dampak banjir yang semakin besar dan luas, untuk menjamin berlangsungnya roda perekonomian.

IV. LINGKUP PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN BANJIR NASIONAL

Mengacu kepada 5 (lima) kebijakan nasional penanganan banjir di atas, maka lingkup program dan kegiatan terpadu untuk masing-masing kebijakan meliputi:

1. Program dan Kegiatan Penataan Ruang :

Revitalisasi penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang) yang meliputi inventarisasi penyimpangan pemanfaatan ruang ; review RTRW Pulau, Propinsi, Kabupaten/Kota dan RDTR Kawasan ; penyiapan pedoman dan peningkatan sumber daya manusia (kelembagaan) dan sosialisasi produk-produk penataan ruang.

2. Program dan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Air :

Terdapat 2 (dua) program utama terkait dengan penanganan banjir, yakni : (1) pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber-sumber air lainnya melalui rehabilitasi dan konservasi waduk, situ dan DAS hulu, pengendalian sedimen, dam serta pengendalian banjir dan (2) pengendalian banjir dan pengamanan pantai melalui pembangunan prasarana pengendali banjir, tanggul, peningkatan kapasitas sungai, saluran banjir, normalisasi alur sungai, rehabilitasi dan konservasi situ. Selain pendekatan yang sifatnya struktural, dikembangkan pula pendekatan non-struktural meliputi : flood profiling, pengaturan building code, tata guna lahan, pengelolaan daerah hulu (upper watershed management).

3. Program dan Kegiatan Pengembangan Prasarana Perkotaan

Program ini  meliputi : rehabilitasi sistem jaringan drainase berupa normalisasi saluran, pembangunan polder/situ, peningkatan pelayanan persampahan, air limbah dan air bersih, serta pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan jalan kota termasuk sistem drainasenya.

4. Program dan Kegiatan Perumahan dan Permukiman

Program ini meliputi :  penampungan pengungsi, penyiapan stimulus pembangunan perumahan, dan penyiapan rumah susun sewa (RUSUNAWA), relokasi/penataan kembali permukiman di sepanjang bantaran sungai, serta pengendalian kawasan permukiman skala besar di daerah rawan banjir.

5. Program dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Penyiapan prosedur operasi standar untuk penanganan bencana secara umum – termasuk banjir – yang dimulai dengan sistem peringatan dini (early warning system), sistem tanggap darurat, hingga pada penyiapan kantong-kantong penampungan pengungsi (dapur umum, pelayanan kesehatan masyarakat, dsb).

V. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PENANGANAN BANJIR DI KAWASAN JABODETABEK DAN BOPUNJUR

Penanganan banjir di kawasan Jabodetabek dan Bopunjur tidak dapat dilepaskan dari keberadaan 3 (tiga) sungai utama, yakni : Citarum, Ciliwung dan Cisadane. Ketiga sungai tersebut saat ini berada dalam kondisi kritis, sama halnya dengan sebagian besar sungai lainnya di Pulau Jawa. Untuk itu, kebijakan nasioal penanganan banjir untuk kawasan Jabodetabek dan Bopunjur yang memiliki sifat strategis nasional perlu dilaksanakan secara komprehensif pula mencakup 5 (lima) aspek, yakni :

  1. Aspek Penataan Ruang dengan tujuan untuk konservasi kawasan lindung serta mengendalikan pembangunan sesuai pola peruntukan ruangnya yang menjamin fungsi kawasan-kawasan resapan air dan penahan air lainnya.
  2. Aspek Prasarana Sumber Daya Air dalam satuan wilayah sungai yang merupakan kesatuan perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan untuk menjamin adanya keseimbangan antara supply dan demand bagi berbagai kebutuhan masyarkat.
  3. Aspek Pengembangan Prasarana Perkotaan, yakni pengembangan sistem jaringan drainase, air limbah dan pengelolaan persampahan terpadu, termasuk utilitas lainnya untuk menghindari terjadinya genangan banjir serta meningkatkan kondisi lingkungan permukiman dan kawasan budidaya lainnya.
  4. Aspek Penataan Kawasan Perumahan Dan Permukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, seperti pengendalian permukiman skala besar dan penataan kembali permukiman di sepanjang bantaran sungai.
  5. Aspek Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya dampak-dampak yang sangat merugikan, terutama hilangnya korban jiwa, kerugian material, kerusakan prasarana dan sarana umum, wabah penyakit, serta lumpuhnya roda perekonomian masyarakat.

Implementasi dari kebijakan nasional dalam penanganan banjir tersebut di kawasan Jabodetabek dan Bopunjur meliputi :

  1. Pendekatan keterpaduan penanganan banjir yang sifatnya lintas wilayah dan lintas sektor melalui penataan ruang. Untuk itu diperlukan revitalisasi dan operasionalisasi penataan ruang pada kawasan Jabodetabek dan Bopunjur, yang mencakup : (a) revitalisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, (b) penyiapan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM), (c) pemantapan sistem informasi dan pemetaan untuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang, serta (d) pelaksanaan public campaign dan public services.
    Tata Ruang kawasan Bopunjur telah ditetapkan dengan Keppres No. 114/1999 (sampai dengan tahun 2014) yang perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi dan penegakan hukum dalam kegiatan pemanfaatan ruangnya. Sedangkan penataan ruang untuk kawasan Jabodetabek telah dipersiapkan melalui kerjasama antara 3 (tiga) propinsi yang perlu pula ditetapkan dengan Keppres.
  2. Pengembangan prasarana sumber daya air khususnya pada SWS Ciliwung dan Cisadane, sebagaimana telah dipersiapkan dalam Master Plan 1973 yang terakhir diupdate pada tahun 1997. Dalam Master Plan tersebut telah dicakup pengamanan banjir seluas 27.000 ha di Jakarta dengan pembangunan 2 (dua) buah waduk di hulu Sungai Ciliwung dan Cisadane, normalisasi Banjir Kanal Barat, pembangunan Banjir Kanal Timur serta kawasan di sekitar Jakarta (propinsi Banten dan Jawa Barat seluas 23.000 ha). Disamping itu akan dinormalisasi pula seluruh sungai yang ada, serta peningkatan fungsi polder dan pompa di Jakarta bagian Utara.
  3. Pengembangan prasarana drainase, air limbah, jalan kota, dan pengelolaan persampahan dikembangkan berdasarkan pada Master Plan yang telah disusun sebelumnya pada tahun 2000 dengan mempertimbangkan perkembangan kota hingga 10-15 tahun mendatang.
  4. Penataan kembali perumahan dan permukiman skala besar yang pada waktu lalu telah diberikan ijinnya untuk sekitar 98.000 ha, serta mencari solusi untuk relokasi perumahan yang berada di bantaran sungai.
  5. Penyiapan langkah-langkah antisipatif-preventif terhadap kemungkinan terjadinya bencana banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat, seperti penyiapan kantong-kantong penampungan pengungsi (dapur umum, pelayanan kesehatan/obat-obatan, penyediaan air bersih, dsb) dan sistem tanggap darurat (early warning system).

VI. LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam rangka pelaksanaan 5 (lima) kebijakan nasional mengenai penanganan banjir, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

  • Pada tanggal 5 Pebruari 2002, telah ditetapkan Keppres RI No.111/2001 tentang Perubahan Keppres No.3/2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP).
  • Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR-RI mengenai Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Indonesia, 11 Pebruari 2002.
  • Pada tanggal 11 Pebruari 2002, telah diterbitkan Surat Menteri Kimpraswil No. Um.01.01-Mn/43 kepada 3 (tiga) Gubernur Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten perihal Pemberhentian sementara penerbitan izin lokasi dan evaluasi dampak pembangunan perumahan dan permukiman skala besar.
  • Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian mengenai Tata Ruang, tanggal 13 Pebruari 2002.
  • Rapat Koordinasi Departemen Kimpraswil dengan Real Estate Indonesia (REI) dan Pemerintah Propinsi Kabupaten dan Kota di wilayah Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi (Jabodetabek) dan Bogor – Puncak – Cianjur (Bopunjur) yang diselenggarakan pada tanggal 14 Pebruari 2002.
  • Sidang Kabinet Terbatas mengenai Program Penanganan Banjir Bidang Tata Ruang di Jabodetabek dan Bopunjur, tanggal 21 Pebruari 2002.
  • Rapat Konsultasi Menteri Kimpraswil beserta instansi terkait dengan Komisi IV DPR-RI, tanggal 25 Pebruari 2002
  • Workshop Penanganan Program Banjir di Jabodetabek dan Bopunjur bersama Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota pada tanggal 26 – 27 Pebruari 2002, yang dilaksanakan di Cipayung, Jawa Barat yang menghasilkan Nota Kesepakatan program dan action-plan.
    i. Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian mengenai Bencana Banjir secara Nasional, tanggal 1 Maret 2002.
  • Koordinasi pembahasan program dengan BKTRN
  • Pada tanggal 12 Maret 2002, telah dilakukan penyampaian RaKeppres Jabodetabek dan Rancangan Inpres Penanganan Khusus Pengendalian Pembangunan melalui Penataan Ruang Wilayah di Pulau Jawa kepada Setkab untuk diproses penetapannya.
  • Pada tanggal 13 – 14 Maret 2002, telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait untuk mereview Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota secara series, yang dimulai dari penyiapan review RTRW Kabupaten Cianjur.
  • Telah dibentuk Tim Pengendalian Pembangunan Perumahan Skala Besar di Jabodetabek yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kimpraswil pada awal bulan Maret tahun 2002.
  • Pada tanggal 19 – 20 Maret 2002 dilakukan pemaparan pada Lokakarya Banjir Nasional di Bappenas

VII. PENUTUP

Dalam rangka penanganan banjir nasional secara terpadu, maka keterpaduan dari kelima kebijakan nasional yang saling bersinergi, merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Kebijakan tersebut pun perlu memperoleh dukungan dan peran serta aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan, termasuk peran dan kontribusi para ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu.
Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian bersama karena sifatnya mendesak diantaranya adalah : (1) revitalisasi dan operasionalisasi penataan ruang ; (2) keterpaduan penanganan banjir lintas wilayah dan lintas sektor ; (3) penanganan kesatuan wilayah sungai dari hulu sampai hilir dalam kerangka “satu sungai, satu rencana, dan satu pengelolaan terpadu” ; (4) pengembangan prasarana banjir perkotaan untuk menjamin perwujudan fungsi kota ; (5) penataan permukiman sepanjang bantaran sungai dan pengendalian permukiman skala besar berdasarkan arahan rencana tata ruang kawasan dan wilayah, serta (6) peningkatan kemampuan daerah dalam antipasi banjir, serta peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas dan transparansi.

Sumber: http://www.penataanruang.net/

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 169 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: