BebasBanjir2015

Gindo Maraganti Hasibuan

MODEL KOORDINASI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN BANJIR PERKOTAAN TERPADU

Gindo Maraganti Hasibuan
Alumni S3 Perencanaan Wilayah SPs USU, Dinas Pengairan Provinsi Sumatera Utara

Sumber: http://repository.usu.ac.id/

Abstract: Flood control system from time to time has undergone through many  perplexing changes as effect of sectoral ego, regional or local autonomy and  unclear jurisdiction management boundary especially institutional coordination of  administrative area (district/city) with the institutional coordination of river basin  (province), it also includes the centralized institution of Balai Sungai Pusat and  BPDAS, the demand of effective coordination framework within institution/  stakeholders involved in urban flood management are more required. Hence, a  model of institutional coordination as an alternative solution of integrated urban  flood management in the frame of watershed is necessary. The important keys to  success in maintaning good coordination are to communicate in a way of empathy,  leadership of the involved institutional/ stakeholder. Hence, regional regulations  were needed to be issued for province and involved district/ city to form a water  resources coordinated organization in river basin, in district/city and cost sharing  allocation for operation and maintenance fee, integrated urban flood facility and infrastructure in the frame of watershed.

Keywords: institutional coordination model, integrated urban flood management, waterresources and watershed management

PENDAHULUAN

Air dan sumber daya air merupakan  karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus  dijaga kelestarian dan kemanfaatannya,  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Saat ini  kerusakan lingkungan telah mengarah pada  keadaan sektor sumber daya air yang kritis  (perbandingan debit minimum dan  maksimum Sungai Deli 10 : 315 m3/detik  atau 1 : 31,5, Wahana Mitra Amerta, 2005;  JICA, 2002; Bappedalda SU, 2006) dan  konflik penggunaan untuk berbagai  keperluan seperti air minum, air irigasi,  Pembangkit Listrik Tenaga Air, air industri  (Napitupulu, 2006; Salim, 2006; Davenport,  2005; Inoguchi, 2003). Suatu pendekatan  pengelolaan sumber daya air terpadu yang  baru harus diciptakan untuk menggantikan  sistem pengembangan dan pengelolaan  sumber daya air tradisional, dengan ciri-ciri  pendekatan: hulu-hilir (upstreamdownstream)  berwawasan pasok (balancing  supply demand), serta pendekatan berbasis  teknis dan sektor (Ditjen SDA, 2006;  Kodoatie dan Sjarief, 2005; GWP, 2001).  Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya  benturan-benturan kepentingan tersebut,  konsep Daerah Aliran Sungai (DAS) dan  atau river basin, selanjutnya akan disebut  dengan DAS, mengenal pendekatan satu  sungai (one river), satu rencana (one plan)  dan satu pengelolaan terkoordinasi (and one  integrated management) yang perlu diwujudkan secara nyata (Sjarief, 1997).

Dari uraian di atas, kita lihat skematik  di bawah ini yaitu adanya input proses dan  output dimana tujuan pengendalian banjir belum tercapai.

Model koordinasi yang ada belum  dapat menjadi jembatan di antara  kelembagaan batas wilayah administrasi  (kab/kota) dengan batas wilayah sungai/DAS (provinsi dan pusat).

Menurut Sjarief (2004), Kodoatie dan  Sugiyanto (2002) konsep pengendalian banjir  harus dilakukan secara terpadu baik instream  (badan sungai) maupun off-stream  (DAS-nya) dengan melaksanakan pekerjaan  baik secara metode struktur (tugas  pembangunan) dan non struktur (tugas umum  pemerintahan), sehingga akan tercapai  integrated flood control and river basin management (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Integrated Flood Control and River Basin Management (Kodoatie dan Sugiyanto, 2002; Sjarief, 1994)

METODE

Jenis penelitian adalah bertujuan  terapan dengan metode survey dengan  tingkat eksplanasi deskriptif, serta analisis dan jenis data kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian dilaksanakan di Kota  Medan, Kab.Deli Serdang, dan Kab.Karo  yang merupakan wilayah regional DAS Deli Provinsi Sumatera Utara

HASIL

Secara geografis jumlah luas  keseluruhan Kota Medan mencapai 26.510  hektar dengan jumlah penduduk pada tahun  1996 sebesar 2.537.936 jiwa dengan tingkat  pertumbuhan rata-rata 2,06% pertahun serta  rata-rata kepadatan 76,77 jiwa perhektar.  Pola penggunaan lahan Kota Medan terbesar  adalah untuk pemukiman yaitu 18.026,8  hektar, untuk perusahaan 159,06 hektar,  industri dan jasa sebesar 559,62 hektar dan  sisanya 450,06 hektar diperuntukkan untuk pertanian.

Perluasan wilayah Kota Medan  berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi  Sumatera Utara No.66/III/Propinsi Sumatera  Utara dengan menetapkan luas wilayah  menjadi 5.130 Ha dan meliputi 4 kecamatan  yakni Kecamatan Medan Timur, Medan  Timur, Medan Barat dan Medan Baru. Pada  Tahun 1973 terjadi perluasan Kota Medan  menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11  Kecamatan. Melalui Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia No.59 Tahun 1991, 11  Kecamatan yang ada dimekarkan menjadi 19  Kecamatan. Selanjutnya melalui Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia No.35 Tahun  1991 tentang pembentukan Kecamatan di  Sumatera Utara termasuk 2 pemekaran  Kecamatan di Kota Medan sehingga menjadi 21 Kecamatan.

1. Kondisi Existing Sistem Drainase Utama, Drainase Sekunder, Drainase Lintas dan Drainase Kota

Bencana Banjir di Kota Medan  sebagian besar terjadi di sepanjang Sungai  Deli berawal dari pegunungan Bukit Barisan  pada ketinggian 1725 m di atas permukaan laut hingga pantai Selat Malaka dengan  panjang 75,8 km mengalir melalui Kota  Medan yang berada di bagian hilir DAS Deli  dengan ketinggian berkisar 0–40 m di atas  permukaan laut mempunyai luas Daerah  Aliran Sungai (DAS) Deli seluas 481,62 km2.  Sungai ini merupakan saluran utama yang  mendukung drainase Kota Medan dengan  cakupan luas wilayah pelayanan sekitar 51% dari luas Kota Medan.

Dari hasil studi yang telah  dilaksanakan pada daerah SWS Belawan- Belumai-Ular melalui “The Study on  Belawan-Padang Integrated River Basin  Development”, terdapat luas daerah  genangan + 9000 Ha yang terdiri dari daerah  permukiman, industri dan areal transportasi  yang semua ini terjadi antara lain disebabkan akibat penampang sungai/anak sungai  melalui daerah potensial tersebut semakin  kecil disebabkan tingginya tingkat  pertumbuhan penduduk, bertambahnya aliran  permukaan akibat perubahan tata guna lahan,  kerusakan daerah tangkapan air di hulu  sungai, dan kurangnya peran serta  masyarakat untuk memelihara drainase dan  tingkat kesadaran masyarakat di mana sering  membuang sampah ke sungai/anak sungai  ataupun drainase dan sangat minimnya biaya  operasi dan pemeliharaan untuk bangunan  drainase yang sudah ada, diantaranya adalah  merekomendasikan upaya untuk  pengendalian banjir Kota Medan berupa pembuatan saluran banjir kanal/floodway (JICA, 1992).

Berdasarkan studi lanjutan “The  Detailed Design Study on Medan Flood  Control Project” (Departemen Kimpraswil,  2002), melalui pembuatan banjir kanal  (floodway) diharapkan akan memotong  puncak banjir dengan Q periode ulang 15  tahun (± 315 m3/det menjadi ± 200 m3/det)  pada Sungai Deli sebelum memasuki daerah  Kota Medan dan kemudian mengalirkannya  sebahagian ke Sungai Percut (lihat Gambar  2).

Gambar 2. Rencana Induk Proyek Pengendalian Banjir Medan dan Sekitarnya (Proyek Pengendalian Banjir Medan, 2001)

Penanganan masalah banjir Kota  Medan selama ini baru difokuskan pada  bagian alur sungai saja (in-stream) seperti  pekerjaan perbaikan sungai (river  improvement) dan pembangunan floodway  yang tengah berlangsung saat ini dikerjakan  oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II,  Ditjen SDA Departemem PU telah mencapai  85%, namun belum menyentuh pada  pengelolaan DAS (off-stream) yaitu  pekerjaan pemeliharaan DAS hulu antara lain  pekerjaan konservasi, pekerjaan sipil,  checkdam, kolam resapan, turus jalan, yang  seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, kab/kota terkait.

Sedangkan penanganan drainase Kota  Medan dilakukan oleh Proyek Medan  Metropolitan Urban Development Project  (MMUDP) untuk drainase primer mencapai  75% dan Pemko Medan untuk drainase  sekunder dan kota mencapai 100%/  pekerjaan rutin setiap tahun (Wahana Mitra Amerta, 2005; Hasibuan, 2005).

Proyek Pengendalian Banjir dan  Pengamanan Pantai Medan dan Sekitarnya  diharapkan akan memberi pengaruh positif  untuk kelancaran pembangunan Kota Medan  khususnya dan Sumatera Utara umumnya  sehingga roda perekonomian dapat berjalan  lancar dan kaitannya menuju Medan  Metropolitan. Salah satu tugas utama proyek  adalah membangun Medan Floodway yang  diprediksi untuk mengurangi 1/3 debit banjir  Sungai Deli (+ 120 m3/det) dilokasi Titi  Kuning untuk dialirkan ke Sungai Percut  dengan prakiraan tinggi muka air (tma)  Sungai Deli akan berkurang untuk  mengamankan Sungai Deli bagian hilir,  sangat bermanfaat bagi masyarakat yang  tinggal di bantaran Sungai Deli bagian hilirnya.

2. Kejadian Banjir di Kota Medan

Dari uraian di depan bahwa kejadian  banjir di Kota Medan yang hampir rata-rata  10-12 kali/tahun sangat dipengaruhi oleh  kondisi DAS Deli dan DAS Belawan di daerah hulu. Mencakup Kabupaten Karo,  Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan,  serta disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu  (Wahana Mitra Amerta, 2005; Hasibuan, 2005):

a. banjir akibat kiriman dari daerah hulu dan
b. banjir di Kota Medannya sendiri akibat  kondisi drainase kota yang sangat buruk (poor drainage).

PEMBAHASAN

1. Pengukuran Tingkat Koordinasi Kelembagaan

Untuk mengetahui jawaban tentang  koordinasi dalam penyusunan program  pemeliharaan rutin sungai utama (lihat Tabel  1), sedangkan untuk program pemeliharaan  rutin, berkala, rehabilitasi ringan sungai  utama, anak sungai, drainase lintas, drainase  kota, persampahan, pengendalian bangunan erosi dan konservasi DAS hulu.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa  47,7% (124 dari 260 responden) memberi  jawaban bahwa koordinasi dalam  penyusunan program pemeliharaan rutin  sungai utama adalah sangat tidak baik,  diikuti jawaban kurang baik sebanyak 23.1%  (60 dari 260 responden), baik sebanyak  13,8% (36 dari 260 responden) dan 15,4% (40 dari 260 responden) memberi jawaban  sangat baik. Demikian juga hasil mean =  1,97 yang artinya rata-rata responden  menjawab bahwa koordinasi dalam penyusunan program dengan kategori kurang  baik dan mode = 1,0 yang artinya bahwa  responden dalam penelitian ini paling banyak menjawab dengan kategori sangat tidak baik.

Hal inilah yang biasa terjadi,  demikian juga bila ada undangan rapat  Musrenbang tingkat kab/kota yang  hubungannya dengan pengelolaan banjir,  biasanya dinas pengelola banjir tingkat  provinsi jarang hadir, yang akhirnya  koordinasi dalam penyusunan program pemeliharaan tidak mencapai sasaran.

Demikian juga dalam penyusunan  program perlu dilakukan koordinasi secara  bottom up dimulai dari level terendah  (Ranting, Dinas kab/kota/provinsi, Lurah, Camat, Bupati/Walikota sampai Gubernur)  sampai level tertinggi dengan menyusun  rencana skala prioritas berdasarkan tugas,  wewenang dan tanggung jawab, yang  kemudian disinkronkan dalam suatu  perencanaan dan pelaksanaan terpadu, bukan  sebaliknya sebagaimana yang terjadi selama  ini (hasil jawaban responden) dilakukan  koordinasi top-down dimana usulan yang  datang berasal dari pejabat atau tokoh  masyarakat atau anggota DPR/DPRD yang  akhirnya penanganan suatu pemeliharaan  struktur dan infrastruktur banjir perkotaan tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Koordinasi dalam Struktur Organisasi  (Pembagian Tugas dan Wewenang,  Hubungan antar Lembaga, Batas-  Batas Wilayah, Adanya Property Right,  Rules of Representative dan Batas Yuridiksi)

Dari data dapat dilihat bahwa 48,8%  (127 dari 260 responden) memberi jawaban  bahwa koordinasi dalam struktur organisasi  (pembagian tugas dan wewenang, hubungan  antar lembaga, batas-batas wilayah, adanya  property right, rules of representative dan  batas yuridiksi) adalah sangat tidak baik,  kurang baik dengan jumlah 31,2% (81 dari  260 responden) diikuti dengan jawaban baik  dan sangat baik memberikan persentase yang  sama sebesar 10% (26 dari 260 responden). Untuk penjelasan tentang koordinasi dalam  struktur organisasi (pembagian tugas dan  wewenang, hubungan antar lembaga,batasbatas  wilayah, adanya property right, rules of  representative dan batas yuridiksi untuk  sungai utama, anak sungai, drainase lintas,  drainase kota, sampah, dan bangunan pengendali erosi.

Hal ini terjadi dikarenakan belum  jelasnya pembagian tugas untuk siapa  mengerjakan apa (clear role sharing)  diantara dinas/ lembaga pengelola banjir  perkotaan berdasarkan UU yang berlaku  yaitu UU No.7 Tahun 2004 tentang SDA  (lihat Gambar 2-6) dan hasil jawaban  responden baik masyarakat umum maupun  beberapa Kepala Bappeda dan Kepala Dinas  kab/kota terkait yang menyatakan seharusnya  pembagian tugas ini harus jelas dan harus  komit untuk implementasi pelaksanaannya.  Kunci kejelasan dalam pembagian tugas  harus adanya peraturan daerah baik provinsi,  maupun kab/kota mengikuti peraturan  ataupun UU yang ada di atas, tidak  bertentangan dan tentunya mengikuti prinsipprinsip  dalam pengelolaan SDA dan DAS  terpadu khususnya pengelolaan banjir perkotaan.

Dari data dapat dilihat bahwa 49,6%  (129 dari 260 responden) memberi jawaban  bahwa koordinasi dalam pengalokasian dana  dan cost sharing adalah sangat tidak baik,  diikuti dengan jawaban kurang baik  sebanyak 28,8% (75 dari 260 responden),  jawaban baik 12,3% (32 dari 260 responden),  dan ada 9,2% (24 dari 260 responden) yang  mengatakan bahwa koordinasi dalam  pengalokasian dana dan cost sharing selama  ini sudah berlangsung dengan sangat baik.  Sedangkan untuk penjelasan tentang  koordinasi dalam pengalokasian dana dan  cost sharing untuk anak sungai, drainase  lintas, drainase kota, sampah, dan bangunan pengendali erosi..

Hal ini disebabkan bahwa dinas terkait  belum ada perhatian yang fokus terhadap  cost sharing pengelolaan banjir perkotaan  menyebabkan biaya OP tidak tersusun dan  mencapai dana minimal untuk pemeliharaan.  Hal ini terbukti dari anggaran 3 (tiga) tahun  berturut-turut yang dialokasikan oleh dinas  terkait pengelola banjir perkotaan adalah  sangat minim dibandingkan dengan teori  tentang besaran alokasi dana untuk biaya OP  ± 4% dari investasi yang pernah ditanamkan  sebagai ilustrasi sistem pengendalian banjir  Kota Medan diasumsikan telah  diinvestasikan ± Rp. 1 Triliyun sehingga  diperlukan biaya OP tahunan ± Rp.40  M/Tahun. Kenyataan yang ada biaya OP dari  gabungan instansi pengelola hanya Rp. 5  M/Tahun (Wahana Mitra Amerta, 2005; Hasibuan, 2005; Bakker, 2004; Ramu, 1993).

Dari data dapat dilihat bahwa 58,1%  (151 dari 260 responden) memberi jawaban  bahwa koordinasi dalam monitoring,  pengendalian tata ruang & implementasi law  enforcement berlangsung sangat tidak baik,  diikuti 23,8% (62 dari 260 responden) yang  mengatakan kurang baik, yang mengatakan  baik sebanyak 6,9% (18 dari 260 responden),  dan 11,2% (29 dari 260 responden) yang  mengatakan bahwa koordinasi dalam  monitoring, pengendalian tata ruang &  implementasi law enforcement berlangsung  dengan kondisi sangat baik. Untuk  penjelasan tentang koordinasi dalam  monitoring, pengendalian tata ruang &  implementasi law enforcement untuk anak  sungai, drainase lintas, drainase kota,  sampah, dan bangunan pengendali erosi.  Demikian juga hasil mean = 1,71 yang  artinya rata-rata responden menjawab bahwa  koordinasi dalam monitoring, pengendalian  tata ruang & implementasi law enforcement  dengan kategori kurang baik dan mode = 1,0  yang artinya bahwa responden dalam  penelitian ini paling banyak menjawab dengan kategori sangat tidak baik.

Hal ini disebabkan belum adanya  peraturan yang mengatur pelaksanaan law  enforcement dan sanksi yang diberikan  terhadap dinas/lembaga/stakeholders pemberi  dan yang melanggar perizinan yang telah  ditetapkan. Untuk hal ini perlu dibuat  regulasi berupa Perda provinsi, kab/kota  mengacu kepada UU No.26 Tahun 2007  tentang Penataan Ruang yaitu pedoman  pengelolaan penataan ruang termasuk sanksi  terhadap pelanggaran izin yang telah  diberikan. Akibat hal ini terjadilah  pelanggaran tata ruang pada garis sempadan  Sungai Deli dan anak-anak sungainya  (Harian Sumut Pos tanggal 31 Maret 2007)  dan terjadinya penebangan hutan secara liar  di Desa Doulu Kec.Brastagi/Simpang Empat  Kab.Karo berurutan sejak Tahun 2004 (SIB  tanggal 10 November 2004) dan kejadian tanggal 25 Juli 2007 yang lalu (SIB tanggal  27 Juli 2007), dari sini didapat kesimpulan  bahwa koordinasi dalam implementasi  pengawasan tata ruang dan pemanfaatan  garis sempadan belum dapat dilakukan  sebagaimana mestinya. Dengan kata lain  koordinasi dalam hal ini sebagaimana hasil  jawaban responden adalah dengan kategori sangat tidak baik.

Dari data dapat dilihat bahwa 55%  (143 dari 260 responden) memberi jawaban  bahwa dalam melibatkan peran serta  masyarakat dalam pengelolaan banjir adalah  sangat tidak baik, diikuti dengan jawaban  kurang baik sebanyak 20,4% (53 dari 260  responden), yang mengatakan koordinasi  selama ini berlangsung baik maupun sangat  baik memberikan persentase yang sama  sebesar 12,3% (32 dari 260 responden).  Untuk penjelasan tentang koordinasi dalam  melibatkan peran serta masyarakat dalam  pengelolaan banjir untuk sosialisasi,  bergotong royong, larangan membuang sampah, dan membayar iuran.

Dari hasil jawaban responden tersebut  di atas, dapat dipahami bahwa pada  umumnya koordinasi antar dinas terkait  dalam pengelolaan banjir terpadu perkotaan  selama ini berlangsung dengan kategori sangat tidak baik.

a. Koordinasi Penyusunan Program Pemeliharaan

Dari Tabel di atas dapat dilihat pada kolom sig. < α =0,05. yang artinya bahwa rata-rata
tingkat koordinasi penyusunan program pemeliharaan kurang baik dan sangat tidak baik pada
tingkat kepercayaan 95% dengan interval kepercayaan antara -0,2491 dan -0,0188.

b. Struktur Organisasi

Dari Tabel di atas dapat dilihat pada kolom sig. < α =0,05. yang artinya bahwa rata-rata
tingkat struktur organisasi kurang baik dan sangat tidak baik pada tingkat kepercayaan 95%
dengan interval kepercayaan antara -0,3801 dan -0,1792.

c. Alokasi Dana dan Cost Sharing

Dari Tabel 4 dapat dilihat pada kolom sig. < α =0,05. yang artinya bahwa rata-rata tingkat  alokasi dana dan sharing kurang baik dan sangat tidak baik pada tingkat kepercayaan 95% dengan interval kepercayaan antara -0,3756 dan -0,1591.

d. Pengendalian Tata Ruang

Dari Tabel di atas dapat dilihat pada kolom sig. < α =0,05. yang artinya bahwa rata-rata  tingkat pengendalian tata ruang kurang baik dan sangat tidak baik pada tingkat kepercayaan 95% dengan interval kepercayaan antara -0,4614 dan -0,2578.

e. Peran Serta Masyarakat

Dari Tabel 6 dapat dilihat pada kolom sig. < α =0,05. yang artinya bahwa rata-rata tingkat  peran serta masyarakat kurang baik dan sangat tidak baik pada tingkat kepercayaan 95% dengan interval kepercayaan antara -0,2492 dan -0,0169.

3. Model Alternatif Koordinasi Kelembagaan  Pengelolaan Banjir Perkotaan Terpadu dalam Kerangka DAS

Dari 5 (lima) alternatif model yang  diusulkan yaitu: 1) model single authority, 2)  model koordinatif Pola Jratunseluna, 3)  model koordinatif Pola Dewan SDA Tingkat  Wilayah Sungai, 4) model koordinatif pola  Matrix Model Svendsen, dan 5) model  koordinatif pola Matrix Hasibuan.  Berdasarkan hasil survey 260 responden memilih alternatif ketiga

Formulasi Model yang Diusulkan

Dari uraian di atas bahwa  pembentukan model didasarkan atas 4  (empat) alasan utama yaitu: 1)  pengembangan model Green dkk. (2004), 2)  pengukuran tingkat koordinasi dan analisis  hasil jawaban responden, 3) hasil analisis  kelebihan dan kekurangan 5 (lima) alternatif  kordinasi serta kondisi aktual model  kordinasi yang ada pada pengelolaan banjir  kota Medan saat pembangunan, pasca dan  usulan dan 4) dukungan teori. Selanjutnya  akan membentuk model koordinasi  pengelolaan banjir perkotaan terpadu dalam  kerangka DAS, yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Berdasarkan model Green dkk.  (2004) dan hasil penelitian bahwa untuk  pengelolaan banjir perkotaan terpadu  diperlukan model koordinasi dalam pengelolaannya, dimana koordinasi  merupakan variabel utama dengan 5 (lima)  sub variabel antara lain: 1) sub variabel  pemeliharaan pengairan (water resources),  bangunan pengendali erosi dan sampah  perkotaan, 2) sub variabel struktur  organisasi, 3) sub variabel alokasi dana dan  cost sharing, 4) sub variabel implementasi  law enforcement garis sempadan, dan 5) sub variabel pelibatan peran serta masyarakat.

Usulan Sistem Peringatan Dini dan Sistem Informasi Manajemen

Untuk berjalannya sistem informasi  dan manajemen dalam pengelolaan banjir  perkotaan, perlu diusulkan sistem peringatan  dini dan sirene sebagai sistem informasi  manajemen. Sebagai contoh Sungai Deli  berawal dari air terjun Simakullap di  Kab.Karo, yang selanjutnya mengalir melalui  Sembahe, bendung Namorambe di Kab.Deli  Serdang, dan sesuai rencana akan dibagi  debit banjirnya pada saat melewati Titi  Kuning yang sebagian disalurkan ke Sungai  Percut melalui Medan Floodway, dan sisanya  menuju Kota Medan. Demikian juga Sungai  Babura yang berasal dari Kab.Deli Serdang  dibuat sistem peringatan dini dan sirene.  Dengan demikian bila muka air naik akibat  banjir pada lokasi-lokasi di atas, telah dapat  diinformasikan melalui telemetring ke pos  komando yang telah ditentukan, dan secara  otomatis sirene akan berdering bila terjadi  banjir, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Usulan Sistem Peringatan Dini dan Sistem Informasi Manajemen

Model Koordinasi yang Diusulkan

1. Elemen Kelembagaan

Dari uraian di depan ada 6 (enam)   elemen atau kelompok dalam rangka   pengelolaan banjir perkotaan, yaitu: 1)   elemen kelompok Pengairan, Kehutanan dan   Tata Ruang Provinsi dengan koordinator   kelompok bergantian, 2) elemen kelompok   DAS dalam kabupaten, 3) elemen kelompok   DAS dalam kota, 4) elemen kelompok law   enforcement, 5) elemen kelompok peran serta   masyarakat, dan 6) Elemen pengelolaan   banjir perkotaan terpadu dalam kerangka   DAS (koordinasi dari level 1 s.d. level 5)   sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan.

2. Model Koordinasi Kelembagaan

Dari uraian di depan telah dianalisis   berdasarkan analisis kelebihan dan   kekurangan studi kasus terdapat 5 (lima)   alternatif model kelembagaan yang akan   diusulkan yaitu: 1) single authority, 2)   coordinative model pola DAS Jratunseluna   Jateng, 3) coordinative model pola   pengembangan Model Green dkk. (2004)   dengan koordinator Dewan SDA   Prop.SU/Dewan SDA Tingkat Wilayah   Sungai Deli, 4) coordinative model pola   matrix menurut Svendsen (2004), dan 5)   coordinative model pola matrix menurut Hasibuan (2005).

Implementasi terhadap Perencanaan Wilayah

Dari skematik outline di depan terlihat  hubungan antara perencanaan wilayah yang  terdiri dari penggunaan dan aktifitas ruang  wilayah, hubungannya dengan konsep  wilayah (river basin ataupun DAS), menuju  kepada IWRM yang dipayungi UU SDA  No.7 Tahun 2004 dengan pilar utama adanya  pelaksanaan konservasi, pendayagunaan  SDA dan pencegahan daya rusak air, serta  UU Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997,  UU No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL dan  UU RI No.41 Tahun 1999 tentang  Kehutanan. Terjadinya ketidakseimbangan  dalam pengelolaan sumber daya air pada  wilayah sungai, penataan ruang, dan  perencanaan wilayah menyebabkan  terjadinya permasalahan banjir, yang  selanjutnya perlu dilakukan pengelolaan  banjir baik secara struktural maupun nonstruktural  yang salah satu non-struktural  memerlukan model koordinasi kelembagaan  dalam pengelolaan sumber daya air,  khususnya banjir perkotaan terpadu dalam  kerangka wilayah sungai. Dengan adanya  model koordinasi ini dan adanya Dewan  SDA tingkat wilayah sungai sebagai  koordinatornya akan mengurangi terjadinya  banjir dan akibatnya, baik di Kota Medan  ataupun wilayah pinggirannya, selanjutnya  akan memacu pertumbuhan ekonomi untuk  lokasi-lokasi dan tempat pemukiman  masyarakat yang selama ini sering terkena banjir.

KESIMPULAN

Dari uraian di depan diambil kesimpulan sebagai berikut:

  1. Pengelolaan banjir perkotaan terpadu  adalah terintegrasinya subsistem atau  domain yang mempengaruhi tercapainya  pengelolaan banjir perkotaan dalam  kerangka DAS, hal ini dipengaruhi oleh  koordinasi yang baik dan saling keterkaitan (pooled interdependency).
  2. Pengelolaan banjir perkotaan terpadu  merupakan bagian dari perencanaan wilayah.
  3. Dari hasil pengukuran bahwa tingkat  koordinasi dalam penyusunan program,  struktur organisasi, alokasi dana dan  cost sharing, implementasi law  enforcement tata ruang dan garis  sempadan, serta pelibatan peran serta masyarakat.

SARAN

Dari uraian kesimpulan didapat saran sebagai berikut:

  1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut  terhadap regulasi yang berlaku selama  ini baik dari pusat, provinsi dan kab/kota  terkait dalam rangka pengelolaan  wilayah sungai/DAS Deli termasuk   didalamnya banjir perkotaan, khususnya  terhadap kebijakan yang berlaku, alokasi dana dan cost sharing.
  2. Bahwa kunci koordinasi adalah adanya  komunikasi dari inner power seorang  leadership untuk melaksanakan  koordinasi tanpa diperintah dengan  dinas terkait pengelola banjir perkotaan,  karenanya perlu dilakukan pembuatan  Peraturan Daerah Provinsi dan Kab/Kota  terkait tentang SOP Pengelolaan Banjir  Perkotaan Terpadu, termasuk didalamnya tentang pedoman siaga banjir.
  3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut  terhadap banjir yang terjadi di daerah  rural/pedesaan yang biasanya  merupakan daerah pinggiran/perbatasan  kab/kota terkait, hubungannya dengan pengelolaan banjir perkotaan terpadu.
  4. Perlu dilakukan sosialisasi secara terus  menerus oleh dinas terkait provinsi,  kab/kota dan khususnya Dewan SDA Tingkat Wilayah Sungai.

DAFTAR RUJUKAN

Aiken, M. et al., 1975. Coordinating Human Services. Jossey-Bass, San Fransisco.

Alaerts, G.J., dkk., April 2007. Flood   Management in Jakarta: Causes and  Mitigation. A Contribution to the  Policy Dialogue and Analysis The  World Bank. International Seminar on  River and Development. The Patra Bali, Indonesia.

Amstrong, Michael, 1987. Pengelolaan  Sumber Daya Manusia, A Handbook  of Human Resource Pengelolaan. PT. Gramedia Asri Media, Jakarta.

Anwar, Affendi, 2004. Kebijaksanaan dan  Desentralisasi dan Pembangunan Wilayah Agropolitan. Bogor.

Argo, Teti A., 2005. Memperkuat Posisi  Penataan Ruang di Daerah Melalui  Penciptaan Good Governance. Jurnal  Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 15. No. 1 April 2004.

Arifin, Bustanul, 2001. Pengelolaan  Sumberdaya Alam Indonesia;  Perspektif Ekonomi, Etika dan Praksis  Kebijakan. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 1990. Manajemen Penelitian. Jakarta

Arli. 1998. Arahan Penggunaan Lahan pada DAS Deli Hulu. Medan.

Asdak, Chay, 2002. Hidrologi dan  Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Asdak, Chay, 2005. Hidrologi dan  Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta.

Astuti, Lestari Windi, 2005. Analisis  Penanggulangan Banjir Ditinjau dari  Kondisi Drainase di Kota Medan. Disertasi USU, Medan.

Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional,  Januari-Februari 2004. Buletin Tata Ruang. Jakarta.

Bakti, Marwan, 2005. Pengaruh Partisipasi  Masyarakat Terhadap Pembangunan  Kebersihan Kota Medan. Tesis USU, Medan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan  Nasional, Direktorat Irigasi dan  Pengairan, 2005. Asset Management  for Hydraulic Infrastructure Towards  Sustainability in Flood Protection,  Irrigation, and Dams. Proceedings of  The Workshop Sponsored by National  Development Planning Agency and  The World Bank, November 01-02, 2002, Denpasar Bali.

Barnard, Chester I., 1938. The Functions of  The Executive. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Basuki, 1992. Flood Control Management in  River Basin, Strategic for Integration. Colorado.

Berry, Leonard.L., A.Parasuraman, 1991,  Marketing Services: Competing  Through Quality, 1th edition. The Free Press, New York.

Boulding, Kenneth, 1956. General System  Theory-The Skeleton of Science, Management Science.

BPDAS Sei Wampu-Sei Ular, 2003.  Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Deli. Medan.

BPPT, 2002. Pengembangan Wilayah dan  Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan. Jakarta.

Bridges, William, 2006. Managing  Transitions. Kelompok PT.Gramedia, Jakarta.

1 Komentar »

  1. saya tertarik dengan tulisan anda. sebagai masyarakat golongan terbawah dan terbodoh, saya di tunjuk sebagai ketua kelompok tani di salah satu kecamatan kota medan. dan ingin berkontribusi dalam penghijauan kota medan . dalam hal Kebun Bibit Rakyat. sesuai sk menhut. OBIT one billion threes INDONESIA.. tetapi dalam pelaksanaan nya kami sangat minim informasi dan penyuluhan dari BPDAS selaku lembaga yang menangani KBR ini. saat ini ada 31 kelompok tani medan yang ikut serta dalam KBR 2010 s/d 2011.. dan ada sekitar dua juta pohon yang akan kami tanam untuk kota medan. tetapi kami minim informasi dalam mengikuti pola penanaman yang saat ini sebagai PPK kami Pejabat dari Bag.ASDA kota Medan . yang terkesan lambat dan mata duitan dalam memberikan informasi penanaman kepada kami.. apakah kiranya anda bisa membantu dengan jurnal jurnal atau tulisan yang dapat membantu kami para petani yang di bodoh ini . thanK’s

    Komentar oleh el_nino — Februari 24, 2011 @ 11:09 pm


Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Blog pada WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 169 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: