BebasBanjir2015

Konservasi Tanah dan Air (2)

KONSERVASI TANAH DAN AIR TERPADU

Belajar dari Pengalaman pada Proyek Good Governance in Water Resources Management (GGWRM) PMU Lampung (Maret 2003 – Maret 2005)1

Ir. Dedi Kusnadi Kalsim, M.Eng.,Dip.HE
Laboratorium Teknik Tanah dan Air, Departemen Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor; e-mail: dedkus@telkom.net; dkalsim@yahoo.com 

Makalah Utama disajikan pada Seminar Hari Air Sedunia XIII Tahun 2005 Propinsi Lampung, tanggal 31 Maret 2005 di Balai Kraton Gedung Kantor Gubernur Lampung, Jl. Wolter Mongonsidi No 69, Bandar Lampung.

Download: konservasi-lahan-dan-air 

1. ABSTRAKSI

Tulisan ini merupakan rangkuman dari pengalaman yang didapatkan selama sembilan bulan bekerja sebagai Sr. Watershed Management Specialist di Proyek GGWRM-PMU Lampung, kerjasama antara Uni Eropa dengan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Areal kerja di WS Seputih-Sekampung, dengan lingkup kegiatan: (a) DAS, lahan kritis, dan strategi perencanaan; (b) daerah pesisir, debit lingkungan, keragaman hayati, satwa liar, dan strategi perencanaan. Beberapa hal yang perlu disoroti adalah pengalaman bagaimana perencanaan berbasis masyarakat telah diimplementasikan di desa fokus Pekandangan dengan program konservasi tanah dan air terpadu (KTAT). Model perencanaan berbasis masyarakat di desa tersebut telah dijadikan sebagai model perencanaan desa konservasi oleh pemda kabupaten Lampung Tengah. Diharapkan kampung Pekandangan dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium lapangan dan tempat pembelajaran bersama untuk dapat ditindak-lanjuti oleh pemda Propinsi Lampung dan UNILA. Degradasi DAS dan dampaknya terhadap berkurangnya ketersediaan air baik kuantitas maupun kualitas pada musim kemarau dan banjir di musim hujan sudah terasakan selama ini. Suatu keputusan kebijakan politik yang mantap dan berkesinambungan untuk rehabilitasi lahan kritis di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, sangat diperlukan. Pengalaman GGWRM dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran supaya tidak salah melangkah dan mulai bekerja dan bertindak bersama sehingga visi kecukupan air – kualitas maupun kuantitas – untuk berbagai sektor pada tahun 2015 di WS Seputih-Sekampung dapat terwujud.

Kata-kata kunci: DAS, lahan kritis, rehabilitasi, perencanaan berbasis masyarakat

2. PENDAHULUAN

Proyek GGWRM-PMU Lampung di WS Seputih-Sekampung merupakan bantuan hibah  dari Uni Eropa bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum Republik  Indonesia dari Maret 2003 – Maret 2005. Hasilnya sudah dipresentasikan melalui dua  kali konsultasi publik, yakni pada tanggal 25 Januari 2005 di LEC Metro dan tanggal  8-9 Maret 2005 di Hotel Sheraton, Bandar Lampung. Secara garis besar laporan  tersebut berisi 5 komponen yakni: (a) Sumberdaya Air, (b) Sumberdaya Alam, (c)  Kualitas Air, (d) Kelembagaan, dan (e) Strategi Perencanaan. Laporan tersebut  diharapkan untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Pola Pengelolaan WS  Terpadu (Planning Framework of Integrated River Basin Management) untuk WS  Way Seputih-Sekampung yang merupakan tugas utama PPU (Provincial Planning  Unit) yang berada di bawah koordinasi BAPPEDA Propinsi Lampung. Makalah yang  disajikan ini adalah hanya sebagian dari laporan tersebut, yang difokuskan pada masalah DAS, lahan kritis, daerah pesisir, dan strategi perencanaannya.

3. DAERAH ALIRAN SUNGAI

Menurut Saeful Rachman (2004)2, daerah aliran sungai (DAS) didefinisikan sebagai  suatu wilayah daratan yang merupakan kesatuan ekosistem dengan sungai dan  anak-anak sungainya, dibatasi faktor topografis, berfungsi menampung air hujan dan  sumber air lainnya untuk dialirkan melalui sungai utama yang bermuara ke laut atau  danau secara alami. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia mengendalikan  hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia dalam suatu DAS  dengan segala aktifitasnya, bertujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem  serta meningkatkan manfaat sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.  Permasalahan aktual dalam DAS dewasa ini adalah: (a) degradasi hutan dan lahan,  banjir, kekeringan, erosi, dan sedimentasi; (b) pencemaran air dan tanah; (c)  keterpaduan dan koordinasi antar sektor, antar instansi dan antar daerah; (d)  kebijakan tumpang tindih dan konflik antar kepentingan; (e) kelembagaan yang  belum mantap; dan (f) kesadaran serta partisipasi masyarakat belum optimal.  Dengan demikian diperlukan suatu pengelolaan DAS secara terpadu.  WS Seputih-Sekampung terdiri dari 4 DAS yang kalau dirinci lagi menjadi 84 Sub DAS seperti tercantum pada Tabel 1.

4. LAHAN KRITIS

4.1. Kondisi lahan kritis di WS Seputih-Sekampung

Menurut GGWRM (2004), lahan kritis (LK) didefinisikan sebagai areal dengan lereng  di atas 8%, lahan terbuka atau tak bervegetasi pada musim kemarau, erosi sedang  terjadi, aliran permukaan sela ma hujan cukup tinggi. Lahan kritis merupakan sumber  erosi dan sedimentasi, banjir bandang dan banjir rutin di sebelah hilir. Lahan kritis  umumnya sudah terdegradasi sehingga produktivitasnya sangat menurun dan secara  ekonomi tidak menguntungkan lagi untuk diusahakan (lahan bongkor). Selanjutnya  lahan kritis dibagi menjadi: (a) lahan kritis aktual (LKA) dimana proses erosi dan  degradasi lahan sedang terjadi dan mudah dilihat dengan mata telanjang; dan (b)  lahan kritis potensial (LKP) dimana proses erosi dan degradasi lahan belum terjadi, tetapi kalau dibiarkan akan menjadi LKA.

Selanjutnya LKA diklasifikasikan menjadi lima kelas yakni: (a) C1 agak kritis, (b) C2  cukup kritis, (c) C3 kritis, (d) C4 sangat kritis, dan (e) C5 amat sangat kritis. Kriteria  klasifikasi tersebut dan distribusi luasannya di WS Seputih -Sekampung dapat dilihat  pada Tabel 2.

Berdasarkan fungsi hutan dan per kabupaten distribusi luasannya tercantum pada Tabel 3 dan 4.

Selain erosi di lahan diidentifikasi juga erosi tebing sungai (streambank erosion) di sepanjang sungai order satu di Way Sekampung dan Way Seputih. Erosi tebing sungai ini diduga sebagai sumber dominan terhadap sedimentasi di sungai. Total panjang sungai dan ruas panjang sungai yang memerlukan proteksi erosi tebing di Way Sekampung masing-masing 194 km dan 58 km, di Way Seputih masing-masing 162 km dan 49 km. Total di kedua sungai itu masing-masing 356 km dan 107 km. Di SubDAS Batutegi Hulu telah dibangun dam multifungsi Batu Tegi yang telah mulai dioperasikan sejak tahun 2004. Analisis spasial untuk SubDAS Batutegi Hulu memperlihatkan bahwa seluruh DAS nya termasuk lahan kritis dengan sebaran kelasnya seperti pada Tabel 5. Kondisi Sub DAS tersebut (Gambar 1) mengakibatkan perubahan karakteristik debit aliran S. Sekampung di stasiun Kunyir dari tahun 1968- 2001, seperti pada Gambar 2.Berdasarkan Gambar 2, maka debit maksimum yang terjadi setiap tahun cenderung bertambah besar, sedangkan debit minimum cenderung bertambah kecil. Nisbah antara debit maksimum dengan debit minimum cenderung naik dari sekitar 5 tahun 1968 menjadi sekitar 33 pada tahun 2001. Jika kondisi DAS yang masih baik nisbahnya kurang dari 20, maka dapat diindentifikasi bahwa sejak tahun 1986 mulai terjadi proses degradasi DAS.Gambar 1. Kondisi Sub DAS Batu Tegi Hulu (2003) 3

Gambar 2. Perubahan karakteristik aliran sungai di stasiun Kunyir (1968-2001)

Apabila tidak segera dilakukan rehabilitasi DAS maka  diduga pada tahun 2020 debit minimumnya akan  nol. Selain dari degradasi DAS penurunan debit minimum ini juga kemungkinan disebabkan oleh  adanya kecenderungan menurunnya hujan tahunan  di WS Seputih Sekampung akibat dari perubahan  iklim global seperti pada Gambar 3. Hal ini didukung  oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa rerata lama musim kemarau di 5 perkotaan di Jawa, naik dari 4,4 bulan (awal abad 20) menjadi 5,4 bulan pada tahun 19913.

Gambar 3. Perubahan hujan tahunan di WS Seputih Sekampung (1977-2003)

3 Sumber: Wasser; Harger (1992): dalam Bruijnzeel,L.A (2004): Hydrological functions of  tropical forest.

4.2. Kerugian akibat dari lahan kritis

Kerugian akibat dari lahan kritis dapat diduga dengan menghitung kerugian yang  terjadi di lahan (on site) dan di luar lahan (off site). Kerugian di lahan dihitung dari akibat hilangnya hara makro N, P, K dari lapisan atas tanah karena erosi.

Berdasarkan hasil penelitian Jamalam Lumbanraja (1998)4 yang mendiskripsikan  kandungan N, P, dan K pada lapisan atas tanah di hutan primer, dan dengan mempertimbangkan harga pupuk Urea, TSP dan KCl (Rp/kg), maka setiap tingkat  erosi 10 ton/ha/tahun ekivalen dengan nilai kerugian sebesar Rp 171.000/ha/ tahun.  Di lapangan tingkat erosi berkisar antara 10~50 ton/ha/tahun. Dengan asumsi rerata  tingkat erosi 30 ton/ha/tahun, dan luas lahan kritis di WS-SS seluas 253.390 ha,  maka total kerugian di lahan akibat erosi adalah sebesar Rp 131 milyar/tahun.  Sebagai pembanding di Pulau Jawa kerugian di lahan akibat erosi diduga sebesar Rp 2.835 milyar.5

Kerugian akibat sedimentasi di jaringan utama di bendung Argo Guruh adalah rerata  28.000 m3/tahun atau senilai Rp 0,53 milyar/tahun6. Sebagai pembanding di Pulau  Jawa kerugian akibat sedimentasi diduga sebesar Rp 234~819 milyar.3 Kerugian  akibat banjir di Lampung tahun 2004-2005 dari tanaman puso 22.878 ha padi, 4.116  ha jagung adalah sebesar Rp 138 milyar. Kabupaten terparah adalah Tulangbawang  (padi 9.700 ha), Lampung Tengah (6.300 ha padi), Lampung Timur (2.092 ha jagung).7

Kerugian akibat penurunan debit minimum pada MK sebesar 0,203 m3/det per tahun  di Sub DAS Batutegi (Gambar 2). Apabila diasumsikan keperluan air untuk padi di  bendung 2 liter/det/ha, produksi padi 5 ton GKP/ha dan harga GKP Rp 1.200/kg.  Maka penurunan debit tersebut ekivalen dengan kerugian sebesar Rp 0,6 milyar per  tahun. Kerugian lainnya yang sukar diprediksi: (a) kerugian akibat pelumpuran di  muara pantai, (b) kerugian akibat ongkos sosial, (c) kerugian lingkungan akibat  banjir dan kekeringan, dan lain-lain. Dengan demikian maka taksiran kerugian akibat  degradasi lahan kritis per tahun adalah sekitar Rp 299 milyar, yang merupakan  penjumlahan dari (a) erosi on site Rp 130 milyar, (b) sedimentasi Rp 0,5, (c) banjir  Rp 135 milyar, (d) penurunan debit Rp 0,6 milyar, dan (e) lainnya sekitar Rp 30 milyar.

5. DAERAH PESISIR

5.1. Masalah di Daerah Pesisir

Masalah yang terjadi di daerah pesisir adalah (a) berkembangnya budidaya  perikanan yang tak terkendali sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan, (b)  perlunya debit minimum pada MK untuk menjaga lingkungan biotik perairan, dan (c)  terumbu karang dieksploitasi tak terkendali. Dampak negatif lingkungan misalnya  hilangnya sabuk mangrove; erosi/abrasi pantai, sedimentasi/akresi pantai; salinisasi  (intrusi air asin), polusi airtanah (asin) karena berkurangnya air tawar pada MK; viral  disease, MBV, dan white spot disease (BMS). Gambaran berkembangnya areal pertambakan yang diiringi dengan berkurangnya areal mangrove di daerah pesisir  dapat dilihat pada Gambar 4. Kondisi pesisir di pantai Lampung Timur dapat dideskripsikan sebagai berikut di bawah ini.

-------------------------------------------------- 4 Sumber: Jamalam Lumbanraja et.al., 1998. Deterioration of Soil Fertility by Land Use Changes in South Sumatra, Indonesia: from 1970 to 1990. 5 Sumber: World Bank, 1989. Indonesia: Forest, Land and Water. Issues on Sustainable Development. Report No 7822-IND. 6 Sumber: Komunikasi pribadi dengan Pak Ketut (2004), Kasi O&P BPSDA Way Seputih-Sekampung 7 Untung Sugianto dalam KOMPAS, 5 Pebruari 20058 Sumber: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, 2003. Model Mitigasi Lingkungan Pesisir Pantai Timur Lampung. ---------------------------------------------- Kondisi pantai di Muara Way Penet, kecamatan Labuhan Maringgai (September 2003) adalah sebagai berikut (a) sisi selatan muara Way Penet mengalami sedimentasi yang berasal dari hulu sungai dan hasil abrasi pantai yang diangkut arus menyusur pantai dari arah selatan; (b) sepanjang sekitar 500 m dari sisi selatan muara ke selatan, garis pantai mengalami erosi/ abrasi yang intensif; (c) rumahrumah penduduk sudah roboh dan menurut penduduk setempat, garis pantai telah mundur ke arah darat sejauh 500 ~ 800 m sejak tahun 1988; (d) di lokasi dekat dengan TN Way Kambas, bakau masih bagus karena ada konservasi dari Dinas Kehutanan; (e) berbatasan dengan perkampungan yang mengalami abrasi tersebut terdapat bakau pada garis pantai dengan ketebalan ke arah daratan kurang dari 100 m; (f) bakau pada garis pantai juga mengalami abrasi.Lokasi desa Sri Minosari, kecamatan Labuhan Maringgai: (a) kondisi pantai ditandai engan terjadinya abrasi/erosi dimana garis pantai mundur ke arah pantai dan telah mencapai tambak; (b) garis pantai yang baru berada persis di pinggir tambak terluar; (c) muka pantai (berm) berupa sedimen pasir terletak di pinggir tambak. Lokasi desa Karya Makmur, kecamatan Labuhan Maringgai: (a) proses abrasi/erosi garis pantai dengan jelas dapat terlihat; (b) gundukan sedimen berupa pasir yang berwarna putih terlihat di sepanjang garis pantai; (c) garis pantai yang sudah mundur terlihat dengan jelas karena garis pantai yang baru berada di tengah kolam tambak yang sebelumnya berada jauh di belakang garis pantai.Lokasi desa Karya Tani, kecamatan Labuhan Maringgai: (a) garis pantai dengan tumpukan sedimen pasir ini terletak di tengah kolam tambak yang mengindikasikan garis pantai telah mundur jauh ke arah darat; (b) menurut penduduk setempat, garis pantai tadinya ada sekitar 100 m dari tambak terluar, sekarang garis pantai berada di petak tambak baris ke tiga dari pantai yang berarti dua petak tambak terluar telah hilang karena proses abrasi/erosi; (c) gundukan sedimen juga telah menutup muara saluran pembuang (outlet) dari tambak.Secara kualitatif issue utama di daerah pesisir, penyebab utama dan bobot penyebabnya dapat dikaji seperti pada Tabel 6.

5.2. Debit Lingkungan

Hal yang perlu dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan keberlanjutan usaha  aquaculture yang mempunyai nilai ekonomi tinggi di daerah pesisir adalah penentuan  besarnya debit lingkungan pada MK yang harus dipertahankan. Menurut Nippon Koei  (2004) debit lingkungan di sebelah hilir bendung Argo Guruh sebesar 3,8 m3/detik.  Apa dasar perhitungannya tidak dinyatakan secara jelas, dan pada kenyataannya  sekarang ini pada MK prioritas masih untuk irigasi, sehingga hanya sebagian kecil  debit yang tersisa pada MK di sebelah hilir. Ini merupakan tantangan bagi para pakar  di UNILA untuk mengkaji besarnya debit lingkungan yang harus dipertahankan dan  menjadi acuan dalam sistem alokasi air dalam WS Seputih-Sekampung.  Berdasarkan analisis neraca air secara kumulatif rerata besarnya aliran ke laut di WS  Seputih-Sekampung dapat dilihat pada Tabel 7. Pemanfaatan air di di DAS Sekampung sudah cukup besar dibandingkan dengan DAS Seputih.

6. STRATEGI PERENCANAAN

6.1. Rehabilitasi Lahan Kritis

Berdasarkan kerangka waktu dan dana, perencanaan strategisnya dibagi menjadi  tiga tahapan yakni: (a) tindakan segera (immediate action) atau jangka pendek (0-3  tahun), (b) tindakan intermediate atau jangka menengah (0-5 tahun), dan (c) jangka   panjang (6-10 tahun). Perencanaannya seperti tercantum pada tabel Lampiran 1.  Dugaan biaya berdasarkan unit cost yang digunakan pada kegiatan GN-RHL dapat  dilihat pada Lampiran 2. Pembiayaan tahunannya dapat dilihat pada Lampiran 3.  Total biaya yang diperlukan selama 10 tahun sekitar US$ 70.056.000. Biaya untuk  tindakan konservasi sempadan sungai selama 10 tahun diperkirakan sekitar US$ 380.000 (Lampiran 4). Perhitungan tersebut tidak mempertimbangkan faktor inflasi.

6.2. Berbasis Masyarakat dengan Pendekatan Partisipatif

Kegiatan yang telah dilakukan dimulai dengan demplot KTAT9 di Kedondong seluas 0,5 ha. Demplot tersebut digunakan untuk pelatihan PPL, tokoh masyarakat,  kelompok tani, dan wanita tani dari setiap kabupaten yang ada dalam WS Seputih-  Sekampung. Materi pelatihan adalah merupakan hasil lokakarya yang melibatkan  dinas terkait di tingkat propinsi dan UNILA. Areal dampak dari kegiatan ini adalah  telah dilaksanakannya konsep KTAT pada kegiatan GN-RHL di kampung Pesawaran  seluas 50 ha oleh dinas Kehutanan Lampung Selatan. Selain itu beberapa petani  yang dengan inisiatif sendiri mengadopsi beberapa teknologi KTAT di demplot  Kedondong. Hal ini dapat terlaksana karena peran aktif dari kepala desa Sinar Harapan (Sangit Sugito) dan Surniyat (Korluh PPL, kecamatan Kedondong).

——————-

9 KTAT: konservasi tanah dan air terpadu (integrated soil and water conservation)

Untuk mendapatkan dampak yang lebih luas telah dipilih kampung Pekandangan,  kecamatan Pubian, kabupaten Lampung Tengah sebagai desa fokus untuk  menerapkan KTAT berbasis masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Untuk itu  pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan LSM Wanacala yang terdiri dari  kelompok anak muda pencinta lingkungan alumni dan mahasiswa dari berbagai jurusan/fakultas di UNILA.

Permasalahan di Pekadangan diidentifikasi sebagai berikut: (a) penduduk rata-rata  memiliki lahan marga 1 ha/kk; (b) karena penggunaan lahan tanpa konservasi, maka  telah terjadi degradasi lahan dengan tingkat erosi 20-50 ton/ha/th; (c) lahan menjadi  tidak produktif, ekonomi negatif, sehingga menjadi lahan bongkor; (c) terjadi  kemiskinan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masuk dan membuka  lahan di Kawasan Register 39. Penanggulangannya adalah: (a) bagaimana  mengembalikan produktivitas lahan bongkor milik penduduk?, (b) bagaimana  meningkatkan pendapatan petani?, (c) apa program yang dalam jangka pendek  dapat terasa manfaatnya untuk petani yakni meningkatkan pendapatan sehingga tidak perlu merambah hutan.

Caranya adalah: (a) kendalikan erosi di lahan bongkor dengan cara yang paling  murah; (b) teras gulud, rumput pakan ternak penguat teras; (c) kembangkan  peternakan dengan hasil sampingan pupuk kandang (PK); (d) perbaiki kesuburan  dan sifat fisik tanah dengan aplikasi PK; (e) aplikasikan tanaman penutup tanah  (mampu menambat N dari udara); (f) lahan produktif kembali; (g) cari bentuk  transportasi yang cocok di daerah hulu untuk mengangkut PK dari pemukiman ke  lahan; (h) kembangkan perikanan, peternakan, tanaman pangan, dan perkebunan;  (i) konservasi sempadan sungai secara vegetatif. Perhitungan sederhana untuk  mengembalikan kembali kesuburan lahan bongkor seluas 1 ha, diperlukan pupuk  kandang yang berasal dari 15 ekor kambing yang pakan-hijauannya akan cukup terjamin dari tanaman rumput sepanjang guludan (2.000 m rumput per hektar
dengan jarak antar guludan 5 m).

Tahapan kegiatannya dengan pendekatan partisipatif dilakukan dengan metoda  seperti tercantum pada skhema di Lampiran 5. Proses kegiatan ini dilakukan selama  4 bulan oleh LSM Wanacala. Berbagai pelatihan telah dilaksanakan selama periode  tersebut antara lain (a) cara pembibitan kakao, (b) cara pembuatan teras gulud, (c)  budi daya ternak kambing, (d) budi daya ikan gurame, (e) cara pembuatan pupuk kompos organik.

Hasilnya adalah sebagai berikut: (a) telah berhasil disusun dokumen perencanaan  strategis kampung Pekandangan selama 5 tahun; (b) rencana strategis tersebut  telah diloka-karyakan dengan dinas terkait melalui koordinasi Bappeda, dan dicapai  komitmen bahwa dinas terkait akan mengalokasikan program pembangunannya ke  Pekadangan; (c) model perencanaan pembangunan kampung partisipatif dengan  penerapan KTAT (MPPKP-KTAT) ini telah dijadikan contoh model pembangunan  kampung konservasi partisipatif (MPKKP) yang akan ditularkan untuk desa lainnya di  kabupaten Lampung Tengah; (d) berdasarkan hasil kunjungan DPRD dan dinas  terkait, diputuskan bahwa proses administrasi untuk menjadi desa administratif  sudah mencapai sekitar 80%; (e) dari areal demplot seluas 14 ha, sekarang telah berkembang swadaya penduduk seluas 25 ha, total menjadi 39 ha (Maret 2005).

Tulisan di harian Kompas tanggal 15 Maret 2005 berjudul: Pekandangan Diarahkan  Menjadi Model Kampung Konservasi, memuat beberapa hal yang perlu kita renungkan:

  • Isyanto Kadishutbun Lampung Tengah: ” Kami sadar betul tidak mungkin  menjaga hutan 24 jam penuh. Oleh karena itu kami mencoba membangun kemitraan dengan warga dan Wanacala untuk menjaga kawasan tersebut”.
  • Pada sebuah pertemuan bersama, warga mengenali bahwa penebangan hutan  menyebabkan mata air berkurang pada MK, dan sebaliknya pada MH banjir sering terjadi, juga sering terjadi erosi dan longsor.
  • Luas tegakan hutan di kampung mereka terus menurun, perburuan liar dan  perambahan hutan menjadi-jadi. Selain itu mereka dihadapkan pada persoalan
    ekonomi yang serius akibat dari posisi kampung yang terpencil dan miskin.  Banyak angkatan kerja produktif justru pergi ke perkotaan menjadi buruh, sebagian lainnya memillih menjadi TKI dan TKW di Malaysia dan Arab Saudi.
  • Sadar akan hal itu warga mulai membenahi diri. Ade Makmun kepala kampung  Pekandangan yang sebelumya bekerja sebagai manol10, pun tidak lagi  melakukannya. Kepada warganya ia mengatakan, usaha di bidang perkayuan  tidak akan mendatangkan keuntungan buat kita. Keuntungan hanya dinikmati  oleh para cukong kayu saja, sedangkan hidup para pekerja tetap miskin dan akan semakin miskin karena lahan mereka semakin rusak.
  • Agus:” Setelah mengenal sistim KTAT, bekerja di kebun dan sawah lebih  menjanjikan, meskipun saat ini masih belum tampak, tetapi ke depan lahan itu  lebih memberi jaminan bagi kami. Lagi pula dengan cara itu, hutan dan sungai di kawasan ini terjaga”
  • Agus: “ Sekarang kami makin sibuk dengan mengurus kebun (kakao), apalagi  kalau kambing sudah ada. Waktu kami akan semakin banyak di kebun untuk memanen rumput gajah sehingga tak ada waktu lagi untuk pergi ke hutan”.
  • Warga Pekandangan telah membuat sebuah aturan: tidak memperbolehkan  kawasan Pekandangan digunakan sebagai sarana untuk mengangkut kayu dan  mengambil kayu dari hutan lindung. Warga atau masyarakat yang  melanggarnya akan dikenai sanksi dan diserahkan kepada pihak yang berwajib Kompas, 14/4/2005. Dibangun Monumen Anti “Illegal Logging”:
  • Warga kampung Pekandangan, Kec. Pubian, Kab. Lampung Tengah membuat  monumen sederhana anti-illegal logging di kampung mereka. Monumen ini  sebagai peringatan bagi warga dan pelaku penebangan liar agar tidak lagi melakukan hal serupa di kampung itu.
  • Menurut Kepala Kampung Pekandangan (Ade Ma’mun) pihaknya tengah menyusun aturan desa untuk mengatasi illegal logging.
  • Akhir Maret lalu warga menemukan 13 batang kayu jenis tenam berukuran 7 cm x 14 cm x 4 meter di pinggir kawasan hutan lindung register 39. “Kayu-kayu itu  lalu kami jadikan semacam monumen peringatan agar tidak ada lagi orang yang melakukan penebangan liar di hutan sekitar kampung kami,” ujar Ade Makmum.
  • Kayu sitaan tersebut diduga kuat merupakan hasil curian dari kawasan hutan  lindung, namun masyarakat belum menemukan pelakunya. Diperkirakan kayu  tersebut akan dibawa ke luar dari kampung Pekandangan pada malam hari.
  • “Kami akan menindak tegas siapa pun, tidak peduli apa pangkat dan jabatannya yang berani mencuri dari kawasan hutan lindung,” kata Ade.

10 manol: buruh pembalakan

6.3. Sistem Insentif dan Disinsentif

Perlu disusun suatu mekanisme insentif dan disinsentif melalui Perda, misalnya: (a)  para petani pemilik lahan yang mengelola lahan dengan melaksanakan Konservasi  Tanah dan Air Terpadu (KTAT) dengan baik, PBB (Pajak Bumi Bangunan) nya lebih  rendah daripada petani yang tidak melakukan KTAT ; (b) lahan produktif PBB nya  lebih rendah daripada lahan bongkor (terlantar); (c) kontribusi daerah DAS bagian  tengah dan hilir (semua stake holder yang menerima manfaat) ke bagian DAS hulu yang menjaga kelestarian hutan dan melaksanakan KTAT.

6.4. Keterpaduan Antar Dinas Sektoral

Degradasi lahan dan hutan di DAS tidak akan mampu hanya dilaksanakan oleh Dinas  Kehutanan saja dengan program GN-RHL nya, karena permasalahan utamanya  adalah kemiskinan. Oleh karena itu penyelesaian masalah kemiskinan harus dilaksanakan secara terpadu oleh berbagai sektor.

Beberapa kegiatan masing-masing dinas terkait yang harus disinergikan untuk rehabilitasi lahan kritis adalah sebagai berikut:

(a) Kehutanan: GN-RHL, Social Forestry, Hutan Kemasyarakatan, Agro-Forestry; Teknologi Pengawetan Kayu; Pemasaran
(b) Peternakan: revolving cattle -fund; pembibitan ternak: kambing (Burawah),  sapi, inseminasi buatan, hormon pemicu birahi; block supplement; pupuk kandang; Pemasaran
(c) Pertanian: KTAT; palawija: jagung, cabe, kacang-kacangan, sayuran, dll;  teknologi pengolahan hasil (TPH)11, SRI (system rice intensification), pertanian organik, Pemasaran
(d) Perkebunan: KTAT; Budidaya: lada, kakao, kopi, karet, sawit, dll; Teknologi Pengolahan Hasil, Pemasaran
(e) Perikanan dan Kelautan: perbenihan gurame, nila, ikan mas; Pemasaran
(f) Perkoperasian: kredit rehabilitasi lahan bongkor, kredit usaha rakyat (KUR)
(g) Perindustrian: kredit alat & mesin, Teknologi Pengolahan Hasil, Pemasaran.

6.5. Daerah Pesisir

Beberapa hal yang harus segera dilakukan di daerah pesisir adalah: (a) konservasi  keaneka-ragaman hayati, (b) rehabilitasi mangrove berbasiskan masyarakat dengan  kegiatan lainnya yang mampu meningkatkan pendapatan (misalnya silvo-fishery,  budidaya polychaeta, dll), (c) rehabilitasi hutan dan lahan kritis berbasiskan  masyarakat untuk menambah debit lingkungan pada MK, dan (d) konservasi sempadan sungai.

11 TPH: Teknologi Pengolahan Hasil (Pertanian)

7. RENUNGAN

  1. Pengalaman ini dapat digunakan sebagai acuan untuk segera melakukan  sesuatu dalam pengelolaan DAS dengan tujuan untuk menghasilkan kecukupan air bagi kita semua
  2. Orang bijak mengatakan: “the real managers of watershed management are the  local people and villagers”. Mereka harus didengar, difasilitasi, dan dibantu. Hal ini telah terbukti dengan pengalaman di kampung Pekandangan.
  3. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia mengendalikan ………(seperti yang
    didefinisikan oleh pak Saeful Rahman). Artinya hanya manusia yang berkualitas  yang mampu melaksanakan pengelolaan DAS dengan baik. Seberapa jauh  kualitas kita sebagai manusia dapat diukur seberapa baik pengelolaan DAS nya. Seperti apa kualitas kita sekarang? Silahkan renungkan masing-masing.
  4. Dalam suatu khotbah Jumat di mesjid kampus IPB, guru saya Dr. Mohammad  Azron Dhalhar, MSAE12 mengatakan sebagai berikut: “Hadist H.R. Abu Hurairah  dan Qusyairi mengatakan ada 7 Perbuatan yang tetap dipahalai Allah setelah  kematiannya, yakni (1) mereka yang mengajarkan ilmu, (2) mereka yang  menyebarkan Al Quran, (3) mereka yang mendirikan mesjid, (4) mereka yang  meninggalkan wali (keturunan) yang selalu memohonkan ampunan buat dia  setelah meninggal, (5) mereka yang membuat dan memelihara aliran sungai13,  (6) mereka yang menggali dan memelihara sumur/telaga14, dan (7) mereka  yang menanam dan memelihara pohon pelindung15. Butir yang ke 5 sampai ke 7 sangat relevan dengan persoalan DAS yang kita hadapi.
  5. Suatu keputusan kebijakan politik yang mantap ditindak lanjuti dengan  implementasi segera, sinergi lintas sektor dan berkesinambungan dalam jangka  panjang, untuk rehabilitasi lahan kritis di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, sangat diperlukan
  6. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah: ”Sudah berapa pohon pelindung yang anda tanam selama ini?”.

12 Beliau sekarang sudah pensiun
13 Memelihara aliran sungai termasuk juga saluran irigasi dan drainase; tidak membuang  sampah, limbah domestik dan industri ke saluran/sungai; tidak membuat bangunan di badan  dan sempadan saluran/sungai yang mengganggu aliran; konservasi sempadan sungai untuk mencegah erosi tebing
14 Memelihara telaga: tidak menimbun situ untuk pemukiman; tidak membuang  sampah/limbah ke situ; memelihara situ dengan tanaman bambu di sekitarnya; menjaga keasrian situ dengan taman yang berfungsi konservasi (taman resapan)
15 Menanam pohon pelindung: tidak menebang kayu di hutan lindung; menanam,  memelihara, menjaga pohon baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan yang berfungsi  sebagai konservasi; tanaman perkebunan dicampur dengan tanaman kehutanan sehingga  tercipta kondisi tajuk multi-srata; menaman bambu, pohon aren dan MPTS lainnya di sempadan sungai.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, 2003. Model Mitigasi Lingkungan  Pesisir Pantai Timur Lampung. Kerjasama antara Departemen Perikanan dan  Kelautan dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
  2. Jamalam Lumbanraja et.al., 1998. Deterioration of Soil Fertility by Land Use  Changes in South Sumatra, Indonesia: from 1970 to 1990. Hydrological Processes, 12, 2003-2013. John Wiley & Sons, Ltd.
  3. Saeful Rachman, 2004. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Makalah disajikan  dalam Pelatihan PPU Propinsi Lampung, Hotel Indrapuri, Bandar Lampung, 7-10  Juni 2004. Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan.
  4. Wasser; Harger, 1992 dalam Bruijnzeel, L.A (2004). Hydrological functions of  tropical forest: not seeing the soil for the trees?. Agriculture, Ecosystems and Environment 104 (2004) 185-228. Elsevier, The Netherlands.
  5. World Bank, 1989. Indonesia: Forest, Land and Water. Issues on Sustainable Development. Report No 7822-IND.
  6. Beberapa dokumen Report, 2004. GGWRM-PMU Lampung.

Lampiran 1. Perencanaan untuk rehabilitasi lahan kritis dan pemeliharaan
Interventions for short (0-3 yrs) and intermediate term (0-5 yrs)
Lampiran 2. Dugaan biaya untuk rehabilitasi dan pemeliharaan lahan kritis (254.390 ha) selama 10 tahun
area area unit total area area unit total area area unit total area area unit total

Lampiran 3. Biaya tahunan yang diperlukan untuk rehabilitasi dan pemeliharan lahan krtitis (254.390 ha)
Annual Budget in US$

Lampiran 5. Metoda pendekatan pengembangan KTAT berbasis masyarakat (Sumber: Wanacala, 2004)

2 Komentar »

  1. artikel yang bagus, mohon izin mencopy, terima kasih

    Komentar oleh slamet riyadi — Maret 27, 2012 @ 12:50 am

  2. terima kasih atas artikelnya mudah-mudah Alloh terus mencurahkan ilmu yang bermanfaat untuk penulis, izinkan saya untuk mengkopinya

    Komentar oleh muhammad guriang (A451110161) — April 15, 2012 @ 6:56 am


Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Get a free blog at WordPress.com

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 165 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: